MENYONGSONG TAX REFORM 2001: KHUSUS PAJAK PENGHASILAN

116

Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 116 – 126

MENYONGSONG TAX REFORM 2001: KHUSUS PAJAK PENGHASILAN Yenni Mangoting Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi - Universitas Kriten Petra

ABSTRAK Pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara (budgeter) dan berfungsi sebagai pengatur (regulatory). Fungsi pajak yang pertama inilah yang akhirnya menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setingitingginya dari sektor pajak Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu kebijakan dalam bentuk tax reform. Tax reform khusus untuk Pajak Penghasilan, dilakukan dalam bentuk antara lain perluasan subjek dan objek pajak, perubahan lapisan tarif untuk menentukan pajak penghasilan terutang, pemberian keringanan dan fasilitas perpajakan untuk kasus-kasus tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa bahwa tujuan tax reform tahun 2000 adalah untuk mewujudkan direalisasikannya target penerimaan negara sebesar 163.403,2 triliun rupiah dari sektor pajak yang sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditahun 2001. Kata Kunci: reformasi pajak, fungsi anggaran dan fungsi mengatur ABSTRACT In Indonesia, taxes take a significant part in both budgeter and regulatory functions. The first function of taxes at last put them as a primary mechanisms or tools for the government to make the highest income from taxes. In order to achieve that goal Direktorat Jenderal Pajak as a government body make a tax reform policy. Special tax reform for tax income is done through the expansion of subjects and objects of tax, changes in tax rates to determine the tax liability, establisment of tax holiday and tax facility for special cases. Hence, the purpose of tax reform is for goverment to realize the target of cash inflow for more or less 163,403.2 billion from tax sector according to the government budget in 2001. Keywords: tax reform, budgeter function, and regulatory function

Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/

Menyongsong Tax Reform 2001 Khusus Pajak Penghasilan (Yenni Mangoting)

117

1. PENDAHULUAN Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, dana untuk keamanan dan fasilitas di bidang kesehatan. Pertanyaan yang selanjutnya timbul adalah dari mana negara memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran tersebut ? Jika melihat struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2001, ada dua pos penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang sebenarnya lebih tepat disebut bantuan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Disamping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara. Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Secara umum pajak didefenisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan amggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa (Rimsky K. Judisseno, 1997:7). Fungsi budgeter pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi regulatory pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan tentang peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan dibidang ekonomi dan sosial. Dalam RAPBN tahun 2001, penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat direalisasikan sebesar 163.403,2 triliun rupiah atau hampir 165 triliun rupiah dengan perincian dapat dilihat pada tabel 1.


118


TABEL 1.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2001 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Pajak Pajak Penghasilan PPN dan PPnBM PBB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya Jumlah

Jumlah yang Diharapkan Rp Rp Rp Rp

93.073.000.000.000,00 46.853.400.000.000,00 4.388.500.000.000,00 1.150.500.000.000,00

Rp 16.300.000.000.000,00 Rp 1.637.800.000.000,00 Rp 163.403.200.000.000,00

Sumber: http://www.bisnis.com/bisnis/owa/artikel.keyword? Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan dana sekitar 163.403,2 triliun rupiah. Dari struktur penerimaan sektor pajak dapat dilihat bahwa jenis Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diharapkan sebagai sumber pemasukan yang paling besar dibandingkan jenis pajak yang lain. Hal ini kemungkinan disebabkan karena potensi objek pajak yang bisa dikenakan Pajak Penghasilan lebih besar dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak yang lainnya. Untuk mengamankan rencana realisasi yang dikehendaki dalam RAPBN 2001, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengajukan suatu rancangan perubahan beberapa undang-undang perpajakan (tax reform) seperti UndangUndang Perpajakan No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Perpajakan No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta beberapa Undang-Undang Perpajakan lainnya. Undang-undang perpajakan baru ini format isinya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Undang-Undang Perpajakan yang baru ini secara khusus diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana peran wajib pajak dengan keberadaan undang-undang perpajakan ini ? Apakah beban pajak yang harus ditanggung akan semakin berat, dan bagaimana juga dengan peran aparat pajak itu sendiri, yang juga sebagai komponen penentu berhasil tidaknya sektor pajak merealisasikan penerimaan sebesar 163.403,2 triliun rupiah.

2. PEMBAHASAN Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang menempati prioritas utama untuk memberikan pemasukan bagi negara. Oleh karena itu berikut ini diberikan suatu gambaran singkat tentangperubahan-perubahan penting yang telah dilakukan dalam Undang-Undang



119

Perpajakan No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang nantinya berubah menjadi Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Beberapa perubahan tersebut antara lain : 2.1 Mengenai Subjek Pajak (Pasal 2) Subjek pajak mengalami penambahan/perluasan khususnya pada ayat 1 huruf b. Definisi badan yang menjadi subjek pajak diperluas dan tidak terbatas hanya pada perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, tetapi juga definisi badan didalamnya termasuk juga organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Badan-badan pemerintah yang tidak menjadi subjek pajak adalah mereka yang memenuhi syarat berikut ini : a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; c. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 2.2 Mengenai Bukan Subjek Pajak (Pasal 3) Bukan subjek pajak mengalami perubahan secara khusus pada pasal 3 huruf c. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat : a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 2.3 Mengenai Objek Pajak (Pasal 4) Perubahan penting juga terjadi pada pasal 4 yang mengatur tentang masalah objek pajak. Perubahan-perubahan tersebut terjadi terjadi pada : a. Objek Pajak Dividen (Pasal 4 ayat 1, huruf g). Dalam pengertian dividen antara lain adalah pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. b. Keuntungan Karena Pembebasan Utang (Pasal 4 ayat 1, huruf k). Pembebasan utang sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikecualikan dari objek pajak. c. Iuran yang Diterima Perkumpulan (Pasal 4 ayat 1, huruf c). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk dalam pengertian objek pajak. d. Zakat yang Diterima Badan Amil Zakat dan Penerima Zakat yang Berhak (Pasal 4 ayat 3, huruf h, angka 1). Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau


120


lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, tidak termasuk sebagai objek pajak. f. Inter-coporate Dividend (Pasal 4 ayat 3, huruf f). Dividen atau bagian laba yang diterima atau dperoleh PT, Koprasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha Wajib Pajak dalam negeri lainnya dikecualikan sebagai objek pajak, dengan syarat : a. Dividen harus berasal dari cadangan laba yang ditahan b. Bagi PT dan BUMN/BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. g. Bunga Obligasi yang Diterima/Diperoleh Perusahaan Reksadana (Pasal 4 ayat 3, huruf j). Pengecualian sebagai objek pajak atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana dibatasi hanya sampai lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. 2.4 Mengenai Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (Pasal 6) Pasal 6 ayat 1 pada mulanya hanya terdiri dari 7 huruf (a-g) kemudian dalam undang-undang baru terjadi perluasan untuk biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, khususnya biaya yang berhubungan dengan piutang yang tidak dapat ditagih. Secara lengkap perubahan tersebut adalah : piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; d. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 2.5 Mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (Pasal 7) Pasal ini sebenarnya bukan pasal baru, karena pasal ini telah diberlakukan per tanggal 1 Januari tahun 1998 yang lalu. Pasal ini mengatur tentang bagian dari penghasilan yang tidak kena pajak. Secara lengkap pasal ini berbunyi : Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar : a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi; b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan Wajib Pajak kawin; c. Rp 2.880.000,0000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.



121

2.6 Mengenai Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (Pasal 9) Ada perubahan yang cukup mengembirakan pada pasal ini secara khusus untuk kalangan dunia usaha. Tadinya penyediaan makanan dan minuman oleh perusahaan untuk para karyawannya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk dianggap sebagai biaya, tetapi pada undang-undang baru pengurangan itu dimungkinkan. Secara lengkap perubahan dan perluasan tersebut adalah : untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan : a. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; b. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya (pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 2.7 Mengenai Penyusutan (Pasal 11) Perubahan penting dalam pasal ini terjadi antara lain pada ayat 3. Pada undang-undang lama, penyusutan dimulai pada tahun digunakan. Sedangkan pada undang-undang yang baru penyusutan diperkenankan untuk dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Secara lengkap perubahan tersebut berbunyi : Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 2.8 Mengenai Tarif Pajak (Pasal 17) Pasal 17 juga merupakan perubahan yang cukup memberikan angin segar bagi wajib pajak baik badan maupun wajib pajak pribadi. Undang-undang lama menetapkan tiga lapisan tarif yang sama yang digunakan untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang baik untuk Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan. Sedangkan undang-undang baru mengatur perbedaan tarif dan jumlah lapisan untuk kedua jenis Wajib Pajak. Secara lengkap perubahan pada pasal 17 adalah :


122


a. Wajib Pajak pribadi orang dalam negeri adalah sebagai berikut : TABEL 2.

Tarif Pajak Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Tarif Pajak 5% (lima persen) 10% (sepuluh persen) 15% (lima belas persen) 25% (dua puluh lima persen) 35% (tiga puluh lima belas persen)

2.9 Mengenai Wewenang Menteri Keuangan (Pasal 18) Perubahan penting yang terjadi dalam pasal ini adalah dihapusnya ayat 5 yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada wajib pajak dalam negeri yang lain. Sebelumnya tarif rendah dalam pasal 17 Undang-Undang No. 10 tahun 1994 hanya ditetapkan untuk satu Wajib Pajak saja yaitu Wajib Pajak yang menjadi induk. Dengan dihapusnya ayat 5 ini maka, baik induk dan anak perusahaan, keduanya akan dikenakan tarif pajak penghasilan yang sama. 2.10 Mengenai Wajib Pajak yang Bekerja pada Satu Pemberi Kerja (Pasal 21 ayat 6) Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dihapus. Dengan demikian Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sepanjang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2.11 Mengenai Pemberian Fasilitas Perpajakan (pasal 31A) Pasal 31A Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 sifatnya mempertegas bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan untuk wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di Kawasan Timur



123

Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan. Fasilitas yang di atur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan; b. penyusutan dan amortisasi dipercepat; c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan d. pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud salam pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. 2.12 Mengenai Restrukturisai Utang Usaha (Pasal 31B) Pasal 31 B ini sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 1994. Keberadaan atau ditambahkannya pasal 31B dalam undangundang baru ini sebenarnya lebih kepada kondisi dunia usaha yang ada di Indonesia yang terpuruk karena krisis ekonomi dan moneter yang berkelanjutan yang menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor perbankan, investasi, kesempatan kerja, dan makro ekonomi. Hal tersebut terjadi terutama karena banyaknya utang luar negeri dan dalam negeri (dalam valuta asing) yang mengalami kenaikan drastis sebagai akibat depresiasi nilai rupiah secara signifikan terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Tingginya utang yang harus dibayarkan oleh para pelaku dunia usaha, tidak dibarengi dengan kemampuannya untuk membayar utang tersebut kembali. Oleh karena itu di pandang perlu melakukan suatu cara yang dikenal dengan nama tindakan restrukturisasi. Untuk mempercepat masalah restrukturisasi ini Ditjen Pajak memberikan rangsangan dalam bentuk fasilitas perpajakan. Badan usaha-badan usaha yang melakukan restrukturisasi hutang akan dihapuskan utangnya. Sedangkan penghapusan utang itu sendiri merupakan objek pajak. Atas dasar inilah pasal dalam undang-undang ini ditambahkan. Selengkapnya bunyi tambahan pasal dalam undang-undang baru ini adalah sebagai berikut: Wajib pajak yang melakukan restrukturisasi usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas : 1. pembebasan utang. Pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran pajak penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur. 2. pengalihan harta kepada debitur untuk penyelesaian utang. Pembebasan Pajak Penghasilan terutang atas pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan. 3. perubahan utang menjadi penyertaan modal. Pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.


124


2.13 Mengenai Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pasal 21 (pasal 31C) Pasal 31 C sama halnya dengan pasal 31 B, yang juga merupakan pasal tambahan. Latar belakang ditambahkannya pasal ini menurut pendapat penulis, mungkin dengan dikaitkan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dimana bagian yang diberikan untuk pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah ditempat Wajib Pajak itu terdaftar. Secara lengkap pasal tambahan ini berbunyi: Penerimaan negara dari Pajak penghasilan orang pribadi dalam negari dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Demikianlah beberapa pasal-pasal penting yang mengalami perubahan, perluasan maupun penghapusan. Seperti telah dijelaskan, bahwa Pajak Penghasilan memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak yang diharapkan sebesar 163.403,2 triliun rupiah. Hanya saja meskipun jumlah masyarakat Indonesia yang sekitar 200 juta jiwa lebih, namun yang menjadi Wajib Pajak hanya 1,3 juta jiwa. Memang diakui di antara negara-negara ASEANMalaysia, Singapura dan Filipina, bisa dikatakan Indonesia mempunyai tingkat tax ratio yang paling kecil yaitu hanya sekitar 11%, sedangkan Filiphina mempunyai tax ratio sekitar 16%. Sementara untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tax ratio-nya sekitar 22%, Jepang 26%, Inggris 35%, Prancis 35% dan Swedia memiliki tax ratio yang tertinggi yaitu 39%. Tax ratio didifinisikan sebagai perbandingan antara jumlah Wajib Pajak dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu negara. Pajak Penghasilan Perseorangan di Indonesia hanya menyumbang sekitar 20% sedangkan di Amerika untuk jenis pajak yang sama menyumbangkan sekitar 89% dari penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena jumlah rakyat Amerika yang menjadi wajib pajak jumlahnya lebih banyak dan tingkat kemakmuran yang memadai sehingga mampu membayar pajak dalam jumlah relatif besar. Sebenarnya bukan hanya jumlah wajib pajak yang besar dan tingkat kemakmuran yang memadai tetapi juga karena sudah menyatunya budaya pajak dengan kehidupan masyarakat. Memang pemerintah menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah khususnya untuk pembangunan dan pengadaaan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi yang tampak di depan mata adalah tidak begitu memadainya fasilitas umum yang disediakan. Jalan-jalan yang tiap saat harus di perbaiki karena aspal yang digunakan kualitas rendah, rumah sakit-rumah sakit pemerintah yang ada tidak menggambarkan ciri rumah sakit yang seharusnya bersih, kadang jembatan penyeberangan dibangun tidak pada tempatnya sehingga terkesan yang penting ada tanpa memperhatikan sisi efisiensi dan efektivitas, sarana listrik yang untuk beberapa daerah tertentu masih terjadi pemadaman secara bergilir. Beberapa hal yang telah disebutkan di atas bisa menjadi bukti bahwa bentuk pertanggungungjawaban yang dituntut oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitasfasilitas umum sebagai kontra prestasi dari pajak yang dibayarkan belumlah maksimal. Tidak heran jika kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh rakyat



125

Indonesia masih kecil. Bisa jadi hal ini disebabkan karena ‘kekecewaan’ masyarakat akan kontra prestasi tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah untuk kewajiban yang sudah dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk pembayaran pajak yang terutang. Ditjen Pajak harus berusaha menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak. Niat baik dari tax reform ini juga wajib mendapat perhatian dari para Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial, karena pada dasarnya para Wajib Pajak inilah yang sangat menentukan terealisasikannya penerimaan negara dari sektor pajak yang diharapkan sebesar 163.403,2 triliun rupiah. Tentunya bukan hanya Wajib Pajak saja yang memegang peranan penting dalam rangka pencapaian target penerimaan negara ini, akan tetapi pemerintah sendiri dalam hal ini pihak fiskus, juga memegang peranan yang penting. Pihak fiskus diharapkan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pemungut pajak dan cukai. Masalah integritas ini menjadi penting agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan yang nantinya dapat merugikan negara. 3. KESIMPULAN Saat ini sektor pajak menjadi andalan penerimaan bagi negara menggantikan kejayaan sektor migas. Hal ini dibuktikan dengan keberadan pajak dalam pos penerimaan dalam RAPBN yang ditargetkan menyumbangkan sekitar 163.403,2 triliun rupiah. Dalam kaitannya dengan hal ini, pajak disini berperan sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi budgeter. Untuk mendukung terealisasinya penerimaan negara dari sektor pajak seperti yang tertera dalam RAPBN, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melakukan serangkaian tax reform. Secara transparan tax reform ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Perubahan-perubahan penting yang terjadi antara lain adalah perluasan subjek dan objek pajak, syarat hubungan istimewa, tarif untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang, pemberian fasilitas dan keringanan pajak dan adanya alokasi pembagian Pajak Penghasilan ke daerah-daerah yang dulunya tidak pernah ada. Besar harapan yang terkandung Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Harapan peningkatan penerimaan pajak melalui tax reform ini, tentunya akan sangat tergantung dari kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial serta kesiapan aparat pajak itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Rimsky K. Judisseno (1997). Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.


126


Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (1994). Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Ditjen Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2000). Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan. Jakarta : Ditjen Pajak. Redaksi Harian Bisnis Indonesia (2000). “Beban RAPBN 2001 Masih Berat Pemerintah Setengah Hati Tangani Otonomi”. http://www.bisnis.com/bisnis/ owa/artikel.keyword?. diakses 10 Oktober 2000.


MENYONGSONG TAX REFORM 2001: KHUSUS PAJAK PENGHASILAN

Recommend Documents