PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.837-KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat :
1.
2. 3.
4.
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat ( 6 ), Pasal 15 ( 2 ) dan ayat ( 3 ), serta Pasal 118 ayat ( 1 ) huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi wewenang untuk mengesahkan akta pendirian perseroan terbatas, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas ; Bahwa pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang meliputi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilakasanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( SISMINBAKUM ) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 selama ini dilaksanakan dan merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Bahwa untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indoneia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587 ) ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu ; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA. Pasal 1 (1). Peseroan terbatas memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya. (2). Kewenanagn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memberikan status badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pasal 2 (1). Proses penyelesaian status badan hukum perseroan terbatas meliputi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. (2). Proses penyelesaian status badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pemeriksaan pencalonan nama perseroan tebatas, pemeriksaan Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) sampai dengan pernyataaan tidak keberatan Menteri, adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (3). Pemeriksaan dokumen fisik, penomoran surat keputusan, pengetikan surat keputusan, penandatanganan surat keputusan, dan pengiriman surat keputusan badan hukum perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Tatacara pengajuan permohonan penyelesaian badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Maret 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. ttd HAMID AWALUDIN
RENCANA PROSES PENYELESAAN PERSEROAN TERBATAS KANTOR WILAYAH DEPARTMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUNSIA R.I.
KONSEP TEKNIS
NOTARIS
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PENGECEKAN NAMA
PENGECEKAN NAMA
BAYAR PNBP
NAMA DISETUJUI
60 HARI EXPIRED PENGAJUAN NAMA ( Pengisian tanggal tanda bukti PNBP )
PIAN I Pengisian data Pokok Pasal 1-4
KANTOR WILAYAH DEP. HUKUM DAN HAM RI
BILLING NAMA
BILLING PIAN
PENGECEKAN DATA PIAN I
MENTERI TIDAK KEBERATAN
Fax Menteri tidak keberatan
60 HARI EXPIRED PENGECEKAN DOKUMEN FISIK PENGIRIMAN DOKUMEN FISIK
PENGECEKAN DOKUMEN FISIK PENOMORAN SK
PENGETIKAN SK
PENANDATANGAN SK
SK DITERIMA NOTARIS SESUAI ALAMAT
PENGIRIMAN SK
RENCANA PENYELESAIAN PERSEROAN TERBATAS DIKANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KONSEP UMUM DOKUMEN FISIK
` MASYARAKAT PELAKU BISNIS
NOTARIS
SISMINBAKUM
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM ACARA
KANTOR WILAYAH DEP HUKUM DAN HAM
NOTARIS
MASYARAKAT PELAKU BISNIS
DOKUMEN FISIK
Keterangan ; * Masyarakat Pelaku Bisnis adalah orang yang akan mendirikan Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)
* Notaris adalah Pejabat * Sistem administrasi Publik yang diberikan Badan Hukum adalah kewenagan oleh pemberian pengesahan Ketentuan Peraturan badan hukum Perundangan-undangan perseroan terbatas dibidang Perseroan yang memenfaatkan Terbatas (PT) untuk teknologi canggih mengajukan dengan menggunakan permohonan jaringan internet untuk pengesahan ke Menteri memberi pelayanan melalui internet jasa hukum kepada * Pengiriman dokumen publik secara cepat dan Fisik ditujukan kepada tepat waktu Ditjen Administrasi * Proses penyelesaian Hukum Umum dan PT dapat Kantor Wilayah Dep. Diselesaikan dalam Hukum dan HAM di jangka waktu 3 s/d 7 Masing-masing hari terhitung sejak wilayah permohonan lengkap
* Ditjen AHU adalah * Dalam rangka mendekatkan * Setelah proses * Masyarakat unit eselon satu di pelayanan kepada masyarakat pengesahan Bisnis dapat Dep Hukum dan di bidang pelayanan jasa Persetujan pelaporan mengambil surat HAM yang berfungsi hokum pengesahan dan pemberitahuan keputusan sebagai pusat persetujuan, pelaporan dan perubahan anggaran pengesahan, pengadministrasian pemberitahuan perubahan ...... dasar Perseroan persetujuan, data pengesahan, anggaran dasar Peseroan Terbatas selesai pelaporan dan persetujuan, Terbatas, maka kewenangan ditandatangani oleh pemberitahuan pelaporan dan pengesahan yang ada pada Kepala Kantor perubahannggaran pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI Wilayah atas nama dasar Peseroan perubahan anggaran didelegasikan kepada Kepala Nenteri Hukum dan Terbatas di kantor dasar Peseroan kantor Wilayah Dep Hukum HAM,Kantor Wilayah Notaris * Prinsip pengesahan dan HAM di Popinsi mengirim SK via Pos Badan hukum PT, * Kakanwil menyiapkan konsep kepada para Notaris nama Perseroan tidak SK dan menandatangani surat selaku pemohon boleh sama keputusan Menteri terhadap * Perangkat dan SDM pengesahan persetujuan, di Kantor Wilayah pelaporan dan perubahan belum siap anggaran dasar PT.setelah proses di Ditjen AHU padatahap Tidak Keberatan Menteri (TKM)
