MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALIN AN

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

231

/PMK.02/2015

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan

Rencana

Kerja

Dan

Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan D.an Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

208/PMK.02/2014

dan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; b.

bahwa

dalam

rangka

pemantapan

penerapan

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan

kerangka

pengeluaran

jangka

menengah,

perlu

mengatur kembali ketentuan mengenai perencanaan,

www.jdih.kemenkeu.go.id

-2-

penelaahan,

dan penetapan alokasi anggaran bagian

anggaran bendahara umum negara,

dan pengesahan

daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

l 71/PMK.02/2013

clan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014; c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri

Perencanaan,

Keuangan

Penelaahan,

tentang

Dan

Tata

Penetapan

Cara Alokasi

Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; Mengingat

Peraturan

Pemerintah

Penyusunan

Rencana

Negara/Lembaga Tahun

2010

Nomor Kerja

(Lembaran

Nomor

152,

90

Dan

Tahun

2010

Anggaran

Negara

Kementerian

Republik

Tambahan

tentang Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN

BAGIAN

ANGGARAN

BENDAHARA

UMUM

NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

2.

Bagian

Anggaran

Bendahara

Umum

Negara

yang

selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran


-3 -

yang

tidak

dikelorn pokkan

dalarn

bagian

anggaran

kernenterian negara/lernbaga. 3.

Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana

BUN

adalah

indikasi

dana

rangka

Pernerintah

kewajiban

pernenuhan

dalarn

yang

penganggarannya hanya ditarnpung pada BA BUN. 4.

Pagu

Indikatif

Bendahara

Urnurn

Negara

yang

selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana

yang

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan

berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN. 5.

Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Urnum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran

BA

BUN

yang

ditetapkan

oleh

Menteri

Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara.

6.

Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

dan

digunakan

sebagai

dasar

pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. 7.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat nncian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun

pembiayaan

dalam

rangka

pemenuhan

kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. 8.

Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan

anggaran

BA

BUN

yang

merupakan

himpunan RKA BUN. 9.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan


-4 -

oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

1 0. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Negara

Umum

BUN

PPA

yang

adalah

selanjutnya

pejabat

Pemimpin

disebut

eselon

di

I

lingkungan

Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

1 1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat di

maupun

kantor

kementerian

daerah

negara/lembaga

satuan

atau

kerja

memperoleh

yang

penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

1 2. Daftar Basil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum

Negara

yang

selanjutnya

disebut

DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN

yang memuat

alokasi

anggaran

menurut

unit

organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

1 3 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN pelaksanaan

dokumen

anggaran

yang

adalah

disusun

oleh

KPA BUN.

1 4. Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah

Inspektorat

Inspektorat

J enderal I Inspektorat

atau nama lain yang secara

melaksanakan

pengawasan

intern

yang

Utama/ fungsional

bertanggung

jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program


- 5 -

dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 16. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode

5

(lima) tahun. BAB II

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 2 ( 1)

Dalam melaksanakan fungsi B U N , Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BU N.

(2)

Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas: a.

pengelolaan utang;

b.

pengelolaan hibah;

c.

pengelolaan hibah

daerah yang bersumber dari

penerimaan dalam negeri; d.

pengelolaan investasi pemerintah;

e.

pengelolaan penerusan pinj aman;

f.

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;

g.

pengelolaan belanja subsidi;

h.

pengelolaan belanja lainnya; dan

i.

pengelolaan transaksi khusus. Bagian Kedua

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 3 (1)

Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA

BUN,

Pengguna

Anggaran

BU N

menetapkan

PPA BUN.


- 6 -

(2)

PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terdiri atas : a.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai : 1.

PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 9 99 . 0 1 );

2.

PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan

3.

PPA

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(Bagian Anggaran 999 . 99) , antara fa in untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal

pemerintah

kelayakan ,

dan

dalam

bentuk

fasilitas

dukungan

peny1apan

proyek

(project development facility);

b.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai: 1.

PPA

BUN

Bersumber

Pengelolaan dari

Hibah

Penerimaan

Daerah Dalam

yang Negeri

(Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 2.

PPA BUN Pengelolaan Transfer ke D aerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 9 9 . 05) ;

c.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai : 1.

PPA BUN

Pengelolaan Investasi

Pemerintah

(Bagian Anggaran 9 9 9 . 03); dan 2.

PPA

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) , antara lain untuk aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang,

dan

antisipasi PT

d.

pembiayaan

untuk

Lapindo

anggaran

dana

Brantas

Inc. /

Minarak Lapindo J aya;

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai : 1.

PPA

BUN

Pengelolaan

Penerusan

Pinj aman

(Bagi an Anggaran 999. 04); dan 2.

PPA

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan

pembayaran ,

belanj a

j aminan

sosial , belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan


-7 -

fihak ketiga,

scrta pendapatan dan belanja

yang terkait dengan pengelolaan kas negara; e.

Direktorat Jenderal Anggaran sebagai : 1.

PPA

BUN

Pengelolaan

Belanja

Subsidi

Belanja

Lainnya

(Bagian Anggaran 999. 07) ; 2.

PPA

BUN

Pengelolaan

(Bagian Anggaran 999 . 0 8) ; dan 3.

PPA

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan f.

Badan

Kebijakan

Fiskal

sebagai

PPA

BUN

Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengeluaran keperluan hubungan internasional. Pasal 4 (1)

PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.

mengkoordinasikan

penyusunan

Indikasi

Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan; b.

melakukan Kebutuhan

penilaian Dana

BUN

atas

usulan

yang

Indikasi

disampaikan

oleh

KPA BUN; c.

menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

d.

menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN

berdasarkan

Pagu

Indikatif

BUN

yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan; e.

menyampaikan Indikasi Kebutuhan D ana BU N yang telah

disesuaikan

kepada

Direktorat

J enderal

Anggaran; f.

menyusun

nncian

Pagu

Anggaran

BUN

untuk

masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu

Anggaran

BUN

yang

ditetapkan

oleh

Menteri Keuangan;


- 8 -

g.

� emberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada

KPA

BUN

dalam

rangka

penyusunan

RKA BUN; h.

meneliti RKA BUN clan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN;

L

menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN

yang

ditetapkan

oleh

dan/ atau menyesuaikan

Menteri

RDP BUN

Keuangan

berdasarkan

Alokasi Anggaran BUN; J.

menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

k.

dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana B UN

dan penyusunan

RDP

B U N sesuai

karakteristik masing-masing BA B U N ; I.

mengkoordinasikan pengeluaran

kerangka

penyusunan

jangka

dengan

menengah

memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing - masing BA BUN; m.

dapat

menyusun

petunjuk

teknis

pengelolaan

anggaran BA B U N yang menjadi tanggung jawabnya; n.

dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA B U N ; dan

o.

dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini .

(2)

Dalam

menjalankan

tugas

sebagaimana

dimaksud

perencanaan,

penelaahan,

dan

pada dan

fungsi ayat

PPA

BUN

(1),

dalam

penetapan

alokasi

anggaran BA BUN, Pemimpin PPA BUN bertanggung jawab secara formal. (3)

Tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk untuk PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) .


-9-

Tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah

(4)

yang

Bersumber

dari

Penerimaan

Dalam

Negeri

(Bagian Anggaran 999 . 02) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

mengenai

hibah daerah .

Pasal 5 ( 1)

PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.

mengkoordinasikan penenmaan

penyusunan

hi bah

yang

direncanakan Kantor

melalui

pencmrannya

indikasi clan

Pelayanan

Perbendaharaan Negara; b.

menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN terkait belanj a

hibah

kepada

pemerintah

daerah

yang

bersumber dari pinj aman atau hibah luar negeri ( o n granting);

c.

melaksanakan belanj a hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing;

d.

menetapkari

format

dokumen

terkait

indikasi

penerimaan hibah dan belanj a hibah ; dan e.

mengkoordinasikan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan hibah dan hibah daerah yang berasal dari penerimaan dalam negen sesum

ketentuan

dengan

perundang

peraturan

undangan . (2)

Dalam

menj alankan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN , PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999. 02) bertanggung j awab secara formal . Pasal 6 Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku (Bagian

PPA

BUN

Anggaran

Pengelolaan 999 .99)

Transaksi

merupakan

Khusus

koordinator


- 10 -

Pengelolaan

pertanggungjawaban

laporan

penyusunan

Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi transaksi khusu s . Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 7 ( 1)

KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi paling sedikit : a.

mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada

PPA

dokumen

dilengkapi

dengan

BUN

pendukung; b.

menyusun RKA B U N beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;

c.

menyampaikan

dokumen

beserta

BUN

RKA

pendukung kepada APIP K/ L untuk direviu ; d.

menyampaikan RKA B U N yang telah direviu oleh APIP K/ L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN;

e.

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerj a atas pelaksanaan anggaran kepada PPA

BUN

peraturan

ketentuan

dengan

sesuai

perundang-undangan ; f.

menyusun DIPA B U N ; dan

g.

menyusun kerangka pengeluaran j angka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis,

dan

lain

aspek

sesuai

karakteristik

masing-masing BA BUN . (2)

Dalam

menj alankan

dan

tugas

sebagaimana

dimaksud

perencanaan ,

penelaahan ,

pada dan

·

fungsi

KPA

BUN

( 1) ,

dalam

penetapan

alokasi

ayat

anggaran BA BUN, KPA BUN bertanggung j awab secara formal . (3)

Pengajuan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dikecualikan

untuk

alokasi

yang

diperoleh

dari


- 11 -

pergeseran ang g aran belanj a antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (BA BUN) . Pasal 8 Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang B ersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan mengenai hibah daerah. BAB III TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu ·

Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara Pasal 9 (1)

Pada awal tahun anggaran berj alan , PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN

dilengkapi dokumen

pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan. (2)

Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPA BUN dapat berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak-pihak terkait lainnya.

(3)

PPA BUN menyu sun Indikasi Kebutuhan Dana B U N dengan

memperhatikan

Prakiraan

Maj u ,

Rencana

Strategis , hasil evaluasi kinerj a tahun sebelumnya, dan aspek

lainnya

sesuai

dengan

karakteri s tik

masing-masing BA B U N . (4)

Indikasi Kebutuhan

Dana BUN yang telah

disu sun

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan

penyusunan

postur

resource

envelope

dan

Pagu Indikatif B U N . (5)

Dalam hal terdapat program atau kegiatan yang belum pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya,


- 12

-

Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun , kebij akan Pemerintah , dan / atau arahan Presiden / Wakil Pre siden . (6 )

Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA

BUN

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

berdasarkan kapasitas fiskal . (7)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun dan dinilai

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(6 ),

disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan Maret . Pasal 10 ( 1)

Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) , PPA BUN menyesuaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN .

(2)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu ketiga bulan Juni untuk diteliti .

(3)

Direktorat Jenderal Anggaran meneliti hasil penye suaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Pagu Indikatif BUN .

(4)

Indikasi

Kebutuhan

Dana

BUN

yang

telah

diteliti

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Men teri Keuangan un tuk digunakan se bagai salah satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran B U N .


- 13

-

Bagian Kedua Penetapan Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 1 (1)

Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran B U N .

(2)

Penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada: a.

arah kebij akan yang ditetapkan oleh Pre siden ;

b.

prioritas anggaran ;

c.

Rencana

Kerj a

Pemerintah

hasil

kesepakatan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara; d.

hasil Sidang Kabinet;

e.

Pagu Indikatif B U N ; dan

f.

evaluasi

kinerj a

penggunaan

dana

BUN

tahun

sebelumnya. (3)

Pagu

Anggaran

BUN

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan Juni . BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran B endahara Umum Negara Pasal 1 2 ( 1)

Berdasarkan sebagaimana Direktorat

penetapan dimaksud

Jenderal

Pagu dalam

Anggaran

Anggaran Pasal

11

ayat

menyampaikan

BUN (3) , Pagu


- 14 -

Anggaran

masing-masing

BA

BUN

kepada

PPA BUN. (2)

PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing

KPA

BUN

yang

berada

dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN . (3)

RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disusun dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas : .

(4)

a.

penganggaran terpadu;

b.

penganggaran berbasis kinerj a; dan

c.

kerangka pengeluaran j angka menengah .

Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk penyusunan

RKA

BUN

alokasi

BA

BUN

terkait

dana cadangan . (5)

RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai : a.

pedoman

umum

perencanaan ,

penelaahan ,

dan

penetapan alokasi anggaran BA B U N ; dan b.

tata

cara

penyusunan

RKA

BUN

dan

RDP BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung. (6)

Pedoman

umum

perencanaan ,

penelaahan ,

penetapan

alokasi

anggaran

BUN

dimaksud pada ayat

(5)

BA

dan

sebagaimana

huruf a tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7)

Pedoman

kerangka

pengeluaran

j angka

menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam

Lampiran

II

yang

merupakan

bagian

tidak

RDP

BUN

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (8)

Tata

cara

penyusunan

RKA

BUN

dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam

Lampiran

III yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


-

15

-

Bagian Kedua Reviu Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 3 (1 )

Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

perencanaan

penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (5) disampaikan oleh KPA B U N kepada APIP K/ L untuk direviu . (2)

Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1 )

dilakukan

melalui

verifikasi

atas

kelengkapan dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen pendukung. (3)

Pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

APIP K / L dapat mengembangkan langkah-langkah rev1u dalam pedoman reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BA B U N .

(5)

APIP K/ L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K / L lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas perencanaan anggaran BA B U N .

(6)

RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah dfreviu oleh APIP K/L disampaikan kembali kepada KPA B U N untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan . Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran B endahara Umum Negara Pasal 1 4

(1 )

RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3


- 16 -

disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN paling lambat minggu pertama bulan Juli. (2)

RKA BUN beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN oleh PPA B U N .

(3)

RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(2) ,

ditandatangani

oleh

masing-masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya. (4)

Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Bl)N sampai batas waktu yang ditetapkan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3). Pasal 1 5

(1 )

RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) disusun menggunakan formula perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian anggaran tr an sf er ke daerah dan dana desa.

(2)

RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian

Anggaran

999 . 05)

yang

telah

disusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa

(Bagian

Anggaran

9 99. 05)

yang

bertanggungjawab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 6 (1 )

RDP

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(Bagian

Anggaran 999. 99) disusun oleh masing- masing PPA B U N Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 9 9 ) sesuai dengan j enis transaksi khusus yang dikelolanya. (2)

RDP

BUN

Anggaran

Pengelolaan 999. 9 9)

yang

Transaksi telah

Khusus

disusun

(Bagian

sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh masing masing

Pemimpin

PPA

BUN

Pengelolaan

Transaksi


- 17 -

Khusus (Bagian An gg aran 999. 99) yang bertanggung j awab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 7 RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) , Pasal 15 ayat ( 1 ), dan Pasal 1 6 ayat ( 1 ) disu sun sesuai den g an : a.

pedoman

um um

perencanaan ,

penetapan

alokasi

BA

BUN

penelaahan ,

dan

sebag aimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (6) ; dan b.

tata

cara

penyusunan

RKA

BUN

dan

RDP

BUN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (8). Pasal 1 8 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan

modal

negara

dapat

disu sun

setelah

Nata Keuan gan disampaikan oleh Pemerintah kepada D ewan Perwakilan

Rakyat

dan / atau

setelah

Undang-Undang

mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara tahun berkenaan ditetapkan . Bagian Keempat Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 9 (1)

RDP

BUN

yan g

telah

ditandatan g ani

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) , Pasal 1 5 ayat (2) , dan Pasal 1 6 ayat (2) disampaikan oleh PPA B U N kepada Direktorat Jenderal Anggaran palin g lambat min g gu kedua bulan Juli . (2)

RDP BUN yang disampaikan oleh PPA B U N kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditelaah dalam forum penelaahan antara PPA BUN den gan Direktorat Jenderal Anggaran .

(3)

Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun

oleh

Direktorat

Jenderal

Anggaran

dan


- 18 -

disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur sebagai bahan

Jenderal Anggaran untuk digunakan

Rancangan

dan

Keuangan

N ota

penyusunan

Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara. (4)

Tata cara penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud (2)

ayat

pada

tercantum

dalam

Lampiran

V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENETAPAN ALO KASI ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA Pasal 20 (1 )

B erdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a

Negara

Perwakilan

antara

Rakyat ,

Pemerintah

dengan

menetapkan

Keuangan

Menteri

Dewan

Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2)

BUN

Anggaran

Alokasi

yang

ditetapkan

telah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada PPA BUN. (3)

Berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh

Direktorat

dimaksud

pada

Jenderal ayat

(2),

Anggaran

sebagaimana

BUN

menyesuaikan

PPA

RDP BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) . (4)

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tidak mengakibatkan perubahan RDP B U N , PPA BUN menyampaikan kembali RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat (2) kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai dasar penetapan D H P RDP BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu terakhir bulan November.

ff ,�


- 19 Pasal 21

(1)

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1 ) mengakibatkan perubahan RDP . BUN, PPA BUN menyampaikan RKA B U N kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan.

(2)

Dalam hal penyesuaian RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai inisiatif baru termasuk tambahan anggaran BA BUN yang berasal dari komisi

terkait di

Dewan

hasil pembahasan

dengan

Perwakilan Rakyat,

KPA BUN wajib m elengkapi dengan

dokumen pendukung. (3)

RKA BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2) disampaikan oleh KPA B U N kepada APIP K/ L untuk direviu.

(4)

Ketentuan

rev1u

mengenai

RKA

BUN

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku mutatis mutandis dalam reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud

pada ayat (3). Pasal 2 2 (1 )

RKA BUN yang telah direviu oleh APIP K/ L beserta pendukung

dokumen

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RDP B U N. (2)

RDP BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

(3)

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) , Direktur Jenderal Anggaran menetapkan D H P RDP BUN paling lambat minggu terakhir bulan November.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat (4) berlaku mutatis

mutandis

dalam

penelaahan

RDP

BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


·

- 20 -

Pasal 23 Kesimpulan

rapat

kerja

pembahasan

Rancangan

Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 ayat (1 ) dan D H P RDP B UN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 2 2 ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 24 Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan DIPA B U N . Pasal 2 5 Direktorat

Jenderal

Anggaran

merupakan

koordinator

PPA BUN dalam perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN. BAB VI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA BUN Pasal 2 6 (1 )

DIPA BUN merupakan DIPA per Satuan Kerja BA BUN yang dicetak secara otomatis melalui sistem .

(2)

DIPA

BUN

kegiatan

sebagai

digunakan Satuan

Kerja

BUN

dasar dan

pelaksanaan pencairan

dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara. Pasal 27 (1 )

DIPA BUN terdiri atas : a.

lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN) ;

b.

halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas :


- 21 -

c.

1.

halaman I A mengenai Informasi Kinerj a; dan

2.

halaman I B mengenai Sumber Dana;

halaman

II

memuat

Rincian

Pengeluaran

dan

Rincian Penerimaan yang terdiri atas : 1.

halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; clan

2. d.

halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;

halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan

e. (2)

halaman IV memuat Catatan .

Lembar SP DIPA BUN memuat antara lain : a.

clasar hukum penerbitan DIPA BUN;

b.

identitas clan pagu Satuan Kerj a;

c.

pernyataan syarat dan ketentuan ( disclaimer);

d.

tancla tangan pej abat yang menge sahkan DIPA BUN; dan

e. (3)

kode pengaman berupa digital stamp.

Halaman I, halaman II, halaman III , dan halaman IV DIPA BUN dilengkapi dengan :

( 4)

a.

tanda tangan Pemimpin PPA BUN; dan

b.

kode pengaman berupa digital stamp.

Pernyataan

syarat

dan

ketentuan

( disclaimer)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh Pemimpin

PPA BUN; b.

DIPA BUN berfungsi sebagai clasar pelaksanaan kegiatan

Satuan

dana/ pengesahan

Kerj a bagi

pencmran

dan Bendahara

Umum

Negara/Kuasa B endahara Umum Negara; c.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum clalam halaman III DIPA B U N diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;

d.

dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN dengan

database·

RKA-K/ L-DIPA

Kementerian

ff

/.\GJ1v


- 22 -

Keuangan maka data yang berlaku adalah data yang didalam

terdapat

database

RKA-K/ L-DIPA

Kementerian Keuangan; e.

KPA DIPA B U N tercantum dalam halaman I A;

f.

KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan kepada

Sekretaris

Jenderal / Sekretaris

Utama/

Sekretaris Badan / Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan , yang selanjutnya disampaikan . kepada Pemimpin PPA BUN atau koordinator penyu sunan

laporan

pertanggungj awaban

pengelolaan BA BUN; dan g.

DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari 2xxx sampai dengan 3 1 Desember 2xxx .

(5)

Catatan dalam halaman IV DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e memuat informasi mengenai: a.

alokasi

anggaran

yang

masih haru s

dilengkapi

dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran , antara lain:

b.

1.

peraturan perundang-undangan;

2.

reviu APIP K/ L; atau

3.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi;

c.

tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan / atau

d.

alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan . Pasal 2 8

( 1)

Pemimpin

PPA

BUN

meneliti

kebenaran

substansi

DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan D H P R D P BUN . (2)

DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran .


- 23 -

Pasal 29 ( 1)

Direktorat J enderal Anggaran melakukan validasi atas DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN berdasarkan DHP RDP B U N . Berdasarkan hasil validasi atas DIPA BUN sebagaimana

(2)

dimaksud pada ayat (1 ), Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN . (3)

Pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan .

(4)

Pengesahan DIPA BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran dilakukan dengan menandatangani lembar S P DIPA B U N . Pasal 30

Petunjuk penyusunan dan penge sahan DIPA BUN termasuk format

DIPA

BUN

tercantum

dalam

Lampiran

VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl . BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 31 Penyusunan

kerangka

pengeluaran

jangka

menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf 1 dan Pasal

7

ayat

(1 )

huruf

g,

dilakukan

terhadap

program / kegiatan BA BUN yang terprogram dan / atau terukur sesuai karakteristik masing-masing BA BU N,

dan

tidak

dilakukan terhadap dana cadangan . Pasal 32 Dalam hal terdapat pengelolaan anggaran yang berasal dari BA

BUN

yang

belum

ditetapkan

PPA

BUN-nya

dalam

Peraturan Menteri ini, penetapan PPA BUN dan pengelolaan anggarannya dapat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri .


- 24 -

Pasal 33 (1 )

Penetapan alokasi anggaran BUN tertentu yang alokasi dananya

belum

ditetapkannya

dapat

ditetapkan

Undang-Undang

pada

mengenai

saat

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan . (2)

Dalam rangka menjaga tata kelola dalam penetapan Alokasi Anggaran BUN tertentu pada tahun anggaran be1jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , usulan permintaan

anggaran

yang

disampaikan

oleh

kementerian negara/ lembaga dan / atau oleh satuan ke1ja BA BUN harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/ L untuk direviu. (3)

Ketentuan

mengenai

reviu

RKA

BUN

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku mutandis dalam

rev1u usulan

permintaan

mutatis

anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . Pasal 34 (1 )

Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja antar subbagian

anggaran

dalam

bagian

anggaran

999

(BA BUN) , reviu APIP K/ L dilakukan hanya pada saat usulan awal penggunaan dana BA BUN, yaitu sebelum dilakukan pergeseran anggaran BA BUN . (2)

Pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 ·

(BA BUN)

sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (BA BUN). Pasal 35 (1 )

Pro ses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA

BUN

untuk

kegiatan

tertentu

dapat

dilakukan

melampaui ketentuan waktu dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini , setelah mendap at persetujuan dari Menteri Keuangan.


- 25 -

(2)

BA BUN untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : a.

BA

B UN

Pengelolaan

Investasi

Pemerintah

(Bagian Anggaran 999. 03) untuk pos cadangan , dan penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara; b.

BA

BUN

Pengelolaan

Belanja

Lainnya

(Bagian Anggaran 9 9 9. 08) untuk pos cadangan dan kebutuhan dana BUN lainnya; c.

BA

BUN

Pengelolaan

Transaksi

Khu sus

(Bagian Anggaran 999 . 9 9) untuk pos kontribu si dukungan

kelayakan ,

penyertaan

m odal

negara

kepada organisasi / lembaga keuangan internasional , dan kontribusi kepada lembaga internasional; dan d.

BA

BUN

yang

belum

ditetapkan

pengelompokkannya. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 (1)

PPA

BUN

Pengelolaan

Tran saksi

Khusus

(Bagian Anggaran 999.99) untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan , dan fasilitas penyiapan proyek (project development facility), pada Tahun Anggaran 20 1 5

tetap dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal. (2)

Dalam hal penyusunan DIPA BUN berdasarkan form at DIPA B UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 0 belum dapat dilakukan , penyusunan DIPA BUN dilaksanakan berdasarkan format DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 7 1 / PMK. 02 / 2 0 1 3 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

2 08 / PMK. 02 / 2 0 1 4.


- 26 -

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37 Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan alokasi anggaran bendahara

umum

negara dan pengesahan

DIPA BUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan alokasi anggaran BUN dan pengesahan DIPA BUN berdasarkan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

Perubahan.

Pasal 38 Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran dalam proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dalam Peraturan Menteri ini diatur

lebih

lanjut

dengan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Anggaran.

Pasal 39 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Menteri

Nomor

Keuangan

208/PMK.02/2014; 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang

Tata

Cara

Perencanaan,

Penelaahan,

Dan

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal40 Peraturan

Menteri

1m

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

'))' i)j,h/ tJ /


- 27 -

orang

setiap

Agar

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 8 Des ember 2 O 1 5 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Des ember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1909 S alinan sesuai clengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

/'' '�

Kepala B agian T.V. I em(nterian

th.GIARTO

' NIP 195

/!f)

.-"

.

�-

4201 .984 d 21001


- 28 LAMPIRAN I PERATURA N MENTER! NOMOR

2 31

KEUANGAN REPUB LIK INDONESI A

/PMK . 02 / 20 1 5

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN , PENELAAHAN , DAN PENETAPAN ALO KASI UMUM

ANGGARAN NEGARA,

BAGIAN

DAN

ANGGARAN

PENGESAHAN

BENDAHARA

DAFTAR

ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PED O MAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN , DAN PENETAPAN ALO KASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A.

Dasar Hukum Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor

1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 20 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 / PMK. 0 1 / 20 1 4

tentang

Organisasi Dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan . B.

Dasar Pemikiran 1.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan , Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dikuasakan Lem baga

kepada di

Menteri

tingkat

Keuangan

pusat

dan

dan

Menteri / Pimpinan

diserahkan

kepada

Gubernur/ Bupati / Walikota selaku kepala pemerintahan daerah . Dibandingkan dengan peran menteri/pimpinan lembaga lainnya, Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ ganda dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief

Financial

Officer

(CFO)

Pemerintah

Republik

Indonesia,


- 29 sedangkan

setiap

menteri / pimpinan

lembaga

pada

hakekatnya

adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan .

S esuai

prinsip

tersebut,

Menteri

Keuangan

b ertanggung j awab atas pengelolaan aset dan kewaj iban negara secara nasional (Pengelola Fiskal) ,

sedangkan menteri / pimpinan

lembaga berwenang dan bertanggung j awab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna Anggaran / Pengguna Barang) . Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah sebagai berikut: a.

menyusun kebij akan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

b.

menyu sun rancangan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara (APBN) dan rancangan APBN Perubahan;

c.

mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

d.

melakukan perj anj ian internasional d i bidang keuangan;

e.

melaksanakan

pemungutan

pendapatan

negara yang

telah

ditetapkan dengan undang-undang; f.

melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

g.

menyu sun

laporan

keuangan

yang

merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan h.

melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsekuensi peran masing-masing CFO dan

COO tersebut

terlihat dalam pelaksanaan anggaran , yaitu terdapat pemisahan antara kewenangan administrasi oleh menteri / pimpinan lembaga dan kebendaharaan oleh Menteri Keuangan . Kewenangan administrasi antara lain meliputi : a.

melakukan

perikatan

atau

tindakan

lainnya

yang

mengakibatkan terj adinya penerimaan atau pengeluaran negara; b.

melakukan penguj ian dan pembebanan tagihan yang diaj ukan kepada Kementerian Negara/ Lembaga (K / L) sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan

c.

memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran . Sementara itu , kewenangan kebendahar aan antara lain meliputi :

a.

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;

(J

N11 v


- 30 b.

meny1mpan uang negara;

c.

menempatkan uang negara dan mengelola/ menatau sahakan investasi;

d.

melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pej abat

Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; e.

melakukan pinj aman dan memberikan j aminan atas nama pemerintah ;

f.

memberikan pinj aman atas nama pemerintah; dan

g.

melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. Selain melaksanakan peran-peran tersebut , Menteri Keuangan

juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA B U N , yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran , dengan rincian sebagai berikut: a.

menilai

usulan

Indikasi

Kebutuhan

Dana

BUN

yang

disampaikan oleh masing-masing PPA BU N; b.

menghimpun dan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah

dinilai

kepada

Menteri

Keuangan

untuk

ditetapkan menj adi Pagu Indikatif BU N; c.

menyampaikan Pagu Indikatif BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada PPA BUN sebagai dasar penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BU N;

d.

menghimpun

Indikasi

Kebutuhan

Dana

BUN

yang

telah

disesuaikan dengan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; e.

menyampaikan Pagu Anggaran B U N kepada PPA B U N sebagai dasar penyusunan RDP BUN;

f.

melakukan penelaahan R D P B U N yang telah ditandatangani oleh pemimpin PPA BU N;

g.

menghimpun

hasil

penelaahan

RDP

BUN

sebagaimana

dimaksud pada huruf f, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan , Rancangan Undang-Undang h.

mengenai APB N dan APB N-Perubahan ; · menyu sun DHP RDP BUN berdasarkan RDP B U N yang telah disesuaikan dengan alokasi dana pengeluaran BU N yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; dan

If .A6w


- 31 L

mempro ses pengesah an DIPA BUN yang telah ditandata ngani oleh pemimpin PPA BUN , termasuk untuk DIPA BUN dan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 9 9 9. 0 8 ( SP- SABA 999 . 08) yang diterbitkan pada tahun anggaran be1j alan . Terkait dengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana B U N '

masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhadap usulan yang disampaikan oleh KPA BUN . Dalam hal ini , penilaian dilakukan dengan melihat hubungan logis, yaitu melihat ada atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outco me. Misalnya, apakah terdapat hubungan logis antara aktivitas yang diusulkan dengan output yang ingin dicapai . Apakah output yang akan dicapai mendukung pencapaian

outcome.

Secara spesifik,

apakah indikator output ada hubungannya dengan output itu sendiri . Demikian pula, apakah indikator outcome ada hubungannya dengan outcome. Jika hubungan logis tersebut dinilai tidak terlalu kuat , PPA

BUN dapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki ,

termasuk

memperbaiki besaran nilai yang diusulkan . Mengingat

penyusunan

kapasitas

fiskal

dilakukan

oleh

Direktorat Jenderal Anggaran (dalam hal ini Direktorat Penyu sunan APBN) , terkait dengan penyusunan BA· BUN koordinasinya j uga dilakukan

oleh

Direktorat

Jenderal

Anggaran

(dalam

hal

1m

Direktorat Anggaran III) . Sebagai catatan , hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini fokus pada tata cara perencanaan , penelahaan , dan penetapan alokasi anggaran BA BU N, dan pengesahan DIPA BA B U N . Oleh karena itu , hal yang terkait dengan pelaksanaan anggaran BA BUN tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini .

2.

Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN Selaku pengelola fiskal,

Menteri

Keuangan yang

sekaligus

merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran yang tidak dilakukan oleh K/ L pada umumnya. Anggaran yang termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut: a.

Bagian

Anggaran

Pengelolaan

Utang

(BA

9 9 9. 01) ,

yang

selanj utnya disebut BA 9 9 9. 0 1 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan pembayaran kewaj iban terkait Pinj aman Luar Negeri (PLN) ,


- 32 Surat Berharga Negara (SBN) yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara ( S B S N) , Pinj aman Dalam Negeri (PDN) , dan pembayaran cicilan pokok utang, bunga utang, dan biaya lain terkait utang, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA-K/ L. Jenis BA 999 . 0 1 terdiri atas :

b.

1)

pembayaran bunga utang dalam negeri;

2)

pembayaran bunga utang luar negeri;

3)

pembiayaan utang dalam negeri ; dan

4)

pembiayaan utang luar negeri .

Bagian

Anggaran

Pengelolaan

Hibah

(BA

9 9 9 . 02) ,

yang

selanj utnya disebut BA 999 . 0 2 adalah subbagian anggaran B U N yang menampung pemberian hibah kepada pemerintah daerah , sebagai wujud dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pu sat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 20 03 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang menj adi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal .

Hibah dari Pemerintah

kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme APB N dan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah (APB D) dengan

sumber pendanaan

dari penerimaan

dalam negen

(rupiah murni) , hibah luar negeri , serta pinj aman luar negeri . Dalam

Undang-Undang

Nomor

Perimbangan

Keuangan

Pemerintahan

Daerah

penyelenggaraan pelaksanaan

asas

Otonomi

33

Tahun

2 0 04

antara

Pemerintah

diatur

bahwa

desentralisasi Daerah ,

dan

Pusat

dalam untuk

Pemerintah

tentang dan

rangka mendanai

memberikan

sumber- sumber penerimaan kepada pemerintah daerah , yang antara lain terdiri atas Dana Perimbangan , Pinj aman Daerah dan Hibah Daerah. c.

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 9 9 9 . 0 3) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 0 3 adalah subbagian anggaran BUN yang dikhu suskan untuk mengelola Investasi Pemerintah.


- 33 -

Beberap a j enis BA 999 . 03 antara lain sebagai berikut:

1)

Penyertaan Modal Negara (PMN) Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APB N atau penetapan cadangan peru sahaan atau sumber lain untuk dij adikan sebagai modal B adan Usaha Milik Negara (BUMN) dan / atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi . Termasuk dalam hal ini adalah penyertaan modal organisasi/ lembaga keuangan internasional dan lembaga khu sus yang dibentuk dengan Undang-Undang.

2)

Dana Bergulir Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh K/ L atau satker B LU untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan KUKM dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/ L dalam penanggulangan

kemiskinan ,

pengangguran ,

dan

pengembangan ekonomi nasional . 3)

Kewaj iban Penj aminan Yang dimaksud

dengan

Kewaj iban

Penj aminan

adalah

alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban

penJ am1nan

yang

timbul

akibat

pemberian

Jaminan Pemerintc:t.h sebagaimana diatur dalam Undang Undang mengenai APB N beserta perubahannya pada tahun anggaran berj alan . 4)

Investasi Pemerintah (Regulef) Yang

dimaksud

dengan

Investasi

Pemerintah

adalah

penempatan sejumlah dana dan / atau barang dalam j angka panj ang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi , so sial , dan / atau manfaat lainnya. Pro ses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh proses investasi, investasi ,

perencanaan

investasi ,

penatausahaan ,

pelaksanaan

pertanggungj awaban

serta

dive stasi

pertumbuhan

ekonomi

pengawasan

meningkatkan

dan

pro ses

yang

bertujuan

dalam

rangka

memajukan kesej ahteraan umum .


- 34 5)

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan

untuk

pendidikan

bagi

menj amin generas1

keberlangsungan berikutnya

program

sebagai

bentuk

pertanggungj awaban antar generasi yang pengelolaannya menggunakan cadangan

mekanisme

pendidikan

dana

untuk

bergulir

dan

mengantisipasi

dana

keperluan

rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam , dengan sumber dana yang disalurkan bersumber dari PNBP hasil pengelolaan investasi atas endowment fund, yang dilakukan oleh B LU Pengelola Dana di Bidang Pendidikan . d.

Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinj aman (BA 9 9 9 . 04) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 04 adalah subbagian anggaran BUN

yang

diteruspinj amkan

kepada

Penerima

Penerusan

Pinj aman yang harus dibayar kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tertentu . BA

999 . 04

Pengguna

dalam

Dana

pengalokasiannya

atau

Penerima

atau

dirinci Debitur

berdasarkan Penerusan

Pinj aman . e.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999 . 0 5) , yang selanjutnya disebut BA 9 9 9 . 0 5 adalah subbagian

anggaran

BUN yang melaksanakan

pengelolaan

tran sfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian dari belanj a

negara

dalam

rangka

mendanai

pelaksanaan

desentralisasi fiskal . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 50 / PMK. 07 / 2 0 1 4 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, meliputi : 1)

Dana Perimbangan , adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi , yang terdiri atas : a)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APB N yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam


- 35 rangka pelaksanaan Desentralisasi yang meliputi D B H Paj ak, dan PB H Sumber Daya Alam . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU

b)

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APB N yang

dialokasikan

dengan

tujuan

pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah

Desentralisasi .

dalam

Formulasi

rangka

pelaksanaan

penghitungan

dan

mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2 004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

dan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun 2 0 0 5 tentang Dana Perimbangan . Dana Alokasi Khusus yang selanj utnya disingkat DAK

c)

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APB N yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khu sus yang merupakan urusan daerah dan se suai dengan prioritas nasional . Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khu sus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 2)

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan

otonomi khu sus

suatu

daerah . Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh . 3)

Dana Keistimewaan Daerah I stimewa Yogyakarta adalah dana

yang

APB N

dalam

dialokasikan

untuk

penyelenggaraan urusan keistimewaan D aerah I stimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan

tertentu

Yogyakarta

selain

yang

dimiliki

wewenang

Daerah

sebagaimana

Istimewa ditentukan

dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah , yang meliputi kewenangan terkait dengan : a)

Tata cara pengisian j abatan , kedudukan , tugas , dan wewenang gubernur dan wakil gubernur;

b)

Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;


- 36 c)

Kebudayaan;

d)

Pertanahan , dan

e)

Tata ruang.

Pengaturan

keistimewaan

dilaksanakan

Daerah

Istimewa

asas

pengakuan

berdasarkan

Y ogyakarta

atas

hak

asal-usul , kerakyatan , demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, efektivitas

pemerintahan ,

kepentingan

nasional

dan

pendayagunaan kearifan lokal . 4)

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana penye suaian dalam APB N yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten / kota sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan fungsi pendidikan

dengan

mempertimbangkan

kriteria

daerah

berprestasi yang memenuhi Kriteria Utama, Kriteria Kinerj a, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerj a sebagai dasar untuk menentukan daerah penerima alokasi DID dan perhitungan besaran alokasi DID . f.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Subsidi (BA 9 9 9 . 0 7) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 0 7 adalah subbagian anggaran BUN yang

diberikan

kepada

perusahaan / lem baga

untuk

memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan j asa yang memenuhi haj at hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dij angkau masyarakat . Belanj a subsidi terdiri atas belanj a sub sidi energi dan belanj a sub sidi non energi . 1)

Belanj a subsidi energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan B ahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT) , Liquefied Gas for Vehicle

(LGV),

Liquefied

Petroleu m

Gas

(LPG)

untuk

konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terj angkau oleh masyarakat yang membutuhkan . 2)

Belanj a subsidi non energi Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribu sikan barang/ pelayanan publik yang bersifat non energi sehingga


- 37 harga

jualnya

terj angkau

oleh

masyarakat

yang

membutuhkan . Pacla APB N , kompon en belanj a subsicli clapat clirincik an antara lain sebagai berikut: I.

Subsicli Energi Subsicli JBT, LPG Tabung 3 Kg

1.

clan LGV

a)

Subsicli TA be1j alan ;

b)

Kekurangan pembayaran TA sebelumnya;

c)

Carry o ver ke TA berikutnya .

Subsicli Listrik

2.

II .

&

a)

Subsicli T.A berj alan ;

b)

Kekurangan pembayaran TA sebelumnya;

c)

Carry over ke TA berikutnya.

Subsicli Non Energi 1.

Sub sicli Pangan ;

2.

Sub sicli Pupuk;

3.

Subsicli Benih ;

4.

Bantuan Dalam Rangka Penugasan / PS O

5.

a)

PSO Kepacla

PT.

KAI ;

b)

PSO Kepacla

PT .

PELNI ;

c)

PSO Kepacla LKB N Antara.

Sub sicli Bunga Kreclit Program , antara lain : a)

Kreclit Likuiclitas BI (Eks Pola KLBI) ;

b)

Kreclit Ketahanan Pangan clan Energi (KKPE) ;

c)

Risk Sharing KKP-E ;

cl )

KPEN-RP;

e)

Kreclit Pemberclayaan Pengusaha NAD dan Nias ;

f)

Imbal Jasa Penj aminan KUR ;

g)

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) ;

h)

Skema Subsidi Resi Gudang;

i)

Subsidi Bunga KUR;

j)

Sub sicli Bunga Kreclit Perumahan ;

k)

Sub sidi Bantuan Uang Muka Perumahan ; clan

1)

Sub sidi Bunga untuk Air Bersih


- 38 6.

g.

Subsidi Paj ak a)

Sub sidi Paj ak Penghasilan ; dan

b)

Fasilitas Bea Masuk .

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08), yang selanjutnya disebut BA 999 . 0 8 adalah subbagian anggaran B U N untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana so sial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/ daerah . Jenis BA 999 . 08 terdiri atas : 1.

Belanj a Dana Cadangan dan Risiko Fiskal Pengeluaran

anggaran

untuk

pembayaran

kewaj iban

pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional . 2.

Belanj a Lembaga Non Kementerian Pengeluaran

anggaran

untuk

pembayaran

kewajiban

pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian . 3.

Belanj a BUN Pengeluaran

anggaran

untuk

pembayaran

kewaj iban

pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN. 4.

Belanj a Tanggap Darurat Pengeluaran

anggaran

untuk

pembayaran

kewajiban

pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 5.

Belanj a Lain-lain Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria angka

h.

1

sampai dengan angka 4 .

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusu s (BA 9 9 9 . 9 9 ) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 9 9 adalah bagian anggaran yang menampung tran saksi khusus dan kontribusi so sial . Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999 . 9 9 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam rangka:


- 39 -

1)

Pengeluaran Kerj a sama Internasional Transaksi Pengeluaran Kerj a Sama Internasion al adalah tran saksi

untuk

pembayaran

mran

keikutserta an

pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional . Ke1j a sama internasional adalah bentuk hubungan ke1j a sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi , budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusu s , tujuan yang dicapai dari kegiatan kerj a sama internasional adalah

untuk

mempererat

tali

persahabatan ,

dap at

memenuhi kebutuhan dalam negeri , memperlancar lalu lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. B entuk kerj a sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu : a)

dilihat dari letak geografis regional internasional;

b)

dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral ; dan

c)

dilihat dari bidang kerj asama ekonomi , sosial , budaya, pertahanan dan keamanan .

2)

Pengeluaran Perj anj ian Hukum Internasional Tran saksi Pengeluaran Perj anj ian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional . Pengeluaran m1

terj adi

karena

dalam

prakteknya,

hubungan

internasional dengan sebagian dari komunitas internasional dalam berbagai bidang tidak selalu berj alan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran Perj anjian Hukum Internasional mencakup : a)

transaksi

untuk

melakukan

penyelesaian

permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional; dan b)

transaksi yang timbul sebagai akibat dari perJ anJ ian perj anjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dana BA K/ L.


- 40 3)

Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola B arang B agian

Anggaran

Pengelolaan

Transaksi

Khusus

(BA 9 9 9 . 99) Kontribusi So sial yang selanjutnya disebut BA 9 9 9 . 99 Belanj a Kontribusi So sial adalah subbagian anggaran BUN yang di antaranya dikhususkan untuk mendanai Belanj a Kontribusi Sosial antara lain untuk pengelolaan belanj a pensiun, belanj a tunj angan kesehatan veteran , belanj a asuransi kesehatan , dan belanj a j aminan kesehatan . BA

999 . 9 9

Belanj a

Kontribusi

So sial

dalam

pengalokasiannya dibagi menj adi sebagai berikut: a)

Anggaran Manfaat Pensiun (Belanj a Pensiun) Dana yang bersumber dari APB N yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pej abat di pemerintahan .

b)

Jaminan Pelayanan Kesehatan Dana yang bersumber dari APB N yang digunakan untuk menyelenggarakan program j aminan kesehatan .

c)

Jaminan Ke sehatan Menteri dan Pej abat Tertentu (Jamkesmen) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pej abat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait . .

d)

Jaminan Ke sehatan Utama (Jamkestama) Dana yang bersumb e r dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota D PR, D PD , B PK, Komisi Yudisial , Hakim Mahkamah Konstitu si dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Dari tran saksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup kemungkinan terj adinya perubahan transaksi dalam tahun berj alan , misalnya:

adanya tambahan baru kebutuhan

tran saksi khusus atau transaksi yang selama ini ada dihilangkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi . Transaksi khusus tersebut termasuk transaksi khusus pendapatan , antara

lain

Perhitungan

Fihak

Ketiga

(PFK)

Pegawai ,


- 41 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan DJKN , dan penerimaan PNB P yang dikelola DJA. Po sisi BA BUN dalam Po stur APBN

3.

Postur APB N dicerminkan oleh I-Account APB N . Secara ringkas , komponen-komponen I-Account APB N meliputi pendapatan negara dan hi bah , belanj a negara, defisit/ surplu s anggaran , dan pembiayaan anggaran . Posisi BA BUN di dalam I-Account APB N tersebar dalam Belanj a Pemerintah Pusat untuk non K/ L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri (lihat Tabel 1 . 1 ) . Dalam Belanj a Pemerintah Pusat Non-K/ L, BA BUN meliputi: a.

Belanj a Pegawai (antara lain dana pensiun dan kontribusi so sial) ;

b.

Belanj a Pembayaran Kewaj iban Utang;

c.

Belanj a Sub sidi ;

d.

Belanj a Hibah ;

e.

Belanj a Bantuan So sial (khusus cadangan bencana alam) ; dan

f.

Belanj a Lain-lain .

Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, BA BUN meliputi: I.

Transfer ke Daerah A.

Dana Perimbangan 1)

2)

Dana Transfer Umum a.

Dana Bagi Hasil

b.

Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Khusus a.

Dana Alokasi Khusus Fisik

b.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

B.

Dana lnsentif Daerah

C.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah I stimewa Yogyakarta

II .

1)

Dana Otonomi Khusus

2)

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Desa


- 42 Sementara itu, untuk Pembiayaan Anggaran Dalam dan Luar Negeri , BA BUN meliputi : a.

Surat Berharga Negara;

b.

Pinj aman Dalam Negeri ;

c.

Dana Investasi Pemerintah (PMN, Dana Bergulir, Cadangan Pembiayaan dan Kewajiban Penj aminan) ;

d.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri . Tabel 1 . 1 Postur APB N Uraian A.

PENDAPATAN NE GARA I.

II. B.

PENERI MAAN DALAM NEGERI

1.

Penerimaan Perpaj akan

2.

Penerimaan Negara Bukan Paj a k

PENERI MAAN H I BAH

BELANJA N E GARA I.

B E LANJA PEMERINTAH PUSAT

1. 2. II.

Belanja Kementerian Negara / Lembaga Belanj a N o n - Kementerian Negara/ Lembaga

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA D E SA (BUN)

1.

Transfer ke Daerah

2.

D ana D e s a

C.

KE S E I M BANGAN PRI M E R

D.

SURPLUS ( D E F I S IT) ANGGARAN (=A-B)

E.

PEMBIAYAAN ( I + I I )

%

(BUN)

Deft.sit terhadap PDB

I.

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI ( B U N )

1.

Perb ankan D alam Negeri

2.

Non Perbankan Dalam Negeri

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) ( B U N )

4.

1.

Penarikan Pinj aman Luar Negeri (Bruto )

2.

Penerimaan Pinj aman ( S LA)

3.

Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pendekatan Penganggaran dalam BA BUN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, proses penyusunan anggaran belanj a negara menggunakan tiga pilar penganggaran yaitu penganggaran terpadu , penganggaran berbasis kinerj a, dan kerangka pengeluaran j angka menengah . Mengingat BA BUN merupakan bagian dari belanj a negara, ketiga pendekatan penganggaran tersebut juga berlaku terhadap penganggaran BA B U N .


- 43 S alah satu konsep berpikir pendekatan penganggaran berbasis kinerj a adalah bahwa alokasi anggaran program / kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit k e1j a yang dilekatkan pada stuktur organisasi ( money follow function, function followed by structure) . Artinya, distribusi alokasi anggaran didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerj a yang dilekatkan pada struktur organisasi . Dalam kerangka tersebut, penganggaran BA BUN juga dikaitkan dengan kelembagaan BA BUN . C.

Penyu sunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN Mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 tentang

Penyusunan

Rencana

Kerj a

Dan

Anggaran

Kementerian

Negara/ Lembaga. S ecara ringkas , mekanisme penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran BUN disaj ikan dalam Gambar 1 . 1 . Gambar 1 . 1 . Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Alokasi Anggaran BUN A l u r Proses Penganggaran (normal/te rencana)

Unit terkait

Perencanaan (Jan-April)

t

DPR

I

Penyusunan (Mei-Juli)

Pembahasan (Juli-Okt)

�

liiill"' Permtaaan Pendahuluan

RAPBN (KEM, PPKF

RUU APBN, Noa

Keuangan

�

/rdkall

OJA

�

i

I Penyusunan

'

Penyesua0n

'-f

Pagu lndika� f-

BUN

Usu�n lnd!asi Awal

�-

Kebuuhan

\

'

-

RUU APBN & Noa Keuangan

� t

I- - -

KebutuhanDana

f-

Penelapan Plokasi Mggaran

-

�

"""""

•

'

-

I

Pen)llsunan

-

ll\lh-

.-

Pen)usunan dan

Pen)llsu

Penetapan RDPBUN

nan Perpres Rincian

BUN

-t lndikasiAwal

Pen)\lsunan &

BUN

t

Pl'BN,

• Penyesuaian RDP- IBUN

RDP-BUN

Ill>

'

'�

Peneapan RAPBN,

Pen)llsunan

'

RUUPl'BN

PenelaahanRDP-

Pengeluaran BUN

i

Penyusunan dan

Dana

Kebuuhan Dana

I

KPA·BU N

I' lndikasi

u

Peny�u111n dan PereilJan ._ SE PilJU AIWJran BUN

!.':';

weqJ: & Pi!JJ

PPA·BU N

'

lndikaH BUN

!1.Pe111 usunan rescuce

-

...

Peneapan Pagu ,_

Persetujuan

of

Keuangan

dan RKP)

Me nteri

....

Permahasan RAPBN,

-

Penetapan ( Nov-Des)

• Penyesuaian RKA

• I

Pil11€Sa

tk111 DIPA BUN

'------'

.,. -

Pen)llsunan DIPA

�

BUN

- - - - .r

BUN

RKA BUN


- 44 D.

Struktur Kelembagaan Pengelolaan BA BUN Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola BUN dan sebagai

pem1mpm

Kementerian

Keuangan

berhimpitan .

Namun ,

berkenaan dengan pelaksanaan operasional sebagai pengelola BUN dan sebagai pemimpin Kementerian Keuangan, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan . Berkaitan

dengan

Keuangan selaku K/ L,

pelaksanaan

operasional

BA

Kementerian

Kementerian Keuangan mempunyai struktur

kelembagaan sebagai berikut: 1.

Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Kementerian Keuangan ;

2.

Unit eselon I / unit eselon II/ satker di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai KPA. Bentuk organisasi KPA tersebut sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai organisasi K/ L; dan

3.

Pengguna

Anggaran

menetapkan

rencana

kinerj a,

sedangkan

KPA merupakan unit operasional yang melaksanakan rencana kinerj a yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran . Dengan demikian , KPA b ertanggung j awab kepada Pengguna Anggaran dalam hal capaian kinerj a tersebut . Dalam hal ini, KPA adalah satuan kerj a (satker) . Sementara itu , berkenaan dengan pengelolaan BA BU N, Kementerian Keuangan mempunyai struktur kelembagaan sebagai berikut: 1.

Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran BU N;

2.

Unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPA BUN . Sama halnya dengan struktur K/ L, PPA BUN bertanggung j awab atas program ; dan

3.

Instansi pemerintah (baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/ L lainnya) atau pihak lain (Pemerintah Daerah) sebagai KPA B U N . Analog dengan kelembagaan BA K/ L, KPA BU N j uga sama dengan satker dan bertanggung j awab atas kegiatan . Sebagai contoh, struktur organisasi BUN tahun 2 0 1 5 digambarkan

pada Gambar 1 . 2 .


- 45 Gambar l.2

ST R U KT U R B U N fil��_:ni1ENTiRI·KfuANGAN

..

��t��tl.�i.��p��!�� :�j; ,:;f: P P A ll U N P
PPA •UN P•nc•lolHn

P P A ll U N ,

(999.02.7)

(999.01.6) c ! d l a n pokok ut"n& d "n k�ajib:i. n l,.innya (Pln/ .. man LN. S B N d a n Plnj .. m a n ON) 2 . P e n a r l k a n P ln/am3n LN: a . Pena r lk a n plnja m a n t1Jnal; b. P ena rlk a n plnJamanproyek c.. P e n a 1 l k a n plnjam an LN y a n c diteru>pinjamkan 3 . P en,.rbit,. n Su r at Berharaa N"gara· .1 , P en:.rlkan pinj3man dalam negeribcnis31 darl B U M tl,

Belanja l-ll b ah y a n c bersumber d a r l Luar N eg e r i (pinjaman/H L N } ;

....... ..

n

Hiboh

PPA IUN P<"l•lol�.,. ln,,.
P P A IUN P o n c < lo l..o a n

P < m < t i n t o h \'11,.0J)

P • n • • � .. n Plnjomo'l \M,.O•)

(999.02.7)

1 . K-ajiba"

Daera h y a n g

Pe"/"m"-an

Pendao3tan LN y;ing

O a la m N ecl!rl ,

penarlkannv•

a. I . ;

2. H lb11h v•nc

mel1lul K P P N ;

(Olt.

OJA • ) PPA IU,. P o n c e lco l u n h l..o nJo

... ":'..:::.�;::;:;,'"··•·

Pengemb<1nC""

EAS)

Pendldlkan

2 . PMN

pe.,ug:>�an

'(999.08.12)

Subsid1 P a j a k

Cadangan Ber"'

(999.08.12)

dci1an

A . D a n a Perlmbangan

0"1kos Angkut

pengembalian

l) D•na T••n•lerum....,, a ) O a n a Bag! H : n l t

plnjaman;

b) O•no ,.1otu/Vmu"'

P as c 3 8 e n c a n a

3 . Bel3nJll

b . H l b a h Alr

Pen/:>mfnan

c. H l b 3 h S a n l o:a s l

Plnj;iman

hlb3h ( B a n k l " g

•ON

Plnjaman

3 . Kewajiba"

k e LN;

pendapatan

,

·

.

l

•n

�

PPA IUN P e n c e o l o n Tton ... bi K h � .., • (tt,.'>'11

Dit. SP OJPBN

&P,.pu• Barat OJPBN

l, Tr,.n•f., r k ., Q a erah

penerusan

: :�:: �;� �;�

PP

k•l�h•nu• ltt,.tt]

(999.99.13) PMigelo!""" pemb:iy.Jr.Jn j 3 m l n 11 n s o s l • l belanj:;i se l i s i h hati:;3 bens Bulos

Ped:ilaman Papu•

PKRN)

terkalo:

T
IU n wi l P a pua

DJPBN (999.07.11)

DJPIC (999.0S.10)

(999.04.9)

..

PP.., ll U N P e n c • l <> l o o n

lain,,v• t,.,, . O•J

kepada LPEl ( O it.

2. Be\an/a hlbah

Commi:«lon)

DJPBN (999.03.&)

Pemerint:>h

1 . P lnja m a n y;:"'i:

11

_

Dlt. Daper

(999.03.&)

Belanj:> H i b a h 1o;.,

(pend
";.:::::�'.:��::';;;;•;;,'"

OJPPR

Oit. PKD

(99'.02.7) 1. Pen.,rlmaan t.ibah

diteru> h l b a h k a n ; dlo:e•ushfb11hkan

1

(9".011

Oit. PKO OJPI(

D lt EA S DJPPR 1 . P embay3ran b u n c " d " n

P E M D A d :> n BUMD

H!l>oh

,,,,.01)

('99.0 1 )

�

2 1 . 0 a n a Trandu

3 . Kred l t l nvestasi

a ) D • n • "'""� • ., ��"'"'

PemerJnta h at3S

plnjam3n

�1 •• � b J O a n a Alokllsl

pemerintah

Kh u s u s N o n F ls i k

La"g$ u n g kepad.> B U M N ( O lt . PKRN)

0 11: . IC N D OJKN

(999.03.&) 1 . P M N ktp3d3 B U M N d i bawah pemblnaan d 3 n

PKPPIM/

i;::;:::.,

O
2 . P M N U.lnnya

2 . P M N \alnnya

mn

KclstimltW"3 an O ! Y

Sekban BKF (999.03.8)

1 ) D a n a O t on om l 2 ) D a n a Keisclmewaan

Dlt. PDPPI DJPPR

� :;::�;�:� s

(999.99.13)

l . Pengeluar3n lCerj a S 3 m a

j

o"

g

nt

PKPPIM/Sekb,, n B Kl' (999.99.13)

1 . P M N kepada

O u k u n g :> n pcmerln1<1 h :

l nter.,aslonal;

1.Vl:;ibllily Gap F u n d ( V G f J

2 . Pe.,gcluaran P er/3nj13n

2 . P • ojoectd�elopment

H u k u m l nternaslona1;

lJ

Subsidl B.,nih

••'-'

(999.01.12)

DftjenT•n•m•n

l . Cadang1n

Pangan Kementan

(999.07.11)

facUty ( P O F )

""

D t en

(999.99.13)

Belanja Pq:awal;

(999.08.12) n

�=�� :� h

lot1al

P.,mbiayaan

2 . Cadangan

aogi;a
3 . B.,lan/ ;i L.:i!"·

Uipindo 8r3nras l t1 c/

laln

PT Mlnarak Lapindo l a ya

Ocputi bldan1 pengembancan

K•me n PU PERA

d a n resuukturbaslusaha,

(999.07.11)

Keme n k o Ul<M (999.07.11)

Subsldi bantu3n

Subs!d! I J P KU R d:in S ubsidl bung
BLU Puut Pembiayaan

BLU lPOB KUKM

Perumahan

uang muka

'"'

perumahan

Pembiayaan Perum.Jh
Kopeusl, U n h 11 Mikro. Kttil.dan Menengah

ai

M r a (999.08.121 C3dangan RJslko

(999.03.BJ O a n :. Bergullr

(999.03.S) O a n a Bergullr Pus.Jt

Dltje n Bln•

Oltje n l ndunrl

Keme n PU PERA (999.07.11)

klmia,tebtil,

SubsldL Sunca Kredlt

H a r g a T11 n a t.

Dltje n PPI Kominfo {'399.01.12) 83n!U•n Opc<3Jion•I L•y3n • n Pos

( L a n d capping)

d a n Ancka

P<erumo.h�n

(999.07.11) B M OTP

Kementeri•n BUMN

P e m b l a ya a n

(999.03.1)

Pemban1unan Hutan

1 . PMN kepllda BUMN

(999.03.&)

d l bawah pembln3:10

O a n a Bergullr P Y Ut

d a n pengawann

Pemblay:i:>n

Men!crl B U M N

P e m ba ., g u n a ., H utan

Dltje n Cipta Kuy a PU PERA

Oll:j., n Hubla

(999.07.11}

Ke m e n h u b (999.07.ll)

SubSldl bun c a alr berslh

2 . P M N Lalnnya

Ditjen lndustri L01am,

El

l ka

Mcsln, A lat Transpor'tHi dan BLU P e n 1 e l o L a J a l <1 n

Toi (999.03.S)

D

itje

n PS P

(999.07.UJ Subsidl P u p u k

e ktron

(999.07.ll)

lJ

O t en

PS P I(

l!emcnios

(999.07.ll} Subt1

Oh:Jc n lKP

nf

Ko m l o (999.07.111

D a n a BerguUr B a d a n " Pencaru r J a lan Tol

--i 0"

(999.01.12) O a n a u n 1u k kqlatan operaslona l OJ K

Satker Khu<us

Karl mun

P e l a b a n a tccclatan

{999.0S.12)

Usaha H u l u M!nyak

Oper;aslon3llembag:;i y a n g belum puny
dan Gu B1.1mi

(999.0IS.U)

I

O a n a 0 p C<" a s 1 o n •

KtgJat3 n S K K Micas

"') OJA meru p a k a n koo rdinator d a l a m penyusu n a n u s u l a n dana B U N

g r��v www.jdih.kemenkeu.go.id

- 46 -

Kelembagaan BUN sebagai pengelola BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur pengelolaan anggaran pada BA K/ L pada umumnya . Keunikan karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut: 1.

dalam rangka menj alankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran B U N , Menteri Keuangan menetapkan PPA B U N yang merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

2.

PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan penyusunan RDP BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BU N;

3.

PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran B UN untuk menetapkan KPA BUN;

4.

PPA BUN dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini ;

5.

KPA BUN dapat dij abat dan dilaksanakan oleh pej abat pada unit di luar

Kementerian

Keuangan

baik

yang

mempunym

tugas

melaksanakan program dan kegiatan BUN m;::i.u pun menyalurkan dana; dan 6.

penetapan

Alokasi

Anggaran

BUN

dapat

dilakukan

sebelum

dimulainya tahun anggaran yang direncanakan atau dapat pula ditetapkan pada tahun anggaran berj alan . Perbedaan karakteristik antara BA K/ L dan BA BUN berakibat pula pada perbedaan peran PPA dan KPA B U N . Hubungan PPA BUN dan KPA BUN tidak dapat disamakan sebagaimana organisasi K/ L karena dalam pengelolaan BA BUN dimungkinkan adanya pembatasan tanggung j awab yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan . Dalam hal ini , PPA BUN bertugas melakukan koordinasi dengan KPA BUN dalam rangka penyusunan RDP BUN dan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan dari KPA

BUN

dalam

rangka

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

keuangan BA BUN yang dikelolanya.

M E NTERI KEUA N GAN REPUBLIK I N D O N E S IA , ttd . BAMBAN G P . S . B R O D J O N E G O RO

enterian


- 47 LAMPIRAN II PERATURAN MENTER ! NOMOR

231

KEUANGAN REPUB LIK INDONES IA

/ PMK . 02 / 2 0 1 5

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN , PENELAAHAN , DAN PENETAPAN ALOKASI UMUM

ANGGARAN NEGARA,

BAGIAN

DAN

ANGGARAN

PENGESAHAN

BENDAHARA

DAFTAR

I SIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA PED O MAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A.

PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 ten tang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (PP 9 0 / 2 0 1 0) disebutkan bahwa selain menyusun Menteri

RKA-K/ L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan ,

Keuangan

Pasal 1 6

ayat (2)

menyusun

RDP

BUN .

Selanj utnya,

berdasarkan

PP 9 0 / 2 0 1 0 disebutkan bahwa pada awal tahun ,

Pengguna Anggaran BUN dapat berkoordinasi dengan menteri / pimpinan lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana strategis yang telah disusun . Rencana Strategis merupakan rencana j angka menengah yang disusun dengan mengacu pada RPJMN. Sementara itu , Prakiraan Maj u merupakan

ancar- ancar

menengah yang

atau

diperlukan

indikasi

untuk

kebutuhan

mencapai

anggaran j angka

sasaran- sasaran

yang

ditetapkan dalam j angka menengah tersebut . Prakiraan Maju tersebut merupakan komponen dari Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) . Berbeda dengan KPJM untuk anggaran kementerian negara/ lembaga yang memiliki arah kebij akan j angka menengah , KPJM untuk BA BUN menghadapi

tantangan

berupa

sebagian

ketiadaan

komponen

arah BA

kebij akan

BUN

dalam

j angka

menengah

untuk

RPJ M

20 1 5-20 1 9 .

Hal tersebut terj adi karena komponen-komponen dalam

BA BUN memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain . Sebagian . program / kegiatan terkait dengan BA BUN bersifat ad hoc dan berlaku


- 48 -

pada tahun tertentu saj a, yang disusun sesuai dengan kebij akan Presiden atau Wakil Presiden . Dengan demikian , tidak semua komponen BA BUN dapat disusun prakiraan majunya, seperti misalnya BA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) yang sebagian di antaranya berupa dana cadangan . Dalam kondisi tersebut, penyusunan Pr aki r aan Maju BA BUN juga beragam .

Sebagian

dengan

disusun

diantaranya

menggunakan

perhitungan tertentu , seperti misalnya Prakiraan Maju untuk sub sidi energi, sebagian transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan anggaran . Pengelolaan

Namun , Belanj a

Prakiraan

perhitungan Lainnya

(BA

Maju

999 . 08) ,

BA

untuk

misalnya

BUN

dilakukan

berdasarkan kemampuan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM BA BUN disusun oleh level kegiatan , yang diusulkan oleh KPA BUN untuk kemudian dikompilasi oleh PPA B U N .

Selanjutnya,

Prakiraan Maju BA BUN juga harus

dilakukan up-date atau dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini sej alan

dengan

penyampaian

RKA-K/ L,

dengan

penj elasan

sebagai

berikut: 1.

pemutakhiran Prakiraan Maju yang pertama dilakukan pada bulan Juli, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/ L Alokasi Anggaran (pagu APB N) atau RKA-K/ L APB N Perubahan tahun be1j alan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini , ditambah dengan inisiatif baru pada saat penyusunan RUU APB N tahun yang direncana�an ;

2.

pemutakhiran Prakiraan Maju yang kedua dilakukan pada bulan November, merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan Juli , disesuaikan dengan asum si dasar ekonomi makro terkini ditambah · inisiatif baru

yang

muncul

pada

saat

pembahasan

RUU APB N dengan DPR; 3.

Pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat penyampaian RKA-K/ L APB N Perubahan , merupakan pemutakhiran besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian Alokasi Anggaran pada bulan November, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini ditambah inisiatif baru yang muncul pada saat pembahasan RUU APB N Perubahan dengan DPR.


- 49 -

Selain itu , pemutakhiran Prakiraan Maju juga haru s disesuaikan dengan realisasi

kinerj a

tahun

sebelumnya,

yang

keluar

bulan

pada

Januari-Februari tahun berikutnya. B.

DASAR PERHITUNGAN KPJM BA BUN Sebagaimana

pada

disebutkan

bagian

dalam

sebelumnya,

RPJ M 2 0 1 5 - 2 0 1 9 tidak disebutkan secara eksplisit arah kebij akan j angka menengah untuk semua komponen BA B U N . Sasaran strategis yang tercantum dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan kebij akan subsidi dan transfer ke daerah . Berkaitan dengan itu , dalam rangka penyusunan KPJM untuk BA BUN, PPA BUN dan / atau KPA B U N menyusun KJPM B A BUN dengan memperhatikan usulan KPJ M dari pihak terkait, serta dengan mempertimbangkan realisasi kinerj a pada tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, penyu sunan KPJM BA BUN beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN, dengan penj elasan sebagai berikut: 1.

Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 99 9 . 0 1 ) KJPM B agian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999 . 0 1 ) disusun dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN) , yang memperspektifkan pengelolaan utang negara dalam j angka waktu 3 (tiga) sampai dengan 4

(empat)

tahun .

Jumlah

akumulatif pengelolaan

utang yang

tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut selanjutnya dirinci tiap tahun , dan besaran angkanya disesuaikan dengan po stur APB N tahunan . S PUN dimaksudkan untuk: a.

Mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi pembayaran bunga u tang;

b.

Mengakomodasi perubahan indikator ekonomi makro ,

nilai

tukar dan tingkat bunga. c.

Mengakomodasi

penyesuaian

kebij akan

pemerintah

terkini .

Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang harus dibayar tiap tahun atau dalam j angka menengah dipengaruhi oleh antara lain besaran outstanding utang, bunga LIBOR, kurs , dan tambahan utang baru .


- 50 Selain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri Keuangan mengenai

SPUN

J Uga

mencantumkan

kebij akan

mengenai

penj aminan . Kebij akan mengenai penj aminan tersebut selanjutnya menj adi

dasar

dilakukannya

penyusunan

KPJM

mengenai

penj aminan . 2.

Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999 . 02) KPJM untuk Bagian Anggaran

Penyusunan (BA

dilakukan

999 . 02)

berdasarkan

dengan

Hibah

Pengelolaan pada

pagu

yang

tercantum pada naskah pe1j anj ian hibah , komitmen dari donor mengenai batas maksimal disbursement tiap tahun , dan j angka Proyeksi hibah dari luar negeri

waktu hibah tersebut dialokasikan .

untuk tahun tertentu didasarkan pada realisasi pencairan hibah tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa komitmen dari luar negeri . Termasuk dalam Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 9 9 9 . 0 2 ) adalah hibah daerah yang berasal dari APB N . 3.

Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 9 9 9 . 03) Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 . 03) untuk

PMN

BUMN,

untuk

PMN

lain

antara

meliputi

organisasi / lembaga keuangan internasional, Dana Pengembangan Pendidikan

Nasional

dikelola

yang

(DPPN)

LPD P,

oleh

dan

Dana Bergulir yang dikelola oleh B LU . KPJM

Anggaran

Bagian

Pengelolaan

Pemerintah

Inve stasi

(BA 999 . 03) disusun dengan berpedoman pada kebij akan Pemerintah tahun

direncanakan

anggaran

Namun

BUMN / lembaga.

yang

demikian ,

memerlukan

deviasi

atas

partisipasi

KPJM

sangat

mungkin terj adi apabila terdapat perubahan kebij akan . KPJM

untuk

PMN

kepada

organisasi/ lembaga

keuangan

internasional disusun berdasarkan j adwal pembayaran voting shares pemerintah

pada

organisasi / lembaga

keuangan

internasional .

Dengan pembayaran yang telah terj adwal , dimungkinkan terj adi deviasi antara KPJM dengan usulan alokasi tahun direncanakan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang fungsional organisasi / lembaga keuangan internasional . Untuk pengeluaran yang hampir setiap tahun perlu dialokasikan untuk

mendukung program

prioritas

Pemerintah

seperti

dana

bergulir PPP dan LPDB KUMKM , angka KJPM disusun dengan


- 51 -

memperhitungkan kinerj a penggunaan clana tahun sebelumnya, clan rencana penggunaan clana ke clepan . KPJM untuk Dana Bergulir clan DPPN clisusun oleh KPA B U N clan Pengguna Dana clengan mempertimbangkan paling seclikit kine1j a histori s , proyeksi penyaluran , clan ketersecliaan kas . Untuk PMN kepacla BUMN, KPJM-nya ticlak selalu clapat clilakukan karena kebij akan pengalokasian PMN rata-rata bersifat ad hoc, cliberikan clalam j angka waktu tertentu saja. KPJM

untuk

berpecloman

Dana

pada

Kewajiban

proyeksi

Penj aminan

outstanding

clisusun

kewaj iban

clengan

pihak

yang

clij amin , tingkat pro bability rate of default, clan nilai tukar Rupiah terhaclap USD . Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat mungkin muncul , mengingat aclanya deviasi antara proyeksi dan realisasi

outstanding,

fluktuasi nilai tukar,

serta kemungkinan

perubahan probability rate of defau lt. 4.

Bagian Anggaran Pengelolaan Penerusan Pinj aman (BA 9 9 9 . 04) Penyusunan Pinj aman

KPJM

dilakukan

Bagian

Anggaran

berclasarkan

Pengelolaan

naskah

Penerusan

perj anjian

m engenai

Su bsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditanclatangani oleh

pihak-pihak

terkait.

Besaran

angka

penerusan

pinj aman

per

tahunnya didasarkan pada usulan dari BUMN / Pemda sebagai user penerusan pinj aman , atau dari K/ L pengguna anggaran . 5.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer Ke Daerah clan Dana Desa (BA 9 9 9 . 05) . KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Tran sfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 9 9 9 . 05) disusun dengan berdasarkan pada arah kebij akan j angka

menengah

sebagaimana

tercantum

dalam

RPJ M ,

Unclang-Unclang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta U U terkait lainnya. telah

ditetapkan

Formula perhitungan proyeksi tran sfer ke claerah dalam

Peraturan

Pemerintah

mengenai

Dana

Perimbangan . Sementara itu , besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnya tergantung kepada kapasitas fiskal . Misalnya, besaran DAU dan DBH sangat clipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu , proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asum si dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional .


- 52 6.

B agian Anggaran Pengelolaan Belanj a Sub sidi (BA 999 . 0 7) Sama halnya dengan tr an sfer ke daerah dan dana desa, arah kebij akan sub sidi dalam j angka menengah J Uga tercantum dalam RPJMN . Berdasarkan kebij akan tersebut , disusunlah KPJM Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Sub sidi (BA 999 . 07) . Formula yang digunakan untuk memproyeksi KPJM belanj a sub sidi berbeda-beda, tergantung pada komponen masing-masing. Misalnya, perhitungan sub sidi pangan didasarkan pada durasi penyaluran , kuantum beras yang disalurkan , dan penerima manfaat . Sementara itu , perhitungan sub sidi BBM didasarkan pada besaran sub sidi yang ditetapkan , asum s1 nilai tukar, dan harga minyak . Selain itu , perhitungan sub sidi B B M juga dipengaruhi oleh volume B B M , dan kurang bayar tahun sebelumnya. Kebij akan

sub sidi

dalam

. RPJM

tersebut

terus

dilakukan

pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan kebij akan

pemerintah

yang

akan

dilakukan

ke

depan .

Dokumen-dokumen terkait dengan kebij akan subsidi dituangkan antara lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai sub sidi energi dan sub sidi non energi . 7.

Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) sebagian besar merupakan cadangan , seperti antara lain cadangan beras pemerintah , cadangan benih nasional , cadangan risiko kenaikan tanah , cadangan belanj a pegawai , dana operasional bagi lembaga yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan lainnya. Untuk anggaran yang bersifat cadangan , yang pada dasarnya b esar merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal , dalam praktek yang berlaku selama ini, tidak dilakukan penyusunan KPJ M untuk dana cadangan .

8.

Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999 . 99) Bagian Anggaran Pengelolan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 99) meliputi antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pen siun , j aminan Pemerintah ,

dukungan

Pemerintah

untuk

viability

gap

fund,

pengeluaran untuk kerj a sama internasional, dan penerimaan migas . Untuk sebagian transaksi khusus, seperti pembayaran manfaat pensiun dan juga pengeluaran untuk kerj a sama internasional dapat dibuatkan

KPJM-nya.

Proyeksi

KPJM

pengelolaan

pembayaran


- 53 -

manfaat pensiun disu sun dengan memperhatikan j umlah pensiunan . Kebij akan mengenai hal ini terdapat di Badan Kepegawaian Negara dan

PT .

Taspen .

Sementara

itu ,

terkait

dengan

kerj a

sama

internasional , pen galokasiannya didasarkan pada tagihan untuk tahun tertentu dari lembag a internasional,

dan usulan untuk

proyeksi tagihan ke depan . Besaran kontribusi so sial

m1

sangat

dipengaruhi oleh asum si valuta asing yang digunakan .


- 54 -

C.

ILUSTRASI PERHITUNGAN KPJM BA BUN Pada bagian

ini

diilu strasikan

cara perhitungan

KPJM

untuk

kegiatan pemberian subsidi pangan . Misalkan , Pemerintah menetapkan kebij akan pemberian beras kepada rakyat miskin (subsidi pangan) dengan kriteria

setiap

orang

miskin

berhak

mendapatkan

raskin

sebesar

1 0 (sepuluh) kg tiap bulan dan diberikan dalam bentuk beras sesuai dengan harga pasar . Harga beras pada tahun 2 0 1 4 Rp . 4 . 0 00 / kg dan inflasi 1 0% (sepuluh persen) per tahun . Kebij akan raskin mulai diberikan pada tahun 2 0 1 4 dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2 0 1 4 adalah 1 0 . 000 j iwa dan diasum sikan naik sebesar 1 0% (sepuluh persen) setiap tahun berdasarkan perhitungan Biro Pusat Statistik. Reviu : D e skrip s i K e b ij akan

R e vi u Ya

K e b ij ak a n

K e te ran g a n

Ti d ak O to ri t a s

S e tiap o ran g m i skin b e rh ak m e n d ap atkan

i m p le m e n ta s i

raskin

k e b ij ak a n y a n g d i tu an g k an d alam RKP

Tan g g a l

Tah u n 2 0 1 4

Efe k tif K e b ij ak a n Isi

-

P e m b e rian raskin 1 0 kg / p e n du d u k m iskin

K e b ij ak a n -

H arg a b e ras d i se su aikan d e n gan h arga p a sar

-

D ata p e n d u d u k m i sk i n tah u n 2 0 1 4 s e b an y a k 1 0 r i b u j iwa

-

D i p r e d ik s i p e n d u d u k m i s k i n n aik se b e sar 1 0 % / tah u n K o n s i ste n s i d e n g a n

Ya

K e g iatan

k e b ij ak a n p e m e ri n tah K e lu aran

P e m b e rian R as k i n 1 0 rib u

(o u tp u t)

j iwa

R e l e van s i d e n g a n

Ya

k e g iatan

K e gi atan S i fat

B e rlanj u t

K e lu aran

B e rh e n ti

Ya Tid ak

(o u tp u t)

b e rh e n ti tid ak p e rlu m e n e ru s k a n r e vi u

S i fat

B e rlanj u t

Komponen

B e rh e n ti

Ya

(fixed p rice) {a diu s te d p rice)

Pe rlaku an

H arga te tap

B ar g a

H arga rii l

P e rlaku a n

V o lu m e te tap

Volu m e

V o l u m e d a p at d i s e s u aikan

To tal

H i tu n g total k e b u tu h an

Alokasi

a l o k a s i se te lah d i s e su ai k an

Ya Ya Ya


- 55 -

E stimasi Pembiayaan Kebij akan: H arga kebij akan

Nama

Jumlah Pe nduduk Miskin 2 0 1 0

Budge t

PM 1

20 1 4

20 1 5

(da la m juta a n rupia h) PM2

20 1 6

Pilih B e rlanj u t atau B e rh e n ti

1 0 . 000 (naik Kompon e n @ 1 0 k g x Rp . 4 . 000 / kg 10%/ tahun) kebij akan

400 . 0 0 440 . 0 0 484 . 0 0 B e danj u t

Kompone n Pendukung ke bij akan (diu raikan se suai d e n g an ke butu h an d alam rangka menge lola dan m e ngimpl e m e n tasikan ke bij akan)

1 00 . 00 1 1 0 . 00 1 2 1 . 0 0 B e rlanj u t

Total biaya Kelu aran (output) pe mberian raskin

5 0 0 . 0 0 5 5 0 . 0 0 6 0 5 . 00

M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S IA , ttd . BAMBANG P . S . B R O D J O N E G O RO S alin.an

s e s u ai clengan aslinya

Kep ala B iro Um.um u.b.

. "'/}

K e p al a B agian T . U . Kefnenterian

,1-� J

"

GIARTO NIP

"

I

�/� 1 1 9 5'! 0 4 2 0 1 9840'.2 1 0 0 1 I

I

.

....... :,c, , , ::


- 56 LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! NOMOR

2 31

KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA

/ PMK. 02 / 2 0 1 5

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN , PENELAA H AN, DAN PENETAPAN ALO KASI UMUM

ANGGARAN NEGARA,

BAGIAN

DAN

ANGGARAN

PENGESAHAN

BENDAHARA

DAFTAR

I SIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A.

Penyusunan dan Penyesuaian Rencana Kerj a dan Anggaran B endahara Umum Negara (RKA BUN) 1.

Persiapan Penyusunan RKA BUN a.

PPA BUN menyiapkan daftar pagu nnc1an per Satker yang berfungsi sebagai batas tertinggi pagu Satker.

b.

KPA BUN menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kertas Kerj a Satker (KK S atker) termasuk aplikasi RKA-K/ L DIPA.

c.

KPA BUN menyusun dokumen pendukung antara lain sebagai berikut: 1)

Kerangka Acuan Kerj a ( Term Of Reference/ TOR) untuk tiap keluaran ( output) kegiatan ;

2)

Rincian Anggaran Biaya (RAB) , j ika ada;

3)

khusus untuk dokumen teknis yang tidak disusun oleh Satker atau berasal dari executing agency, KPA BUN bertugas

mengumpulkan

dan

menyatukan

dokumen

pendukung dari Satker tersebut, antara lain meliputi : a)

rencana bisnis dan anggaran serta data dukung teknis lainnya; dan

b)

data dukung teknis untuk masalah tertentu , antara lain

peraturan

Presiden / Wakil

perundang-undangan ,

Presiden

kegiatan / keluaran

(output)

yang atau

arahan

mendasari

adanya

dokumen

sej enis

lainnya.


- 57 -

2.

Mekanisme Penyusunan KK Satker dan RKA BUN a.

Mekanisme Penyu sunan KK Satker Penyusunan

rincian

anggaran

kegiatan

yang

direncanakan

dituangkan dalam dokumen KK S atker dengan menggunakan aplikasi KK

RKA-K/ L

S atker

DIPA.

merupakan

Informasi informasi

yang

dituangkan

rincian

anggaran

p ada untuk

menghasilkan keluaran ( output) sampai dengan tingkat detail biaya. Penyusunan KK S atker dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1)

S atker melakukan login aplikasi RKA-K/ L D I PA;

2)

pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian dalarh buku

3)

manual aplikasi RKA-K / L DIPA; setelah

meyakini

kebenaran

semua

i s1an

yang

ada,

kemudian mencetak KK S atker berkenaan ; dan

4) b.

m elengkapi data dukung yang diperlukan sebagai b ahan p enyusunan RKA BUN .

Mekanisme Penyusunan RKA BUN RKA BUN merupakan dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang b erbentuk anggaran

belanj a maupun

pembiayaan yang disusun

oleh

KPA B U N . Penyusunan RKA BUN menggunakan aplikasi RKA-K / L D I PA , dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1)

S atker melakukan login aplikasi RKA- K / L DIPA ;

2)

meneliti kesesuaian isian RKA BUN dengan KK S atker yang

3)

dalam hal RKA B U N telah sesuai .dengan KK S atker dan

telah disu sun ;

dokumen RKA

BUN

pendukungnya, melalui

KPA

aplikasi

BUN

dapat

RKA- K / L

D I PA

mencetak dengan

menggunakan menu cetak RKA B U N ; dan

. 4)

menyampaikan RKA BUN (bagian A, B , C , dan D) yang telah ditandatangani oleh KPA BUN bersamaan dengan KK S atker dan data dukung terkait kepada API P K / L untuk direviu .


- 58 3.

Mekanisme Penyesuaian KK Satker dan RKA BUN a.

Mekanisme Penyesuaian KK Satker Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan KK

Satker,

KPA

BUN

menyesuaikan

KK

S atker

dengan

langkah-langkah sebagai berikut: 1)

melakukan login aplikasi RKA-K/ L DIPA untuk selanjutnya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan ;

2)

mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan se suai dengan Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA B U N ;

3)

menyesuaikan

alokasi

anggaran

angka

dasar

dan

menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang telah disetujui dalam KK Satker;

4) 5)

melengkapi data dukung sesuai dengan Alokasi Anggaran B U N ; dan mencetak

KK

Satker basil penyesuaian

sebagai

dasar

penyesuaian RKA B U N . b.

Mekanisme Penyesuaian RKA B U N Berdasarkan KK S atker yang telah disesuaikan , menyesuaikan

RKA

BUN

dengan

KPA B U N

langkah-langkah

sebagai

berikut: 1)

melakukan login aplikasi RKA- K / L DIPA untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan ;

2)

mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan yang telah dituangkan dalam KK Satker sesuai dengan Alokasi Anggaran B U N ;

3)

setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA BUN yang telah disesuaikan ; dan

4)

menyampaikan RKA BUN (bagian A, B , C , dan D)

yang

telah disesuaikan bersamaan dengan KK S atker yang telah disesuaikan beserta data dukung terkait kepada APIP K / L un tuk direvi u .

B.

Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L 1.

Reviu RKA BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA B U N , RKA BUN yang telah disu sun oleh KPA BUN disampaikan


- 59 oleh KPA BUN kepada APIP K / L untuk direviu, dengan fokus rev1u sebagai berikut : a.

kese suaian RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN dan ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku; dan

b.

kelengkapan dokum en pendukung RKA B U N antara lain dasar hukum penganggaran , TO R, RAB , dan / a tau dokumen pendukung terkait lainnya.

2.

Reviu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN D alam RDP

hal

Alokasi

BUN,

KPA

Anggaran BUN

BUN

mengakibatkan

menyesuaikan

RKA

BUN

p erubahan berdasarkan

perubahan rincian Alokasi Anggaran BUN yang disampaikan oleh PPA B U N .

Selanj utnya,

RKA BUN yang telah disesuaikan oleh

KPA BUN sebelum disampaikan kepada PPA B U N , terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K / L untuk direviu.

Reviu RKA B U N

oleh APIP K / L difokuskan untuk meneliti perubahan sesuai Alokasi Anggaran BUN dan kelengkapan dokumen pendukungnya. D alam hal dana BUN tersebut digeser ke sub BA BUN yang lain , pergeseran dana BUN terse but tidak perlu direviu lagi oleh APIP K / L . Langkah-langkah teknis reviu RKA B U N oleh API P K/ L selengkapnya tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini .

C.

Penyusunan dan Penyesuaian RDP BUN RDP

BUN

adalah

himpunan

RKA

BUN

yang

disusun

m enurut

unit organisasi , fungsi , dan program . 1.

Mekanisme Penyusunan RDP BUN B erdasarkan Pagu Anggaran BUN , PPA BUN melakukan penyusunan RDP B U N dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

menghimpun / mengkompilasi KK S atker dan RKA B U N serta dokumen pendukung yang telah direviu oleh API P K / L sesuai dengan BA BUN yang dikelolanya;

b.

me-restore AD K yang disampaikan KPA B U N dalam aplikasi RKA- K / L DIPA;

c.

menyusun RDP B U N secara utuh se suai dengan BA B U N yang dikelolanya;

d.

meneliti kesesuaian RDP B U N berdasarkan Pagu Anggaran B U N meliputi :


- 60 -

e.

1)

total pagu anggaran ;

2)

sumber dana; dan

3)

sasaran kinerj a; terdapat

apabila

ketidaksesuaian

RDP

BUN,

PPA

BUN

melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan RKA BUN; f.

menuangkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencap ai sasaran strategis pada bagian J formulir I , antara lain berupa: 1)

strategi dan kebij akan terkait dengan sasaran strategis ; dan

2)

uraian

deskripsi

masing-masing

program

dan

unit

organisasi penanggung j awab ; g.

dalam hal RDP BUN telah sesuai dengan Pagu Anggaran B U N , PPA BUN dapat mencetak R D P BUN melalui aplikasi RKA-K / L DIPA dengan menggunakan menu cetak RDP B U N ; dan

h.

menyampaikan RDP BUN yang telah dicetak dan ditandatangani oleh

Pemimpin PPA BUN beserta dokumen terkait kepada

Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan . 2.

Mekanisme Penyesuaian RDP BUN D alam

hal

alokasi

anggaran

BUN

mengakibatkan

perubahan

RDP B U N , PPA BUN menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikut : a.

menyampaikan nnc1an Alokasi Anggaran BUN yang berubah kepada KPA BUN sebagai dasar p � nyesuaian RKA B U N ;

b.

menghimpun / mengkompilasi KK S atker dan RKA BUN berikut ADK yang telah disesuaikan oleh KPA BUN dan direviu oleh APIP K / L dalam lingkup BA BUN berkenaan ;

c.

menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan B A BUN yang dikelolanya;

d.

meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang meliputi :

e.

1)

total Alokasi Anggaran BUN;

2)

sumber dana; dan

3)

sasaran kinerj a;

apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA B U N melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk m elakukan p erbaikan ;


- 61 f.

.

dalam hal RDP B U N telah sesuai dengan Alokasi Anggaran B U N , PPA B U N dapat mencetak R D P B U N melalui aplikasi RKA-K / L D I PA dengan menggunakan menu cetak; dan

g.

menyampaikan

RDP

ditandatangani

oleh

BUN

yang

Pemimpin

telah

PPA B U N

disesuaikan

dan

beserta dokumen

terkait kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan p enelaahan .

D.

H al-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP B U N 1.

Masing-masing BA BUN memiliki 1 (satu) program sesuai dengan nomenklatur masing-masing PPA B U N ;

2.

D alam hal terdapat kegiatan / keluaran ( output) baru berdasarkan kebij akan Pemerintah dan / atau hasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : a.

mengusulkan rumusan kegiatan / keluaran ( output) sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di DPR kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti dan selanj utnya ditetapkan sebagai referensi dalam aplikasi RKA- K / L DIPA;

b.

berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan / keluaran ( output) yang

telah

ditetapkan ,

Satker,

KPA

BUN ,

dan

PPA

BUN

menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan KK S atker, RKA B U N , dan RDP BUN; 3.

D alam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA B U N sampai batas waktu yang ditetapkan , berdasarkan Menteri

Pagu

Keuangan .

PPA BUN

Anggaran

dapat menyusun

BUN

yang

Selanj utnya KPA BUN

RKA B U N kepada PPA BUN berdasarkan

RDP

ditetapkan

waj ib

BUN oleh

menyampaikan

RDP B U N yang telah

disusun ;

4.

Untuk B agian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 0 8 ) , RDP B U N tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai APB N ,

dapat

dilakukan

pada

tahun

anggaran be1j alan dengan mekanisme sebagai berikut : a.

menteri / pimpinan dana

dari

(BA

999 . 0 8)

lembaga

B agian

mengaj ukan

Anggaran

beserta

usulan

Pengelolaan

dokumen

permintaan

B elanj a

pendukung

Lainnya kepada

Menteri Keuangan selaku PA B U N . Usulan p ermintaan dana


- 62 beserta

dokumen

pendukung

harus

terlebih

dahulu

disampaikan kepada APIP K / L untuk direviu ; b.

Direktur

J ender al

Pengelolaan usulan

Anggaran

Belanj a

Lainnya

menteri / pimpinan

selaku (BA

Pemimpin

9 9 9 . 08)

lembaga

PPA

BUN

menindaklanjuti

sesuai

disposisi

Menteri Keuangan selaku PA BUN ; c.

dalam

hal

usulan

dipertimbangkan

menteri / pimpinan

untuk

didanai

dari

lembaga B agian

d ap at

Anggaran

Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 0 8) , PPA BUN Pengelolaan B elanj a Lainnya

(BA

9 9 9 . 08)

melakukan

penilaian

u sulan

menteri / pimpinan lembaga tersebut berdasarkan TO R dan RAB dengan

memperhatikan

kemampuan

keuangan

negara

penyelesaian

u sulan

(fiscal space) ;

d.

ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

permintaan dana dari B agian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08)

dilaksanakan se suai ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penggunaan anggaran BA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08) .


- 63 -

E.

Format Formulir RDP BUN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

I

FORMUL/R 1: INDll
A.

BAGIAN ANGGARAN

B.

VISI

... (Berisikan Nomenkfatur BA BUN beserta twdenya)

........... (Berisikan uraian Visi dari dari l<ementerian l<euangan)

MISI SASARAN STRATEGIS

1.

2.

......... , dst

1. 2.

RINCIAN SASARAN STRATEGIS

(Berisikan Sasaran-sasaran Strategis l<e1!7enterian Keuangan)

} l<euangan)

(Berisikan Fungsi - Fungsi yang dija/ankan l<ementerian

2.

PRIORITAS NASIONAL

F.

..... , dst

1.

FUNGSI

E.

}

. (Berisil
C. D.

G.

LAMPIRAN III-1

.. , dst

} (Berisikan Priori/as Nasional /(ementerian l<euangan) ALOKASI ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ INISIATIF

l
BARU II.

(RIBUAN RUPIAH)

PROGRAM/ ESELON I/ HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU

(1)

Sasaran Strategis 1 .....

(2)

. (Berisikan Uraian Sasaran Strat�gis

_

1

�'!�':!'!� �-e!1_s!r_a_f5l_L)__________________ _ ____ _____________

TA

TA

TA

TA

TA

20XX-1

20XX

2DXX+1

20XX+2

20XX+3

(3)

9.999.999

(Berisikan uraian Nama Program)

(7)

9.999.999

(5)

9.999.999

(6)

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Jumlah Angka Dasar

Jumlah lnisiatif Baru Program .. .

(4)

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Eselon I

. (Berisikan uraian Nama Unit) .... ......... (Berisilcan uraian Hasil) lndikator l
}

1. (Berisikan fl
9.999.999 9.999.999

lnisiatif Baru

Ost..

_

9.999.999 9.999.999 Sasaran Strategis 2 . .... (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 '3'.''3':1'!� f!_e;i_s! r_a _ 'Y_L)__________ _ _ _ _ __ __ __ __ ___ __ _ __ _ _ _ __ _ -- - - - -- -- - -- - -- - - --- Jumlah Angka Dasar

Jumlah lnisiatif Baru

Program . .

. (Berisilmn uraian Nama Program)

9.999.999

9.999.999

---

-- - - - -- - -- - -- - -- -- -

9.999.999

-- -- --- ----

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Eselon I

. ................. (Berisikan uraian Nama Unit) .. (Berisil
1.

}

(Berisikan /l
9.999.999

9.999.999

lnisiatif Baru Ost..

T O T AL Total Angka Dasar Total lnisiatif Baru

9.999.999

9.999.999 9.999.999

9.999.999


- 64 H. ALOKASI

AN GOAR.AN FUNGSI

!
(1)

ALOKASI ANGGARAN ( RI BUAN RUPIAH)

TA

FUNGSI/ PROGRAM

TA 20XX

20XX-1

(2)

Fungsi 1. .. (Bertslkan uraian Fungsi 1)

(6)

(5)

(4)

TA

20XX+3 (7)

9 999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 . 999.999

9.999.999

9.999.999

9. 999.999

.

Program .. (Ber/slkan nama Program yang mendukung Fungsl 1)

(3)

TA 20XX+2

TA

20XX+1

L

/jf9..!'..�§!PE.<JUJ!I.<29.C?!!J..J!!!M!.£Y.IJ_g§.LL

______

_ __

___

.............

-........!

Osl

Fungsi

2 ....

(Berlsikan uraian Fungsi 2)

9.999.999 9.999.999

Program . .. (Berisikan nama Program yang mendu/wng Fungsl

2)

l.

------

ast Ost

I. ALOKASI ANGGARAN

s

Priorilas Na ional

1 ......

1)

9.999.999

(2)

(Ber/slkan Prioritas Naslonaf

r

9 999 999 .

.

9 999.999

9.999.999

9.999.999

9 . 99 9. 999

.

r

Alolmsi paau proaram untuk ---··Funast 2 -·-----· ·---

-----------

TA

TA

20XX-1

20XX

(3)

9.999. 999

ANGGARAN (R I BUAN

(4)

..J

, -------

RUPIAH)

TA

TA

TA

20XX+1

20XX+2

20XX+3

(5)

(6)

(7)

9.999.999

9.999.999

9 999 999

9.999.999

9 . 999.999

Program. . . .. (Berisikan nama Program yang mendukung

9.999.999

9. 999.999

9.999.999

9 99 9 . 9 9 9

9.999.9 9 9

Priorftas Nasional

I

.

Ost

Priorilas

.

.

s

N a ional 2..

..

.

Prioritas

as!

a st

STRATEGI

Nasional 2)

PENCAPAJAN

1)

(Berl slkan Prlor/tas Nasional 2)

Program........ (Berlsikan nama Program yang

J.

r

ALOKASI

PRIORITAS NASIONAU PROGRAM

KODE

(1)

PRIORITAS NASIONAL

9.999.999

mendukung

Atokasl oaau

9.999.999

___

oroaram

9.999.999

.

.

untuk Priorilas Nasional

9.999.999

9 999. 999 .

I

1

9.999.999

Ar_§-�{P..9£E!Pr�i:!!Y.k P!J'F��-��_i_�-�1-L_

9.999.999

[_

.

9.9 9 9.99 9

9 999. 99 9 .

9.999.999

9.999.999 ___

J

SASARAN STRATEGJS:

Dlurafkan langKah-IGVlgkah yao;i Ollempuh unluk mencapal sasaran stralegls, Olmulai Oar1 :

(1)

(2)

K.

Strategl oan kebijakan

lerl\alt Oengan

Uraian deskriptif maslng-masing

sasaran strategls;

program Oan Unit organisasl Penanggungjawab.

RINCIAN REN CANA PEMDAPATAN:

KODE

PROGRAM

(1)

(2)

Program 1

(RIBUAN

URAIAN

PENDAPATAN

Hibafl

(3)

Perpajakan

TA

20XX-1 (4)

9.999.999 9.999.999

PNBP

dst

TA

TA

20XX

20XX+1

(4)

9 999 . 999 .

9 .999.9 99

RUPIAH) TA

20XX+2

TA

20XX+3

9.999. 99 9

9.. 999.99 9

(6)

9.999.999

9.999. 9 99

9.999.999

9.999.999

(5)

(7))

Pembfayaan P rogra m

2

Hlbah

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 999 999

Perpajakan

9 . 999. 9 99

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 999 999

PNBP

Ost

.

.

.

.

Pembiayaan a.

TOTAL

b.

c.

o.

Hlbah

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Per paja kan

9.999. 99 9

9.999.99 9

9.999.99 9

9 .999.999

PNBP

9.9 99.999

9.999.999

Pembiayaan

PENJELASAN:

Dils! perjelasan

perubahan target TA

20XX

Olbanolngkan dengan target TA 20XX-1

Lokasi, Tanggal Pemimpin PPA BUN BA . .

..

(Berislkiln Nomenklatur BA BUN

Nama Oirektur Jenderal/Kepala Badan NIP


- 65 -

I

I

RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

FORMULIR 2:

ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN ANGGARAN 20.XX

BAGJAN ANGGARAN

A.

C.

D.

E.

.. .

SASARAN STRATEGIS

.. ... .....

PROGRAM

. . .. ... . .

...................... (Berisikan /\ode dan

.

KIN ERJ A UT AMA PROORAM

-·-···

···-

.

·· ·· · ·· ·

. .. ... ...... . .

.

}

..

. ................. dst

(Berishln BUN)

KEGJATAN/ ANGKA DASAR/ INISIATIF BARU

.

(2)

.

Eselon IV Satker

.

.

Unit Pembuntu Pengguna Anggaran

(RIBUAN RUPIAH) TA

TA

TA

TA

20XX-1

20XX

20XX+1

20XX+2

TA 20XX+3

9.999.999

9.999.999

9.999.999

(4)

(3)

9.999.999

9.999 .. 999

(5)

(6)

(7)

....... (Berisikao uraian Na ma Ese/on II)

· · · -- · · · ·· ·

Fungsi

.. .

//{IJ Program

ALOKASI ANGGARAN

Kegiatan ..... . (Berisikan uraiall Nama J(egia l an)

..

(Berisikan uraiao Hasil)

OUTPUTfVOl-SAT)/ JNDIKATOR t
.

BUN)

Unit Pemb an/ u Pengguna Anggaran BUN)

SUB FUNGSJI PRIORJTAS/ FOKUS PRIORITAS

11.

(1)

1.

.

uraiar1 Misi

Unit Pembantu Pengguna /ln ggarao

. (Berisilran uraian Na ma Program beserla kodenya)

· ·· · ·

.

Narra

....... (Berisikan uraian Sasaran Slrategis yang didukung)

.

KEGJATAN I (ESEL ON II/SATKER)' FUNGSV

I.

KODE

.

. .

.

2.

·

............. (Berisi/ran

· · • · ·-

.

.

RINQAN PROORAM

H.

.

. ..

INDIKATOR

G.

............. (Berisilran Nomenkialur BL\ BUN beserta lmdenya)

M J SI UNIT ORGANISASJ

H ASIL

F.

·· ··· · · ·

UNI T OR GANI S A S I

B.

............... (Bensikan uraian Fungsi)

Sub Fungsi ............ (Berisikan uraian Sub Fungsi)

·- · · · ·- ·

Prioritas Nasional

.................... (Berisikan uraian Priori/as)

FQk!.!o; f:[iQ!:ill!�

.

..

.

. .

.

.

··-· · ·

Q11JEJ1I

. .. (Berisikan .

-----------

-

.

uraian Fokus Priori/as)

------ - --- - - --- ------

--------- ------ ---

(Bensikan uraianjenis OJ/put

OJ/putt.

(Volume Saluan OJ/put)

--- ----------

-

1)

-- --- ------------------- ------------ -

OJ/pu/2.. . (Berisikan uraianjenis OJ/put 2) .

(Volume Saluan OJ/put)

------- ---

dst

-

----------

-- --- -- ------ - -- - ------------ -

lndik2Jor Kine[jl:! !Segi2tan

1.

.

.....

...

2.

-- · ·· · · -- · ·· - · · · · -·

. .................. , dst

}

DsL..

9.999.999

9.999.999 ( 99 sat)

(99sat.)

----

-

-

- --

9.999. 999 -

( 99 sat)

- ---- - -----

l<egialan)

---

----- --

9.999.999

-

( 99

- ---- -- - - --

9.999.999 ( 99

sat.)

------ - ----

9.999.999

sat.) ___ S?_9_ �t)

--------- -

-------- - - - ----- ------

9.999.999

9.999.999

-

-

-

� ?? �! _

)_

9.999.999

( 99

( 99 sat.)

----

-------

sat.)

�

9.999.999 ��

- ---- ------

-

· -

_(_��

9.999.999 9.999.. 999

Baru 9.999.999

TOT AL

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Total A ngka Dasar

9.999.999

Total Ini siatif Baru I.

--- -- ---- - -

(Berisi/(an indikalor-indi/(a/or

Kinetja

Angka Dasar Jnisatif

-------- ---

ALOKASJ ANGGARAN FUNGSI

KODE

(1)

FUNGSI/

Fung si 1.

SUB F UN GSJ (2)

. ( Berisikan uraian Fungsi

1

sesuai fom1ulir

SUb Fungsil.... (Berisikan uraian Sub Fungsi 1)

SUo

DsL

Fungsi2 ... (Berisikan

uraian

Sub

Fungsi 2)

ALOKASI A NGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

TA

20XX-1 1)

(3)

9.999.999

TA

TA

TA

TA

20XX

20XX+1

20XX+2

20XX+3

9.999.999

9.999.999

9.999.999

(4)

9.999.999

(5)

(6)

(7)

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999. 999

9.999.999

9 999.999

9.999.999

9.999.999


- 66 --:rA.L"oKA.slii.N"G'G"A R..\r:n;·RiC!RlfA s KOOE (1)

--------------

NA"Si�A"L-------

PRIORITAS NASIONAi/ FOKUS PRIORITAS (2)

Prioritas Nasional 1 . ... ( Berisikan uralan Prioritas Nas. 1 J Fok us Prioritas. ... (Berisikan uraian Fokus Priori/as 1)

Fokus Prioritas....

D.st ... K. BlAYAPROGRAM

(Berisi/am uraian Fo/o.Js Prioritas 2)

1.

a.

b.

2.

BELANJA DAN SUMBER DANA

----·---------------- ----·----·-·----

ALOKASI ANGGARAN

TA 20XX-1

TA 20XX

(RIBUAN RUPIAH)

TA 20XX+1

TA 20XX+2

TA 20XX+3

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

(3)

9.999.999

(4}

TA 20XX-1

TA 20XX

9.999.999

9.999.999

(2)

(1)

KELOMPOK!i!AYA

--

(5)

(6)

(7)

(RIBUAN RUPIAH)

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA,

JENIS

-----------

Operasional

9.999.999

Non �erasional

TA 20XX+1

(3)

(4)

9.999.999

9999 9.99

TA 20XX+2

TA 20XX+3

9.999.999

9.999.999

(5)

9.999.999

9.999.999

(6)

9.999.999

Jf;j'jj� BEL.8!1J8

(hanya diisi jika alokasi yang tersedia dapal dirind perjenis belanja) a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

3.

Belanja Pegawai

Belanja Barang Belanja

Modal

Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Belanja

SUbsidi

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999 9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9. .999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

Bantuan Sosial

Belanja Lain-Lain

�!JMElEB Q8NA a.

9.999.999 9.999.999

9.999.999

Belanja Hibah Belanja

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 999.999 . .999

9 .. 999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 9.99

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.99R999

9.9.99999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.. 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

e.

Pendapatan Negara B ukan Pajak (PNBP)

Pinjanan

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

f.

Hibah Luar Negeri (HLN)

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9_999_999

. 99 9.9999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 .999.999

9.999.999

TA 20XX+2

TA 20XX+3

b.

c.

d.

g.

Rupiah Mumi (RM)

Rupiah Mumi Peooarrping (RMP)

Badan L a yanan Umum (BLU) Luar Negeri

(PLN)

Pinjanan Dalam Negeri

(PON)

Hibah Dalam Negeri (HDN} h. L. STRA TEGJ PENO\PAIAN HASIL:

Diuraikan langkah-langkah yang dttempuh untuk mencapai hasil yang diinginkan, dim..tlai dari: (1) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (berasal dari Renstra Untt Eselon I}; uraian I deskripsi masing-masing kegatan; (2) (3) Jumah Satker Pelaksana Kegiatan; (4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: KEGJATAN

KOOE

(1)

(2)

Kegiatan 1 Kegiatan 2 dst ........

TOTAL

URAJAN PENDAPATAN

(3)

TA 20XX-1

(4)

a.

Perpajakan

a.

b.

Perpajakan

b.

PNBP

9.9 99.999

PNBP

TA 20XX

(RIBUAN RUPIAH)

(5}

TA 20XX+1 (6)

(7))

9.999.999

(8)

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9_999999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.. 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

a.

Perpajakan

9.999.999

9.999.999

9.999.999

b.

PNBP

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

PENJELASAN:Diisi penjelasan perubahan target TA 20XX dibandin�an dengan target TA 20XX-1 Pemimpin PPA BUN BA . . . (Berisikan Nomen/<Jalur BA BUN) Nama Direktur JenderaVKepala Badan NIP


- 67 RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

I

FORMULIR 3:

RINCIAN BIAYA ALO KASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAflUN ANGGARAN 20XX

A.

(Berisilran Nomenk!atur BA BUN besetfa kodenya) ......................... (Berisikan /(ode dan Narra Unit Pembartu Pengguna Anggaran BUN)

BAGIAN ANGGARAN

.. . ...... . ......... ......

B.

MISI UNIT ORGANISASI

......................... (Berisikan 11raian

D.

SASARAN STRA TEGIS

......................... (Berisikan

PROGRAM

F.

HASIL

C.

E.

UNIT ORGANISASI

. ........................ (Berisikan uraian Nama Program beserta lrodenya)

G.

INDIKATORKINERJA UTAMA PROGRAM

A

RINCIAN BIAYAPROGRAM;

KODE (1)

......................... (Berisikan uraian Hasil) 1.

KELOMPOI< BIAYA, JENIS BELANJA

DAN SUMBER DANA

Kegiatan

..

.

.

Kegiatan)

.. .

(Beris�n /KU Program Unit F\Jmbanlu Flmwuna Mggaran BUN)

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

RlNCIAN BIAYA MENURUT

II.

}

... . .......... . . ·�····· . .

2 . ......................... , dst

KEGIATAN/ OUTPUT

I.

Misi Unit Pem/Jantu Pengguna Anggaran BUN)

uraian Sasaran Strategis yang didukung)

(2)

(Berisikan 11raian Nama

TA 20XX-1

VOLUME SATUAN

TA20XX

JUMLAH

(4)

(3)

VOLUME SP.TUAN

(5)

9.99 9.99 9

ANG KA DA SAR

(6)

9.999.999

INISIATIF BARU

(7)

9.999.999

JUMLAH

(8)

9 . 999 9 99 .

QYIEQI

(Berisikan uraian jenis OJtput 1)

9 9 sat

.

9.999.999

OJtpu/2 . (Berisikan uraian jenis OJ/put 2)

99 sat

9 9 9 9 999

OJ/pul1

..

. .

..

.

OJ/pu/3. . ..

(Berisilran uraian jenis OJtput 3)

dst

99 sat.

.

.

9. 9 99.999

RJNOAN BIAYA KEGIATAN MENURUT: KELOMPOI< BIAYA

1.

a.

b. 2.

Non Operasional

99 sat.

99sat.

9.999.999

9 999 9 99

9 . 999 9 99

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.9 99

9.999.999

9.999.999

9 999 99 9

9 . 9 99 .999

.

.

9.999.999

.

..

.

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.9 99.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 999 . 9 9 9

9 999 999

9.999.999

9.999.999

9 9 99 999

9.999.999

9 9 99 9 9 9

9.999.999

9.999.999

JENIS BELANJA

(hanya diisijika alokasi yang tersedia

dinnd perjenis belanja) a.

b.

c.

d.

e. f.

g. h.

3.

9.999.999

Operasional

99 sat.

Belanja Pegawai:

dapat

Belanja Barang: Belanja Modal: Belanja Pembayaran Kewajiban Utang:

Belanja SUbsidi:

Belanja Hibah:

Belanja Bantuan Sosial:

b. c.

Rupiah Mumi (RM) Rupiah

Mumi Penda111>ing (RMP}

Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

d.

Sadan Layanan Umum (BLU)

e.

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

t.

g. h.

Ost...

.

.

.

.

.

.

.

.

9.999.999

9.9 99 999

9.999.999

9 9 99 999

9.999.999

9 9 99 999

9 9 99 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 9 99 9 99

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Belanja Lain-Lain:

�!.1MElEBQ8NA a.

9 9 9 9.9 9 9

9.999.999

Hibah Luar Negeri (HLN}

Pinjaman Dalam Negeri (PON) Hibah Dalam Negeri (HON)

9 999 999

9.999.999

9.999.999

9.9 99.999

9.99 9.999

9.999.999

9.999.999

9.999.99 9

.

.

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 9 99 . 999

9 . 9 99 9 99

9. 99 9 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 99 9 999

9 9 99.99 9

9 9 99.99 9

9.999.999

9. 999 999

9.999.999

9.9 99.999

9. 9 99 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9. 999 99 9

.

.

9 999.999 .

.

.

9.999.999

.

.

.

.

.

.


- 68 JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT: 1.

KELOMPOKBIAYA

a.

·

b.

2.

Operasional

9.999.999

a.

Belanja Pegawai:

b.

Belanja Barang:

c.

d.

e.

f.

g. h.

9.999.999

a.

Belanja Modal:

9.999.999

Belanja Subsidi:

9.999.999

9. 99. 99 9 9 9.999.999 9. 99 9. 99 9

Belanja Bantuan Sosial: Belanja Lain-lain: Rupiah

Mumi (RM)

c.

Pendapatan Negara Bukan

d.

Sadan

f.

Pajak (PNBP)

Pinjaman Loar Negeri (PLN)

Hibah Loar Negeri (HLN)

g

h.

Pinjaman Dalam Negeri

Hi bah

Dalam Negeri (HDN)

OPERASIONAUSAS l<EGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION):

Diuraikan langkah�angkah yang drte"lJuh untvk mengi"lJlementasikan program melalui

( 1)

Jdentifikasi

faktor.faktor pendukung (faktor pegawai,

ldentifikasi Satker-

(2)

Merumuskan

(3)

sarana

Satker Pelaksana Kegiatan;

strategi perurnusan

dan

prasarana

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

99.999 9.9 9.999.999

9.999.999

9

9.999.999 9.999.999

9.999.999

9 999 9 9. 9 9. 99 9 9..9 9 9 9.999.9 9

9.999 9 .9 9 99 9 .9 9 .9 9

9.999 9.999 9 9 .999 . 9 99 9 99 . 9.9 9.999.999

9.999.999

9,999 9.999.999

9.999.999

9.99

9.999.999

9.999.999 9.999,999

9

9.999.999

9.99

9.999.999 9

(PDN)

9.999.999

9.999.99

9. 9 9 9 .9 9 9 99 9.. 9.999 9 9 99 9 9. 99 . 9 9.999.999

layanan Urrum (BLU)

9.999.999

9.999.999

9.999.999 9 .9 9 9

Mumi Pendamping (RMP)

9.999.999

9.999.99

9.999.999

9.999.999

Belanja Hibah:

b.

e.

B.

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.9 99

9.999.999

Belanja Peirt> ayaran Kewajiban Utang:

Rupiah

9.999.999

9.999.999

SUMBER DANA

3.

(4)

9.999.999

�LAMJA

(/Janya diisi jil(a alokasi yang tersedia dapat dirind perjeni� belanja)

A

9.999.999

9.999 .999

Non Operasional

99 9 .

9

9 99 9 9 9. 9 9.999.999

9.999.999 .

9.999,999

9.999.99 9

9.99

9.999 9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999_999

operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari:

kerja) dan

pengharrbat

Qingkunganlkuftur kerja);

kegiatan (rrisalnya melalui stadarisasi kegiatanlbiaya, evaluasi dan monitoring); dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan.

Penjelasan mengenai perubahan alokasi kegiatan

RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

KODE (1)

0000

0000

SUM BER

KEG IATAN Kegiatan 1

(2)

PENDAPATAN a.

b.

a.

Kegiatan 2

b.

(3)

Perpajakan

PNBP: 1.

2.

TOTAL

a.

b.

Fungsional

Perpajakan

PNBP: 1.

2.

dst ........

Umum

Urnum

Fungsional

Perpajakan:

PNBP: 1.

2..

Umum

Fungsional

(RIBUAN RUPIAH)

TA20XX-1 {4)

9.999.99 9 9.999.999 9.999.999

9.999.999

9.99 .999 9

9.9

99. 99 9 9.999.999 9 99 9. 99. 9

9.999.999

9.999 999

9.999.999 9.999.999

TA 20XX (5)

9.

9

9

9

9 .9 9 9 9.99 .999

9.999.999 9.999.999 9.999.999

9.999.999

9.999.999 . 99.999

9

9

9.999.999

9.999.999 9.999.9

99

9.999.999


- 69 LAMPIRAN I I I - 2

R E N CANA KERJA AN G GARAN B E N DAHARA U M U M N EGARA R E N CANA KINERJA

SATUAN KERJA 20XX

TAH U N AN G GARAN

A. 8-

(xxx)

PPA BUN

l
(xx)

(xxxxxx)

C.

SATUAN

D.

PROPINSI

KERJA

E.

KABUPATENiKOTA

(1 )

(xx)

. . .

..

.....

(2)

..

. . . ...

...

. . . . .

...

.

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ HASIU KEGIATAN/ I N D I KATOR KINERJA KEGIATANI OUTPUT

KOOE

xxx.xx.xx

(XX)

. (Bensilran Nomenl<Jatur PPA

.

BUN beserta

(Berisi/
(Berisikan Nama Saluan Kerja

kodenya)

kodenya)

beserta lrodenya)

(Berisil
(Berisikan /okasi Satker

V OL U M E SATUAN

(3)

berada beserta l
Ala
ANGKA DASAR (4)

Program. (Berisikan uraian nama Program) ..

I N ISIATI F BARU

JUMLAH

(6)

(5)

9.999. 999

9.999. 999

9.999.999

9.999. 999

9. 999.999

9.999 99 9

9.999. 999

9.999.999

l ndikator Kineria Utama Proaran 1.

2.

xxxx

l:lliil Hasil

(Berisikan uraian Hasil Program)

.....

Kegialan L. (Berisikan uraian nama Kegiatan)

l ndikator l
.

1.

2.

011tput

1 .. . . . (Berisikan uraian Output Kegiatan)

Output

3

Output 2

xxxx

Dst..

....

.

.

Kegiatan 2

. . (BeriSJl
.

.

Output Kegiatan)

(Berisikan uraian Oulp11t Kegiatan}

..

99 sat.

9.999. 999

9.999. 999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

99 sat.

9 99 9 9 9 9

9.999.999

9 9 99 9 9 9

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 . 999. 999

9. 999.999

9.999.999

99 sat.

. (Beris11
.

.

lodikator KJneria Kegiatan

.

.

.

1.

2.

Output 1 . . . . Output Output

Ost .

2

.

.

...

3 .. .

(Berisikan uraian Output Kegiafan)

.

.

99

sat.

(Berisikan uraian Output Kegiatan)

99 sat.

9.999. 999

(Berisikan uraian oU/put Kegiatan)

99 sat.

9.999. 999

9. 999.999

9.999. 999

KPA BU N

N a ma

NIP


- 70 -

!

.....

A.

PPA

REN CANA l<E RJA AN G GARAN BENDAHARA U M U M N E GARA R I N C IAN BELANJA SATUAN l<ERJA TAH UN ANG GARAN 20XX

BU N

(xxx)

KPA BU N

B.

C.

(xx)

(XX XXXX )

SATUAN KERJ A

(XX)

PROPINSI

D. E.

(XX)

l
KODE

P ROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/

(1)

(2)

xxx .xx.xx

SU B OUTPUTI KOMPON E N

Program .

..

(Berisikan uraian

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (Berislkan .

. . . . . . . . ... . .. .. ... . .

..

. . .

. . . .

.. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

.

J

. ..

Nomen/flatur PPA BUN oeserta lwdenya)

(Berisikan Nam a Unit KPA BUN beserta k0<1enya)

(Berisi/(an Nama saruan Kef}a oeserta kodenya)

(Ber/slkan Propinsi Satlrer berada beserta kOdenya}

. . . . ... . . ... . . . . . . . . . . (Ber/sikan lo/ms/

Halama n :

Satker /Jerada beserta kodenya)

ALOKASI A N GGARAN TA 20XX AN GKA

VOLU M E SA TU AN

DA SAR

(3)

nama Program)

.�.�-�-��:� .�

(4)

I N I SIATIF BAR U (5)

J U M LA H (6)

9.999. 999

9.999.999

9.999.999

9.999. 999

9.999.999

9.999. 999

9.999.999

9 . 999.999

9.999.999

9.999. 999

9. 999 .99 9

9.999. 999

9 . 999.999

9.999.99 9

9.999.999

9.999.999

(belisikan uratan komponen)

9.999.999

9.999. 999

9.999.999

9.999 .999

9.999.999

. (l>ertsikan uralan SubOutput)

9.999. 999

9.999.999

9.999 .999

9.999.999

9. 999.999

9. 999.999 9.999 .999

S D/ CP (7)

l
(8)

lodikalor Kil]etja Utama Program 1.

2.

xxxx Keglalan

1 .. . . . . . .

(Berisikan uraian nama Keg.)

l n
2. x xxx.xx xxx

xxx

xxx

xxx

x xxx.xx

Xxx xxxx

Output 1 . (Belisika'J uraian Komponen Keg.)

S ubOu(oul 1

Komponeo

RM

RM P

PN B P

BLU

PLN

HDN

PDN

.

99

(berlsikan uraian SubOutput)

.

1 ...

sat.

(.Derisikan uraian komponen)

J um lah J
..

ast. . . . . . ... .

SubOu(oul 2

..

.

D st . . .

ourput 2. (BensiKm uralan Output Keg.)

99

S ubOu(out 1 . . (l>erislkan uraian SubOutpul) .

.

Dst. . . .

Kegialan 2

Os!.. . .

PAGU

.

. . . . . . .

(Berisikan uraian nama Keg.)

Angl
T.A 20XX

lnisiatif Baru

sat.

9.999.999

9.999.9 99

9.999. 999

9.999.999

9.999.999

9 . 999. 999

9.999.999

9.999 .999

9.999. 999

9.999.999

9. 999.999

J u m l ah

l
Nama N IP

H LN PBS

TOTAL


- 71 -

L_s.��. c..J

RENCANA l<ERJA AN GGARAN BEN DAHARA U M U M N EGARA TARG ET PEN DAPATAN SATUAN l<E RJA TAH U N AN G GARAN 20XX A B.

c

(xxx)

PPA BUN

KPA BUN

............ ..........

(xxxxx x )

Sil.TUAN KERJA

D.

PROPINSI

E.

J
(xx)

(xx)

.. . _ .

""'

·-······

(Berisikan Nama U11it /
..... ....

. . . (BeriSikan Propinsi Salker berada beserta kodenya) . . . . (Berisil
lokasi Satlrer berala beserta kodenya)

Halaman :

SUM BER PENOl\PATAN/ AKUN PEN DA PATAN Prug ram . . . (Berisikan uraian nama Program)

Kegiatan

1 . . . . . ..

!:illlAt:I

(Berisikan

uraian

(2)

Nama Kegiatan)

20XX- 1

(3)

TARGET

9.999.999

9.999.999

�

9.999.999

9 .9 9 9 . 9 99

Uraian akun pen dapatan Uraian akun pendapata11

9.999.999

9.99 9 . 999

PNBP

9 .999. 9 99

Umum

Uraian akun pendapatan

9.999.999

9 . 999 . 999


(4) 9.999.999

9.999.999


PERPAJAKAN

20XX

9.999.999

9 .999 . 999

Uraian akun pendapalan

kodenya)

. . . . . . ...... (BenSikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya)

---· - ·-·------·--

PROGRAM/ KEGIA TAN/

KOOE (1 )

. . . . . . . . . . . . . . . . ... (Berisikan NomenkiaturPPA BUNbeserta Jwdenya)

(xx)

�

9 . 99 9. 9 99

9. 999.999

9. 999.999

9 . 9 99 . 99 9

9 . 9 99 . 9 99

9. 999.999

9 . 9 9 9 . 999

9.999 . 999

9 . 999.999

Uraian akun pendapalan

9 .9 9 9 . 999

9.999.999

9.999.999

Uraian akun pendapa/an

9.999.999

9 . 99 9.999

Fungsional

Kegiatan 2 . . ..... (Berisikan uraian Nama l<egiatan)

PEM!;!IAYAAN

9.9 99.999

9 999.999

9.999.999

Urar"an alam pen dapatan


Kegiatan 3 . . . . . . (Berisikan uraian Na ma Kegiatan)

9.999.99 9

9.9 99. 999

9.99 9 . 9 99

9.999 . 999

� 9 . 99 9. 9 9 9

9 . 999 . 999

9. 999.999

Ost. . . . TOTAL

H IBAH

PERPAJAKAN

,________

PNBP

1 . Urrum

2.Fungsi onal

TARGET TA 20XX-1

TARGET

T.A 20XX

KPA B U N

Narro NIP

PEMBIAYAAN


- 72 -�-------

--

L �.�.�i.�'� l? .! R E N CANA KERJA ANG GARAN B E N DAHARA UMUM N EGARA PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PEN DAPATAN SATUAN KERJA TAH U N ANGGARAN 20XX+ 1 , 20XX+2, 20XX+3 A B.

C. D.

E. I.

(XXX)

PPA BUN

KPA BUN

.. ........ . . . ........ (Berisikan Nomenklatur PPA BUN beserta kodenya)

SA TUAN KERJA

(xxxxxx)

Kt\BUPATENIKOTA

(xx)

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama

(xx}

PROPINSI

PRAKI RAA N MAJU BELANJA

Program (Berisikan

nama

. - .. - - - .. - ... - -

· - - - - - - - - - -

� y_o_l1;!� ��!�� .O.�tp!!!).

Output 2 (Berisikan 0!1tput Keg.)

I Y.'?.'1:!� �!i!1:!'!1..l .0.�tp_u! l

. .

- - · -

. . . .

-

-- - - - • · - - • • •

- - - - . - - ·- - -

i Y_o}�� 31!�'!� .O.�tp_u!). Kegiatm 2 (Berisikan

-

- • • • .

. - - - - . - .

_ _ _ _ _ _ _ _. . • . _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ • _ _ _

nama

.....

. (Ben'sikan Propinsi Satker beracfa beserta kodenya}

TA 20XX (4)

TA 20XX+1

TA 20XX+2

TA 20XX+3 9.999. 999

(6)

(5}

(7)

9.999. 999

9. 999.99 9

9.999. 99 9

9 . 99 9. 999

9. 9 99.99 9

9 . 999 . 9 9 9

9.999. 99 9

9. 999.9 99

9. 999. 999

9.!199.999

9 99 9 99 9

9. 999.999

9.999.99 9

9.

Output 3 (Berisikan O!Jtput Keg.)

DST

II.

- - - - . - • •

.

(3)

(2)

-

. .

TA 2QXX-1

Prog.)

Output 1 (Berisikan Ot1tput Keg.)

.

Halaman ·

Kegiatm 1 (Berisikan nama l<eg.) . - - - - '"' - .. ... - -

.

.... . . . . . .

Unit KPA BUN beserta ko
Saluan Kerja beserta lrodenya)

. . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . (Ben'sikan Iokasi Salker berada beserta lrodenya)

PROGRM1/ KEGIATANI OUTPUT(VOl-SAT)

KOOE (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama

(xx)

9

99

,9

9

.

,

9 .( �� .s��?�) _(_�� !�� 1 . f??. �t�_a_n)_ t�?-�!�?�). _(�� !��9 9) 9

9. 9 99. 99 9

9.999. 999

9.999.999

9. 999 . 9 9

9. 99

9. 99

9

9. 99. 999 9

99

9. 9

.( �� ;;_a!1:!�1..l ) .<.�� 1:!�� ! \ P�-�t�.'.-1.!1) (��-�-t��). (_ ��9 ..5?!1:!'!� ) .

•

9 9. 9 9 .999

9.999. 99 9

) satuan ) ( 99 satuan ) ( 99 satuan - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -(_ �� !'!i!��) �(-99 - - .. - -

- - - - .

•

9. 9 99.999

-

( 99 satuan ) - - - - -

-

-

- -

-

l<eg.)

Ost . . . .

PRAl
PROGRAM/ KEG IATAN/ SUM BER PENDAPATAN

KOOE (1 )

(2)

Program (Berisikan uraian nania Program) ..

Kegiatoo 1

(Berisikan uraian nama Kegiatan}

. ......

HI Bll. H

PERPAJAKl\N

2.

9 9 9.9 99

9.999.999

9 9 9 9 . 9 99 .

9

9 . 9 99 .99

9.9 9 9 . 999

lJJ:mlrn

EUOQSQOal

Kegiat e11 2 . . . (Berisikan uraian Nama Kegiatan) .

9.

(3)

9.999.9 99

PNBP 1.

TA 20XX

TA 20XX-1

9.999.999

9.999 .999 9. 999 .999

9 999. 99 9 .

9. 99 9.9 99

9 999 .

9.9 9 9 . 99 9

9 999 . 9

9.999.999

9.999.999

...

PEM BIAYAAN

(3)

.

99 99 9

TA 20XX+2

TA 20XX+1 (4}

9 . 99 9 99 9 .

9.999.999 9 . 9 99. 99 9

9.99 9. 999

9. 9 99 . 99

9

9.9 99. 99 9

9.999.999 9 .99 9. 99 9

(5)

TA 20XX-T3 (6)

9.999. 999

9. 999. 99 9

9.999 .99 9

9.999.999

9. 999.9 99 9. 999.999

9. 9 99.999

9.999.999 9.999.999

9.999.99 9

9. 9 9 9. 9 9 9

9. 99 9.9 99

9 99 9 9 9 . 9 . 9. 9 99.999

9.999.999

9.999.999

Ost .. .

PAGU SATKER

T.A 20XX T.A 20XX

T.A 20XX+ 1

T.A 20XX+2

T.A 20XX+3

BELANJ A

TARGET PENDAPATAN

KPA BUN Nama NIP


- 73 -

A.

LAMPIRAN III- 3

KE RTAS KERJA S AT K E R R I N C IAN B E LANJA SATUAN KERJA TAH U N A N G GARAN 2 0XX (xxx)

PPA B U N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisilran Nomenlrlatur PPA B UN beserta frodenya)

B.

l
(xx)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama Unit KPA B UN beserta /rodenya)

SAT U A N l< E R J A

(xxxxxx)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta /rodenya)

D.

PROPINSI

(xx)

l
(xx)

C.

E.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisilran Propinsi Satlwr berada beserta frodenya) . ...........

.

. . . (Berisifran fofrasi Satlrer berada beserta /rodenya) Halaman :

P R O G RA M / l< E G IATAN/ l
A L Ol
O U TPUT/

20XX

S U B OUTPU TI l
VOLUME

A N G l
I N I S IA T I F

A l< U N B E LA N JA/ D ET I L B E L A N J A

SA T U A N

DASAR

BARU

(2)

(3)

(1 )

xxx.xx.xx P ro g ra m . . (Berisilran uraian nama Program)

(4)

(5)

l

CP

l
(6)

9. 999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

(7)

(8)

l n d i kato r l< i n e rja Utama Program

1. 2. xxxx l<egiatan 1 . . . . . . . (Berisilran uraian n a m a Keg.) l n d i kator l
1. 2. 99 sat.

xxxx. xx Output 1 . (Berisilran uraian Komponen Keg.)

9 .9 9 9 . 9 9 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

9.999.999

9.999.999

9 .9 9 9 . 9 9 9

9.999.999

J u m la ll l
9.999.999

9.999.999

1 (berisifran

9 . 9 99 . 9 99

9.999.999 9.999.999

9.999.999

9 . 9 9 9 . 999

9.999.999

9 .9 9 9 . 9 9 9

9 . 9 99 . 999

9 . 9 99 . 9 9 9

9.999.999

xxx S u b Output 1 .. (berisilran uraian SubOutput) xxx l
xx Subkomponen

uraiansubfromponen)

9 . 999.999

xxxxxx Uraian afwn be/anja

9 .9 9 9 . 9 9 9

9.999.999

9 .9 9 9 . 9 9 9

9.999.999

Detil b e l a nj a

xxxxxx Uraian afwn be/anja dst .

xx Subfromponen 2(berisilran uraiansubkomponen)

9.999.999

9.999.999

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

9 .9 9 9 . 999

Uraian afwn belanja dst. . . .

9 . 9 99 . 9 99

xxx l
9.999.999

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999

xxx S u b Output 2 . . . . (berisikan uraian SubOutput)

9.999.999

9.999.999

- - - - - - - - - - -

9.999.999

- - - - - - - - - - -

O st . . 99 sat.

xxxx .xx Output 2 . (Berisi/ran uraian Output Keg.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xxx S u b Output 1 . . . (berisilran uraian SubOutput)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O st . .

xxxx l<egiatan 2 . .

. . . . (Berisikan

uraian nama Keg.)

Ost . . .

T .A

PAGU A n g k a Dasar

9 .9 9 9 . 9 9 9

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 . 9 9 9 . 9 99

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9.999.999

9 .999.999

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

9.999.999

9.999.999

20XX

l n isiatif B a ru

Jumlah

RM RMP PNBP BLU PLN HLN PDN HLN PBS TOTAL


- 74 LAMPIRAN III-4

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE KELUARAN ( OUTPU1) KEGIATAN TA 2 0XX PPA BUN

( 1)

KPA BUN

( 2)

Program

( 3)

Hasil ( Outcome)

( 4)

Kegiatan

( 5)

Indikator Kinerj a Kegiatan

( 6)

J enis Keluaran ( Output)

( 7)

Volume Keluaran ( Output)

( 8)

Sa tu an ( Output)

A.

Ukur

Keluaran

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) .

.

Latar Belakang 1 . D asar Hukum ( 1 0) 2 . Gambaran Umum ( 1 1 )

B.

Penerima Manfaat ( 1 2 )

C.

S trategi Pencapaian Keluaran 1.

Metode Pelaksanaan ( 1 3)

2.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ( 1 4)

D . Kurun Waktu Pencapaian Keluaran ( 1 5) E.

Biaya Yang Diperlukan ( 1 6) Penanggung j awab Unit Perencana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8)


- 75 PETUNJU K PENGI SIAN KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE: No

Uraian

(1)

Diisi nama unit selaku PPA B U N .

(2)

Diisi nama unit selaku KPA BUN .

(3)

Diisi nama program .

(4)

Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program .

(5)

Diisi nama Kegiatan .

(6)

Diisi uraian indikator kinerj a kegiatan .

(7)

D iisi nama/ nomenklatur keluaran (output) secara spe sifik.

(8)

Diisi j umlah / banyaknya kuantitas keluaran (output} yang dihasilkan .

(9)

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran ( outp ut) sesuai dengan karakteristiknya.

( 1 0) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan / atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran ( outp ut) kegiatan yahg akan dilaksanakan . ( 1 1 ) Diisi gambaran umum mengenai keluaran ( output) kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai . ( 1 2) Diisi dengan penenma manfaat kementerian negara/ lembaga. ( 1 3 ) Diisi dengan swakelola.

baik

car a pelaksanaan yang

internal

dapat

dan / atau

eksternal

berup a kon traktual

a tau

( 1 4) Diisi dengan komponen / tahapan yang digunakan dalam pencap aian keluaran kegiatan , termasuk j adwal waktu ( time table) p elaksanaan dan keterangan sifat komponen / tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya p enunj ang. ( 1 5) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan . ( 1 6) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencap aian keluaran ( ou tput) dan penj elasan bahwa rincian biaya se suai dengan RAB terlampir. ( 1 7) Diisi dengan nama penanggung j awab unit perencana. ( 1 8)

Diisi dengan NIP p enanggung j awab unit perencana.


- 76 -

LAM P I RAN I I I - 5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN

PPA BUN KPA BUN

.

(Output)

Subkomponen/ detil

(Sub-Output)

2

3

SubOutput

1

99

Komponen 1

xxx

A

. . . .

.

. .

. . . . . .

.

.

. . .

. . . .

. .

-

Sub komponen A

-

-

-

-

xxxx . .xxxx x.··1:x

A

-

Detil belanja 1

Detil belanj a 2

.

.

.

.

.

.

-

dst

dst

Sub 0utpu t 2 Komponen 1

Sub komponen A

..

..

Sub -

3)

. . . . .

.

. .

.

.

.

.

. . . .

.

. .

. .

J enis Komponen

. .

. .

. .

.

.

.

. .

.

. . .

. .

.

.

.

.

.

.

.

Rincian Perhitungan

Utama/ Pendukung

Jml

4

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Harga J wnlah Satuan

s

Utama

-

. .

99 sat.

x

99 sat.

x

-

99 sat. .

99 sat .

999 .999 999. 99f,

999. 9 9S

x

99

9 99

999 .999

x

99

9 99

999.999

. . .

.

7

. .

dst

Sub komponen B

-

B

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

B

. . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Uraian Subkeluaran Volume (Sub -Output)/ Komponen/ Subkeluaran

XXXX . .XX. "'<X

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alokasi Dan a

1

.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Satuan Ukur

Kode

. .

2)

Kegiatan

Keluaran Volume

(OUI'PUJ) KEGIATAN TA 20XX . . . . . ( 1) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ( ( ( 4) (5) . . . . . ( 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7)

Detil belanj a 1

Detil belanja 2

-

99 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utama

-

-

-

-

-

99 sat.

x

99 sat.

x

. .

999. 99� 999 .999 999. 99S

999. 99<;,

99 sat.

x

99

999

999 .9 99

99 sat .

x

99

9 99

999 .999

.

. . .

.

.

dst

dst

komponen B

-

-

-

-

dst

999. 9 9�

Penanggung j awab Unit Perencana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) NIP . . . (9) .

.

. . . .

. . . . . . . .

Ke terangan : Jumlah total alokasi anggaran keluaran

( outpu�

alokasi anggaran keluaran

dilaksanakan

keluaran

( outpuq

(outpu� yang

sama dengan jumlal1 keseluruhan oleh seluruh satker, untuk

yan g sama .


- 77 -

PETUNJUK PENGI SIAN RI NCIAN ANGGARAN BELANJA No

Uraian

(1)

Diisi nama PPA BUN .

(2)

Diisi nama KPA BUN sebagai penanggung j awab / pelaksana Kegiatan .

(3)

Diisi nama Kegiatan .

(4)

Diisi nama/ uraian mengena1 identitas dari setiap keluaran ( output) secara spesifik.

(5)

Diisi j umlah / banyaknya kuantitas keluaran ( output) yang dihasilkan .

(6 )

Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas keluaran ( output) sesuai dengan karakteristiknya.

(7)

Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencap aian keluaran ( output) .

(8)

Diisi dengan nama penanggung j awab unit perencana.

(9)

Diisi dengan NIP penanggung j awab unit perencana. DATA DALAM TAB E L

Kolom 1

Ko de

Kolom 2

Uraian Subkeluaran (Sub- Output) / Komponen / Subkomponen / detil

Kolom 3

Volume Subkeluaran (Sub- Output)

Diisi kode subkeluaran (sub - output) , komponen , sub komponen . uraian nama subkeluaran Diisi (suboutput) , komponen , sub komponen , akun dan detil belanj a . Keterangan : subkeluaran (suboutput) dan subkomponen bersifat op sional . kuantitas j umlah / banyaknya Diisi subkeluaran (suboutput) yang dihasilkan . uraian dengan sebaris Diisikan su bkeluaran (suboutput) . Keterangan : jumlah total volume-volume subkeluaran (suboutput) harus sama dengan jumlah volume keluaran ( output) .

Kolom 4

Jenis Komponen ( U tama / Pendukung)

Diisi utama atau pendukung . Diisikan sebaris dengan uraian komponen , komponen bahwa menyatakan yang terse but sebagai komponen utama a tau komponen pendukung .


- 78 Kolom 5

Kolom 6

Rincian Perhitungan

Harga Satuan

Kolom 7 Jumlah

Diisi formula perhitungan pendanaan . Diisikan sebaris dengan Contoh : 2 org x 2 hari x 2 frekuensi j umlah perhitungan tesebut sub kolom 5 U umlah) sebesar

satuan - satuan urman

detil

diisikan p ada 8.

Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada Standar Biaya Masukan . Diisikan sebaris dengan uraian detil b elanj a. Keterangan : dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat dipertanggungj awabkan . Diisi nominal hasil-hasil perhitungan pada tingkat detil belanj a , sub komponen , komponen , subkeluaran (suboutput) . Keterangan : jumlah total alokasi anggaran sub subkeluaran ( sub- sub- output) haru s sama dengan jumlah total anggaran p ada keluaran ( output) .


- 79 -

LAM PI RAN III-6

KEM ENTER IAN KEUAN GAN REPUBLIK INDON ESIA DIREKTORAT JEN DERAL AN GGARAN

DAFTAR RINCIAN PAGU ANGGARAN BE NDAHARA UMUM NE GARA

TAHUN ANGGARAN 20XX

PPA BUN PROGRAM PAGU PROGRAM

Alokasi anggaran tersebut,

lOQ( lOQ( lOQ( xxx

lOQ( lOQ( lOQ( xxx xxx xxx xxx lOQ( xxx xxx lOQ( xxx xxx xxx

dirinci menurut lokasi sebagai berikut :

KPA aJN

TOT/>l PAQJ

1

2

NAMA KPA aJN

NAMA KPA aJN

NAMA KPA aJN

RM 3

SUMXR DANA PNEPB.U 4

(Ribuan Rupiah) PDNif'HLN 5

J i.MLJ>H 6

99.999.999. 999. 999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

9 9.999.999.999.999

99.999. 999.999.999

9 9 . 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

99.999.999. 999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

NM1A KPA WN

99.999.999.999. 999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999 999.999.999

99.999.999. 999. 999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

W>MA KPA aJN

99.999. 999. 999.999

99.999.999.999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

99.999.999. 999. 9 9 9

99.999.999.999

99.999.999.999

9 9.999.999.999

99.999.999.999.999

NAMA KPA aJN

99.999. 999.999.999

99.999.999.999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

99.999. 999.999.999

99.999.999.9 99

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

NAMA KPA WN

NAMA KPA WN

NM1A KPA EJ.JN

NAMA KPA aJN

99.999.999. 999.999

99. 999.999.99 9

99.999.999.999

9 9.999.999.999

99.999.999.999.999

NM1A KPA WN

99.999.999. 999.999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999 999.999.999

NAMA KPA EJ.JN

99.999.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

NM1A KPA EJ.JN

99.999.999.999 999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

NAMA KPA EJ.JN

99.999.9'39. 999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

9 9 .999.999.999

99.999.999.999.999

99.999. 999.999. 999

99.999.999.999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

NAMA KPA Ell.JN

99.999.999.999.999

99.999.999.999

99. 999.999.999

99.999.999..999

99.999.999.999.999

99.999.999.999 999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999

99.999.999.999.999

99.999.999. 999.999

99. 999.999.999

99.999.999.999

99.999.999..999

99.999.999.999.999

W>MA KPA EJUN

NAMA KPA EJ.JN

NAMA KPA Ell.J N

Direktur

JenderalfKepala Badan selaku

Pemimpin PPA

NIP/NRP

BUN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- 80 LAMPIRAN I I I - 7

Nomor Sifat Lampiran H al

: : : :

S/ 2 0XX (tanggal-bulan) 2 0XX I S egera S atu Berkas U sulan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara

Yth Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta Sehubungan dengan ditetapkannya Keputu san Menteri Keuangan Nomor . . . . . . / KM K . 0 2 / 2 0xx tentang Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara, dengan ini disampaikan Rencana Dana Pengeluaran / Alokasi Anggaran / Pagu APB N - P * ) B endahara Um um Negara (RDP BUN) Bagian Anggaran . . . . . . . . . . . . . . (4) Sebagai kelengkapan RDP BUN, dengan ini dilampirkan dokumen penelaahan berupa: a. RKA BUN; b. ADK RKA- K/ L DIPA; c. Surat Pernyataan Eselon I selaku Pemimpin PPA B U N ; dan d. D aftar Rincian Pagu Anggaran BUN . Demikian kami sampaikan , atas kerj a samanya diucapkan terima kasih . Direktur Jenderal / Kepala B adan yang ditunj uk

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) NIP / N RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

*) Coret yang tidak perlu


- 81 PETUNJUK PENGI SIAN SURAT USULAN RDP BUN NO

URAIAN

( L)

Diisi logo Kementerian Keuangan RI .

(2)

Diisi PPA BUN pengusul RKA BUN .

(3)

Diisi alamat PPA B U N .

(4)

Diisi nomenklatur BA BUN .

(5)

Diisi nama Direktur Jenderal / Kepala B adan selaku Pemimpin PPA B U N di lingkungan Kementerian Keuangan .

(6 )

Diisi NIP / NRP Direktur Jenderal / Kepala B adan selaku Pemimpin PPA B U N d i lingkungan Kementerian Keuangan .

ME NTERI KEUANGAN REPUBLIK IND O NE S IA , ttd . BAMBANG P . S . B R O D J O N E G O RO S alin.an s e s u ai den gan as iinya Kepala Biro Umum u.b.

"' /,!,v0

d r p terian

Kepala B agian T . U . )<:

1lh-'

j ,,..

7. ...

) / J . $J 1 9 5 9 0 4 '.;20 �. 98402 1 0. � I/

GIARTO

NIP

-�

/

'

-...,

..

._. ._ "

"

I

c\


- 82 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! 231

NOMOR

KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA

/ PM K . 0 2 / 2 0 1 5

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN , PENELAAHAN , DAN PENETAPAN ANGGARAN

ALO KASI UMUM

DAN

NEGARA,

ANGGARAN

BAGIAN

PENGESAHAN

B E NDAHARA

DAFTAR

I S IAN

PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PED O MAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN B E NDAHARA UMUM NEGARA OLEH APARAT PENGAWASAN I NTERN PEMERI NTAH KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

A.

Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran B U N , RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN diserahkan kepada APIP K/ L untuk direviu . Pedoman reviu RKA BUN oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk memberikan panduan bagi APIP K / L untuk melakukan reviu , sebagai berikut : 1.

D efinisi Reviu RKA BUN Reviu RKA BUN adalah penelaahan atas perencanaan penganggaran BUN oleh APIP K/ L untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa perencanaan

penganggaran

BUN

telah

disusun

sesuai

dengan

ketentuan penganggaran yang berlaku . Apabila RKA BUN dalam pelaksanaannya digeser ke subbagian anggaran yang lain , maka reviu RKA BUN hanya dilakukan p ad a penetapan awal atau dengan kata lain reviu hanya dilakukan sekali . 2.

Tujuan dan Sasaran Reviu RKA BUN Tujuan reviu RKA BUN adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai

keandalan

dan

keab sahan

RKA

BUN

sesuai

dengan

ketentuan penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku B U N . Untuk

mencapai

ke salahan

dalam

tujuan

tersebut,

penyusunan

apabila RKA

perev1u

BUN,

menemukan

maka

perevm

bersama - sama dengan KPA BUN harus segera melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.


- 83 S asaran reviu RKA BUN oleh API P K/ L adalah dokumen p erencanaan keuangan berupa RKA BUN dan data pendukung yang telah disusun oleh KPA BUN berdasarkan RKP, Pagu Anggaran B U N , dan Alokasi Anggaran BUN . D engan demikian , secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan APIP K / L dalam mereviu RKA BUN adalah untuk m eningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

menj amin

kepatuhan

terhadap ketentuan penganggaran sebagai quality assurance atas anggaran BUN . Reviu

tidak

memberikan

dasar

untuk

menyatakan

pendapat

sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup penguj ian atas pengendalian intern , penetapan risiko pengendalian , penguj ian atas

akurasi

perhitungan ,

inspeksi ,

observasi ,

konfirmasi

dan

pro sedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit . 3.

Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA B U N Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K / L adalah dokumen RKA BUN beserta dokumen pendukung sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA B U N . Reviu RKA BUN hanya dilakukan terhadap rencana pengeluaran anggaran BUN (belanj a non- K/ L, transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan dalam dan luar negeri) yang diajukan oleh KPA B U N . Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L dilaksanakan terhadap RKA B U N setelah ditetapkannya Pagu Anggaran BUN (bulan Mei-Juli) dan terhadap penyesuaian RKA BUN setelah Undang- Undang mengenai APB N ditetapkan (bulan Oktober-November) . Reviu API P K / L j uga dilakukan terhadap RKA BUN APB N- Perubahan . Pada prin sipnya, pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/ L tidak menambah layer pro ses perencanaan dan penganggaran BA B U N . Untuk itu , reviu RKA BUN dilaksanakan secara paralel b ersamaan dengan proses penyusunan RKA BUN sebelum disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA B U N . H al ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA BUN dapat berj alan dengan efisien dan efektif m engingat keterbatasan waktu penyampaian RKA BUN dari KPA BUN kepada PPA BUN dan dari PPA BUN kepada Kementerian Keuangan c . q. Direktorat Jenderal Anggaran .


- 84 API P K / L tidak mengambil alih tanggung j awab manaj emen terhadap kebij akan

yang

ditetapkan

dalam

proses

penganggaran

dan

kebenaran nilai anggaran yang diusulkan karena hal tersebut tetap menj adi tanggung j awab manaj emen . Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA BUN

4.

Referensi RKA

peraturan

BUN

pengelolaan

adalah

yang

digunakan

dalam

peraturan-peraturan

Keuangan

Negara,

pelaksanaan

yang

khususnya

terkait

revn1

dengan

perencanaan

dan

penganggaran , antara lain meliputi : a.

Undang-Undang Nomor

1 7 Tahun

2003

tentang Keuangan

Negara; b.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 4 tentang Perbendaharaan Negara;

c.

Undang - Undang Nomor 3 3 Tahun 2 0 0 4 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan D aerah ;

d.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ; e.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa;

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 0 Tahun 2 0 0 6 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan

Dan

Penerusan

Pinj aman

Dalam

Negeri

Oleh

Pemerintah ; h.

Peraturan

Pemerintah

Penyusunan

Rencana

Nomor Kerj a

90 Dan

Tahun

20 1 0

Angaran

tentang

Kementerian

Negara/ Lembaga; 1.

J.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 Tahun 2 0 1 1 tentang Tata C ara Pengadaan Pinj aman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 4 / PM K. 0 5 / 2 0 1 3 tentang B agan Akun Standar beserta peraturan pelaksanaannya;

k.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 06 / PM K. 0 1 / 2 0 1 4 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan ;

1.

Peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan dasar hukum

penyusunan

RKA

BUN

untuk

masing-m asing

BA BUN .

ff /J <'·J.i- · ,. \\:_,•

'·


- 85 Obyektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA BUN

5.

Reviu RKA BUN dilaksanakan oleh auditor APIP K / L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA BUN dari masing-masing APIP K / L . Tim Reviu RKA BUN harus obyektif dalam m elaksanakan kegiatan reviu . Prinsip obyektivitas men syaratkan agar Tim Reviu RKA

BUN

melaksanakan

mengkompromikan kualitas

rev1u

dengan

jujur

RKA BUN yang direviu .

dan

tidak

Tim

Reviu

RKA B U N harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan . Untuk mendukung dan menj amin efektivitas rev1u atas RKA B U N , perlu dipertimbangkan kompetensi Tim Reviu RKA B U N yang akan ditugaskan .

S esuai dengan tujuan reviu RKA B U N , Tim

Reviu

RKA BUN secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut :

B.

a.

memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

b.

memahami tata cara penyusunan RKA BUN / RDP B U N ;

c.

memahami bagan akun standar;

d.

memahami pro ses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang diteliti ;

e.

menguasai teknik komunikasi ; dan

f.

memiliki kemampuan analytical re view.

Tata Cara Reviu RKA BUN Pedoman pelaksanaan revm RKA BUN ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merencanakan , melaksanakan , dan melaporkan hasil reviu RKA B U N .

Pedoman p elaksanaan reviu RKA BUN ini menguraikan

kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA B U N , termasuk d i dalamnya pro sedur reviu RKA B U N yang berisi serangkaian langkah / program yang akan dilaksanakan oleh APIP K / L dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran BUN . 1.

Tahapan Reviu RKA BUN D alam melakukan reviu RKA B U N , terdapat 3 (tiga) tahapan reviu , yaitu : a.

tahap perencanaan ;

b.

tahap pelaksanaan ; dan

c.

tahap pelaporan .


- 86 Tahap

perencanaa n

meliputi

kegiatan

untuk

memilih

dan

menentuka n obj ek reviu , membuat u sulan penugasan rev1u , dan menyusun Program Ke1j a Reviu . Tahap

pelaksanaan

mencakup

kegiatan

penelaahan

dokumen

perencanaan keuangan . Tahap pelaporan mencakup kegiatan penyusunan C atatan H asil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR) . 2.

Tahap Perencanaan Reviu RKA BUN a.

Ruang Lingkup Reviu RKA BUN meliputi : 1)

kesesuaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran B U N , Alokasi Anggaran BUN, dan Pagu APBN- Perubahan B U N ; dan

2)

kelengkapan dokumen pendukung RKA BUN antara lain dasar hukum penganggaran , TOR , RAB , dan / atau dokumen pendukung terkait lainnya.

b.

Persiapan Reviu RKA BUN oleh APIP K / L antara lain sebagai berikut : 1)

APIP

K/ L

mengumpulkan

dan

mempelaj ari

kriteria yang akan digunakan dalam

in strumen

melakukan reviu

RKA BUN antara lain dokumen RKP, kebij akan pemerintah , peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA B U N , serta peraturan terkait dengan tugas dan fungsi K/ L; 2)

APIP K/ L menyusun Program Kerj a Reviu RKA BUN untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat reviu RKA BUN .

Program Kerj a Reviu harus memperhatikan

ruang lingkup reviu ; 3)

APIP K/ L menyu sun j adwal reviu RKA BUN; dan

4)

APIP

K/ L

berkoordinasi

mengidentifikasi penyusunan diharapkan

dengan

permasalahan

RKA dapat

BUN.

yang

Melalui

dihasilkan

KPA

BUN

untuk

berkaitan

dengan

koordinasi

pelaksanaan

terse but

reviu

yang

efektif.


- 87 3.

Tahap Pelaksan aan Reviu RKA BUN a.

APIP K / L menerim a dokume n - dokume n untuk direviu yang meliputi : 1)

dokumen penunjukan sebagai KPA B U N ;

2)

surat pengantar yang ditandatan gani oleh KPA B U N ;

3)

RKA B U N ;

4)

TOR / RAB ;

5)

Kertas Kerj a RKA B U N ; dan

6)

dokumen pendukung terkait lainnya.

Dokumen

RKA

BUN

beserta

dokumen

pendukung

untuk

masing-masing BA BUN berbeda sub stansinya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Perbedaan tersebut juga berkaitan dengan stakeholder yang terkait dalam proses p erencanaan BA

BUN

baik

yang

internal

berbeda

untuk

Kementerian

masing-masing

Keuangan

BA

maupun

BUN,

eksternal

Kementerian Keuangan , termasuk DPR. Tetapi secara umum , dokumen yang digunakan dalam pro s e s p erencanaan BA BUN adalah sebagai berikut: 1)

notulensi rapat pembahasan dan surat u sulan kebutuhan anggaran masing-masing unit teknis terkait penyu sunan awal Indikasi Kebutuhan Dana B U N ;

2)

surat

pengajuan

rencana

p enggunaan

dana

yang

dilampirkan dengan dasar perhitungan angka disampaikan oleh unit teknis kepada KPA B U N ; 3)

surat

usulan

Indikasi

Kebutuhan

D ana

BUN

dan

lampirannya dari KPA BUN ke PPA B U N ; 4)

hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN;

5)

Indikasi Kebutuhan Dana B U N ;

6)

penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Keputu san Menteri Keuangan ;

7)

RKA BUN dan kertas kerj a perhitungan ;

8)

Alokasi

Anggaran

BUN

melalui

Surat

Edaran

Menteri

Keuangan ; dan 9)

H asil

Rapat

pembahasan

RUU

APB N

dengan

B adan

Anggaran DPR.


- 88 b.

Pelaksanaan Program Kerj a Reviu RKA BUN Reviu RKA BUN dilaksanakan sesuai dengan program kerj a reviu RKA BUN yang telah ditentukan pada tahap perencanaan . Pelaksanaan

reviu

RKA BUN

dikoordinasikan

dengan

unit

penyu sun RKA B U N . Pengembangan pro sedur reviu RKA BUN dapat dilakukan oleh Tim Reviu RKA BUN . H asil p elaksanaan pro sedur reviu dituangkan dalam kertas kerj a: dan dilakukan reviu

secara berj enj ang

oleh

Ketua Tim

Reviu

RKA B U N ,

Pengendali Teknis , dan Pengendali Mutu . Langkah

minimal

yang

dapat

dikembangkan

dalam

Program Kerj a Reviu untuk masing - masing BA BUN adalah sebagai berikut: 1)

Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu : a)

dasar hukum BA BUN (disesuaikan dengan masmg masing BA BUN) ;

b)

dokumen perencanaan anggaran BA BUN (disesuaikan dengan masing-masing BA BUN) ;

c)

RKA BUN;

d)

kertas kerj a perhitungan RKA B U N ;

e)

dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

revm ,

antara

lain

KAK / RAB

yang

ditandatangani oleh KPA BUN ;

f) g)

RKA BUN setelah penyesuaian / pembahasan dengan DPR; kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN dengan D PR tentang Undang-Undang mengenai APB N / APB N Perubahan berupa: (1)

surat

penyampaian

Perubahan

Hasil

Informasi

Sidang

APB N / APB N

Paripurna

D PR

dari

PPA BUN ke KPA B U N . (2)

Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran BA BUN .

(3)

Lakukan penguj ian atas kesesuaian total Pagu Anggaran / APB N- Perubahan

BUN

dan

kelengkapan data dukung RKA BUN .


- 89 Tujuan : a)

untuk menguj i kese suaian total pagu dalam RKA B U N oleh

KPA BUN

Keuangan

mengenai

yang diajukan Menteri

Anggaran / Alokasi

Keputu san

dengan

Anggaran / Pagu

Pagu

penetapan

APB N - Peru bahan

BUN; dan b)

untuk menguj i kelengkapan data pendukung RKA B U N dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN.

Langkah ke1j a : a)

pastikan total pagu dalam RKA BUN telah sesuai atau tidak

melebihi

Anggaran /

Anggaran / Alokasi

Pagu

Pagu APB N - Perubahan BUN yang telah ditetapkan dalam

Keputu san

mengenai

Keuangan

Menteri

penetapan Pagu Anggaran B U N ; b)

pastikan RKA BUN telah didukung dengan u sulan alokasi

anggaran

per

unit

tekni s ,

hasil

rapat

pembahasan KPA BUN dengan unit teknis , KAK / RAB , kertas kerj a perhitungan dan data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungj awabkan ; c)

pastikan nilai yang tercantum dalam RKA BUN sesuai dengan dokumen pendukung;

d)

pastikan perhitungan dalam kertas kerj a perhitungan RKA BUN telah sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang negara;

e)

pastikan RKA BUN telah disesuaikan dengan form at yang di ten tukan ; dan

2)

f)

tuangkan dalam kertas kerj a dan buat kesimpulan .

Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu Anggaran /

Alokasi

Anggaran / Pagu

APB N- Perubahan

BUN

dan

kelengkapan data dukung RKA BUN Penyesuaian . Tujuan : a)

untuk

menguj l

kesesuaian

total

pagu

RKA

BUN

Penye suaian dengan hasil kesepakatan dengan B adan Anggaran D PR dan Surat Edaran Menteri Keuangan


- 90 tentang

penetapan

Alokasi

Anggaran

Alokasi

Anggaran / Pagu APB N - Perubahan B U N ; dan b)

untuk menguj i kelengkapan data pendukung RKA B U N Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan

RKA BUN

Penyesuaian .

Langkah kerj a : a)

pastikan

ke sesuaian

nilai

antara

RKA

BUN

Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetuj uan DPR dan dan Surat Edaran Menteri

Keuangan

tentang

penetapan

Alokasi

Anggaran BUN; b)

pastikan

RKA

BUN

Penyesuaian

telah

didukung

dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis , hasil rapat pembahasan

KPA BUN

dengan unit teknis ,

KAK/ RAB , kertas kerj a perhitungan dan data dukung lainnya

yang

relevan

dan

dapat

dipertanggungj awabkan ; c)

pastikan

nilai

yang

tercantum

dalam

RKA

BUN

Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung; d)

pastikan perhitungan dalam kertas kerj a perhitungan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan strategi pembiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang negara;

e)

pastikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan ; dan

3)

f)

tuangkan dalam Kertas Kerj a dan buat kesimpulan .

Lakukan

penguj ian

APB N -Perubahan

BUN

atas

kesesuaian

dan

kelengkapan

total data

Pagu dukung

RKA BUN Penyesuaian .


- 91 Tujuan : a)

kesesuaian

menguj i

untuk

total

BUN

RKA

pagu

Penye suaian dengan hasil kesepakatan dengan B adan Anggaran D PR dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang

Alokasi

Anggaran

Alokasi

penetapan

Anggaran / Pagu APB N - Perubahan B U N ; dan b)

untuk menguj i kelengkapan data pendukung RKA B U N Penyesuaian dan kesesuaian antara data pendukung dengan RKA BUN Penyesuaian .

Langkah kerj a : a)

pastikan

antara

nilai

kesesuaian

BUN

RKA

Penyesuaian dengan hasil pembahasan yang telah mendapat persetujuan D PR dan dan Surat Edaran penetapan

tentang

Keuangan

Menteri

Alokasi

Anggaran APB N - Perubahan B U N ; b)

pastikan

RKA

BUN

Penyesuaian

didukung

telah

dengan usulan alokasi anggaran per unit teknis , hasil rapat pembahasan

dengan unit teknis ,

KPA BUN

KAK/ RAB , kertas kerj a perhitungan dan data dukung relevan

yang

lainnya

dan

dapat

dipertanggungj awabkan ; c)

pastikan

nilai

yang

tercantum

dalam

RKA

BUN

Penyesuaian sesuai dengan dokumen pendukung; d)

pastikan perhitungan dalam kertas kerj a p erhitungan RKA BUN Penyesuaian telah sesuai dengan strategi p embiayaan tahunan dan strategi pengelolaan utang negara;

e)

p astikan RKA BUN Penyesuaian telah disesuaikan dengan format yang ditentukan ; dan

4)

f)

tuangkan dalam Kertas Kerj a dan buat kesimpulan .

Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA BUN Pelaporan

hasil

rev1u

RKA

BUN

pada

intinya

mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu , prosedur reviu yang dilakukan , kesalahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah p erbaikan yang telah dilakukan , dan saran perbaikan yang belum atau


- 92 tidak dilaksanakan . Pelaporan dituangkan dalam bentuk CHR

dan

LH R .

mendokumentasikan

Tim

Pereviu

seluruh

Kertas

RKA

BUN

Ke1j a Reviu

haru s (KKR)

dengan baik dan aman . Laporan H asil Reviu RKA BUN ditandatangani oleh Pej abat API P K/ L yang setingkat dengan KPA. Misalnya, j ika KPA adalah pej abat eselon II maka pej abat API P K/ L yang menandatangani adalah pej abat eselon II APIP K / L yang bertanggung j awab terhadap hasil reviu tersebut. Laporan H asil Reviu tersebut disampaikan kepada KPA B U N dan dapat disampaikan kepada PPA BUN dan Direktorat

·

Jenderal Anggaran selaku penelaah anggaran BUN sebagai bahan pertimbangan dalam pro ses perencanaan anggaran BUN . Tindak lanjut hasil rev1u dilaksanakan oleh KPA B U N berupa penyusunan kembali RKA BUN beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan hasil reviu atas RKA B U N .


- 93 Format Surat Tugas RKA BUN

C.

LOGO (1)

}

KE ME NTERIAN NEGARA/LEMBAGA . . (2) APIP K/ L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Alam at . . . . . . . .. .. . .... . . . (4) . . .

. .

. .

.

. . . . . .

.

. .

. . . .

.

. .

. .

. . . . .

.

.

KOP Kementerian Negara/ Lembaga

SURAT TUGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

Nomor:

D alam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerj a Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . .. .. . .. . . (6) Tahun 20.XX , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) menugaskan : . . .

. .

.

.

. . . .

Nama

No. NIP

.

. .

. .

.

Pengendali

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0)

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) ........ . . . . . . . . . . . ( 1 3)

NIP .

. . . . .

.

. . .

.

.

NIP ds t .

5.

. . . .

.

. .

.....

. .

...... .. . .... .

. .

Mutu

Ketua Tim

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4)

4.

. . .

Pengendali Teknis

NI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 )

3.

. .

Peran

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

1.

. . .

.

. .

Anggota Tim

( 1 5)

Anggota Tim

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggara n Bendahara Umum Negara (RKA

BUN) Tamm Anggaran 20XX pada:

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6);

2

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 1 7).

Kegi t an tersebut dilaks an akan di Jakarta selama . . . . ( 1 8) hari kerj a mulai tanggal . . . . . ( 1 9) s d . . . . . . (20) 20.XX , di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 ) . a

.

.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tu ga s

menjadi beban

anggaran

Demikian untuk

Inspektorat Jenderal/ A PIP K/L.

dilaksanakan

dan

segera me lapo rkan

ini

hasil pelaksanaan tugas

secara tertulis . D itetapkan

di Jakarta

Pad a tanggal

.

.. . . .

. . . . . . . .

.

. . .

.

.

.

.

..

. .

(22) 20.XX

Inspektur J enderal !ttd] · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

NIP . .

Te m bu san 1.

. . . . . . . . .

...

.

.

. .

.

. . . .

. . .

.

. .. . .

. .

(23) (24)

:

1. . .J .

2 . [dst.]


- 94 Keterangan Pengisian Surat Tugas Reviu RKA BUN 1.

Diisi logo K / L .

2.

Diisi nomenklatur K / L .

3.

Diisi nomenklatur APIP K/ L .

4.

Diisi alamat APIP K/ L.

5.

Diisi nomor surat tugas .

6.

Diisi nomenklatur K/ L .

7.

Diisi nomenklatur pej abat yang memberikan penugasan .

8.

Diisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu .

9.

Diisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu .

10.

Diisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis .

11.

Diisi NIP pej abat yang berperan sebagai pengendali teknis .

12.

Diisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim .

13.

Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim .

14.

Diisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim .

15.

Diisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim .

16.

Diisi unit penyusun RKA BUN yang direviu .

17.

Diisi unit penyu sun RKA BUN yang direviu .

18.

Diisi jumlah hari penugasan .

19.

Diisi tanggal mulai penugasan .

20.

Diisi tanggal akhir penugasan .

21.

Diisi nomenklatur pej abat yang bertanggung j awab terhadap penugasan terkait .

22.

Diisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan .

23.

Diisi nama pej abat yang memberikan penugasan .

24.

Diisi NIP pej abat yang memberikan penugasan .


- 95 D . Format Catatan H asil Reviu RKA BUN

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) .

.

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) .

.

CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA BUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2 0.XX

Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . (5)

Disusun oleh /

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

Tanggal

. .

Diteliti oleh /

. . . . . . . . . . . . . ( 7)

. . . . . . . . . . . . . . (8)

Tanggal Disetujui oleh /

. . . . . . . . . . . . . . (9)

Tanggal Uraian Catatan H asil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2 ) 2 0.XX untuk melaksanakan rev1u atas RKA .

BUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3)

Kementerian

Negara/ Lembaga

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) TA 2 0.XX , bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai b erikut : 1.

Pagu Anggaran BUN TA 2 0.XX pada KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) adalah sebesar RpXXX , terdiri dari : a.

2.

b.

. . . . . . . . . . . . ( 1 6) (j ika ada rincian)

c.

dst

B erdasarkan Pagu Anggaran B U N , KPA mengusulkan nilai anggaran sebesar RpXX, yang tediri dari : a. b.

. . . . . . . . . . . . ( 1 7) (j ika ada rincian)

c.

dst


- 96 Dari hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP K / L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) dapat disampaikan 1.

Ke se suaian nilai RKA BUN dengan Pagu Anggaran BUN (untuk reviu RKA BUN)

.

. . . . .

. .

. . . . . . .

.

. . . .

. . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . .

.

. . .

.

. . . . .

..

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . .

.

. . . . . . . . . .

( 1 9)

Kesimpulan : B erdasarkan hasil reviu , nilai anggaran yang diusulkan pada RKA B U N [telah sesuai / tidak sesuai] dengan Pagu Anggaran B U N . 2.

Kelengkapan dan Ke sesuaian Dokumen Pendukung terhadap RKA BUN

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . .

(20)

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu , dokumen pendukung (telah / belum) lengkap dan (telah / belum) sesuai dengan RKA B U N . Koreksi / Perbaikan yang Belum Dilakukan / Tidak Disetujui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2 1 )

Rekomendasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 2 ) Rencana Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 4 ) 2 0XX Kuasa Pengguna Anggaran

Pengendali Teknis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (26)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 8)


- 97 Keterangan Pengisian Catatan Hasil Reviu RKA BUN 1.

Diisi nomenklatur K / L .

2.

Diisi nomenklatur API P .

3.

Diisi nama bagian anggaran BUN yang direviu .

4.


5.

Diisi nomenklatur K/ L.

6.

Diisi nomenklatur APIP.

7.

Diisi nama singkat anggota tim yang menyu sun C H R dan tanggal penyu sunan .

8.

Diisi nama singkat ketua tim yang meneliti CHR dan tanggal penelitian .

9.

Diisi nama singkat pengendali teknis yang menyetujui C H R dan tanggal persetujuan .

1 0.


11.

Diisi nomor surat tugas .

12.

Diisi tanggal surat tugas ditetapkan .

13.

Diisi nama anggaran BUN yang direviu .

14.

Diisi nomenklatur K / L.

1 5.

Diisi nilai pagu dana pengeluaran .

16.

Diisi rincian belanj a berdasarkan pagu dana pengeluaran .

1 7.

Diisi rincian nilai anggaran yang diusulkan .

18.

Diisi nomenklatur K / L.

19.

Diisi uraian tentang kesesuaian Pagu Anggaran BUN dengan RKA B U N .

20.

Diisi uraian tentang kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung dengan RKA B U N .

21.

Diisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi / diperbaiki atau yang tidak disetujui .

22.

Diisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA B U N atas hal-hal

yang

dianggap

tidak

sesuai

berdasarkan

reviu

yang

telah

dilakukan . 23.

Diisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPA terhadap rekomendasi yang diberikan .

24.

Diisi tanggal dan bulan C H R disetujui bersama.

25.

Diisi nama KPA BUN yang direviu .

26.

Diisi NIP KPA B U N yang direviu .

27.

Diisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan .

28.

Diisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan .


- 98 E.

Format Laporan Hasil Reviu RKA BUN

LOGO APIP K / L

[NAMA K/ L] [NAMA APIP]

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN [ . . . . . . . . . . . . . . . . NAMA K/ L] ( 1 ) TAH UN ANGGARAN 2 0XX

NOMOR: LAP- . . . . . / . . . . . / 2 0 . . . . .

TANGGAL: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

}

(2)


- 99 DAFTAR

ISi

Halaman Ringkas an Eksekutif D asar

(paragraf . . (3) - . . . (4))

H u kum (paragraf . (3) - . . . (4))

[ . . . (5) ]

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[ . . . (5) ]

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[ . . . (5) ]

. .

Tuj u an Reviu

(p aragraf . (3) - . . . (4)) . .

Ruang Lingkup Reviu M e to d ologi Reviu

(paragraf . . (3) .

(paragraf

Gambaran Umum Uraian Hasil Reviu Apre siasi

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

. . .

(3) - . (4)) . .

[ . . . (5)]

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[ . . . (5)]

(paragraf . . . (3) - . . . (4)) (paragraf

. . .

(paragraf . . (3) - . (4)) .

Rencana Tin d ak Lanj ut

. .

(3) - . . . (4))

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

(paragraf . . . (3) - . . . (4))

(paragraf . . (3) - . . (4)) .

(4))

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

. . . . .

. . .

. . .. . . .

.

. .

.

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hal-hal Lain Yang Perlu Diungkapan Lampiran

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . .

. . . . . .

(paragraf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . .

.. . . .

. . . . . . . . .

(3) - . . . (4))

. . . . .

..

. . . . . . . . . . .

. . ... . .

.

. . . .

..

. . .

.

. . .

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . .

. . . . . . . . . . . . .

.

. . . .

[ . . . (5)] [ . . . (5) ] [ . . . (5) ] [ . . . (5) ] [ . . . (5)]

[ . . . (5) ]


- 1 00 LAPORAN HASI L REVIU RKA BUN (nama bagian anggaran) TAHUN ANGGARAN 2 0XX

RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan H asil Reviu] 1.

Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN) adalah (sesuai

dengan

Ketentuan

Umum

Pasal

1

angka

7) .

Siklus p enyu sunan RKA BUN dimulai dengan penetapan arah kebij akan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden , yang selanjutnya akan menj adi

dasar

Pemerintah

pertimbangan

(RKP) .

dalam

Selanj utnya

penyusunan

Menteri

Rencana

Keuangan

Kerj a

menetapkan

Pagu Anggaran BUN untuk dij adikan dasar penyu sunan RKA BUN oleh PPA BUN dan KPA B U N .

2.

(Nama APIP K / L] telah melakukan reviu RKA BUN [Nama bagian anggaran BUN] Tahun Anggaran 2 0XX dari tanggal . . . . . s . d . . . . . 2 0XX, dengan hasil sebagai berikut:

:: ::: } c.

3.

(6)

dst.

D ari

hasil

revm

tersebut,

[nama unit

penyusun

RKA

BUN]

telah

melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Reviu RKA BUN selama pelaksanaan reviu , yaitu : . . . . . . . . [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas hasil reviu RKA BUN] . 4.

Kepada [pimpinan unit penyu sun RKA BUN] telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan pada: . . . . . [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil reviu RKA BUN] .

DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA BUN) 5.

Peraturan-peraturan yang melandasi pelaksanaan reviu RKA BUN oleh (Nama APIP K/ L] a.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah ; b.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor . . . . tentang

Tata

Cara

Perencanaan , Penelaahan , dan Penetapan Alokasi B agian Anggaran B endahara Umum Negara, dan Pengesahan D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara ; dan


- 101 c.

peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K / L .

TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA B U N)

6.

Tujuan

reviu

keandalan

adalah

dan

untuk

keabsahan

memberi RKA

keyakinan

BUN

se sua1

terbatas dengan

m engenai ketentuan

penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku B U N . RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA B U N) 7.

Ruang lingkup reviu RKA BUN oleh APIP K/ L adalah dokumen RKA B U N beserta dokumen

pendukung

sebelum

disampaikan

oleh

KPA

BUN

kepada PPA B UN . Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendap at sebagaimana dalam audit , karena reviu tidak mencakup penguj ian atas pengendalian intern ,

penetapan

risiko

pengendalian ,

pengUJ 1an

atas

akurasi

perhitungan , inspeksi , observasi , konfirmasi dan pro sedur tertentu yang dilaksanakan dalam suatu audit . M ETO D O LO GI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviu RKA BUN dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA BUN] 8.

Reviu RKA BUN dilaksanakan dengan menggunakan metodologi , sebagai berikut: penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung

a.

dengan RKA BUN; dan wawancara dengan petugas / pej abat yang terkait proses p enyu sunan

b.

RKA B U N .

9.

Reviu RKA BUN dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan Pimpinan API P K / L] Nomor [ . . . . (7)] tanggal [ . . . . (8) ] , dengan susunan tim sebagai berikut: Pengendali Mutu

[. . . . ]

NIP [ . . . . ]

Pengendali Teknis

[. . . .]

NIP [ . . . . ]

Ketua Tim

[. . . .]

NIP [ . . . . ]

Anggota Tim

1 . [. . . .]

NIP [ . . . . ]

2 . . . dst

GAMBARAN UMUM [antara lain berisi definisi belanj a BA BUN yang direviu , arah

dan

kebij akan

penganggaran

BA

BUN yang direviu ,

serta pro se s

penyu sunan RKA BUN] 1 0 . B elanj a BA BUN adalah . . . . . . .


- 1 02 1 1 . Arah dan kebij akan penganggaran belanj a BA BUN adalah : a. . . . . b. . . . . 12.

Pro ses penyu sunan RKA BUN adalah sebagai berikut: a. . . . . b. . . . .

}

URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA BUN] 13. 14.

.. . . . ... . . . ....................................... � . .. ................ ...... . ..

1 5 . dst. RENCANA TIN DAK LANJUT [Berisi penj elasan tindak lanjut yang sudah , sedang dan akan dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanj uti rekomendasi berikut rencana tindak spesifik] 16.

.....

HAL- HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN [Berisi informasi penting lainnya yang perlu mendapat perhatian pemimpin audit , U ika ada) ] APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA BUN) 17.

[Nama

API P

K/ L]

menyampaikan

terima

kasih

atas

bantuan

dan

kerj asama dari seluruh pej abat / pegawai pada [ . . . . . ( 1 1 ) ] atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan , sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA BUN [Nama BA BUN] Tahun Anggaran 2 0.XX . LAMPI RAN [Berisi tabel , gambar, foto , grafik, dan diagram yang mendukung isi laporan] 18.

Lampiran terdiri atas : a. b.

Jakarta,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.XX

( 1 2) [Pej abat API P K/ L]

Nama [ . . . . ( 1 3) ] N I P [ . . . . ( 1 4) ]


- 1 03 Keterangan Pengisian Laporan Hasil Reviu

RKA B U N :

1.

Diisi nama bagian anggaran yang direviu .

2.

Diisi nomor laporan dan tanggal laporan .

3.

Diisi nomor paragraf awal untuk masing - masing uraian LH R .

4.

Diisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LH R .

5.

Diisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk m asmgmasing uraian LH R .

6.

Diisi ke simpulan atas hasil reviu RKA B U N .

7.

Diisi nomor Surat Tugas .

8.

Diisi tanggal Surat Tugas .

9.

Diisi susunan , nama, dan NIP Tim Reviu RKA BUN .

10.

Diisi rincian atas hasil reviu RKA B U N .

11.

Diisi nama unit penyusun RKA BUN yang direviu .

12.

Diisi tanggal dan bulan selesainya LH R .

13.

Diisi nama Pej abat API P K/ L yang bertanggung j awab atas hasil reviu RKA BUN.

14.

Diisi NIP Pej abat API P K/ L yang bertangggung j awab atas hasil reviu RKA BUN .

M E NTERI KEUAN GAN REPUBLIK I N D O N E S IA , ttd . BAMBANG P. S . B R O D J O N E GO RO S alinan s e s u ai dengan aslinya

Kepala B iro Umum u.b.

Kepal a B agian T . U .

ementerian

!;b--. //) . J I /.,fff; 1 9 59 0420 1 98402 1 60 1 �

)

G IARTO NIP

'

.

"-- �i( f

·'

-'

\

':iv


- 1 04 -

LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK INDONE SIA NOMOR

231

/ PMK. 0 2 / 2 0 1 5


ANGGARAN NEGARA,

BAGIAN

DAN

ANGGARAN

PENGESAHAN

B E NDAHARA

DAFTAR

ISIAN


TATA CARA PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Penelaahan dokumen RDP BUN merupakan penelaahan atas dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanj a maupun pembiayaan yang disu sun oleh KPA BUN. Penelaahan dokumen RDP BUN dimaksudkan untuk memastikan bahwa: 1.

rencana kinerj a yang dituangkan dalam RDP BUN kon sisten dengan yang tertuang dalam Rencana Kerj a Pemerintah ;

2.

untuk mencapai rencana kinerj a tersebut, dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan ; dan

3.

pengalokasian anggaran tersebut telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu , penganggaran berbasis kinerj a, dan kerangka pengeluaran j angka menengah .

Dengan demikian , rencana kinerj a yang tertuang dalam RDP BUN merupakan rencana kinerj a PPA BUN untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebij akan pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien . Penelaahan dokumen RDP BUN dilakukan dengan metode tatap muka yang dilaksanakan secara bersama- sama oleh pihak-pihak yang melaksanakan penelaahan (Direktorat Jenderal Anggaran dengan PPA BUN) .

A.

Persiapan Penelaahan R D P BUN S ebelum melakukan penelaahan RD P BUN, hal-hal yang perlu disiapkan dan dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut: 1.

Persyaratan dalam penelaahan RDP B U N . D alam penelaahan RDP BUN terdapat beberapa hal

yang harus

diperhatikan , yaitu :


- 1 05 -

a.

Arsip D ata Komputer (AD K) yang diserahkan , terlebih dahulu harus divalidasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran ;

b.

dokumen penelaahan meliputi : 1)

surat

p engantar

yang

ditandatangani

oleh

Direktur

Jenderal / Kepala Badan yang ditunjuk;

c.

2)

RDP BUN yang telah diteliti ;

3)

D aftar Rincian Pagu Anggaran BUN p e r KPA B U N ;

4)

RKA B U N ; dan

5)

ADK;

Direktorat

Jenderal

Anggaran

melakukan

penelaahan

yang

terfokus pada: 1)

kesesuaian data dalam RDP BUN dengan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;

2)

kesesuaian

antara

kegiatan ,

keluaran

( output),

dan

anggaran ; dan 3) d.

relevansi komponen / tahapan dengan keluaran ( output) ;

Direktorat Jenderal Anggaran

tidak melakukan

penelaahan

hingga ke level detail atau item biaya. Penelaahan difokuskan pada kinerj a yang akan dicapai , tetapi Direktorat Jenderal Anggaran diperkenankan melihat data dan informasi hingga level detail dan item biaya sebagai bahan referen si , j ika dianggap perlu untuk alat analisis ; dan e.

apabila diperlukan , PPA BUN dapat menyertakan KPA B U N dalam forum penelaahan .

2.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penelaahan RDP BUN beserta tugas dan perannya. a.

Direktorat J enderal Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran sebagai koordinator dalam proses penelaahan memiliki tugas antara lain : 1)

menyusun j adwal penelaahan dan mengirimkan undangan penelaahan kepada PPA B U N ;

2)

mengunggah ADK untuk divalidasi ( by system) ;

3)

dalam pro ses penelaahan , Direktorat Jenderal Anggaran meneliti : a)

kelengkapan dokumen penelaahan ;


- 1 06

b)

ke sesuaian

_:

data

dalam

RDP

BUN

dengan

Pagu

Anggaran B U N / Alokasi Anggaran B U N / Pagu APB N Perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; c)

kesesuaian antara kegiatan , keluaran ( output), clan anggaran ;

d)

relevansi

komponen / tahapan

dengan

keluaran

( output) ; clan

e) b.

prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan .

PPA BUN Dalam rangka penelaahan , PPA BUN memiliki tugas antara lain : 1)

mengikuti j adwal

penyusunan

serta

penelaahan

yang

disu sun oleh Direktorat Jenderal Anggaran ; 2)

menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelaahan ; clan

3) 3.

memastikan penelaah yang akan mengikuti penelaahan .

Dokumen yang harus disiapkan dalam penelaahan RDP BUN . a.

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat

Jenderal

Anggaran

sebagai

penelaah

harus

menyiapkan instrumen penelaahan yang akan menj adi acuan ketika meneliti dokumen RDP B U N . H al-hal yang harus disiapkan yaitu : 1)

Keputu san Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran BUN;

2)

Peraturan

Menteri

perencanaan ,

Keuangan

penelaahan ,

mengenai

penetapan

tata

cara

alokasi ,

dan

pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran B U N ; 3)

R D P BUN yang disampaikan oleh PPA B U N ;

4)

hasil reviu angka dasar; clan

5)

peraturan-peraturan yang terkait dengan pengalokasian anggaran .

b.

PPA BUN PPA

BUN

dalam

rangka

penelaahan

RDP

BUN

dengan

Kementerian Keuangan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 1)

surat tugas penelaahan ;

2)

RDP B U N ;

3)

RKA BUN yang telah direviu API P K / L;


- 1 07 -

D aftar

4)

.Rincian

Pagu

Anggaran

BUN / Alokasi

Anggaran

BUN / Pagu APB N Peru bahan p er satker / eselon I ; dan 5)

AD K.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelaahan RDP B U N .

4.

a.

Kelengkapan dokumen penelaahan Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan m erupakan tanggung j awab PPA BUN .

b.

Validasi ADK RDP BUN Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi terhadap AD K yang disampaikan oleh PPA BUN untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah -kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ( S PAN) . D alam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah S PAN , ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki , dan paling lama 2 (dua) hari setelah itu haru s disampaikan kembali ke Direktorat Jenderal Anggaran .

B.

Mekanisme Penelaahan RDP BUN 1.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN . a.

Pej abat dan petugas penelaah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan RDP B U N dengan petugas penelaah dari PPA BUN terkait .

b.

Pro ses

penelaahan

RDP

BUN

diawali

dengan

memeriksa

kelengkapan administratif yang meliputi : 1)

legalitas dokumen yang diterima dari PPA BUN ;

2)

surat

pengantar

ditandatangani

oleh

penyampaian Direktur

RDP

BUN

yang

Jenderal / Kepala

B adan

selaku Pemimpin PPA B U N ; 3)

surat tugas sebagai petugas penelaah PPA B U N ;

4)

penggunaan format baku untuk RDP BUN dan RKA B U N ; dan

5) c.

AD K .

Direktorat

Jenderal

Anggaran

utamanya

meneliti

kriteria

subtantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerj a yang direncanakan , yaitu : 1)

memeriksa formulir RDP BUN yang meliputi : a)

memeriksa legalitas RDP BUN atau hasil pembahasan / kesepakatan dengan D PR U ika ada) ;


- 1 08 -

b)

meneliti kesesuaian RD P BUN dengan besaran Pagu Anggaran B U N , meliputi : (1)

meneliti

kesesuaian

alokasi

pagu

per

dana

program ; dan

(2)

meneliti

kesesuaian

alokasi

pagu

dana

Maju

untuk

berdasarkan sumber pendanaannya; c)

memeriksa

pencantuman

Prakiraan

3 (tiga) tahun ke depan U ika ada) ; dan d)

2)

memeriksa ADK .

memeriksa RKA BUN yang meliputi : a)

meneliti alokasi anggaran satker; dan

b)

meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam j enis angka dasar dan / atau inisiatif baru U ika ada) .

2.

Mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN. Penelaahan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam R D P BUN dengan alokasi anggaran masing-masing B A B U N .

Pro ses

penelaahan setelah Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut: a. ·

proses

penelaahan

diawali

dengan

memeriksa

kelengkapan

dokumen RDP BUN seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran BUN disertai dengan persetuj uan D PR U ika ada) ; b.

dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN tidak mengalami perubahan

(sama dengan Pagu Anggaran BUN) ,

PPA BUN

menyampaikan RDP BUN dan dokumen pendukung be serta ADK sebagai dasar penelaahan . Hasil penelaahan RDP BUN dimaksud dij adikan sebagai dasar penetapan D H P RD P BUN oleh Direktur Jenderal Anggaran ; c.

dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran BUN mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan , PPA B U N menyampaikan RDP BUN dan dokumen penelaahan beserta AD K untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN;

d.

berkenaan dengan besaran Alokasi Anggaran B U N dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran BUN, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA BUN yang telah direviu APIP K/ L dengan kesesuaian tam bahan pagu yang difokuskan pada:


- 1 09 -

1)

penambahan j enis keluaran ( outp ut) , sehingga j enis dan volumenya bertambah ; dan

2)

penambahan komponen yang relevan untuk mengh asilkan keluaran ( output) ;

e.

dalam hal besaran Alokasi Anggaran BUN lebih kecil dari Pagu Anggaran BUN, penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA B U N dengan kesesuaian pengurangan pagu .

3.

Mekanisme

penelaahan

RDP

BUN

berdasarkan

Pagu

APB N

penelaahan

RDP

BUN

berdasarkan

Pagu

APB N

Perubahan . Mekanisme

Perubahan mengikuti mekanisme penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2 .

C.

Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RDP BUN 1.

Tindak

lanjut

hasil

penelaahan

RDP

BUN

berdasarkan

Pagu

Anggaran BUN adalah sebagai berikut: a.

hasil p enelaahan RDP BUN dituangkan dalam Catatan H asil Penelaahan ;

b.

Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan mengkompilasi seluruh RDP BUN hasil penelaahan untuk digunakan sebagai : 1)

bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APB N , dan RUU mengenai APB N ; dan

2) c.

dokumen pendukung pembahasan Rancangan APB N ;

Nota Keuangan dan Rancangan APB N , dan RUU m engenai APB N dibahas dalam Sidang Kabinet. H asil Sidang Kabinet tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR;

d.

hasil pembahasan Rancangan APB N dan RUU mengenai APB N dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU mengenai APB N dan bersifat final ; dan

e.

berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada PPA B U N .

2.

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN adalah sebagai berikut: a.

hasil

penelaahan

berdasarkan

Alokasi

Anggaran

BUN

dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan R D P BUN


- 1 10 -

tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan D H P RDP B U N ; dan b.

PPA BUN menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada Alokasi Anggaran B U N .

3.

Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APB N Perubahan Tindak lanjut hasil penelaahan RDP BUN berdasarkan Pagu APB N Perubahan mengikuti tindak lanjut hasil penelaahan RDP B U N berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana diuraikan pada angka 2 .

D.

Hal-hal Khu sus Dalam Penelaahan RDP BUN Mengingat rincian anggaran BA BUN tertentu hingga ditetapkannya UU mengenai APB N / APB N Perubahan belum dapat ditetapkan , maka proses penetapan Alokasi Anggaran B U N / Pagu APB N Perubahan pada tahun anggaran berj alan untuk BA BUN tertentu , dapat dilakukan dengan mekanisme

khusus

yang

ditetapkan

dalam

peraturan

perundang

undangan sesuai dengan karakteriknya masing-masing. Sebagai conto h , untuk Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9 . 0 8 ) yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya UU mengenai APB N dan / atau APB N Perubahan dapat dilakukan pada tahun anggaran berj alan , dengan mekanisme sebagai berikut: 1.

Menteri Keuangan selaku PA BUN mendisposisikan u sulan dari menteri / pimpinan

lembaga

kepada

Direktur

Jenderal

Anggaran

selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9 . 08) untuk ditindaklanjuti ; 2.

Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9 . 08) menindaklanj uti u sulan menteri / pimpinan

lembaga

se suai

dengan

dispo sisi

Menteri

Keuangan selaku PA B U N ; 3.

dalam

hal

u sulan

dipertimbangkan

dari

untuk

menteri / pimpinan

dibebankan

pada

lembaga B agian

dapat

Anggaran

Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9 . 08) , Direktorat Jenderal Anggaran selaku PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9 . 08) melakukan penelaahan u sulan berkenaan dengan pihak pengusul ;


- 111 -

4.

berdasarkan

hasil

penelaahan

dimaksu d ,

Direktorat

Jenderal

Anggaran selaku PPA BUN menyampaikan nota pertimbangan dan izin pembebanan ke Bagian Anggaran Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08) kepada Menteri Keuangan selaku PA B U N ; dan 5.

berdasarkan persetujuan

Menteri

Keuangan tersebut,

Direktorat

Jenderal Anggaran menetapkan Alokasi Anggaran B agian Anggaran Pengelolaan

Belanj a

Lainnya

(BA

9 9 9 . 08)

melalui

penerbitan

D I PA atau S P- SABA 9 9 9 . 08 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan . Penetapan DIPA dan S P- SABA 9 9 9 . 08 tersebut memperhatikan D H P R D P B U N B agian Anggaran Pengelolaan B elanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08) .


- 1 12 -

LAMPIRAN V- 1

Format Catatan Hasil Penelaahan RDP BUN CATATAN RE NCANA

]

HASIL PENELAAHAN

DANA PENGELUARAN

BENDAHARA

UMUM NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2 0xx

PPA BUN

:

PROGRAM

:

SATUAN KERJA

:

ALOKASI ANGGARAN

:

DAN/ATAU PENDING:

HAL-HAL KHUSUS

I I

PENIIAIAN/PENDAPAT PETU GAS:

CATATAN HAIAMAN IV:

PEJABAT/PE1UGAS

PE NE LAAH :

PPA BU N

NAMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.....

.

.

.

. .

Tanda Tangan

JABATAN

. .. . . ... . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kepala Seksi/Eselon IV

Kepala Sub Direktorat/E selon Direktur

.

. . . .

. . . .

.

. . . .

. . .

. . .

.

III

/Eselon II

1 . . . . .............. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .

2 . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

.

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIREK1DRAT JENDERAL ANGGARAN NAMA 1 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . ..

. .

Tanda Tangan

JABATAN

. . ..

..

.

.

. .

.

.

. ...

.

Kepala Seksi/Eselon Kepala Sub Direktur

! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV

Direktorat/E selon III

Anggaran

III/Eselon II

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.


- 1 13 -

LAMPIRAN V-2

�- KEMENTERIAN KE UANGAN REPU BLIK INDONE SIA \f!:!!il: DI REK'IDRAT JENDE RAL ANGGARAN

DAFTAR HASIL PEN E LAAHAN REN CANA DANA PENGE LUARAN BE NDAHARA UMUM NEGARA (DHP RDP B U N) TA HU N ANG GARAN 2 0XX

NOMOR :

,

2 0XX ,

DHP- xxx. xx.xx- 0 / AG / 2 0XX

Berdasarkan hasil penelaahan RDP BUN TA 2 0XX sesuai

Alokasi Anggaran B U N TA

dengan ini ditetapkan hasil penelaahan alokasi anggaran untuk :

PPA BUN

PROGRAM

PROPIN SI

SATUAN KE RJA

ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tersebut,

RINCIAN

SUMBER

RM

dirinci m enurut Program sebagai berikut :

DANA PE NGELUARAN

;

PNBP/ BLU

:

PHLN/ PDN

;

RINCIAN SUMBE R DANA

HIBAH/ PEMBIAYAAN

PE NERIMAAN

PERPAJAKAN

; ; ;

PNBP

;

CATATAN HALAMAN N

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RDP BUN TA 2 0XX sepenuhnya menj adi

tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umu m Negara.

Jakarta,

20XX

A . N . ME NTE RI KE UANGAN

DIRE KTU R ANGGARAN III

AAAAAAAAAA AAAAA NIP.

M ENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S IA , ttc L BAMBAN G P . S . B R O D J O N E G O RO S alin.an � ,s� cle:11i g an aslinya

Kepal

� :.Sfro Um um ,.. ·

( ,..._(" ,,

s1

u.b.

Kep a'lJ J33.v '

.,

I

IL / ,��-, G IAR 0 P:

NIP

r

,

-

.'f... .. l:J. K menterian . --- •

h-: I

\ ·'"'

'

1 9 5 9 0420 1 98402 1 00 1


- 1 14 -

LAMPIRAN

VI

PERATURAN MENTER! NOMOR

231

KEUANGAN REPUB LI K I N D O N E SIA

/ PMK. 02 / 2 0 1 5


ANGGARAN NEGARA,

BAGIAN

DAN

ANGGARAN

PENGESAHAN

BENDAHARA

DAFTAR

I SIAN


PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR I S IAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

A.

PENDAH ULUAN B erdasarkan

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 00 4 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan APB N pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan penge sahan dokumen pelaksanaan anggaran . Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh KPA berdasarkan : 1.

Rencana

Kerj a

dan

Anggaran

Kementerian

Negara/ Lembaga

(RKA- K/ L) yang telah disetuj ui oleh D PR dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan b elanj a negara, atau 2.

D H P RDP BUN dan disahkan oleh Menteri Keuangan . DIPA BUN memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi,

dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pej abat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran . DIPA BUN merupakan DIPA per S atker BA BUN yang dicetak secara otomatis melalui sistem , berisikan mengenai informasi kinerj a, rincian pengeluaran , rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan , dan catatan , yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satker.

B.

TATA CARA PENYUSUNAN DIPA BUN 1.

Pengertian D I PA BUN D I PA

BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh

KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran . Pagu dalam


- 1 15 -

DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya haru s dapat dipertanggungj awabkan . DIPA BUN memuat rincian penggunaan anggaran yang bersumber dari BA BUN yang dikelola Menteri Keuangan selaku PA B U N ( B A 9 9 9 ) yang terdiri atas : a . Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 99 9 . 0 1 ) ; b . Pengelolaan Hibah (BA 9 9 9 . 02) ; c . Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 9 9 9 . 03) ; d . Pengelolaan Penerusan Pinj aman (BA 9 9 9 . 04) ; e . Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 9 9 9 . 0 5) ; f. Pengelolaan Belanj a Sub sidi (BA 9 9 9 . 0 7) ; g . Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08) ; dan h . Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 9 9) . S elanjutnya DIPA BUN dapat dikelompokkan menj adi : a.

DIPA Utang dan Belanj a Hibah . DIPA Utang dan Belanj a Hibah adalah DIPA yang memuat rencana

kerj a

keperluan

dan

rincian

pengelolaan

penggunaan

utang

anggaran

pemerintah

yang

untuk alokasi

anggarannya bersumber dari Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 9 9 9 . 0 1 ) dan untuk keperluan belanj a hibah yang alokasi anggarannya bersumber dari Pengelolaan Hibah (BA 9 9 9 . 0 2 ) . b.

DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinj aman . DIPA Investasi Pemerintah dan Peneru san Pinj aman adalah DIPA yang memuat rencana kerj a dan rincian penggunaan anggaran untuk keperluan pembiayaan Inve stasi Pemerintah yang alokasi anggarannya bersumber dari Pengelolaan Inve stasi Pemerintah (BA 9 9 9 . 03) dan pembiayaan Penerusan Pinj aman b aik dalam negeri maupun luar negeri , yang bersumber dari Pengelolaan Penerusan Pinj aman (BA 9 9 9 . 04) . DIPA Investasi Pemerintah dan Peneru san Pinj aman terdiri atas DIPA untuk: 1)

Pusat Investasi Pemerintah ;

2)

Penyertaan Modal Negara;

3)

D ana Bergulir;

4)

D ana Pengembangan Pendidikan Nasional ; dan


- 1 16 -

Peneru san Pinj aman yang terdiri atas :

5)

c.

a) .

Penerusan Pinj aman kepada BUMN / B UMD ; dan

b)

Penerusan Pinj aman kepada Pemerintah D aerah .

D I PA Transfer ke Daerah dan Dana Desa. D I PA Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah D I PA yang memuat

rencana

Perimbangan ,

kerj a

Dana

dan

Otonomi

rmcian Khu sus ,

penggunaan Dana

D ana

Keistimewaan

D aerah Istimewa Yogyakarta, D ana Insentif D aerah , dan D ana Desa

yang

diserahkan

kepada

D aerah

bersumber

dari

Pengelolaan Tran sfer ke Daerah dan D ana Desa (BA 9 9 9 . 0 5 ) . D I PA Transfer ke D aerah dan Dana Desa, terdiri atas : I.

Transfer ke Daerah A.

Dana Perim bangan 1.

Dana Transfer Umum a.

Dana Bagi Hasil 1)

2)

Paj ak; a)

Paj ak Penghasilan ;

b)

PBB ;

c)

Cukai Hasil Tembakau .

Sumber Daya Alam ; a)

Migas ;

b)

Pertam bangan

Mineral

dan

B atu

Bara;

b. 2.

c)

Kehutanan ;

d)

Perikanan ;

e)

Panas Bumi .

Dana Alokasi Umum (DAU) ;

Dana Transfer Khusu s ; a.

b.

Dana Alokasi Khusus Fisik; 1)

DAK Reguler;

2)

DAK Infrastruktur Publik D aerah ;

3)

DAK Afirmasi .

Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1)

Bantuan Operasional S ekolah (B O S ) ;

2)

Bantuan

Operasional

Penyelenggaraan

PAUD (B O P) ; 3)

Tunj angan Profesi Guru PN S D ;


- 1 17 -

4)

D ana

Penghasilan

Tambahan

Guru

PNS D ; D ana Proyek Pemerintah D aerah dan

5)

Desentralisasi ; 6)

B O K dan B O KB ;

7)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi , UKM dan Ketenagake rj aan .

B.

D ana Insentif Daerah

C.

D ana

Otonomi

Khu sus

dan

Dana

Keistimewaan

D aerah Istimewa Y ogyakarta; 1.

Dana Otsu s ; a.

Otsus

D ana

Provinsi

Papua

dan

Provin si

Papua B arat; b.

D ana Otsu s Provinsi Aceh ;

c.

D ana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsu s .

2. II . d.

D ana Keistimewaan D aerah I stimewa Yogyakarta;

D ana Desa.

D I PA Sub sidi dan Pengelolaan Belanj a Lainnya. D I PA Sub sidi dan Pengelolaan Belanj a Lainnya adalah D I PA yang memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Belanj a Sub sidi (BA 9 9 9 . 07) dan Pengelolaan B elanj a Lainnya (BA 9 9 9 . 08) .

e.

D I PA Pengelolaan Transaksi Khu sus D I PA Pengelolaan Transaksi Khusus (99 9 . 99) adalah D I PA yang memuat rincian penggunaan anggaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 9 9 ) .

2.

D asar Penyusunan DIPA BUN a.

DHP

RDP

BUN

yang

telah

ditelaah

dan

ditetapkan

oleh

D irektur Anggaran III . RDP BUN merupakan rencana kerj a dan anggaran B agian Anggaran BUN yang memuat rincian kebutuhan dana, baik yang berbentuk anggaran belanj a maupun pembiayaan , dalam rangka pemenuhan kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan . penelaahan

RDP BUN dimaksud telah disepakati p ada saat dengan

Direktorat

J enderal

Anggaran

dan


- 1 18 -

alokasinya telah clisetuj ui clalam APB N / APB N-Perubahan oleh DPR. b.

Klasifikasi Anggaran clan Bagan Akun Stanclar Penyusunan

DIPA

haru s

memperhatikan

kaiclah

clalam

klasifikasi anggaran clan bagan akun stanclar untuk memastikan pengelompokan anggaran belanj a clan koclefikasinya telah sesuai clituangkan clalam DIPA B U N . Struktur D okumen DIPA BUN

3.

DIPA BUN tercliri atas : a.

Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA B UN) ;

b.

Halaman I memuat Informasi Kinerj a clan Sumber D ana yang tercliri atas :

c.

A

1)

H alaman I

2)

H alaman I B mengenai Sumber D ana;

Halaman

II

mengenai Informasi Kinerj a ; clan

memuat

Rincian

Pengeluaran

clan

Rincian

Penerimaan yang tercliri atas :

cl .

1)

H alaman II A mengenai Rincian Pengeluaran ; clan

2)

Halaman II B mengenai Rincian Penerimaan ;

H alaman III memuat Rencana Penarikan D ana clan Perkiraan Penerimaan ; clan

e. 4.

Halaman IV memuat Catatan .

Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN Hal-hal yang harus cliperhatikan clalam menyusun DIPA BUN antara lain sebagai berikut: a.

KPA BUN menyusun Halaman I , Halaman II , H alaman III , clan Halaman IV DIPA BUN berclasarkan D H P RDP BUN yang telah clitetapkan .

b.

Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran sub stan si DIPA B U N yang clisusun oleh KPA BUN berclasarkan D H P RDP BUN clan menanclatangani Halaman I,

Halaman II , Halaman III , clan

Halaman IV DIPA BUN . c.

D I PA BUN yang telah clitanclatangani oleh pem1mpm PPA BUN clisampaikan kepacla Direktur Jencleral Anggaran .

cl .

Pengisian informasi sub stan si clalam D I PA B U N sesuai clengan format clan tata cara pengisian DIPA BUN.

e.

D I PA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi clengan kode pengaman berupa digital stamp .

·ff I

,_

,,;;,�.,

.t.v


- 1 19 -

C.

TATA CARA PENGE SAHAN DIPA BUN 1.

Penyampaian D I PA BUN Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk

a.

menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya D H P RDP BUN; b.

Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan , Direktur Jenderal Anggaran menyusun j adwal validasi D I PA BUN dan disampaikan kepada masing-masing PPA B U N ;

c.

PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani kepada Menteri Keuangan

c.q

Direktur Jenderal Anggaran untuk

mendapatkan pengesahan sesuai dengan j adwal validasi yang telah ditetapkan . 2.

Pro ses Pengesahan DIPA a.

Setelah DIPA B U N diterima dari PPA B U N , Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pro ses validasi dan penge sahan D I PA BUN sesuai dengan pro sedur sebagaimana pro ses yang dilakukan untuk DIPA Induk kementerian negara/ !embaga;

b.

S etelah

dilakukan

validasi

atas

D I PA

BUN

yang

telah

ditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui penandatanganan pada Surat Penge sahan D I PA BUN ( S P D I PA BUN) ; c.

Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan S P DIPA B U N oleh Direktur Jenderal

Anggaran

atas nama Menteri

Keuangan

sesuai tanggal penetapan SP DIPA BUN yakni sebelum tahun anggaran dimulai dan / atau pada tahun anggaran berj alan . 3.

Penggandaan dan pendistribusian DIPA BUN a.

D I PA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan,

selanj utnya digandakan dan

disam paikan kepada : 1)

KPA B U N ;

2)

PPA B U N ;

3)

Kepala

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

pembayar; c . q.

4)

Direktur Jenderal Anggaran

Direktur Anggaran III ;

5)

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;


- 120 -

6)

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan ;

7)

Ketua B adan Pemeriksa Keuangan ;

8)

Gubernur;

9)

Direktur Jenderal Perbendaharaan ;

1 0)

Direktur

Pelaksanaan

Anggaran ,

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan ; dan 1 1)

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan , Direktorat J enderal Perbendaharaan .

Penyampaian DIPA BUN untuk butir 1 ) sampai dengan 4) berup a hardcopy, sedangkan untuk butir 5) sampai dengan 1 1 ) berupa softcopy (CD) .

b.

D I PA B U N yang telah dicetak, didistribusikan atau dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada KPPN dan KPA paling lambat 2 (dua) minggu setelah disahkan .

D.

FORMAT DIPA BUN DAN TATA CARA PENGI SIAN DIPA BUN


- 121 LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA BENDAHARA UMUM NEGARA (SP-DIPA BUN)

®' �;.r;�;,;;,:;;'��;�u�:_G;1·F':':;:'�,;�,;r;�::'::'�;;:;,_,.All /..:.. .

6.

C.

D E.

.

S U RA.T P Ef'".J G E S.�J-tfaN D ..i:..FTfa.R I S l.""-N P E L.t..KS.AJJ.�P..N .AN G G.A,R.to.l'-.J S E N D.A.H.A.R./... U!.•1 U t.t r·.J EG..A.R�. TA.H U N .AN G G .t!r..R,,;..N zo::o: (1 a.} N O r-,l O R : SP D I PA- a a a . !::i b . C. •j d d d d dl2.X.:C< (1 b ;.

0-.A.S,:'... R HLIKUM: 1. U U Ne. · 1 7 'Tahuo. 2C.C'Z t-:;:ntarig Ke-.J a n g-an Neg-ara 2. U U Mc. 1 7ahun Z G C·4 ter:tang PerC e r. d e haraan N e g ara 3. UU nc .:.o-.xx 7ar: 1..1 n xxxx tent a n g·. A P E M "TA :oco:.: (2) 4. U n ::i irn g -U n ::l a n g· M c m e r . . . . . "T a h u r. 2::�0.:.'{ 7.er.t a r. f; P�rut-ahan A.t as. UU t.J c m c r . . 7enta r. g A P 6 N L.>�:..,:. r"-� DEttGAM IMI D ISA.H K.l...H P.LO V..A.S ! ANGGAR.J::.. M U N�UK: 1 . Ke:mel"iterian t-!eg3.ral L�mt:-ag·a )O(.."'C'G>C:<:-.: \...'-� :..'C>V'<..'C..-'(..'-.:;'(X..'X>O< (4} (:...:..'<..".(} 2. U r; tt Oq;anls.,.�1 XX,X:.<..X..X.."'{..-.;::1{,'(.X,.'-::-::><.XX:.'(.'():,"•CX (� ; (X..X} ;o...-X.:'<.X:"X ."(.."'O �'OC'\.XX::<.-"O..."'X:.'I'.: (C'� 3. Prc>.rir... si (X.:'<J .;., K c d eJNama SaU�er (X.,,'00(,,XX / X."X>(...'<.".::·•o· ,."(;'(...X:.X..X:-CX."(.."(.'C� ::X::<: (i; (Pe n u h [.l( B erta h a.p j. (E) Oen gan p e rse:nta s e. o e n g s u r. a a n lan!;s u n g P:-1 8 P setes.ar xx.�1,:. Statu$ 5 UJ (x.q '%;-. d a ri P N E P ('1 G) 6e2a ran. Peraentase ..a:!..rnl:: a.� g B a ta s !>.

.

.

Rp.

S eC e s a r

&S'S-.&-9.S·.SS'S.e-s.s

.

S U !.l B E R o ..:.N.:l. BERASAL C!AR!: 1 . Ru piah M u r n i .2. P!.; 8 P - ?t"H:: P T...:... 3e-rja!ar. - Penggu n a a n Sa!::!c Awai B LU 3. Pinjaman.t'H ibah Lu a r tlE-g:�ri - Pinj8 man Luar Megeri - H i b a h Luar f·l'2'geri

.

.

i:�..,.,.::.�. ::...-"'-.X:O.:-.X••'( • X. 'C:<..'COC..·()(,"'{,."( xx.,xv.:::.c:<..."O<X...'\'.X=(..,�= �

�TAl'.-fP _ , :

1 ·· --

�- ' �

(5'· >

(1 '1 }

R;:i S:S-S-. S·SS\;.s:.s .s;·s· Rp· 9SS-.9'.S'5'. �.S-S.. 5'S-&

.

S & S'. 9-9-S-.&SS.92&. ( 1 7:£-S9.S·S-&. S 9- S·. 8:-&$ ( t f.} s..Es.S-s-s•.9:95'.ss-s: i_1 &t S·S5".S·98". SS'E-.SS9 (20. } S-&&.&.SS:.S-9-S .. &S·S ( 2 1 l .E S S<.. G&S". .S-'SS>.&9f: (:22.} ?SS. S .S 9. &9-S-.S.S·9 (22.j-

Rµ. R. p Rµ. Rp. Rp.. Rp. R.p . �:x;-.:�� ;

DIGITAL

-::;.:...

U ntu�: ��egia.tan-�eg-iatan 3 ,; t a :;: ai Ceri�:ut : Kcde d ll n H ('l ma Fung.�i d a n S.ut- F 1.i11 g·s1 : X.. lO:..x....:x;c-ocx,'c<..x>·�.x:xx..x.xx.,··{XY .... "(.. '-. �1'.X. 'X . KX'G'<..�'-. 'XXX)( ( 12;. x.x :x>:X.X..'-'''!(';C{):XX:X. :(.V.,.X,"(X,"'(.."(...'XK x ..X:O:X.'0::.-<::;«:i<...X..X,X.'(.X,'(.X,.'(..'O: x ( 1 ?. ·:· )(,'\_)(,'( Kcd-s- d <'l n· M ama ?rcgram d a n KE-giat.an : '<.. . "i(;«.-..:'. . "'C .. !(..\'..."IOl.:;c..:xxx.xx:...xxxx .."OC<. \'.'\l.. .:X;�:�......._"O.'. { 1 �:;. x;..:"<.)<:-< ..x:-< .x:i<.XXX. .. xx:.:o:X'{) . 0()(,.'<."{,. .,. ). --X, .. X\'...'-. 'X..'<..''.J<:X>... 'X . X....... "L... ""'<.XXX.XX:<.'C."'.J<::«., xx...xx:x (·1 =:.:: XX'.>{,'{

PEMC,C...IRAH o .,i:.... n..:.. O!L.A.KU Kt..N r..tELA.LU!: 1 .x:..: ;:.Q..,_ "<X.'0:..-..:..:x ('3-1 �-o,.., -o�.x::..:'{...X."-...

,---� . .-

.A.H G G."-. R"JI

(3-2 �

Rp.

8$-5-. SE. 9-.. E•SS-. .&SS

4.

Pinja man/ii iba h D a!am r-�ege-ri

- Pinja.man Oa!am M eger! - Hit:ah- Oa;am NegEri $. H ib a h L a r. g :i u n ; - Hit ah Lu a r M E-geri L a n g � u r. g

- H i i: a h D a �a m N e- g f' d La n ; :S u r: s

c.. s a s 1--; PBS

}

�"1-C-'.� R". Rp .

R.p. Rp .

�p.

R;:. Rp.

(3.2·}

SSS.&S-S: .. S·&&. 9SE 9' 9 � . "& &9'.S'S9:. 8 S -S:

?S.9. -S·& .&. S 5 9·. S·9&

s-·ss. 2s,s-... s-s.;,. s f s

S99. & S- 9 . &S-9'.S 9 8

E E- S-. S & S . S·S-9.S--S·S G- S S. . S: S &.S-&.S- . S S S

":°' 2 .! '

'(z:.:,

";�z-::, 'i.2T.

';�g� "':�2�f: '(3 c �

Pt:RHY ..4."7A.�.N S"';':..;R.£:..'7 C..A.N KE7E.t·lC>C.XY ..,'O:.X. X.. . X:�)()(... "<..XX:...X:X...�!G.Z..'<){ >' 2 '5 ·:. H!P.X.'<.X:.'{.."\:'..Y_.".:.X..'-.'"')l'..X,'O(.."(...'\'..X:X.:..;: 1'.2€;.

!/p , {/ .rt�......Z..� r


- 1 22 -

a.

Tata Cara Pengisian Lembar Surat Pengesahan DIPA BUN (SP D I PA B U N) H alaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari D I PA B U N . Lembar SP DIPA BUN berisikan hal-hal sebagai berikut:

[ l a]

Berisikan Tahun Anggaran .

[ l b]

B erisikan nomor

S P DIPA BUN dengan ketentuan

sebagai

berikut: aaa

Kode Kementerian Negara/ Lembaga

bb

Kode Unit Organisasi

c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode S atker

2.XXX

Tahun Anggaran .

[2]

Berisikan Undang-Undang mengenai APB N .

[3]

B erisikan

Undang-Undang

tentang

atas

Perubahan

Undang-Undang mengenai APB N . [4]

Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga.

[5]

Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian

Unit

Organisasi . [6]

Berisikan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi .

[7]

Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian nama S atker.

[8]

Berisikan status S atker B LU "Penuh atau B ertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker B LU (khusus untuk S atker BLU) .

[9]

Berisikan persentase penggunaan langsung PNB P B LU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK B LU (hanya berisikan j ika status S atker B LU adalah B LU B ertahap) .

[ 1 0]

B erisikan besaran persentase ambang batas . Keterangan : Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanj a yang diperkenankan melampaui anggaran dalam D I PA


- 123 -

> .,

B LU sesuai ketentuan . -

Persentase ambang batas hanya untuk S atker B LU berstatu s pen uh .

-

Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan

surplu s

tahun anggaran lalu . [1 1]

B erisikan jumlah pagu keseluruhan D I PA dengan angka dan huruf. Khusus

untuk

DIPA

Penerimaan

Hibah

berisikan

jumlah

perkiraan penerimaan sebagaimana tercantum dalam halaman III DIPA B U N . [ 1 2]

Berisikan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi .

[ 1 3]

B erisikan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi .

[ 1 4]

B erisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program .

[ 1 5]

B erisikan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan .

[ 1 6]

B erisikan j umlah pagu untuk program dan kegiatan .

[ 1 7]

B erisikan j umlah pagu Rupiah Murni (RM) .

[ 1 8]

B erisikan j umlah

total pagu Penerimaan Negara Bukan Paj ak

(PNB P) . [ 1 9]

B erisikan jumlah pagu PNB P TA Berj alan .

[20]

B erisikan

jumlah

pagu

penenmaan

yang

b erasal

dari

penggunaan Saldo Awal B LU (khusus untuk Satker B LU) . [2 1 ]

B erisikan jumlah total pagu Pinj aman / Hibah Luar Negeri .

[2 2 ]

B erisikan j umlah pagu Pinj aman Luar Negeri .

[23]

B erisikan j umlah pagu Hibah Luar Negeri .

[24]

B erisikan j umlah total pagu Pinj aman / Hibah D alam Negeri .

[2 5 ]

B erisikan jumlah pagu Pinj aman D alam Negeri .

[26]

B erisikan j umlah pagu Hibah D alam Negeri .

[27]

B erisikan j umlah total p agu Hibah Langsung.


- 1 24 -

..

� .E:. �;( . �;.

I'

[2 8]

Berisikan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.

[29]

B erisikan jumlah pagu Hibah D alam Negeri Langsung.

[3 0]

Berisikan jumlah pagu S B S N PB S .

[3 1 ]

Berisikan nama KPPN .

[32]

Berisikan kode KPPN .

[33 ]

B erisikan j umlah uang untuk KPPN terkait.

[34]

Berisikan tempat dan tanggal penandatanganan S P D I PA BUN .

[ 3 5]

Berisikan nama penanda tangan S P DIPA B U N .

[3 6 ]

Berisikan N I P penanda tangan S P DIPA B U N .

[37]

Digital Stamp.


- 1 25 -

DIPA BUN HALAMAN I A . INFORMASI KINERJA

Ksn;£:.r,,:er'.s r: !"'·l-e.;; s r:lle:r.. t·.sg s

: : : :

U r! '.: Dr-;;arf;ss::1

F'r.::.•.
Kc-::te/t'·l-s.:na S 5.:��.er l r:brr.::.a.?i SLU : 2.

S::.s:us.- BLU

3-� s.r-s n Pe-t:::-&r..::x:S e

1 . F u.r:·gsi

s � t·. F L.i ng:=l

..

Sut· F i; n.gs} F u ngsi

(("!1 75).J � ,..

<

s u t-, F u n.g:=.:

S t;b F u r�g�l 2.. Frcg rs.rr. Ha.=·£.:

_A_'g'".. t.:-. s.n;g

(C·u:c·� t"f.•S)

(_)G�.:.-<) :)0() (XX) (>X-.C..,:.>:x)

DAFT..O,,H I S IAN P E LAKSANAP,N AN G.GARAN B E N DAHARA U M U M N E GARA TAH U N AN G GARAN 2QXX (1 a) N C f\�CR : DIPA- aa a . b b . c. •j d d cl d di2XXX ( 1 b ) I A I N F C Rfv1A.Sl KI N E RJA.

.x.:.o::.'o;:.��'\:..."'(..'(XXXXXXXX..'-CO:>�'C'.\::'.\".:::o:>:...�:.·(,.."'{:"{

(2.) (3) > �>:")<>-:.>:·<. .':.'.:->:>:.,:x>G<X>O<>:xx>.::-...:.o:.:x:...-...:�x::..<::<x..:.( · ...'� (.::._; XX�.:X.X,.X.'. :.>:>:..':'..X.:. � � '<::O: .X'<.. X.:XY,)•:,x:,..,;:. ...:. '(X';<)(j.'J-;:,.": (5-)

")()(XX>.:..XX.":'.>-X>:X.1-: JO.:��.:.::<::<:�:.�'.:>:>X :X X):�:)().�X

xx

B-e n,.::!. sh.s. ra: F-s r...g E: :1,.: :;; r- .a. r,. F

SJ& b .s:· F.e nar.·:! s.::: ng-:: n

: (P:e.r:u h.).�'(2er.E: .h s p) (9) -d�r:: g =:f! ��·r.-::..en:a:::.e: �<en:;gt.rn.::.s.:r. :s.r.-;sun:g r=r-.JB.F :2;&t·e::: :s: r ;.,;xs�c, : .>.:.:< �..f.

2a:.s.:=

KU'ssa P sng·;u· n s .A.ngg.s.rsn

(1 1 )

-:: =.r:i F N B F

: xxxxxx:-.>:.x .:-. x.xx xx);x:-.:�:>�:<..:<.:.x ...:.:e:x.::o:.: x;.,::

. 3. .

(1 C)

: .xx .xx

(27)

{

(E) (_Tf ( .8 j

: P..p �£.S'. 9'9·&. 99-G-

: R.p ·f;·£·G.£·GS·.9-S:£·

f'.1 2�i ( 1 3)

H s la ::::•1 m : I !'. . =

..:�..x>'..::,::;.:::·;.::.o.-x;:;:::i::;..,;...-.,;...:zy.;o:>.:;..:..x;.::;:.:.:o.:::�ir:.::.:.:e'.:o :: ::>:.:x:;..xx:x..:>:,:;<.>:..:o:x.i<>•.:e: x ..x:>: .x>;:;<:> . ',.::<..:¥:.:<.;.: : .::x .Jt:XxxJ.-::Y.:<X .:'-x.:.<XKAxY .>:.:xx:<.:r..:< .

Rp . ...-2-S S'. -9·£·9. f-:?.£-. S·.S·S'. S·S·S·.SS·.9:

:<..IO<:..A::.::x-xx.x...x:�xx;..-...x:>... :.: �x.:�:..:x;,.;::o:x�:..;.:o:XY.:-::;<x:<.1-: �:.x:;:o:;::-.zxx..:�:x:.,_:-.-.:;..:..x:<.::�:;.;:;..::o:: x.z.x...x:..:.::...:.xx�::o�xx:-c.,..�>:::.z-,.;:x;::..

P..;:::. .

Rj:·.

(1 "'.)

g.9.g-_ s gg_ £"£(£•.9 £.£'. gg.s,. S·.S·S· 'S sG<.

G·S·S:.£,9- G . s s-·s-. S-S S=. 9-SS.

.XX.

XXX.X. )': ,x.x xx . :x.>: x-,., ::..;xxx>::"'.xx>c :o .::�:x:�: : -o:.x:x: o-;::.:..: . <.x�..x ..:�:. xx:xx>-..x>;:<>J:.:.>:x.;.:xxx:x.:s:x)'.::<..xx:•.::xxx...x:x:x�..::->:.xzxx�:xxXY...

R.p. ,...£ 9 £·. £ S.£. £<� 9 . s s.�s-. SS: S-. gg.g

X't,.XX

; :; ..:.. x:�::t.:x . ;.:xx.;ca:. -o·.::..:� :.. :..:�; Js::>�;.:.� .x.xx:>' ..:<>:.:x.:<.:�Jc:_:.::�J-.:..X.XX.. X- ">:.::<.x..x.:e-..:��;c:.,:x xxxx.:.x.>".:.:a..::o::o-....x.: . �:.K:e:.>:x::<x :r....x ;-..:�:::.-..:;..::. ;..:..xx:•tx.x:<>:x>'�:..::

R.j: .

.>:-x..:..:.>.:

x;.,:<"..>:..:o:..:.:.:oc.:zo.xx.;.::y ..;.:_x:x . .:o:.;...::;.:.x.Kx.;..-o...xx:):;<"..O ..X:.: .;o :.:A:.:...:x..x�x:x>:.:::<.:.-.:..:..:w.;<X>:J<:.;o:..x::r: x.. y ...;,.-..-:-:x>� >:;:.;:� :. ...x>:.;or.:.o:.::•.:x.>.:X.X:XX X)..

: .:"..;.<:X .X.:<.. .::-::<.

;�"J.:.x.;..;.: :><:x.x;,..�:·. ::x.: ...:( ::: ;.�::;.:.:i-:;.::.:;:�zy..x;.,...x.: <.x:00:. . > ' :::.'>C-�X.;.o-.:x..;.:.:··:::x::.:::x.:io. � . Y...XX.:.-.O-�x:..:<.:7.xxxx;.-.:.�-:.:o;.:..:,:..:.x..:c�:.x:x.:;.:;.:;:.x;.:::=(;.....X.."C�:::..:..>r.:..:.z:.{

x:xxx:x.x:x.x.x.-,,.:,::<.:c::;...:;..:x::=�.x.x.X>'.XKXXXXXXX-XXX>:::x :..::-.:::..:x; xxx.x.xx>".X>"�:<:>:.x.:.:-...xxxx:>;X.>A.X.: ".X.:O-:.X.XX:O.:XXX.X �.:(XXX.X:x:x:

.x:.::x :. ;x; x> ....:<.:<�3':..):'.;a:.x.:.x...::< .xxY ..>'..X.XX:a:.:x-xx.x;,::.x.>-.:x:'<'.xx>::.i>:.:...:�:x:;r�::x..>-..:o: : :."-:J '.::.:.:.> .x:.:..xx:x:x ..>::x . .x;<.x)O:.x-.>:.xx;:oc,,..:;o::x.ioo:.:.xx;.:x

;:......:.x:. .-..:= -.:..x:x.x.x::�:.::·�xx:::.x:xx:<x:....-..x:cc-.;::i::.x.x;'l:.x . :x:x:..'i.x.X.:o-:.;.:..xxxx:x•:.x:x x.:.'(X)O::x;..:.xxx_: x.'<.x. x.xx.:o:.:"(xx x�"V:: : . :..>oo:xxx:q..:...x:y......,>\;.ZX:..::.>:.x.:.-:::o:::o�xx.x:�:..p:..x;o:xx :o:.xx.:ic.-x.xX):..):x:x:x x.>�:·::x.x :-:..-;.o-:..x.xxxx:o:.x.>::.•:.:x.x:x.;.·xx::<

Kelu:ars-n !· C-u::c-L>-h.l r

S-ski:e' ..::.\r1:..l K s:2 B L U

-4·. S.5.�-:; A.t;.tH Ks�. E L U

;..::o-x;:.::.o.!..'00'.,:;o:.::c.:�..x;o:..x.J>:.)<.:x;:::-,;."<>'..x.v..;:;..-;:..:x;.o:. :, x.:x.x.::axY..:x:<.:•.::.x.•"'lt:;.o;_:,::.x;o:.:x.:,,.xy . .x.x_x:...:xx.;:x>' :: ,;o-..x;...:xx>(X.XY.X.::O'.:X.."'.: .x.:�:-�::x.

.>'..<.:: . �. )'.

l i
1<e·:f1s3n l r.-:J:k"a�:;-r K:n€:1j3. K.e-g-: a.:s. r.

: .xx.;.;.::v�x.x.:,z;.x.;. -l_x;.•: x;.� .:..:.-.:.:x.:-:.: :; �:-��; �:.::.:>:::.:::.-:.:o:.:

: x.x·:o.:.x;�y.::.: :�:.-;..:-..:� _:.·:.;..: ;..:.:;0:.xyx;._.: ;>C,.;o::;.-:z�:..;..;_;o:

SFM

r2i;:

.DIGITA L ST.l'l.. MP

!Of..>'.X I

.

(2:2j

x.;.-.:..x">'..:.:.:o :-=�?""" J:C<':.x:x::;.:.:-z'i.o : :::ooeo.:.x;r ..x;........x:<.:*'..:o:::.�:.;...:;...;.; .- .:;;:,x..:.:)O'.;zy,x.i"�:.-.:x '.:

(24)

..:o:.>: � Y .:.x; :Y.::<.:=;:.:o:xx:.: :: j::xx . ;.:x)',;a.:.:' -:.xx:..:.x:.,: x :.>.:x:x::x;:,:;..;,,,�x x x>...X>'�x-�.:. :.;:.;..:.::xx..XXY..."" 'V'

2.. :o:-.x::o:.x.:e:.):;x-::o:x:; .. =:.:.x:x :xxxx.."l{.-;,:::.;..::;,:.o:.xx.x�..>·.x..:.:f.:.. �:xxx:x:xx:o..:x::(;:;r...:: o::-;:xxx:xxx::"
1.

2.

:.r..x.�:::<. .xxx

;o:.xx. .;r.;v;

3. �J:.:::o:.x. . .x;.:.x

x.:;::.:xx>:..x:F:. .. r.:.> . x�xx:x..x. :...::<.)r::. "<.'>-'X:.>::x.>':x;: .:x..:r : ..x:<.">::<.X)O:.·.:x:;:. ::x:;::...xx x.x>:.:<)::x:.o:

. ..>:.:o'.)(;;.:..X.>:X :xxx:·::.:.�:::o:>:..;..:.x..xx.:x.)':;..-..>"...:<:o:.x)(XXX.){X)'.;O'.x>:.::<:io::.>:.;o:..x:x. l::'Y

.:::;O'_:·.:. :o-:.x::e:.:!O"'..xx-.,, :.-:x;., ..-..>:X.Y..>�:x .,"!<XY.:<X:.>.:.>�::ce:;<X;o:�x X)QVO'.::.r..;..:.:q.x x

}. - ,,., 1• ...::. ......

,

(W)

{

R;: . ,..;;?.s-. s s s·_ g. s.·� . S·&G. S'S·9- . S S-S

{ 1 8)

(21 )

'°£·S·S·. 'f·S-S:. S 9'S _.g.g:g._ �£-�-_.?.S·.S

,1}18)

IP':_ ,1 :.::. · ·1

---.

__,'?-

R.p. 2·S'9 . S S S:. S-9. 2' . S·9
(2S'.'1

R..p·.

( 25)

f L..2.) .. \.. J ( 2C· )

SS:9".S-9£· , S-S,

2:S•S . S-£:S=, ;,&

9-&£·. s·s £:-., s.:;

X.X..}'.J.:;1:.<

xx:<.�..:..:.:<

>:.:..x:..:..:...::<x

� _}

'�) t_..: .....

&::: S·. S-SG:, S· S S: . S.S·S·.9·S·£·. £-S-S-

:�: ��.:::. ::�: �::-:�:.�:� r}

:--.::..;;..:;..:.:;..:.xx:-:::,..;.:•

..

.: :..:

-:..

;..:x:-:;v:;.;.:..:..;.:;x:,.:.:-�::-;:-c::...::..:..:.:. ;.:;:..;.,:..:;� ;.::: :::.·.,

(31 )

;:: -.;-X�f'"'.:,:·:� ?;J..:.. £.LJ '\i.

N:? . .

. ;z��-

� _;:\f;y·


- 1 26 -

DIPA BUN HALAMAN I B . SUMBER DANA

Kemente ri a n N eg a ra /Le m b a g a U n it Organ i s a s i

Prov1nsi

K o d e!N a m a Satker

1. A.n g g a r a n Ta h u n

1.

: Rp. .

RL1 piah h·1 u rn i

2 . P f·JBP

3 ..

20XX

P i nj a m aniH i b a h L u a r N e g e ri

4 . P i nj a m a niHi b a h D a l a m l·J e g e ri

5. H i b a h

L a ng s u n g

6. SBSN PBS

2.

Ri n c i a n P i n j a m a.n!H ibah

No.

f,J P PiH

DAM

(30)

NP PfH

2

(3 1 ;

Naskah

: Rp. :. Rp. : Rp.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (7) 9 9 9 9 9 9 999 9 9 9 9 9 9 (3)

999999999999999 [9} 9 999 99999999999 (1 o:: 999999999 999999 (1 1 !

9 9 9 9 99999999999 (1 2 ) 9 9 9 9 9 £1 9 9 9 9 9 9 999 (1 3}

Ket :

(2 ,i (3) (.t) (5)

a . P i nj a m a n L u a r N e g eri b .. H i b a h Lu a r N e g e ri

c. P i nj a m a n D a l a m N e geri

d. H i b ah D a l am N e g e ri

{ 1 } \/a!uta A.s i n g (2) RPU·J ( 1 } V a l uta A.s i n g

(2} RHLN

e . H i b a h Lu a r �J e g e ri L a n g s u n g

f

H i b a h D a l a m N e g e ri La n g s u n g

P.A.GU TA.HUN IN\

H I B.A.H

p e r Ta h u n

.:!. H i bah D al am N e g e ri

Kade

:: Rp .

;.();'.,'>(':(.(Y�:(X,'(,':(\{,':(':(X,'.('.(':(XX:'.(Y�l()C{.>X':(,YJ(X X.XXXX.':{XX.>:XX.XXX.XX.X.XXX:.<XXKX X.XXX.'.<XX.':(K\(\.'X:")'X")<XXXXY.X.X X.X.X.XK�'.XXXX.XX:.X,X.YX{.Y)(,X.X:OXZ:<.':C.('X

.

Dl_G{TALST�MP

: K a d e M a t a U a n g (20J IDR

IDR \DR \DR

I

1 6 .xx

(40)

[6]

Rp. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ( 1 6 } Rp.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (2 1 ) 99999999 9 9 9 9 (24) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (26) 9 9 9 999999999 (27)

(23}

;:

Eku i":a ien Rupiah

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (1 5) 9 9 9 99 9 9 9 9 999 ( 1 8}

. Kad e M ata Uang ( 1 7 )

Rp.

999999999999999 ( 1 9 ) 99 9999999999999 (22)

Rp. 9 9 99 9 9 9 £1 9 9 9 9 9 9 9 (25 }

9 9 99999 9 9 9 9 9 (28)

999999 9£1 9 9 9 £1

(29 ;

1.. '-' Cl l Q l l l

D..ANA

C.A.R.A. P E NARll
l l r..; <.J Q l l

1 1,.1 .,'I CJl ! I

P E N D.A.M P I N G

pp

1) M ata U a n g N P P /H

1)

2) E k u ival e n USO

2) PL

3} RK

3 } E k u iva l e n Rupiah

4:: LC

Uraian

(32}

Pagu

: . Ka d e M a t a U a n g (14)

: Kade T·•l ata U a n g

·

Hal a rn a n :

Rlr,JCIA.N DANA. B ERDASA.RKA.T-J

f"l o . Re g i ster

1. P i nj a rn a n L u a r N e g e ri 2.. H i b a h L u a r Negeri 3. P i njarnan D a l am 1-J e g e ri

1

: Rp.

(X.'.()(:: (X..X} rx..-x:: .. X. X) [lG01'X.

·

S U M B E R P IT•JJAM.AN

No.

Rp.

: : : :

\

DAFTAR IS IAN PELAKSAN1'\1"'J·J ANG GARAN 8ENDAHARA U kl U M N E G.A.RA TAH U N ANG GARAN 20XX ( 1 a ) NCMCR : DIPA- a8a.bb . c.ddddddf2XXX ( 1 b ) I B . SUMBER DANA

3

Ko de 4 (3 3 }

D ana 5 L34 }

5} -

Kad e

G (3 5 }

Dana

7 (3 6J

R io 8 ( 3 7\

Ri::· LN

9 (38)

Lo e . C o st 10

(3 9 )

P e rj a n j i a n P i nj a rna n d a niat a u H i b a h

d /;J,>v www.jdih.kemenkeu.go.id

- 1 27 -

b.

Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman I Informasi Kinerj a dan Sumber D ana H alaman ini b erisikan informasi yang bersifat umum dan m erupakan rekapitulasi dari seluruh S atker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA Informasi Kinerj a dan Halaman IB Sumber D ana. 1)

Halaman IA berisikan hal-hal sebagai berikut:

[ l a]

B erisikan Tahun Anggaran .

[ 1 b]

B erisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut :

[2]

aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode Satker

2XXX

Tahun Anggaran .

Berisikan

kode

Kementerian

Negara/ Lem baga

diikuti

dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. [3]

Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi .

[4]

B erisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi .

[5]

B erisikan kode Satker diikuti dengan uraian nam a S atker.

[6]

Berisikan nama Kuasa Pengguna Anggaran .

[7]

B erisikan nama Bendahara Pengeluaran .

[8]

B erisikan nama Pej abat Penandatangan S PM .

[9]

Informasi khusus Satker B LU (9 - 1 3) : Berisikan kode

'l '

diikuti dengan kata 'Penuh ' untuk S atker

B LU berstatus 'Penuh ' atau kode '2 ' diikuti dengan kata 'Bertahap ' untuk Satker B LU berstatus 'Bertahap '. [ 1 0]

B erisikan besaran persentase penggunaan PNB P B LU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputu san Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK


- 1 28 -

1/'=J.i!.'.1G2

(

.. ;NO�� : :;:'. ·::'�t·:�:D:Ii'.!/�:r:i.�;:]ir�tf�i,��; ii'.:':1:·vRWiXN;·· . · .:\ :'\;} :"-';;'.'.�'"/:':?: ,.:_-·· .':.,,:,.. ' .. ' ::.';!:\,'. ·•··:'i ' ' ;i." ••

·.

B LU

· .

(hanya berisikan j ika

, status .

. - ··�i1r�J�.t� .

. . :· •;;;, S atker

...-.. · <·

-;.:>... ··•

.•. '

'

·..

...;

. .• ,

... ,-"!·.: :

ad al ah

; ,;:

' ' ' :�:: .

-�.

' '

B LU

Bertahap) . [1 1]

Berisikan besaran persentase ambang batas . Keterangan : - Persen tase

am bang

batas

ad alah

besaran

persentase

realisasi belanj a yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA B LU sesuai ketentuan . - Persentase am bang batas hanya untuk B LU berstatu s p en uh . - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplu s tahun anggaran lalu . [ 1 2]

Berisikan j umlah saldo awal kas B LU .

[ 1 3]

Berisikan j umlah saldo akhir kas B LU .

[ 1 4]

Berisikan nomor urut halaman .

[ 1 5]

Berisikan kode dan uraian fungsi .

[ 1 6]

Berisikan jumlah uang untuk fungsi berkenaan .

[ 1 7]

Berisikan kode dan uraian subfungsi .

[ 1 8]

Berisikan jumlah uang subfungsi berkenaan .

[ 1 9]

Berisikan

kode

Kementerian

Unit

Negara/ Lem bag a,

Organisasi dan program diikuti dengan uraian program . [20]

Berisikan j umlah uang untuk program b erkenaan .

[2 1 ]

B erisikan uraian hasil / outcome program .

[2 2 ]

B erisikan uraian Indikator Kinerj a Utama Program (IKU Program) .

[23]

Berisikan kode kegiatan .

[24]

Berisikan uraian kegiatan .

[25]

Berisikan jumlah uang untuk kegiatan berkenaan .

[26]

Berisikan uraian Indikator Kinerj a Kegiatan (I KK) .

[27]

Berisikan

x:xxx

p ertama

=

kode kegiatan ,

xxx

kedua

=

kode


- 1 29 -

2)

[28]

Berisikan uraian output.

[2 9 ]

B erisikan j umlah volume output.

[30]

Berisikan satuan output.

[3 1 ]

Berisikan j umlah uang untuk output berkenaan .

[32]

B erisikan tempat dan tanggal penandatangana n D I PA BUN .

[3 3 ]

B erisikan nama penanda tangan DIPA BUN .

[34]

Berisikan NIP penanda tangan DIPA BUN .

[35]

Digital Stamp.

H alaman IB berisikan hal-hal sebagai berikut :

[ l a]


[ 1 b]

Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai b erikut:

[2]

aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode S atker

2XXX

Tahun Anggaran .

Berisikan

kode

Kementerian

Negara/ Lembaga

diikuti

dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. [3]

B erisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi .

[4]

Berisikan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi .

[5]

B erisikan kode S atker diikuti dengan uraian S atker.

[6 ]

Berisikan nomor urut halaman .

[7 ]

B erisikan tahun anggaran dan jumlah pagu .

[8]

B erisikan j umlah pagu Rupiah Murni.


- 1 30 -

[9]

B erisikan jumlah pagu PNB P.

[ 1 0]

B erisikan jumlah pagu Pinj aman / Hibah Luar Negeri .

[1 1]

Berisikan jumlah pagu Pinj aman / Hibah Dalam Negeri .

[ 1 2]

Berisikan jumlah pagu Hibah Langsung.

[ 1 3]

B erisikan jumlah pagu S B S N PB S .

[ 1 4]

Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar Negeri (untuk pinj aman Luar Negeri yang diterima dalam bentuk valuta asing) .

[ 1 5]

Berisikan pagu Pinj aman Luar Negeri dalam m ata uang asmg.

[ 1 6]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[ 1 7]

Berisikan kode mata uang asing untuk pagu Pinj aman Luar Negeri (untuk pinj aman Luar Negeri yang diterima dalam bentuk rupiah) .

[ 1 8]

Berisikan pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang asmg.

[ 1 9]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinj aman Luar Negeri dalam mata uang asing.

[2 0]

Berisikan

kode mata uang asmg untuk pagu Hibah Luar

Negeri (untuk hibah Luar Negeri yang diterima dalam bentuk valuta asing) . [2 1 ]

B erisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[2 2 ]

Berisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[23]

B erisikan

kode mata uang asmg untuk pagu Hibah Luar

Negeri . [24]

Berisikan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

[2 5]

B erisikan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.

g, .


lfi ;/

- 131 -

[2 6 ]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Pinj aman D alam Negeri .

[2 7]

B erisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri .

[2 8 ]

Berisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.

[29]

B erisikan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah D alam Negeri Langsung.

[30]

Berisikan nomor urut .

[3 1 ]

B erisikan dengan kode: a. untuk Pinj aman Luar Negeri ; b . untuk Hibah Luar Negeri ; c . untuk Pinj aman Dalam Negeri dan d . untuk Hibah Dalam Negeri .

[32]

Berisikan sumber pinj aman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/ H per tahun dan Nomor Register .

[33]

B erisikan kode: a) mata uang Naskah Perj anj ian Pinj aman dan / atau Hibah ; b) ekuivalen USD ; dan c) ekuivalen Rupiah .

[34]

B erisikan

nominal

pagu

total

mata

uang

NPPH ,

berdasarkan

pinj aman ekuivalen

dan USD

hibah dan

ekuivalen Rupiah . [3 5 ]

B erisikan kode untuk cara penarikan : a)

PP untuk Pembiayaan Pendahuluan ,

b)

PL untuk Pembayaran Langsung,

c)

RK untuk Rekening Khusu s ,

d)

LC untuk Letter of Credit, dan

e)

untuk Pengesahan Hibah Langsung.

[36]

B erisikan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan .

[37]

B erisikan

pagu

dana

Rupiah

Pendamping

Proporsional


- 1 32 -

untuk PHLN dan PH D N . [38]

Berisikan dana pendamping untuk Pinj aman

dan / atau

Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan . [39]

Berisikan

pagu

dana

pendamping

Rupiah

non

proporsional / non s ha ring untuk PH LN dan PHD N . [40 ]

Digital Stamp.


ff

·· !.'Vr.�i. i.

- 1 33 -

DIPA BUN HALAMAN II A . RIN CIAN PENGELUARAN

r�·%�!i�f��1��-��r-

DAFTAR I S IAN PE LAKSANAAN AN G GARAN B E N DAHARA U M U M N EGA.RA TAHUN ANG GARAN 20XX

N OMOR :

( 1 a)

O I PA- aaa . b b-. c . d d d d d di2XXX

11 A. RIN CIAN P E NG E LUARAN

KODE

xxx .xx. xx

xxxx

3

XXXXXXX.XX.'<X XJOQOOC-O XXXX.XXXX.."X.XX.XXOOO<XXXX

X.X..XXXX:>....'XX.XX.X..XXX..Y.X

xx X.X xx

xxx:cxxx

x.x

2

XXXXX.XXX.XXX:<'.<..XX)CXX

XX )()( XX

x.x

JlJ lv'I LAH

xxxx:o::xxxxx.xx XXXXXX:>'.XXXXX.XX..X..XX."X xxxx..xxx..xxx.x. -xx x. xxx..xx

} f5)

.'lt:X xx x.x

}

}

(12}

\

KPPN

XX.X XXX

KP P N

'(
}

'(a}

KP P N

XXX.XXXXX:O. XX.XX .'X XX KPPN XX (1 2) KPP f•.I XX KPPN

.�xx

lREG : /REG :

X.XX

X.XX

XXX

/REG :

/RE G :

4

9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 .. 9 9 99 9 9·. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9. 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9

999-.999.999.999

9 9 9 . 9 9 �t . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 . 99 9 . 99 9 . 9 9 9 999 . 999. 999.999

1

l

..

. . . . . .. .. . . . . . . .

��!!:-��o!!.!!�,�!!.�. 9 99 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9·9

234 5 6 7 8 9

1 23456 7 8 9

CARA TAR.IK CARA. TARIK

999 .999 . 9 9 9 .999

999 . 9 9 9 . 9 9 8 . 9 9 9·

XX

xx

9 9 9-. 9 99 . 9 9 9 . 9 99·

( 1 3)

(1 1 )

(2}

@

9 9 9:.999 . 9 9 9 . 9 9 9

·---�0,��?.,��?£�� - - -(!!J LO KASI xx.xx - XXXXY.xxx:<XX.XXX (1 O} xxxxxx.xxxx:x.xx (1 1 } XX XX xx

7j

999·.999 ..999.999

. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

x.x xx xx

1

999 . 999.999 ..999999· . 9 9 9 . 99 9_ 9 9.9 9 9 9- . 9 9 9 .. 9 9 9- .. 9 9-9-

'(4}

} (7�

(

Halan1 a n : II A.xx.

U RAIA.N SATKER! P R O G RArvllK EGIA.TANi O UTP UT/L O KASl!J E l· l l S B E LANJAfS U M B E R DANA/KPPN

X.XXXX-"XXX.XXXX.'XX.'.<'.A."'·QOOQ<X.� ( 3 '> xx . xxxxxxxx:x X-'XXXXXXX:O:XX.XXX.X..X Y.X X.X XXXXXXY.XX.XXX.XXX

XXX."•(X.'{

( 1 b)

1 23456 7 8 9

123456789

(1.3)

9 99._ 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9

CARA TARIK CARA T.A.RIK

8 9 9 . 9 9 9 .. 9 9 9 . . 9 9 9

XX XX

9 9 9· . 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9· .999 .999 . 9 9 9

TOTAL

999·.999.. 999.999

.ICX"X.XXX..XXXX:Z XX XXXXXX .XXX.X

P e m i n1pi11 P PA S U N

NIP

·

(14) { 1 5 }, ( 1 6) .

7f

A,av'


- 1 34 -

DIPA BUN HALAMAN II B . RINCIAN PENERI MAAN

DAFTAR. ISIAN PELA.KSANAAN ANGGARAN BENDAH.ARA UMUM NE G.A.RA

(1 0)

TAHUN ANGGARAN WXX (1a) NOMOR. : DlPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX

(1b)

II B. RINGIAN PENERIMMN

KODE

U RA.IAN _ SA.TKERJPROGR.A.Mi'KEG!ATANI AKU N

1

2

XlXfJ.X

'X . JX XXX'../..X)"..XYX/X;('t.,x:/.XX. XXX'(;lX,YX.l

xxx_ xx_ xx

X:'('.Q(X.'ZXXXKX.Xf.."'t.,'.('.(X)\'.:'(XXXXX.XX.X

xxxx xx.xxxx

XX.XXXX.X:(':(:(Xf.."'.('.(':()l'JC:XXYX.':()l'.XXXX

{3)

Halarn a n

II B .Y.x

i2) . .

J U M LA.H 3

999.999.999.999

(4}

999.999.999.999

(5}

XX..XXXXX.'.(X.X:(ZXX.X.XXX.XX.X

:

999 .999.999.999

(6 }

999.999 .999 . 9 99 TOTAL

999.999.999. 999 XXX,\'XX.X.X.XXX , YX }.."'i(,'('.(l{X Xi"{ .. .( Pernimpi n PPA BUN

NIP

.

. . . . . . . . . ..

.

. ..

. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

en -

. . . . . .

(8} (9)

a


.4(�i/

- 1 35 -

c.

Tata Cara Pengisian DIPA B U N H alaman II Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan . D I PA B U N H alaman II berisi informasi mengenai rincian alokasi dana per j enis belanj a (pada Halaman IIA Rincian Pengeluaran) dan per j enis p enerimaan (pada Halaman IIB Rincian Penerimaan) . 1)

H alaman IIA berisikan hal-hal sebagai berikut :

[ l a]


[ 1 b]

B erisikan nomor S P DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut: aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode S atker

2.XXX

Tahun Anggaran .

[2]

B erisikan nomor urut halaman .

[3]

Berisikan kode S atker beserta uraian S atker.

[4]

Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis B elanj a p ada tingkat S atker.

[5]

B erisikan kode Program beserta uraian Program .

[6]

B erisikan kode Jenis B elanj a dan uraian j enis B elanj a p ada tingkat Program .

[7]

B erisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan .

[8]

B erisikan kode Jenis B elanj a dan uraian j enis B elanj a p ada tingkat Kegiatan .

[9]

B erisikan kode Output beserta uraian Output.

[ 1 0]

B erisikan kode Lokasi dan uraian Lokasi .

[1 1]

B erisikan kode Jenis B elanj a beserta uraian Jenis B elanj a .

[ 1 2]

B erisikan kode Sumber D ana 0 4 = PNP,

0 5 = PD N ,

0 6 = B LU ,

(O l = R M , 0 2 = PLN , 0 3 = RM P , 0 7 = STM ,

08=HDN,

0 9 = H LN ,

l O= H LD , 1 l = H LL) .


- 1 36 -

[ 1 3]

B erisikan kode KPPN , nomor register dan cara p enarikan (PP, PL, RK, LC) .

2)

[ 1 4]

B erisikan tempat dan tanggal p enandatanganan D I PA B U N .

[ 1 5]

B erisikan nama pej abat penanda tangan D I PA B U N .

[ 1 6]

Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA B U N .

[ 1 7]

Digital Stamp .

H alaman I I B berisikan hal-hal sebagai berikut:

[ l a]


[ l b]

B erisikan nomor S P D I PA BUN dengan ketentuan sebagai berikut: aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode Satker

2XXX

Tahun Anggaran .

[2]


[3]

Berisikan kode S atker be serta uraian S atker.

[4]

B erisikan kode Program beserta uraian Program .

[5]

B erisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan .

[6]

B erisikan

kode

Akun

penerimaan

be serta uraian

Akun

penerimaan . [7]

B erisikan tempat dan tanggal penandatanganan D I PA B U N .

[8]

Berisikan nama pej abat penanda tangan D I PA B U N .

[9]

Berisikan NIP pej abat penanda tangan D I PA B U N .

[ 1 0] Digital Stamp.


- 1 37 DIPA BUN HALAMAN III . RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

�'z}5t��[1fir1i��i1r�� 11

DAFTAR IS IAN P ELAKSANAe.. N .e.. N GGARAN BENDAHARA U M U M N EGARA

Kementeri an Negara.ilembaga

. (X.'XX) : �'<X} : -(X.X} : (YXXX.X.X )

U n it O rg ani s a s i P rovi n s i

KodeJN a m a S a t k e r NO

U RAIAN SP..TK:=R

KODE

Janua:r5

XXXY.XX

XA.'XXX,"\'.X.XXX (7) REN C.AN/'. PE t,!.;.P.IKAN CP..N .U. XX

Pebm:-a.r; 5

REN CP..N.A. PE NAPJ Ke.t..l FENBELUAR.il.N/PEEKI F..AP.N P E N �RI MAAl"·l

r...{.arB7

.�.r;.nl

6

7

I I

Me} e,

I I

J!.mi g.

I

.Ju.!i 1 C'

I I

A:;tu�:1.:s 11

I I

S.;:.p;emt· &r 1 2:

C!G'1:t·sr

&G9.£C'-'S.9£.S

�999.S•&9.9!;9 �

ss-;.g;-;.g:.ss--£.

gg._g,_�!:-9.:.;9

r�£.9.S9£<.9'.£:9 r £-9£-.99.9.�£<9 r gg:&.f-!;£:.9£-£

W9.£99.£.G'9

B

t··J·:'.:';:"2mt,er 14

B)

Hslam:an : I l l .xx (i;) ( dsl.sm rihuEr.. ru�sr. :i .J urr.1a h

Oe:2cmC-e:r 15

1E

. r�i;�rJ:::;tmm�·rs:mffi rmm�l��ffi r:::tm mr�5tEfilEtEffiffil�JiE:mrnfm:mtm!mrmm:rutm,�m rS&£i.9S'1.&99 r 9S9.SE9.SS9 9&&.�gg_-GG9 �!!�:��;�� F::::�::::� XX

X:XXXXXX.XA.'XXXX.XX.X X.XX.YJC.X.

xx

x.xxxxxxx.xxxxx

xx

xxx. x;�_xxxxxx

x:o"J<.,'X:<X.XXX.'( 2) XXXXXX.X.<.."XX\ 3) XX.XX.XX.X.XXXt4} X.YXXXX:XX.X.'XX \5 i

4

2 1.

TAH U N ANG GARAN 2GXX (1a) NOMOR · DIPA- aaa. b b .c.d d d d ddi2XXX ( 1 b) 111 . REN CANA P E NARIK.;N DANA D,e.. N PERKIRMN PENERIMAAN

xx xxxxxx.xxx _ xx·

}

?ERKIR.:l_.:::._. M FEN ERlt,,.�A4.M

- ;:-.,,q:.ajs.ksn - 3-sa Cut�ai

- �·M B P - Hlbsh

- ?>S-r.er�:na.s.n Ff=mt-�a;r.a-E.n.

... g;9_999_;;g.

S9il.9£S.S&S

(Bl

9.8.SS.9.S:S-'9

�

,_.

I' g99_r,9g._;;;; r r

S99.999.flfi9 S:.99.99·9.�&

.�,��:�;�:�;� � ��.;:;��:�;;

S9�.. 9Sf<.. f99.

S-Q?.999. ;Gg,

r G£".£<.:?E-S.SS·9 r

;99.g,g,g._;s-s

,.. £-S..? .;E:g.s;g.

fg.9.9&£:.&'9-9

rg.s_s.._gg..;.9£:£. r ;s�.£-£.;_g9_9 rgs9.9:9.&.ss-& r 9g.g_s-g.g,_£.£9

��H�H�� !��-m-�!� ...E�:!��-m mHE:�� :��n�:

s&&.l<ss.ss;;

9'99.999.SG9

SS'&.S:S&-.9"99·

1°'999.9£&.l'&s 1°' %9 999.s&s l" s-s-&.ss9.%9 £.-9'9.S.·G·S: .g£-9

S9£-:S-.&S.&£.9

g.;g._g;;,_;�99 &£:.9.£-&.e.;ss

9'9-S.£.&&.;;g.

9'99.sg;_s-g.::,

;.9.8.:??!?. £ £.,;

r ss9.999.999

;g;:.G9;9.S.9:£.

�&G9.9S9.999 �g9;_999_gg,; &'G9:GS:"9.gs·&

ss·S-.S&9..S:S:& ·;ss.£.s.£..S.%

S5:?.&'S,S·.S&9

?S&.G&S. 9':9

9'S9 .£.&9'.S.S·S 999. 9£-g:.�·s&

SS&.£.&?.SS£, 99-S·.9;'�-�;:.;.

��·:�-��:-��9SS.£<£.S,.&G�·

g_s..e.SSS.9�.£-

9S9.W9-.�S-S

9%.£·%.S!l&

�g9.9Sf..9-9�

·g:gg. S·SS;_ :?£-£.

£S:?.9&9.�£S

%£<.£S-9'.S·99

&$9.£:?9'.£-$9

�

r G£.£<.S9.9.£r99 r ;;9,£·£.9_g.;9

9-ES<.?GS..;OO

S-SS.9-99.9£&

·�S-S.00£<.£.;G

99-S-..GGS<. g.. g g

&*'.S-.�9'.9GS, ;ss. ss-s..:s-s.;

S&&.s&g._g.sg

S:SS·.s;&?.9£-9' SS9<_9-.£·9:�9

s-ss-.9£·&. 2·99

9�£:.S:Ss-:.ssg

-S-S,2:.9--9--9.£· 9-S

r f;9:91.'9£.S.Sf9

(1 1 )

r 9'�9.G*'.SG9 r 9�9:.SE-G . .9S:9 r 999.£.sg,.s:g.s

S99'.!?&9<.%9 �&8. !:&!l.:?-&-& �!?Sfl.&;9.9S& � 99S.%9.99·9 ;.Ee9.9S·9.9cW 9;9_99g._9;9 £.S�.S·S9 ."9-9'£. 9'£<£:.Gf:9. £:£.:; ·sS9. G£:.s._g.;,g g.;s.;gg . sg·;

.9.G9:.SS 9.9-S9' · G�.s.s.;s..g,;g.

S:�S'. £.S·S.£.c.99

:;.�s:_Es.;.s&s

S�S:.�Ss.;g:g

(1 2'i

SS9'.99S·.SE:9

�.!:.��:��-�

r 9.9.9. 9&9_ £g£- r 9--9.�.'9-£·£..GS.£

f G-�9.9S-E"SS=9

r

SSG.£.:;.9:.£:£.£·

!!::��:�� :::�:��

�[�:��H�� m-m:�� -E� � �:H�HE � �� m-�� X.XX."'O..'<:XXXXX, XX XX.XA.-YXOC X.YJI..">( P e m i m f> i n P PA B U N

NIP.

(1 3 )

(14) ( 1 5}

d i¥tv


- 1 38 -

d.

Tata Cara Pengisian DIPA BUN Halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan . D I PA BUN H alaman III merupakan rencana penarikan dana oleh m asing masing S atker sampai dengan j enis belanj a serta perkiraan penerimaan . H alaman III berisikan hal-hal sebagai berikut :

[ l a]


[ l b]

Berisikan nomor

SP DIPA BUN dengan ketentuan

sebagai

berikut:

[2]

aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode S atker

2XXX

Tahun Anggaran .

Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga.

[3]

B erisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi .

[4]

Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provin si.

[5]

B erisikan kode S atker diikuti dengan uraian S atker.

[6]


[7]

B erisikan kode Satker beserta uraian S atker.

[8]

B erisikan kode Jenis B elanj a dan uraian Jenis Belanj a p ada tingkat S atker .

[9] [ 1 0]

B erisikan kode Output beserta uraian Output. Berisikan kode Jenis Belanj a dan uraian Jenis Belanj a p ada tingkat Output.

[1 1]

Berisikan rencana penarikan dana yang akan ditarik se suai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap j enis belanj a .

[ 1 2]

B erisikan jumlah perkiraan penerimaan

sesuai bulan yang

bersangkutan sesuai dengan j enis penerimaan (Perpaj akan , Bea


- 1 39 -

dan cukai , PNB P , Hibah , dan Penerimaan Pembiayaan . [ 1 3]

B erisikan

tern pat

dan

tanggal

penandatanganan

DIPA B U N . [ 1 4]

B erisikan nam a pej abat penanda tangan DIPA B U N .

[ 1 5]

B erisikan NIP pej abat penanda tangan D I PA BUN .

[ 1 6]

Digital Stamp .


- 1 40 -

DIPA BUN HALAMAN IV . CATATAN

DAFTAR IS IAN P ELAKSANA1\N ANG GARAN BEN DAHAR1\ U�·1! UM NEGARA

(25)

(1 a) : DIPA- aaa.bb .c.dddddd/2XXX [1 b)

TAHUN ANGG.ARAN 20XX

Kem enterian Negara.ilem b aga U n it O rganisasi P rovi n s i Kode/Nama S atker KO D E !X>C.XXX XXX . XX.XX xx.�x XX.\C.X.Y.XX

:.xx . xx.xx xxxx

: (Y.XXI

: (X.X)

: (XX}

: (XXX.XX.X)

X.XXXX.XXXX.X)(,'(,XX)(1{)(XX,\.>( XX.XXXXXXX'X.XXX,\.'XX XXXXXXX.":()(ZXX.XX)('-AX XX-<X.'.XXXXX.X:OCXXX.X.XX.XX.\."XX

NOMOR

\2) "(3} "(4) t5}

IV. C A T A T A N

U RAl AN

XXXXXXXX>X>OIXX (7'1 J u mlah i:l a n a yang tidak i:lapat di cairkan XX XXX..\.'\."XXXXX.>..'XX (9)

(8}

XXXXlG<XXX:QC:<.XX (10) X.X:(X.XX.X)(.X:OO:XX ( 1 1 ) XXX."X.XXXX.x:o:xxx ( 1 2) XX."\.>()()(.'.(X.XXXXX.-X:'. ..xo:xx (13) :>e.xx.><xx.xxxx.'XXXXX.xxx.�:xx><x ( 14 I Disoosisi : XXXXXX.'.C('.(XXXX.XX.'X.X.X.'.OXXX.XX (1 5\ A,>()(>(.XX,'l\X{'{){)O.,".( ( 1 6) X:-00...'X.\.'X.X:'.X:(>(.\C.{ (1 7) .\.'X.X::(>Q(:(\()\.".O(('{)(,\(.X,'.{ xxxx )()(){,'.( XXX.X.'X.XXX:X.XXXX}XX.X XX.-XX::<XXXJCOO<XXXX."X )()('ij(

(1 8} (1 8) {1 8)

KO DE Rp Rp

999.999.999 999.99 9 999

Rp

999 . 999. 9'19

Rp Rp Rp

999.999 .99'1 999 . 999 .999 999.999.999

:«X.X.XXX

A.'X.\CZX.XXX'{X:>(XXX

[XX.XX.XXXXXX]

xxxxxx xxxxxx xxxx.xx

(1 9) XX.'XX'-<XX.XX."XXX.XX.'YJ<..>()(

XXfXXXX.XXXXXYX XlOO\.XXX.'XXXX>\XX.X X'.OXXXXXX..XXlC'-XXXXX

U RA I A N (20)

(2 1 } (21 } (21 i

X.X:;{)C(>(.X:Q<, XX XXX.X:'.XKX XX.XX Pemimpi n PPA BUN

N I P . .. . . . . . . .

Halaman : IV.xx (6 ) 'dalam rib ��

Rp Rp Rp

999 . 99 9 . 99 9 999.999.999 &9 9 .999.999

(22}

(23} (24)

fj

N.;v


- 141 -

e.

Tata Cara Pengisian DIPA B U N Halaman I V Catatan D I PA BUN Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh S atker dalam melaksanakan DIPA BUN . Catatan Halaman IV D I PA B U N semestinya sudah muncul pada saat penelaahan . C atatan Halaman IV DIPA BUN disampaikan oleh masinK-m asing PPA B U N dan D irektorat Jenderal Anggaran . H alaman IV berisikan hal-hal sebagai berikut:

[ l a]


[ 1 b]

B erisikan nomor S P DIPA B U N dengan ketentuan sebagai berikut:

[2]

aaa


bb


c

Kode Kewenangan

dddddd

Kode Satker

2 .XXX

Tahun Anggaran .

B erisikan kode

Kementerian

Negara/ Lembaga diikuti dengan

uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. [3]

B erisikan

kode

Unit

Organisasi

diikuti

dengan

uraian

Unit

Organisasi . [4]

B erisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provin si .

[5]

B erisikan kode Satker diikuti dengan uraian S atker .

[6]


[7]

B erisikan kode S atker beserta uraian Satker.

[8]

B erisikan

uraian

mengenai jumlah

dana yang

tidak

dap at

dicairkan , merupakan akumulasi dana Akun-Akun yang diberi tanda

"

@ " clan terdapat catatan "Tidak D apat Dicairkan ( bila

tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . [9]

B erisikan kode Jenis B elanj a dan uraian Jenis B elanj a, yang merupakan Jenis Belanj a sesuai dengan yang

diberi

Klasifikasi Akun-Akun

tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak D ap at


- 1 42 -

Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . [ 1 0]

B erisikan kode Program beserta uraian Program terkait adanya catatan / tunggakan .

[1 1]

Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya catatan / tunggakan .

[ 1 2]

B erisikan kode Outp ut beserta uraian Outp ut terkait adanya catatan / tunggakan .

[ 1 3]

B erisikan

kode

Akun

beserta

uraian

Akun

yang

diberi

catatan / tunggakan . [ 1 4]

B erisikan uraian catatan / tunggakan .

[ 1 5]

Berisikan uraian Dispo sisi sesuai dengan catatan / tunggakan .

[ 1 6]

B erisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer Dana B agi Hasil .

[ 1 7]

B erisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer D ana B agi Hasil .

[ 1 8]

B erisikan kode 4

(empat)

digit Akun dan uraiannya terkait

Tran sfer Dana B agi Hasil . [ 1 9]

B erisikan kode Outp ut be serta uraian Outp ut terkait Transfer D ana B agi Hasil .

[20]

B erisikan

dengan

kode

provms1,

kabupaten / kota

dan

kode

khusus kabupaten / kota. [2 1 ]

Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana B agi H asil .

[2 2 ]

Berisikan

tempat

dan

tanggal

penandatanganan

DIPA BUN . [23]

B erisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN .

[24]

Berisikan NIP pej abat penanda tangan DIPA BUN .

[25]

Digital Stamp .


- 1 43 -

NO. , :

·

URAIAN

·

Keterangan : 1.

Nomor (8) sampai dengan nomor ( 1 5) tidak akan muncul apabila tidak ada catatan / tunggakan .

2.

Nomor ( 1 6) sampai dengan nomor (2 1 ) merupakan informasi terkait Transfer Dana Bagi Hasil . Apabila tidak ada informasi terkait Tran sfer Dana Bagi Hasil , maka tidak akan muncul.

M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O NESIA , ttd . BAMBAN G P . S . BRODJONE G ORO



MENTER! KEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALIN AN

Recommend Documents