MODUL TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALIASI

PENYIDIK LANJUTAN MODUL

TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI

Oleh :

Bambang Semedi, S.H (Widyaiswara Madya Pada Pusdiklat Bea dan Cukai)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI 2009

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALIASI

PENYIDIK LANJUTAN MODUL

TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI

Oleh :

Bambang Semedi, S.H (Widyaiswara Madya Pada Pusdiklat Bea dan Cukai)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI 2009

DTSS PENYIDIK LANJUTAN

i


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI ….............

i

DAFTAR ISI ................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

iv

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………………......

v

PETA KONSEP MODUL ...…………………………………………………......

vi

TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK PENYIDIKAN A. Pendahuluan…………………………………………………………...........

1

1. Deskripsi Singkat……………………………………………….............

1

2. Prasyarat Kompetensi………………………………………….............

2

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)……...........

2

4. Relevansi Modul…………………………………………………...........

3

B. Kegiatan Belajar ………………………………………………..................

4

1. Kegiatan Belajar (KB) 1 ……………………………………….............

4

Ketentuan Tindak Pidana Kepabeanan, Ketentuan Kepabeanan untuk Penyidik, dan Ketentuan Kepabeanan untuk Penghentian Penyidikan Indikator………………………………………………………….............

4

a. Uraian, Contoh dan non contoh …………….……………............

4

1). ketentuan tindak pidana kepabeanan...................................

4

2). ketentuan Kepabeanan untuk Penyidik ...............................

17

3). ketentuan Kepabeanan untuk penghentian penyidikan .......

19

b. Latihan 1 ...…………………………………………………............

20

c. Rangkuman…………………………………………………............

20

d. Tes formatif 1....……………………………………………............

21

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut …………………………….........

25

2. Kegiatan Belajar (KB) 2 Ketentuan Tindak Pidana Cukai, Ketentuan Cukai Untuk Penyidik dan Ketentuan Cukai untuk Penghentian Penyidikan Indikator ………………………………………………………………..

26

a. Uraian dan contoh ………………………………………………...

26

1). Ketentuan Tindak Pidana Cukai, ........................................

26


iii

2). Ketentuan Cukai untuk Penyidik, .........................................

36

3). Ketentuan Cukai Untuk Penghentian Penyidikan ................

37

b. Latihan 2 ......……………………………………………................

38

c. Rangkuman………………………………………………...............

39

d. Tes Formatif 2 ...…………………………………………...............

40

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………................

46

PENUTUP……………………………………………………………..............

47

TES SUMATIF …………………………………………………………...........

48

KUNCI JAWABAN (TES FORMATIF DAN TES SUMATIF) ….........…….

58

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….............

60

LAMPIRAN (FORMULIR/BLANKO ADMINISTRASI PENYIDIKAN) ……...

62


iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Laporan Krjadian Tindak Pidana ........................................

62

Lampiran 2

Surat Pemberitahuan Penyidikan ........................................

63

Lampiran 3

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ...................

64

Lampiran 4

Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan .............

65

Lampiran 5

Surat Panggilan ...................................................................

66

Lampiran 6

Surat Perintah Membawa Tersangka/saksi .........................

68

Lampiran 7

Surat Perintah Tugas Penyidikan ........................................

69

Lampiran 8

Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi ............................

70

Lampiran 9

Berita Acara Pengambilan Sumpah .....................................

71


PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul ini, setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, dan test sumatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.

v


vi

PETA KONSEP MODUL TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN CUKAI

Ketentuan Kepabeanan Untuk Penghentian Penyidikan

Ketentuan Cukai Untuk Penghentian Penyidikan

Ketentuan Kepabeanan Untuk Penyidik

Ketentuan Cukai Untuk Penyidik

Ketentuan Tindak Pidana Kepabeanan

Ketentuan Tindak Pidana Cukai

DTSS PENYIDIK LANJUTAN LANJUTAN

1

A PENDAHULUAN

MODUL TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI 1. Deskripsi Singkat

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, maka terdapat perubahan yang cukup signifikan atas pasal-pasal yang berkenaan dengan sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi di bidang kepabeanan maupun cukai. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam Undang Undang baru nuansa penegakan hukum (Law Enforcement) semakin kuat. Hal tersebut terlihat dengan adanya perluasan obyek pengenaan sanksi pidana dan lebih terperincinya dalam mengakomodasi praktek praktek pelanggaran (Custom Fraud) yang sering dihadapi oleh pejabat bea dan cukai. Sebagai langkah antisipatif dan mendukung upaya penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksananya berupa petugas penyidik pegawai negeri sipil di Bea dan Cukai yang terampil, kreatif, dan professional dalam bidang pekerjaanya.


2

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada kesempatan ini, penulis akan membahas materi tentang salah satu tahap yang penting dalam pelaksanaan tugas penyidikan yaitu “Pemeriksaan Tersangka dan Saksi”. Perlu diperhatikan bahwa tahap Pemeriksaan tersangka dan saksi ini sangat menentukan

dalam

pemenuhan

unsur-unsur

tindak

pidana

yang

disangkakan, sehingga apabila ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi (tidak cukup bukti) maka kemungkinan besar tersangka dapat lolos dari jeratan hukum, bahkan tersangka dapat menuntut balik kepada penyidik atau

pajabat Bea dan Cukai bila dalam melaksanakan pemeriksaan

tersangka dan/atau saksi dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka sangat penting bagi penyidik untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang tehnik yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi sehingga diharapkan hasil pemeriksaan menjadi lebih optimal dan mendukung pembuktian atas tindak pidana yang dipersangkakan. 2. Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat harus telah memiliki kompetensi awal dan minimal kualifikasi sebagai berikut: a. Memiliki kemampuan dasar kepabeanan dan cukai b. Memiliki pengetahuan dasar sebagai penyidik c. Memiliki pengetahuan dasar tentang KUHP dan KUHAP d. Memiliki pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) e. Memiliki pengetahuan sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai 3. Standar Kompetensi(SK) dan Kompetensi Dasar(KD)

Standar Kompetensi (SK) Setelah mengikuti pembelajaran Teknis pemeriksaan tersangka dan saksi yang disampaikan dalam bentuk modul ini, siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan tersangka dan saksi


3

Kompetensi Dasar(KD) Setelah mempelajari materi modul ini, siswa atau peserta didik diharapkan mampu : − melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi. − menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam pemeriksaan tersangka dan saksi. − melaksanakan tugas sesuai ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi − melaksanakan tugas sesuai persyaratan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi − melaksanakan tugas sesuai tata cara pemeriksaan tersangka dan saksi − melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan tersangka dan saksi

4. Relevansi Modul

Relevansi modul terhadap pelaksanaan penyidikan dan pelaksanaan tugas PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan peserta Diklat Penyidik Lanjutan adalah sebagai berikut: 1) Materi modul ini memberikan wawasan dan sudut pandang yang tepat bagi PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan teknik pemeriksaan tersangka dan saksi yang berkaitan dengan tugas penyidik 2) Materi modul ini dapat digunakan sebagai petunjuk agar PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan dasar hukum teknik pemeriksaan tersangka dan saksi, pelaksanaan tugas sesuai pengertian yang digunakan dalam teknik pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas pemeriksaan. 5. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti materi Modul ini, setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Siswa atau peserta diklat merasa jawaban


4

soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, dan test sumatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.


5

B KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar (KB) 1

DASAR HUKUM TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI, DAN PENGERTIAN YANG DIGUNAKAN DALAM TEKNIK PEMERIKSAAN

Indikator Keberhasilan : Indikator Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu, mampu, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan melaksanakan tugas sesuai dengan dan pemeriksaan tersangka dan ketentuan saksi, pemeriksaan dan dapattersangka menjelaskan pengertian-pengertian digunakan yang dalam pemeriksaan saksi, dan dapat menjelaskan yang pengertian-pengertian digunakan dalam tersangka dan saksi.

Setelah

pemeriksaan tersangka dan saksi. a. Uraian dan Contoh

1). Dasar Hukum Teknik Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Dasar hukum yang memberikan kewenangan PPNS DJBC melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah : − Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.


6

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Penyidik karena kewajibannya berwenang : •

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

•

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;

•

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

•

mengambil sidik jari orang;

•

menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

•

menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;


•

7

mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;

•

menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

•

menghentikan penyidikan;

•

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana

di

bidang

kepabeanan

menurut

hukum

yang

bertanggung jawab. - Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. - Pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Cukai. Penyidik karena kewajibannya berwenang : •

menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;

•

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

•

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang cukai;

•

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;

•

meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;

•

memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Cukai;


•

8

memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;

•

mengambil sidik jari orang;

•

menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

•

menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Cukai;

•

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;

•

memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cukai;

•

mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Cukai;

•

menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

•

menghentikan penyidikan;

•

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

− Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. − Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-57/BC/1997 tanggal 2 Juni 1997 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai − KUHAP, pasal-pasal yang berkaitan dalam pemeriksaan antara lain : •

Pasal Pasal 6 (2) b; 7 (2) mengenai wewenang PPNS;

•

Pasal 117(1)mengenai larangan menggunakan kekerasan/ tekanan

•

Penuntut Umum ketika mulai melakukan pemeriksaan;

•

Pasal 111 (2) mengenai tertangkap tangan;


•

9

Pasal 65; 116 (3), 116 (4) mengenai pengajuan pertanyaan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi/seseorang yang punya keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya, catat pada Berita Acara Pemeriksaan, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut;

•

Pasal 53, 150 mengenai permintaan bantuan seorang ahli/juru bahasa,

yang

bersangkutan

turut

tandatangan

Berita

Acara

Pemeriksaan; •

Pasal 113 mengenai perlakukan setelah 2 X dipanggil berturut-turut tidak datang diperiksa di rumah/tempat kediaman;

•

Pasal 75 KUHAP mengenai pembuatan Berita Acara Pemeriksaan jo.(Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.PW.0707 Tahun 1984); Pemeriksaan kembali setelah Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum (Pasal 110 (2), dan (3) KUHAP; maksimum 14 hari kembali ke Jaksa Penuntut Umum; Pasal 110 (4); Pasal 138 (2) KUHAP)

•

Dalam hal PPNS DJBC telah mulai melakukan pemeriksaan tindak pidana yang terjadi, maka PPNS harus memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum atau Jaksa.

•

Sebelum memulai pemeriksaan,maka PPNS wajib menanyakan tersangka terlebih dahulu apakah akan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan nya. Bila tersangka akan mengajukan saksi seperti itu, maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan selanjutnya PPNS wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

•

Bila PPNS menerima kembali Berkas Perkara dari Penuntut Umum, karena dinyatakan belum lengkap, maka PPNS yang bersangkutan wajib segera mengadakan pemeriksaan tambahan (penyidikan tambahan) dengan cara-cara yang sama seperti pada waktu melakukan pemeriksaan sebelumnya, untuk melengkapi Berkas Perkara tersebut sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum.

•

Pasal 116 (2) mengenai pemeriksaan saksi diperiksa sendiri, bisa dikonfrontasi;

•

Pasal 120 (1) mengenai permintaan pendapat ahli;


•

10

Pasal 120 (2) mengenai sumpah/janji atas keterangan ahli, ahli mengangkat sumpah/mengucapkan janji di hadapan penyidik, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan/jabatan yang mewajibkan menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

•

Pasal 50 mengenai hak tersangka segera mendapat pemeriksaan dan ke Jaksa Penuntut Umum;

•

Pasal 51 pemberitahuan kepada tersangka tentang apa yang disangkakan;

•

Pasal 52 mengenai hak tersangka untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik;

•

Pasal 72 KUHAP mengenai hak tersangka memintah turunan Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya;

•

Pasal 116 (3); (4); Pasal 65 mengenai ha tersangka untuk meminta saksi, seorang ahli;

•

Pasal 122 KUHAP mengenai pemeriksaan yang harus dilakukan oleh penyidik dalam waktu 1 (satu) hari (1 X 24 Jam) setelah Surat Perintah Penahanan dijalankan dalam hal tersangka ditahan.

2). Pengertian Yang Digunakan Dalam Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sebagai penyidik. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana


11

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Dua orang saksi adalah dua warga dari lingkungan yangbersangkutan. Alasan yang patut dan wajar, yang dimaksud dengan alasan patut dan wajar adalah keadaan jasmani dan rohani yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan mungkin dapat memenuhi panggilan; keadaan tidak mampu/lingkungan/kondisigeografi yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mungkin dapat memenuhi panggilan. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung didalam 2 (dua) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti yang setelah disimpulkan menunjukan telah terjadi

tindak pidana kepabeanan dan

cukai dan bahwa orang yang ditangkap adalah pelakunya. Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam. Penyidik adalah pejabat tertentu di lingkungan DJBC yang telah diangkat sebagai penyidik pegawai negei sipil (PPNS) oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti nyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya

atau keadaannya

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.


12

b. Latihan 1

1). Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan? 2). Siapakah yang disebut dengan saksi? 3). Siapakah yang dimaksud dengan saksi ahli? 4). Apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli? 5). Jelaskan pengertian penyelidikan! c. Rangkuman

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan d. Tes formatif 1

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke modul dan kunci jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran Anda.

1. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah a. Terdakwa b. Tersangka c. Terpidana d. Saksi

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana di bidang Kepabeanan dan cukai kepada a. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil


13

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai di mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas c. Penuntut Umum d. Penyidik POLRI

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC diangkat oleh a. Menteri Kehakiman atas usul Kapolri b. Menter Kehakiman atas usul Kejaksaan Agung c. Menteri Kehakimaan atas usul MenKeu d. Menteri Kehakiman atas rekomendasi MenKeu

4. Sesuai bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai maka barang siapa ( selain PPNS DJBC ) yang menyaksikan atau yang menerima laporan tindak pidana di bidang kepabeanan dan Cukai wajib melaporkan kepada a. Semua anggota POLRI b. Pejabat Bea dan Cukai c. PPNS DJBC d. Penuntut Umum

5. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung didalam a. 2 (dua) diantara laporan kejadian, hasil analisis intelijen, dan barang bukti b. 1 ( satu ) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti c. 2 (dua) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti d. 2 (dua) diantara laporan kejadian, pengakuan tersangka dan barang bukti

6. Bila PPNS menerima kembali Berkas Perkara dari Penuntut Umum, karena dinyatakan belum lengkap, maka PPNS yang bersangkutan a. wajib segera mengadakan pemeriksaan tambahan (penyidikan tambahan) sesuai petunjuk Penuntut Umum. b. wajib segera mengadakan penyelidikan kembali sesuai dengan petunjuk


14

Penuntut Umum. c. wajib segera melimpahkan wewenang penyidikan kepada penyidik POLRI d. wajib memberikan penjelasan tambahan kepada Penuntut Umum mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya.

7. Sesuai Pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, di bawah ini yang tidak termasuk wewenang PPNS DJBC adalah a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai; b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang cukai; d. melakukan pencekalan, menyatakan/ memberlakukan tahanan rumah serta melakukan penangkapan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai; 8. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam a. Undang – Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan b. Undang – Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. d. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996

9. Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan a. penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki. b. Penyidikan dan penyelidikan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki c. Penyelidikan dan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasar keahlian khusus yang dimiliki. d. Penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki


15

10. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk a. Proses penuntutan oleh Penuntut Umum b. membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan c. membuat terang tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai ( penyelidikan ) d. pemeriksaan khusus di persidangan

11. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai maka Penyidikan hanya dapat dilakukan setelah ada surat perintah penyidikan dari a. Penyidik POLRI b. Penuntut Umum c. atasan penyidik d. Kepala Kantor Bea dan Cukai dimana PPNS tersebut bertugas

12. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum mengenai proses penyidikan yang dilakukan adalah a. memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil

penyidikan b. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan c. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta menyampaikan tembusan kepada penyidik POLRI d. memberitahukan dimulainya penyidikan, menyampaikan hasil penyidikan dan memberitahukan penghentian penyidikan

13. Untuk kepentingan penerimaan Negara penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dihentikan oleh a. Jaksa Agung atas permintaan Menteri Kehakiman b. Jaksa Agung atas Permintaan MenKeu c. Atasan PPNS DJBC atas permintaan Dirjen Bea dan Cukai d. Jaksa Agung atas permintaan Kapolri


16

14. Tembusan tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan, penyampaian hasil pemeriksaan dan pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan oleh penyidik ( PPNS DJBC ) kepada a. Atasan PPNS DJBC b. Kepala Kantor Bea dan Cukai dimana PPNS tersebut bertugas c. Penyidik POLRI d. Penuntut Umum

15. Berikut ini yang tidak termasuk hak tersangka dalam proses hokum yang sedang dijalaninya adalah a. segera mendapat pemeriksaan dan segera diajukan ke Jaksa Penuntut Umum b. segera mendapat putusan dari Hakim dengan alasan apapun c. menerima pemberitahuan tentang apa yang disangkakan d. memberi keterangan secara bebas kepada penyidik;


17

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai

91 %

s.d

100

%

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan mengulangi materi.


18

2. Kegiatan Belajar (KB) 2

TAHAPAN PEMERIKSAAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, TEKNIK PEMERIKSAAN, DAN EVALUASI

Indikator

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu: melaksanakan : dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 1) ketentuan umum 1) ketentuan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 2) persyaratan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 2) persyaratan umum dalam pemeriksaan tersangka dan saksi 3) tata tata cara tersangka dan saksi carapemeriksaan pemeriksaan tersangka dan saksi 3) 4) yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan 4) hal-hal hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan tersangka dan tersangka dan saksi saksi

a. Uraian dan Contoh

1. Tahapan Pemeriksaan

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/saksi/ahli diperlukan persiapan-persiapan antara lain : − Menunjuk petugas yang akan melakukan pemeriksaan Petugas yang akan memeriksa sedapat mungkin yang memenuhi persyaratan sebagai pemeriksa yang baik antara lain : • Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan •

Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepabenanan dan Cukai, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa

•

Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknik profesi Bea dan Cukai, dan mempunyai kemahiran tentang taktik dan teknik pemeriksaan.


•

19

Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidana dengan baik berdasarkan laporan,laporan hasil penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan, informasi dan data lainnya yang mendukung.

•

Memiliki kepribadian : ∼ percaya pada diri sendiri ∼ mampu menghadapi orang lain ∼ tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berprasangka. ∼ sabar, dapat mengendalikan diri. ∼ mampu menilai secara tepat, bertindak cepat dan obyektif dalam menilai sikap dan gerakan tersangka atau saksi ketika menjawab pertanyaan pada saat pemeriksaan. ∼ tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatif.

Sebaiknya membentuk suatu tim pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana yang sedang ditangani, atau kualitas tersangka/saksi yang akan diperiksa. Syarat-syarat tersangka dan saksi yang akan diperiksa adalah sebagai berikut : •

Sehat jasmani dan rokhani.

•

Bebas dari rasa takut.

•

Dipanggil dengan Surat Panggilan yang sah, kecuali bagi tersangka yang ditangkap dan ditahan.

− Menentukan tempat pemeriksaan, agar suatu pemeriksaan dapat berjalan dengan baik, maka tempat pemeriksaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut : ditentukan oleh penyidik. dapat dirumah, tempat kediaman yang bersangkutan setelah 2 (dua) kali dipanggil secara berturut-turut tidak datang. Ditetapkan secara khusus sebagai tempat pemeriksaan, dan harus layak untuk dijadikan tempat pemeriksaan. Tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan. Terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa. Menjamin keamanan.


20

Tenang. Memiliki tempat bagi Penasehat Hukum − Menentukan Sarana Pemeriksaan, Dalam melakukan pemeriksaan terdapat beberapa sarana yang perlu dipersiapkan, yaitu: Meja dan kursi sesuai kebutuhan Mesin tulis atau komputer. Alat-alat tulis Tape Recorder

dan alat-alat

elektronika sebagai

alat

bantu

pemeriksaan. Kelengkapan administrasi lain yang berhubungan dengan penyidikan. − Saat Mulai Pemeriksaan sesegera mungkin setelah perintah penangkapan setelah perintah penahanan, maksimum penahanan 1 X 24

jam

(Pasal 122 KUHAP) dimulainya pemeriksaan suatu tindak pidana diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pasal 109 (1) KUHAP) −

Mempelajari kasus tindak pidana yang sedang ditangani.

−

Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7 (tujuh) Kah atau (Si A Di De Men Ba Bi).

−

Menentukan

urutan

tersangka

atau

saksi

yang

akan

diperiksa

berdasarkan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang tindak pidana yang bersangkutan. −

Meneliti Surat Panggilan dan mengecek identitas atau Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan bagi tersangka yang ditahan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan hal-hal yang dilakukan oleh penyidik antara lain sebagai berikut : − Pendekatan


21

Untuk mengetahui sifat, watak, tingkat kecerdasan Dapat diminta bantuan ahli,antara lain juru bahasa, juru bahasa isyarat, dll. − Penampilan Pemeriksa. Berusaha untuk menggali kebenaran dalam penegakan hukum Berpakaian rapi dan sopan serta bersifat baik (correct) Duduk bersikap dengan baik Perlakuan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah dia sebagai manusia dengan sifat dan harkat kemanusiannya. −

Cara melakukan pemeriksaan. Penelitian identitas orang yang diperiksa Menyatakan kesehatan dan kesediaan untuk diperiksa Hindari pertanyaan yang dapat menimbulkan perdebatan, emosional Hindari dipengaruhi Hindari pertanyaan yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi Perhatikan norma kesopanan, kesusilaan Penjelasan

yang

bersangkutan

kurang

benar,

bimbing

agar

memberikan gambaran yang jelas jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan Keterangan tidak benar, jangan dicela melainkan diingatkan agar memberikan keterangan yang benar Pemeriksaan tidak dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan Bangkitkan rasa simpatik Mudah dimengerti Untuk menyakinkan, ulangi pertanyaan Keterangan tidak bersifat hafalan atau tidak benar Sabar, tekun, untuk keterangan yang berbelit-belit Disuruh mengenali barang bukti kembali dan keterangan supaya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Wajib segera dihentikan (Pasal 109 (2) KUHAP), apabila: ∼ Tidak terdapat cukup bukti ∼ Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana ∼ Dihentikan demi hukum Penghentian demi hukum, apabila:


22

∼ Tersangka meninggal dunia, kecuali undang-undang menentukan lain ∼ Penuntutan tindak pidana tersebut telah kadaluarsa ∼ Tindak pidana tersebut telah diputuskan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap − Pemeriksaan tersangka Segera dilakukan pemeriksaan Tersangka ditahan, waktu 1 X 24 jam setelah surat perintah penahanan harus mulai diperiksa Beritahukan haknya untuk didampingi bantuan hukum Kepada tersangka ditanyakan apa perlu saksi ahli, bila ada dicatat pada Berita Acara Pemeriksaan dan penyidik memanggil, memeriksa saksi tsb. Ungkap peranan tersangka dalam tindak pidana (Pasal 55, 56 KUHAP) Berbelit-belit walaupun sudah diingatkan : ∼

Pertanyaan diajukan langsung kepada masalah

∼

Bangkitkan emosinya

Tersangka mungkir: ∼ Perlihatkan fakta dan bukti yang ada ∼ Tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan tersebut ∼ Adakan konfrontasi Pemeriksaan tersangka perlu diperhatikan: ∼ Latar belakang kehidupan sehari-hari ∼ Apakah ia seorang residivis ∼ Perhatikan

faktor

apa

yang

menyebabkan

ia

tidak

mau

memberikan keterangan −

Pemeriksaan Saksi Tanyakan apa ada hubungan keluarga atau hubungan kerja Tidak diambil sumpah, kecuali ada cukup alasan diduga ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan Diperiksa tersendiri, boleh dikonfrontir


23

− Pemeriksaan Saksi Ahli Meminta bantuan saksi ahli Dapat dengan tertulis atau dipanggil dengan surat panggilan Menyangkut sumpah/mengucapkan janji dihadapan penyidik, kecuali karena harkat dan martabat, pekerjaan/jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak memberikan keterangan yang diminta Buat Berita Acara Pemeriksaan saksi ahli. 3. Teknik Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dikenal adanya beberapa teknik dikenal adanya beberapa teknik pemeriksaan, yaitu wawancara, interview, interogasi, konfrontasi, elisitasi, kelima cara ini digunakan atau disesuaikan dengan karakter orang yang diperiksa. Untuk mengetahui karakter orang yang akan diperiksa digunakan cara pendekatan atau berbicara secara santai tanpa menyinggung masalah pelanggaran yang dilakukan, biasanya digunakan menanyakan keluarga, hobi, current issue, atau cerita film, sandiwara, atau acara tayangan televisi. Dari pembicaraan ini pemeriksa harus sudah dapat menentukan menggunakan teknis pemeriksaan yang mana akan digunakan, atau dalam hal saat pelaksanaan pemeriksaan,

yang

diperiksa

merubah

sikap

dan

cara

menjawab

pertanyaan, untuk itu pemeriksa harus myesuaikan dengan teknis pemeriksaan yang lebih tepat demikian seterusnya sampai didapat target hasil pemeriksaannya. Aturan umum yang berlaku adalah menerima hal-hal yang normal dan menyangsikan hal-hal yang tidak normal. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya melengkapi diajukan untuk menyelidiki, menguji dan mengecek jawabannya. Tersangka tidak boleh diberitahu hal-hal yang diketahui oleh interviewer sebaliknya ajukan pertanyaan untuk mengetahui apakah ia memberikan jawaban yang benar ataukah tidak. Kebohongan yang dapat dibuktikan penting artinya. Mengapa tersangka berbohong? Karena ia menyembunyikan sesuatu.


24

Misalnya, seorang tersangka sedang di-interview. Sebelum dilakukan penahanan, tersangka diketahui telah melakukan pertemuan dengan tersangka X pada tempat dan waktu yang diketahui. Jangan memberitahu hal ini kepada tersangka misalnya dengan mengatakan: Anda diketahui telah melakukan pertemuan dengan X di (tempat tertentu) pada (tangga! tertentu), mengapa?

Tetapi:

Apakah anda kenal dengan X? (sebagai jawabannya tersangka mungkin saja akan berbohong)! Katakan dimana dan kapan anda menemuinya pada bulan-bulan terakhir ini (sebagai jawabannya, tersangka mungkin mengakui atau mengingkari bahwa ia melakukan pertemuan dengan X). Di mana anda pada (tanggal tertentu)? Pernahkan anda pergi ke (tempat tertentu)? Jika tersangka mengakui telah melakukan pertemuan tersebut, isi pertemuan bisa ditanyakan. Jika ia berbohong atau tidak menyebutkan pertemuan yang dimaksud, interviewer langsung memberitahu tersangka bahwa petugas sudah mengetahui bahwa ia melakukan pertemuan tersebut, jika interviever menganggap saatnya sudah tepat. Saat yang tepat tersebut adalah

pada

akhir-akhir

interview

jika

petugas

ingin

mengetahui

kebohongan-kebohongan lain, atau pada permulaan interview jika petugas ingin agar tersangka menyadari bahwa interviewer mengetahui lebih banyak dari yang ia duga. Hal ini akan membuat tersangka ragu-ragu karena ia tidak akan mengetahui seberapa banyak sebenarnya yang diketahui oleh interviewer. Walaupun demikian, tidak perlu memberitahukan tersangka bahwa ia telah diamati, karena terdakwa akan mengambil kesimpulan-yang keliru tentu saja-bahwa seseorang, mungkin X telah memberitahukan hal tersebut kepada petugas atau seseorang telah memberikan pengakuan yang rnemberatkannya. Tetapi harus dingat bahwa teknik-teknik seperti ini bukan suatu rekomendasi dan bisa jadi hal ini tidak disenangi oleh hakim. Teknik-teknik tersebut mungkin saja tidak akan berhasil atau malah merugikan petugas


25

karena tersangka akan memilih untuk diam, atau menolak untuk bekerja sama. Beberapa teknik akan membuat hubungan dengan tersangka menjadi lebih baik. Tidak semua teknik pemeriksaan dapat digunakan dalam proses pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan penerapannya disesuaikan dengan posisi orang yang akan diperiksa, situasi, dan kondisi psikologis bagaimana masing-masing teknik pemeriksaan digunakan. a. Wawancara Wawancara adalah salah satu teknik memeriksa, biasanya digunakan tidak dalam rangka penyidikan tindak pidana, dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya panjang dan bersifat luas. Cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang hubungannya atau keterkaitan dengan adanya pelanggaran.

Wawancara yang

dimaksudkan di dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang tindakan menanyakan seseorang. Tujuan wawancara ini digunakan untuk dapat diketahuinya apakah terjadi atau tidaknya tindak pelanggaran kepabeanan dan cukai. Teknik pemeriksaan dengan menggunakan teknik wawancara dapat digunakan untuk mengetahui karakter tersangka dan saksi sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah karakternya suka memberi jawaban yang luas atau

panjang,

apakah

jawaban

pendek

atau

singkat,

apakah

jawabannya berbelit-belit, suka menyangkal, dan lain-lain. Gunanya wawancara ini agar penyidik atau pemeriksa dalam rangka melakukan tindakan menanyakan seseorang menggunakan cara yang tepat.

b. Interview Interview dan interogasi yang efektif dan berhasil memerlukan keahlian khusus yang didapat melalui latihan dan pengalaman. Seorang petugas yang melakukan interview (interviewer) harus membangun hubungan

yang

baik

dengan

tersangka

yang

diwawancarai

(interviewee). Interview harus dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar didapatkan pola hubungan yang paling baik, yaitu tidak boleh

terlalu

keras

atau

terlalu

bersahabat.

Interviewer

harus


mendapatkan

26

kepercayaan

dari

tersangka

dan

tidak

boleh

mengelabuinya atau memberikan alasan-alasan palsu. Interview dan interogasi kedua-duanya berarti menanyakan seseorang

tentang

keterlibatannya

dalam

suatu

pelanggaran.

Seseorang tersebut bisa seorang tersangka atau seorang saksi. Kata-kata "interview" dan "interogasi" di dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang tindakan menanyakan seseorang. "Interview" adalah istilah sopan dari proses mengajukan pertanyaan kepada seseorang, sementara "interogasi" adalah istilah yang lebih keras. Penggunaan teknik interview selalu dibatasi oleh ketentuan negara masing-masing. Tujuan

Interview. Seorang interviewer harus memiliki tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dari setiap interview yang ia lakukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan tujuan tersebut.

Tujuan-tujuan tersebut adalah: mengetahui

keterlibatan

tersangka

dalam

pelanggaran-

cara

mendapatkan

pelanggaran yang dicurigai

dengan

pengakuan

atau mengeluarkannya dari daftar

dari tersangka

orang yang dicurigai; mengetahui kebohongan yang dapat dibuktikan (provable lies); memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membela diri; menentukan

posisi

seorang

tersangka

diantara

tersangka-

tersangka lainnya; menenentukan hubungan seorang tersangka dengan tersangkatersangka lainnya dan peran mereka pada pada pelanggaranpelanggaran yang dicurigai itu; mengetahui aset tersangka yang merupakan hasil kejahatan yang pada gilirannya nanti merupakan aset yang akan disita; menentukan fakta-fakta lain yang harus dibuktikan sebelum mengajukan dugaan telah terjadi suatu pelanggaran; mendapatkan

fakta-fakta

lain

yang

belum

diketahui

interviewer, misalnya tersangka dan pelanggaran lainnya.

oleh


27

mendapatkan latar belakang tersangka, pekerjaan, gaya hidup, orang tua, teman atau koleganya, dsb. Sebelum

melakukan

interview,

interviewer

harus

membuat

persiapan-persiapan yang dibutuhkan agar dapat diraih tujuan-tujuan yang diiginkan secara efektif dan efisien. Setiap interview harus direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan tujuan tersebut. Tidak semua interview dapat diantisipasi sebelumnya, oleh sebab itu, seorang interviewer harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang latar belakang tersangka. Para penyidik harus memiliki pengetahuan yang rinci tentang toleransi dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Khususnya akan terdapat pembatasan-pembatasan atau prosedur formal tertentu berkaitan dengan hal-hal di bawah ini: interview dengan menggunakan bahasa asing serta bagaimana menggunakan penterjemah interview terhadap orang yang masih muda interview yang dilakukan di malam hari kesejahteraan interviewee, termasuk makanan dan obat-obatan hak bagi hadirnya seorang pengacara kewajiban memberikan peringatan kepada interviewee; hak interviewee untuk diam prinsip tidak memberatkan (non-incrimination) penggunaan peraiatan: buku catatan, mesin ketik, tape recorder lamanya sebuah interview tanpa istirahat tidak diperkenankan menggunakan ancaman atau pancingan. Semua bukti atau pengakuan yang didapatkan dengan cara-cara seperti itu tidak bisa digunakan sebagai bukti yang sah. Interviewer harus selalu melakukan perencanaan dalam setiap interview-nya, seberapapun sederhananya kasus yang ada. la harus menyiapkan diri terhadap segala kemungkinan jawaban yang diberikan oleh interviewee. Petugas penyidik harus menyiapkan struktur interview strategi dan taktik yang akan digunakan


28

Struktur interview Komponen-komponen utama dari sebuah interview; Pembukaan: mendapatkan informasi dari interviewee tentang: ∼ nama ∼ alamat ∼ pekerjaan status interviewee: tersangka atau saksi alasan dilakukan interview tanggung jawab interviewee menurut undang-undang latar belakang, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan serta tangung jawabnya

Inti : mengajukan

pertanyaan

sesuai

dengan

rencana

dengan

menggunakan strategi atau taktik yang ditentukan mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang segala aspek dari pelanggaran yang dicurigai, teman dan kolega, peran, hal-hal yang diketahui, posisi dalam hirarki, upah atau gaji biasanya pertanyaan diajukan secara kronologis

Kesimpulan: laporan singkat tentang informasi yang didapatkan implikasi dari informasi tersebut menghapus hal-hal yang meragukan menindaklanjuti/melaksanakan poin-poin utama

Teknik dan Gaya Sebelum menggunakan metode dan gaya di bawah ini, pastikan terlebih dahulu bahwa metode dan gaya tersebut diperkenankan oleh undang-undang.

Pada

saat

melakukan

sebuah

interogasi,

penanya/interogator sebelumnya harus sudah memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik interogasi. Pertanyaan-pertanyaan harus diajukan


29

secara hati-hati untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebuah pertanyaan yang baik harus singkat dan tidak mendua.

Tipe-tipe pertanyaan Terdapat beberapa tipe pertanyaan yang dapat digunakan dalam sebuah interogasi, misalnya: pertanyaan yang diperluas pertanyaan untuk melakukan klarifikasi pertanyaan yang mengarahkan pertanyaan berganda pertanyaan hipotesis

Setiap tipe pertanyaan tersebut memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing, yaitu Pertanyaan yang diperluas Keuntungan

: Menyelidiki dan mengundang

penjelasan lebih

jauh Kerugian

: Memakan waktu jika menginginkan fakta-fakta tertentu

Pertanyaan untuk mengklarifikasi Keuntungan

: Memeriksa pengertian interviewee

Pertanyaan yang terarah Keuntungan

: Memberikan arahan kepada interviewer

bisa

digunakan untuk menyimpulkan Kerugian

: Memberikan kemungkinan jawaban

kepada

interviewee Pertanyaan berganda Keuntungan

: Mengurangi waktu jika tersangka memberikan jawaban yang singkat

Kerugian

: Membingungkan,tidak pasti apakah pertanyaan telah terjawab

Pertanyaan hipotesis Keuntungan

: Memancing diskusi

Kerugian

: Tidak ada nilai hukumnya


30

Setiap petugas harus memahami akibat-akibat yang mungkin timbul dari tiap

tipe

pertanyaan

di

atas.

Strategi

yang

digunakan

harus

mempertimbangkan pilihan tipe pertanyaan yang kemungkinannya paling efektif digunakan pada saat itu. Petugas/interviewer harus telah dilatih secara menyeluruh dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang batasan-batasan yang ditetapkan hukum dan undang-undang berkaitan dengan interview atau interogasi. Penyidik harus menggunakan teknik yang disetujui atau diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Beberapa teknik pendekatan di bawah ini dapat dipergunakan dalam melakukan interogasi. Petugas penyidik harus mengetahui akibat-akibat yang mungkin terjadi dari tiap-tiap teknik dan memilih teknik-teknlk yang tepat serta sah menurut hukum: "pendekatan langsung" "file dan catatan" "kami tahu semuanya" "kegagalan" "cepat (rapid-fire)" "teknik interview terpisah" "harga diri dan ego" "diam" "mengubah suasana" "emosional" "mundur-maju"

"Pendekatan langsung" Digunakan apabila perlawanan dari tersangka hanya sedikit atau tidak ada perlawanan sama sekali. Sederhana dan membutuhkan waktu yang sedikit

"File dan catatan" Petugas penyelidik menyiapkan catatan yang memuat semua informasi yang ada tentang permasalahan yang terkait.


Tersangka

31

mungkin akan

sama sekali

menolak untuk bekerja

sama.

"Kami tahu semuanya" Petugas penyelidik harus benar-benar sudah menguasai semua informasi yang ada mengenai tersangka. Pertanyaan akan diajukan berdasarkan data yang sudah diketahui. Dengan menggunakan beberapa data tertentu secara hati-hati, tersangka mungkin akan berkesimpulan petugas sudah mengetahui semuanya.

"Kegagalan" Petugas akan menyebutkan fakta-fakta dengan cara yang keras, logis dan

persuasif.

Dengan

demikian

tersangka

akan

mengakhiri

perlawanannya dan memberikan informasi tambahan. Petugas harus mewaspadai tersangka, kelemahan psikologis tersangka, kelemahan moralnya.

"Cepat (Rapid-fire)" Penyidik mengajukan serangkaian pertanyaan satu persatu. Karena waktu untuk menjawab tiap pertanyaan sedikit, tersangka mungkin akan memberikan jawaban yang saling bertentangan. Petugas harus menanyakan lagi inkonsistensi tersebut. Tersangka biasanyakan berbicara lebih bebas ketika ia membela diri. Semua orang senang jika orang-orang

mendengarkan.

pertanyaan-pertanyaan

yang

Jika

tersangka

diajukan,

ia

frustrasi mungkin

dengan akan

mengungkapkan lebih banyak lagi informasi.

"Interviev terpisah" Dua orang penyidik memeriksa tersangka secara terpisah, penyidik tersebut menunjukkan sifat yang sangat bertolak belakang. Tersangka biasanya akan memberikan lebih banyak informasi kepada salah seorang penyidik.


32

"Harga diri dan ego" Tersangka akan memberikan reaksi membela diri jika kelemahannya ditunjukkan. Tersangka akan membela dirinya dan menyalahkan orang lain. Memuji tersangka yang diremehkan oleh sesama rekannya akan memancing

tersangka

memberikan

informasi

tertentu

untuk

mendapatkan pujian.

"Diam" Digunakan pada tipe tersangka yang gugup atau tersangka yang yakin. Pemeriksa

tidak

mengatakan

apa-apa dan hanya menatap mata

tersangka. Apabila tersangka melengos, berarti kepercayaan diri tersangka hilang atau menjadi gelisah. Tersangka

biasanya

akan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan. Penyidik tidak akan berbicara sebelum siap. Setelah itu pemeriksa secara acuh tak acuh mengajukan pertanyaan. Tersangka akan menjawab setiap pertanyaan agar mengubah suasana diam yang tidak nyaman itu.

"Mengubah suasana" Lepaskan tersangka dari suasana interogasi. Pilih suasana tertentu di mana kontrol masih bisa dijaga.

"Emosional” Apabila tersangka seseorang yang dewasa atau malu-malu, petugas akan mempengaruhi emosinya dengan Ketakutan, Ketamakan, Balas dendam, Kebencian, dsb. u

Maju-mundur"

Minta tersangka menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Kemudian, minta ia menceritakannya lagi secara terbalik, perhatikan jika ada indikasi inkonsistensi penyidik menciptakan suasana yang menyedihkan.

Kenali dan pelajari reaksi tersangka.


33

Penting bagi petugas penyidik untuk mengenali dan mengeksploitasi pesan dan tanda dari interviewee yang didapat melalui sinyal-sinyal verbal dan non-verbal.

Tanda-tanda itu dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: Gejala fisik Gejala-gejala fisik akibat stres yang dapat membantu interviewer mengenal interviewee-nya. Misalnya, berkeringat, mulut kering, menjiiat bibir, gemetar, permintaan untuk pergi ke toilet, dsb. Memang tidak berarti setiap kali interviewee meminta izin ke belakang atau mulutnya kering atau pucat ketika ditanyakan suatu pertanyaan merupakan bukti bahwa tersangka tersebut berbohong, tetapi gejala-gejala ini adalah hal yang harus diperhatikan.

Perilaku yang tidak biasa (displacement activity) Istilah ini digunakan untuk menunjukkan perilaku yang tidak relevan, tidak tepat atau aneh yang biasa tampak pada manusia jika ia frustrasi atau berada dalam suasana konflik. Misalnya: kaki gemetar, memain-mainkan benda-benda yang ada, gelisah atau merokok yang berlebihan. Interviewee mungkin akan menghindari mata petugas, melihat ke arah langit-langit atau menatap benda yang ada atau mencoba untuk tidak memberikan perhatian. Memang beberapa orang mampu untuk mengendalikan air mukanya, tetapi seorang interviewer yang baik akan mampu melihat ekspresi menyimpang yang khas yang menandakan bahwa interviewee sedang berbohong.

Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan Kadangkala orang yang berbohong bisa diketahui dari pilihan katakata yang digunakannya.

Jenisnya ada beberapa, yang paling penting adalah: ∼ penekanan yang berlebihan


34

"saya bersumpah atas nama anak saya", "demi Tuhan saya bersumpah" ∼ menantang "anda bilang anda bisa membuktikannya, jadi buktikan saja" "jika saya dianggap terlibat silakan tuntut saya, kita buktikan nanti di pengadilan" ∼ mengelak "saya tidak ingat" "itu tidak ada hubungannya" "mungkin ya, mungkin tidak" ∼ mencoba menarik simpati atau kepercayaan penanya "anda kan kenal saya, jika saya memang melakukannya saya pasti mengaku"

"anda kan kenal saya, saya tidak akan menyusahkan

anda" ∼ memberikan jawaban singkat atas pertanyaan yang kritis "saya tidak melakukannya" "pelakunya bukan saya" "mengapa saya yang ditanya?" ∼ menolak atau bicara atau memberikan argumen "saya tidak tahu apa yang sedang anda bicarakan" "saya tidak perlu mendengarkan ini semua"

Teknik pemeriksaan dengan menggunakan teknik Interview harus dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar didapatkan pola hubungan yang paling baik, yaitu tidak boleh terlalu keras atau terlalu bersahabat.

Interviewer

harus

mendapatkan

kepercayaan

dari

tersangka dan tidak boleh mengelabuinya atau memberikan alasanalasan palsu. Teknik Interview ini digunakan oleh

penyidik atau pemeriksa

dalam rangka untuk dapat mengetahui keterlibatan tersangka dalam pelanggaran-pelanggaran yang dicurigai dengan cara pengakuan

dari

tersangka

mendapatkan

tindakan menanyakan seseorang

menggunakan cara menanyakan seseorang secara sopan dari proses mengajukan pertanyaan kepada seseorang.


35

c. Interogasi Interogasi adalah salah satu teknik memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya pendek dan bersifat mempersempit fokus pemeriksaan. Cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang keterlibatannya dalam suatu pelanggaran dengan cara lebih keras. Katakata "interview" dan "interogasi" di dalam modul ini berkaitan dengan segala hal tentang tindakan menanyakan seseorang. Harus diingat bahwa istilah "interogasi" dan interigator telah berkembang menjadi cara yang berhubungan dengan paksaan dan tekanan sehingga bisa jadi di pengadilan nanti seseorang akan menarik kembali hasil interogasi atau interviewnya. Teknis pemeriksaannya dan pelaksanaan pemeriksaan caranya sama dengan cara yang dilakukan dalam interview. Perbedaannya hanya terletak pada cara memberikan pertanyaan untuk interview dilakukan lebih halus atau lebih sopan unsur pemaksaan tidak kelihatan, sedangkan interogasi cara memberikan pertanyaan adalah kasar dan kelihatan unsur pemaksaannya. Teknik Interogasi digunakan untuk menanyakan kepada tersangka atau saksi yang memberikan jawaban atas pertanyaan penyidik ada halhal yang tidak mau terungkap, atau ada yang dirahasiakan yang dapat menghambat jalannya proses penyidikan. d. Konfrontasi Konfrontasi adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dalam

rangka penyidik

atau pemeriksa melakukan pemeriksaan

tersangka dan saksi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seseorang,

karena

adanya

hasil

pemeriksaan

yang

terdapat

pertentangan/ketidak cocokan keterangan. Terdapat pertentangan/ketidak cocokan keterangan ini dapat terjadi karena jawaban/ keterangan, karena perbedaan tempat kejadian, karena perbedaan waktu terjadinya tindak pidana, dan karena suatu perbuatan pelanggaran hukum. Perbedaan jawaban/keterangan

dapat

dilakukan konfrontasi

dilakukan pertemuan di tempat pemeriksaan yang disediakan oleh


36

pemeriksa/penyidik dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada yang diperiksa. Perbedaan tempat kejadian dapat dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan cara digambar atau di buatkan flowchart yang ditandatangani para pihak dan pemeriksa/penyidik. Perbedaan waktu terjadinya tindak pidana dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan cara mencocokan situasi saat itu dengan waktu dan kegiatan disekitar tempat kejadian yang berjalan secara rutin (misalnya pada pukul 7.00 WIB di ruang tunggu keberangkatan Bandara Juanda, terdapat kantin, kapan kantin tersebut buka setiap hari, lalu tanyakan pada saat itu apakah kantin sudah buka dan melayani pembeli, apakah melihat orang atau penjual saat itu, menggunakan baju warnah apakah saat itu lalu dikroscek dilapangan, dan seterusnya). Pemeriksaan konfrotasi dilakukan karena terdapat pertentangan/ ketidakcocokan keterangan, memberi pertanyaan yang jawabannya/ keterangannya diharapkan benar atau paling mendekati kebenaran, cara memberikan pertanyaan langsung, tidak langsung, hasil konfrontasi supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi. Teknik konfrontasi digunakan untuk memeriksa tersangka atau saksi

yang

jawabannya

terdapat

hasil

pemeriksaan

yang

pertentangan/ketidakcocokan keterangan e. Elisitasi Suatu

cara

bertanya

atau

mengajukan

pertanyaan

yang

disampaikan kepada orang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak merasa atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya, hasil dari teknis pemeriksaan ini didapat data atau keterangan yang benar dan sejujurnya. Teknis pertanyaan dengan elisitasi ini dapat digunakan dalam melakukan wawancara, interview, interogasi, konfrontasi, dan dalam pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka. Cara menggunakan teknis elisitasi ini harus berhati-hati jangan sampai melemahkan hasil pemeriksaan, jika ada Hakim atau Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat harus kebenaran materiel, maka alat bukti ini menjadi lemah. Contoh :


37

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang berasal dari informasi atau pengembangan pemeriksaan tersangka dan saksi bahwa tersangka menyimpan barang bukti yang datanya hanya tempat tinggalnya, dan nama tersangka (misalnya, Sdr. Wisnu, penyidik belum dapat mengetahui wajah identitas fisiknya). Penyidik melakukan tahapan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku, penyidik, memasuki rumah tinggal dengan melihat foto atau gambar yang terpasang di dinding. Penyidik berkata kepada tuan rumah, “sekarang Sdr. WISNU rambutnya gondrong”, secara spontan tuan rumah menjawab, bukan foto yang di dinding itu tetapi foto yang di meja rias itu. Dari informasi ini penyidik sedah mengetahui wajah atau identitas fisiknya. Teknik pemeriksaan dengan menggunakan cara elisitasi ini dapat diterapkan kepada tersangka dan saksi, yang diperkirakan tidak jujur, atau yang tidak kooperatif dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan penyidik. f. Pemeriksaan Menggunakan Cara Teori Tulang Ikan (Fish Bone) Setelah

dilakukan

persiapan,

tersangka

atau

saksi

hadir

pelaksanaan pemeriksaan mulai dilakukan, yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan sebagai berikut. − Pendekatan Memudahkan atau melancarkan jalannya pemeriksaan, sebaiknya diadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap tersangka atau saksi, untuk mengetahui sifat, watak, dan kecerdasannya. −

Penampilan Pemeriksa Tampilkan diri sebagai orang yang berusaha menggali kebenaran dalam rangka penegakan hukum. Hindari penampilan yang menimbulkan kesan bahwa pemeriksa akan melakukan pemaksaan atau tekanan Berpakaian rapi dan sopan Duduklah dengan sikap yang baik pada waktu berhadapan dengan orang yang diperiksa. Perlakukan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah mereka sebagai manusia dengan sifat dan harkat martabatnya


38

sebagai manusia. −

Penelitian identitas orang yang akan diperiksa Teliti lebih dahulu identitas orang yang akan diperiksa agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang Penelitian identitas dilakukan dengan mengecek tanda pengenal yang bersangkutan (KTP, SIM, Paspor, atau tanda pengenal lain)

−

Menanyakan keadaan kesehatan tersangka atau saksi atau saksi ahli, dengan kesediaannya untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.

−

Pemeriksaan tersangka atau saksi atau saksi ahli pada prinsipnya tidak dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan.

−

Ajukan pertanyaan untuk menggali jawaban yang terformulasikan dalam 7 KAH (Si A Di De Men Ba Bi).

−

Tersangka atau saksi, agar diminta untuk mengenali kembali barang bukti yang didapatkan, dan keterangannya agar dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

−

Setiap keterangan tersangka atau saksi atau saksi ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sedang diperiksa.

−

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tersangka antara lain sebagai berikut : Sebelum memulai pemeriksaan wajib diberitahukan haknya untuk mendapat bantuan hukum. Tanyakan kepadanya apakah akan mengajukan saksi atau seseorang

yang

memiliki

keahlian

khusus

yang

menguntungannya. Bila ada, maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan PPNS wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Usahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang bersangkutan. Ingatkan kepada tersangka bila ia memberikan jawaban yang berbelit-belit. −

Dalam hal, bila tidak diindahkan maka gunakan teknik-teknik sebagai


39

berikut: Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat langsung kepada pokok masalah (pertanyaan yang tertutup) Ajukan pertanyaan sambil membangkitkan emosinya. Ajukan pertanyaan untuk menguji kebenaran tersangka. −

Dalam hal tersangka mangkir, maka lakukan hal-hal sebagai berikut. Perlihatkan fakta-fakta atau bukti yang ada. Tunjukan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangan tersebut. Adakan konfrontasi.

−

Pemeriksaan saksi. Tanyakan apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka Saksi diperiksa tidak diambil sumpah, kecuali terdapat alasan untuk menduga bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lainnya, agar mereka memberikan keterangan yang sebenarnya.

−

Pemeriksaan Saksi Ahli Permintaan pendapat saksi ahli dapat diajukan secara tertulis atau memanggilnya dengan Surat Panggilan yang sah guna didengar keterangannya. Keterangan saksi ahli diberikan di atas sumpah atau janji dihadapan PPNS, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya, kecuali jika harkat dan martabat pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya untuk menyimpan rahasia, maka dalam kondisi seperti itu saksi ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan. Keterangan

Saksi

Ahli

dituangkan

dalam

Berita

Acara

Pemeriksaan Saksi Ahli. − Pada waktu melakukan pemeriksaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas pemeriksa. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan


40

situasi perdebatan yang tidak perlu, maupun pembicaraan yang bersifat emosional. Hindarkan jangan sampai dipengaruhi oleh tersangka atau saksi. Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama bila orang yang diperiksa seorang wanita. Bila tersangka atau saksi mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan, maka perlu dibantu atau dibimbing, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan, dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis, dan berurutan. Bila orang yang diperiksa memberikan keterangan yang tidak benar, jangan dicela melainkan diingatkan agar memberi keterangan yang benar. Hendaknya dibangkitkan rasa simpatik dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan. pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh tersangka atau saksi. Jangan memberikan kesempatan kepada orang yang diperiksa untuk

memberikan jawaban

yang bersifat khayalan atau

keterangan yang tidak benar. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai yang seringkali disangkakan pada proses pemeriksaan walaupun tools dan tekniknya bermacam-macam, meliputi : Tindak Pidana Kepabeanan terdiri dari : −

Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102);

−

Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A);

−

Penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara (Pasal 102B);

−

Penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102C);:

−

Pemalsuan pemberitahuan pabean dan pemilikan barang impor hasil penyelundupan (Pasal 103);

−

Hacking di bidang kepabeanan (Pasal 103A);


−

41

Mengangkut barang selundupan, pemusnahan catatan, penyediaan blanko faktur perusahaan asing (Pasal 104);

−

Perusakan segel (Pasal 105);

−

Pelanggaran yang dilakukan PPJK (Pasal 107);

−

Pidana oleh badan hukum (Pasal 108).

Tindak Pidana Cukai terdiri dari : −

Pengelakan pungutan cukai (Pasal 50);

−

Pengeluaran BKC secara ilegal (Pasal 52);

−

Penggunaan buku persediaan palsu (Pasal 53);

−

Perdagangan BKC ilegal (Pasal 54);

−

Pemalsuan Pita Cukai (Pasal 55a);

−

Perdagangan Pita Cukai palsu (Pasal 55b);

−

Perdagangan Pita Cukai bekas (Pasal 55c);,

−

Perdagangan BKC hasil tindak pidana cukai (Pasal 56);

−

Perusakan segel atau tanda pengaman (Pasal 57);

−

Penyalahgunaan Pita Cukai (Pasal 58);,

−

Hacking di bidang Cukai (Pasal 58A)

−

Terhadap Badan Hukum (Pasal 61). Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi setiap

tahapan atau target yang sudah terkonstruksi pada benak pemeriksa pada waktu diajukan pertanyaan kepada yang diperiksa menggunakan formulasi dengan 7 (tujuh) pertanyaan yang dikenal 7 KAH atau disingkat si-a-di-demen-ba-bi atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan 5W 1H. Pertanyaan yang diajukan kepada tersangka dan saksi untuk menggali jawaban yang terformulasi kan dalam 7 KAH

adalah siapakah, apakah, dimanakah,

dengan siapakah, mengapakah, bagaimanakah, bilamanakah. Pertanyaan ini disusun sedemikian rupa sehingga bentuk kalimatnya merupakan kalimat sempurna, yaitu minimal berbentuk pokok kalimat, anak kalimat, dan keterangan, atau berupa subyek, obyek, dan keterangan. Cara mengajukan pertanyaan sebagaimana tersebut diatas dikenal juga dengan unsur 5 W dan 1 H, Pertanyaan dengan menggunakan 5W dan 1H atau 7kah diuraikan sebagai berikut :


42

−

Apa Yang Terjadi ?

(What ?)

−

Kapan Terjadi ?

(When ?) 2. Bilamana ....

(Bi)7

−

Dimana Terjadi ?

(Where ?) 3. Dimanakah ....

(Di)3

−

Mengapa Terjadi ?

(Why ?)

4. Mengapakah ....

(Men)5

−

Siapa yang Melakukan

(Who?)

5. Siapakah ....

(Si)1

−

Bagaimana Terjadi ?

(How ?)

6. Bagaimanakah ....

(Ba)6

1. Apakah .....

(A)2

7. Dengan Siapakah .... (De)4 Pemeriksaan yang dilakukan dengan pertanyaan 7 KAH tidak akan berhasil optimal hasil pemeriksaannnya tanpa dilakukan dengan cara sistematis menggunakan cara teori tulang ikan (Fish Bones). Cara teori tulang ikan ini dimaksudkan

pertanyaan pemeriksa disampaikan kepada

yang diperiksa suatu topik atau target dari pertanyaan tersebut bila belum didapat tetap dilanjutkan pertanyaan, jawaban pertanyaan hasilnya sedikit tapi bermakna, pertanyaan dilanjutkan lagi dengan topik dari jawaban pertanyaan yang hasilnya sedikit tersebut sampai dengan ditemukan jawaban yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pertanyaan dilanjutkan kepada

topik

lain

yang

caranya

seperti

tersebut

diatas.Tahapan

pemeriksaan ini diulang terus sampai dengan pemeriksa telah menganggap cukup hasil pemeriksaannya.

Contoh: Modus operandi ada penumpang pesawat terbang SIA 243 membawa barang dari Polonia-Medan tujuan Jerman melalui Singapore tanpa pemberitahuan pabean kepada Petugas Bea danCukai di Bandara Polonia. Jumlah barang tiga koper dengan berat barang tiga ratus kgs,jenis barang emas batangan. (contoh ini hanya penggalan pertanyaan, untuk teknis pemeriksaan menggunakan teori tulang ikan misalnya tulang a). (1). Siapakah yang berangkat ke Singapore dengan pesawat GIA GA.235 pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2009 melalui Bandara Soekarno Hatta? …………………………………………………………………….. Jawab …………………………………………………………............... Saya (tersangka) ……………………………………………… (2). Apakah Saudara ke Singapore tersebut membawa barang dagangan ? Jawab …………………………………………………………………...


43

Ya, saya membawa 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batangan.… (3). Dimanakah Saudara ,menurunkan 3 (tiga) koper berisi emas batangan tersebut ? ……………………………………………………………….. Jawab …………………………………………………………………. Koper saya turunkan diruang tunggu terminal 2 keberangkatan Garuda Indonesia.……………………………………………. (4). Dengan siapa sajakah Saudara berangkat menuju Singapore melalui Bandara Soekarno–Hatta tanggal 30 Maret 2009 ? …………………… Jawab …………………………………………………………………... Saya berangkat sendiri.…………………………………………. (5). Mengapa Saudara membawa 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batangan ke Singapore ? ………………… Jawab ..……………………………………………..………………... Saya akan menjual 300 (tiga ratus)

batang emas tersebut ke

pedagang emas yang ada di Singapore………………………. (6). Bagaimanakah cara Saudara menurunkan 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batangan dari kendaraan, membawa, dan mengangkat sampai masuk ke ruang tunggu keberangkatan pesawat GIA dengan nomor penerbangan GA.325 ke Singapore pada tanggal 30 Maret 2009 di Soekarno-Hatta? …………… Jawab …………………………………………………………………... 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batang saya turunkan sendiri dari mobil lalu saya panggil porter bandara untuk membantu membawa barang tersebut masuk ke ruang check–in ……………………………………….…………. (7). Bilamanakah 3 (tiga) koper berisi 300 (tiga ratus) kgs emas murni dalam bentuk batangan yang Saudara bawa masuk ke dalam ruang tunggu keberangkatan tersebut Saudara laporkan kepada petugas Bea dan Cukai yang bertugas di di Bandara Soekarno-Hatta? ……...……… Jawab …………………………………………………………………... Saya laporkan pada waktu saya diberi formulir isian saat berada di dalam pesawat terbang yang berangkat menuju Singapore dengan mengisi customs declaration.…………………………………...


Dengan

44

mempelajari

contoh

yang

dibuat

dengan

pertanyaan yang sederhana ini, inti dari hasil pemeriksaan pertama berupa

perbuatan

melawan

hukum

tidak

memberitahukan

pemberitahuan pabean kepada petugas Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta, kedua masih perlu diungkap bersama siapa tersangka membawa/menurunkan barang seberat 300 kgs sampai ke dalam terminal ruang tunggu keberangkatan pesawat dan mengapa tidak dimasukan ke bagasi, ketiga masih perlu diungkap berangkat menuju bandara menggunakan kendaraan apa, milik siapa, bagaimana setelah barang diturunkan ke terminal lalu bagaimana kendaraan dan emas batangan, apakah tidak takut hilang. Terhadap pengembangan pemeriksaan yang masih perlu diungkap butir kedua (dilakukan dari awal tulang ikan yang baru, misalnya disebut tulang b) dan ketiga (dilakukan dari awal tulang ikan yang baru, missal disebut tulang e)


45

4). Evaluasi − Proses Tahap inventarisasi Tahap inventarisasi ini dilakukan dengan cara mencocokan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi dengan, administrasi penyidikan, dalam hal sudah lengkap dan benar selanjutnya dilakukan seleksi isi materi hasil infentarisasi tersebut. Tahap Seleksi Tahap seleksi ini dilakukan dengan cara dibaca hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, lebih baik dan sistematis bila dibacanya dilakukan berdasarkan nama yang diperiksa dan membuat catatan tentang keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dalam hal tidak ada hubungannya atau ada hubunganya tetapi alat bukti dan/atau barang bukti kurang dari 3 (tiga), hasil pemeriksaan tersebut tidak dipergunakan dalam pemberkasan, maupun tidak sebagai dasar resume pemberkasan. Tahap Pengkajian Tahap kajian ini dilakukan dengan cara membaca catatan tentang keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dengan memilih yang lebih banyak keterkaitannya yang dipergunakan dalam tindak lanjut penyidikan dan pemberkasan. Cara ini digunakan untuk menentukan saksi siapa yang akan menjadi saksi yang erat kaitannya dengan tindak pidana, saksi ini dikenal dengan istilah saksi primadona. Disamping menentukan saksi primadona cara ini digunakan juga untuk mempersempit jumlah saksi yang diperiksa, karena saksi bukan jumlah nya banyak tetapi saksi adalah sesuai bukti yang cukup dan erat kaitannya dengan tindak pidana. −

Gambaran/Konstruksi Perbuatan Tindak Pidana Bahwa benar tindak pidana telah terjadi Siapa saksinya yang menguntungkan maupun yang merugikan Peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat Barang/benda yang menjadi alat bukti

−

Resume Pemberkasan


46

Penyerahan berkas perkara Laporan untuk penghentian penyidikan Tindak pidana lain diluar PPNS, misalnya benda cagar budaya dikoordinasikan dengan instansi lain seperti Jaksa Penuntut Umum, dan Polri

b. Latihan 2

1). Siapa saja yang dapat diperiksa ? 2). Ada berapa macam teknik pemeriksaan ? Sebut dan jelaskan ? 3). Apa persyaratan bagi seorang yang akan diperiksa ? 4). Sebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan ? 5). Sebutkan persyaratan untuk tempat pemeriksaan yang baik !

c. Rangkuman

1. Pemeriksaan untuk keperluan penyidikan dapat dilakukan terhadap tersangka dan saksi atau saksi ahli. Dimana agar suatu pemeriksaan dapat berjalan baik, maka perlu diperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan

kualitas

pemeriksa yang

akan melakukan

pemeriksaan,

persyaratan orang yang akan diperiksa, dan tempat untuk melakukan pemeriksaan. 2. Terdapat 3 (tiga) teknik pemeriksaan yaitu interview, interogasi, dan konfrontasi. Dan agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif maka perlu diperhatikan langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan secara lebih teliti. d. Tes Formatif 2

1. Yang tidak termasuk tahapan dari suatu pemeriksaan adalah a. Persiapan b. Pemeriksaan c. Rekonstruksi d. Evaluasi


47

2. Syarat tempat pemeriksaan harus memenuhi syarat antara lainkecuali a. Ditentukan oleh penyidik b. Tenang c. Memiliki tempat bagi penasehat hukum d. Ditentukan oleh tersangka

3. Berikut ini adalah teknik pemeriksaan kecuali a. Wawancara b. Elisitasi c. Eliminasi d. Konfrontasi

4. Teknik pemeriksaan dengan cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada orang, tetapi orang yang ditanya tidak merasa dan sadar bahwa dirinya sedang ditanya yaitu: a. Wawancara b. Konfrontasi c. Interview d. Elisitasi

5. Dibawah ini yang bukan tipe pertanyaan dalam sebuah interogasi adalah a. Pertanyaan yang dipersempit b. Pertanyaan berganda c. Pertanyaan hipotesis d. Pertanyaan mengarahkan

6. Tujuan interview adalah a. Mengetahui provable lies b. Memberikan kesempatan tersangka membela diri c. Jawaban a dan b salah d. Jawaban a dan b benar

7. Syarat tersangka dan saksi yang akan diperiksa yaitu


48

a. Bebas dari rasa takut b. Dipanggil dengan surat panggilan yang sah c. Jawaban a dan b salah d. Jawaban a dan b benar

8. Pemeriksaan wajib segera dihentikan menurut (pasal 109 (2) KUHAP) kecuali a. Tersangka sakit b. Tidak terdapat cukup bukti c. Peristiwa bukan tindak pidana d. Penuntutan tindak pidana kadaluarsa

9. Orang yang melakukan interview disebut a. Interviewee b. Interviewer c. Interviewman d. Interviewing

10. Yang bukan komponen utama dari sebuah interview yaitu a. Pembukaan b. Inti c. Penutup d. Kesimpulan

11.Pertanyaan

yang

memiliki

keuntungan menyelidiki

dan

penjelasan lebih lanjut yaitu: a. Pertanyaan yang diperluas b. Pertanyaan berganda c. Pertanyaan hipotesis d. Pertanyaan yang mengarahkan

12. Pertanyaan yang memiliki keuntungan memancing diskusi yaitu a. Pertanyaan yang diperluas b. Pertanyaan beerganda c. Pertanyaan hipotesis

mengundang


49

d. Pertanyaan yang mengarahkan

13.Teknik memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya pendek dan mempersempit fokus pemeriksaan yaitu a. Wawancara b. Interogasi c. Konfrontasi d. Elisitasi

14.Yang tidak termasuk dalam teknik pendekatan dalam melakukan interogasi yaitu a. Pendekatan langsung b. File dan catatan c. Kegagalan d. Interview bersama

15.Yang dimaksud rapid-fire dalam teknik pendekatan dalam melakukan interogasi adalah a. Pendekatan langsung b. Kegagalan c. Cepat d. File dan catatan


50

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai

91 %

s.d

100

%

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka disarankan mengulangi materi.


51

PENUTUP

Semoga tulisan ini berguna dalam proses pembelajaran tentang Teknik Pemeriksaan Tersangka dan Saksi. Tulisan ini sebagai langkah awal untuk memahami dan menguasai teknik–teknik penyidikan yang kelak pasti berguna di dunia kerja. Akhirnya penulis memohon maaf

atas kesalahan dalam

penulisan tugas ini dan semoga dapat disempurnakan pada tugas yang akan datang. Semoga bermanfaat. Amin.


52

TEST SUMATIF 1) Soal Pilihan Ganda Pilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk

tiga puluh soal yang dapat Saudara

kerjakan dan jawabnya benar.

(contoh: 1. a

b

c

d ).

1 Berikut ini adalah beberapa kemungkinan mengenai saat dimulainya pemeriksaan adalah kecuali ........... a. sesegera mungkin b. setelah perintah penangkapan c. setelah perintah penahanan, maksimum penahanan 2 X 24 jam Pasal 122 KUHAP) d. dimulainya pemeriksaan suatu tindak pidana diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pasal 109 (1) KUHAP)

2 kegiatan / proses pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi wajib segera dihentikan (Pasal 109 (2) KUHAP), dalam hal – hal berikut ini, kecuali ………. a. Tersangka atau saksi melarikan diri b. Tidak terdapat cukup bukti c. Peristiwa tersebut bukan Tindak Pidana d. Dihentikan demi hukum

3 Penghentian demi hukum, merupakan penghentian kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka aau saksi dalam hal a. Tersangka sedang dalam keadaan sakit b. Tersangka melarikan diri ke luar Negeri


53

c. Tindak pidana tersebut telah diputuskan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap d. Saksi atau tersangka hanya bersikap diam atau menyatakan tidak mau diperiksa

4 Apabila seorang tersangka telah ditahan, maka terhadap tersangka tersebut harus dilakukan pemeriksaan setelah a. Waktu 4 X 24 jam setelah dilakukan penahanan b. waktu 1 X 24 jam setelah surat perintah penahanan c. waktu 2 X 24 jam setelah dilakukan penahanan d. waktu 2 X 24 jam setelah surat perintah penahanan

5 Dalam tahap evaluasi terhadap suatu hasil pemeriksaan, maka urutan kegiatan yang benar adalah a. Tahap infentarisasi – tahap pengkajian – tahap pemberkasan b. Tahap infentarisasi – tahap pemberkasan – tahap pengkajian c. Tahap infentarisasi – tahap pengkajian – tahap seleksi d. Tahap infentarisasi – tahap seleksi – tahap pengkajian

6 Dalam tahap/ kegiatan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka dilakukan

pencocokan hasil pemeriksaan tersangka dan

saksi dengan, administrasi penyidikan, apakah sudah lengkap dan benar atau belum. Kegiatan ini merupakan a. Tahap seleksi b. Tahap pemberkasan c. Tahap infentarisasi d. Tahap pengkajian

7 Salah satu teknik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi adalah dengan wawancara. Tujuan dari kegiatan wawancara adalah a. Untuk mengetahui posisi tersangka dalam suatu tindak pidana b. Untuk mengetahu keterkaitan antara suatu kejadian dengan kejadian yang lain yang masih dalam satu kasus c. untuk dapat diketahuinya apakah terjadi atau tidaknya tindak pelanggaran


54

kepabeanan dan cukai, d. untuk memastikan apakah saksi tersebut merupakan saksi primadona

8 Interview harus dilakukan dengan menilai karakter para tersangka agar didapatkan pola hubungan yang paling baik, yaitu dengan dara sebagai berikut, kecuali……. a. tidak boleh terlalu keras atau terlalu bersahabat b. Interviewer harus mendapatkan kepercayaan dari tersangka c. tidak boleh mengelabuinya atau memberikan alasan-alasan palsu d. dengan mengedepankan pada pertanyaan yang langsung menjurus pada pokok permasalahan yang sedang terjadi

9 Para penyidik harus memiliki pengetahuan yang rinci tentang toleransi dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Khususnya akan terdapat pembatasan-pembatasan atau prosedur formal tertentu berkaitan dengan hal-hal di bawah ini, kecuali ....... a. interview terhadap orang yang masih muda b. kesejahteraan interviewee, termasuk makanan dan obat-obatan c. interview terhadap kasus tindak pidana di bidang terorisme d. hak bagi hadirnya seorang pengacara

10 Terdapat beberapa tipe pertanyaan yang dapat digunakan dalam sebuah interogasi, tipe pertanyaan yang digunakan dalam kegiatan interogasi adalah a. pertanyaan yang diperluas, pertanyaan untuk melakukan klarifikasi, pertanyaan yang mengarahkan b. pertanyaan yang diperluas, pertanyaan untuk melakukan klarifikasi, pertanyaan yang menjebak tingkat kejujuran tersangka c. pertanyaan yang diperluas, ,pertanyaan retoris, pertanyaan berganda d. pertanyaan hipotesis, pertanyaan yang diperluas, pertanyaan yang dipersempit 11 kerugian yang didapatkan apabila seorang penyidik mengguanakan tipe pertanyaan hipotesis dalam sebuah interogasi adalah a. Memakan waktu jika menginginkan fakta-fakta tertentu b. Memberikan kemungkinan jawaban kepada interviewee


55

c. Tidak ada nilai hukumnya d. Membingungkan, tidak pasti apakah pertanyaan telah terjawab

12 Dua orang penyidik memeriksa tersangka secara terpisah, penyidik tersebut menunjukkan sifat yang sangat bertolak belakang dan tersangka biasanya akan memberikan lebih banyak informasi kepada salah seorang penyidik. Hal itu merupakan salah satu teknik pendekatan dalam melakukan interogasi yang disebut dengan ....... a. "pendekatan langsung" b. "kami tahu semuanya" c. "kegagalan" d. "teknik interview terpisah"

13 Penting bagi petugas penyidik untuk mengenali dan mengeksploitasi pesan dan tanda dari interviewee yang didapat melalui sinyal-sinyal verbal dan nonverbal. Tanda-tanda itu dapat digolongkan menjadi tiga kategori ...... a. Gejala fisik, Perilaku yang tidak biasa (displacement activity),BerbohongPilihan kata-kata yang digunakanb. Gejala fisik, Perilaku yang tidak biasa (displacement activity), diam saat ditanya oleh penyidik c. Gejala fisik, Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan, dim saat ditanya oleh penyidik d. Perilaku yang tidak biasa (displacement activity), diam saat ditanya oleh penyidik, Berbohong-Pilihan kata-kata yang digunakan

14 Tanda – tanda bahwa tersangka telah berbohong pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik adalah, kecuali...... a. penekanan yang berlebihan b. diam c. menantang d. mengelak

15 Kegiatan konfrontasi dilakukan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terdapat pertentangan/ketidak cocokan keterangan. Terdapat pertentangan/


56

ketidak cocokan keterangan tersebut dapat terjadi karena hall berikut, kecuali….. a. perbedaan tempat kejadian b. karena kesalahan metode yang digunakan oleh penyidik c. perbedaan waktu terjadinya tindak pidana d. karena suatu perbuatan pelanggaran hukum

16. Saksi Ahli adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan… a. penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki b. Penyidikan dan penyelidikan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki c. Penyelidikan dan penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasar keahlian khusus yang dimiliki. d. Penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasar keahlian khusus yang dimiliki

17. Suatu cara bertanya atau mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada orang, tetapi orang yang ditanya tersebut tidak merasa atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditanya… a. Interogasi b. Elisitasi c. Konfrontasi d. Konfirmasi

18.Sesuai bunyi pasal 3 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai maka barang siapa ( selain PPNS DJBC ) yang menyaksikan atau yang menerima laporan tindak pidana di bidang kepabeanan dan Cukai wajib melaporkan kepada a. Semua anggota POLRI b. Pejabat Bea dan Cukai c. PPNS DJBC d. Penuntut Umum


57

19.Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan dan data yang terkandung didalam a. 2 (dua) diantara laporan kejadian, hasil analisis intelijen, dan barang bukti b. 1 ( satu ) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti c. 2 (dua) diantara laporan kejadian, keterangan saksi termasuk saksi ahli, dan barang bukti d. 2 (dua) diantara laporan kejadian, pengakuan tersangka dan barang bukti

20.Kewajiban yang harus dilakukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum mengenai proses penyidikan yang dilakukan adalah a. memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil

penyidikan b. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan c. memberitahukan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta menyampaikan tembusan kepada penyidik POLRI d. memberitahukan dimulainya penyidikan, menyampaikan hasil penyidikan dan memberitahukan penghentian penyidikan

21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana di bidang Kepabeanan dan cukai kepada a. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. Kepala Kantor Bea dan Cukai di mana Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas c. Penuntut Umum d. Penyidik POLRI

22.salah satu teknik memeriksa tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya pendek dan bersifat mempersempit fokus pemeriksaan disebut… a. Interogasi b. Wawancara c. Konfrontasi d. Elisitasi


58

23.Tahapan evaluasi yang dilakukan dengan cara membaca catatan tentang keterkaitan, hubungan, dan posisi yang diperiksa, dengan memilih yang lebih banyak keterkaitannya yang dipergunakan dalam tindak lanjut penyidikan dan pemberkasan yang nantinya digunakan untuk menentukan saksi siapa yang akan menjadi saksi yang erat kaitannya dengan tindak pidana disebut tahapan…. a. Infentarisasi b. Seleksi c. Pengkajian d. Semua salah

24.Sarana utama yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pemeriksaan antara lain, kecuali.. a. alat-alat tulis b. meja dan kursi c. tape recorder d. konsumsi

25.Tahap infentarisasi-tahap seleksi-tahap pengkajian merupakan suatu tahapan dari .... a. tahap evaluasi b. tahap pemeriksaan c. tahap persiapan d. tahap penutup 2) Soal Pilihan Benar dan Salah

Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini:

(contoh: 1. B,

S

)


1.

B

-

S

Dalam

59

keadaan

terhadap

rumah

perlu dapat

dan

mendesak,

dilakukan

penggeledahan

tanpa

surat

Izin

Penggeledahan dari Ketua Pengadilan setempat.

2

B

-

S

Setelah dilakukan penggeledahan maksimal 2 hari setelah penggeledahan harus dibuat Berita Acara.

3.

B

-

S

Penggeledahan Rumah diluar Wilayah Penyidik, tidak harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan didampingi Penyidik setempat.

4

B

-

S

Berita Acara Penggeledahan dan turunannya tidak harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah / tempat yang bersangkutan.

5

B

-

S

Benda yang dapat disita meliputi Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh/sebagai hasil tindak pidana.

6

B

-

S

Benda yang dapat disita meliputi Benda yang dipergunakan tidak secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

7.

B

-

S

Kita meminta dengan baik orang yang bersangkutan untuk ikut dengan kita untuk

diadakan pemeriksaan badan.

Pemeriksaan dilakukan minimal oleh satu orang, tidak di tempat umum demi menjaga nama baik orang yang bersangkutan.

8 .

B

-

S

Pelaksanaan Pemeriksaan Badan di tempat tertutup, yaitu tempat yang dapat dikunci dari dalam dan tidak bisa dilihat dari

luar

serta

penggeledahan.

memungkinkan

kita

untuk

melakukan


9

B

-

S

60

Dalam hal orang tersebut tidak mau/tidak bekerjasama maka kita serahkan ke Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang mengawasi Kantor Bea dan Cukai tempat saya bertugas.

10

B

-

S

Untuk penyidikan lebih lanjut, apabila hasilnya tidak terdapat barang bukti/ pelanggaran maka orang yang bersangkutan dipersilahkan melanjutkan perjalanan.


61

KUNCI JAWABAN

(Tes formatif dan Tes sumatif)

1. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes Formatif 1

1.b

2.c

3.c

4.c

5.c

11.c

12.d

13.b

14.c

15.b

6.a

7.d

8.c

9.a

10.b

9.b

10.c

2. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes Formatif 2

1.c 11.a

2.d 12.c

3.c 13.b

4.d 14.d

5.a

6.d

7.d

8.a

15.c

3. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Ganda Tes sumatif

1.c

2.a

3.c

4.b

5.d

11.c

12.d

13.a

14.b

15.b

21.c

22.a

23.c

24.d

25.

6.c 16.a

7.d 17.b

8.d

9.c

10.a

18.c

19.c

20.a

8. B

9. S

10. B

4. Kunci Jawaban Untuk Soal Pilihan Benar dan Salah

1.B

2. B

3. S

4. S

5. B

6. S

7. S


62

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 92/KMK.05/1997 tanggal tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kepabeanan Dan Cukai. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.


63

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01. PW. 07 .03 Tahun 1982 Tentang Pendoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04. PW. 07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep–57/BC/1997 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Prodjodikoro, Wiryono, 1989. Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT Eresco, Kansil, C.S.T. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Jilid II, , Jakarta : PT. Balai Pustaka. Bahan Ajar Untuk PPNS DJBC, Pusdiklat Reserse Polri Megamendung Angkatan I PPNS DJBC Tahun 1989 .

MODUL TEKNIK PEMERIKSAAN TERSANGKA DAN SAKSI

Recommend Documents