MODEL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI SMK DI KOTA SEMARANG

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING

MODEL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI SMK DI KOTA SEMARANG Tahun ke II dari rencana 2 tahun

Oleh : 1. 2.

Juli Ratnawati, SE, MSi, NIDN : 0621077401 (Ketua) Retno Indah Hernawati, SE, MSi NIDN : 0615127001 (Anggota)

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG NOPEMBER, 2015

i

ii

RINGKASAN

Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia dalam sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga independen menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi model rencana pembelajaran yang telah disusun sebagai dasar finalisasi penyusunan bahan ajar sehingga bahan ajar siap digunakan oleh para guru pengampu mata pelajaran perpajakan. Keberhasilan penelitian ini akan menghasilkan produk berupa bahan ajar mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penelitian ini akan membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif bahan ajar yang berisi pemahaman softksill dan hardskill sebagai perwujudan pendidikan berkarakter. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang yakni mampu mensukseskan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dengan cara mensosialisasikan budaya anti korupsi di kalangan siswa SMK dalam bentuk suatu model pembelajaran. Capaian produk ilmiah yang ditargetkan adalah makalah akan dipublikasikan di jurnal internasional dan di seminar nasional.

iii

PRAKATA Assalamu’alaikum wr.wb Penulis panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan maghfiroh, hidayah serta inayah-NYA sehingga kita masih bisa merasakan nikmat-NYA yang tidak dapat kita hitung. Sholawat dan salam tercurah bagi bagi Rasulullah SAW, suri tauladan sepanjang masa semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Akhir nanti. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada pihakpihak dibawah ini yang telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan kemajuan penelitian ini : 1. Dr. Pulung Nurtantio Andono, ST, M. Kom, Wakil Rektor bidang Riset dan Kerjasama yang banyak mendorong dan memfasilitasi peneliti untuk terus maju. 2. Dr. Kusni Ingsih, SE, MM, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas motivasi dan tempat curhat sehingga peneliti mampu menyelesaikan laporan kemajuan ini. 3. Dr. Agus Prayitno, selaku Dekan Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang atas fasilitas yang diberikan kepada peneliti. 4. Prof. Vincent Didiek WA, MBA, Ph.D, Ferda Ernawan, Ph.D, Karis Widyatmoko, S.Si, M.Kom, Cicik Harini, SE, MM teman-teman di LPPM. Semoga LPPM kita semakin berkembang dan sukses. 5. Ibu dan Bapak guru SMK di kota Semarang. Semoga amal ibadah Ibu dan Bapak guru beroleh pahala di sisi Allah SWT. 6. Retno Indah Hernawati, SE, MSi, sebagai aggota penelitian. Semoga cepat lulus kuliah S3 nya.

iv

7. Yulita Setiawanta, SE, MSi selaku Kaprodi Akuntansi dan rekan-rekan dosen di jurusan akuntansi dan manajemen FEB Udinus. 8. Untuk Kekasihku, Adji Subchan, SE, yang setia dan selalu menemani, mendukung segala yang telah peneliti lakukan serta anak-anak tersayang (Isqi, Ana, Yusuf) atas cinta, doa, yang telah diberikan kepada peneliti. 9. Mahasiswa FEB Udinus, khususnya mahasiswa akuntansi S1 atas dukungan dan doanya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamu’alaikum wr.wb

Semarang, 2015

Juli Ratnawati, SE, M.Si

v

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................................... RINGKASAN .................................................................................................................................. PRAKATA........................................................................................................................................ DAFTAR ISI..................................................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR........................................................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah.............................................................................................. 1.2 Perumusan Masalah..................................................................................................... BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pajak............................................................................................................... 2.2 Korupsi......................................................................................................................... 2.2.1 Penangulangan Korupsi............................................................................................. 2.3 Pendidikan Karakter...................................................................................................... 2.4 Hard Skill dan Soft Skill............................................................................................... 2.5 Road Map Penelitian.................................................................................................... BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1 Tujuan Penelitian.......................................................................................................... 3.2 Manfaat Penelitian........................................................................................................ BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Jenis Penelitian............................................................................................................. 4.2 Tempat dan Objek Penelitian........................................................................................ 4.3 Prosedur dan Tahapan Penelitian................................................................................ BAB V HASIL YANG DICAPAI 5.1 Pembahasan................. ................................................................................................. BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 6.1 Rencana dan Jadual Selanjutnya................................................................................. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan.................................................................................................................. 7.2 Saran............................................................................................................................

Daftar Pustaka Lampiran

vi

ii iii ii v vii viii ix 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 13 13 17 17 18 18 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 4.1

Hal Road Map Penelitian.................................................................................. Bagan Alir Prosedur dan Tahapan Penelitian............................................

vii

7 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp 1 Lamp 2 Lamp 3 Lamp 4

Draft buku ajar Bukti submit Draft jurnal Laporan Penggunaan Dana

viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Indonesia memiliki permasalahan yang sangat serius dengan korupsi. Bank Dunia

dalam sebuah laporannya mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia (Bank Dunia, 2003). Hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan tahun 2002 menyatakan Indonesia menduduki peringkat satu negara terkorup di Asia Pasific. Bahkan peringkat tersebut tidak berubah sampai dengan tahun 2010. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap satu kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktek korupsi di Indonesia memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun semakin terperosok ke dalam kemiskinan (Kurniadi, 2011). Salah satu lembaga yang memiliki praktik korupsi terbanyak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Transparency International Indonesia pada tahun 2005 merilis Survey Indeks Persepsi Penyuapan (Bribery Perception Index) dan menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap. Pajak menempati peringkat ke-6 lembaga terkorup di Indonesia berdasarkan survey barometer korupsi global yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun 2004 (www.ti.or.id). Survey serupa juga dilakukan pada tahun 2001 oleh Partnership for Governance Reform. Survey Nasional tersebut menempatkan Dirjen Pajak pada urutan ke 5 sebagai institusi terkorup di Indonesia (www.kemitraan.or.id). Korupsi di sektor pajak melibatkan dua pihak baik aparat pajak (fiskus) maupun wajib pajak. Tindak korupsi pajak dilakukan aparat pajak dan wajib pajak dengan cara pencucian uang, pengelapan dan penyuapan. Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemerintah berusaha menciptakan semangat anti korupsi dengan cara menggalakan program pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung program pemerintah tersebut salah satu caranya adalah mengembangkan metode pembelajaran 1

berbasis antikorupsi di tingkat sekolah menengah khususnya untuk mata pelajaran perpajakan. Saat ini, metode pembelajaran mata pelajaran perpajakan yang dilaksanakan oleh sebagian besar guru di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memberikan pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi sebagai tindakan preventif kepada siswa sehingga belum mampu mencapai salah satu tujuan pendidikan berkarakter yaitu melibatkan aspek knowing the good, loving the good and acting the good. Fakta yang dapat dilihat dari siswa SMK jurusan akuntansi adalah mereka terampil dalam menyusun laporan keuangan maupun mengisi laporan pajak tapi mereka tidak mengetahui larangan dalam melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan maupun tindakan korupsi dan suap dalam pelaporan perpajakannya. Fakta tersebut diperkuat dengan penelitian Ratnawati (2012) yang menghasilkan temuan bahwa lulusan SMK yang bekerja sebagai pelaku disektor UMKM menyatakan tidak perlu menyusun laporan keuangan dan pajak yang benar sesuai standar yang dipersyaratkan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat menjadi lebih kecil bahkan dilaporkan nol. Perilaku seperti ini merupakan indikasi praktik korupsi yang seharusnya dicegah karena dalam jangka panjang akan merugikan pemerintah karena pajak merupakan sumber utama keuangan negara. Hal tersebut menjadi bukti bahwa metode pembelajaran yang diterapkan guru baru mampu menjadikan siswa secara teknis siap menghadapi dunia kerja (hardskill) tetapi belum mampu menciptakan suasana belajar yang memotivasi siswa untuk terampil mengatur dirinya sendiri (softskill). Sedangkan dalam dunia kerja membutuhkan keahlian kerja sebesar 82% berupa soft skills dan sisanya 18% hard skills (Nace, 2005). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu membentuk siswa memiliki kemampuan hard skills dan soft skills secara bersamaan, sehingga ketika mereka lulus dan memasuki dunia kerja mereka telah dibekali dengan ketrampilan sesuai bidang keahliannya serta ketrampilan intrapersonal dan interpersonal yang akan mampu menciptakan lulusan utuh berkarakter yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

1. 1

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

bagaimana mengembangkan suatu model pembelajaran mata pelajaran perpajakan berbasis antikorupsi yang merupakan bentuk dari pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi.

2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Definisi Pajak Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009). Menurut Waluyo (2010) dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanakan sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individul oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara bak pemerintah pusat maupun daerah. 4. Pajak

diperuntukan

bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah,

yang

jika

pemasukannya masih surplus digunakan untuk public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak di atas terlihat adanya dua fungsi pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2010): 1) Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk megatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Indonesia menganut sistem self assestment yaitu pajak

harus dihitung, disetor dan

dilaporkan oleh wajib pajak secara mandiri. Adapun skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak oleh wajib pajak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

3

Pemotongan

Penghasilan

Penghasilan untuk Pajak

Setor ke kas negara

Pelaporan

Gambar 2.1 Skema pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak

2.2

Korupsi Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “corruptio” (Andrea dalam Karsona, 2011).

Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut pengertian Ali (1998) disebutkan bahwa: 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogk dan lain sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dalam Karsona, 2011) adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konvensinya menentang korupsi (2003) menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan kejahatan korupsi : 1. Pembuatan akuntansi pembukuan ekstra; 2. Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra; 3. Pencatatan pengeluaran fiktif; 4. Pencatatan hutang dengan identifikasi obyek yang tidak benar; 5. Penggunaan dokumen palsu; dan 6. Perusakan dokumen pembukuan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

4

2.2.1 Penanggulangan Korupsi Kebijakan penganggulangan kejahatan korupsi dibedakan sebagai berikut Nawawi (2008): 1. Kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment) 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment) atau media lainnya berupa penyuluhan, pendidikan dan lain-lain. Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penangulanan korupsi dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana sarana non penal). Secara kasar, upaya penanggulangan korupsi melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressor

(penumpasan/penindasan/pemberantasan)

sesudah

tindak

korupsi

terjadi,

sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar karena tindakakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berbagai strategi upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut (United Nations, 2004): 1. Pembentukan lembaga anti korupsi 2. Pencegahan korupsi di sektor publik 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Monitoring dan evaluasi 6. Kerjasama internasional

2.3

Pendidikan Karakter UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa

pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional miliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 5

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut maka pendidikan di setiap jenjang

harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuannya. Hal

tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada sivitas akademika yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Berdasarkan data yang diambil dari Harvard School of Bisnis, di bangku sekolah saat ini kemampuan dan keterampilan yang diberikan sebesar 80 persen merupakan kemampuan teknis (hard skill) dan hanya 20 persen soft skill. Sedangkan fakta menyatakan sebaliknya yaitu dalam menghadapi dunia kerja hanya sekitar 15 persen kemampuan hard skill yang dibutuhkan sisanya soft skill. Oleh karena itu bahwa dalam memasuki dunia kerja soft skill memiliki peran yang lebih dominan (Akbar dalam Mulatsih, 2000).

2.4

Hard skills dan Soft skills Menurut Sukhoo, (2005) yang dimaksud hard skills adalah pengetahuan dan

ketrampilan teknis dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan suatu proses, alat, atau teknik. Kemampuan tersebut diperoleh secara formal atau dari buku. Ketrampilan yang termasuk dalam hard skills sebagai contohnya adalah ketrampilan berbahasa asing, ketrampilan mengoperasikan komputer dan ketrampilan perakitan produk. Dalam kegiatan pembelajaran hard skills merupakan hasil belajar yang tergolong pada ranah kognitif dan psikomotorik yang diperoleh dari proses pemahaman, hapalan dan pendalaman materi dari model-model pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sementara itu, soft skills adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal (Coates dalam www.diknas-padang.org). Adapun atribut dalam soft skills meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan sikap. Atribut soft skills ini dimiliki oleh seseorang dengan kadar yang berbeda, dipengaruhi oleh kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Terdapat 23 atribut soft skills yang dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurutkan berdasarkan prioritas kepentingannya di dunia kerja, yaitu: inisiatif, etika/integritas, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, 6

manajemen diri, menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, kerjasama, fleksibel, kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumentasi logis, dan manajemen waktu (Sailah, 2008). Soft skills sebaiknya dikembangkan secara bersamaan dengan hard skills dalam satu mata pelajaran melalui proses pembelajaran. Pengenalan dan pembelajaran soft skill dilakukan dengan menyisipkannya dalam materi pelajaran yang diberikan kepada siswa. Perpaduan faktor hard skill dan soft skill dalam proses pembelajaran akan membuat siswa mengalami peningkatan ketrampilan dan pengetahuan lebih cepat dan lebih jauh daripada yang hanya ditunjang oleh salah satu faktor tersebut.

2.5

Road Map Penelitian

Peradilan pajak (2006)

Pengamatan proses dokumentasi

Reformasi Pajak dan Implementasinya (2005)

Rancang bangun software NPPN bagi UMKM (2013)

Kebijakan Perpajakan Sunset Policy (2009)

Komparasi UU Pajak (KUP) No. Clustering 16 tahun 2000 dengandan UU No. 28 tahun 2007 kategorisasi (2008)

Model penghitungan pajak dengan metode NPPN bagi UMKM (2012)

atribut dan jenis data

Gambar 2.2 Road Map Penelitian

7

Bahan ajar mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2015)

Model pembelajaran mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi (2014)

e- learning pembelajaran pajak

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1

Tujuan Penelitia Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi model

rencana pembelajaran yang telah disusun sebagai dasar finalisasi penyusunan bahan ajar sehingga bahan ajar siap digunakan oleh para guru pengampu mata pelajaran perpajakan.

3.2

Maanfaat Penelitian a. Pengembangan IPTEK 1. Penelitian ini akan mendapatkan produk berupa bahan ajar buku mata pelajaran perpajakan berbasis anti korupsi sehingga dapat memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 3.

Penelitian ini akan membantu siswa SMK jurusan akuntansi memperoleh alternatif

bahan ajar buku yang berisi pemahaman softksill dan hardskill

sebagai perwujudan pendidikan berkarakter. b. Pemerintah Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi jangka panjang yakni mampu mensukseskan program pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dengan cara mensosialisasikan budaya anti korupsi di kalangan siswa SMK dalam buku ajar.

8

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yakni suatu penelitian yang

bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk (Sugiyono, 2008).

Hasil di tahun pertama yakni telah disusun model rencana pembelajaran mata

pelajaran perpajakan yang telah diimplementasikan dan dievaluasi bersama guru SMK . Tahun kedua model pembelajaran tersebut dikembangkan dalam bentuk buku ajar mata pelajaran Perpajakan berbasis antikorupsi. Materi yang disajikan dalam buku ajar didiskusikan kembali dengan guru SMK dan mendapat masukan dari perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

4.2

Tempat dan Objek Penelitian Penelitian tahun kedua merupakan pengembangan dari tahun pertama. Penelitian

tahun pertama yang sudah dilakukan di SMK se-kota Semarang yang memiliki jurusan akuntansi. Terdapat 27 SMK di kota Semarang yang memiliki program keahlian akuntansi. Dari 27 SMK tersebut 2 SMK adalah negeri dan 25 SMK adalah SMK swasta.

4.3

Prosedur dan Tahapan Penelitian Prosedur dan tahapan penelitian dijabarkan sebagai berikut: Adapun prosedur dan tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat dengan skema berikut

ini: Tahun Pertama 1.

Investigasi Awal Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi pemahaman siswa dan guru atas perilaku koruptif dan aplikasinya pada mata pelajaran Perpajakan. Upaya pengidentifikasian dilakukan melalui kuesioner sebagai Pre-Test. Hasil kuesioner akan dianalisis secara deskriptif dan diuji beda antara pemahaman siswa dan guru. Pemahaman guru akan perilaku koruptif pada mata pelajaran Perpajakan akan sama dengan pemahaman siswa. Uji beda dilakukan dengan menggunakan T Test, dan secara deskriptif didukung

9

dengan kemampuan responden untuk memberikan contoh perilaku koruptif dan tindakan pencegahannya. 2.

Pengembangan Model Pembelajaran Pada tahap ini dilakukan peninjauan rencana pembelajaran, apakah sudah mencantumkan pendidikan antikorupsi sebagai bentuk pengejawantahan kurikulum pendidikan berkarakter. Kegiatan ini dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan para guru pengajar yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Perpajakan. Hasil FGD akan dapat diidentifikasi dimana pembelajaran antikorupsi disisipkan dan contoh riil yang dapat diberikan.

3.

Desain Model Pembelajaran Hasil investigasi awal digabungkan dengan peninjauan rencana pembelajaran digunakan sebagai dasar desain rencana pembelajaran Perpajakan. Hasil capaian pada tahap ini adalah tersusunnya draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan.

4.

Peninjauan Pakar dan Revisi Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka draft model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan akan direview oleh pakar (salah satu Tim Perumus Pendidikan Antikorupsi Dikti), sehingga diperoleh masukan dan revisi guna penyempurnaan model rencana pembelajaran yang disusun.

5.

Indikator capaian tahun pertama Berdasarkan tinjauan dari pakar akan disusun model rencana pembelajaran mata pelajaran Perpajakan yang siap untuk diimplementasikan dan dievaluasi.

Tahun Kedua 6.

Implementasi Model Pembelajaran Pada tahap ini model pembelajaran diimplementasikan di kelas, dengan sampel 1 kelas untuk masing-masing SMK. Pada akhir proses pembelajaran akan dilakukan Post-Test untuk melihat pemahaman siswa akan perilaku koruptif dan upaya pencegahannya terhadap praktik perpajakan. Selain melaui kuesioner untuk siswa, juga dibagikan kuesioner untuk Guru sebagai evaluator dari model pembelajaran yang sedang diimplementasikan. Diharapkan hasil Post-Test menunjukkan perubahan pemahaman siswa akan perilaku koruptif pada perpajakan dan upaya pencegahannya.

Hasil

kuesioner akan diuji dengan menggunakan uji beda apakah pemahaman siswa berbeda antara sebelum diberi materi antikorupsi dengan sesudahnya. Diharapkan adanya 10

perbedaan hasil Pre-Test dengan Post-Test yang menunjukkan adanya peningkatan softskill siswa. Hasil ini merupakan indikator capaian pertama di tahun kedua. 7.

Evaluasi dan Revisi II Berdasarkan hasil implementasi pembelajaran akan dilakukan peninjauan dan revisi (apabila diperlukan) untuk memvalidasi model pembelajaran yang telah disusun.

8.

Penyusunan Draft Bahan Ajar Berdasarkan model pembelajaran yang telah direvisi, akan disusun draft bahan ajar pendamping pembelajaran mata pelajaran Perpajakan.

9.

FGD dengan Guru Pengampu Pada tahap ini akan dipaparkan draft bahan ajar kepada para Guru yangg tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Perpajakan. Dari diskusi ini diharapkan ada evaluasi dari para Guru untuk menyempurnakan atau menyelaraskan antara rencana pembelajaran dengan bahan ajarnya.

10. Model Akhir Rencana Pembelajaran dengan capaian tahun kedua Hasil diskusi dengan para Guru digunakan sebagai dasar penyusunan bahan ajar akhir yang menjadi indikator capaian kedua di tahun kedua. Adapun prosedur dan tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat dengan skema berikut ini:

11

Penelitian Pendahulu: Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Penelitian yang telah dilakukan tahun 2011

================================================= 1. Investigasi Awal Berkaitan dengan pemahaman siswa dan guru akan perilaku koruptif di bidang perpajakan 2. Pengembangan Model Pembelajaram Melalui Forum Group Discussion Guru Perpajakan

3. Desain Model Pembelajaran Penyusunan rencana pembelajaran Perpajakan berbasis Antikorupsi sebagai pengembangan kurikulum pendidikan berkarakter

Akan dilaksanaan Tahun Pertama

4. Peninjauan Pakar & Revisi Khususnya pakar pendidikan antikorupsi

5. Model Awal Indikator Capaian: tersusunnya rencana pembelajaran Perpajakan yang baru 6. Implementasi Model Pembelajaran Penerapan rencana pembelajaran Perpajakan, softskill

7. Evaluasi dan Revisi II Evaluasi dan revisi rencana pembelajaran 8. Penyusunan Draft Bahan Ajar Penyusunan bahan ajar sesuai dengan rencana pembelajaran

9. FGD dengan Guru Pengampu Pengenalan dan uji publik bahan ajar pembelajaran Perpajakan

Akan diaksanakan Tahun Kedua

10. Finishing Bahan Ajar Indikator capaian, tersusunnya: Bahan Ajar pembelajaran Perpajakan

Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur dan Tahapan Penelitian

12

BAB V HASIL YANG DICAPAI

5.1

Pembahasan Pada tahun kedua peneliti telah mengimplementasikan dan mengevaluasi model

rencana pembelajaran yang telah disusun pada tahun pertama. Dari hasil evaluasi tersebut maka disusun draft bahan ajar buku mata pelajaran perpajakan. Dalam Focus Group Discussion (FGD), draft bahan ajar didiskusikan kepada para guru pengampu mata pelajaran perpajakan, serta mengundang perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk memberi masukan sehingga isi materi bahan ajar buku mata pelajaran perpajakan sesuai dengan kebutuhan siswa SMK

dan siap digunakan oleh para guru

pengampu mata pelajaran perpajakan. Adapun isi materi bahan ajar yang disepakati dalam FGD tersebut adalah: BAB I

BAB II

DASAR-DASAR PERPAJAKAN Definisi Pajak Pungutan Lain Selain Pajak Fungsi Pajak Teori Pemungutan Pajak Kedudukan Hukum Pajak Jenis Pajak Tata Cara Pemungutan Pajak Timbulnya Hutang Pajak Berakhirnya Hutang Pajak Hambatan Pemungutan Pajak Tarif Pajak KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Dasar Hukum Pengertian Umum Tahun Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Setoran Pajak (SSP) Dan Pembayaran Pajak Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Tagihan Pajak (STP) Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Atau Pembatalan Daluarsa Penagihan Pajak Pemeriksaan 13

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Penyidikan Surat Paksa Keberatan Banding Peninjauan Kembali Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Kewajiban Pembukuan Atau Pencatatan Sanksi Administrasi Sanksi Pidana Lampiran PAJAK PENGHASILAN (UMUM) Definisi Dasar Hukum Subjek Pajak Dan Wajib Pajak (Pasal 2 – 3 UU PPh) Menentukan Objek Pajak Penghasilan Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Dan PPh Yang Terutang Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tata Cara Perhitungan Pemotong PPh Pasal 21 Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Lampiran PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Pengertian Dasar Pemungutan Pemungut Pajak Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 Saat Terutang PPh Pasal 22 Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22 Sifat Pemungutan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif PPh Pasal 22 Skema Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Dan Perhitungan PPh Pasal 22 Contoh Penghitungan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Pengertian Pemotong Pajak Tarif Pajak Dan Objek Pajak Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Tarif 15% Dari Jumlah Bruto 14

BAB VII

Bab VIII

BAB IX

BAB X

Jenis-Jenis Penghasilan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Tarif PPh Pasal 23 Sebesar 2% Dari Jumlah Bruto. Tarif Untuk Wajib Pajak Non NPWP Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Contoh Penghitungan Lampiran PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Pengertian Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri Penggabungan Penghasilan Cara Menentukan Sumber Penghasilan Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Orang Pribadi Apabila Terjadi Kerugian Di Dalam Negeri Apabila Terjadi Kerugian Di Luar Negeri Penghasilan Luar Negeri Bersumber dari Beberapa Negara Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final Perubahan Jumlah Penghasilan Dari Luar Negeri PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Pengertian Menghitung Angsuran Bulanan Angsuran PPh Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Angsuran PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Untuk Tahun Pajak Yang Lalu Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian Apabila Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur SPT Tahunan PPh Tahun Yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu Yang Ditentukan Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Jika Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan PPh Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Daripada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan Adanya Perubahan Usaha Atau Kegiatan Wajib Pajak Cara Menghitung PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL 15

BAB XI

BAB XII

Pengertian Jenis Penghasilan Yang Dipotong PPh Final Dan Pelaksanaanya Bunga Obligasi Dan Surat Utang Negara Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi Hadiah Undian Transaksi Saham Dan Sekuritas Lainnya Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Usaha Jasa Konstruksi Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Wajib Pajak Yang Memilik Peredaran Bruto Tertentu Contoh Soal Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Lampiran REKONSILIASI FISIKAL Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pembukuan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Klasifikasi Penghasilan Dan Biaya Penghasilan Badan Usaha (Pasal 44 UU PPh) Penghasilan Kena Pajak Secara Final Penghasilan Bukan Obyek Pajak Pengeluaran Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan Bruto Penghitungan Laba Fiskal PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pengertian Dasar Hukum Istilah Dan Pengertian Siapa Yang Dikenakan PPN/Subjek PPN Apa Yang Dikenakan PPN/Objek PPN Penyerahan Terutang PPN Dan Tidak Terutang PPN Perhitungan PPN Penentuan Besarnya PPN Cara Menghitung PPN/Mekanisme PPN PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kepada Pemungut Pajak PPN Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-Cuma PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Faktur Pajak Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Nota Retur Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN Dan PPNBM Untuk Kendaraan Bermotor Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Tata Cara Penyetoran PPN Atau PPnBM, Pelaporan Dan Penyampaian SPT Masa PPN 1111 Lampiran

16

BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1

Rencana dan Jadual Selanjutnya a.

Mencetak bahan ajar menjadi buku ajar.

b.

Membagikan buku ajar kepada guru pengampu mata pelajaran perpajakan.

c.

Pembuatan artikel ilmiah untuk dimasukan ke jurnal internasional .

17

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Terdapat perbedaan materi mata pelajaran perpajakan antara SMK Negeri dan SMK swasta. SMK Negeri memberikan materi yang lebih banyak dan lebih dalam dibanding SMK swasta. 2. Mata pelajaran perpajakan di SMK Negeri diberikan di kelas 1 dan kelas 2 sedangkan SMK Swasta hanya diberikan di kelas 1. 3. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) perpajakan belum terbentuk tapi masih menyatu di MGMP mata pelajaran akuntansi. 4. Kurikulum mata pelajaran perpajakan di daerah harus menyesuaikan dengan kurikulum mata pelajaran perpajakan dari pusat (Jakarta). 5. Guru mata pelajaran perpajakan belum memiliki bahan ajar berupa buku mata pelajaran perpajakan yang sesuai dengan kurikulum dari pusat,

7.2

Saran Saran yang akan diberikan terkait dengan penelitian ini adalah: 1. Guru mata pelajaran perpajakan membentuk MGMP perpajakan. 2. Adanya bantuan fasilitas bahan ajar berupa buku mata pelajaran perpajakan bagi guru-guru SMK di daerah dari pemerintah pusat karena banyak guru SMK di daerah terutama guru SMK swasta belum mampu membeli buku perpajakan yang ada di toko buku karena terdapatnya kendala berupa dana dan mahalnya harga buku perpajakan

18

DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad. 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta. Bank Dunia (The World Bank). 2003, Memerangi Korupsi di Indonesia, Kantor Bank Dunia Jakarta. Karsona, Agus Mulya. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption). 2003. Kurniadi. 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Mulatsih, Sri. 2012, Pengembangan Model Pembelajaran “Writing” Berbasis Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, Laporan penelitian. NACE (National Association of Colleges and Employers). 2005. Nawawi Arif, Barda. 2008, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Ratnawati, Juli. 2012, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia Recording Their Income Tax Using NPPN Method. Proceeding, Universitas Indonesia Sailah, Illah. 2008, Pengembangan Soft skills di Perguruan Tinggi. Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Sukhoo, Aneerav, et. al. Accomodating Soft skills in Software Project Management. Working Paper in Issues Informing Science and Information Technology. available at http://informingscience.org/proceedings/InSITE2005/I55f42Sukh.pdf Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Alphabeta: Cetakan ke-IV, Bandung.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 16 tahun 2009 United Nations. 2004, The Global Program Against Corruption : United Nations Anti Corruption Toolkit, Vienna : UNODC UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia., Edisi Kesembilan, Salemba Empat, Jakarta

19

http://www.diknas-adang.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=23&artid=959 http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/research http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/news_detail/48/73/1034

20

LAMPIRAN

21

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

JULI RATNAWATI RETNO INDAH HERNAWATI

22

PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat-Nya tim penulis mampu menyelesaikan buku”Dasar-Dasar Perpajakan” ini. Buku ini kami hadirkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perpajakan secara umum. Pajak merupakan partisipasi kita sebagai warga negara secara finansial, oleh karena itu peran serta kita sebagai warga negara sangat diperlukan agar seluruh pembiayaan APBN dapat dibiayai dari Pendapatan Pajak.

Pemerintah yang berkepentingan langsung dalam penerimaan pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan pendapatan pajak. Dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan pajak, perlu disosialisasikan pemahaman akan arti pentingnya pajak bagi seluruh warga negara. Sehingga dalam proses sosialisasi tersebut dibutuhkan media salah satunya berupa buku perpajakan. Buku “Dasar-Dasar Perpajakan” ini memuat konsep dasar perpajakan beserta implikasinya. Isi yang terkandung dalam buku ini telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru. Setelah membaca buku ini, para pembaca diharapkan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu tersusunnya buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak tecinta atas dukungannya sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca kami perlukan demi menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi yang membacanya. Amin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Semarang, April 2015 Tim Penulis Juli Ratnawati Retno Indah Hernawati 23

DAFTAR ISI i ii iii

HALAMAN JUDUL PRAKATA DAFTAR ISI

BAB I

DASAR-DASAR PERPAJAKAN Definisi Pajak Pungutan Lain Selain Pajak Fungsi Pajak Teori Pemungutan Pajak Kedudukan Hukum Pajak Jenis Pajak Tata Cara Pemungutan Pajak Timbulnya Hutang Pajak Berakhirnya Hutang Pajak Hambatan Pemungutan Pajak Tarif Pajak

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Dasar Hukum Pengertian Umum Tahun Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Setoran Pajak (SSP) Dan Pembayaran Pajak Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Tagihan Pajak (STP) Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Atau Pembatalan Daluarsa Penagihan Pajak Pemeriksaan Penyidikan Surat Paksa Keberatan Banding Peninjauan Kembali Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Kewajiban Pembukuan Atau Pencatatan Sanksi Administrasi Sanksi Pidana Lampiran PAJAK PENGHASILAN (UMUM) Definisi Dasar Hukum

BAB III

24

1 1 2 2 3 4 5 7 10 11 12 13 13 16 16 16 19 19 23 25 32 36 36 38 39 39 39 41 42 42 44 45 46 48 49 50 51 52 53 56 103 103 103

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

Subjek Pajak Dan Wajib Pajak (Pasal 2 – 3 UU PPh) Menentukan Objek Pajak Penghasilan Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak Dan PPh Yang Terutang Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tata Cara Perhitungan Pemotong PPh Pasal 21 Contoh Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Lampiran PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Pengertian Dasar Pemungutan Pemungut Pajak Objek Pemungutan PPh Pasal 22 Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 Saat Terutang PPh Pasal 22 Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran PPh Pasal 22 Sifat Pemungutan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif PPh Pasal 22 Skema Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Dan Perhitungan PPh Pasal 22 Contoh Penghitungan PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Pengertian Pemotong Pajak Tarif Pajak Dan Objek Pajak Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Tarif 15% Dari Jumlah Bruto Jenis-Jenis Penghasilan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Yang Dikenakan Tarif PPh Pasal 23 Sebesar 2% Dari Jumlah Bruto. Tarif Untuk Wajib Pajak Non NPWP Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Contoh Penghitungan Lampiran PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Pengertian Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri Penggabungan Penghasilan Cara Menentukan Sumber Penghasilan Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri 25

103 105 121 124 127 129 129 131 133 134 135 135 136 137 138 139 149 188 193 205 205 205 205 206 208 210 211 212 213 214 216 218 218 218 220 221 224 227 227 228 228 230 237 237 238 239 239 241

Bab VIII

BAB IX

BAB X

Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Orang Pribadi Apabila Terjadi Kerugian Di Dalam Negeri Apabila Terjadi Kerugian Di Luar Negeri Penghasilan Luar Negeri Bersumber dari Beberapa Negara Penghasilan yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final Perubahan Jumlah Penghasilan Dari Luar Negeri PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Pengertian Menghitung Angsuran Bulanan Angsuran PPh Untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Angsuran PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Untuk Tahun Pajak Yang Lalu Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu Wajib Pajak Berhak Atas Kompensasi Kerugian Apabila Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur SPT Tahunan PPh Tahun Yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu Yang Ditentukan Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Jika Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan PPh Yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar Daripada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan Adanya Perubahan Usaha Atau Kegiatan Wajib Pajak Cara Menghitung PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bepergian Ke Luar Negeri PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL Pengertian Jenis Penghasilan Yang Dipotong PPh Final Dan Pelaksanaanya Bunga Obligasi Dan Surat Utang Negara Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi Hadiah Undian Transaksi Saham Dan Sekuritas Lainnya Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Usaha Jasa Konstruksi Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Wajib Pajak Yang Memilik Peredaran Bruto Tertentu Contoh Soal Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Lampiran 26

241 241 242 242 243 243 244 247 247 247 249 250 251 251 253 254 255 257

259 263 263 264 267 267 267 267 267 271 272 272 272 273 275 276 277 278 281 283 284 288 290

BAB XI

BAB XII

REKONSILIASI FISIKAL Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pembukuan Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Klasifikasi Penghasilan Dan Biaya Penghasilan Badan Usaha (Pasal 44 UU PPh) Penghasilan Kena Pajak Secara Final Penghasilan Bukan Objek Pajak Pengeluaran Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan Bruto Penghitungan Laba Fiskal PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pengertian Dasar Hukum Istilah Dan Pengertian Siapa Yang Dikenakan PPN/Subjek PPN Apa Yang Dikenakan PPN/Objek PPN Penyerahan Terutang PPN Dan Tidak Terutang PPN Perhitungan PPN Penentuan Besarnya PPN Cara Menghitung PPN/Mekanisme PPN PPN Dan PPnBM Atas Penyerahan Kepada Pemungut Pajak PPN Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-Cuma PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Faktur Pajak Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Nota Retur Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) PPN Dan PPNBM Untuk Kendaraan Bermotor Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Tata Cara Penyetoran PPN Atau PPnBM, Pelaporan Dan Penyampaian SPT Masa PPN 1111 Lampiran

DAFTAR PUSTAKA INDEKS GLOSSARIUM

27

293 293 293 293 293 294 294 295 295 296 304 304 304 304 307 308 309 314 316 316 318 320 320 322 323 326 328 329 330 332 355 358 358 360

28

THE PREVENTION OF TAX CORUPTION ACT: A STUDY IN SEMARANG, INDONESIA Juli Ratnawati a Email: [email protected] Retno Indah Hernawati a Email: [email protected] Kusni Ingsih b Email: [email protected] Wikan Isthika a Email: [email protected] a b

Accounting Study Program, Dian Nuswantoro University, Semarang Management Study Program, Dian Nuswantoro University, Semarang Jl. Nakula I No. 5 – 11, Semarang, Central Java, Indonesia

1

THE PREVENTION OF TAX CORUPTION ACT: A STUDY IN INDONESIA

Abstract This research is motivated by the rampant corruption act in the taxation by the tax officers/authorities as well as the taxpayer. The Ministry of Education and Culture along with the Corruption Eradication Commission (KPK) try to anticipate the corruption by applying anti corruption education programs at school. Hence, this research aims to analyze whether there is any difference in teachers’ and vocational school students’ perception on corruption act in taxation. The population of this research is all teachers and students of vocational schools having an accounting department in Semarang, Indonesia. The samples are determined by the simple random sampling method and collect the data using a questionnaire. The results show that there is no difference between teachers’ and students’ perception on corruption act in the field of taxation. Therefore, schools are expected to design an anti corruption-based curriculum relating to taxation subject and provide principal understanding about anti corruption to the students. Keywords: corruption, values, principles, vocational high school, taxes.

stability and the development of people

1. Introduction

welfare. Besides, it causes massive

Corruption has become a main problem

impacts in a variety of levels, such as

faced today by Indonesia and many other

endangering the national integrity and

countries worldwide. It is widely spread

morality, resulting in economic decline,

as weeds grow widely in a vacant land, corruption

rampantly

governmental

occurs

in

all

such

as

in

elements

causing

ministry level, parliamentary members, politicians,

businessmen,

and

investment

misappropriating

public

widening

and

welfare

mess,

and

resources, poverty gap,

reducing taxes, slowly lowering public

others

trust on governmental agencies which end

(Syamsudin, Sriyana, Prabowo, 2012).

up in organized crime. This statement is

The World Bank and US Agency

similar to what is said by Akanbi (2002),

International Development (2000) states

Atoyebi and Mobolaji (2004) and Aguda

that corruption is a serious threat to the

(2001) in Mobolaji (2012) stating that

2

corruption can threaten the democratic

Kuncoro

(2011)

studied

government, so it is the antithesis of

relationship between corruption and local

modernity and development. Corruption

democratization and linked with the role

results in political instability, social and

of Islamic parties. They found that in

environmental disruption. Corruption also

Indonesia

grows inefficient and unethical basic

corruption was declining. It means until

values as greed and robbery which

2004 corruption still existed in Indonesia.

become the main reason of military

Previous research from Olken (2006)

rebellion in some developing countries.

examined the existence of corruption in

Othman et al., (2014) states in their paper

redistributing

that based on the Corruption Perception

households. He examined the welfare

Index (CPI) and the empirical evidence,

losses from the corruption. Furthermore,

corruption has been done in developing

Vial and Hanoteau (2010) investigated

and under developing countries. Thus, the

the

corruption becomes a serious issue in this

manufacturing industry over the period

world.

1975 to 1995. From the Asian paradox,

during

2001

wealth

corruption

in

to

the

about

to

the

the

2004,

poor

Indonesian

using bribes and indirect tax payment as a

Many researchers have conducted some

measurement they found that corruption

investigation the negative impact of

has positive significant effect to the

corruption on many aspects of human

individual plant growth. We realized that

resources and economic development.

not only in Indonesia occurs corruption,

They found many corruption forms and

but in many other countries also happen.

what their correlation are with ethic, law,

So many studies have been done to

economic, education and cultural factor

examine across the country, such as

problems. They focused on the macro

Sharma and Mitra evidence in Indian

side of the corruption phenomenon using

Enterprises; Chen, Jeon, Wang and Wu in

varied models and methods (Huang, 2008

emerging economies and Timmons and

and Mashal 2011). Some researches

Garfias in Brazil (2015).

regarding corruption in Indonesia have been done by researchers. Henderson and

3

From above, in the business world, we

requires comprehensive understanding on

can find some scandal, mostly is related

the methods and procedures for financial

to ethics. Hosmer in his paper (1988)

reporting. Thus, it results in relevant,

stated that the ethics suppose to be added

reliable,

in the business curriculum. His reason

information. Mistakes and/or errors in the

refers to the insider-trading scandal on

process of writing financial reporting will

Wall Street. It is occurring because of the

result in financial information which can

moral standards of the students. Schools,

not be used as a tool to make decisions

college

the

for financial statement users, both internal

organization that indirectly should take

side and external business. Besides,

the responsibility of their ethics. It is not

misinterpretation in understanding the

easy to change the attitude, beliefs and

procedures of writing financial statements

habits of the students. But, at least we

will cause an impact on tax corruption

have to try to teach them about moral

which is not recognized by the writer of

standard and ethics. Sometimes, the

financial

scandal in the business not only because

government also tries to realize anti

they mean it, but because of their

corruption educations in order to operate

ignorance. Different person has different

corruption eradication program since

moral standards, it depends on their

education has high effectiveness in the

beliefs and goals. Goals are something

effort of eradicating corruption. Anti

that we want to achieve and how people

corruption educations is a cooperative

describe the success or completing tasks

work between The Ministry of Education

or personal improvement, whereas beliefs

and Culture also Corruption Eradication

are something related to expectations or

Commission

think about certain concepts or putting

corruption educations, public can get

regard in as true (Hosmer, 1988).

understanding of the danger of corruption

and

universities

are

accountable

statements.

financial

Moreover,

(KPK).

Through

the

anti

act so that they have general perception

Financial statement as a basis for taxation

and thinking pattern that corruption act is

reporting is written according to the standard of financial accounting.

and

an abusing act which must be avoided as

It

corruption

4

is

the

main

enemy

of

Indonesia.

anti

subject. Anti corruption subject is not

corruption values is required to be given

only applied as a subject at school,

in teaching-studying process. Thus, it will

moreover it is also applied at school and

create awareness and planned efforts in

at students’ homes. Thus, it can break the

transferring

to

chain of corruption act in Indonesian

Indonesian youths that corruption act

young generation. In Central Jakarta, the

result in national loss. Anti corruption

government of Jakarta city starts to give

educations are designed not only to

anti corruption education by implying it

transform knowledge (cognitive) but also

in some subjects at school. There are 9

to give emphasis on establishing effort

(nine) basic values designed and applied

(affective) as well as moral awareness

in every subject for students at school.

against any kind of deviating behaviors,

They

including corruption act. This education

responsibility, simple life, hard work,

program emphasize in the creation of

discipline, independence, fair act, care to

young generation whose good morality

others, and bravery to maintain the truth.

and anti corruptive behavior. Since they

It is expected that by including anti

will not conduct any kind of corruptive

corruption education subject transferred

attitude and behavior if they have good

to students, teachers, headmasters; it can

morality and anti corruption behavior.

achieve one single step to introduce anti

The

The

education

some

realization

of

understanding

of

anti

corruption

corruption

Eradication

2012.

Commission

in

honesty,

the

school

and/or cities in Indonesia. In addition,

Corruption (KPK)

thought

of

conducted by 18 (eighteen) regencies

provinces. For instance, it is conducted in in

culture

environment. This program is recently

education program has begun in some

Pontianak,

are

KPK

and

has

published

a

book

about

Innovation in Education System in 2010.

National Education Department chose 16

The purpose of publishing this book is to

(sixteen) schools as pilot projects to

reinforce the implementation of good

include anti corruption subject using

governance

prepared modules and all teachers are

system

in

education,

especially in the level of service unit at

obliged to involve this subject in every

school. Consequently, the implementation

5

of good governance is expected to

subject term of “Business Ethic” in USA

reinforce the improvement of public

must be learned and understood by

service quality (Directorate of Research

businessmen in USA. Stevens, Harris,

and development of KPK, 2010).

and Williamson (1994) have proven that

Some

research

investigating

faculty of business in universities has

anti

high

corruption education have been conducted

practices

in the recent years. In 1998, a survey was

principles

of 10 (ten) students stated that they would

human

not to be punished or arrested for their act

universally.

international

business

study is all universities need to design a set of curriculum fits with the behavior and the needs of business sector which is

with the expected direction: the lower the

very dynamic. Thus, students are capable

possibility of being arrested, the higher

of preparing themselves to get into

the indication of being involved in

business world.

unethical behaviors. In other words, USA

act

(Cabrera, 2005). The implication of this

the

behaviors. This finding is concordant

in

which

deeply opened to anti corruption practices

punished

possibility of the involvement in unethical

businessmen

corruption,

well as create work place to be more

South Western University in the USA

future

anti

to be role models in business world, as

Buckley, Wiese, and Harvey (1998) in

predict

The

performers obey business ethics, are able

Moore, 1988). A new study conducted by

effectively

about

Consequently,

(Woods, Longenecker, McKinney, and

probabilities

faculties.

environmental rights, work labor, and

act unethically if they were guaranteed

and

other

business

to ensure every business to adopt 10 (ten)

University, Texas. It resulted that 9 (nine)

arrested

than

unclear

Nation Global Compact (UNGC) in 2000

taking business ethics subject in Baylor

that

on

findings of the study affected United

conducted in a group of new students

found

tolerance

views

Consequently, this research is conducted

unethical business behaviors as a problem

to

of being arrested analysis. Accordingly,

vocational high school teachers and

Cole and Smith (1995) suggested that the

students on corruption acts done by

6

analyze

how

the

perception

of

taxpayers in taxation field, and to design

contrary, corruption may also occur as a

anti corruption-based taxation curriculum

result of bad policy or because of the

for vocational high school students.

existing institutions which take illegal levy from individuals needing those

Our paper is divided into six sections.

institutions (Djankov, LaPorta, Lopez-de-

Section 2 describes how the corruption in

Silanes and Shleifer, 2003) in Svensson

taxes. Section 3 explains Anti Corruption

(2005).

Education. In section 4, this paper

(2000)

defined

the benefit of individuals or in other

provides our finding and discussion. The

words, using official position and/or

last section concludes all of our research.

official power to give self-benefit. This 2. Corruption

misappropriation may be conducted in many ways, such as: bribery, extortion,

In general, corruption is defined as a

fraud,

misappropriation of public facility for

nepotism,

cronyism,

properties for private purposes and the

involves the use of standard legal. Some

provision of a project as a return. In the

good examples for this form of corruption

list, fraud and bribery are usually

are: selling of government property by

conducted

government officers, taking over public

by

government

officials

without involving second person. While

assets, bribery, tampering government

bribery, extortion, and giving projects

finance. Corruption could be a response

with specific return always involve

for advantageous as well as harmful instance,

evasion,

giving the public assets and public

personal interests. This appropriation

For

Myint

corruption as the use of public power for

presents the model used. Section 5

regulation.

U

second person and/or parties, i.e. the giver

corruption

and the receiver of corruption agreement.

happens as a response for weak regulation when an individual does bribery to avoid

Akindele (1995) in Aluko (2002) stated

punishment because of doing illegal acts

that corruption as forms of reciprocal

which is actually as an effect of the

behaviors or transactions in which each of

existence

monitoring

both power holders do conspire. In

regulation (such as stealing act). On the

addition, both sides respectively give

of

incomplete

7

appreciation each other as an agreement

country evidence, identified that many

to give preferential treatment (illegal) or

corruption indexes were positive and

to support certain principles or interests

significant related to tax on international

of certain organizations (or public) in the

trade at recent government income.

society.

includes

Furthermore, corruption has negative and

some actions, such as: the use of one’s

significant influence to tax revenue and

office for one’s benefit, in the form of

the amount of government income of

money; gratification; the influence of

gross domestic income.

Overall,

corruption

peddling; insincerity in giving advice

The phenomenon of tax corruption in

aiming to gain personal benefit; not

Indonesia is not sharply different to other

working full time but paid with full

countries.

salary; lateness and carelessness.

For

instance:

in

2010,

Indonesian people were shocked by tax

Corruption does not only occur in a

corruption done by a low leveled staff in

governmental agency, but it also grows

Tax General directorate institution, Gayus

extensively

of

Halomoan Tambunan, who did money

countries. This corruption act can involve

laundry and tax evasion for many big

two sides, both tax officers and tax

companies (Kimura, 2012). Following

payers. As researches conducted by

this shocking case, corruption trends in

Ghura (1998), Imam and Jacobs (2007)

the Directorate of tax didn’t stop since

and Tanzi and Davoodi (1997, 2003) in

there

Samimi, Abedini and Abdollahi (2012) in

revealed

the Middle East, North Africa, and some

corruption act conducted by Tommy

developing countries resulted in some

Hindratno and Dana Wiratmoko. In

conclusions

caused

addition, a tax corruption act done by tax

decreased total tax revenue by subtracting

payer can be tax evasion and/or bribery to

the total revenue of all tax sources

tax officers.

(including capital

in

a

that

income,

gain,

large

number

corruption

profit,

product

and

property,

A

service).

were

research

Prakarsa

Jinyoung Hwang (2002) used cross-

by

some

corruption

mass

media,

conducted

(Prakarsa

by

cases

such

as

Lembaga

Institution,

2013)

published in Fact Sheet reported that the

8

realization of tax revenue in 2013 is

[Insert Table 1 here]

predicted will reach only 91.31%. This is

International Transparency as a nonprofit

due to the high tax avoidance practice and

institution which conducted a survey on

tax evasion done by both institutional and

corruption

personal

the

countries based on the basic assessment

research, it also revealed that Global

on Corruption Perception Index (CPI)

Financial Integrity reported total illegal

stated that Indonesia’s score as much as

money out from Indonesia as much as

32 in 2012 or is in the 118th rank of 182

US$ 123 billion from 2001 to 2010 (or in

countries. Compared with other countries

the average, it is about US$ 10.9 or IDR

in the world, this corruption rank in

120-130

tax

Indonesia is equal to that in Madagaskar,

avoidance and tax evasion practices

Equador, and Sierra Leone which have

conducted by many extractive and/or

similar 32 score.

mining,

[Insert Table 2 here]

taxpayers.

trillion).

processing,

Based

on

Moreover,

and

digging

act

happened

in

many

companies have been very apprehensive as it tends to increase year by year. It is

While the rank of Indonesia in ASEAN

pointed out that 60% (sixty percent) of

countries is in 118 ranks with CPI Score

mining companies in Indonesia do not

amounted 32.

pay the tax and royalty. A lot of mining

[Insert Table 3 here]

companies failed to pay the taxes as they have an illegal deal with the officer and

According to the previous table, it can be

regional (province/regency) officials. One

revealed that Indonesia regionally doesn’t

of the impacts affected by the government

make any change at all. Moreover, its

of Indonesia due to the disorderliness of

position is always in low range compared

the taxpayers in paying their taxes has

to those CPI scores owned by other

been the realization of tax revenue always

ASEAN countries. Thus, Indonesia has

miss from the target. The following is the

not yet free from its corruption problem

target and the realization of Indonesia

which

government tax revenue in 2011 – 2013

(http//ti.or.id/index.php).

(theprakarsa.org).

9

intricate

itself

Seeing through the reality of corruption

staffs (Van Rijckeghem and Weder,

act which gets increasing, it is necessary

1997). Other opinion given by Svensson

to build a set of programs to prevent it.

(2000) who said that a debt of a country

Many experts have suggested a number of

will only be approved if it is based on a

anti corruption policy, such as: apply a

project and this project must have

transparency

positive return projection before it is

regulation

in

each

transaction, create an anti corruption

implemented.

institution/commission, opened court for

should not only give credit to debtor, but

corrupt political party heads, make an anti

also it must involve in monitoring the

corruption hotline number so that people

project.

and/or

public

can

anytime

report

Debt

honor

institution

Law No. 30 /2002 is the basis heap of

corruption act directly, court reformation

corruption eradication in Indonesia which

to accelerate court administration, pers

legalized the establishment of Corruption

freedom, make a public audit commission

Eradication Commission (KPK). KPK has

so that state account can be audited by

the

independent auditor and the report of

authority

and

duty

to

combat

corruption as well as to answer the

national monetary must be published

challenge on the powerless system of

annually (Rose-Ackerman,, 1997; Collier,

criminal court in Indonesia.

2000; Bardham, 1997; Coolidge and

Types Of Corruption Acts

Rose-Ackerman, 1997; Gupta et al., 2000) in Mobolaji (2012). Some other

Based on Law No.31/1999 as amended by

scientists stated that it needs to conduct

Law No.20/2001 about The Eradication

privatization and commercialization in

of Corruption Criminal Acts, corruption

governmental agencies (Svensson, 2000).

can be categorized into 30 (thirty) types.

Accordingly, governmental agencies can

Under the law, it details the acts which

be carried out efficiently. Besides, it is

may be subject to criminal sanctions for

necessary to reform civil service and

corruption acts. The thirty types of

public service and to apply salary system

corruption act can be classified as

which is appropriate in civil service, to

follows: (1) Loss on government finance, (2)

hold a training and repeat training for

10

Bribery, (3) Evasion in position, (4)

3. Culture and Tax Evasion

Extortion, (5) Deception, (6) Conflict of

According to Law No.28/2007 about

interest in the procurement process, (7) Gratification.

the

Whereas,

types

General Tax Provisions and Procedures

of

“Tax is a mandatory contribution to the

criminal acts related to corruption acts

state owed by individuals or corporations

are: (1) Hindering the process of an

which is enforceable under the Law,

investigation on corruption cases, (2) Not giving

information

or

giving

accompanying with not getting direct

false

compensation and used for the purposes

information, (3) Banks which do not

of the state for the prosperity of the

provide account information of corruption

people.

suspects, (4) Witnesses or experts who do not give information or give false

Based on Muqodim (2002) taxes have

information, (5) People who hold the

function as follows:

secret information of their positions do 1) Budgetary function; it is also named

not give information or give false

fiscal function, i.e. function to collect

information, and (6) Witnesses who

as much tax money as possible under

reveal the identity of corruption reporter.

the prevailing Law. Of which it will The United Nation Convention Against

be used to finance governmental

Corruption

expenditures.

(2002)

in

the

statement

mentions that acts which are categorized

2) Regulerend function; is a function

as corruption are: (1) Making extra

which taxes used as a tool to achieve

bookkeeping accounting, (2) Making a

certain purposes outside financial

transaction which is recorded unclearly or

sector. Taxes are used as a means of

in extra books, (3) Recording fictitious

wisdom.

expenses, (4) Recording debt with false

Many researchers have found that there is

object identification, (5) Using false documents,

and

(6)

a relationship between culture and tax

Deliberately

evasion. DeBacker et al., (2012) did

destructing bookkeeping document earlier

research in the United States regarding

than the time set by the Law.

tax evasion. Using a social norms, law

11

enforcement and cultural behavior they

descriptive study, i.e. a research on issues

found that owner from higher corruption

such as recent facts in a population and to

countries likely more to do tax evasion.

describe characteristic in an individual or

However, the bigger size of companies,

a group (Kothari, 2004). The main

the tax evasion behavior will decrease.

purpose of this study is to test the

Furthermore, Cule and Fulton (2009)

hypothesis or to answer questions related

state that tax cheating or corruption

to the current status of the investigated

cannot be solved by changing tax

subjects. This research used a probability

regulation only. It was less effective using

sampling design with simple random

the tax rates and penalties, it is also about

sampling, i.e. the selection of samples are

business culture, social and political as

conducted

well. Richardson (2006) also did a study

provides

regarding the determinants of tax evasion.

unlimited opportunity and access to every

He used non economic variables such as

member of the population to be selected

education, income, fairness in taxes and

as a sample.

tax morale. He found that the higher

simply equal

and

randomly

which

unrestricted

or

The object of this study is vocational high

knowledge about tax like a simple tax

schools in Semarang city, Central Java,

system, the higher tax morale and the

Indonesia

fairness of tax policy by the government

which

have

accounting

department. Respondents are divided into

will be the lower of tax evasion.

two groups, the first group is accounting

Tsakumis et al. (2007) in their paper

and taxation teachers and the second

suggest that government should consider

group is accounting and taxation students

the cultural aspect when designing the tax

who

compliance legislation. Because they

have

obtained

accounting

and

taxation subjects. Total respondents are

found that cultural aspect effect the tax

94 (ninety-four) people consisting of 9

evasion behavior.

(nine) vocational high school teachers and 85 (eighty five) vocational high school

4. Methodology

students.

Based on the characteristics of the

vocational

problems to be solved, this research is a

12

Teachers high

and

students

of

school

majoring

in

accounting are selected as respondents of

perception on corruption acts in taxation.

this study since they have different

Questions in questionnaires are designed

education

they

by adopting corruption indicators which

should have similar concept about the

based on the UN Convention Against

process of writing financial statements

Corruption in 2003. The indicators used

since it is the tasks of teachers to transfer

are:

levels.

Nevertheless,

their knowledge as well as skills to their

1. Making extra bookkeeping

students comprehensively in order to

2. Making

make their students capable of absorbing

understanding

about

identification

good

the process

is

4. Recording debt with false object

at work after they graduate from school. have

which

3. Recording fictitious expenses

obtain from their teachers and applying it

respondents

transaction

recorded unclearly or in extra books

and understanding the whole input they

Both

a

5. Using false documents

of

6. Destructing documents

writing financial statements since the target output to be achieved in accounting

The measurement of questions used 5

curriculum

is

vocational

high

the

students

of

(five) Point Likert Scale. The data

school

majoring

in

obtained were processed and analyzed

accounting must be able to manage and

using T-Test assessment. Prior to this

administrate financial report/statement. In

step, the researchers conducted validity

addition, vocational high school students

and reliability test in order to obtain valid

have acquired the subject of basic

and reliable data. This step resulted in

taxation from the teachers. Therefore,

valid and reliable data.

that

they have good knowledge in the process

5. Result and Discussion

of calculation and taxation reporting required by the Directorate General of

Based on table 4, it is revealed that the

Taxation.

value of Levene’s Test for Equity of Variances shows that the result of

This study adopted methods of survey questionnaires

to

test

significance is more than 0.05, which

respondents’

means that

13

the population variance of

both samples are similar. Thus, it can be

[Insert Table 5 here]

concluded that the hypothesis which stated that there are differences in

Based on the data in Table 6, it is seen

vocational school teachers’ and students’

that teachers’ answers are averagely in

perception on corruption acts is rejected.

score 4

Hence, the value of T-Test that is used is

“disagree” with the existence of making

based on similar sampling group (Equal

extra bookkeeping accounting which can

Variance assumed). Recapitulation of the

trigger

result of Independent Samples Test can

students’ answers are averagely in score 3

be seen in Table 5 (appendix) which

which

shows that total value and average value

indicates that there is a doubt in students

of respondents’ answers.

in giving the answer. This different

[Insert Table 4 here]

perception can be traced from data per

which means that teachers

corruption means

acts.

“neutral”.

In

contrast,

This

result

variable processed for question (XI) Based on Table 5, it can be seen that of

which shows existing different answers

six questions given to the respondents,

between Teachers and Students.

there is a different perception between

[Insert Table 6 here]

teachers and students at the first question (XI) which is related to the making of

This result can be clearly seen in Table 7.

extra bookkeeping accounting. Questions

The disagreement is due to the fact that

X2, X3, X4, X5 and X6 are related to

teachers understand that taxpayers are not

making transaction which is recorded

allowed to make more than one version of

unclearly or in extra book, recording

financial statement corresponding the

fictitious expenses, recording debt with

users’ needs. While students do not

false object identification, using false

understand that this is forbidden. Hence,

documents, and destructing documents.

they stated that taxpayers may write more

The results of the survey show that

than one financial statement based on the

teachers

users’ needs’. Teachers also understand

and

understanding

students of

have

cheating

similar act

in

that taxpayers are not allowed to write

bookkeeping management.

different financial statements for the

14

corporation or company interests and for

Based

tax interest. In contrast, students are lack

necessary for the school to design an

of understanding on this prohibition

appropriate

which makes them doubtful in answering

curriculum for taxation subjects since it

the question. It also occurs likewise in the

will be a good starting capital to provide

question related to the condition of a

character

company which declines in its profit. It is

prevention of corruption behavior for

clearly forbidden to report that the

their students. This can be implemented

company got profit decline in order to

by teachers by integrating the whole

avoid the tax. Teachers understand this

taxation subject materials to students

prohibition

the

(general provisions and tax procedures,

contrary, students are less familiar with

income tax, value added tax, luxury sales

this regulation which make them doubtful

tax, and stamp duty) with anti corruption

in responding the question.

education.

The

act

of

[Insert Table 7 here]

corruption

can

be

conducted

for

taxpayers.

On

on

previous

anti

findings,

it

is

corruption-based

education

related

to

the

preventing by

introducing anti corruption values and Low-level understanding in writing extra

principles, as follows (the Directorate

bookkeeping among students can trigger

General of Higher Education, 2012):

corruption

act

behavior

when

they

Anti

become taxpayers. Therefore, to minimize students

misunderstanding

corruption

values

include:

(1)

Honesty, (2) Concern, (3) Independence,

in

(4) Discipline, (5) Responsibility, (6)

bookkeeping system, it is necessary to

Hard work, (7) Simplicity, (8) Courage,

strengthen the knowledge in accounting

and (9) Justice. Besides, vocational high

subject as well as its relevance and

school students are also required to

connection with taxation subject. Then,

understand

during the teaching-learning process of

corruption

Taxation subject, teachers can refresh

the

principles

which

of

include:

anti (1)

Accountability, (2) Transparency, (3)

students knowledge by conducting a pre-

Fairness, (4) Policy, and (5) Policy

test or other examination forms related to

control.

an accounting book-keeping system.

15

The

materials

for

anti

corruption

level. This creates negative impacts on

curriculum are established for students to

human resources aspect and economic

have sufficient knowledge about details

development. Corruption in Indonesia

of corruption as well as its eradication

greatly influences the tax revenue and the

acts. Last but not least, to play an active

amount of government income on gross

role, students must be able to understand

domestic revenue (PDB). Furthermore,

and apply the values of anti corruption in

corruption in taxation sector grows

their daily lives. Besides, anti corruption

rapidly and broadly. Tax corruption act is

education can also be socialized via

widely done by tax officers, either by a

extracurricular activities, including anti

low or high-level officer, using many

corruption

wall

kinds of operandi modus. While tax

magazine, distributing anti corruption

corruption done by the taxpayers is in the

pamphlets, holding elucidations about

form of tax evasion and bribery to tax

anti corruption by inviting either law or

officers.

In addition,

politic experts (such as a resort police

practice

and

officer,

governmental

corporate tax payers and individual tax

official). Other activities can be done by

payers also extensively happen. The

holding many competitions, such as

impact of corruption done by tax payers

writing an anti corruption composition or

results in tax revenue which always miss

paper, speech about anti corruption,

the set target. Even the illegal money out

poetry about anti corruption, caricature

from Indonesia tends to increase due to

about anti corruption, composing anti

the abundant mining companies which do

corruption songs, and so on.

tax avoidance and tax evasion.

campaign,

prosecutor,

making

or

The

tax

government

tax avoidance

evasion

in

the

done

effort

by

of

eradicating corruption has established

6. Concluding Remarks

KPK

(Corruption

Eradication

The corruption rank of Indonesia, which

Commission) and tried to realize anti

is very high do not change in the past

corruption education aiming at instilling

period, both in world level and at ASEAN

anti corruption values since through

16

education it is expected to prevent

References

corruption act in the future by building

Aluko, M. A. O. 2002. ‘The institutionalization of corruption and its impact on political culture and behaviour in Nigeria’, Nordic Journal of African Studies, 11(3): 393-402.

noble moral nation. The results of the research show that there is not any difference in teachers’ and students’ perception on corruption acts in the

Buckley, M. R., Wiese, D. S., and Harvey, M. G. 1998. ‘An investigation into the dimensions of unethical behavior’, Journal of Edecalioojor Business, 73: 284290.

taxation field. Hence, schools had better to design anti corruption curriculum for taxation

subjects

by

integrating

all

taxation materials with anti corruption educations,

i.e.

by introducing

anti

Cabrera, A. 2005. Emphasizing global citizenship for business leaders. International Educator, NAFSA: Association of International Educators. Washington, D.C.

corruption values and principles to the students. The result of this research can provide knowledge teachers

and about

understanding the

significance

Chen, M., Jeon, B. N., Wang, R., Wu J. 2015. ‘Corruption and bank risktaking: Evidence from emerging economies’, Emerging Market Review, 24: 122-148.

for of

appropriate learning methods in taxation subject

for

vocational

high

school

Cole, Barbara, C., and Smith, D. L. 1995. ‘Effects of ethics instruction on the ethical perceptions of college business students’, Journal of Education for Business, 70: 351356.

students. In this study, the respondents who filled limited/closed questionnaires are teachers and students of vocational high school in Semarang city, Central

Cule, M., and Fulton, Murray. 2009. ‘Business culture and tax evasion: Why corruption and the unofficial economy can persist’, Journal of Economic Behavior & Organization, 72(3): 811-822

Java, Indonesia. Therefore, it is expected for future research that the respondents are from a wider area of province level. Hence, the result of this study can support the programs of the government of

DeBacker, J., Heim, B. T., and Tran, Anh. 2012. ‘Importing corruption culture from overseas: Evidence from corporate tax evasion in the

Indonesia in socializing anti corruption acts in academic circles.

17

"ESCWA" Countries’, International Journal of Economics and Management Sciences, (1)4: 71-83.

United States’, Journal of Financial Economics. Henderson, J. V. and Kuncoro, A. 2011. ‘Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties’, Journal of Development Economics, 94(2): 164-180.

Mobolaji, H., I. 2012. ‘Fighting corruption: An expectation augmented approach’, Humanomics, (28)2: 133-147.

Hosmer, LaRue, T. 1988. ‘Adding Ethics to the Business Curriculum’, Business Horizons.

Muqodim. 2002. Taxation in Indonesia: Theory and Practice. Ekonisia Publisher.

Huang, F. L. 2008. ‘Corruption and educational output: Two steps forward, one step back’, International Journal of Education Policy & Leadership, (3)9: 1-10.

Olken, B., A. 2007. ‘Monitoring Corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia’, Journal of Political Economy, 115(2). Othman, Z., Shafie, R., and Zakimi A., H., F. 2014. ‘Corruption – Why do they do it?’, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 164: 248 – 257.

Hwang, J. 2002. ‘A note on the relationship between corruption and government revenue’, Journal of Economic Development, (27)2: 161178.

Richardson, G. 2006. ‘Determinants of tax evasion: A cross-country investigation’, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 150-169.

Kimura, E. 2012. ‘Indonesia in 2011: A glass half-empty’, Asian Survey, (52)1: 186 – 194. Kothari, C., R. 2004. Methodology: Methods & Techniques. India: New Age International (P) Ltd.

Samimi, Ahmad, J., Abedini, M., and Abdollahi M. 2012. ‘Corruption and inflation tax in selected developing countries’, Middle-East Journal of Scientific Research, (11)3: 391 – 395.

Law No. 20/2001 Amendment to Law No. 31/1999 on Corruption Eradication Law No. 30/2002 Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Law

Sharma, C. and Mitra A. 2015. ‘Corruption, governance and firm performance: Evidence from Indian Enterprises’, Journal of Policy Modeling.

No. 28/2007 Taxation Generl Provisions and Procedures.

Stevens, Robert, E., Harris, Jeff, O., and Williamson, S. 1994. ‘Evaluations of ethical situations by University

Mashal, A., M. 2011. ‘Corruption and Resource Allocation Distortion f o r

18

Faculty: A Comparative Study’, Journal of Education for Business, 69: 145-149.

Transparency International. 2012. Corruption perception index. [online] URL: http://ti.or.id/index.php/pressrelease/2012/12/06/peluncurancorruption-perception-index-2012.

Svensson, J. 2000. ‘Who must pay bribes and how much? Evidence from a cross-section of firms’, World Bank Policy Research, Working Paper 2486: 1-29.

U Myint. 2000. ‘Corruption: Causes, consequences, and cures’, AsiaPasific Development Journal, 7(2): 23-59.

Svensson, J. 2005. ‘Eight questions about corruption’, Journal of Economic Perspectives, 19(3): 19-42.

Van, R. C., and Weder, B. 1997. ‘Corruption and the rate of temptation: Do low wages in the civil service cause corruption?’, IMF Working Paper 97/73. International Monetary Fund. Washington, D.C.

Syamsudin, M., Sriyana, J., and Prabowo, H., Y. 2012. ‘Understanding corruption from behavioral perspective: A case study of Yogyakarta special province’, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 55.

Vial,

The Prakarsa. 2014. Target and the realization of Indonesia government tax revenue in 2011 – 2013. [online] URL: http://theprakarsa.org/new/ck_uploa ds/files/Fac.

V. and Hanoteau, J. 2010. ‘Corruption, manufacturing plant growth, and the Asian paradox: Indonesian Evidence’, World Development, (38)5: 693-705.

Woods, J. A., Longenecker, Justin, G., McKinney, Joseph, A. And Moore, C.W. 1988. ‘Ethical attitudes of students and business professional: A study of moral reasoning’, Journal of Business Ethics, 7: 249257.

Timmons, J., F. And Garfias, F. 2015. ‘Revealed corruption, taxation, and fiscal accountability: Evidence from Brazil’, World Development, 70: 13-27.

World Bank and The United States Agency for International Development. 2000. Corruption in Slovakia (Results of diagnostic surveys). Washington, D.C.

19

Appendix Table 1. Target and Realization of Government Tax Year Target Realization Achievement (%) 2011 878.65 838.82 99.45 trillion trillion 2012 1011.70 980.17 96.88 trillion trillion 2013 1139.32 1040.32 91.31 trillion trillion Source: Ministry of Monetary, Republic of Indonesia

Table 2. Rank of World Corruption Country Senegal Tanzania Guatemala Timor Leste Indonesia Madagascar Equador Sierra Leone Togo Ivory Coast

Rank 94 102 113 113 118 118 118 123 128 130

CPI Score 36 35 35 33 32 32 32 31 30 29

Table 3. The Rank of ASEAN Countries Corruption

Country Singapore Brunei Darussalam Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam Myanmar

CPI Score 87 55 49 37 34 32 31 15

20

Rank 5 46 54 88 108 118 123 172

Table 4. Independent Samples Test

Table 5. Recapitulation of Independent Sample Test Result T 3.574

(2 tailed) —Sig. 0.001

-0.005

0.996

unclearly or in extra books X3 : Recording fictitious expenses

1.395

0.166

X4 : Recording debt with false object identification

1.727

0.088

X5 : Using false documents

0.836

0.406

X6 : Destructing documents

0.229

0.820

Independent Variables X1 : Making extra bookkeeping accounting X2 : Making a transaction which is recorded

21

Information There is different Opinion/perception There is no different Opinion/perception There is no different Opinion/perception There is no different Opinion/perception There is no different Opinion/perception There is no different Opinion/perception

Table 6. Average Value and Total Value of Respondents’ answers

Table 7. Data of Different Respondents’ Answers

22

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN HIBAH BERSAING

MODEL PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PERPAJAKAN BERBASIS ANTI KORUPSI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DI SMK DI KOTA SEMARANG Tahun ke II dari rencana 2 tahun

Oleh : 1. 2.

Juli Ratnawati, SE, MSi, NIDN : 0621077401 (Ketua) Retno Indah Hernawati, SE, MSi NIDN : 0615127001 (Anggota)

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG NOPEMBER, 2015

i

ii

iii

iv