Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
PENGATURAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT Oleh: Zuleha. SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk analisis bentuk peraturan untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk pengetahuan masyarakat tradisional. Di masa depan, upaya perlindungan akan dilakukan oleh bentuk peraturan untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk pengetahuan masyarakat tradisional, dengan mengadopsi konvensi bahan diversifikasi biologis dan deklarasi PBB tentang orang-orang tradisional yang tepat. Adalah untuk melindungi dan peraturan khusus tentang Kekayaan Intelektual Hak, yang berarti pengetahuan tradisional masyarakat tradisional. Kata kunci: bentuk regulasi, pengetahuan masyarakat tradisional. modern,
PENDAHULUAN Salah negara
perdebatan
maju
berkembang
dengan dalam
terutama
di
bidang
antara
farmasi,kosmetik dan produk-produk
negara
rekayasa genetika.
forum
Dalam
banyak
hal,
internasional mengenai pengetahuan
perusahaan-perusahaan
yang
tradisional
sebagai
kekayaan
menguasai
ilmu
pengetahun,
intelektual
(selanjutnya
disingkat
teknologi,
dan
kemampuan
HKI) telah berlangsung beberapa
pemasaran telah mendapatkan nilai
tahun belakangan ini.
tambah
Perbedaan konsepsi di antara keduanya perbedaan
tidak
kepentingan
melatarbelakanginya. tradisional
terlepas
itu
pemanfaatan
pengetahuan tradisional tersebut.
dari
Sementara itu, sebagian besar
yang
pengetahuan
Pengetahuan sendiri
dari
tidak
telah
baik,
tradisional
terdokumentasikan tidak
diketahui
tersebut dengan siapa
memainkan peranan penting dalam
penemunya yang pertama kali, tidak
ekonomi global. Ia telah memberikan
diketahui asal usulnya. Sebaliknya,
sumbangan besar kepada industri
masyarakat adat di negara-negara
10
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
berkembang yang dianggap sebagai
(Konvensi
pemilik
Keanekaragaman Hayati).
pengetahuan
tradisional,
tanggung
jawabnya
memikul
PBB
Namun
tentang
pada
bagian
lain
menyimpan dan memelihara begitu
perjanjian
internasional
banyak kekayaan hayati sebagai
Agreement
on
sumber dari berbagai obat-obatan
Aspects
farmasi. Indonesia, yang memiliki
Rights selanjutnya di sebut TRIPs,
potensi sumber daya hayati dan
yang
pengetahuan
teryata
kesepakatan internasional di dalam
belum menikmati secara ekonomi
rezim World Trade Organization
atas hasil dari pemanfaatan sumber
(WTO)
daya hayati tersebut. Misalnya, dari
negara maju enggan memasukan
45 jenis obat penting yang terdapat
kekayaan intelektual
di Amerika Serikat berasal dari
masyarakat
tumbuh-tumbuhan,
skema TRIPs yang dilindungi.
tradisional
dan
14
jenis
diantaranya berasal dari Indonesia,
of
merupakan
(Scott
lokal
Dalam
ditandatanganinya
tercatat
berkembang,
obat-obatan
tingkat
bersumber
yang dari
bahannya
biodiversity dan
satu
pengetahuan
dalam
sejak
meluasnya
adanya pemberian hak paten atas
salah
bentuk
perkembangan
berfungsi sebagai obat kanker. juga
Property
Holwick:1999:52)
selanjutnya
Jepang
Trade-Related
Intellectual
seperti tumbuhan tapak dara yang
Di
The
saat
CBD
dan
tuntutan
negara
berbagai
pertemuan
dunia,
terutama
dalam
kerangka World Intellectual Property
pengetahuan tradisional Indonesia.
Organization
Tuntutan untuk adanya perlindungan
diselenggarakan untuk merumuskan
bagi pengetahuan tradisional muncul
sistem
dengan
pengetahuan
ditanda
tanganinya
(WIPO)
terus
perlindungan
bagi
tradisional.
Dengan
Convention on Biological Diversity
demikian secara internasional belum
(CBD) tahun 1992. CBD telah
ada mekanisme perlindungan bagi
diratifikasi oleh Indonesia melalui
HKI pengetahuan tradisional karena
Undang-undang No.5 Tahun 1994
belum diatur dalam skema TRIPs.
tentang Pengesahan United Nations
Parahnya lagi,
Convention on Biological Diversity
negara peserta CBD dan
11
Indonesia sebagai anggota
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
WIPO juga kerangka
belum
hukum
memiliki
yang
diterapkan
untuk
pengetahuan
tradisional.
mendaftarkannya. Oleh karena itu
dapat
adanya
melindungi
kemungkinan
konsepsi
Karena
perubahan
kepemilikan
menjadi
kolektif
kepemilikan
itu, penting ditelaah lebih lanjut
dalam
mengenai pengaturan hukum bagi
intelektual
sebagaimana
perlindungan
diisyarakan
TRIPs
HKI
pengetahuan
tradisional dalam skema TRIPs. Masyarakat
pengetahuan adat
memahami
pengetahuan
menjadi
Dengan
milik
terkandung
konsep
ini, tidak
monopolisasi
penggunaan tradisional
tradisional
kekosongan hukum.
kekayaan
intelektual
pengetahuan tradisional
yang
bersifat
perlu
komunal
mengisi
hukum
intelektual
ini
kekosongan
terkait
perlindungan
terjadi
Kondisi
hak
2. Guna
pengetahuan
karena
kepemilikan
Aspects of Intellectual Rights?
pengaturan hukum menjadi urgen melindungi
urgensinya
(The Agreement on Trade-Related
halnya
dalam konsep HKI. Karena itu,
dalam
1. Apa
dimasukkan dalam skema TRIPs
pengetahuan sebagaimana
tradisional Indonesia
sebagai berikut:
menjadi
domein. konsep
terkait
persoalan yang akan ditelaah yaitu
sesuatu yang terbuka dan publik
Dalam
yang
di atas penelitian ini merumuskan
demikian
pengetahuan tradisional
kekayaan
Berdasarkan paparan tersebut
bersama.
pemahaman
hak
penting ditelaah lebih dalam.
tradisional sebagai warisan budaya yang
skema
individual
dengan
hak kekayaan pengetahuan
akan terus merugikan masyarakat
tradisional, upaya apakah yang
adat
perlu ditempuh oleh Indonesia di
khususnya,
umumnya,
karena
pengetahuan
Indonesia
tradisonal
mudah
dapat diklaim
domein
pihak
dulu
mempublikasikan
lain
tingkat
pemanfaatan
internasional?
dengan sebagai
yang
lebih dan
12
nasional
dan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
(Industrial
II.HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Urgensi
Kepemilikan
Intelektual
Pengetahuan
Tradisional
Masyarakat
Adat
Niaga/Nama Names);
TRIPs
Agreement
on Trade-Related
Kekayaan
6.Sumber
(Trade
Tanda
atau
di Indonesia baru tiga area dalam HKI yang diatur dalam UndangUndang, yaitu : Hak Cipta yang
Intelektual
diatur dalam Undag-Undang No. 6
(HKI) adalah hak eksklusif yang
Tahun
diberikan suatu
diubah
peraturan
Dagang
or Appelation of Origin) Dewasa ini
(The
Aspects of Intellectual Rights) Hak
Merek
Sebutan Asal (Indication of Source
dalam
Skema
4.
Dagang (Trade Mark); 5. Nama
Hak
Kekayaan
Design);
kepada
1982
(sebagaimana
dengan
telah
Undang-Undang
seseorang atau sekelompok orang
No. 7 Tahun 1987 dan Undang-
atas
Undang No. 12 Tahun 1997); Hak
karya
ciptanya. Secara
sederhana HKI mencakup Hak Cipta,
Paten
Hak Paten dan Hak Merk. Namun
UndangU
jika
(sebagaimana
dilihat
lebih
rinci
HKI
diatur No.
Undang-Undang
benda
(benda
1997) dalam
imateriil).
Pengelompokan
HKI
dari segi
hukum
dapat
dan
Tahun 1997).
Hak yang bertentangan dengan hak
cipta
13
Tahun
Merek
diatur
Undang-Undang
Hak khusus
Cipta
bagi
No.
adalah
pencipta
14
hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
(Neighbouring
ciptaannya. Termasuk ciptaan yang
Rights). Hak
dengan
Tahun 1992 (sebagaimana diubah
Cipta terdiri dari
2.
1989
Undang-Undang No. 19
dngan
Hak Cipta (Copy Rights);
Tahun
No.
Hak
dikategorikan sebagai berikut: Hak
1.
6.
diubah
merupakan bagian dai benda, yaitu tidak berwujud
dalam Undang-
Milik
dilindungi
Perindustrian
adalah
ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, sastra dan
(Industrial Property Rights) terdiri
seni. Hak Paten adalah hak khusus
atas 1. Hak Paten (Patent Right);
yang
2. Model dan Rancang Bangun
penemu
(Utility Models); 3. Desain Industri
13
diberikan atas
negara
kepada
penemuannya
di
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
bidang
teknologi untuk waktu
tertentu.
Sedangkan
Hak
Dalam forum internasional
Merk
telah
lama
dikenal
rezim hak
adalah hak atas tanda baik berupa
kekayaan intelektual (HKI) yang
gambar,
sudah diakui negara-negara. WIPO
kata,
huruf,
angka,
susunan warna atau kombinasinya
(World
sehingga dapat dibedakan dari benda
Organization
sejenisnya untuk digunakan dalam
internasional yang khusus menangani
kegiatan perdagangan.
masalah
Selain
dipergunakan
diperdagangkan
produk secara
termasuk
dengan Hak
bidang
Paten,
Hak
Cipta
Dalam
WIPO
yang
negara-negara
Indonesia,
menangani
pemilihan
berkaitan
menaruh
pada
tahun
1997 membentuk suatu divisi yang global
tentang
hak kekayaan intelektual
terkait
dengan
yang digunakan dalam
proses produksi
organisasi
telah
beranggotakan
global,
dipasarkan. Pertama, pada tahap
teknologi
HKI
perkembangannya
yang
produksi hingga saat produksi itu
produksi,
sebagai
pengetahuan tradisional.
karena HKI telah hadir sejak awal
perencanaan
Property
perhatian pada aspek HKI dari
di
pasar nasional, HKI tidak dapat terpisahkan dengan
Intellectual
isu
pengetahuan
masyarakat
adat.
erat dan
Konflik kepentingan antara
sedangkan pada saat
negara
maju
dengan
negara
produk diluncurkan di pasar, HKI
berkembang mengenai pengetahuan
yang terlibat adalah dalam bentuk
tradisional perlu dimasukan dalam
merek. Dan Kedua, pada akhirnya
skema perlindungan TRIPs
untuk memperkuat daya saing dan
lama mewarnai
nilai tambah yang besar teknologi
intelektual.
yang padat modal harus dilibatkan.
menginginkan bahwa pengetahuan
Oleh
tradisional dianggap sebagai public
karena
perdagangan
itu
dan
globalisasi HKI
telah
isu hak kekayaan
Negara
maju
menjadi
domein
sehingga
tidak terhindarkan termasuk terkait
Sedang
negara
dengan pengetahuan tradisional.
menganggap bahwa rezim HKI yang ada
belum
dapat
lebih
mampu
diakses.
berkembang
melindungi
kepentingan negara berkembangan
14
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
atas
pengetahuan
tradisional.
Konflik
kepentingan
itu
melahirkan
kesadaran baru
di
berkembang
dan
negara-negara
melindungi kehormatan individu dan komunitas. „ 5.
bagi
kolektif masyarakat atas pengetahuan Rangkaian
pengetahuan
salah satu bentuk dari
Dengan
sebagai HKI
intellectual
dikenal
diantaranya
dan
yang
Pengetahuan biasanya
terutama
dikembangkan
rupa
oleh
harus
individu kehilangan
tradisional
yang faktual di Indonesia adalah
secara
penggunaan merk dagang tertentu
kolektif sebagai suatu cerminan
untuk
dari
obatan tradisional
yang
diproduksi
modrn
bagian
nilai-nilai
budaya
digunakan dari
dan
sebagai
tradisi
suatu
produk
jamu
secara
atau
obatsudah oleh
perusahaan-perusahaan jamu.
komunitas.
4.
melindungi
karakteristik tradisionalnya. Contoh
dimiliki
biasanya
3.
dapat
tradisional,
telah
tanpa
sistem kepercayaan. 2.
untuk
sedemikian
dengan
sistem
sesungguhnya
pengetahuan
banyak
terkait
demikian
diterapkan
Pengetahuan tradisional sudah banyak
memungkinan
cipta dan desain industri)
activity yang menunjukkan bahwa: 1.
memang
HKI (seperti paten, merk, hak
perlindungan
tradisional
perlindungan
untuk dilindungi dengan rezim
berdampak sangat penting terhadap adalah
dapat
pengetahuan tradisional
yang
kegiatan
yang dilakukan oleh WIPO yang
HKI
HKI
memberikan
menuntut perlindungan bagi hak
tradisional
Sistem
Justifikasi
ke
Pengetahuan tradisional tidak
pengakuan
berarti sesuatu yang kuno atau
pengetahuan
statis, melainkan sesuatu yang
dalam ezim HKI sangat sahih.
dinamis dan berkembang.
Konvensi Keanekaragaman Hayati
penting
perlindungan
tradisional
masuk
(Biodiversity Convention) yang telah
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional
dan
arah
diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun
untuk
1994 mengakui
15
tentang
HKI
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
masyarakat
adat
yang
berhubungan
dengan
keanekaragaman ILO
169
kolektif
Di
mengakui
dan hukum
lain,
persoalan
penting yang berkaitan dengan hak
hayati, konvensi
juga
sisi
kekayaan intelektual
hak
adat
kebiasaan
masyarakat
berupa
tradisional
pengetahuan
adalah
persoalan
masyarakat adat (yang sayangnya
perlindungan
belum diratifikasi oleh Indonsia).
konsep
Sementara
memberikan hak monopoli
perlahan
arus tapi
melaju, salah berkembang
globalisasi akan
terus
didasarkan
satu
yang
terus
individual
persetujuan
Karena,
pada
dasarnya
HKI
pasti
adalah
hukum.
atas
yang
kemampuan
dalam
melakukan
kegiatan untuk menghasilkan temuan
TRIPS (Trade Related Aspects of
(invention).
Intellectual
Rights)
mendapatkan keuntungan ekonomi
Putaran
dari
yang
Property
disepakati
dalam
Uruguay 1993 lalu.
tata
nilai
tenun
yang
kekerabatan masyarakat adat yang
dalam
tidak mengenal sistem kepemilikan individual
lain dapat berupa tanaman obat pengobatan,
intelektual
HKI diberikan kepada komunitas
tradisonal
kehidupan masyarakat adat antara
dan
kekayaan
HKI
dimilikinya. Persoalannya dapatkah
Pengetahuan merupakan
Pemegang
atas
tradisional.
seni ukir,
seni
tanaman
dan
HKI
adat.
masyarakat
pemuliaan
budaya
masyarakat
Sayangnya,
banyak
pengetahuan
lahir
dalam
dimana
hak
kekayaan
kepemilikan dimiliki oleh individu
pengetahuan tradisional itu telah
atau perusahaan. Dalam hal ini
hilang sejalan dengan tergerusnya
adalah masyarakat kapitalis Barat.
budaya
Adapun
tradisional
dan
pengetahuan
terpinggirkannya masyarakat adat.
berkembang
Hal ini karena kurangnya kesadaran
kepada komunitas, bukan individu.
mengenai pentingnya aset karya
Dengan perbedaan mendasar seperti
intelektual,
tidak
di atas, maka penerapan HKI telah
pengetahuan
banyak menimbulkan permasalahan
terdokumentasikanya
adat tersebut dengan baik.
setidaknya
16
dan
tradisional
bagi
berorientasi
negara-negara
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
sedang
berkembang
seperti
disahkan dalam KTT Bumi di Rio de
Indonesia. Secara
Jeneiro
menekankan
tradisional, sesungguhnya
8
bagi masyarakat adat kasus
tradisional
masyarakat
memuculkan
adanya
komunal
atas
dari masyarakat
tradisional
dan
Keanekaragaman
menciptakan
untuk
melestarikan
kewajiban
dan
yang terkait
menjaga
inovasi
praktek-praktek
dan
yang
menghormati,
pengetahuan,
intelektual
adat
metode-metode
Konvensi
terlibat
kesadaran
hak
organisasi
hukum bagi negara-negara
adat
akan keberadaan
pengakuan
j
Hayati
pengetahuan
para
pengetahuan masyarakat adat. Pasal
pembagian keuntungan yang adil
penggunaan
dan
konservasi
dimanfaatkan tanpa izin dan
terhadap
pentingnya
melindungi
pengetahuan tradisional masyarakat
pelanggaran
semuanya
kerjasama antar pemerintah untuk
filosofi dasar HKI sehingga banyak
Maraknya
Brasil,
pemerintah
masyarakat adat tidak memahami
adat
di
masyarakat dengan
dan adat
konservasi
dan pemanfaatan keanekaragaman
sebagai
hayati
yang
berkelanjutan.
warisan secara turun temurun. Hal
Konvensi ini juga mengakui hak-
inilah
hak
yang
membangkitkan
kesadaran perlindungan kekayaan
intelektual
disebut
hak
atas
adat
memperoleh
(selanjutnya
keuntungan
HKI) masyarakat adat
yang
dewasa ini.
bagian ekonomi
diperoleh
untuk dari
dan
sosial
atas aplikasi luas
dari pengetahuan tradisional dan praktek-praktek mereka.
Salah satu mekanisme yang berkembang penguatan
masyarakat
dalam
upaya
Pada Konferensi Para Pihak
hak masyarakat adat
yang
kedua,
para
peserta
adalah pengakuan atas hak kekayaan
berkomitmen
intelektual
penelitian tentang hubungan antara
atas
praktek-praktek
pengetahuan tradisional.
Deklarasi
tujuan-tujuan
untuk
Konvensi
Rio, Agenda 21 dan Konvensi
Perjanjian TRIPs.
Keanekaragaman
dengan
Hayati
yang
17
melakukan
Organisasi
dan
Bekerja sama Perdagangan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Dunia
dan masyarakat
Negara-negara mengkaji
yang
internasional tersebut
akan
peraturan-peraturan nasional yang
dan bagaimana
efektif dan secara jelas melindungi
tersebut
apakah
hak-hak
adat.
kepemilikan ada dapat
melestarikan
dan
intelektual
kepemilikan
membantu
masyarakat
melindungi
dasar
dari pemanfaatan pengetahuan dan
yang
masyarkat adat dengan adil.
hukum
berada
bagi
tuntutan
terhadap
menggunakan
tadisionalnya
Perdagangan
Kepemilikan Intelektual
adat yang
masyarakat adat
praktek tradisional dibagikan kepada
Aspek
intelektual
Terkait dengan ketentuan TRIPs,
dan apakah manfaat yang diperolah
menyangkut
dalam
dalam wilayah teritorial mereka.
kepemilikan intelektual tradisional,
Perjanjian
ke
pihak
pengetahuan
secara
komersial
tanpa izin teryata belum diatur
Hak-Hak
secara
tegas
dalam
atau The
perundang-undangan
peraturan HKI
Agreement
on
Trade-Related
Indonesia. Ketentuan Pasal 10 ayat
Aspects
Intellectual Property
2 UU No. 19 tahun 2002 tentang
of
Rights (TRIPs) yang disahkan oleh
Hak
Organisasi
Dunia
mengatur
1994
ketentuan
(WTO)
Perdagangan pada
menetapkan
tahun
standar
perlindungan
Cipta
hanya folklor.
Pasal
10
sebatas Melalui ayat
2
minimum
masyarakat adat juga tidak dapat
kepemilikan
secara langsung mengajukan klaim
intelektual
masyarakat
adat.
melainkan diwakilkan oleh negara
Berdasarkan
perjanjian
tersebut,
sebagaimana perumusan ketentuan
WTO
dimaksud bahwa “Negara memegang
memberikan
hak cipta atas folklor dan hasil
perlindungan yang sama bagi warga
kebudayaan rakyat yang menjadi
negara dari negara lain seperti
milik
kepada
negaranya sendiri.
hikayat, dongeng, legenda, babad,
Artinya, perlindungan kepemilikan
lagu, kerajinan tangan, koreografi,
intelektual
tarian,
negara-negara diwajibkan
anggota untuk
warga
masyarakat
tergantung
pada
sejauh
pemerintah
mengadopsi
adat
bersama,
lainnya”.
mana standar
18
seperti
cerita,
kaligrafi, dan karya seni
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Berdasarkan ketentuan
perumusan
Pasal
tersebut,
10
ayat
tidak
2. Model
2
Pengetahuan
mencakup
kedudukan
pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksplotasi
pengetahuan tradisional
dengan
kolektif
HKI
yang
berbagai
langkah
penyesuaian. Sejumlah pengaturan
tersebut
HKI
dalam
berbagai
Undang-
Undang HKI di Indonesia secara
atas kemanfaatannya. mengenai
melaksanakan
Ratifikasi ini perlu diikuti
tidak memperoleh benefit yang adil
Pengaturan
dan
terdapat dalam TRIPs.
masyarakat pemilik
jawab
ketentuan-ketentuan
dapat dikomersialkan.
sebagai
UU
Indonesia
tanggung
kewajiban untuk
dengan kehidupan manusia yang
adat
Tahun 1994 tentang
memiliki
berhubungan
Sedangkan
No.
7
melalui
Organisation/WTO),
penting karena merupakan sumber yang
TRIPs
Perdagangan Dunia (World Trade
pengetahuan tradisional
pengetahuan
meratifikasi
Pengesahan Pembentukan Organisasi
oleh
pihak lain. Padahal perlindungan terhadap
Tradisional
Sebagai negara yang telah
pengetahuan tradisional masyarakat Artinya,
Hukum
Masyarakat Adat.
perlindungan terhadap hak cipta
adat.
Pengaturan
izin
substansial
mengacu
kesepakatan
internasional
TRIPs,
oleh
Convention dan lainya. Hal ini
kekayaan
atas
intelektual
hak
berupa
dapat
Convention,
seperti
dan konsesi yang akan diterima masyarakat adat
Paris
pada
jelas terlihat
dalam
Bern
UU
pengetahuan tradisional masyarakat
No.19 Tahun 2002 tentang Hak
adat
oleh
Cipta dan Undang-Undang No. 14
secara komersial oleh pihak lain
Tahun 2001 tentang Paten. Undang-
memerlukan kebijakan
Undang No.19 Tahun 2002 tentang
yang
dipergunakan
negara
melalui pengaturan hukum yang
Hak
lebih
menjadikan Undang-undang Nomor
berpihak
pada masyarakat
adat.
Cipta
yang
secara
jelas
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World
19
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Trade
Organization (Pembentukan
seni terapan; (g) arsitektur; (h) peta;
Organisasi Perdagangan Dunia) yang
(i) seni batik; (j) fotografi; (k)
mencakup pula Agreement on Trade
sinematografi;
Related
tafsir,
Aspects
Property
of
Rights
Intellectual (Persetujuan
Intelektual),
begitu
bunga
rampai,
pengalih wujudan
atau
Adapun
TRIPs, sebagai konsiderannya. Dengan
saduran,
terjemahan,
database, dan karya lain dari hasil
tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan
(l)
dapat
gagasan
pematenan
pengetahuan
tradisional
merupakan alternatif
dipastikan bahwa isi dari undang-
yang patut pertimbangkan walupun
undang
memerlukan waktu yang panjang
tersebut mengakomodasi
kepentingan WTO. Pasal 12 yang
diterapkan
menyebutkan
pertama
yang
jenis-jenis ciptaan
dilindungi
adalah
ciptaan
di
Indonesia
karena
hukum
belum mendukung
karena nasional
diakomodirnya
dalam bidang ilmu pengetahuan,
sekelompok
seni, dan sastra, yang mencakup: (a)
memperoleh Hak Cipta
buku, Program Komputer, pamflet,
Paten
perwajahan (lay out) karya tulis
pengakuan
yang diterbitkan, dan semua hasil
tradisional
karya
(b) ceramah,
temuan (invention) sehingga bisa
kuliah, pidato, dan Ciptaan lain
menjadi obyek Hak Cipta dan Hak
yang sejenis dengan itu; (c) alat
Paten.
peraga
untuk
bahwa HKI adalah bagian dari sisem
kepentingan pendidikan dan ilmu
kapitalis yang menegasikan prinsip
pengetahuan; (d) lagu atau musik
religio magis yang banyak dianut
dengan atau tanpa teks; (e). drama
masyarakat
atau
tulis
lain;
yang
drama
koreografi,
dibuat
kekerabatan
atau
bisa
dan
tidak
bahwa
Hak
adanya
pengetahuan
dianggap
sebagai
Kedua, adanya pandangan
adat, serta
bersifat
musikal,
tari,
individual karena hanya memberi
pewayangan,
dan
hak
pada
seseorang
pantomim; (f) seni rupa dalam
sekelompok
segala bentuk seperti seni lukis,
dengan sifat masyarakat adat yang
gambar, seni ukir, seni kaligrafi,
lebih menonjolkan
seni pahat, seni patung, kolase, dan
Pendekatan
20
orang,
atau
bertentangan
kebersamaan.
kapitalis
dan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
individual
tersebut dianggap tidak
tradisional.
selaras dengan jiwa masyarakat adat. Negara-negara keras
maju
pengetahuan
konsep
yang
harus
bukan
sesuatu
dilindungi
secara
mengikat.
berkembang,
yang
menginginkan hukum diwujudkan
karena
31
awal
dapat
untuk
inventarisir
menyelesaikan
peraturan
berbagai
undangan
HKI
Langkah
samping perundang-
dengan mengatur
mengenai perlindungan hukum hak
berguna
dan
dengan
secara tegas dalam suatu pasal
untuk
kekayaan
intelektual
adat
atas
masyarakat pengetahuan
tradisionalnya, juga perlu didukung
pertikaian
kesepakatan
seandainya ada klaim ganda atas
merevisi
suatu
secara
pengetahuan
Di
merevisi
yang
5
yang mengatur perlindungan
masyarakat adat..
dilakukan
pendokumentasian
kebijakan
Indonesia
tradisional.
No.
hukum atas pengetahuan tradisional
dalam perlindungan
pengetahuan
UU
2007, khususnya ketentuan Pasal
dapat
menempuh
kebijakan
melalui
oleh
Hak-Hak Masyarakat Adat tahun
hukum nasional kurang mencukupi.
dapat
jo.
mengadopsi Deklarsi PBB tentang
perlindungan
Pemerintah
8
diratifikasi
merumuskan
instrumen
internasional
Pasal
Tahun 1994. Pemerintah juga perlu
sebaliknya,
agar
telah
Indonesia
Negara-negara
justru
dalam
yang
Konvensi Keanekaragaman Hayati
internasional dalam bentuk hukum yang
pengetahuan sebagaimana
ditentukan
dibuka sebagai public property atau domain,
HKI mengandung gagasan
tradisional
ekspresi
budaya, dan sumber daya genetik itu
publik
karena dalam
perlindungan
agar
tradisional,
ini
ketentuan-ketentuan
dengan
menghendaki
Hal
tradisional
internasional
Perjanjian tegas
pula
dengan
TRIPs agar mengatur
tertentu. Lebih penting lagi adalah
perlindungan
Pemerintah
tradisional masyarakat adat beserta
dapat
memanfaatkan
perundang-undangan
HKI
mengatur
merumuskan
perlindungan
dan
untuk
pengetahuan
benefit sharingnya bagi masyarakat adat.
pengetahuan
21
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Walaupun telah disinggung dalam
beberapa
internasional,
Indonesia
kesepakatan
tidak
boleh
membuat
pengecualian-pengecualian
akan tetapi belum
atau
membuat ketentuan baru di dalam
secara tegas dilindungi oleh forum
perundang-undangan
internasional yang secara khusus
sepanjang
mengatur HKI. Sejumlah inisiatif
ketentuan itu tidak bertentangan
telah dikembangkan untuk mengatasi
dengan TRIPs. Pengecualian atau
ketidakmampuan
ketentuan
pengecualian
sudah
diterapkan oleh Indonesia
dalam
kepemilikan intelektual masyarakat
Undang-Undang
Cipta
adat
dengan
menyangkut perlindungan ekspresi
Organisasi
folklor dan karya cita yang tidak
dalam
antara
lain
membentuk Kepemilikan
Intelektual
(WIPO: World Property
melindungi
Dunia
Hak
diketahui penciptanya. Hal serupa
Intellectual
Organization))
model
atau
ini
internasional
hukum
HKI,
dapat
dalam
dilakukan
UndangUndang
dalam
paten
dengan
rangka melindungi warisan budaya
membuat
masyarakat adat dan kepemilikan
pengecualian atau pengaturan lain
intelektual
yang
atas
pengetahuan
tradisional. Rezim
hak
Indonesia
kolektif
a. Kesimpulan Urgensi
Agreement, tidak
hak
III.KESIMPULAN DAN SARAN
negara termasuk Indonesia. Dengan TRIPS
dengan
pengetahuan tradisional.
kekayaan
internasional yang mengikat negara-
maka
berkaitan
pemanfaatan
intelektual merupakan kesepakatan
Berlakunya
pengecualian-
tradisional
bisa
perlu
pengetahuan segera
menghindar dari TRIPs sehingga
dalam
pemberlakuan rezim hak kekayaan
dilindungi dari ekploitasi negara-
intelektual
negara maju. Pemerintah Indonesia
untuk
melindungi
skema TRIPs
masuk
pengetahuan tradisional masyarakat
dapat
adat berdampak sebagai salah satu
kebijakan
bentuk
pengetahuan
compliance atas
TRIPs
awal
Agreemnet. Namun tidak berarti
22
agar
menempuh dalam
berbagai perlindungan
tradisional. dapat
dapat
Langkah dilakukan
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
pendokumentasian yang untuk
inventarisir
berguna
dan
menyelesaikan seandainya atas
ada
tradisional penting dapat
dan
pertikaian
upaya dan alternatif yang dapat
ganda
dilakukan oleh negara dalam rangka
pengetahuan Langkah
pengaturan
hukum
pengetahuan
tradisional
adalah
membentuk
adalah
Pemerintah
kerangka
memanfaatkan
perundang-
perlindungan hak-hak
undangan
HKI
untuk
merumuskan
perlindungan
pengetahuan tradisional. Selain itu
tertentu.
lain
mengatur
untuk
klaim
suatu
pula
mengatur
adat
perlindungan
pengetahuan tradisional.
Hal
atas
hukum
bagi masyarakat
pengetahuan tradisional
melalui model pengaturan hukum
ini
yang memuat akses
pihak lain
karena ketentuan-ketentuan dalam
terhadap sumber daya hayati dan
konsep
pengetahuan
HKI
sesunggunhnya
tradisional
serta
mengandung gagasan perlindungan
pembagian manfaat
pengetahuan tradisional sebagaimana
karena akses tersebut dalam skema
yang ditentukan dalam Pasal 8 j
benefit sharring yang adil
Konvensi yang
Keanekaragaman Hayati telah
Indonesia
diratifikasi
melalui
UU
DAFTAR PUSTAKA
oleh No.
Abdul Hakim Garuda Nusantara.
5
Tahun 1994. Pemerintah juga perlu
2006.
merumuskan
Dua
kebijakan
yang terjadi
dengan
“Arti
Pengesahan
Kovenan
HAM bagi
mengadopsi Deklarsi PBB tentang
Penegakan
Hak-Hak Masyarakat Adat tahun
Makalah,
200, khususnya ketentuan Pasal 31
Acacia, Jakarta, pada 9 Maret
yang mengatur perlindungan hukum
2006, yang diselenggarakan
atas
oleh Komisi Hukum Nasional
pengetahuan
tradisional
Hukum,” Seminar di Hotel
RI
masyarakat adat.
Agus Sardjono.2010.Hak Kekayaan b.Saran
Intelektual dan Pengetahuan
Perlu didorong kesepakatan internasional
dengan
Tradisional, Alumni, Bandung.
merevisi
Perjanjian TRIPs agar secara tegas
23
Jurnal Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.2 No.1 Maret 2016
Ardiwisastra Yudha Bhakti. 2003.
Ekonomi, Kompas Gramedia,
Hukum Internasional, Bunga
Jakarta.
Rampai, Alumni, Bandung.
Marie Battiste&james Y Henderson.
Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan
Intelektual,
2000. Protecting Indigenous
Sinar
Knowledge
Grafika, Jakarta.
Purich
Bahar Saafroedin. 2008. Kebijakan Negara
Dalam
Penghormatan, dan
Heritage,
Publisbhing
Ltd,
Canada.
Rangka
Peter
Perlindungan
Pengakuan
and
Mahmud
Marzuki.2006.
Penelitian Hukum, Kencana
Masyarakat
Prenada Media, Jakarta.
(Hukum) Adat di Indonesia,
Scott Holwick. 1999. Developing
Makalah pada Workshop Hasil
Nations and The Agreement
Penelitian
Wilayah
on Trade-Related Aspects of
Pengakuan,
Intellectual Property Rights,
Di
iga
“Mendorong
Penghormatan & Perlindungan Hak
Masyarakat
Adat
Colorado.
di
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.
Indonesia” Lombok, 21 - 23
1985.
Oktober 2008, Pusham UII
Normatif, Alumni, Bandung.
Yogyakarta. Donnely
Jack.
Human
Sampurno, 2003.
Rights
Universal in
Theory
Ithaca London. Hans Kelsen. 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (terj), Nuansa Bandung.. Mochtar.
Pengantar
1999. Hukum
Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin. Maria
S.W.
Sumardjono.2008.
Tanah dalam Konsep
Tanaman
Hukum
Obat-obatan
diteliti Kompas, 19-09-2002.
and Practice, University Press
Kusamaatmadja
Penelitian
Hak
24
