MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R E P U B L I K INDONESIA NOMOR
186
/O/2002
TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan Statuta Universitas Diponegoro;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
TENTANG
Pasal 1
(1)
Statuta Universitas Diponegoro merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Diponegoro. 1
(2)
Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2
.
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0439/O/1992 tentang Statuta Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR
186
/O/2002 TANGGAL
28 Oktober 2002
STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO MUKADIMAH Bahwasanya tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalul pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalul pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bahwasanya pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemam-puan nasional, dengan memanfaatkan dan usaha aktif mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Bahwasanya pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya hakekat pembangunan yang demikian memerlukan pendidikan yang mampu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, mandiri , cerdas, dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Di samping itu pendidikan harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta kepada tanah air, memperte-bal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Bahwasanya Universitas Diponegoro menyadari akan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan, pusat kebudayaan, dan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, pusat pengembangan kehidupan manusia dan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, negara maupun dunia, ikut
1
bertanggung jawab terhadap tenwujudnya tujuan pendidikan nasional, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Bahwasanya paradigma baru dalam pengelolaan perguruan tinggi berorientasi kepada mutu pelayanan terpadu kepada konsumen, baik mahasiswa maupun konsumen lain. Atas dasar kesadaran akan tanggung jawabnya maka Universitas Diponegoro menumbuhkan dan mengembangkan dirinya dengan memperhatikan sistem sosial dan sistem politik dengan menciptakan ikIim pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya kepada diri sendiri, berjiwa wirausaha serta menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Diponegoro, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional. 2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 3. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat UNDIP yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 4. Dewan Penyantun adalah kelompok tokoh masyarakat yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan UNDIP. 5. Pimpinan UNDIP adalah Rektor. 6. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNDIP. 7. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNDIP. 8. Keputusan Rektor adalah persetujuan Senat UNDIP.
peraturan
2
yang
dibuat
oleh
Rektor
tanpa
9. Fakultas/Jurusan/Bagian/Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang me-laksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas. 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 12. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada UNDIP. 13. Warga Kampus adalah satuan yang terdiri atas sivitas akademika dan staf administrasi pada UNDIP. 14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik pada UNDIP yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 15. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. 16. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. 17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNDIP. 18. Alumni UNDIP adalah para lulusan yang tamat pendidikan di UNDIP. 19. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 20. Otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
3
2 1 . Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di UNDIP sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 22. Otonomi Pengelolaan dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Universitas untuk menerima, menyimpan, menggunakan dan mengadakan dana yang bersumber dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 23. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 24. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 25. Paradigma baru dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah evaluasi yang bertumpu kepada kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi. BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2 Visi UNDIP adalah ingin menjadi universitas pendidikan yang Indonesia dan dikawasan Asia Pasifik pada tahun 2018.
unggul di
Pasal 3 Misi UNDIP adalah: a. menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; b. melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; c. menytelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan dan era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; d. menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi. Pasal 4 (1)
Tujuan UNDIP adalah terciptanya proses Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam pasar global, melalul:
4
a. relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; b. terciptanya suasana akademik yang kondosif; c. efektifitas, efesiensi dan produktifitas yang optimum. d. menejemen internal, organisasi, dan kepemimpinan yang tanggung dan memiliki akuntabilitas. e. terpeliharanya berkelanjutan. f. asebilitas dan ekuitas pendidikan bagi masyarakat. (2)
Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada : a. tujuan pendidikan nasional; b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; c. kepentingan masyarakat; d. memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi. Bab III IDENTITAS Pasal 5
(1) UNDIP berkedudukan di Semarang. (2) UNDIP diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (3) UNDIP berasal dari Universitas Semarang sebagai perguruan tinggi swasta, yang dirintis mulai pertengahan tahun 1956, ditandai dengan pendirian Yayasan Universitas Semarang. Secara resmi Universitas Semarang dibuka pada tanggal 9 Januari 1957 dan saat upacara Dies Natalis tanggal 9 Januari 1960 nama Universitas Semarang oleh Presiden R.I. diganti menjadi Universitas Diponegoro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961, tanggal 22 Maret 1961, Universitas Diponegoro menjadi Universitas Negeri sejak tanggal 15 Oktober 1960, ditandai dengan Surya Sangkala : Wiyata Hangreksa Gapuraning Nagara (1960), bermakna : Universitas Diponegoro melaksanakan pendidikan tinggi demi menjaga citra bangsa. Pasal 6 (1) UNDIP menyelenggarakan pendidikan tinggi berasaskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila dan
(2) UNDIP berfungsi sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi.
5
(3) UNDIP dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menggunakan landasan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) UNDIP dalam kebijaksanaan dasar pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi menggunakan konsep Pola Ilmiah Pokok sebagai dasar peminatan utama pengem-bangannya dan sekaligus merupakan jati dirinya. Pasal 7 Pola Ilmiah Pokok UNDIP adalah keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan memperhatikan lingkungan wilayah pantai/pesisir. Pasal 8 UNDIP mempunyai lambang yang digambarkan dalam bentuk dasar segi lima berbingkai lengkung sisi lima yang berisi: a. kuncup bunga melati yang sedang berkembang, berkelopak 10 helai, berdaun bunga 15 helai; b. dalam kuncup bunga melati terdapat keris dan siluet Pangeran Diponegoro dan kupel (lengkung kubah) dengan 8 pancaran sinar; c. tulisan Universitas Diponegoro terletak pada sisi kiri atas melengkung ke arah sisi kanan atas bunga melati, tulisan Semarang terletak dibawah kelopak bunga melati. Pasal 9 (1) Makna bentuk dan gambar lambang UNDIP: a. lambang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila; b. kuncup bunga melati bermakna sebagai lambang pendidikan tinggi; c. keris melambangkan ketajaman analisis yang menjamin kemandirian, ketepatan, presisi dan akurasi serta kegunaan; d. siluet Pangeran Diponegoro melambangkan jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tinggi rasa tanggung jawab, peka dan tanggap terhadap lingkungan dan sekaligus merupakan manifestasi jati diri Universitas Diponegoro; e. kupel melambangkan religiusitas warga kampus, ketaqwaan dan kepatuhan pada agama yang dianutnya; f. pancaran 8 sinar melambangkan pencerahan dan penerangan kepada masya-rakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta melambangkan penyebaran hasil Tridharma perguruan tinggi ke segala penjuru;
6
g. daun bunga yang berjumlah 15 helai dan kelopak bunga yang berjumlah 10 helai melambangkan tanggal dan bulan kelahiran UNDIP. (2) Makna warna lambang UNDIP: a. warna hitam pada warna dasar, inti dari keris dan pegangannya melambangkan kepribadian; b. warna kuning emas (prada) pada warna bingkai dan siluet Pangeran Diponegoro melambangkan keagungan; 0. warna merah pada pancaran 8 sinar di belakang siluet Pangeran Diponegoro melambangkan keberanian; d. warna putih pada kelopak dan daun bunga serta tulisan Universitas Diponegoro Semarang melambangkan kesucian. (3) Lambang UNDIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ukuran perbandingan bentuk dari masing-masing gambar sebagaimana tercantum di bawah ini.
Pasal 10 (1) Bendera UNDIP berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3:2. (2) Bendera UNDIP berwarna biru (cobalt) melambangkan keteguhan dalam menegakkan kaidah-kaidah keilmuan dengan lambang UNDIP di dalamnya. (3) Bendera Fakultas di lingkungan UNDIP diatur dengan Peraturan Universitas.
7
(4) Bendera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum di bawah ini.
Pasal 11 (1) UNDIP memiliki Himne dan Mars UNDIP. (2) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum di bawah ini. Hymne A Minor
Lagu/Syair: ITOK MURSITO
4/4 Grave Con Spirituo 3 3 5 35/6 7 7 0/1 76 5 4 / 3 . . 0 / Pan-ji Di-po- ne-go-ro
te-tap di ang-ka-sa
A-pi se-mangat me-nya-la ba-ka da-lam da-da
4 3 6 54 / 3 1 2 0 / 2 22 3 4 / 3 . . 0: // Ber-ki-bar senan-ti- a-sa te-la-dan u-ta-ma
8
Ja-ya-lah Di-po-ne-go-ro
AL-MA-MA-TER ki-ta
6 66 6 5/6.3 0/6 66 1 77/6..0/ Di ba-wah na-ung-an-mu ter-ca-pai ci-ta-ci-ta 6 6 66 5/6.30/6 66 3 1 7/6..0/ Te-guhkan se-ma-ngat-mu menjunjung NU-SA BANGSA 1 76 5 3/6 54 3 0/6 32 1 2/ 3 . . 0 / Se-moga a-ba-di jiwa-mu
bertahta di kal-bu
1 76 5 3/6 54 3 0/6 6 7 1 7/6. . 0 / Dir-gahayu -lah Dir-gahayu NUSA Dan BANGSA-ku
2. MARS Universitas Diponegoro C mayor
Lagu/Syair: ITOK MUKSITO
4/4 Tempo dimercia 5/1 23 5 6/5.3 0/44 3 2 2 1 / 2 . 0 5 / 1. Ba-ngun wahai Ma-ha- sis- wa Ha-rapan NU-SA BANG-SA S e 2. A- mal-kan wa-tak sa-tri-a. Pa-triot Pa-ri pur-na Me7 71 2 5/ 7. 6 0/ 7 71 7 6/ 5. 05/ ma-ngat Di-po- ne- go- ro ko- barkan di da-da Kingab-di Tanah Pu- sa- ka
I- bu Indo- ne- sia Ber-
/1 23 5 6 / 5 . 3 0 / 3 33 2 1 / 6 . 0 5 / ' ta beker-ja be- la- jar ca-pai ci-ta ci-ta Junte-ladan Pan- ca- si- la .
membangun du- ni- a
/1 56 5 5/ 6 34\ 0 / 5 55' 6 7/1 . 0 / junglah tinggi Di-po- ne-go-ro Al-ma-mater ki- ta.
9
Pasal 12 (1) UNDIP menentukan Busana Akademik yang dipakai dalam Upacara Akademik dan diatur dengan Peraturan Universitas yang mengacu pada tata busana akademik perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. (2) Jenis Upacara Akademik di lingkungan UNDIP diatur dengan Peraturan Universitas dan mengacu pada jenis Upacara Akademik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. BAB IV P E N Y E L E N G G A R A A N TRIDHARMA P E R G U R U A N TINGGI Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 13 (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di akademik dan pendidikan profesional.
UNDIP
terdiri
atas
pendidikan
(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. (3) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Pasal 14 (1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. (2) Program Pasca Sarjana terdiri atas Program Magister dan Program Doktor. (3) Pendidikan profesional berupa Program Diploma dalam berbagai jenjang. (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
Pasal 15 (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan bahasa daerah yang bersangkutan. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.
dalam
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (3) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September. (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masingmasing terdiri atas minimum 16 minggu. (3) Apabila dipandang perlu dalam tahun akademik dapat diselenggarakan semester "pendek". (4) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan diadakan wisuda. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 17 (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semes-ter. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 18 (1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalul proses mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
pembelajaran
yang
(2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.
11
Pasal 19 (1) UNDIP mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerlmaan mahasiswa baru. (2) Penerlmaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan UNDIP. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNDIP. (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Peraturan Universitas, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, UNDIP menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan, dan perorangan lain baik dalam maupun luar negeri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus kerjasama lembaga-lembaga badan dan perorangan di luar negeri diatur dengan Peraturan Universitas. Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian Pasal 21 (1)
UNDIP menyelenggarakan kegiatan penelitian yang peminatan utamanya pada Pola Ilmiah Pokok.
(2)
Jenis kegiatan penelitian bersifat sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
(3)
UNDIP menyelenggarakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di laboratorium/ studio. Program Studi / Jurusan / Bagian / Fakultas / Program Pasca Sarjana, pusat penelitian, dan tempat-tempat lain.
(4)
Penelitian dapat dilaksanakan perorangan dan/atau kelompok
oleh
12
dosen
dan
mahasiswa
secara
(5)
Hasil-hasil penelitian didokumentasikan di Perpustakaan dan dipublikasikan di tingkat nasional, regional maupun internasional.
(6)
Penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 22
(1)
(2)
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, UNDIP menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan, dan perorangan lain baik dalam maupun luar negeri; Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 23 (1)
UNDIP menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, yang peminatan utamanya pada Pola Ilmiah Pokok, masalah-masalah pembangunan daerah, pembangunan nasional, dan pembangunan regional.
(2)
Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
(3)
Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok.
(4)
Hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.
(5)
Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 24
(1)
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UNDIP menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan, dan perorangan lain baik dalam maupun luar negeri.
(2)
Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.
13
BABV KURIKULUM Pasal 25 (1)
UNDIP menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum.
(2)
Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Kurikulum Inti (Nasional) dilengkapi dengan Kurikulum Institusional (Lokal).
(3)
Kurikulum Institusional (Lokal) disusun dengan berorientasi pada otonomi daerah, kebutuhan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.
(4)
Materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berupa ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, nasionalisme/patriotisme, keimanan, ketaqwaan, dan kewirausahaan.
(5)
Kurikulum bagi Program-Program Studi yang belum memiliki acuan kurikulum yang berlaku secara nasional disusun atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26
Struktur kurikulum diatur dengan Peraturan Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Pelaksanaan kurikulum Keputusan Rektor.
pada
setiap
Program
Studi
ditetapkan
dengan
Pasal 28 Evaluasi kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 3 tahun atau tidak lebih dari 5 tahun. Pasal 29 Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur dengan Peraturan Universitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
BAB VI PENILAIAN HASIL B E L A J A R Pasal 30 (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan dan bentuk penilaian lain. (2) Ujian diselenggarakan melalul ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi serta bentukbentuk ujian lainnya. (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, dan E yang masing-masing bernilai 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 31 (1)
Ujian akhir program diploma dan program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif, dan atau ujian tahap akhir, dan atau ujian karya tulis, dan atau ujian skripsi.
(2)
Ujian tesis atau kegiatan akademik lain yang setara diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
(3)
Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
(4)
Penyelenggaraan ujian akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas
BAB VII K E B E B A S A N AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 32 (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika.
15
(2) Pimpinan UNDIP mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik UNDIP. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan UNDIP dapat mengijinkan penggunaan sumber daya UNDIP, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain maupun semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya. Pasal 33 (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di UNDIP sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) UNDIP dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNDIP untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik. Pasal 34 (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Universitas harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 35 (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, UNDIP berpedoman pada otonomi keilmuan.
16
(2) Perwujudan otonomi keilmuan UNDIP diatur dan dikelola oleh Universitas berdasarkan Peraturan Universitas.
Senat
BAB VIII G E L A R DAN SEBUTAN LULUSAN P E R G U R U A N TINGGI Pasal 36 (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik. (2) Lulusan pendidikan profesional diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional. (3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor. (4) Sebutan profesional adalah Ahli Pratama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Sarjana Sains Terapan. Pasal 37 (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S . untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr. (3) Sebutan profesional Ahli Pratama disingkat A.P. bagi lulusan Program Diploma I, Atili Muda disingkat A.Ma. bagi lulusan Program Diploma II, Alili Madya disingkat A.Md. bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan disingkat S.S.T. bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. (4) Sebutan profesi dokter bagi lulusan Fakultas Kedokteran disingkat dengan huruf dr. (5) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17
Pasal 38 (1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal. (2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia. (3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Pasal 39 Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional, administrasi dan keuangan yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
Pasal 40 (1) UNDIP dapat Causa).
memberikan
gelar
Doktor
Kehormatan
(Doctor
Honoris
(2) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (3) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut. (4) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Program Studi Doktor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas. (5) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18
BAB IX SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu UNIVERSITAS Pasal 41 (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat organisasi UNDIP terdiri atas unsur sebagai berikut: a. Dewan Penyantun; b. Unsur Pimpinan : Rektor dan para Pembantu Rektor; c. Senat Universitas; d. Unsur Pelaksana Akademik :Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Pendidikan; e. Unsur Pelaksana Administrasi: Biro; f. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis (UPT); g. Unsur lain yang dianggap perlu. (2) Unsur-unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UNDIP. Pasal 42 (1) Dewan Penyantun terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu UNDIP memecahkan permasalahan. (2) Anggota Dewan Penyantun persetujuan Senat Universitas.
diangkat
oleh
Rektor
UNDIP
dengan
(3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan Penyantun. (4) Organisasi dan tata kerja Dewan Penyantun diatur dengan Universitas.
Peraturan
Pasal 43 (1) Pimpinan UNDIP adalah Rektor dan dibantu oleh para Pembantu Rektor.
19
(2) Jumlah Pembantu Rektor dan bidangnya dapat kebutuhan dan perkembangan UNDIP.
disesuaikan
dengan
Pasal 44 (1)
Rektor sebagai penanggung jawab utama di samping melakukan arahan serta kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelengga-raan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Universitas.
(2)
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam a y a t ( 1 ) : a. di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri; b. di bidang administrasi dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga lain. Pasal 45
(1)
Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga akademik, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta hubungan UNDIP dengan lingkungannya.
(2)
Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap Pembantu Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
(3)
Bilamana Rektor berhalangan tetap, Senat UNDIP mengusulkan seorang calon pejabat Rektor kepada Menteri untuk menggantikan dan meneruskan jabatan Rektor yang berhalangan tetap, sampai terpilihnya dan diangkatnya Rektor tetap yang baru.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Universitas.
Rektor
bidang
Pasal 46 (1)
Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
(2)
Pembantu Rektor bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksana-an pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)
Pembantu Rektor bidang Adminstrasi Umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan dan umum.
(4)
Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembimbingan serta pelayanan mahasiswa.
20
Pasal 47 (1)
Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pesetujuan Senat Universitas.
(2)
Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Pasal 48
(1)
Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.
(2)
Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 49
(1)
Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNDIP.
(2)
Senat mempunyai tugas pokok : a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UNDIP; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi; d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada UNDIP; e. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perencanaan program kerja di bidang Tridharma perguruan tinggi serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNDIP yang dibuat dan diajukan oleh pimpinan UNDIP; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan caloncalon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor, dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor kepala; g. membahas dan menyetujui usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat yang disusun oleh pimpinan UNDIP; h. menilai pertanggungjawaban pimpinan UNDIP atas kebijakan yang telah ditetapkan; i. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; j . mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan; k. menyelenggarakan ujian promosi Doktor.
21
(3)
Senat Universitas terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan UNDIP, para Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
(4)
Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat.
(5)
Senat Universitas membentuk Senat Guru Besar dipimpin oleh Rektor didampingi oleh Sekretaris Senat Universitas yang anggotanya adalah semua Guru Besar UNDIP.
(6)
Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas membentuk Badan Pekerja Harian Senat, Komisi-Komisi Senat dan panitia-panitia khusus.
(7)
Susunan organisasi, tata kerja organisasi Senat Universitas diatur oleh Peraturan Universitas.
Pasal 50 Senat Guru Besar bertugas melakukan penilaian terhadap calon Guru Besar dan calon Doktor Honoris causa (Dr.H.C.) Pasal 51 (1)
Badan Pekerja Harian Senat diketuai oleh Sekretaris Senat Universitas dan beranggotakan para Ketua Komisi Senat dan para Sekretaris Komisi Senat.
(2)
Ketua Badan Pekerja Harian Senat didampingi oleh Sekretaris Badan Pekerja Harian Senat yang dipilih diantara para anggota Badan Pekerja Harian Senat.
(3)
Tugas Badan Pekerja Harian Senat iaiah : a. menyiapkan agenda rapat Senat Universitas dan rapat Komisi Senat; b. menyiapkan rancangan Peraturan Universitas; c. memberikan pertimbangan kepada Ketua Senat dalam melaksanakan tugas. Pasal 52
(1)
Komisi-komisi Senat beranggotakan berdasarkan bidang tugas.
(2)
Komisi-komisi Senat dengan bidang tugasnya ialah : a. Komisi I bertugas di bidang Tridharma Perguruan Tinggi; b. Komisi II bertugas di bidang Anggaran Belanja;
22
anggota
Senat
Universitas
c. Komisi III bertugas di bidang Pembimbingan Kemahasiswaan; d. Komisi IV bertugas di bidang Pengembangan Universitas dan Kerjasama; e. Komisi V bertugas di bidang Penilaian dan Pengembangan Tenaga Kependidik-an dan Staf Administrasi pada tingkat tertentu. (3)
Pembentukan Universitas.
Komisi
dan
tujuan
Komisi
diatur
dengan
Peraturan
Pasal 53 (1)
Pelaksanaan tugas Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Senat Universitas menyelenggarakan rapat-rapat.
(2)
Jenis rapat Senat Universitas adalah: a. Rapat Senat yang berbentuk: 1. Rapat Senat Biasa; 2. Rapat Senat Luar Biasa; 3. Rapat Senat Terbuka; 4. Rapat Senat Tertutup; 5. Rapat Senat Terbatas. b. Rapat Badan Pekerja Harian; c. Rapat Komisi; d. Rapat Panitia Khusus.
(3)
Pengambilan putusan dalam rapat Senat Universitas pada dilakukan atas dasar musyawarah/mufakat.
(4)
Apabila pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka putusan dilaksanakan dengan pemungutan suara.
(5)
Tata cara rapat dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Universitas.
dasarnya
Pasal 54 (1)
Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana penelitian di lingkungan UNDIP yang mempunyai tugas : b. mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat penelitian, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, kelompok dosen atau perorangan dan mahasiswa; c. mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan; d. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang penelitian.
23
(2) Lembaga Penelitian terdiri atas ketua, administrasi.
sekretaris, tenaga ahli, dan tenaga
(3) Pimpinan Lembaga Penelitian terdiri atas Ketua dan Sekretaris. (4) Pimpinan Lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas. (5) Pimpinan Lembaga Penelitian bertanggung jawab kepada Rektor. (6) Masa jabatan Pimpinan Lembaga Penelitian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa abatan berturut-turut. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Universitas.
dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 55 (1)
Lembaga Penelitian UNDIP mempunyai pusat-pusat penelitian.
(2)
Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di UNDIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
(3)
Pusat Penelitian terdiri atas kepala, sekretaris, tenaga peneliti dan tenaga administrasi.
(4)
Pimpinan Pusat Penelitian terdiri atas Kepala dan Sekretrais.
(5)
Jumlah Pusat Penelitian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan pengembangan masyarakat dalam rangka otonomi daerah, globalisasi dan kemampuan penyelenggaraan dengan persetujuan Senat Universitas.
(6)
Pimpinan Pusat Penelitian diangkat, diberhentikan oleh bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Penelitian.
(7)
Masa jabatan Pimpinan Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
Rektor
dan
Pasal 56 Rincian tugas dan tata kerja Lembaga Penelitian dan Pusat Penelitian diatur dengan Peraturan Universitas.
24
Pasal 57 (1)
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana pengabdian di lingkungan UNDIP yang mempunyai tugas : a. mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengabdian, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, kelompok dosen atau perorangan dan mahasiswa; b. mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlu-kan; c. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di bidang pengabdian kepada masyara-kat.
(2)
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas ketua, sekretaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
(3)
Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Ketua dan Sekretrais.
(4)
Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.
(5)
Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor.
(6)
Masa jabatan Pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(7)
Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Universitas.
dan
dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 58 (1)
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP mempunyai pusat-pusat pengabdian.
(2)
Pusat pengabdian merupakan unsur pelaksana di UNDIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyara-kat.
(3)
Pusat Pengabdian terdiri atas administrasi.
(4)
Pimpinan Pusat Pengabdian terdiri atas Kepala dan Sekretrais.
kepala,
25
sekretari, tenaga ahli dan tenaga
(5)
Jumlah Pusat Pengabdian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan pengembangan masyarakat dalam rangka otonomi daerah, globalisasi dan kemampuan penyelenggaraan dengan persetujuan Senat Universitas.
(6)
Pimpinan Pusat Pengabdian diangkat, diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
(7)
Masa jabatan Pimpinan Pusat Pengabdian adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 59
Rincian tugas dan tata kerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat Pengabdian diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 60 (1)
Lembaga Pengembangan Pendidikan merupakan unsur pelaksana pengembangan pendidikan di lingkungan UNDIP yang menyelenggarakan kegiatan pengkajian sistem pembela-jaran, teknologi pembelajaran, dan peningkatan kemampuan pembelajaran dosen.
(2)
Lembaga Pengembangan Pendidikan terdiri atas ketua, sekretaris, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
(3)
Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
(4)
Pimpinan lembaga Pengembangan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas.
(5)
Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan bertanggung jawab kepada Rektor.
(6)
Masa jabatan Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(7)
Ketentuan sebagaimana dimakksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Universitas
26
Pasal 61 (1)
Lembaga Pengembangan Pendidikan pengembangan pendidikan.
UNDIP
mempunyai
pusat-pusat
(2)
Pusat Pengembangan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan merupakan unsur pelaksana di UNDIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan.
(3)
Pusat Pengembangan terdiri atas ketua, sekretaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
(4)
Pimpinan Pusat Pengembangan terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
(5)
Jumlah Pusat Pengembangan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan pengembangan masyarakat dalam rangka otonomi daerah, globalisasi dan kemampuan penyelenggaraan dengan persetujuan Senat Universitas.
(6)
Pimpinan Pusat Pengembangan diangkat, diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan.
(7)
Masa jabatan Pimpinan Pusat Pengembangan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 62
Rincian tugas dan tata kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pusat Pengem-bangan diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 63 (1)
UNDIP menyelenggarakan Program Studi Pasca Sarjana, terdiri atas Program Studi Magister dan Program Studi Doktor.
(2)
Program Studi Pasca Sarjana dapat diselenggarakan oleh Jurusan yang memenuhi persyaratan.
(3)
Syarat penyelenggaraan Program Studi Pasca Sarjana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Program Studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas Jurusan diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana .
27
diatur
sesuai
(5)
Jenis Program Studi Pasca Sarjana adalah : 1. Program Studi Magister; 2. Program Studi Magister lintas jurusan; 3. Program Studi Doktor.
(6)
Pengembangan dan perkembangan Program Studi Pasca Sarjana diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 64
(1)
Program Studi Pasca Sarjana menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik, administrasi pendidikan, administrasi umum, dan keuangan.
(2)
Program Studi Pasca Sarjana dipimpin oleh ketua dan sekretaris.
(3)
Pimpinan Program Studi Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas atas usul Dekan Fakultas terkait.
(4)
Pimpinan Program Studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas atas usul Direktur.
(5)
Pimpinan Program Studi Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas terkait terutama dalam bidang pendidikan akademik dan kepada Direktur Program Pasca Sarjana dalam bidang administrasi pendidikan, administrasi umum, dan keuangan.
(6)
Pimpinan Program Studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas Jurusan bertanggung jawab secara keseluruhan kepada Direktur Program Pasca Sarjana.
(7)
Rincian tugas, tata kerja dan pengisian jabatan Program Studi Pasca Sarjana diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 65
Masa jabatan pimpinan Program Studi Pasca Sarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 66 Organisasi Program Pasca Sarjana terdiri atas: a. Unsur pimpinan : Direktur dan Asisten Direktur; b. Badan Pembina;
28
c. d.
Unsur pelaksana akademik : Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor; Unsur pelaksana administrasi: Bagian Tata Usaha. Pasal 67
(1)
Program Pasca Sarjana merupakan unsur pelaksana di lingkungan UNDIP yang mengkoordinasikan semua Program Studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
(2)
Program Pasca Sarjana dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh dua Asisten Direktur.
(3)
Jumlah Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Program Pasca Sarjana.
(4)
Pimpinan Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
(5)
Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor dan Asisten Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
(6)
Rincian tugas dan tata kerja Program Pasca Sarjana diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 68
Masa jabatan pimpinan Program Pasca Sarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 69 (1)
Badan Pembina berfungsi mendampingi Direktur dalam merumuskan kebijakan akademik, kebijakan pengelolaan, dan pengembangan Program Pasca Sarjana.
(2)
Ketua Badan Pembina adalah Direktur dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota.
(3)
Anggota Badan Pembina diangkat oleh Rektor dengan susunan personalia terdiri dari Pimpinan Program Pasca Sarjana, para Pembantu Rektor, Dekan atau Guru Besar/Madya atau dosen senior yang ditunjuk mewakili Fakultas terkait dan Ketua Lembaga Penelitian.
29
(4)
Rincian tugas dan tata kerja Badan Pembina diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 70
(1)
Biro adalah satuan pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di bidang administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
(2)
Biro terdiri atas Bagian-bagian dan setiap Bagian terdiri atas Sub-sub Bagian.
(3)
Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
(4)
Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
(5)
Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(6)
Jumlah Biro, Bagian, dan Sub Bagian disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan pelayanan terpadu.
(7)
Rincian tugas dan tata kerja Biro, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 71
(1)
UNDIP memiliki unsur penunjang yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)
UPT berfungsi sebagai perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)
UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4)
Kepala UPT bertanggung jawab kepada Rektor melalul Pembantu Rektor bidang akademik.
(5)
Jumlah UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu, tuntutan perkembangan masyarakat dan kemampuan penyelenggaraan dengan persetujuan Senat Universitas serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30
(6)
Rincian tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Keputusan Rektor. Pasal 72
(1) UNDIP memiliki unsur-unsur lain yang dianggap perlu yang dapat membantu, menunjang, dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan upaya kesejahteraan. (2) Unsur lain yang dianggap perlu dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Rektor (3) Pembentukan unsur-unsur lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan senat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jumlah unsur-unsur lain disesuaikan dengan kebutuhan UNDIP.
pengembangan
(5) Rincian tugas dan tata kerja unsur-unsur lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor. Bagian Kedua FAKULTAS Pasal 73 (1)
UNDIP memiliki 10 Fakultas yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas Fakultas
Hukum; Ekonomi; Teknik; Kedokteran; Peternakan; Sastra; Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat; Perikanan dan Kelautan.
(2)
Jumlah Fakultas dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian, tuntutan masyarakat, pemerintah dan global serta kemampuan sumber daya dengan persetujuan Senat Universitas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Rincian tugas dan tata kerja Fakultas diatur dengan Peraturan Universitas.
31
Pasal 74 Organisasi Fakultas terdiri atas : Unsur Pimpinan Dekan dan Pembantu Dekan ; Senat Fakultas; Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan/Bagian, Program Studi, Laboratorium, Studio, dan Kelompok Dosen; Unsur Pelaksana Administrasi: Bagian Tata Usaha. Pasal 75 (1)
Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan.
(2)
Dekan memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan administrasi Fakultas serta membina warga kampus.
(3)
Jumlah Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Fakultas.
Tinggi
dan
Pasal 76 (1)
Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas berdasarkan usulan Senat Fakultas yang besangkutan.
(2)
Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3)
Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
(4)
Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. Pasal 77
(1)
Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
(2)
Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
Pasal 78 (1)
Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan UNDIP untuk fakultas yang bersangkutan.
32
(2)
Tugas pokok Senat Fakultas adalah : a. merumuskan kebijakan akademik fakultas; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakutas; d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan; dan e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan UNDIP mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
(3)
Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas, dan wakil dosen.
(4)
Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang Sekretaris yang dipilih diantara anggotanya.
(5)
Susunan dan tata kerja organisasi Senat Fakultas diatur dengan Peraturan Universitas.
didampingi
oleh
seorang
Pasal 79 (1)
Jurusan/Bagian merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
(2)
Organisasi Jurusan/Bagian terdiri atas : a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian; b. Unsur Pelaksana Akademik : para dosen.
(3)
Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(4)
Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
(5)
Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian bertanggung jawab kepada Dekan yang membawahinya.
(6)
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(7)
Rincian tugas dan tata kerja Jurusan/Bagian diatur dengan Peraturan Universitas.
33
\
Pasal 80 (1)
Dalam Jurusan dapat dibentuk Laboratorium dan/atau Studio.
(2)
Laboratorium dan/atau Studio dipimpin oleli Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
(3)
Ketua dan Sekretaris Laboratorium dan/atau Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
(4)
Ketua dan Sekretaris Laboratorium dan/atau Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
(5)
Ketua dan Sekretaris Laboratorium dan/atau Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(6)
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Laboratorium dan/atau Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(7)
Rincian tugas dan tata kerja Laboratorium dan/atau Studio diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 81
(1)
Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu.
(2)
Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan dengan dibantu oleh Sekretaris.
(3)
Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas yang bersangkutan.
(4)
Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(5)
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
34
Pasal 82 (1)
Program Diploma merupakan unsur pelaksana akademik pada Fakultas yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu.
(2)
Penyelenggaraan Program Diploma dipimpin oleh Ketua Program Diploma dengan dibantu oleh Sekretaris.
(3)
Ketua dan Sekretaris Program Diploma diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas yang bersangkutan.
(4)
Ketua dan Sekretaris Program Diploma bertanggung jawab pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(5)
Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Diploma adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
kepada
Pasal 83 (1)
Fakultas dapat menyelenggarakan dan mengembangkan kelompok kajian ilmu pengetahuan, teknologi.
kelompok-
(2)
Pembentukan kelompok-kelompok kajian diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Fakultas. BABX TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 84
(1)
Tenaga kependidikan di UNDIP terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
(2)
Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh UNDIP dengan tugas utama mengajar.
(3)
Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
(4)
Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap UNDIP.
35
(5)
Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap UNDIP.
(6)
Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di UNDIP.
Pasal 85 (1)
Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
(2)
Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 86
(1)
Syarat untuk menjadi dosen adalah : a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. beoA/awasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
(2)
Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor; b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.
(3)
Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;
(4)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri. Pasal 87
(1)
Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar atau profesor di UNDIP sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.
(2)
Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emiritus diatur oleh Menteri.
36
Pasal 88 (1)
Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
(2)
Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Peraturan Universitas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 89
(1)
Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus: a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah atau ijasah program diploma atau ijasah sarjana; b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh UNDIP.
(2)
Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
(3)
Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Peraturan Universitas.
(4)
Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
setelah
memenuhi
Pasal 90 (1)
Mahasiswa mempunyai hak : a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar; d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
37
f.
menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; g. memperoleh layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. memanfaatkan sumberdaya UNDIP melalui perwakilan/organisasi kemahasis-waan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; i. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerlmaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya tampung pergururan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan; j . ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNDIP; k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Keputusan Rektor. Pasal 91 Setiap mahasiswa berkewajiban untuk : a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNDIP; b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNDIP; c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian; e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNDIP; f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Keputusan Rektor. Pasal 92 Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, kegemaran dan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan mahasiswa.
diselenggarakan
dari,
oleh,
dan
minat, dalam
untuk
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
38
Pasal 93 Alumnus UNDIP adalah seseorang yang tamat pendidikan di UNDIP. Alumni UNDIP dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNDIP dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi. BAB XII SARANA DAN PRASARANA Pasal 94 Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNDIP, diatur dengan Peraturan Universitas.
BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 95 Pembiayaan UNDIP dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNDIP yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
39
e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non-Pemerintah; f. penerlmaan dari masyarakat lainnya; dan g. Usaha-usaha yang sah. (3)
Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Penerlmaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 96
(1)
Otonomi dalam bidang keuangan bagi UNDIP mencakup kewenangan untuk mencari, menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
UNDIP menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tatabuku yang berlaku.
(3)
Pembukuan keuangan UNDIP diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 97
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNDIP, setelah disetujui oleh Senat Universitas diusulkan oleh Rektor melalui Menteri, kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNDIP.
Pasal 98 Rektor UNDIP menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengaiokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh Senat Universitas usulan ini diajukan oleh Rektor melalui Menteri, kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
40
Pasal 99 Mekanisme dan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNDIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Universitas.
BAB XIV EVALUASI DIRI Pasal 100 (1)
UNDIP melakukan evaluasi diri dan perbaikan secara internal guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam rangka akreditasi nasional dan pengembangan serta perkembangannya.
(2)
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Badan Pengawasan dan Evaluasi. Organisasi, rincian tugas, dan tata kerja Badan sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.
(3)
BAB
XV
KERJASAMA Pasal 101 (1)
Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNDIP menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga Iain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. program pemindahan kredit; d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akade-mik; e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; f. penerbitan bersama karya ilmiah;
41
g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu. (3)
Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
(4)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.
(5)
Tata cara Penyelenggaraan kerjasama di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas. Pasal 102
Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, UNDIP dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.
BAB XVI K O D E ETIK, SANKSI, DAN PENGHARAGAAN Bagian Kesatu Kode Etik dan Penghargaan Pasal 103 (1)
UNDIP menjunjung tinggi kode etik, seperti: kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan kaidah-kaidah keilmuan serta kaidahkaidah profesi.
(2)
UNDIP dapat memberikan sanksi kepada tenaga kependidikan, mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
(3)
Kriteria kode etik, tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Universitas dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
42
dan
Bagian Kedua Penghargaan Pasal 104 (1)
UNDIP dapat memberikan penghargaan kepada warga kampus, warga masyarakat, dan pihak lain yang telah berprestasi luar biasa bagi kemajuan UNDIP, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(2)
Kriteria, tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian penghargaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB XVII PENGAWASAN Pasal 105 (1)
Senat Universitas melakukan pengawasan melalui pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan-kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan.
(2)
Pengawasan secara melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen dilakukan oleh aparatur UNDIP dan oleh unsur Pengawas yang diangkat dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)
Pengawasan dari instansi di luar UNDIP diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106
Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Peraturan Universitas dan Keputusan Rektor serta peraturan lain di lingkungan UNDIP, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
43
t
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 (1)
Perubahan Statuta ini diputusl
(2)
Perubahan Statuta ini tidak boleh dilakukan terhadap sendi-sendi pokoknya.
(3)
Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga Universitas.
42
