Modul E-Learning 1. Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:

PPATK E-LEARNING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Bagian 1: Pengenalan Pencucian Uang

Modul E-Learning 1

PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Bagian Pertama. Pengenalan Pencucian Uang

Tujuan Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan: a. Arti dari pencucian uang b. Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang c. Dampak pencucian uang d. Konsep follow the money dan pemberantasan pencucian uang secara global e. Keberadaan PPATK dalam pemberantasan pencucian uang

1.1. Modul Tentang Pengenalan Pencucian Uang 1.1.1. Apakah Pencucian Uang? Apabila ada statistik mengenai data uang atau harta kekayaan dari berbagai macam tindak pidana, misalnya pencurian, penggelapan pajak, korupsi, atau pembalakan hutan, tentu jumlahnya sangatlah besar. Ketika seseorang menerima uang suap, ia menerima uang dalam jumlah besar. Apabila ia langsung menggunakan uang tersebut bisa

Gambar 1 Pengenalan Pencucian Uang

jadi ia dicurigai banyak orang. Oleh karena itu,

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 1 dari 7


agar perbuatan menerima suapnya tidak diketahui, pelaku kejahatan tersebut perlu juga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya. Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dikenal dengan nama PENCUCIAN UANG.

Cara Melakukan Pencucian Uang Caranya, uang hasil kejahatan tadi bisa: 

disimpan di bank atas nama orang lain,



disetorkan secara tunai atau ditransfer ke berbagai rekening yang berbeda atas nama orang-orang yang berbeda pula, atau



dipakai untuk menambah modal usaha atau bisnis legal. Gambar 2 Cara Melakukan Pencucian Uang

Setelah dicuci, harta kekayaan hasil kejahatan tersebut yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Kemudian dapat lebih leluasa digunakan oleh pelaku.

1.1.2. Mengapa Pelaku Kejahatan Mencuci Uang? Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya: Pertama Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

Gambar 3 menyembunyikan uang


Hal 2 dari 7


Kedua Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang/kekayaan hasil kejahatan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain. Ketiga Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan

bisa

melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil

Gambar 4 menghindari penyelidikan

kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut. Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku nemerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan.

1.1.3. Mengapa Pencucian Uang Harus Diberantas? Selain untuk menjerat pelaku kejahatan, ada beberapa alasan kenapa pencucian uang harus dicegah dan diberantas, yaitu di antaranya: Mengembangkan kejahatan Bila pelaku kejahatan berhasil mencuci uang hasil kejahatannya, dia dapat menikmati kekayaan yang dihasilkan ataupun digunakan untuk mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Tentu hal ini

Gambar 5 Mengembangkan kejahatan

akan sangat merugikan masyarakat. PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826 Email: [email protected], website: http://elearning.ppatk.go.id

Hal 3 dari 7


Merongrong stabilitas sistem keuangan Banyaknya uang ilegal yang secara cepat masuk ke dalam negeri, berpindah-pindah, dan meninggalkan industri keuangan nasional tanpa didampingi kegiatan ekonomi produktif yang sepantasnya, cenderung dapat meningkatkan instabilitas sistem keuangan, menciptakan distorsi ekonomi, dan menyulitkan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Menimbulkan risiko pada intermediasi yang digunakan untuk pencucian uang Jasa-jasa yang diberikan oleh bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat dipakai sebagai sarana pencucian uang dapat menimbulkan berbagai risiko. Misalnya Penyedia Jasa Keuangan seperti bank yang digunakan sebagai sarana atau sasaran pencucian uang, dapat berakibat rusaknya reputasi, keterlibatan dalam masalah hukum, serta terganggunya operasional dan likuiditasnya. 1.1.4. Follow the Money dan Upaya Pemberantasan Pencucian Uang Secara Global

Follow the Money Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (financial analysis) kemudian dicarilah

Gambar 6 Follow the Money

pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Manfaat Pendekatan Follow the Money Beberapa manfaat atau kelebihan yang didapatkan melalui pendekatan follow the money adalah: 1.

Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil;

2.

Dapat dilakukan dengan ”diam-diam”, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi


Gambar 7 Pendekatan Follow the Money

Hal 4 dari 7


melakukan perlawanan; 3.

Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana.

4.

Adanya insentif pengecualian ketentuan rahasia bank dan ketentuan kerahasiaan lainnya.

Pemberantasan pencucian uang bagian dari upaya global menghadapi kejahatan Peran dan tanggung jawab Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang memberikan kontribusi yang riil dalam kancah tata pergaulan internasional. Tindak pidana ini merupakan persoalan dan perhatian warga dunia. Untuk itu, berbagai organisasi internasional dan regional telah dibentuk untuk memeranginya. Menurut perkiraan beberapa lembaga international, pencucian uang secara global diperkirakan mencapai sekitar USD 1 triliun sampai USD 2,5 triliun per tahun. Jumlah ini sangat besar mengingat nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (PDB Indonesia) pada tahun 2007 hanya mencapai sekitar USD 435 milyar. 1.1.5. Bagaimana Keberadaan PPATK dalam Pemberantasan Pencucian Uang? Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima beberapa laporan dari Pihak Pelapor, yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), dan transfer dana internasional dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK), serta transaksi senilai Rp. Gambar 8 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

500 juta atau lebih dari Penyedia barang dan atau Jasa (PBJ). Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PPATK

juga menerima laporan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran senilai Rp 100 juta rupiah atau lebih baik yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia. Semua laporan di atas menjadi sumber utama PPATK dalam melakukan analisis dan pemeriksaan. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana asal, PPATK meneruskannya kepada Penyidik yang berwenang dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Keseluruhan laporan dari Pihak


Hal 5 dari 7


Pelapor di atas bersifat rahasia, sedangkan LHA dan LHP sebagai informasi intelijen yang wajib dirahasiakan juga. Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang telah beberapa kali disempurnakan. Pertama kali dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 1.1.6. Financial Action Task Force (FATF) FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu

policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional. Adapun

Gambar 9 Financial Action Task Force (FATF)

tiga fungsi utama dari FATF adalah: 1. Memonitor

kemajuan

yang

dicapai

para

anggota

FATF

dalam

melaksanakan

langkah-langkah pemberantasan money laundering; 2. Melakukan

kajian

mengenai

money

laundering

dan

pelaksanaan

trends,

techniques

dan

anti

pencucian

counter-

measures; dan 3. Mempromosikan

pengadopsian

standar

uang

kepada masyarakat internasional.

Regional Bodies adalah Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yang Indonesia juga menjadi anggotanya. Councill of Europe MONEYVAL, eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG) dan Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD). Keberadaan Indonesia menjadi anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sejak tahun 2000. Sumber : Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional (Yunis Husein)


Hal 6 dari 7


1.1.7. Ringkasan 1.

Pencucian uang adalah semua perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan agar nampak seolah-olah sebagai harta yang sah.

2.

Tujuan pelaku kejahatan melakukan pencucian uang terutama untuk mempersulit penegak hukum dalam mengungkap perbuatan pidananya dan akhirnya pelaku pencuci uang dengan leluasa dapat memanfaatkan hasil kejahatannya baik untuk kegiatan yang sah atau untuk membiayai kejahatannya.

3.

Dampak pencucian uang antara lain dapat menumbuhsuburkan kejahatan, merongrong stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan.

4.

Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, yaitu mendahulukan mengejar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan.

5.

Keberadaan PPATK dimaksudkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.


Hal 7 dari 7

Modul E-Learning 1. Modul bagian pertama yaitu Pengenalan Pencucian Uang bertujuan untuk menjelaskan:

Recommend Documents