SALINAN
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 283 Tahun 2006 Tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil Dan Lembaga Jasa Lingkungan MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
perlu
menetapkan
Keputusan
Menteri
Negara
Lingkungan Hidup tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Trade Organization Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
1
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Indonesia Nomor 4279);
Lembaran
Negara
Republik
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
102
tahun
2000
tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi
Profesi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional; 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN.
2
PERTAMA
: Membentuk Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan, yang selanjutnya disebut dengan Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas menyiapkan rumusan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a.
Pengidentifikasian kebutuhan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan serta mengkaji kelayakan untuk dijadikan Standar Kompetensi Nasional dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
b.
Penyusunan rancangan standar kompetensi
personil dan
lembaga jasa lingkungan yang akan dijadikan sebagai standar kompetensi nasional; c.
Penyelenggaraan rapat teknis, konsensus dengan pemangku
prakonsensus, dan kepentingan untuk
memperoleh masukan guna penyempurnaan rancangan standar kompetensi personil dan lembaga jasa lingkungan;
KEEMPAT
d.
Pelaksanaan
evaluasi
penerapan
standar
kompetensi
e.
nasional sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali; dan Pelaksanaan revisi standar kompetensi nasional.
: Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Deputi MENLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas.
3
KELIMA
: Masing-masing anggota Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan wajib melaporkan kegiatannya instansi/lembaga yang bersangkutan.
KEENAM
kepada
pimpinan
: Ketua Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan dapat membentuk sub
panitia teknis dan/atau gugus kerja sesuai dengan
kebutuhan bidang standar kompetensi. KETUJUH
: Susunan keanggotaan Panitia Teknis Kompetensi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dapat ditinjau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
ketentuan
peraturan
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta : 2 Agustus 2006
Menteri Negara Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar. Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA. 4
Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 283 Tahun 2006 Tanggal : 2 Agustus 2006 PANITIA TEKNIS PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN No. 1
Nama Dra. Rismawarni Marshal
Kedudukan Ketua Panitia Teknis
Instansi/Organisasi Kementerian
Negara
Lingkungan Hidup 2 3
Ir. Noer Adi Wardojo, M.Sc Ir. Nurhayati Ma’mun, M.Sc
Sekretaris Panitia
Kementerian
Negara
Teknis
Lingkungan Hidup
Anggota
Sekolah
Bisnis
Manajemen
–
dan Institut
Teknologi Bandung 4
Ir. Mulyadi Afmar
Anggota
PT. Benefita
5
Drs. Rahmad Sujali
Anggota
Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
6
Dra. Indrawati Soegianto, Apt.
Anggota
Badan Standardisasi Nasional
7
Ir. Rudi Yuwono, MSc.
Anggota
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia.
8
Drs. Mulyanto, MM
Anggota
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9
Ir. W. Wahyu Wijayadi, MM
Anggota
Departemen Perindustrian
10
Drs. Gatot Prasetyo Adjie
Anggota
Departemen Perdagangan
11
Ir. Rudi Mahmud Zafrullah, MT
Anggota
Biro
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Daerah Jawa Barat 12
Ir. Darmansyah, SE, MM
Anggota
PT. Astra Internasional, Tbk.
13
Utomo Santoso
Anggota
PT. ECOSTAR
14
Drs. Moh. Zoel Fachry
Anggota
Kementerian Lingkungan Hidup
5
Negara
No.
Nama
Kedudukan
Instansi/Organisasi
15
Hafid Hadi
Anggota
PT. Hatfindo Prima
16
Ir. Singgih Hidayat
Anggota
PERTAMINA
17
Ir. Hesti D. Nawangsidi, M.Sp.
Anggota
Pusat Studi Lingkungan – Institut
Teknologi
Bandung 18
Ir. Mohammad Singgih, M.EngSc.
Anggota
Ikatan Konsultan (INKINDO)
19
Ir. Supriyanto
Anggota
Sucofindo
Menteri Ne gara
Lingkungan Hidup, ttd Ir. Rachmat Witoelar.
Salinan sesuai dengan aslinya Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,
Hoetomo, MPA.
6
Nasional Indonesia
