METODE PENELITIAN HUKUM

METODE PENELITIAN HUKUM

Dosen : 1. Prof. Dr. R . Otje Salaman ,S. ,S.H. 2. Dewi Kania SH. MH. 3. Dadang Epi SH. MH. PENGERTIAN •

Ilmu adalah penegetahuan yang bersifat sistematis, rasional, empiris, metodis.

•

Pengetahuan adalah konsep yang ditangkap oleh panca indra

•

Metode adalah cara mengenai penelitian, dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja.

•

Metodologi adalah cara mengenai penelitian menggunakan lebih dari satu pendekatan.

•

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto).

•

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk

kemudian

mengusahakan

suatu

pemecahan

masalah-masalah

yang

ditimbulkan oleh fakta tersebut. •

Gejala-gejala disini merupakan sistem ajaran tentang kenyataan.

•

Penelitian dapat bersifat : -

Exploratoris yaitu penelitian terhadap suatu yang baru menurut data-data baru (relative baru/etis)

•

Explanatoris penelitian yang bersifat menerusakan penelitian (Exploratoris)

Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (= perilaku atau sikap tindak), artinya bahwa sistem hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan maupun realitas.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2004-2005 Campus in Compact – Metode Penelitian Hukum

1

METODE PENELITIAN HUKUM (MPH) •

Berbicara tentang MPH maka pembicaraan kita tertuju pada masalah-masalah hukum, dimana masalah-masalah hukum ini berkaitan dengan berjalannya hukum (efektivitas hukum)

•

Adapun yang menjadi unsur-unsur yang menjadai efektivitas hukum itu adalah meliputi : 1. Kesadaran hukum 2. Aparat hukum 3. Hukum itu sendiri (aspek yuridis, sosiologis dan filosofis) 4. Fasilitas hukum 5. Budaya hukum (kelima unsur ini adalah teori dari Soejono Soekanto, dimana ia menggambarkannya dalam praktek yaitu berkenaan dengam kesadaran berlalu lintas)

•

Budaya hukum menggambarkan tingkat kesadaran hukum yang sudah tinggi tingkatnya.

•

Berkaitan dengan budaya hukum maka Rush Benedict memberikan 2 ciri yang menjadikan kategori budaya hukum, yaitu : 1. Malu untuk melanggar hukum. 2. Adanya rasa bersalah apabila melanggar hukum.

•

Dalam MPH terdapat 2 jens pendekatan, yaitu : 1. yuridis normative 2. yuridis empiris (metodologi)

•

MPH menegakan aliran positivism (yang yuridisnya/das sollen) sedangkan yang lainnya diakomodir oleh das sein.

•

MPH adalah suatu cara penyelidikan yang dilakukan didalam dunia hukum yaitu meneliti masalah-masalah yang didasarkan pada pendekatan yuridis normativ dan yuridis empiris.

•

Syarat-syarat MPH: Bersifat dekriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data, baik data primer maupun sekunder (data primer dialamatkan kepada pendekataan yuridis empiris, data empiris dialamatkan kepada pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan dengan kualitatif yuridis).


2

•

Selanjutnya bahwa masih berkenaan dengan MPH kaitannya dengan tugas akhir maka perlu diketahui juga hal-hal berkenaan dengan sistematikanya.

•

Penelitian dilakukan dengan 2 tahap, yaitu : 1. Studi kepustakaan Bisa yuridis empiris, bisa juga yuridis normatif, baik data primer maupun data sekunder. 2. Studi lapangan -

Yuridis Normatif, untuk melengkapi apa yang dilakukan dalam studi kepustakaan., misal mencari Surat Keputusan Direktur suatu perusahaan yang tak ada dalam perpustakaan (tetap menjadi bahan hukum primer).

-

Yuridis empiris, dengan quesioner tertutup dengan mencari sampel-sampel yang memadai sesuai ukuran yag telah ditentukan dalam mewakili suatu daerah (sampling).

Yuridis Normatif •

Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

•

Penelitian Yuridis Normatif mencakup : 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum 2. Penelitian terhadap sistematika hukum 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal 4. Perbandingan hukum 5. Sejarah hukum

•

Diukur secara kualitatif, denagan rumusan yang bersifat parametrik, data sekunder (dalam bentuk angka-angka murni), caranya dengan Quisioner terbuka (disertakan pemahaman respondent)

•

Dalam kualitatif alatnya adalah interview, adapun kualitatif yang diterima dalam penelitian hukum adalah yang kualitatif yuridisnya.

•

Perbedaan antara quesioner terbuka dan tertutup adalah bahwa interview lebih mendalam, ditujukan kepada orang pilihan.

•

Hipotesis didalam yuridis normatif hanya sebagai pedoman; uraian terhadap kesimpulan sementara.


3

•

Biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup data primer, sekunder dan tersier.

•

Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi kerangka konsepsionil mutlak diperlukan.

•

Aplikasi dikaitkan dengan Tugas akhir adalah kepada rencana penelitian yang nantinya penting dalam menentukan judul apakah itu Legal Memorandum, Studi Kasus ataukah Skripsi.

Yuridis Empiris •

Diukur secara kuantitatf, non parametrik/rumus-rumus statistik (bentukya tabeltabel), data primer (pada awalnya adalah data sekunder dan untuk selanjutnya dengan data primer langsung dilapangan), caranya dengan questioner tertutup (tidak dikehendaki pendapat sendiri).

•

Kuantitatif ukurannya dengan non parametrik karena sifatnya hanya membantu (anvolen) ilmu hukum (untuk mempertajam tinjauan yuridis normatif).

•

Berkaitan dengan metodologis, dalam hukum yang sifatnya parametrik maka hanya digunakan sebagai pendukung (hanya melengkapi yang normatif).

•

Yuridis empiris hanya membicarakan tentang kesadaran hukum.

•

Kesadaran hukum adalah keserasian antara hukum yang berlaku dengan hukum yang dicita-citakan, yaitu dilihat dari : 1. Pengetahuan masyarakat 2. Paham mengenai hukum 3. Sikap mengenai hukum 4. Pola tingkah laku terhadap hukum

•

Digunakan hipotesa sebagai pedoman yang statusnya sama dengan kesimpulan sementara dengan maksud supaya tidak menyimpang dari pokok bahasan.

•

Yuridis empiris sebaiknya hanya untuk skripsi, selanjutnya pakai teori Hans Kelsen dengan teori murninya (dan non yuridis) : -

Non yuridis (das sein); filsafat (misal : keadilan), sosiologis (misal : living law), etis (misal : noma), ekonomis (misal : pasal 33), politis (misal ; partai).

-

Yuridis (das sollenn) Das sein di sollen-kan (misal: dicari pasal dalam perudang-undangan)


4

DATA •

Data tediri dari : 1. Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. 2. Data sekunder Yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dsb.

Data primer •

Data primer adalah pendapat sejumlah orang tentang sesuatu, biasanya dilakukan dengan quesioner tertutup dengan menggunakan rumus kuantitatif, non parametrik sebagai penambah.

•

Data primer merupakan pendapat sejumlah orang tentang sesuatu/ informasi langsung dari manusia/ bersifat kuantitatif/ kesadaran hukum/ cenderung pada ilmu sosial.

Data sekunder •

Data sekunder adalah data buatan manusia tentang bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (ensiklopedia/ opini masyarakat yang ada di majalah/ koran), dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis.

•

Kualitatif yuridis, yaitu dimana : 1. peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tak boleh bertentangan. 2. memperbaiki hierarki, dimana perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan yang tinggi. 3. kepastian hukum, dimana Undang-undang diteliti dengan benar, dilaksanakan baik privat (oleh hakim perdata, notaris) maupun publik (oleh polisi, jaksa, hakim).

•

Data sekunder terdiri dari : 1. Bahan hukum primer


5

Adalah Perundang-undangan. 2. Bahan hukum sekunder Adalah doktrin, misal ; dalam penerapannya, yaitu doktrin dikaitkan dengan apa yang diteliti dalam kasus. Misal : doktrin dari Prof. Mochtar yaitu mengenai hukum sebagai sarana pembaharuan, dikaitkan dengan kasus website Mustika Ratu → persaingan tidak sehat/curang → melawan hukum (1365 KUHPdt) → perdata (kerugian/ganti rugi) dan pidana (penggelapan). 3. Bahan hukum tersier Adalah ensiklopedie/ opini masyarakat yang ada di majalah atau koran. ANALISIS •

Analisis yuridis hanya kepada perundang-undangan saja, sedangkan analisis hukum tidak hanya pada perundang-undangan saja, tapi juga terhadap kebiasaan, traktat, doktrin dsb.

•

Menurut Prof. Mochtar bahwa arti dan makna lebih sepit daripada hukum.

•

Definisi hukum menurut Prof. Mochtar; 1. mewujudkan kaidah (Undang-undang) 2. mewujudkan hukum (yurisprudensi dalam kekosongan)

•

MPH dihubungkan dengan tugas akhir adalah berkenaan dengan alat analisis.

TUGAS AKHIR Legal Memorandum •

Alat yang digunakan dalam analisanya adalah penafsiran hukum tetapi penafsiran yang normatif (penafsiran tidak untuk yang normatif tapi untuk yang empiris) dan sentuhan filsafat hukumnya adalah positivisme hukum.

•

Sasaran Legal Memorandum adalah konsultasi.

•

Legal Memorandum (memo = catatan), didalamnya : -

Judul : Analisa Yuridis/ Hukum

-

Identifikasi masalah; jabaran dari judul dalam bentuk pertanyaan.

-

Kesimpulan jawaban dari identifikasi, kalau lebih maka masuk dalam saran.


6

Studi Kasus •

Dalam Studi Kasus, maka alat analisanya adalah konstruksi hukum (dikaitkan dengan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dimana pertimbangan Hakim mengandung konsep living law, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis), aliran hukumnya positivisme hukum, dan Sociological Jurisprudence.

•

Contoh konstruksi hukum: Contoh I : -

GHR (pasal 6) → hukum yang berlaku adalah hukum suami.

-

Tetapi dalam HOCI → kalau istrinya beragama Kristen maka terhadapnya (istri) berlaku HOCI.

Contoh II : Diktum UU No. 5 tahun 1960 → bahwa mencabut buku II BW sepanjang mengenai air, bumi beserta isinya, kecuali hipotek. Artinya buku II yang masih berlaku adalah yang tidak menyangkut bumi, air beserta isinya, hipotek dan buku I, III dan IV masih berlaku. •

Sasaran Studi Kasus adalah konsultasi

•

Yang diharapkan dalam Studi Kasus adalah komentar dan saran.

•

Dalam Studi Kasus maka yang dianalisis adalah pertimbangan hakimnya, tidak usah meneliti penuh tapi kerangka pemikirannya saja, misal teori apa.

Skripsi •

Alat yang digunakan dalam analisanya adalah filsafat hukum.

•

Dalam skripsi menggunakan analisis kualitatif yuridis dengan alat analisisnya adalah penafsiran, konstruksi dan juga filsafat.

•

Sasaran Skripsi adalah pembinaan.

•

Kebenaran yang dicapai dalam Skripsi adalah kebenaran yang diasumsikan terhadap hukum.

•

Sistematika Skripsi : I.

Judul

II.

Kerangka teori Berhubungan dengan Bab I. → kerangka pemikiran tetapi tidak disebutkan teorinya (nama teori)


7

III.

Fakta kasus

IV.

Analisa dan pembahasan

V.

Kesimplan dan saran

Filsafat Hukum Sebagai Alat Analisis Dalam Skripsi •

Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat artinya hukum yang berlaku dalam memenui kebutuhan masyarakat, yaitu tertulis dan tidak tertulis.

•

Hukum yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu → menurut Logemann dalam bukunya Gebeids Leer, yang artinya wilayah tertentu dan waktu tertentu.

•

Definisi hukum menurut Prof. Mochtar meliputi : 1. Norma-norma/kaidah-kaidah 2. Lembaga/ institusi 3. Proses 4. Tujuan

•

Aliran positivism : 1. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan 2. Kepastian hukum 3. Hierarkie

•

Kepastian hukum artinya bahwa hukum benar-benar dilaksanakan, baik publik/ privat.

•

Filsafat lingkungan : 1. Filsafat Aristoteles; manusia merupakan bagian dari alam dan majikan bagi alam (teori kontribusi/ dualisme) 2. Filsafat Pancasila (Notonegoro) sila 1 pancasila ( dimungkinkan juga sila yang lainnya karena bagaimanapun sila 1 menjadi nafas/jiwa bagi sila lain)

•

Gustav Radbruch; masalah filsafat hukum itu menyangkut hati nurani artinya hati nurani tersebut ada kaitannya dengan tujuan hukum yaitu : 1. Mengandung nilai keadilan 2. Mengandung nilai kepastian 3. Mengandung nilai manfaat Ketiganya tidak pernah tercapai serempak pada satu masa karena selalu terjadi “ketegangan”.


8

•

Tujuan hukum adalah kebahagiaan yang merupakan konsep ketuhanan.

•

Konsep keseimbangan ketuhanan (menurut Prof. Otje Salman), yaitu meliputi : 1. keseimbangan individu dengan Tuhan (sila I) 2. Keseimbangn alam (sila III) 3. Sesuai dengan kepentingan/kebutuhan (sila V) Keseimbangan tersebut mencakup keseimbangan individu, masyarakat dan penguasa.

•

UU No. 1 tahun 1974 merubah pemikiran masyarakat dari poligami ke monogami karena poligami dipandang tidak efisien.

•

Berbicara yuridis maka asosiasi tertuju pada perundang-undangan.

•

Prof. Mochtar berpendapat bahwa arti yuridis lebih sempit daripada arti hukum. Pemikiran ini berpijak pada pemikiran Austin, yang mana pemikiran Austin ini dipengaruhi oleh pemikiran Jean Bodin tentang teori kedaulatannya, yaitu dimana yang berdaulat adalah legislatif-nya.

•

Dalam HTN yang terkenal dalam kaitannya dengan aliran positvisme adalah George Jellinek dan Mac Iver.

•

Berkaitan dengan positivisme hukum, maka teori yang mendukung adalah Teori Austin → common law/ hukum kebiasaan → asas persendence. Selanjutnya ialah Hans Kelsen berkenaan dengan teori hukum murninya (yang diambil adalah yang non yuridis identik dengan das sein, yaitu diantaranya sosiologis, etis, filsafat, ekonomi, politik).

JUDUL PENELITIAN •

Apabila kita berbicara tentang judul (misal untuk skripsi), maka kita dituntut untuk dapat mencari kasus dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kasus tersebut.

•

Dalam judul terdapat ciri-ciri/ identitas, dimana : -

Dalam Legal Momerandum; analisis hukum/ upaya hukum (ada keberpihakan).

-

Dalam Studi Kasus; terhadap suatu Putusan Mahkamah Agung-nya.

-

Dalam Skripsi; ada tinjauan yuridisnya.

•

Kasus → Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dibatalkan.

•

Judul merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti.


9

•

Dari ketiga tugas akhir tersebut, maka judul dalam ketiga bentuk tugas akhir harus mencerminkan masalah hukumnya/ aspek hukumnya.

•

Judul dan rangkaiannya harus mencerminkan identitas ilmu yang sedang kita pelajari (ilmu hukum).

•

Dalam judul diperlukan dependent variable dan independent variable.

•

Variable merupakan karakteristik atau ciri daripada orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya; usia, pendidikan, kedudukan sosial, kedudukan ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya.

•

Independent variable merupakan sebab yang diduga dari suatu gejala, sedangkan dependent variable merupakan akibat yang diduga dari gejala yang sama.

•

Contoh judul skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Unsur-unsur Tindakan yang Dapat Dipidana Dengan Euthanasia Ditinjau Dari KUHPidana Indonesia”.

•

Dalam kasus euthanasia, dikaitkan dengan hukum positif, kita maka mengenali hal ini belum dapat diterima, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bunuh diri itu sama dengan tindak pidana (di Bali kita kenal upacara Sati, yang pada prinsipnya sama dengan euthanasia).

•

Judul memiliki syarat, yaitu adanya dua variabel yang sifatnya sebab-akibat (bukan umum-khusus).

•

Kita tidak boleh menggunakan dua variabel yang memiliki kekuatan yang sama (misal; satu parametrik, sedangkan satunya lagi non parametrik).

ANALISIS TERHADAP AMANDEMEN UUD 1945 •

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 → non yuridis (das sein) di-sollen-kan (berkenaan dengan pasal-pasal mana yang harus diperbaiki).

•

Berkenaan dengan ini, maka alat analisis yang mungkin paling tepat adalah teori Montesquie tentang pemisahan kekuasaan.

•

Adapun secara umum isi daripada Undang-undang Dasar 1945 tersebut antara lain : -

Amandemen Pertama : 1. Masa Jabatan. 2. Pembentukan Undang-undang. 3. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.


10

4. Kekuasaan Presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 5. Pengangkatan Menteri, dll. -

Amandemen Kedua : 1. Pemerintah Daerah 2. Kewarganegaraan. 3. Hak Asasi Manusia 4. Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. 5. Wilayah Negara 6. Dewan Perwakilan Rakyat, dll

-

Amandemen Ketiga 1. Kedaulatan Negara 2. Majelis Perwakilan Rakyat 3. Syarat-syarat calon Presiden 4. Masa Jabatan 5. Dewan Perwakilan Rakyat 6. Pemilu 7. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 8. Kekuasaan Kehakiman 9. Mahkamah Konstitusi 10. Komisi Yudisial

•

Berkenaan dengan Teori Montesquie bahwa dalam praktek kenegaraa, maka banyak hal yang kita anggap sebagai janggal/ menyimpang dari teori ini, misal dalam hal kekuasaan kehakiman. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa dahulu Departemen Kehakiman berada dibawah eksekutif (mendukung eksekutif), sehingga tidak benar kalau disebut ada pemisahan kekuasaan, karena dengan demikian maka fungsi yudikatif berada dibawah eksekutif. Selanjutnya dalam praktek sebagai reaksi terhadap keadaan ini, maka lahirlah apa yang disebut Hakim karir.

•

Berkaitan dengan konsep negara hukum, maka sistem hukum harus mengatur sistem ekonomi dan sistem politik. Bila terjadi kebalikan dimana sistem poitik dan/ atau sistem ekonomi mengatur sistem hukum, maka yang terjadi adalah tirani.


11

•

Politik tidak sama dengan politik hukum, karena politik hukum lebih kepada kegiatan dalam menerapkan nilai-nilai hukum.

•

Analisis terhadap amandemen kedua Undang-undang Dasar 1945 : -

Berkenaan dengan materi pemerintahan daerah, sebagai contoh Negara Amerika. Disini kita harus memperjelas batasan yang berkenaan dengan bentuk negara dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Dalam arti apakah tetap kesatuan atau federal.

-

Mengenai Hak Asasi Manusia, diperlukan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Apakah Hak Asasi Manusia import (Amerika) ataukah Hak Asasi Manusia lokal (Indonesia).

-

Dalam kasus Hak Asasi Manusia di TimTim, maka perlu kita ketahui sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan ini sehingga tidak pernah selesai, yang salah satunya yakni bahwa penegakan hukum di Timtim masih dibiaskan dengan kepentingan politik. Sehingga apabila kita konsekuen dengan masalah hukum, maka kita harus melihat kasus tersebut dalam kerangka hukum. Yaitu dalam konteks suatu sistem dimana yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah TNI dan secara struktural maka yang bertanggung jawab adalah Panglima TNI (tanggung jawab komando). Sehingga dengan demikian adalah tidak benar adalah apabila dalam proses pengungkapan kasus ini yang dilibatkan hanya aparat dilapangan, prajurit, Pangab, dan Pangdam, padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Panglima tertinggi TNI adalah Presiden.

-

Konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia, adalah terbatas pada kepentingan individu, masyarakat dan negara. Adapun yang menjadi dasar hukum hak individu adalah pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960, dimana hak milik harus memiliki fungsi sosial demi kepentingan masyarakat banyak.

ANALISIS TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 •

Ayat 1 : -

Demokrasi ekonomi wujudnya ekonomi kerakyatan yang lahir dari konsep Pancasila Notonegoro (Teori Keseimbangan).


12

-

Berdasarkan ayat (1), tidak tercapainya keseimbangan dapat berakibat pada terguncangnya hidup dan kehidupan manusia.

-

Mengandung asas kekeluargaan yang merupakan cerminan Pancasila, yakni : Dalam Sila 1 tercermin keseimbangan. Dalam Sila 3 Pancasila mengandung Hukum Adat (religius, magis, cosmis, partis). Dalam Sila 5 Pancasila → proporsional, artinya sesuai dengan kepentingan/ kedudukan.

•

Ayat 2 : -

Penekanan pada BUMN, harus dibedakan antara milik (eigendom) dengan menguasai (bezit).

-

Lain halnya dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat memisahkan antara perusahaan negara dengan perusahaan swasta, dan tidak menswastakan perusahaan-perusahaan negara.

•

Ayat 3 : Dialamatkan ke Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea kedua → aliran utility.

•

Contoh analisis terhadap suatu judul : “Analisis Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Hubungannya Dengan Kebijakan Pemerintah Mengenai Swastanisasi Perusahaan BUMN”. Variabel yang terdapat dalam judul tersebut yaitu : Variabel 1 : “Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945” Negara hanya sebagai bezitter, bukan eigenaar. Variabel 2 : “Kebijakan Pemerintah” Freiss ermessen → negara kesejahteraan Variabel 3 : ”Swastanisasi Perusahaan BUMN” Seharusnya perusahaan negara tidak diswastakan, tetapi dibiarkan swasta dan negara tumbuh bersama-sama (contoh : Amerika Serikat). Perlu diperjelas mengenai pembagian keuntungannya dalam PT (BUMN), dimana memang berbentuk PT yang berorientasi pada keuntungan tetapi tetap dengan prinsip bahwa negara mendapat bagian dari keuntungan yang diperoleh PT tersebut.


13


14

KUTIPAN

Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun dalam majalah (Gorys Keraf, 1984:179)

Jenis Kutipan : 1. kutipan langsung 2. kutipan tidak langsung

“Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli”.


15

Kutipan tidak langsung adalah pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa inti sari atau ikhtisar dari pendapat tersebut.

Perhatikan tanda kutip (“). Pada kutipan langsung, selalu digunakan. Prinsip-prinsip mengutip Jangan mengadakan perubahan

Apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut tidak mengenai substansi, tetapi hanya secara teknik saja, dan terbatas pada berapa tujuan, misalnya bertujuan untuk memberi aksentuasi, contoh, pertentangan, dsb.


16

Kata/kalimat yang diubah tersebut harus diberi keterangan, misalnya dengan: garis bawah, huruf miring, ditebalkan, atau kursif (‘), bahwa perubahan itu secara teknik dibuat oleh penulis/ peneliti sendiri.

Keterangan tersebut harus ditempatkan di dalam tanda kurung segi empat […]. Misalnya; “ … alpa …[huruf miring, Penulis].

Apabila ada kesalahan Penulis/ peneliti tidak diperkenankan untuk mengubah apa yang dikutip. Tulis saja apa adanya!


17

Apabila terdapat kesalahan pada kata/kalimat yang dikutip, dan peneliti ingin menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan oleh pengutip, maka pengutip diperkenankan membuat catatan kaki, atau dijelaskan di dalam tanda kurung segi empat […] dengan kata [sic!] di belakang kata/ kalimat yang salah dan yang akan dijelaskan/ diperbaiki.

[sic!] artinya sesuai dengan naskah aslinya. Misalnya: “… kelapaan² …” atau “… kelapaan [sic!]…” ² kata kelapaan di atas sebenarnya salah cetak. Seharusnya kealpaan.

Menghilangkan bagian kutipan Diperkenankan menghilangkan bagian kutipan (bisa di awal, di tengah, atau di akhir), tetapi tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya baik sebagian atau seluruhnya.


18

Perubahan itu dinyatakan dengan menggunakan tiga titik berspasi [. . . ]. Tidak diperkenankan menggunakan garis penghubung (-) sebagai pengganti titik-titik.

Contoh: Soedikno mengatakan, “ . . . hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja tentang bagaimana seharusnya kita bertindak . . . ”².

Teknik mengutip: a. Pada kutipan langsung Kutipan langsung yang tidak lebih dari empat baris: Kutipan itu diintegrasikan dengan teks; Jaraknya dua spasi;


19

Diapit dengan tanda kutip (“…”); Sesudah kutipan diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas (footnote) [ “…”.²].

Kutipan langsung yang lebih dari empat baris: Dipisahkan dari teks, dengan jarak 2,5 spasi; Jarak antara baris dengan baris kutipan satu spasi;

Diapit dengan tanda kutip (“…”); Sesudah kutipan diberi nomor catatan kaki ( …”.²); Seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan.


20

b. Pada kutipan tidak langsung Perhatikan syarat-syarat sbb.: Kutipan diintegrasikan dengan teks; Jarak antara baris dengan baris dua spasi; Tidak diapit dengan tanda kutip; Tetap diberi nomor kutipan (catatan kaki).

Kutipan pada catatan kaki Ditempatkan dalam spasi rapat, Dimasukkan dalam tanda kutip, Dikutip seperti teks aslinya, Biasanya dilakukan apabila teks yang dikutip sangat panjang.

Kutipan dari ucapan/verbal Sumber: dari kuliah, ceramah, diskusi, seminar, simposium, atau dari interview.


21

Bila perlu dan memungkinkan, sebaiknya dibuat dulu teksnya, kemudian diperlihatkan kepada sumbernya untuk mendapatkan pengesahan. Sumber ini dapat diintegrasikan dengan teks atau dimasukkan dalam catatan kaki.

Sumber-sumber yang dapat dikutip: Teksbooks, Internet, Mass media (cetak dan atau elektronik), Kamus, bibliografi, encyclopedia, Verbal : interview, seminar, diskusi, dll.

Sistem mengutip: 1. Footnote 2. Runningnote 3. Endnote


22

Yang berlaku di Fakultas Hukum Unpad adalah sistem footnote , berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unpad Nomor 1164/J06.6.FH/Kep/PP/2004 tentang Penetapan

Pedoman

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelaksanaan Kurikulum 2003 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Footnote Footnote adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan.

Footnote berfungsi untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran (verbal), fakta-fakta, atau ikhtisar dari yang berhubungan dengan teks karangan.


23

Yang perlu diperhatikan dalam membuat footnote : Setiap

footnote

diberi

nomor

atau simbol (numbering/bullet)

Nomor footnote harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. Jika footnote lebih dari satu baris maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks.

Penulisan footnote sbb: Nama pengarang (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), cetakan (bila dicetak lebih dari satu kali), edisi (bila lebih dari satu kali), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip.


24

Dalam pencantuman nama pengarang: 1. Jika pengarangnya sebanyak sampai dengan tiga (3) orang, maka nama pengarang ditulis seluruhnya;

2. Jika pengarangnya lebih dari tiga (3) orang, maka cukup mencantumkan nama pengarang pertama dan di belakangnya ditulis dalam tanda kurung kata-kata et. al. Artinya dengan orang lain;

3. Untuk kumpulan karangan yang ditulis cukup nama editornya dan dibelakangnya ditulis dalam tanda kurung kata ed (ed);


25

4. Jika bukunya merupakan terjemahan, pengarang aslinya harus dicantumkan pertama kali, kemudian di belakangnya ditulis nama penerjemahnya.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan footnote: Ibid singkatan dari ibidem, artinya pada tempat yang sama.

Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak diselingi oleh sumber atau footnote lain. Penulisan ibid, selalu diikuti dengan penulisan halaman.


26

op. cit. singkatan dari opera citato artinya dalam karangan yang telah disebut. Dipakai untuk menunjuk pada suatu buku (teks), atau sumber yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

Apabila nama pengarang sama, dan buku atau sumber yang dikutip lebih dari satu, sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut. Penulisan op. cit selalu diikuti dengan penulisan halaman.

Loc. cit, singkatan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut. Pada penulisan loc. cit, tidak disertai dengan penulisan halaman.


27

Digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari sumber yang telah disebut, tetapi telah diselingi oleh sumber lain.

DAFTAR PUSTAKA Dicantukan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, Tidak diperkenankan mencantumkan kepustakaan di luar yang di-footnote-kan,

tanpa menggunakan nomor halaman kutipan, Jika satu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris kedua dst ditulis menjorok ke dalam dan ditulis dalam satu spasi,


28

Font yang digunakan harus lebih besar daripada yang digunakan dalam footnotes, Untuk referensi berikutnya setelah referensi pertama ke referensi kedua dst diberi jarak dua spasi.

DAFTAR PUSTAKA Alfabetis (A – z), Tidak menggunakan nomor urut, Tidak menggunakan nama gelar, Untuk nama Indonesia yang tidak diketahui nama familinya, atau marganya, tulis apa adanya.

Untuk nama orang asing dan nama Indonesia yang diketahui marga/familinya, ditulis lebih dulu nama familinya diikuti dengan tanda koma (,) kemudian ditulis nama depan dst.


29

PENULISAN HUKUM

PENULISAN HUKUM merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya tulis ilmiah, berupa paparan tulisan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

TUJUAN AGAR MAHASISWA MAMPU : Melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum (topik) yang dipilih dan ditetapkan,

Mengembangkan kemampuan mahasiswa memperoleh bahan-bahan hukum dan atau informasi tentang masalah hukum serta menumbuhkembangkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah hukum, Menyusun dan menulis suatu karya tulis ilmiah dalam bidang ilmu hukum berdasarkan hasil penelitian.


30

MATERI PENULISAN HUKUM Dikembangkan Dari: Bidang Ilmu Hukum dan Bidang Ilmu Terkait. Bahan-bahan Hukum Informasi Hukum

JENIS PENULISAN HUKUM SKRIPSI LEGAL MEMORANDUM STUDI KASUS

SKRIPSI adalah karya tulis ilmiah berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang ilmu hukum untuk mencari pemecahan masalahnya dengan menggunakan teori-teori, asasasas dan kaidah-kaidah hukum.


31

KERANGKA SKRIPSI BAGIAN AWAL BAGIAN SUBSTANSI BAGIAN AKHIR

SISTEMATIKA SKRIPSI Bagian Awal : a. Halaman Judul b. Halaman Pernyataan c. Halaman Pengesahan d. Halaman Abstrak e. Kata Pengantar f. Halaman Daftar Isi g. Halaman Daftar Lampiran (kalau ada)

Bagian Substansi : BAB I PENDAHULUAN a. b. c. d. e. f. g.

Latar Belakang Masalah Identifikasi Masalah Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian Kerangka Pemikiran Metode Penelitian Sistematika Penulisan


32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB III OBJEK PENELITIAN BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian Akhir : DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

LEGAL MEMORANDUM Penulisan hukum yang khusus disusun dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion), yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (legal advice) dan pemecahan masalah hukum (problem solving) yang dapat dipertanggungjawabkan.


33

mengingat memorandum hukum merupakan tugas akhir mahasiswa, maka diperlukan penajaman teoretik dari masalah yang diteliti. Langkah-langkah: 1. penetapan masalah hukum 2. pemeriksaan dokumen 3. pendapat atau rekomendasi

Sistematika Bagian Awal:

a. b. c. d. e. f. g.

Halaman Judul Halaman Pernyataan Halaman Pengesahan/Persetujuan Halaman Rekomendasi Halaman Ringkasan Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi

Bagian Substansi : BAB I KASUS POSISI & PERMASALAHAN HUKUM A. Kasus Posisi: Para Pihak dan Fakta-fakta B. Permasalahan Hukum (Identifikasi) BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN BAB III TINJAUAN TEORETIK BAB IV PENDAPAT HUKUM BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


34

Bagian Akhir : A. Daftar Pustaka B. Lampiran C. Curriculum Vitae

STUDI KASUS Adalah suatu karya tulis ilmiah untuk menyusun tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht).

Apabila putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan putusan hipotetis. Mengingat studi kasus merupakan tugas akhir mahasiswa, maka diperlukan pula penajaman teoretik dari kasus-kasus yang diteliti.


35

Langkah-langkah: 1. Penetapan Kasus / Putusan 2. Penyusunan Fakta Juridis 3. Penetapan Masalah Hukum 4. Perumusan Intisari Putusan 5. Pertimbangan, Landasan Teori & Hukum 6. Analisis Putusan

Sistematika Bagian Awal: a. b. c. d. e. f. g. h.

Halaman Judul Halaman Pernyataan Halaman Pengesahan/Persetujuan Halaman Rekomendasi Halaman Ringkasan Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi Halaman Daftar Lampiran

Bagian Substansi : BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI A. Latar Belakang Pemilihan Kasus B. Kasus Posisi BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK A. Masalah Hukum B. Tinjauan Teoretik


36

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM A. Ringkasan Putusan B. Pertimbangan Hukum BAB IV ANALISIS KASUS BAB V KESIMPULAN

Bagian Akhir : A. Daftar Pustaka B. Lampiran C. Curriculum Vitae


37

REFERENSI

-

Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, oleh : Prof . Dr. Soerjono Soekanto, SH. Mahkamah Agung dan Sri mamudji, SH. LLM.

-

Pengantar Penelitian Hukum, oleh Prof. Sorjono Soekanto.

-

Dll.


38

METODE PENELITIAN HUKUM

Recommend Documents