ISSN 1411 - 0393
MENYONGSONG GLOBALISASI EKONOMI INDONESIA TAHUN 2003 MELALUI PENINGKATAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Sutjipto Ngumar*)
ABSTRAK Perkembangan dan pertumbuhan badan usaha pemerintah, swasta dan koperasi, akan meningkatkan kebutuhan akuntan sebagai penyusun dan pemeriksa Laporan Keuangan, untuk keperluan stakeholder. Hal tersebut menyebabkan berkembangnya profesi akuntan, terutama profesi akuntan publik. Pendidikan Akuntansi Di Indonesia telah dilaksanakan di Indonesia dengan diberlakukannya Undang Undang No.34 Tahun 1954. Dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi ekonomi, pendidikan akuntansi ditingkatkan secara vertikal dan horisontal. Bagi lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi, ada dua pilihan pendidikan. Bagi lulusan (S1) yang memilih jalur akademik tanpa melalui pendidikan profesi dapat menempuh pendidikan akuntansi S2 dan S3. Bagi lulusan S1 yang memilih jalur profesional untuk mendapat sebutan “Akuntan” dapat memilih pendidikan profesi pada PTN dan PTS yang telah memenuhi syarat untuk membuka pendidikan profesional. Kata-kata kunci : Akuntan Publik, Pendidikan Profesi
1. PENDAHULUAN Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 1996 yang cukup tinggi dan berjalan terus, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan sektor business. Peran perilaku ekonomi seperti Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi dalam sektor bisnis semakin meningkat. Perkembangan badan usaha ke arah perusahaan menengah semakin besar (+ 1500 perusahaan), yang disertai dengan banyaknya perusahaan yang go publik, sehingga terjadi peningkatan yang pesat pada kegiatan Pasar Modal Di Indonesia. Akibat dari perkembangan perusahaan dan Pasar Modal, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan *)
Drs. Sutjipto Ngumar, PhD., Ak., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Peningkatan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (Sutjipto Ngumar)
79
untuk keperluan perpajakan, pemegang saham, pemerintah, keperluan kreditur dan calon investor (stakeholder), sehingga timbul kelompok atau lembaga penyusun laporan keuangan untuk keperluan stakeholder tersebut di atas. Agar supaya laporan keuangan yang diterbitkan secara obyektif dapat diterima oleh para pengguna laporan keuangan, diperlukan profesi sebagai penyusun dan pemeriksa laporan keuangan yaitu akuntan intern dan akuntan ekstern. Dengan tersedianya profesi akuntan yang memadai diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara optimal. Kemampuan profesi akuntan sebagai pemberi jasa (service provider) untuk keperluan stakeholder (service user) sangat diharapkan oleh pemerintah, swasta dan assosiasi–assosiasi profesi lainnya. Untuk menghasilkan profesi akuntansi yaitu “akuntan” yang dapat mengantisipasi kebutuhan stakeholder, diperlukan pendidikan akuntansi dan pengalaman praktek yang memadai. Keberadaan faktor-faktor lingkungan akan sangat mempengruhi kualitas hasil pendidikan akuntansi. Baridwan (1997) menyebutkan lima faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas akuntan sebagai berikut : 1. Perkembangan pasar modal yang mendorong peningkatan kualitas akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang go publik. 2. Perkembangan teknologi informasi, yang sangat mempengaruhi pelaksanaan proses akuntansi dan transaksi bisnis. Dalam hal ini profesi akuntansi dituntut mampu merancang sistem informasi on-line processing yang sekarang sudah banyak dipergunakan badan usaha khususnya perbankan. Profesi Akuntansi diharapkan menguasai teknologi informasi seperti penggunaan Activity Based Costing (ABC) yang kini juga banyak dipergunakan perusahaan untuk menetapkan harga pokok produksi . 3. Perkembangan perdagangan internasional, yang pada gilirannya menuntut profesi akuntan mampu mengantisipasi permasalahan perusahaan multinasional, terutama masalah akuntansi antar negara seperti penjabaran laporan keuangan, akuntansi transaksi dalam valuta asing, serta dampak berbagai kondisi ekonomi (inflasi, utang dalam valuta asing, default perusahaan atas kewajibannya) terhadap akuntansi. 4. Perkembangan akuntansi dalam mengantisipasi era globalisasi 2003, menuntut profesi akuntan untuk memahami materi-materi peraturan dan ketentuan baru di bidang akuntansi, seperti timbulnya Standard Akuntansi Keuangan (S.A.K), Standard Profesional Akuntan Publik (S.P.A.P) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 5. Perkembangan peraturan-peraturan dan ketentuan yang baru, menuntut cakrawala pengetahuan yang lebih luas bagi profesi akuntansi untuk mengantisipasinya, seperti peraturan perpajakan, tuntunan transparansi laporan keuangan, terbitnya UndangUndang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar modal dan peraturan deregulasi sektor-sektor industri.
80
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 79 - 87
Perkembangan yang terjadi dari faktor-faktor seperti yang telah disebutkan diatas penting bagi profesi akuntansi, terutama akuntan publik untuk lebih mahir dalam melaksanakan tugas profesinya, terutama tugas audit baik general audit atau special audit (investigasi), sehingga pendapat akuntan publik yang independen betul-betul bermanfaat bagi stakeholder. Dalam pembukaan pasar global tahun 2003 mendatang, perekonomian akan lebih didominasi sektor jasa ketimbang sektor barang. Kartomo (1997) menyebutkan rincian yang dirumuskan oleh World Trade Centre (WTC) sektor jasa terbagi dalam 11 sub sektor, lebih lanjut dalam 150 sub-sub sektor. Jasa accounting dan jasa auditing termasuk dalam business services. Dengan berlakunya jasa-jasa akuntansi secara global berarti lahan profesi akuntansi khususnya Akuntan Publik, akan dapat digarap (dinikmati) pula oleh akuntan asing. Timbul suatu pertanyaan bagaimanakah kita menghadapi melubernya akuntan asing (luar negeri) masuk ke Indonesia Jawabnya adalah Akuntan Indonesia mau tidak mau atau suka tidak suka harus meningkatkan akan profesinya agar sepadan dengan akuntan asing. Agar lulusan pendidikan akuntansi memiliki kemampuan dan profesi yang sama dengan akuntan asing, salah satunya bahwa pendidikan akuntansi harus ditingkatkan baik secara vertikal maupun horizontal.
2. PENDIDIKAN AKUNTAN DI INDONESIA. Dalam revolusi informasi sekarang ini pendidikan akan merupakan faktor yang cukup penting, dalam upaya mencapai produktivitas kerja dan menciptakan nilai tambah suatu aktivitas. Elliot (1997) menyebutkan dalam revolusi pertanian, nilai tambah dipacu oleh kerja otak manusia dan hewan yang mengkonsumsi bahan bakar berupa makanan dan minuman, dalam revolusi industri nilai tambah diperoleh dari kerja mesin yang mengkonsumsi bahan bakar berupa batubara dan solar, tidak demikian halnya dalam revolusi informasi, nilai tambah akan diperoleh dari hasil kerja otak yang mengkonsumsi bahan bakar berupa proses pendidikan. Pendidikan akuntansi sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional yang akan menghasilkan kerja otak (knowledge worker), memerlukan pendidikan sistem informasi dalam porsi yang cukup besar, sehingga lulusan akan mampu menciptakan nilai tambah. Wahyudi (1997) mengatakan bahwa di masa depan peran akuntansi akan semakin vital untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam perekonomian, vital untuk menyelaraskan konflik-konflik kepentingan diantara para stakeholder, vital bagi keputusan produksi, konsumsi, penabungan dan investasi, vital dalam pengelolaan baik bisnis pada umumnya dan aspek bisnis dalam organisasi nirlaba, termasuk universitas itu sendiri, vital bagi good corporate government.
Peningkatan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (Sutjipto Ngumar)
81
Vitalnya peran akuntansi di masa depan dalam pendidikan akuntansi di Indonesia mau tidak mau harus ditindak lanjuti. Pendidikan akuntansi di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.34 tahun 1954 yang mengatur tentang “ Gelar Akuntan “. Menurut undang-undang tersebut untuk dapat memperoleh gelar “ Akuntan “ ada dua cara yang dapat ditempuh : a. Bagi lulusan perguruan tinggi negeri; lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dapat secara langsung memperoleh gelar Akuntan. Tidak otomatis lulusan-lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi memperoleh gelar akuntan; karena dianggap belum memenuhi syarat seperti belum ada dosen tetap akuntansi yang berpangkat Lektor (IV/a) ke atas sehingga belum berhak mengajar, membimbing dan menguji calon sarjana, sehingga diperlukan bimbingan dari Universitas Pembina. Sampai saat ini terdapat 17 perguruan Tinggi Negeri yang lulusannya langsung mendapat gelar akuntan. Dari jumlah yang berhak mendapat gelar Akuntan, untuk memperoleh nomor register Akuntan dari Departemen Keuangan sebanyak 18.900 telah memperolehnya dengan Seri No. Reg. D. b. Bagi lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri di luar 17 PTN dan lulusan F.E. Perguruan Tinggi Swasta (PTS), untuk memperoleh gelar akuntan harus ujian persamaan ijazah Akuntan yang diselenggarakan oleh Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan (PPA) melalui ujian negara akuntansi “UNA”. Kalau disimak lebih lanjut Undang-Undang No.34 tahun 1954 itu mengandung diskriminasi dalam memperoleh “ Gelar Akuntan “, ada yang langsung dapat gelar atau sebutan seperti “ Raden “, melainkan harus mengabdi dulu. Hal ini seperti lulusan Akuntansi PTS harus ujian dulu untuk mata kuliah tertentu yang sebenarnya sudah diujikan waktu mahasiswa menempuh 140-160 SKS dalam kurikulum jurusan akuntansi. Saat ini makin banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang akuntansi dan meluluskan sarjana ekonomi (S1) jurusan Akuntansi dan semakin banyak pula lulusan atau mahasiswa yang berminat bekerja atau mengembangkan karier di bidang jasa akuntansi. Sayangnya berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan akuntansi dan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan akuntansi tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, banyak pengguna lulusan pendidikan akuntansi mengeluh akan kinerja profesional akuntansi tersebut. Ternyata antara yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, kualitas lulusan setiap lembaga pendidikan akuntansinya beragam, terdapat mismatch antara lulusan dan permintaan lulusan, walaupun titik tolak pendidikannya sama, bahwa kurikulum pendidikan akuntansi sudah mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pendidikan Ilmu Ekonomi. Pada lembaga pendidikan tinggi terutama Perguruan Tinggi Swasta, terjadi perlombaan dalam menghasilkan lulusannya. Upaya meningkatkan mutu pendidikan lanjutan baik formal maupun informal bagi dosennya bukan merupakan tujuan utama, kecuali meningkatkan sarana dan prasarana fisik pendidikan dan mengejar jumlah lulusan yang tolok ukurnya
82
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 79 - 87
banyaknya lulusan ujian negara. Dalam perkembangan selanjutnya terbit Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 036/V/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan Perguruan Tinggi. Bagian-bagian dan semua Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tentang pendidikan yang relevan dgn pendidikan akuntansi adalah : - Bahwa lulusan pendidikan ekonomi baik tingkat Fakultas atau Sekolah Tinggi dapat menempuh jalur akademik maupun jalur profesi. - Untuk menempuh jalur akademik, memperoleh gelar akademik (Sarjana S1) bagi lulusan Fakultas / Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. - Untuk menempuh jalur profesi, memperoleh sebutan profesi (Ahli Madya). - Bagi yang sudah lulus S1 jurusan akuntansi akan diterbitkan peraturan oleh Mendikbud, melalui pendidikan profesi sehingga lulusan S1 jurusan akuntansi bagi PTN maupun PTS, harus mengikuti pendidikan profesi selama satu semester mereka dinyatakan sebagai “Akuntan”.
3. PENDIDIKAN PROFESI DAN UJIAN SERTIFIKASI. Pada mulanya bagi seseorang untuk memperoleh gelar “Akuntan” ( di F.E. UI dan F.E. UNAIR ) harus lulus sarjana lengkap ekonomi perusahaan, selanjutnya mengambil jurusan akuntansi dan berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1954 setelah lulus secara otomatis berhak mendapat gelar “Akuntan”. Bagi lulusan perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan gelar “Akuntan” lulusannya wajib menempuh Ujian Negara Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan (PAPIA). Dengan adanya perubahan program pendidikan sarjana lengkap menjadi program sarjana strata (program) S1, seseorang mahasiswa PTN (tertentu) langsung dapat mengambil jurusan Akuntansi, setelah lulus tetap berhak mendapatkan gelar “Akuntan” sesuai dengan UU. No. 34 tahun 1954. Dengan diberlakukannya SK. Mendikbud No. 036 tahun1994, Pendidikan Akuntansi (S1) berubah dengan dimasukkannya akuntansi dalam jalur profesi, lulusan S1 jurusan akuntansi tidak lagi menghasilkan akuntan, tetapi sebagai sarjana ekonomi jurusan akuntansi (SE). Dengan demikian SK No. 036 tahun1994, pendidikan S1 akuntansi tidak lagi menghasilkan “Akuntan” sebutan gelar “Akuntan” akan diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk mendapatkan gelar akademik (SE), Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi berdasarkan kurikulum Nasional 1994, mahasiswa wajib menempuh kurikulum pendidikan akuntansi sejumlah 140 sampai 154 SKS. Selanjutnya bilamana lulusan ingin mendapatkan sebutan “Akuntan” sebagai gelar profesi dapat mengikuti pendidikan profesi yang ditetapkan antara 20 sampai 40 SKS dalam waktu satu sampai dua semester. Latar belakang diberlakukannya jalur akademik (SE) dan sebutan “Akuntan” bagi pendidikan akuntansi adalah untuk menghadapi globalisasi ekonomi tahun 2003 (AFTA)
Peningkatan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (Sutjipto Ngumar)
83
dan 2010 APEC, dimana peran dan tanggung jawab sarjana akuntansi utamanya Akuntan Publik cukup besar. Agar dapat memasuki profesi Akuntan Publik seorang akuntan harus mempunyai pengetahuan yang lengkap bagi perusahaan go public, memiliki pengetahuan Akuntansi Domestik dan Internasional, baik menyusun atau memeriksa laporan keuangan perusahaan Nasional atau Multi Nasional. Zaki Baridwan (1996) dalam beberapa diskusi mengenai pendidikan tinggi dan pendidikan profesi akuntansi antara berbagai pihak dan Dirjen Pendidikan Tinggi menghasilkan rumusan terhadap pendidikan tinggi akuntansi dalam gambar sebagai berikut :
Pendidikan Akademik Strata 3
Strata 2
Strata 1
Pendidikan Profesi
Akuntan
Dalam gambar diatas dipisahkan antara program pendidikan S1 merupakan pendidikan dasar untuk menempuh S2 dan S3 yang merupakan jalur program akademik. Dengan demikian lulusan S1 pendidikan akuntansi yang memilih jalur akademik tidak wajib mengikuti pendidikan profesi, tidak perlu ia menjadi seorang akuntan. Bagi lulusan S1 pendidikan akuntansi yang ingin mendapatkan sebutan profesi “Akuntan” ( akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan internal, dsb ) dapat menempuh pendidikan profesi. Dengan dipisahkannya pendidikan akademik dan pendidikan profesi, lulusan S1 akan lebih memfokuskan pada pengembangan program-program pendidikan akademik, tanpa harus menempuh pendidikan profesi yang bukan menjadi tujuannya, dengan demikian pengembangan program pendidikan akademik dapat difokuskan untuk menghasilkan sarjana akuntansi yang pada gilirannya dengan menempuh program S2 atau S3 dapat lebih diarahkan untuk mengembangkan ilmu akuntansi. Demikian pula lulusan S1 yang ingin menjadi akuntan, seperti calon akuntan publik dapat mempelajari bidang yang berhubungan dengan profesinya, masalah pasar modal, teknologi penyusunan laporan
84
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 79 - 87
keuangan, sistem akuntansi dan auditing dengan Electronic Data Processing (EDP), standard akuntansi Keuangan Nasional dan Multinasional, serta mempelajari kemampuan berkomunikasi dalam dan luar negeri, baik kemampuan berkomunikasi secara lesan, tulisan, berbicara, mendengarkan, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Asing. Dengan menguasai persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan profesinya, akuntan publik sekarang ini aktivitasnya menonjol terutama pekerjaan auditing, yang bertujuan memberikan opini (pendapat) atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Opini akuntan publik itu harus independen, karena akan dipakai oleh pengguna (user) baik dalam negeri maupun luar negeri. Begitu pentingnya peran akuntan publik dalam memberikan pendapat atas Laporan Keuangan yang diperiksanya, maka perlu kiranya akuntan publik meng up-grade dirinya, untuk menjaga kredibilitasnya, agar masyarakat tetap percaya pada profesi akuntan publik. Perkembangan dunia bisnis sekarang ini yang membawa akuntan publik punya peran yang penting. Melalui Pemerintah (Departemen Keuangan) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah dikembangkan berbagai usaha di bidang peningkatan kemampuan dan ketrampilan akuntan publik, di antaranya untuk tahap pertama dengan diselenggarakannya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui sub Tim Proyek Pengembangan Akuntansi Departemen Keuangan. Di masa mendatang kalau keadaan memungkinkan IAI juga akan menyelenggarakan Ujian Sertifikasi untuk akuntan lain, seperti akuntan Manajemen , akuntan Perpajakan, akuntan Intern, akuntan Pemerintah dan sebagainya. USAP diselenggarakan bagi para akuntan yang hendak berpraktek sebagai Akuntan Publik, untuk dapat mengikuti USAP, maka sarjana akuntansi harus sudah bergelar akuntan yang ditandai dengan dipunyainya nomor register Akuntan yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Tujuan USAP adalah untuk menguji kemampuan akuntan dalam berpraktek sebagai akuntan publik. Kemampuan yang diujikan meliputi pengetahuan, keahlian dan orientasi profesional yang diperlukan oleh Akuntan Publik. Kemampuan, keahlian dan orientasi profesional harus mendukung kemampuan akuntan publik untuk melakukan profesional judgement, dimana diperlukan pengetahuan dan kompetensi teknis di bidang audit dan akuntansi keuangan serta pengetahuan yang memadai di bidang akuntansi manajemen dan manajemen keuangan, sistem informasi akuntansi, perpajakan dan hukum komersial. Pengertian mampu berpraktek sebagai akuntan publik, adalah mencakup praktek akuntan publik yang memberikan jenis layanan jasa yang terdiri dari jasa atestasi yang meliputi financial audit dan jasa atestasi lainnya, kompilasi dan review. Cakupan layanan jasa profesi akuntansi dapat diberikan pada perusahaan kecil, menengah dan besar, baik untuk perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek maupun yang belum terdaftar, baik yang ada di pasar modal maupun internasional. USAP untuk pertama kalinya telah dilangsungkan bulan September 1997. Untuk tahun 1998 USAP akan diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei dan bulan Nopember dengan mata ujian sebagai berikut :
Peningkatan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (Sutjipto Ngumar)
85
1. Teori dan Praktek Akuntansi Keuangan. 2. Auditing dan Jasa Professional Akuntan Publik lainnya. 3. Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan. 4. Sistem Informasi Akuntansi. 5. Perpajakan dan Hukum Komersial. Setiap lulusan USAP berhak memakai sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik (BAP)” seperti lulusan Akuntan Publik di Amerika mempunyai sebutan Certified Public Accountant (CPA). Dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dapat bersaing dengan baik, akuntan publik yang sekarang ini sedang berpraktek perlu memelihara dan meningkatkan kemampuan dan keahlian serta ketrampilannya, agar dapat bersaing dengan akuntan asing, akuntan publik dituntut untuk mempunyai pemahaman yang lebih tentang international accounting dan auditing. Untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, IAI menyelenggarakan pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) pertama kali. PPL untuk para akuntan diselenggarakan di Yogyakarta (1992) bersamaan dengan diselenggarakannya Konvensi Nasional Akuntan, kemudian di Bandung 1994 dan Semarang 1996. Karena PPL itu sifatnya masih valuntair (sukarela) dan belum bersifat obligatory (kewajiban) dan belum ada lembaga di bawah IAI yang bertanggung jawab, maka belum banyak akuntan publik yang mengikuti kegiatan PPL itu.
4. SIMPULAN Era globalisasi perlu ditanggapi secara positif. Globalisasi selain merupakan ancaman bagi akuntan Indonesia juga merupakan kesempatan. Kesempatan ini akan terbuka bila pemerintah, pihak swasta dan Ikatan Akuntan Indonesia bekerja sama untuk secara berkelanjutan memperbaiki proses pendidikan Akuntansi baik bagi sarjana Akuntansi maupun para akuntan. Lembaga pendidikan akuntansi sebagai kawah Candradimuka nya akuntan, dalam mengantisipasi perubahan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan program pesi profesi. Dengan demikian pendidikan S1 akuntansi sebagai dasar untuk mendapatkan gelar akademik atau gelar akuntan. Dalam upaya untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan profesional bagi akuntan yang ingin membuka praktek akuntan publik, maka diselenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang penyelenggaraannya dilakukan oleh IAI dengan Departemen Keuangan melalui sub Tim Proyek Pengembangan Akuntansi.
86
Ekuitas Vol.3 No.2 Juni 1999 : 79 - 87
Tujuan penyelenggaraan PPL bagi akuntan adalah untuk memelihara, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan. Membekali anggota dengan keahlian mutakhir di bidangnya sehingga mampu menerapkannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Yang tak kalah pentingnya penyelenggaraan PPL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan dengan menunjukkan bahwa akuntan memiliki standard kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa. Adapun materi-materi yang diajarkan dalam PPL adalah Perkembangan terdikan Profesi Lanjutan (PPL), sehingga Akuntan Publik Indonesia mampu bersaing dengan akuntan publik asing, menjelang memasuki era AFTA 2003 dan APEC 2020.
5. DAFTAR PUSTAKA J.B. Sumarlin, “ Profesionalisme dan Daya Saing Akuntan Indonesia memasuki Era AFTA 2003 & APEC 2020 ”, Paper, Seminar F.E. U.I. Jakarta 1997. Kartomo Wiryobroto, “ Ujian Sertifikasi Akuntan Publik di Indonesia “, Paper, Seminar IAI – SAP Komda Jatim Surabaya 1 September 1997.
Robert K. Elliot, “ Accounting Education and Research at the Crossroad “. Issue in Accounting Education.
Peningkatan Pendidikan Profesi Akuntan Publik (Sutjipto Ngumar)
87
