MODEL PENDANAAN KEMITRAAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TELAGA SARANGAN DI KABUPATEN MAGETAN

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010

MODEL PENDANAAN KEMITRAAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TELAGA SARANGAN DI KABUPATEN MAGETAN Rokhmat Zainuddin, Christiono Utomo, Retno Indryani Manajemen Aset FTSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember Email : [email protected]

ABSTRAK Salah satu aset strategis yang memberikan kontribusi bagi PAD di Kabupaten Magetan adalah kawasan wisata Telaga Sarangan. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan dan wisata lain di sekitarnya mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun baik pengunjung dan pendapatan asli daerah dari retribusi masuk ke obyek wisata menunjukkan kecenderungan/tren yang terus menurun. Perlu dilakukan suatu kajian ilmiah untuk pengembangan kawasan wisata Telaga Sarangan. Alternatif pengembangan yang mungkin dilakukan adalah pengelolaan tetap dilakukan oleh pemerintah. Alternatif lain adalah kerjasama dengan swasta. Karena bentuk kemitraan sangat beragam, diperlukan suatu penelitian untuk menentukan pola kemitraan yang dapat diterapkan, yang saling menguntungkan bagi pemerintah maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi pemodelan finansial terhadap profitability index (PI) masing-masing alternatif kemitraan dengan dukungan riset empiris survey pada jumlah pengunjung dalam pengelolaan kawasan wisata telaga Sarangan. Sebelum dilakukan analisis berdasarkan PI, perlu dilakukan studi pendahuluan mengenai bentuk kemitraan, studi pendahuluan ini berdasarkan asal dana investasi, modal kerja, tujuan modal swasta, risiko finansial swasta, durasi kerjasama, kepemilikan aset, kewenangan manajemen, dan tujuan utama kerjasama. Paper ini menyajikan definisi konseptual tentang bentuk kerja sama yang tepat antara Pemerintah Kabupaten Magetan dengan swasta dalam pengelolaan kawasan wisata Sarangan. Kata kunci : Telaga Sarangan, kerjasama pemerintah swasta, profitability indeks

PENDAHULUAN Salah satu aset strategis yang memberikan kontribusi bagi PAD di Kabupaten Magetan adalah kawasan wisata Telaga Sarangan. Telaga Sarangan yang juga dikenal sebagai telaga pasir ini adalah sebuah telaga alami yang terletak di kaki Gunung Lawu, di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Berjarak sekitar 17 kilometer arah barat kota Magetan. Telaga ini luasnya sekitar 30 hektar dan berkedalaman 28 meter. Dengan suhu udara antara 18 hingga 25 derajat Celsius, Telaga Sarangan mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan dan wisata lain di sekitarnya mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun baik pengunjung dan pendapatan asli daerah dari retribusi masuk ke obyek wisata menunjukkan kecenderungan/tren yang terus menurun. Data Dinas Pariwisata,

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-1


Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tahun 2002 menunjukkan jumlah pengunjung yang mengunjungi objek wisata ini berjumlah 361.565 orang. Pada tahun 2003 sebanyak 521.681 orang, tahun 2004 sebanyak 331.564, tahun 2005 sebanyak 323.275 orang, tahun 2006 sebanyak 299.709 orang, tahun 2007 menjadi 299.801 orang, tahun 2008 sebanyak 299.871 orang. Pengelolaan sekarang ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga tidak bisa maksimal karena faktor keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Sedangkan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta wahana wisata penunjang diperlukan dana yang tidak sedikit. Selama ini untuk keperluan pemeliharaan sarana dan prasarsana yang ada hanya mengandalkan dana APBD semata. Sedangkan dana APBD yang dimiliki oleh Pemkab Magetan harus dibagi dengan sektor sektor yang lain. Sehingga untuk keperluan pengembangan pariwisata sulit dilakukan. Penurunan tingkat kunjungan wisatawan ini seandainya terus dibiarkan, maka akan berdampak terhadap penurunan PAD dari sektor pariwisata. Oleh sebab itu perlu dikaji tentang cara pengelolaan kawasan wisata Telaga Sarangan ini agar ke depan semakin meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Beberapa alternatif pengelolaan yang mungkin dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut di bawah ini. Alternatif pertama adalah tetap dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, tetapi dengan ketentuan alokasi dana pengelolaan dan pengembangan ditingkatkan sehingga kawasan wisata Telaga Sarangan mampu bersaing dengan objek – objek pariwisata di daerah lain. Akan tetapi hal ini tentu saja memerlukan waktu yang agak lama. Karena penentuan besaran alokasi dana APBD untuk setiap sektor harus melalui persetujuan DPRD. Hal ini tidak mudah dilakukan, karena sektor sektor yang lain (misalnya jalan, pendidikan, irigasi, dan lain-lain) juga membutuhkan dana, sedangkan kemampuan APBD terbatas. Alternatif kedua adalah melakukan penjualan, yaitu aset kawasan wisata Telaga Sarangan di jual kepada pihak swasta untuk selamanya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Magetan tidak lagi terbebani oleh biaya pemeliharaan dan pengembangan. Kondisi demikian sulit dilaksanakan karena dengan penjualan, maka aset tersebut akan hilang, tidak lagi menjadi milik masyarakat Kabupaten Magetan. Padahal Telaga Sarangan merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan yang sudah dikenal oleh banyak orang. Alternatif ketiga adalah melakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan wisata Telaga Sarangan. Kemitraan ini bisa berupa kemitraan modal maupun kemitraan pengelolaan. Alternatif ketiga ini paling mungkin dilaksanakan, karena faktor keterbatasan dana sebagaimana dihadapi pada alternatif pertama bisa ditutupi oleh pihak swasta. Selain itu aset wisata Telaga Sarangan tidak akan berpindah tangan ke orang lain, tetap menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana kemungkinan yang akan terjadi pada alternatif kedua. Untuk menentukan bentuk kemitraan seperti apa yang bisa dilaksanakan tentu saja membutuhkan suatu kajian ilmiah. Karena banyak sekali bentuk kemitraan, misalnya Joint Venture, BOT, BTO, dan sebagainya. Setelah ditemukan bentuk kemitraan yang dapat dilaksanakan, harus dipilih bentuk kemitraan yang paling tepat. Maksudnya adalah bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, baik bagi Pemerintah Kabupaten Magetan, maupun bagi swasta. Diharapkan dengan pengelolaan menggunakan pola kemitraan ini dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Telaga Sarangan. Dalam penulisan kali ini, akan dilakukan penelitian ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-2


tentang berbagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan swasta. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah pokok berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata Sarangan adalah bagaimana bentuk kemitraan berdasarkan model pendanaan yang paling tepat untuk diterapkan di kawasan wisata Telaga Sarangan, secara ekonomi bisa diterima kedua belah pihak METODA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi pemodelan finansial terhadap profitabilitay indeks masing-masing alternatif PPP (Public Private Partnership) dengan dukungan riset empiris survey pada jumlah pengunjung dalam pengelolaan kawasan wisata telaga Sarangan. Pada penelitian ini, dilakukan komparasi antara nilai Profitability Indeks (PI) masing-masing alternatif untuk dilakukan pemilihan kerjasama investasi. Variabel yang diperlukan adalah : PI PV PI PV

= = : :

FV i n

: : :

PV / investasi FV / (1 + i)n Profitability Indeks Present Value, nilai sekarang dari arus kas masa datang yang terdiri dari biaya dan pendapatan Nilai uang yang akan diterima di masa mendatang Tingkat suku bunga Waktu (tahun)

Tabel 1 menyajikan variabel PI sebagai konsep seleksi model kerjasama. Tabel 1 Variabel Profitability Index (PI) No

PI

1

Estimasi Biaya

2

Proyeksi Pendapatan

3

Asumsi Rate of Return

4

Asumsi Rate of Risk Masa kerjasama

5

Indikator 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Biaya Investasi Biaya pengembangan Biaya Operasional Biaya Pemeliharaan Jumlah Pengunjung Jumlah parkir kendaraan Jumlah pedagang kios Jumlah hotel dan Villa Jumlah rumah makan Jumlah kuda sewa & perahu Harga tiket tanda masuk, retribusi 8. MARR pemerintah 9. MARR swasta 10. Safe rate 11. Nilai risiko arus kas 12. Periode kerjasama hingga mendapatkan keuntungan (Payback Period)

Sumber : Hasil analisa dari berbagai literatur

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-3

Sumber data Survey data sekunder Survey data sekunder

Survey Data sekunder Data skunder Survey dan data sekunder

Referensi (Husnan, dkk, 2008), (Noor, 2007), (Pujawan, 2009) (Husnan, dkk, 2008), (Noor, 2007), (Pujawan, 2009)

Alfen (2009), Miles, et.all (2007) Alfen (2009), Mile, et.all (2007) (Husnan, dkk, 2008), (Noor, 2007)


Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2009) yang berjudul Penentuan Urutan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Bojongsari Kabupaten Indramayu. Pada penelitian tersebut yang menjadi fokus pembahasan adalah metode penentuan prioritas pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Bojongsari Kabupaten Indramayu. Adapun paramater yang digunakan yaitu aspek pasar, keuangan, ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga sesuai dengan tujuan masyarakat dan pembangunan daerah. Bendi (2007) melakukan penelitian yang berjudul Analisa Risiko dalam Kontrak Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Pembangunan Pusat Perbelanjaan Palangka Raya Mall Kota Palangka Raya. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pengukuran variabel risiko pada setiap tahapan. Variabel-variabel risiko yang diteliti adalah risiko finansial, politik, ekonomi dan force majeure. Sedangkan tahapan-tahapannya adalah tahapan development, pelaksanaan, operasional dan transfer. Alimansyah (2007) melakukan penelitian yang berjudul Alternatif Kerjasama Investasi Pengembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif kerjasama investasi yang tepat pada pembangunan instalasi pengolahan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih kota Banjarmasin dan mengetahui kepekaan alternatif-alternatif pada pembangunan instalasi terhadap perubahan variabel yang mempengaruhinya. Metode analisis yang digunakan adalah cash flow analysis, sensitivity analysis dan analisa deskriptif berdasarkan data sekunder yang telah diproyeksikan dengan menggunakan time series method. Pendapatan dihitung melalui tingkat penjualan air dan non air. Sedangkan biaya yang dihitung adalah biaya investasi, biaya operasional dan perawatan. HASIL DAN DISKUSI Bentuk PPP yang menjadi variabel penelitian ini diperoleh melalui studi yang didasarkan pada rincian karakteristik masing-masing bentuk kemitraan, dengan parameter dana investasi, modal kerja, tingkat tujuan modal swasta, risiko keuangan swasta, periode kerjasama, kepemilikan aset, kewenangan pengelolaan, dan tujuan kemitraan. Studi pendahuluan berdasarkan karakteristik dilakukan sebagai berikut ini : a. Kesesuaian dengan rencana pengembangan pemerintah. Misalnya setelah kontrak selesai aset harus diserahkan kepada pemerintah, berarti bentuk kerjasama BOO (Build Own Operate), BDO (Buy Development Operation) tidak akan diteliti lebih lanjut. b. Kesesuaian dengan latar belakang rencana penelitian mengenai tujuan utama kemitraan pemerintah dan swasta untuk mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya manusia, diperlukan transfer modal dan keahlian, maka bentuk kemitraan Kontrak Pelayanan (Service Contract), TO (Turnkey Operation), OM (Operational & Maintenance), dan KSO (Kerjasama Operasi), DB (Design Build) tidak akan diteliti lebih lanjut. c. Lebih lanjut dengan peran serta swasta dalam pendanaan, karena untuk keperluan pengembangan memerlukan modal tinggi, maka kemitraan yang memerlukan modal swasta rendah, yakni Kontrak Sewa, Bagi Hasil, tidak akan diteliti lebih lanjut. d. Hal serupa yang diakibatkan karena keterbatasan dana pemerintah, maka pembangunan yang dilakukan oleh swasta, tetapi pemerintah harus mengembalikan investasi begitu proyek selesai, tidak akan diteliti lebih lanjut, yakni BT (Build, ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-4


Transfer), BTL (Build Transfer Leasehold), TP (Temporary Privatization), BTO (Build Transfer Operate) dan LP (Lease – purchase). Beberapa alternatif pola kerjasama PPP yang menjadi variabel penelitian adalah: 1. Kontrak Kelola, Management Contract (Bastian, 2001; OECD, 2005) 2. Bangun Kelola Serahkan, Build Operate Transfer, BOT (Noor, 2007; Siregar, 2004; Supriyatna, 2010; OECD, 2005) 3. Bangun Kelola Sewa dan Serah, Build Operate Leasehold and Transfser, BOLT (Noor, 2007) 4. Bangun Sewa Transfer, Build Rent Transfer, BRT (Noor, 2007) 5. Sewa, Tambah dan Kelola, Contract Add and Operate, CAO (Noor, 2007) 6. Bangun Tambah Operasi, Wild Around Addition, WAA (Supriyatna, 2010) 7. Bangun Miliki Kelola Transfer, Build Own Operate Transfer, BOOT (Supriyatna, 2010) 8. Bangun Alih Milik & Kelola, Build, Transfer and Operate, BTO (Noor, 2007; Supriyatna, 2010; Siregar, 2004) Secara rinci, karakteristik masing-masing bentuk PPP disampaikan dalam tabel 2 di bawah ini.

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-5

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010 Tabel 2 Karakteristik Bentuk-bentuk Kemitraan KARAKTERISTIK No

SUMBER

1 2 3

Bastian, 2001

Bentuk PPP

Tujuan Modal Swasta

Risiko Keuangan Swasta

Dana Investasi

Modal Kerja

Periode Kerjasama

Kepemilikan Aset

Kewenangan Pengelolaan

Kontrak pelayanan

Pemerintah

pemerintah

rendah

rendah

1-2 tahun

pemerintah

dominan pem.

efisiensi operasional

Kontrak Kelola

Pemerintah

pemerintah

rendah

rendah

3-5 tahun

pemerintah

swasta

efisiensi pengelolaan

rendah

5-10 tahun

swasta

pemerintah


Tujuan Kerjasama

Kontrak Sewa

swasta

pemerintah

4

rendahsedang

Kontrak Konsesi

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

pemerintah

swasta

transfer modal & keahlian

6

BOT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


7

BOLT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


8

BTL

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


BRT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


9 10

Noor, 2007

BOO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

-

swasta

swasta

Pengalihan aset kpd swasta

11

BT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

1-2 tahun

swasta-pem.

pemerintah


12

BTO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


13

CAO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


OM

pemerintah

swasta

rendah

rendah

1-2 tahun

pemerintah

pemerintah

operasional & pemeliharaan

DB

swasta

swasta

tinggi

rendah

1-2 tahun

pemerintah

swasta

mobilisasi modal

TO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

1-2 tahun

pemerintah

swasta-pem


14 15 16 17

Supriyatna, 2010

WAA

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

pemerintah

swasta-pem


18

LP

pemerintah

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

pemerintah

swasta-pem


19

TP

pemerintah

swasta

tinggi

tinggi

1-2 tahun

pemerintah

swasta-pem


ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-6


Tabel 2 Karakteristik Bentuk-bentuk Kemitraan (Lanjutan) KARAKTERISTIK No

SUMBER

20

Bentuk PPP

Dana Investasi

Modal Kerja

Tujuan Modal Swasta

Risiko Keuangan Swasta

Periode Kerjasama

Kepemilikan Aset

Kewenangan Pengelolaan

Tujuan Kerjasama

LDO/BDO

pemerintah

swasta

tinggi

tinggi

-

swasta

swasta


BTO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


BOOT

Swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


23

BOO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

-

swasta

swasta


24

BOT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


BTO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


BT

swasta

swasta

tinggi

rendah

1-2 tahun

pemerintah

pemerintah

KSO

pemerintah

swasta

rendah

rendah

1-2 tahun

pemerintah

swasta

efisiensi operasional efisiensi operasional

21 22

25 26

Supriyatna, 2010

Siregar,2004

27 28 29 30 31 32

OECD, 2005

Service contract

Pemerintah

pemerintah

rendah

rendah

1-2 tahun

pemerintah

Delegated manaj. contract

dominan pem.

Pemerintah

pemerintah

rendah

rendah

3-5 tahun

pemerintah

swasta


DBO

pemerintah

swasta

tinggi

tinggi

20 - 30 tahun

pemerintah

swasta


BOT

swasta

swasta

tinggi

tinggi

20-30 tahun

swasta-pem.

swasta


BOO

swasta

swasta

tinggi

tinggi

-

swasta

swasta


Sumber : Bastian (2001), Noor (2007), Supriyatna (2010), Siregar (2004), OECD (2005)

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-7


Disesuaikan dengan tujuan kondisi eksisting yang ada, perlu dilakukan seleksi berikutnya dikarenakan ada beberapa bentuk PPP yang tidak dapat diterapkan, sehingga bentuk PPP yang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut adalah : 1. Kontrak Kelola, Management Contract (Bastian, 2001; OECD, 2005) 2. Bangun Kelola Serahkan, Build Operate Transfer, BOT (Noor, 2007; Siregar, 2004; Supriyatna, 2010; OECD, 2005) 3. Sewa, Tambah dan Kelola, Contract Add and Operate, CAO (Noor, 2007) Kesesuaian dengan tujuan berdasarkan kondisi eksisting yang ada, ditampilkan dalam tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Kesesuaian tujuan dengan kondisi eksisting

Bentuk No Kemitraan 1 2 3 4 5 6 7 8

Kontrak Kelola BOT BOLT BRT CAO WAA BOOT BTO

Penataan Pedagang Suvenir 2 1 1 1 2 1 1 1

Kondisi Eksisting Telaga Sarangan Rehabilitasi Penambahan Penertiban Penyesuaian Pasar wahana baru parkir Harga Tiket kendaraan 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 3 1 1 1

2 1 2 2 2 1 1

Keterangan : 1 : Bukan tujuan yang ingin dicapai 2 : Tujuan yang ingin dicapai 3 : Sebagian tujuan yang ingin dicapai KESIMPULAN Studi ini merumuskan definisi konseptual bentuk kerjasama pengelolaan kawasan wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan dari 32 bentuk kerjasama menjadi 8 dan dari analisis kesesuaian terhadap kondisi eksisting diperoleh 3 bentuk kerjasama, yaitu : 1. Kontrak Kelola, Management Contract (Bastian, 2001; OECD, 2005) 2. Bangun Kelola Serahkan, Build Operate Transfer, BOT (Noor, 2007; Siregar, 2004; Supriyatna, 2010; OECD, 2005) 3. Sewa, Tambah dan Kelola, Contract Add and Operate, CAO (Noor, 2007) DAFTAR PUSTAKA Alfen, (2009), Public Private Partnership in Infrastructure Development Case Studies from Asia and Europe, Faculty of Civil Engineering, Weimar, Germany Alimansyah, (2007), Alternatif Kerjasama Investasi Pengembangunan Instalasi Pengolahan Air PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Tesis Pasca Sarjana Manajemen Aset FTSP-ITS, Surabaya

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-8


Bastian, I. (2001), Akuntansi Sektor Publik Indonesia, BPFE, Yogyakarta. Bendi, 2007, Analisa Risiko dalam Kontrak Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Pembangunan Pusat Perbelanjaan Palangka Raya Mall Kota Palangka Raya, Tesis Pasca Sarjana Manajemen Aset FTSP-ITS, Surabaya Hidranto, W. (2009), Lealflet 2, PPP Indonesia Husnan , S. dkk (2008), Studi Kelayakan Proyek, Edisi Keempat Cetakan Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta Iqbal, M., (2009), Penentuan Urutan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Bojongsari Kabupaten Indramayu, Tesis Pasca Sarjana Manajemen Aset FTSP-ITS, Surabaya. Kurdi, M.Y. (2004), Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Bidang Infrastruktur, www. diskimrum.jabarprov.go.id Levy, S. M, (1996), Build Operate Transfer, Paving The Way For Tomorrow’s Infrastructure, John Wiley & Sons, New York Miles, et.all (2007), Real Estate Development Principles and Process Fourth Edition, ULI, USA. Noor, H. F. (2007), Ekonomi Manajerial, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Pujawan, N. I (2009), Ekonomi Teknik, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Guna Widya, Surabaya Organization for Economic Co-operation and development (OECD) Investment Initiative. (2005), Investment for African Development : Making It Happen ; Encoeraging Public Private Partnership in Utilities Sector : The Role Of Development Assistance, Background Information in Support Of Sesstion 5 of The Roundtable Sponsored by The Goverment of Uganda, May. Siregar, D. D. (2004) Manajemen Aset, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Supriyatna, Y (2010), Public Private Partnership Alternatif Pendekatan dalam Penyelenggaraan Public Services, handout : Kuliah Tamu Manajemen Aset, ITS, Surabaya.

ISBN : 978-602-97491-1-3 B-4-9

MODEL PENDANAAN KEMITRAAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TELAGA SARANGAN DI KABUPATEN MAGETAN

Recommend Documents