MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAJAR SMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI

Jurnal Pengabdian pada Masyarakat

Volume 30, Nomor 4 Oktober – Desember 2015

MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAJAR SMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI Lilik Purwastuti, Anis Bafadhal, Nys. Arfa Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi ABSTRAK Upaya untuk meningkatkan disiplin pemakai jalan dan dedikasi yang tinggi dari warga negara dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : 1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kesadaran dalam berlalu lintas seyogyanya ditanamkan kepada siswa atau anak sejak dini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap mereka dan efek jangka panjangnya akan dapat menekan tingkat kecelakaan dijalan raya karena semua element masyarakat mulai berhatihati, peduli kepada diri sendiri dan orang lain dijalan. Namun demikian pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan terhadap system transportasi di Negara ini, memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana transportasi, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat melalui aparatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman etika berlalu lintas kepada pelajar, dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli yang dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan dan Satlantas Polresta Jambi serta mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang-Undang tersebut, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Kata Kunci : Pelajar, Lalu Lintas, Jambi PENDAHULUAN Analisis Situasi Lalu lintas dan angkutan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan

sistem, dilakukan dengan mengigrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta sopirnya, peraturanperaturan, prosedur dan metode sehingga dapat terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna. Lalu-lintas merupakan masalah penting di mana saja dan kapan saja

Meningkatkan Pemahaman Pelajar SMA Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

6


karena lalu-lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan maka mobilitas penduduk juga akan mengalami gangguan. Dampak dari gangguan ini misalnya: pemborosan bahan bakar, waktu dan polusi udara Membicarakan masalah lalu lintas terutama di Jambi merupakan hal yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama apabila masalah lalu-lintas tidak terpecahkan maka warga masyarakat itu sendiri yang akan menanggung kerugiannya dan apabila terpecahkan dengan baik warga masyarakat itu juga yang akan mengambil manfaatnya. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 Triliun rupiah. Hal ini sangat memprehatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil. Perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat belum ditangani secara serius. Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait. Upaya untuk meningkatkan disiplin pemakai jalan dan dedikasi yang tinggi


dari warga negara dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : 1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan disejumlah daerah menjadikan kita miris. Bagaimana tidak ancaman kehilangan jiwa ada didepan mata jika tidak menggubris atau menjalankan etika dalam berlalu lintas. Kita sepatutnya sadar akan bahaya tersebut untuk kemudian mulai berhati-hati dalam menggunakan jalan, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi kesadaran seperti ini saja tidak cukup, pemerintah mustinya mulai berfikir untuk mengevaluasi semua ini.


7


Nampaknya falsafah jawa yang mengatakan “Alon-alon waton klakon” senyatanya telah terbukti. Yang lebih jelasnya adalah segala sesuatu harusnya dijalankan dengan penuh kehati-hatian dalam segala hal termasuk berlalu lintas. Dalam budaya jawa memang prinsip tersebut sangatlah penting karena jika dibenturkan dengan perilaku masyarakat sekarang dalam memakai jalan sangat memperihatinkan. Disamping kondisi jalan, kepemilikan SIM yang tidak semestinya dan juga perangkat ramburambu yang tidak berfungsi lagi juga mempengaruhi. Kesadaran dalam berlalu lintas seyogyanya ditanamkan kepada siswa atau anak sejak dini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap mereka dan efek jangka panjangnya akan dapat menekan tingkat kecelakaan dijalan raya karena semua element masyarakat mulai berhatihati, peduli kepada diri sendiri dan orang lain dijalan. Namun demikian pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan terhadap system transportasi di Negara ini, memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana transportasi, dan memberikan penyuluhanpenyuluhan kepada masyarakat melalui aparatnya Kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat sangat banyak ditemui pengendaranya adalah anak-anak yang masih berstatus pelajar. di Di satu sisi penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar cukup positif: terkait dengan efektivitas waktu tempuh dalam perjalanan menuju sekolah, membantu mobilitas pelajar dalam proses pendidikan, mampu menghemat biaya tidak langsung (indirect cost) pendidikan untuk ongkos transportasi, dan sebagainya. Di sisi lain fenomena ini juga menghadirkan sejumlah persoalan dan dampak negatif. Salah satunya yang paling mendapatkan sorotan adalah mengenai rendahnya etika mereka dalam berlalu lintas. Tertib lalu lintas dijalan umum perlu diperkenalkan terhadap generasi muda sejak usia dini karena pendidikan


tertib lalu lintas memiliki nilai strategis yaitu Long Life for Education, dimana para siswa sejak dari kecil telah dikenalkan dengan ketentuan dan etika berlalu lintas, sehingga diharapkan pemahaman akan tertib lalu lintas dapat diketahui sejak awal dan dapat dijadikan kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Pendidikan tertib lalu lintas merupakan bagian dari pelajaran tata krama ataupun sopan santun yang perlu diajarkan kepada setiap anak didik, karena cerminan budaya suatu bangsa dapat dilihat pada pola tingkah lakunya dalam berlalu lintas dijalan raya.Pembelajaran sopan santun berlalu lintas berkaitan dengan etika dalam berlalu lintas dijalan raya. Mengingat jalan raya adalah milik umum dan digunakan untuk umum, maka apabila tidak mengetahui tentang etika dalam berlalu lintas dijalan raya maka setiap orang hanya akan punya 2 pilihan, yaitu menjadi korban dengan ditabrak orang lain atau orang tersebut sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas akibat bertabrakan dengan pengguna jalan lain. Mengingat arti pentingnya tentang keselamatan dan tertib dalam berlalu lintas dijalan raya, maka pembelajaran tertib dan keselamatan berlalu lalu lintas harus sudah diperkenalkan terhadap anak didik sejak usia dini. Mencermati hal tersebut maka menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawartawar lagi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi pendidikan dan kalangan pendidik pada saat ini untuk dapat menerapkan semacam pendidikan etika berlalu lintas bagi pelajar secara lebih terpadu, konsisten, dan berkesinambungan. Mengapa pendidikan etika berlalu lintas ini perlu dipikirkan secara seksama, tidak main-main, tidak sesaat dan tidak asalasalan, tak lain karena persoalan itu sudah sangat kompleks dan berdampak luas pada bidang lain. Dalam hal ini tidak hanya menunjukkan rendahnya moralitas seorang pelajar dalam berlalu lintas secara individual dan kelompok tertentu saja, tapi jauh daripada itu menyangkut pula karakter, personalitas, citra, kinerja, budaya, dan peradaban sebuah bangsa pada


8


masa depan. Jangan salah, buruknya budaya tertib lalu lintas juga amat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan sebuahbangsa. Ada sejumlah alasan tentang pentingnya pendidikan etika berlalu lintas diberikan kepada para pelajar. Pertama, alasan legal-formal. Mengacu pada wawasan dan pemahaman tentang ketentuan, peraturan dan produk hukum berlalu lintas yang masih rendah di kalangan pelajar. Faktor legal-formal berlalu lintas yang tercangkum dalam Undang-undang Lalu Lintas apakah sudah terpenuhi dan terkuasai oleh para pelajar kita. Antara lain mulai dari kepemilikan SIM, bukti kepemilikan kendaraan, standar layak kendaraan, traffic light (ramburambu lalu lintas), serta sanksi dan hukuman bagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Walaupun belum secara signifikan ada penelitian yang menunjukkan berapa persen tingkat wawasan dan pemahaman pelajar terhadap peraturan lalu lintas, namun sepintas dapat terbaca tingkat wawasan dan pemahaman mereka masih cukup dangkal, tidak mengerti dan tidak memahami secara menyeluruh tentang peraturan lalu lintas yang sedang berlaku, sehingga banyak terjadi pelanggaran Kedua, alasan perubahan sosial. Ada indikasi dan dinamika peningkatan kuantitas kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diimbangi peningkatan kualitas wawasan dan pemahaman disiplin dan etika berlalu lintas. Hal ini pun terjadi di kalangan pelajar. Akibatnya persoalan etika berlalu lintas terus terpinggirkan dan semakin hari semakin kompleks dengan berbagai variasi masalah. Tidak ada data yang menunjukkan berapa peningkatan jumlah pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi setiap waktunya dalam skala nasional maupun lokal. Namun, sekali lagi kembali dapat diukur akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan semakin mudah dan murahnya memiliki kendaraan bermotor baik secara cash/kontan ataupun kredit.


Ketiga, alasan kondisional. Dampak lanjutan dari alasan pertama dan kedua adalah munculnya situasi yang tidak aman dan tidak nyaman dalam berlalu lintas. Kondisi tidak aman dan tidak nyaman berlalu lintas ini pada gilirannya mengancam keselamatan pengguna kendaraan dan pemakai jalan lainnya dan dapat menyebabkan kecelakaan. Keempat, alasan peningkatan kasus kriminal. Alasan yang tidak kalah pentingnya mengapa pendidikan etika berlalu lintas perlu diberikan kepada para pelajar adalah semakin meningkatnya kasus kriminal. Kasus kriminal ini antara lain dipicu oleh persaingan kelompok geng motor yang terus meresahkan akhir-akhir ini yang didalamnya terdapat sejumlah pelajar yang jadi anggotanya. Biasanya dimulai dari hal sepele seperti saling tatap mata, senggolan, serempetan, dan balapan liar yang kemudian berujung dengan tawuran dan tindakan-tindakan anarkis lainnya yang merugikan banyak pihak (Dikutif 18 Februari 2014) . Oleh karena itu mengacu pada empat alasan tadi maka pendidikan etika berlalu lintas tidak dapat ditunda-tunda lagi. Untuk teknis dan mekanismenya perlu diperhatikan paling tidak dua hal berikut ini. Kesatu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tetap perlu melibatkan semua pihak khususnya kalangan akademisi dan praktisi dengan ujung tombak kalangan pendidik dan aparat kepolisian. Kedua, pendidikan etika berlalu lintas seyogyanya dapat terintegrasi dengan mekanisme kegiatan pada setiap satuan pendidikan dalam hal ini kegiatan yang berbentuk intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan yang berlangsung pada jam-jam pelajaran yang disusun secara terjadwal. Berdasarkan dengan latar belakang uraian di atas diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Pendidikan Etika Berlalu Lintas terhadap pelajar. Hal tersebut tidak terlepas dari data yang dimiliki Satlantas Polresta Jambi,


9



tingkat pelanggran lalu lintas memang umumnya didominasi oleh kalangan pelajar. Pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi termasuk dalam angka yang relatif tinggi, hal ini dapat dilihat dalam data

pelanggaran lalu lintas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dua yang dilakukan Pelajar No

Tahun

1. 2010 2. 2011 3. 2012 4. 2013 Sumber data: Polresta Jambi

Jumlah Pelanggaran 11.311 19.358 15.267 32.264

Berdasarkan tabel di atas, dikemukakan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar cukup tinggi, merupakan lebih dari sepertiga kasus yang pernah terjadi. Hal ini dikarenakan fluktuasi jumlah kasus yang terus meningkat dan sering kali terjadi. Apabila ini terus berlanjut maka angka kecelakaan akan terus meningkat. Dengan demikian sangat diperlukan pengintegrasian pendidikan etika berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah agar para siswa tahu serta menerapkan etika berlalu lintas. Pemberian materi etika tidak hanya etika dalam kehidupan sehari-hari saja, akan tetapi penyampaian materi etika berlalu lintas juga sangat penting untuk keselamatan dalam berlalu lintas. Nasib bangsa kita ada ditangan generasi muda, dengan demikian diharapkan genersi bangsa kita lebih baik dan patuh terhadap hukum Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman etika berlalu lintas kepada pelajar, dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli yang dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan dan Satlantas Polresta Jambi serta mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi Undang-

Jumlah Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelajar 523 817 769 12.788

Undang tersebut, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usaha antisipasi pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar . METODE PELAKSANAAN Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang kami lakukan yaitu dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: Langkah-langkah dan tahapan pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup : 1. Persiapan 2. Materi Kegiatan 3. Kegiatan Pokok 4. Evaluasi. 5. Penyusunan Laporan Persiapan Melakukan penjajakan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini pada khalayak sasaran Pelajar SMA/SMK Kota Jambi. Selanjutnya hasil penjajakan dipergunakan untuk penyusunan materi kegiatan dan jadwal kegiatan, Penentuan mitra atau khalayak sasaran. Materi Kegiatan Materi Kegiatan yang akan disampaikan oleh Nara sumber dan Instruktur meliputi

Meningkatkan Pemahaman Pelajar SMA Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi. 10


a. Pemahaman terhadap UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Etika berlalu lintas. Metode Pelaksanaan: a. Penyampaian informasi b. Tanya jawab dan diskusi c. Konsultasi Teknis d. Pembinaan dan pemantauan 4. Metode pelaksanaan Metode pelaksanaan penyuluhan hukum akan dilakukan melalui beberapa cara antara lain : a. Melalui metode Ceramah Metode ini ceramah ini akan diberikan langsung hadapan pelajar oleh pemateri selaku mitra sesuai dengan tema yang telah ditentukan. b. Diskusi dan tanya jawab. Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu : a. Kehadiran peserta b. Keaktifan peserta c. Relevansi d. Akseptabilitas e. Ketepatgunaan f. Dampak jangka panjang g. Kuis Penyusunan Laporan Penyusunan laporan dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari

NO 1

2


persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan dikemas dalam bentuk Penyuluhan. Dalam penyampaian berbagai materi kegiatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama disampaikan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pertama, persiapan. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan lokasi kegiatan, jumlah peserta dan hari serta tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadirannya dalam kegiatan ini. Kedua, pelaksanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan berlangsung selama satu hari penuh, dengan jumlah peserta kurang lebih 40 orang, setelah itu dilakukan penyusunan laporan dan proses administrasi penyampaian laporan kegiatan. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan Di SMK Adyaksa Kota Jambi. MATERI PENYULUHAN Pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim pengabdian memberikan beberapa materi, yaitu:

JUDUL MATERI PEMATERI Pemahaman terhadap UU No.22 Tim Pengusul Tahun 2009 tentang lalu Lintas Tim Pengusul dan Angkutan Jalan Etika Belalu lintas Tim Pengusul

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri

PENDAMPING Tim Pengusul

Tim Pengusul

dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang



menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan,dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas” ( Suwardjoko : 2005 :135) Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan,pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan,keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Ada beberapa faktor, mengapa masyarakat termasuk pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas. Terdapat banyak faktor masyarakat/pelajar melakukan pelanggaran, diantaranya: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berlalu lintas yang baik. Masyarakat yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas adalah tergolong masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk berlalu lintas yang baik. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak menganggap penting surat kendaraan bermotor khususnya Surat Izin Mengemudi.Padahal SIM merupakan syarat utama untuk dapat mengemudikan kendaraan. Apabila seeorang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dikenakan dengan Pasal 281 UU No.23 Tahun 2009. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)


dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000, 2. Kurangnya Pendidikan berlalu lintas masyarakat pemakai jalan. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan berlalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat yang masih rendah. Dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan pendidikan berlalu lintas sesuai pada tempatnya. 3. Adanya oknum yang berprilaku tidak bijak dalam menegakkan hukum terhadap pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dicederai oleh prilaku oknum Kepolisian lalu lintas yang tidak bertanggung jawab, yang secara sengaja melepaskan pelaku pelanggaran lalu lintas karena telah mendapatkan sejumlah uang dari pelakunya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pelaku pelanggaran, bahwa: dengan membayar sejumlah uang, maka pelaku dilepaskan. Sebuah dilema dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, pada satu sii hukum harus ditegakkan tetapi pada sisi lain masih ada oknum anggota yang nakal sehingga penegakan hukum tersebut menjadi lemah. Kesadaran dalam berlalu lintas seyogyanya ditanamkan kepada siswa atau anak sejak dini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap mereka dan efek jangka panjangnya akan dapat menekan tingkat kecelakaan dijalan raya karena semua element masyarakat mulai berhatihati, peduli kepada diri sendiri dan orang lain dijalan. Namun demikian pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan terhadap system transportasi di Negara ini, memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana transportasi, dan memberikan penyuluhanpenyuluhan kepada masyarakat melalui aparatnya



Saat ini banyak pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Baik pelajar di perkotaan maupun daerah, tidak seperti dahulu, pelajar masih dapat dikatakan jarang yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Waktu itu mereka lebih memilih angkutan umum, sepeda kayuh, bahkan masih ada yang berjalan kaki. Di satu sisi penggunaan kendaraan bermotor bagi pelajar ukup positif: terkait dengan efektivitas waktu tempuh dalam perjalanan menuju sekolah, membantu mobilitas pelajar dalam proses pendidikan, mampu menghemat biaya tidak langsung (indirect cost) pendidikan untuk ongkos transportasi, dan sebagainya. Di sisi lain fenomena ini juga menghadirkan sejumlah persoalan dan dampak negatif. Salah satunya yang paling mendapatkan sorotan adalah mengenai rendahnya etika mereka dalam berlalulintas. Tertib lalu lintas dijalan umum perlu diperkenalkan terhadap generasi muda sejak usia dini karena pendidikan tertib lalu lintas memiliki nilai strategis yaitu Long Life for Education, dimana para siswa sejak dari kecil telah dikenalkan dengan ketentuan dan etika berlalu lintas, sehingga diharapkan pemahaman akan tertib lalu lintas dapat diketahui sejak awal dan dapat dijadikan kebiasaan dalam kehidupannya sehari-hari. Pendidikan tertib lalu lintas merupakan bagian dari pelajaran tata krama ataupun sopan santun yang perlu diajarkan kepada setiap anak didik, karena cerminan budaya suatu bangsa dapat dilihat pada pola tingkah lakunya dalam berlalu lintas dijalan raya.Pembelajaran sopan santun berlalu lintas berkaitan dengan etika dalam berlalu lintas dijalan raya. Mengingat jalan raya adalah milik umum dan digunakan untuk umum, maka apabila tidak mengetahui tentang etika dalam berlalu lintas dijalan raya maka setiap orang hanya akan punya 2 pilihan, yaitu menjadi korban dengan ditabrak orang lain atau orang tersebut sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas akibat bertabrakan dengan pengguna jalan lain.


Mengingat arti pentingnya tentang keselamatan dan tertib dalam berlalu lintas dijalan raya, maka pembelajaran tertib dan keselamatan berlalu lalu lintas harus sudah diperkenalkan terhadap anak didik sejak usia dini. Mencermati hal tersebut maka menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawartawar lagi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi pendidikan dan kalangan pendidik pada saat ini untuk dapat menerapkan semacam pendidikan etika berlalu lintas bagi pelajar secara lebih terpadu, konsisten, dan berkesinambungan. Mengapa pendidikan etika berlalu lintas ini perlu dipikirkan secara seksama, tidak main-main, tidak sesaat dan tidak asalasalan, tak lain karena persoalan itu sudah sangat kompleks dan berdampak luas pada bidang lain. Dalam hal ini tidak hanya menunjukkan rendahnya moralitas seorang pelajar dalam berlalu lintas secara individual dan kelompok tertentu saja, tapi jauh daripada itu menyangkut pula karakter, personalitas, citra, kinerja, budaya, dan peradaban sebuah bangsa pada masa depan. Jangan salah, buruknya budaya tertib lalu lintas juga amat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan sebuahbangsa. Ada sejumlah alasan tentang pentingnya pendidikan etika berlalu lintas diberikan kepada para pelajar. Pertama, alasan legalformal. Mengacu pada wawasan dan pemahaman tentang ketentuan, peraturan dan produk hukum berlalu lintas yang masih rendah di kalangan pelajar. Faktor legal-formal berlalu lintas yang tercangkum dalam Undang-undang Lalu Lintas apakah sudah terpenuhi dan terkuasai oleh para pelajar kita. Antara lain mulai dari kepemilikan SIM, bukti kepemilikan kendaraan, standar layak kendaraan, traffic light (rambu-rambu lalu lintas), serta sanksi dan hukuman bagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Walaupun belum secara signifikan ada penelitian yang menunjukkan berapa persen tingkat wawasan dan pemahaman pelajar terhadap peraturan lalu lintas, namun sepintas dapat terbaca tingkat



wawasan dan pemahaman mereka masih cukup dangkal, tidak mengerti dan tidak memahami secara menyeluruh tentang peraturan lalu lintas yang sedang berlaku. Kedua, alasan perubahan sosial. Ada indikasi dan dinamika peningkatan kuantitas kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diimbangi peningkatan kualitas wawasan dan pemahaman disiplin dan etika berlalu lintas. Hal ini pun terjadi di kalangan pelajar. Akibatnya persoalan etika berlalu lintas terus terpinggirkan dan semakin hari semakin kompleks dengan berbagai variasi masalah. Tidak ada data yang menunjukkan berapa peningkatan jumlah pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi setiap waktunya dalam skala nasional maupun lokal. Namun, sekali lagi kembali dapat diukur akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan semakin mudah dan murahnya memiliki kendaraan bermotor baik secara cash/kontan ataupun kredit. Ketiga, alasan kondisional. Dampak lanjutan dari alasan pertama dan kedua adalah munculnya situasi yang tidak aman dan tidak nyaman dalam berlalu lintas. Kondisi tidak aman dan tidak nyaman berlalu lintas ini pada gilirannya mengancam keselamatan pengguna kendaraan dan pemakai jalan lainnya dan dapat menyebabkan kecelakaanlalulintas. Keempat, alasan peningkatan kasus kriminal. Alasan yang tidak kalah pentingnya mengapa pendidikan etika berlalu lintas perlu diberikan kepada para pelajar adalah semakin meningkatnya kasus kriminal. Kasus kriminal ini antara lain dipicu oleh persaingan kelompok geng motor yang terus meresahkan akhir-akhir ini yang didalamnya terdapat sejumlah pelajar yang jadi anggotanya. Biasanya dimulai dari hal sepele seperti saling tatap mata, senggolan, serempetan, dan balapan liar yang kemudian berujung dengan tawuran dan tindakan-tindakan anarkis lainnya yang merugikan banyak pihak (Dikutif 18 Februari 2014) . Oleh karena itu mengacu pada empat alasan tadi maka pendidikan etika berlalu lintas tidak dapat ditunda-tunda


lagi. Untuk teknis dan mekanismenya perlu diperhatikan paling tidak dua hal berikut ini. Kesatu, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tetap perlu melibatkan semua pihak khususnya kalangan akademisi dan praktisi dengan ujung tombak kalangan pendidik dan aparat kepolisian. Kedua, pendidikan etika berlalu lintas seyogyanya dapat terintegrasi dengan mekanisme kegiatan pada setiap satuan pendidikan dalam hal ini kegiatan yang berbentuk intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan yang berlangsung pada jam-jam pelajaran yang disusun secara terjadwal dan sebagian besar berada dalam lingkungan sekolah, yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan. Berdasarkan dengan latar belakang uraian di atas diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Pendidikan Etika Berlalu Lintas terhadap pelajar. Setelah disampaikan materi oleh Tim Pengabdian, maka kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan diskusi. Dari hasil diskusi muncul beberapa pertanyaan, yaitu: Pertanyaan dari Sri Wahyuni, Faktor apa saja yang membuat pelajar melakukan pelanggaran? Jawaban dari Tim, bahwa masyarakat termasuk pelajar sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berlalu lintas yang baik. Masyarakat yang menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas adalah tergolong masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk berlalu lintas yang baik. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak menganggap penting surat kendaraan bermotor khususnya Surat Izin Mengemudi.Padahal SIM merupakan syarat utama untuk dapat mengemudikan kendaraan. Apabila seeorang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dikenakan dengan Pasal 281 UU No.23 Tahun 2009.



Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,2. Kurangnya Pendidikan berlalu lintas masyarakat pemakai jalan. Terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan berlalu lintas yang dimiliki oleh masyarakat yang masih rendah. Dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan pendidikan berlalu lintas sesuai pada tempatnya. 3. Adanya oknum yang berprilaku tidak bijak dalam menegakkan hukum terhadap pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dicederai oleh prilaku oknum Kepolisian lalu lintas yang tidak bertanggung jawab, yang secara sengaja melepaskan pelaku pelanggaran lalu lintas karena telah mendapatkan sejumlah uang dari pelakunya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pelaku pelanggaran, bahwa: dengan membayar sejumlah uang, maka pelaku dilepaskan. Sebuah dilema dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, pada satu sii hukum harus ditegakkan tetapi pada sisi lain masih ada oknum anggota yang nakal sehingga penegakan hukum tersebut menjadi lemah. Ada beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta, yaitu: Pertanyaan dari M.Edwin, saya pernah kena tilang, karena tidak punya SIM. Apa yang dimaksud dengan Tilang? Tim menjawab bahwa yang dimaksud dengan Tilang adalah Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, merupakan salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana


(criminal justice system) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Pertanyaan dari Suryani, Jenis Pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan Tilang? Tim menjawab, bahwa sangat banyak jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. berdasarkan Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 . Pertanyaan dari Angga Maulana, saya pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu tidak pakai Helm, dan polisinya meminta uang. Jawaban dari Tim, bahwa sikap penegak hukum yang dalam hal ini polisi lalu lintas tersebut memiliki etika moral yang lemah dan tidak profesionalis melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Sebaiknya pelanggaran tersebut harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Pertanyaan dari Alifandi, mengapa perlu dilakukan sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, apa tujuannya? Jawab : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : 1). Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2). terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3). terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pertanyaan dari Mega Apakah pentingnya dilakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas?



Tim menjawab bahwa:Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-Undang Lalu Lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Berdasarkan funsinya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu: 1. Preventif Meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu: a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1980 tentang KUHAP; b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya; c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Keputusan Menteri Perhubungan; e. Peraturan-peraturan daerah. 2. Represif Meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan lalu lintas, dimana penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu


lintas. Sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tindakan langsung (tilang), serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan sebagaimana terdapat dalam KUHAP. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN Dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu dengan kegiatan penyuluhan hukum di SMK Adyaksa Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa masih minimmnya pengetahuan pelajar tentang etika berlalu lintas yang baik dan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga banyak pelajar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ole karena itu dengan penyuluhan hukum ini diharapkan pelajar akan memiliki pengetahuan etika berlalu lintas dan keberadaan UU No.22 Tahun 2009 tersebut. SARAN Masih kurangnya pemahaman pelajar tentang etika berlalu lintas Undangundang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu tetap diperlukan penyuluhan hukum, lokakarya maupun seminar tentang etika berlalu lintas. DAFTAR PUSTAKA Arief, Barda Nawawi, 2000, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni Arief, Barda Nawawi, 2004, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Soejono. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Mardani.2007. Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta:Rajawali Pers. Sunarso, siswantoro.2004.Penegakan Hukum Lalu Lintas. Jakarta:Rajawali Pers. Makarao, taufik, et.al.2003 Pelanggaran Lalu Lintas. Jakarta: Ghalia Indonesia.


Sunarso, Siswantoro. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum.Jakarta: CV. Rajawali. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


MENINGKATKAN PEMAHAMAN PELAJAR SMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA JAMBI

Recommend Documents