MILIK NEGARA TIDAK DIPERJUALBELIKAN

MILIK NEGARA TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI L ABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

DIREKTORAT KESENIAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DIREKTORAT KESENIAN

Milik Negara Tidak Diperjualbelikan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewadahi dan meningkatkan prestasi siswa siswi, sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa diharapkan dapat membentuk karakter siswa/i yang memiliki dan menghayati nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai untuk mencapai sasaran yang maksimal. Banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni budaya dan film, namun tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki laboratorium seni budaya (jikapun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium dibidang eksakta seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara Laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah Atas. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu pegetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses laboratorium seni budaya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, dirasakan perlu untuk membuat petunjuk teknis dan spesifikasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan Laboratorium Seni Budaya yang mengatur antara lain tentang ketentuan kriteria penerima fasiitasi, serta proses penetapan dan penyaluran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan.


i


Demikian Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama berbagai pihak, disampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, Desember 2016 Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid


ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………..........

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………..

1

B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………….

2

C. Dasar Hukum ………………………………………………………….

3

BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN A. Pengertian …………………………………………………………….

5

B. Sasaran ……………………………………………………………….

5

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi………….……………..

5

D. Persyaratan Administrasi ……………….………………….……..…

6

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya …

7

F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (P2LSB) …………..……………………………

7

G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ..,……….

8

H. Hal-hal yang dilarang …………………………….………………….

8

I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi ..……………………….

8

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi ..………………………..……….

9

K. Para Pihak ..…………………………………………….…………….

9

1. Direktorat Kesenian ..…………………….……………………….

9

2. Dinas Pendidikan Provinsi ..……………………………………..

10

3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK ..…………………..….

10

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI A. Penyampaian Informasi Fasilitasi ……………………………….....

13

B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima Fasilitasi ……………………………………………..………………..

13

C. Verifikasi dan Seleksi Proposal ..……………………..…………….

13

D. Penetapan Penerima …………………………………………………

14


iii


E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop …………………………………………………………………………..

14

F. Penyaluran dan Pencairan Dana …………………………….…….

14

G. Pelaksanaan Pekerjaan ……………………………………………..

16

H. Pelaksanaan Pembangunan …………………………………..……

20

I. Monitoring ..……………………………………………………..…….

22

J. Sanksi ..…………………………………………………….………….

22

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN A. Evaluasi …………………………………..……….…………………..

23

B. Laporan Pertanggungjawaban …………………….………………..

23

BAB V PENUTUP …………………………………………………………….......

25

LAMPIRAN ..……………………………………………………………………….

26


iv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sekolah sebagai wadah bagi siswa siswi untuk menimba berbagai disiplin ilmu, selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai demi untuk mencapai sasaran yang maksimal. Salah satu contoh disiplin ilmu Seni Budaya, banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni budaya namun, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki laboratorium seni budaya (jika pun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium di bidang eksakta seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut dikategorikan sekolah unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2017 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses laboratorium seni budaya. Salah satu contoh penggunaan laboratorium seni budaya untuk generasi muda adalah menyampaikan pesan pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa di satuan pendidikan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) pada prinsipnya semua lapisan masyarakat Indonesia baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan berhak mendapatkan sarana hiburan serta pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan film namun karena terbatasnya sarana pertunjukan tersebut maka perlu ada program untuk mewadahi sarana tersebut dalam rangka meningkatkan PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

1


apresiasi serta penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral di masyarakat, terutama pelajar melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film nasional. Film nasional yang bisa ditayangkan dalam laboratorium seni budaya adalah film-film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa. Dipilihnya sekolah sebagai target sasaran di bidang peningkatan apresiasi seni budaya dikarenakan sekolah memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa, diharapkan dapat menjadi ekosistem yang tepat untuk tumbuh kembangnya rasa menghargai, memiliki, dan menghayati nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Suatu pemahaman bahwa laboratorium seni budaya merupakan suatu bentuk sarana bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya yang memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya sekaligus dapat berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater). Selain itu laboratorium seni budaya ini memiliki berbagai kelebihan antara lain kemudahan,

kepraktisan

dan

efektivitas

serta

efisiensi

dalam

pengoperasiannya.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi bagi pelajar di sekolah yang mempunyai potensi lebih, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana apresiasi kegiatan kesenian, kebudayaan, dan perfilman yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di bidang seni budaya yang dilaksanakan di sekolah; 2. Meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menghargai, memiliki dan menghayati nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia; 3. Memberi kesempatan secara maksimal bagi sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

2


baik dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai budi pekerti dan moral; 4. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah penerima fasilitasi untuk mengakses laboratorium seni budaya; dan 5. Meningkatkan distribusi dan pemerataan pembangunan di bidang kebudayaan melalui fasilitasi laboratorium seni budaya di satuan pendidikan yang berada di daerah.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; 10. Peraturan Mekanisme

Menteri Keuangan Pelaksanaan

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Anggaran

Bantuan


Pemerintah

pada

3


Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan

Perubahan

Atas

168/PMK.05/2015

Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Peraturan tentang

Menteri

Mekanisme

Keuangan Pelaksanaan

Nomor Anggaran

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman

Umum

Penyaluran

Bantuan

Pemerintah

di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


4


BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

A. Pengertian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah berupa kegiatan pemberian bantuan secara langsung dari Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

B. Sasaran Sasaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah SMA dan/atau SMK yang berada di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota yang dibawah naungan Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi. Adapun sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan difasilitasi pada tahun anggaran 2017 ini diprioritaskan kepada sekolah di provinsi yang belum mendapatkan Fasilitasi Laboratorium

Seni

Budaya

atau

sekolah

yang

memenuhi

persyaratan

berdasarkan hasil verifikasi.

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi 1. Sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA dan atau SMK yang memiliki lahan dan atau ruangan untuk difasilitasi sebagai peruntukan Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan; 2. Sekolah non pemerintah (Yayasan) berstatus Berbadan Hukum yang tercatat dalam notaris sesuai dengan nama kepemilikan Yayasan dan mempunyai penyandang dana tetap; 3. Belum memiliki ruang laboratorium seni budaya atau sudah memiliki ruang laboratorium seni budaya dan film namun tidak memadai atau darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

5


4. Sekolah yang melakukan renovasi/restorasi untuk alih fungsi, dari fungsi lain menjadi fungsi laboratorium seni budaya; 5. Memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan ruang laboratorium seni budaya dengan mempertimbangkan jarak antar bangunan atau terdapat di lantai tingkat yang di atasnya siap dibangun untuk ruang laboratorium seni budaya dengan ukuran 10 m x 15 m, (ukuran ruang laboratorium seni budaya 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), yang dilengkapi dengan plot rencana pembangunan ruang laboratorium seni budaya

pada

site

plan

sekolah

dengan

mempertimbangkan

tidak

mengganggu proses kegiatan belajar mengajar; 6. Sekolah yang mempunyai prestasi dalam bidang seni budaya atau memiliki potensi yang besar di bidang seni budaya; 7. Sekolah yang dapat menerima masyarakat di sekitar lingkungan sekolah untuk dapat mengakses pertunjukan seni budaya; 8. Sekolah sanggup menyediakan daya listrik berkapasitas minimal 7700 VA dengan minimal 3 pass khusus untuk keperluan Laboratorium Seni Budaya; 9. Sekolah bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan usulan yang diajukan dan tidak boleh dikontrakkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor); 10. Sekolah yang memiliki kesanggupan: melaksanakan Program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017, dan bersedia merawat dan menjaga seluruh fasilitas laboratorium seni budaya; dan 11. Sekolah belum pernah menerima bantuan yang sejenis.

D. Persyaratan Administrasi 1. Sekolah calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 di dalam pengajuan proposal harus mencantumkan: a. Nama dan alamat sekolah secara lengkap; b. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017; c. Melampirkan foto kopi NPWP atas nama sekolah;


6


2. Sekolah calon penerima fasilitasi saat mengajukan proposal harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi; 3. Sekolah calon penerima fasilitasi wajib menandatangani kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan dan pencairan dana; (lihat lampiran) 4. Melampirkan pernyataan fakta integritas yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah; 5. Sekolah penerima fasilitasi wajib membuat laporan penerimaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan.

E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya 1. Sumber pendanaan untuk Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kesenian Tahun Anggaran 2017; 2. Jumlah dana yang diberikan ke sekolah penerima fasilitasi sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); 3. Apabila sumber dana yang diberikan untuk pembangunan Laboratorium Seni Budaya terdapat kekurangan anggaran, sekolah dapat menyediakan dana tambahan atau sharing yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku; dan 4. Jumlah dana fasilitasi yang diterima oleh sekolah adalah sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Sekolah yang bersangkutan dan tidak di pungut biaya apapun.

F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (P2LSB) Biaya operasional P2LSB untuk melaksanakan pembangunan Laboratorium Seni termasuk biaya pengawasan, mobilisasi, biaya rapat, ATK, dan laporan adalah sebesar maksimal 4% dari nilai bantuan yang diterima. Sedangkan untuk honorarium para pekerja termasuk di dalam biaya fisik. PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

7


G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya digunakan untuk: 1. Membangun gedung baru laboratorium seni budaya dengan ukuran sesuai spesifikasi teknis; 2.

Untuk merenovasi bangunan atau ruangan yang sudah ada;

3.

Pembelanjaan dan pemasangan peralatan laboratorium seni budaya sesuai spesifikasi teknis; atau

4.

Biaya manajemen P2LSBF selama proses pembangunan laboratorium seni budaya maksimal 4% dari seluruh dana fasilitasi yang diterima.

H. Hal-hal yang dilarang 1. Menggunakan dana di luar kepentingan teknis dan manajemen (memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat); 2. Memindahbukukan dana fasilitasi yang diterima ke bank lain; 3. Meminjamkan dana fasilitasi yang diterima kepada pihak/orang lain; 4. Menggunakan dana fasilitasi yang diterima untuk membayar bonus dan kegiatan rutin lainnya; dan 5. Menginvestasikan dana fasilitasi yang diterima, misalnya usaha, jual beli dan sebagainya.

I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi 1. Sekolah penerima fasilitasi wajib melaksanakan penggunaan dana sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pengadaan barang harus mencerminkan kewajaran harga sesuai alokasi dana yang dikelola baik dari segi volume dan kualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F); PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

8


3. Apabila masih terdapat sisa penggunaan dana fasilitasi yang telah diterima, sekolah wajib menyetorkan ke kas negara sebagai pengembalian belanja atau penerimaan negara bukan pajak, atau dapat mengusulkan penambahan peralatan (dengan catatan harus jenis alat dan volume yang belum diusulkan sebelumnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kesenian; 4. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat pembayaran yang sah; dan 5. Menyampaikan bukti setor SSPB/SSBP atas sisa dana kepada Direktorat Kesenian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyetoran.

J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah: 1. SMA dan atau SMK; 2. Pemerintah; 3. Pemerintah Daerah; dan 4. Masyarakat sekitar sekolah, terutama generasi muda.

K. Para Pihak Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 meliputi Direktorat Kesenian, Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi, dan Satuan Pendidikan, dengan tugas masingmasing sebagi berikut: 1. Direktorat Kesenian a. Menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017; b. Membuat dan menyampaikan surat edaran serta mensosialisasikan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi;


9


c. Menetapkan Tim Verifikasi untuk menganalisa dan menseleksi proposal yang diterima dari satuan pendidikan penerima calon fasilitasi; d. Verifikasi data ke sekolah calon penerima fasilitasi; e. Menetapkan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 setelah dilakukan verifikasi; f. Mengundang perwakilan sekolah penerima fasilitasi berdasarkan Surat Keputusan ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan pengadaan pemberian fasilitasi; g. Membawa perwakilan sekolah penerima fasilitasi untuk studi banding ke sekolah percontohan yang telah difasilitasi di Jakarta (sekolah penerima fasilitasi); h. Menyalurkan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke satuan pendidikan; dan i.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017.

2. Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi a. Menginformasikan Surat Edaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke SMA dan SMK. b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh satuan pendidikan di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan. c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat provinsi kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. d. Melakukan pencatatan aset hasil Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 SMA dan/atau SMK Negeri di tingkat provinsi. 3. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan (proposal Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 yang


10


diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan yang ditujukan ke Direktorat Kesenian, (contoh lampiran 2); b. Menyediakan

lahan

atau

ruangan

untuk

pembangunan

Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017; c. Menandatangani dan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pengajuan dan Pencairan

Dana

(Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Melaksanakan

Pekerjaan, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F), Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, foto kopi rekening Bank atas nama sekolah dan foto kopi NPWP sekolah ke Direktorat Kesenian; d. Segera menyampaikan informasi ke Direktorat Kesenian apabila dana sudah/belum masuk ke rekening sekolah; e. Membuat laporan lampiran dana yang disampaikan ke Direktorat Kesenian; f. Membentuk Tim Pengelola Keuangan (terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran) untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017; g. Membuat

laporan

pertanggungjawaban

pemanfaatan

Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Direktorat Kesenian, tembusan ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan; h. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada PPK; i.

Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (SMA dan/atau SMK Negeri), maka tembusan berita acara serah terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah;


11


j.

Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh yayasan (SMA dan/atau SMK Swasta), maka berita acara serah terima disampaikan kepada Yayasan untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Yayasan; dan

k. Melakukan pencatatan ke buku inventaris dan memberikan label/identitas yang tidak mudah terhapus pada barang yang dibeli sebagai inventaris sekolah. Contoh Label: BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.


12


BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI

A. Penyampaian Informasi Fasilitasi Direktur Kesenian menyampaikan informasi kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima Fasilitasi Pengusulan SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.

SMA dan/atau SMK mengajukan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dan disampaikan kepada Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan (lampiran 1);

2.

Kebutuhan gedung dan sarana Laboratorium Seni Budaya serta perkiraan harga dan gambar kerja (proposal permohonan fasilitasi dilampiri dengan estimasi rincian biaya pembelian sarana Laboratorium Seni Budaya) (lampiran 3);

3.

Membuka rekening atas nama sekolah pada bank penyalur yang telah bekerjasama dengan Direktorat Kesenian; dan

4.

Melampirkan foto kopi NPWP sekolah.

C. Verifikasi dan Seleksi Proposal Pelaksanaan verifikasi dan seleksi proposal SMA atau SMK calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


13


D. Penetapan Penerima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan SMA dan/atau SMK Calon Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 berdasarkan usulan dari tim verifikasi yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop Direktur Kesenian menyampaikan informasi penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan sekolah penerima fasilitasi. Sekolah penerima fasilitasi sanggup untuk mengikuti workshop.

F. Penyaluran dan Pencairan Dana Proses penyaluran dan pencairan dana fasilitasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang harus ditandatangani oleh Satuan Pendidikan dikirim oleh Direktorat Kesenian ke Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dokumen tersebut adalah: a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; b. Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F); c. Berita Acara Pembayaran; dan d. Kuitansi Penerima Fasilitasi. 2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang telah ditandangani oleh Satuan pendidikan dikirim ke Direktorat Kesenian dengan dilengkapi: a. Fotocopy Nomor rekening Bank; dan b. Fotocopy NPWP sekolah. 3. Penyaluran Dana Direktur Kesenian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan pengiriman dana fasilitasi langsung ke rekening sekolah penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.


14


4. Pencairan Dana Pencairan dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 secara 2 termin dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap pertama sebesar 70% dari anggaran yang diterima untuk pembangunan awal; b. Tahap kedua diberikan sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. Kepala Sekolah dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening sekolah dan diketahui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan serta menyampaikan laporan pengiriman dana ke Direktorat Kesenian. 5. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan penerima bantuan yang dalam hal ini Kepala Sekolah. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pembukaan 1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah; 2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,00 s.d. Rp. 999.000,00 dibubuhi materai Rp. 3.000,00 sedangkan pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai Rp. 6.000,00; 3) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan nomor bukti; 4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum); 5) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi; 6) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, serta diketahui oleh ketua tim pelaksanaan bantuan; dan


15


7) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan pembetulan serta diparaf. b. Dokumen Pendukung Pembukaan Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran. c. Saldo Pembukaan Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan ditempat lain. Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab sekolah penerima fasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

G. Pelaksanaan Pekerjaan Setelah menerima salinan SK Penetapan sekolah penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, sekolah bersangkutan segera membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB). P2LSB menyusun Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari: Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) dengan prosedur sebagai berikut: 1)

Kelengkapan teknis, terdiri dari (a) gambar kerja, mengikuti disain proto tipe yang telah disediakan dalam buku spesifikasi teknis, (b) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (c) rencana anggaran biaya, (d) jadwal pelaksanaan, dan (e) dokumen penyesuaian/perubahan rencana pelaksanaan (jika terdapat penyesuaian/perubahan rencana);

2)

Kelengkapan pencairan dana bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian pemberian bantuan, (b) pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, (c) foto kopi rekening rutin sekolah yang masih aktif pada bank pemerintah yang bisa kliring dengan Bank Indonesia (BI).


16


Semua berkas (butir 1 s.d. 2) tersebut di atas disampaikan ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan (apabila sekolah penerima ada di provinsi) setempat untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran dokumen, selanjutnya

diteruskan

ke

Direktorat

Kesenian,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan pencairan dananya. Sambil menunggu cairnya dana bantuan, P2LSB segera melakukan persiapkan pelaksanaan pembangunan, antara lain: 1)

Mempelajari

buku

panduan

pelaksanaan

dan

teknis

program

pembangunan Laboratorium Seni Budaya secara lebih seksama dan menyiapkan

format-format

administrasi,

keuangan

dan

teknis

pelaksanaan serta pelaporan; 2)

Membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) dengan susunan panitia sebagai berikut: Jabatan

Unit Kerja / Unsur

Penanggung Jawab Ketua (memerintahkan pembayaran) Pengawas (penguji tagihan) Bendahara (pelaksana pembayaran) Administrasi keuangan/anggota Penanggungjawab teknis/anggota

3)

Keterangan

Kepala Sekolah Guru tetap

disepakati dalam rapat

Wakil wali murid


Bendahara rutin/guru tetap


Wakil wali murid


Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat

disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,

Membuat papan informasi pembangunan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm;

b)

Papan

Informasi

pembangunan,

dipasang/ditempatkan

mudah

dilihat

oleh

di

sekitar

masyarakat

dan

lokasi tidak

terkena/tertimpa air hujan; dan c)

Papan Informasi memuat hal-hal sebagai berikut: (1)

Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah;


17


(2)

Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana;

(3)

Informasi tentang progres pembangunan;

(4)

Bagan organisasi P2LSB dilengkapi dengan nama-nama anggotanya; dan

(5) 4)

Gambar kerja rencana pembangunan dan rencana biayanya.

Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas tukang dan pekerja. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus disediakan oleh sekolah sebagai bagian dari dana pendamping dari pihak sekolah. Pelaksanaan pembangunan harus segera dimulai setelah dana bantuan pembangunan laboratorium seni budaya dari pemerintah pusat diterima oleh sekolah.

5)

Persyaratan

menjadi

Panitia

Pembangunan

Laboratorium

Seni

Budaya: a.

Penanggung Jawab, adalah Kepala Sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;

b.

Ketua Bertugas untuk memerintahkan pembayaran pembangunan dan pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Ketua adalah guru tetap sekolah penerima bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Guru tetap tersebut bukan Kepala Sekolah;

c.

Pengawas Bertugas

sebagai

penguji

tagihan

pembangunan

dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Pengawas adalah wakil wali murid yang memenuhi Kriteria: i. Jujur dan dapat dipercaya; ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;


18


iii. Mempunyai

pengalaman/keterampilan/kemampuan

dalam

bidang kesektretariatan; dan iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah. d.

Bendahara Bertugas

melakukan

pembayaran

pembangunan

dan

pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya. Bendahara adalah bendaharawan rutin sekolah yang berfungsi sebagai pemegang kas dan juru bayar P2LSB; e.

Administrasi

Keuangan,

sebagai

pengelola

administrasi

keuangan merangkap anggota P2LSB yang bertugas mencatat semua pengeluaran/penggunaan dan P2LSB dalam Buku Kas Umum, adalah wakil wali murid yang memenuhi kriteria: i. Jujur dan dapat dipercaya; ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD; iii. Mempunyai pengalaman keterampilan/kemampuan dalam bidang administrasi keuangan; dan iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (P2LSB). f.

Penanggungjawab P2LSB

Teknis

rehabilitasi

yang bertanggungjawab

merangkap

anggota

dalam implementasi teknis

rehabilitasi, adalah wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat dan memenuhi kriteria : i. Jujur dan dapat dipercaya; ii. Anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan P2LSB;


19


iii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD; iv. Diutamakan berlatarbelakang pendidikan teknik Jurusan Bangunan/Sipil

dan

berpengalaman

dalam

bidang

pembangunan gedung; dan v. Tidak

sedang

bekerja

sebagai

kontraktor/pemborong

bangunan aktif.

H. Pelaksanaan Pembangunan Langkah-langkah

yang

perlu

dilakukan

oleh

Panitia

Pembangunan

Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) pada saat pelaksanaan pembangunan antara lain: 1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan jadual kerja yang telah dibuat; 2. Melaksanakan pembangunan dan pembelanjaan peralatan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang mengacu pada spesifikasi teknis; 3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan di Buku Kas Umum (BKU) pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program; 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan yang lain untuk diarsipkan); 5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya sesuai dengan format-format yang tersedia dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis kepada Dinas


20


Provinsi yang membidangi urusan pendidikan, dan Direktorat Kesenian antara lain: 1) Realisasi kemajuan pekerjaan; 2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya; 3) Evaluasi penyebab penyimpangan; dan 4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. 6. P2LSBF wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan pembangunan, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal: 1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%); 2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik 25%, 50%, dan 75%. Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai dikerjakan (100%).

Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB) di Satuan Pendidikan, dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan/pemborong.

Berkenaan dengan kondisi geografis maupun arsitektur/budaya lokal, maka penyesuaian rancangan prototipe laboratorium seni budaya diperbolehkan dengan cara : 1. Fungsi dan ukuran tetap sesuai/mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pembakuan Bangunan dan Perabot SMA dan atau SMK Direktorat Pembinaan SMA / SMK, Kemdikbud Tahun 2004; 2. Membuat Berita Acara Perubahan dilengkapi dengan sketsa rancangan teknis, perubahan tersebut dibuat jelas dan dengan rencana biayanya, yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya (P2LSB); 3. Dokumentasi tentang perubahan/penyesuaian tersebut di atas harus diselenggarakan dengan seksama dan dilaporkan secara lengkap dalam laporan pertanggungjawaban P2LSB.


21


Berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya, beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi sekolah penerima fasilitasi: 1. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilaksanakan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggungjawab administrasi, fisik, keuangan

dan

wajib

menjamin

kebersihan

kegiatan

serta

tertib

administrasi; 3. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh satuan pendidikan secara swakelola; 4. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 harus dapat diselesaikan paling lama 120 (Seratus dua puluh hari) kalender, sejak dana fasilitasi masuk ke rekening sekolah; 5. Dana fasilitasi harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan fasilitasi, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

I. Monitoring Monitoring pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017 dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan. Proses monitoring dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan pekerjaan yang diukur melalui usulan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Kesenian dengan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan (efektivitas, efisiensi waktu dan dana)

J. Sanksi Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh satuan pendidikan penerima dana fasilitasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


22


BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kesenian, Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan untuk membandingkan target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Komponennya antara lain: 1. Penggunaan dana; 2. Konstruksi bangunan (jika membangun dan renovasi ruang); 3. Jenis dan spesifikasi sarana laboratorium seni budaya, dan 4. Pemanfaatan sarana laboratorium seni budaya.

Evaluasi dilakukan guna mengetahui pemanfaatan sarana tersebut terhadap

peningkatan

mutu

siswa

peserta

didik

dalam

olah

rasa/berkesenian dan apresiasi terhadap film serta kebudayaan pada umumnya.

B. Laporan Pertanggungjawaban Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, Kepala Sekolah diwajibkan segera melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Kesenian, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan. 1. Jenis Laporan a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan guna pencairan pembayaran Tahap II (lampiran 8) dikirim segera ke Direktur Kesenian, u.p Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 50% disertai dengan foto-foto kemajuan penyelesaian pekerjaan; b. Laporan akhir Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 selesai dilaksanakan dibuat rangkap 3 eksemplar. 1 (satu) eksemplar disimpan oleh Satuan Pendidikan


23


sebagai pertanggungjawaban kegiatan, 1 (satu) eksemplar dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) dikirim ke Direktorat Kesenian. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan ke Direktur Kesenian dan PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi: a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat: (a)

Jumlah dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana;

(b)

Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan

(c)

Pernyataan

bahwa

bukti-bukti

pengeluaran

telah

disimpan; dan b) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungawaban bantuan. c. Penyampaian Laporan Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 (Lampiran 13) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima empat belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan, kepada: Direktur Kesenian u.p.

Pejabat

Pembuat

Komitmen

Kegiatan

Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Direktorat

Kesenian,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telephon/fax (021) 5725515/ 5725534


24


BAB V PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis ini sebagai acuan kegiatan pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Dengan demikian semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan di bidang seni budaya di Satuan Pendidikan. Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Satuan Pendidikan penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dan masyarakat pada umumnya.


25


LAMPIRAN


26


Lampiran 1 : Surat Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 KOP SEKOLAH Nomor

:

Jakarta,

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya di Satuan

2017

Pendidikan Tahun 2017

Yang terhormat Direktur Kesenian Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi ke Kepala Sekolah perihal program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi

Kepala Sekolah Cap ttd

(............................)

(Nama Lengkap)

NIP.

NIP.


27


Lampiran 2 : Proposal Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 KOP SEKOLAH

PROPOSAL 1. Nama Sekolah

:

…..………………………………………………………………... 2. Alamat Sekolah a. Jalan

: :

……………………………………………………………………. b. Kelurahan/Desa

:

……………………………………………………………………. c. Kecamatan

:

…………………………………………………………………….. d. Kabupaten/Kota

:

……………………………………………………………………. e. Provinsi

:

……………………………………………………………………. f. Kode Pos

:

…………………………………………………………………..... g. No. Telephon/HP

:

…………………………………………(yang

dapat

dihubungi) h. Fax

:

……………………………………………………………………. i. E-mail

:

……………………………………………………………………. 3. Jenis usulan Kegiatan

:

Fasilitasi

Laboratorium

Seni

Budaya

di

Satuan

Pendidikan Tahun 2017 4. Kondisi Laboratorium Seni Budaya di sekolah yang dimiliki saat ini : …………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………… 5. Justifikasi/alasan dalam permintaan Laboratorium Seni Budaya:


28


…………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………… 6.

Manfaat yang diharapkan terhadap pengadaan Laboratorium Seni Budaya di sekolah : …………………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………………

7. Biaya Pelaksanaan a. Biaya Bangunan Gedung .…..: Rp. …………...... b. Biaya Desain Interior

...... : Rp. ………………

c. Biaya Peralatan Multimedia....: Rp. ……………… d. Biaya Manajemen (maksimal 4%) ...…: Rp. …………….. + Jumlah

…… : Rp. 750.000.000,- …………………………

(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Rencana jadwal pelaksanaan (maksimum 120 hari kalender) 9. Data profil sekolah terlampir.

Mengetahui Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan

Kepala Sekolah

Cap ttd

(............................) NIP.


(Nama Lengkap) NIP.

29


Lampiran 3 : Nama dan Spesifikasi Laboratorium Seni Budaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA

NO

NAMA

SPESIFIKASI

VOLUME

SATUAN

BARANG

HARGA

JUMLAH

SATUAN

JUMLAH BIAYA

Rp.750.000.000

……., …… 2017

Mengetahui Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan,

Kepala Sekolah,

Cap ttd

(............................)

(Nama Lengkap)

NIP.

NIP.


30


Lampiran 4 : Profil Satuan Pendidikan KOP SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH 1. Nama Sekolah

: …..…………………………………………………………

2. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 3. Alamat Sekolah

: ........................................................

:

a. Jalan

: …………………………………….................................

b. Kelurahan/Desa

: ……………………………………………………………

c. Kecamatan

: ..........................................................................................

d. Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………………

e. Provinsi

: …………………………………………………………………

f. Kode Pos

: …………………………………………………………………

g.Telephon

: …………………………………………………………………

h. Fax

: …………………………………………………………………

i. E-mail

: …………………………………………………………………

3. Satuan operasional

: …………………………………………………………………

4. Status Sekolah

: …………………………………………………………………

5. Tegangan/Daya Listrik : ………………………………………………………………… 6. Nama Bank

: …………………………………………………………………

No. Rekening

: …………………………………………………………………

Atas Nama

: …………………………………………………………………

No. NPWP

: …………………………………………………………………

7. Luas Lahan

: ……….. M2


31


8. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Jumlah Siswa

Kelas 2013/2014

2014/2015

Keterangan 2015/2016

Jumlah

9. Tenaga Pendidik : a. Guru tetap (PNS)

: …………..orang (………… S1) (………… <S1)

b. guru tidak tetap (Honor)

: …………..orang (………… S1) (………… <S1)

c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : ………. Orang d. Staf Tata Usaha

: ………. Orang

Jumlah keseluruhan : ………. Orang 10. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah (terlampir) ……., …… 2017 Kepala Sekolah Cap ttd

........................ (nama lengkap) NIP. ................


32


Lampiran 5 : Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan KOP SEKOLAH

Rekening Bank atas nama Sekolah (1) Nama Bank

: ………………………………………..

(2) Cabang

: ………………………………………..

(3) Unit

: ………………………………………..

(4) Nomor Rekening

: ………………………………………..

(5) Atas Nama

: ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi buku rekening dan pernyataan rekening masih aktif dari bank) (rekening wajib atas nama sekolah dan bukan rekening untuk transaksi dana BOS)

NPWP atas nama Sekolah (1) Nama Sekolah

: ………………………………………..

(2) Alamat

: ………………………………………..

(3) Nomor NPWP

: ………………………………………..

(4) Atas Nama

: ………………………………………..

(dilampirkan foto kopi NPWP)


33


Lampiran 6 : Dokumentasi/Foto satuan Pendidikan

KOP SEKOLAH

Dokumentasi/Foto Sekolah terdiri dari : 1. Foto Sekolah, tampak halaman depan 2. Foto papan nama sekolah 3. Foto papan alur komando sekolah 4. Foto satuan belajar di kelas 5. Foto Laboratorium Seni Budaya yang dimiliki saat ini (apabila ada)


34


Lampiran 7 : Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Melaksanakan

Pekerjaan

Kepala

Satuan

Pendidikan KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: …………………………………

NIP

: …………………………………

Jabatan

: Kepala ……………………….

Alamat

: …………………………………

Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah tersebut diatas menyatakan : 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dan bertanggungjawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis aspek teknis yang ditetapkan Direktorat Kesenian; 2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD; 3. Sanggup mengembalikan dana yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya Tahun 2017; 4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Direktorat Kesenian, dan Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan. Apabila

tidak

mengirim

laporan

pertanggungjawaban,

sekolah

wajib

mengembalikan/setor ke Kas Negara semua dana yang diterima.

Demikan surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab . ……., …… 2017 Kepala Sekolah Cap, ttd di atas materai Rp. 6000,(nama lengkap/NIP)


35


Lampiran 8 : Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017

Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 Nomor : ………………………

Pada hari ini_____________ tanggal ______ bulan ________ tahun 2017, Yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Alamat

: Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: ___________________________

NIP

: ___________________________

Jabatan

: Kepala

Sekolah

___________________________ Alamat

: ___________________________

Dalam

hal

ini

bertindak

untuk

dan

atas

nama

sekolah

_______________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidkan Tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

36


Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi 1). Permohonan fasilitasi (proposal) yang diajukan oleh sekolah, diketahui Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan dan diterima oleh Direktorat Kesenian; 2). Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor : ________________

tanggal ____________ tentang Penetapan

Penerimaan Fasilitasi Laboratorium Seni di Satuan Pendidikan tahun 2017. 3). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017, Tanggal

7

Desember

2016,

Direktorat

Kesenian,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 Jenis Pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Pasal 3 Nilai Bantuan Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.

………………………………..atau

terbilang

………………………………….............………………………………………………… Pasal 4 Penyaluran Dana Penyaluran dana fasilitasi ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama Sekolah _______________ nomor : ______________ Bank _______________ Cabang _______________

Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan


37


1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, dan aspek teknis. 2) PIHAK

KEDUA

bertanggungjawab

sepenuhnya

terhadap

pengelolaan

keuangan, administrasi, teknis dan tindaklanjut dari bantuan tersebut. 3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatakan Fasilitas Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan kualitas yang baik. 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening sekolah. Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain 1) PIHAK KEDUA bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan. Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan 1). PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan evaluasi baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. 2). Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau instansi yang terkait. Pasal 8 Pelaporan PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan (100%).


38


Pasal 9 Saksi 1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dikarenakan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 berdasarkan hasil Evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh

PIHAK

PERTAMA dan atau instansi terkait. 2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK PERTAMA diterima. Pasal 10 Lain-lain 1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian Pemberian Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. 2) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) ini dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama, dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah), lembar lainnya tanpa materai memiliki kekuatan hukum yang sama. 3) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 ini ditandatangani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan

PIHAK KEDUA Kepala Sekolah

Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017, (Materai Rp. 6.000,-)

................ NIP. PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017

............................. NIP. 39


Lampiran 9 : Berita Acara Pembayaran

KOP DIREKTORAT JENDERAL

BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor

: …………………….

Tanggal : ……………………. Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan ………….. tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama

: …………………………………………...

Jabatan : …………………………………………... Aamat

: …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: …………………………………………...

Jabatan : Kepala …………………………………. NIP

: …………………………………………...

Alamat

: …………………………………………...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas atau Sederajat ………………………………, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan (SMA dan Sederajat) Tahun 2017 dari pihak KEDUA sebesar Rp. …………… (……………………………) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 Nomor : …………………. Tanggal ……………. 2017, yang bersumber pada DIPA


40


Direktorat Kesenian Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2017 tanggal 07 Desember 2016 MAK 5183.009.101. D. 526311.

PIHAK PERTAMA setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ........................

Nomor Rekening

........................... dan Nomor NPWP ..............................

Demikian

Berita

Acara

Pembayaran

ini

dibuat

dengan

sebenarnya

dan

ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA (Materai Rp. 6000,-)

................ NIP.

............................. NIP.


41


Lampiran 10 : Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT KESENIAN

Beban MAK : …………………... Bukti Kas No. : …………………… Tahun Anggaran : ……………………

KUITANSI Sudah terima dari Banyaknya uang Terbilang Untukpembayaran

: : : :

Bendahara Pengeluaran Direktorat Kesenian Rp..............................................,……………………………………………………………………………………………………………… Dana Bantuan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 Nomor: …………………………………….………… Tanggal,……………………………… 2017

, 2017 Mengetahui/menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima, (Materai, Rp. 6000,-)

Kuat Prihatin, S.Sos., MM NIP. 19690504 198901 1 001

Drs. Sugeng Riadi SE NIP. 196104061988031001 197003141993092001

___________________ NIP.

Listyarini Prabaningrum, NIP.


42


Lampiran 11 : Daftar Inventaris Barang

KOP SEKOLAH

DAFTAR INVENTARIS BARANG KEKAYAAN NEGARA YANG PENGADAANNYA BERSUMBER DARI FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2017 DIREKTORAT KESENIAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Volume NO.

Nama Barang

Jumlah

Satuan

Keterangan/Ukuran

Barang-barang tesebut selanjutnya adalah menjadi milik Sekolah atau Pemerintah Provinsi .................................., untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.


43


Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

................., ...........2017 Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan

Kepala Sekolah

Cap ttd

(....................................)

(Nama Lengkap)

NIP.

NIP.


44


Lampiran 12 : Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 KOP SEKOLAH

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR .............................

Pada hari ini ................. tanggal ................ bulan .................. tahun ............, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ....................................................................................................

Jabatan

: Kepala .......................................................................................

Alamat

: ....................................................................................................

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ......................... dan Perjanjian Kerja Sama nomor ............................. mendapatkan bantuan ......................... berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan nilai bantuan sebesar ................ ( ........ ). 1. Sampai dengan tanggal .................., kemajuan penyelesaian pekerjaan ........................... sebesar .................. %. 2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. . .. . .. ... ... ... ... , .......................... Kepala .............. ..............

Materai Rp6.000,........................................................ NIP. ...................................................


45


Lampiran 13 : Format Berita Acara Serah Terima (BAST) KOP SEKOLAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA Nomor : ..................... Pada hari ini ............

tanggal ................... bulan ................... tahun ...................

yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama

: ....................................................................................................

Jabatan

:Kepala Sekolah ..........................................................................

Alamat

: ..............................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2.

Nama

: ....................................................................................................

NIP

: ....................................................................................................

Jabatan

: PPK Satker. ................................................................................

Alamat

: ....................................................................................................

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ................... sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ................... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...................... 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : ........................ ( .......) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................ ( .......) c. Jumlah total sisa dana : ........................ ( .......) 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 sebesar ..................... ( .......) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


46


4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Bantuan

Pemerintah Fasilitasi

Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan nilai ........................ 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ........................ sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

[ materai ]

[ materai ]

Nama: ................................... NIP ...................................

Nama: ................................ NIP ...................................

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.


47


Lampiran 14 : Formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang sama


48


Lampiran 15 : Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian ke Kas Negara apabila pengembalian di tahun anggaran yang berbeda


49


Lampiran 16: Format Pakta Integritas KOP SEKOLAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya di Satuan Pendidikan Tahun 2017 dengan ini menyatakan bahwa kami: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

........................................2017

Kepala Sekolah......... [ materai ]

Nama: ................................... NIP ...................................


50

MILIK NEGARA TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Recommend Documents