•
, -.:~'C
..
, .
~
MENTERI DAlAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAl REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 28 Desember 2010 Nomor Nomor
: 02/XII/SEB/2010
Sifat
: Segera
: 900/5106/SJ
Kepada Yth. 1. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi
lampiran Hal
2. BupatiNValikota dan Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalarn APBD TA2011.
Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN BERSAM·A Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Dasar Hukum: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-Undang NO~!I0 ?Q19 !EKPtaOp AnpRjiJran Pendapatan dan Belanja Neqara.Tahun Anggaran 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; -. Peraturan Pemerintah • Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baraog/Jasa Pemerintan: . Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengefolaan Keuangan Daerah yang telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 1
,
. Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuahgan Daerah: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun .Anqqaran 2011. B. Penqelolaan Dana BOS dalam APBO Anggaran 2011, sebagai berikut:
Kabupaten/Kota
Tahun
1. Umum: a. Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntLikkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 20,10 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran
2011 ; b. Kebijakan Dana BOS ditujukan terutama untuk penyelenggaraan wajib belajar tanpa memungut biaya dan stimulus bagi Kabupaten/Kota dalam penyelengaraan fungsi pendidikan khususnya wajib be/ajar 9 tahun di daerah; c. Bagi Daerah yang telah menganggarkan dana BOS yang bersumber dari APBD, agar tetap mengalokasikan anggaran tersebut dalarn APBD Tahun Anggaran 2011 yang penggunaannya bersinergi dengan Dana BOS; d. Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme APBD. Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Penqelola Keuar Jan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum .Daerah (BUD), sedangkan untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) Pendidikan;
2
.
,
'
. e. Pelaksanaan Dana 80S Tahun Anggaran 2011 merupakan pengalihan dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional menjadi dana transfer ke daerah, sehingga memerlukan persiapan yang memadai baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah terkait dengan penyiapan perangkat peraturan perundangundangan sedangkan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan dana 80S dalam AP8D dan kesiapan SKPD Pendidikan dan Sekolah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan dasar, yang merupakan program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat, harus tetap dilaksanakan tepat waktu dan apabila ditunda akan- menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 8erdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran Dana 80S dapat dikategorikan sebagai keperluan rnendesak, sebaqairnana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; f.
Dana 80S yang berasal dari Pemerintah/APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Transfer setiap triwulan (tiga bulan) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
g. Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedoman pad a Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi sekolah negeri tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 201D tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011; h. Alokasi dana 80S untuk sekolah swasta ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi per sekolah ditetapkan oleh PPKD berdasarkan usulan SKPD Pendidikan;
':
·,.
Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Oaerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011 ; j.
Bagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Oaerah tentang APBO Tahun Anggaran 2011 dan belum menganggarkan Dana BOS yang bersumber dari transfer Pemerintah, maka daerah dapat melaksanakan keqiatan BOS mendahului penetapan Peraturan Oaerah tentang perubahan APBO Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka Romawi IV. Hal-hal Khusus, butir 6 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBO Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut: 1)
Menyusun RKA-PPKO untuk belanja hibah bagi anggaran yang akan disalurkan ke sekolah swasta.
2)
Menyusun RKA-SKPD Pendidikan dalam 3 (tiga) jenis belanja untuk anggaran yang akan disalurkan ke sekolah negeri.
3)
Menetapkan Peraturan Kepala Oaerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 dan memberitahukan kepada Pimpinar. OPRO.
4)
Menyusun dan mengesahkan OPA-SKPO/OPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
5)
Ditampung dalam Peraturan Oaerah tentang Perubahan APBO, atau disampaikan dalarn Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBO atau tidak melakukan Perubahan APBO.
k. Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditransfer kepada Pemerintah Oaerah sebagai penerimaan daerah yang dianggarkan pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS; I.
Pemerintah Kabupaten/Kota agar menqalokasikan angqaran untuk menduKung keqiatan Dana BOS pada SKPD Pendidikan dengan kegiatan sebagaimana diatur dafam petunjuk teknis Menteri Pendidikan NasionaJ.
4
< •
2.
Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Swasta: a. BUD mengalokasikan Dana, 80S untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan; b. Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2.1 ; C.
Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
d. Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada SKPD Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah. 3. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Negeri: a. Periggunaan Dana BOS bagi Sekolah milik pemerintah daerah (sekolah negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPO) 2.2.1. Untuk penyusunan RKA-SKPD, penganggaran belanja tersebut diuraikan dalam jenis belanja peqawai, belanja barang dan jasa, .dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011. Alokasi per jenis belanja dimaksudkan sebagai alokasi sernentaradalarn kaitannya penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) , oukan : sebagai persentase pelaksanaan ,di tingkat sekolah. Pelaksanaan di tingkat sekolah dilakukan sesuai kondisi ---a-a-n kebutuhan masing-masing sekolah S€ lagai satuan 5
, "
"
. pendidikan dasar. Penyesuaian realisasi pelaksanaan di tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap jenis belanja yang dialokasikan sementara pad a dokumen RKA-SKPD/DPA-SKPD dilakukan melalui mekanisme perubahan AP8D; b. Untuk memperlancar perencanaan, distribusi, pelaksanaan, pencatatan, dan pertanqqunqjawaban pengelolaan dana 80S, Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan menunjuk pejabat yang menangani programl kegiatan Dana 80S di Dinas Pendidikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menunjuk salah satu pegawai di Dinas Pendidikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu; c. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penatausahaan Dana 80S di sekolah, Kepala Sekolah sebagai Pembantu 8endahara Penqeluaran Pembantu (P8PP) membelanjakan anggaran yang tersedia disekolahnya guna mendukung terwujudnya manajemen berbasis sekolah; d. Dana 80S setiap triwulan disalurkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:.
ke
sekolah
1) 8endahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011. 2) KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada 8UD untuk diterbitkan SP2D. \"
3) 8endahara ,Pengeluaran Pembantu di Oinas Pendidikan mentransfer Dana 80S yang diterima dari 8UD langsung ke: PBPP untuk pembayaran kegiatan 80S di rnasinq-rnastnq sekolah. 4) Proses penyelesaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
Dana BOS 1" 2), dan 3)
5) PBPP meiaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap B
••
SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan. Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid. 6) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPO Pendidikan berikut pengelompokan realisasi anggaran perjenis belanja . . ',
7) Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka ~ 1) sampai dengan angka 4) di atas dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011, 8) SKPO Pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di rnasinq-rnasinq sekolah pada angka 5) di atas kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah. e. Belanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal seperti: buku teks, rneubelair, komputer, alat pendukung laboratorium, jadwal pengadaannya mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional. PBPP dapat mengadakan barang-barang tersebut sepanjang penqadaannya tidak mernerlukan keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan, dengan ketentuan nilai belanjanya tidak melebihi Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) yang disertai tanda bukti berupa kuitansi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penqadaan Barang/Jasa Pemerintah; f.
Sekolah melaporkan barang/aset yang telah dibeli yang bersumber dari dana 80S kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dicatat dalam laporan keuanganSKPO Pendidikan. SKPD Pendidikan mencatat seluruh barang yang rnenjadi aset masing-masing sekolah ke dalam Daftar Barang Mitik Daerah. 7
It
•••
•
~
Para Bupati dan Walikota seqera melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebelum disalurkannya Dana BOS tahap pertama dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, sehingga masing-masing sekolah dapat menerima dana BOS tepat waktu. -, Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan maka Surat Edaran Bersama ini akan dilakukan penyernpurnaan sebagaimana mestinya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia; 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 6. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia; 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indon
.sia.
8
