Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Masyarakat melalui Rumah Pintar Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013 1
Kerangka Penyajian 1
Draft Permendikbud Tahun 2013 tentang Pendirian S-PNF
2
Kelembagaan Rumah Pintar
3
Sinergi Layanan
4
Peningkatan Keaksaraan Orang Dewasa dan Budaya Baca
5
Kewirausahaan
2
Rumah Pintar Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF-S) PENGERTIAN: Satuan pendidikan nonformal sejenis merupakan penyedia layanan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan setempat yang diprakarsai oleh, dari, dan untuk masyarakat sehingga mampu memberdayakan, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan, dan membangun masyarakat.
• Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah seperti rumah pintar, lembaga bimbingan belajar, komunitas pendidikan rumah, atau bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. • Rumah Pintar dapat menyelenggarakan program: a. b. c. d. e. f. g.
pendidikan anak usia dini; pendidikan keaksaraan; pendidikan kesetaraan; pendidikan kecakapan hidup; pendidikan pemberdayaan perempuan; peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau pendidikan nonformal lain yang diperlukan
3
Sumber: draft Permendikbud Tahun 2013 tentang Satuan PNF
Persyaratan Pendirian dan Tata Cara Perizinan 1. Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri atas: (i) persyaratan administratif; dan (ii) persyaratan teknis. 2. Persyaratan administratif terdiri atas: a. b. c. d. e.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri; Susunan pengurus dan rincian tugas; Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah; Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Bada Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
3. Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Tata Cara Perizinan: 1. Pendiri Mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis. 3. Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima. 4. Kepala Dinas menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF. 4
Sumber: draft Permendikbud Tahun 2013 tentang Satuan PNF
Rintisan Rumah Pintar (RUMPIN) Pengertian
Persyaratan
Rintisan rumah pintar merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis, terutama di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani
Lembaga calon penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosial-kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas;
Sasaran Penerima manfaat layanan rintisan rumah pintar adalah anggota masyarakat, anak usia dini dan ibunya, anak usia sekolah, remaja/pemuda, dan anggota masyarakat secara keseluruhan khususnya di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar atau masyarakat yang belum terlayani
Alokasi 1.
2.
Lokus : 15 Lembaga yang layak melalui proses Kompetisi Penilaian Administratif dan Substantif di Proposal yang diajukan; Anggaran: Rp. 200.000.000/ Lembaga
5
1
Kelembagaan Rumah Pintar
6
Pencapaian Kelembagaan PNF Dikmas 2012 583 Unit
594 Unit
PKBM
TBM
439 Unit
492 Unit
TBM
Rumpin
8 Unit
25 Unit
BPKB
4 Unit
4 Unit
42 Unit
42 Unit
2012
TBM Rumpin BPKB SKB
1067 Unit
832 Unit
887 Unit
Rumpin
4 Unit
13 Unit
BPKB
6 Unit
6 Unit
81 Unit
81 Unit
SKB
1.539 Unit
1558 Unit
894 Unit
1019 Unit
28 Unit
59 Unit
7 Unit
7 Unit
115 Unit
115 Unit
4
2
5
2013
PKBM
2.718 Unit
2743 Unit
TBM
3.025 Unit
3.025 Unit
206 Unit
219 Unit
3 Unit
3 Unit
99 Unit
99 Unit
SKB
Keterangan: • Data PKBM menyesuaikan NILEM online • TBM terdiri atas TBM, TBM-Mobile, dan TBM@Mall
2013
PKBM
189 Unit
191 Unit
TBM
211 Unit
237 Unit
10 Unit
12 Unit
3 Unit
3 Unit
29 Unit
29 Unit
Rumpin
2012
BPKB
Koridor Papua - Maluku 2012
Koridor Jawa
Rumpin
6
Koridor Sulawesi
3
2013
2013
1.057 Unit
Koridor Kalimantan
Koridor Sumatera PKBM
2012
PKBM
SKB
1
2013
BPKB SKB
Koridor Bali–NTB-NTT 2012
2013
PKBM
486 Unit
496 Unit
TBM
560 Unit
611 Unit
Rumpin
4 Unit
9 Unit
BPKB
3 Unit
3 Unit
29 Unit
29 Unit
SKB
Sumber: BPS & 7 Direktori Bindikmas, 2012
Delta Rumah Pintar per Koridor Ekonomi KONDISI SAAT INI Perbandingan PKBM terhadap Rumah Pintar di: • Sumatera --> 1 : 26 • Jawa --> 1 : 13 • Kalimantan --> 1 : 24 • Sulawesi --> 1 : 82 • Bali, NTB, NTT --> 1 : 55 • Papua, Maluku --> 1 : 16
KONDISI IDEAL Perbandingan ideal PKBM terhadap Rumah Pintar adalah 1 : 30. Dengan demikian, Delta Rumah Pintar adalah sebagai berikut: • Sumatera --> Masih diperlukan untuk daerah terpencil dan perbatasan • Jawa --> Sudah terpenuhi dari segi total pulau. Tetapi, menumpuk pada kota Semarang sehingga masih tetap di perlukan untuk Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dan Jawa Barat Selatan sebanyak 25 • Kalimantan --> Masih diperlukan untuk daerah terpencil dan perbatasan • Sulawesi --> 52 • Bali, NTB, NTT --> 35 • Papua, Maluku --> Masih diperlukan untuk daerah terpencil dan perbatasan
8
Belajar dari Kominkan (1/3) • Pemerintah Jepang pada tahun 1946 menganggap bahwa rekonstruksi bidang pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup, sehingga diperlukan model pendidikan yang betul-betul mampu menyatukan dan melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya. • Model pendidikan orang dewasa dan pendidikan masyarakat merupakan sebuah konsep yang dianggap dapat melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakat (diantaranya program keterampilan bagi orang dewasa). • Konsep Citizens’ Public Hall (Kominkan) direkomendasikan pemerintah Jepang sebagai sebuah fasilitas pendidikan sosial di setiap pemerintahan kota, dengan harapan dapat membangun dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat Jepang.
1946
2012
9
Belajar dari Kominkan (2/3) 17143
KOMINKAN
2979
Public Libraries
0
294.589
Perpustakaan 10915
Junior High Schools
42.799
SMP & MTs
5000
6.556
PKBM 10000
15000
20000
-
50000.0100000.0 150000.0 200000.0 250000.0 300000.0
Catatan: Perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi (data dari Pustaka Indonesia, 2012) 10
(3/3)
Sekilas tentang Pemberdayaan Masyarakat di Negara Lain
KOMINKAN-JEPANG
11
2
Sinergi Layanan
12
Sinergi Layanan Satuan PAUDNI
KOBER
P A U D
PKH TK
Sentra Buku
DESA VOKASI
Sentra Alat Permainan Edukatif
SPS
Sentra Audio Visual
TPA
TBM
Sentra Komputer
Aksara Kewirausahaan
KD
KUM
ICT
Sentra Kriya
PUG Bidang Pendidikan
BINDIKMAS
PTPPO
RB3
Koran Ibu/Koran Anak 13
K U R S U S
3
Peningkatan Keaksaraan Orang Dewasa
14
7 Provinsi dengan Tuna Aksara di Atas 20.000, 2011
Laki-lak Perempuan Total
: 2.265.399 (2,98%) : 4.465.282 (5,87%) : 6.730.682 (4,43%)
Diolah dari: BPS, 2011
33 Kab/Kota dengan Tuna Aksara di Atas 50 ribu
Secara % Jabar sudah diatas rata-rata nasional (2,35%)
15
POLA HUBUNGAN ANGKA KEMISKINAN DENGAN ANGKA TUNA AKSARA DEWASA PER PROVINSI BERDASARKAN HASIL SENSUS 2010 Angka Kemiskinan Papua
Papua Barat
Kwadran I Angka Kemiskinan Tinggi, Tuna Aksara Rendah (9 Prov)
Kwadran II Angka Kemiskinan Tinggi, Tuna AksaraTinggi (7 Prov)
Maluku
Rata –Rata Nasional Angka Tuna Aksara Usia 19-23 tahun 5,02% Gorontalo
NTT NTB
Aceh
Rata –Rata Nasional Angka Kemiskinan19-23 tahun 13,33%
21,56 Lampung Sulteng Bengkulu Stedev 8,23
Sultra
DIY
Jatim
Jateng Sumsel
Sulbar
13,33
Stedev 8,23
Sumut Jabar 11,31 11,27 Sumbar Sulut Riau 9,5 Malut 9,42 Kepri Banten Kaltim
DKI
Jambi Babel
Kalteng 5,1
Sulsel Kalbar
Bali
Kwadran IV Angka Kemiskinan Rendah Tuna AksaraTinggi (3 Prov)
Kalsel
Angka Tuna Aksara Kwadran III Angka Kemiskinan Rendah Tuna Aksara Rendah (14 Prov)
Dalam kwadran ini dapat terlihat bahwa sebaran angka tuna aksara dengan angka kemiskinan berkorelasi. Jika ada salah satu wilayah dengan angka tuna aksara tinggi, tinggi pula angka kemiskinan dari wilayah tersebut. Begitu juga sebaliknya jika angka tuna aksara rendah, angka kemiskinannya pun rendah.
16
Layanan Keaksaraan Orang Dewasa Ketersediaan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan Keaksaraan Orang Dewasa • Keaksaraan Dasar • Keaksaraan Usaha Mandiri • Aksara Kewirausahaan
Ketersediaan Sarana Keaksaraan Orang Dewasa
1
• Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) • Penyediaan Sarana Belajar Keaksaraan Berbasis TIK • Penataan prasarana penyelenggara pendidikan masyarakat
Pendidikan Orang Dewasa: Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
2
-Permendiknas No. 48 Tahun 2010-
3 5
• Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan • Pendidikan pencegahan perilaku destruktif • Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
Kebermutuan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat • Penataan Kelembagaan • Penataan Sinergi Kelembagaan Pendidikan Masyarakat dan UPT
4
Kebermutuan Layanan Pendidikan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan
Kesetaraan Layanan POD bagi Perempuan, Pemuda & Anak Marjinal
Ketersediaan Layanan Pendidikan Keorangtuaan untuk Mendukung PAUDISASI dan Perlindungan Anak 17
4
Peningkatan Budaya Baca
18
Pengembangan Budaya Baca (1/5) Ranking Pendidikan di Dunia 11. Ireland 12. Denmark 13. Australia 14. Poland 15. Germany 16. Belgium 17. USA 18. Hungary 19. Slovakia 20. Russia Di posisi terbawah adalah Mexico, Brazil and Indonesia. 19 (Sumber: BBC, 27 November 2012 Last updated at 08:31 GMT http://www.bbc.co.uk/news/education-20498356)
Pengembangan Budaya Baca (2/5) Menemukan informasi dari sebuah grafik, diagram, atau tabel berdasarkan gender Perempuan lebih banyak membaca & memperhatikan bukti
Membaca teks yang meliputi tabel atau grafik berdasarkan gender Perempuan lebih banyak membaca & menggunakan informasi
Membaca teks yang meliputi diagram atau peta berdasarkan gender
Menjelaskan cara mengatur informasi ke dalam tabel atau grafik berdasarkan gender
Perempuan lebih banyak membaca & peka akan hal spesifik
Perempuan lebih mengerti cara menyajikan informasi
Sumber : PISA, 2009
20
Pengembangan Budaya Baca (3/5) Perbandingan Jumlah Pengguna Media Informasi di Indonesia, 2012
Fakta: “Masyarakat Indonesia lebih senang menonton TV dan cukup menguasai informasi dari internet.”
21
4/5
22
Tingkat Kemampuan Membaca Indonesia Sepuluh negara dengan kemampuan membaca tertinggi
Sepuluh negara dengan kemampuan pada level 1-2
Lebih dari 50 persen siswa Indonesia memiliki kemampuan membaca pada level 2 dari 6 level, dengan demikian: i. ii. iii. iv.
Kemampuan menafsirkan dan memadukan informasi untuk Indonesia skornya hanya 399 atau peringkat 56 dari 65 negara. Kemampuan menempatkan atau menghubungkan satu atau lebih informasi yang berhubungan dan bertentangan berada pada level 2. Lebih dari 50 persen siswa Indonesia menempati peringkat di bawah level 2 dalam kemampuan memadukan atau menginterpretasikan informasi. Kemampuan merefleksikan dan mengevaluasi informasi siswa Indonesia sedikit lebih baik, yaitu berada sekitar level 2
Pengembangan Budaya Baca (5/5)
23
Diolah dari Studi PISA 2009
Taman Bacaan Masyarakat • Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu layanan paska keaksaraan sebagai upaya untuk mencegah kekambuhan ketunaaksaraan penduduk dewasa dan meningkatkan budaya baca dengan ‘membacakan masyarakat dan memasyarakatkan membaca’ melalui sinergi program pendidikan keaksaraan dengan perluasaan akses terhadap bahan bacaan di Taman Bacaan Masyarakat. • Layanan peningkatan budaya masyarakat terdiri atas: i. TBM Rintisan ii. TBM Penguatan iii. TBM di Ruang Publik
24
5
Kewirausahaan
25
Kewirausahaan Kewirausahaan adalah sebuah kegiatan menjadi seorang wirausahawan. Dalam bahasa Prancis, kewirausahaan merujuk kepada seseorang yang mempunyai pandangan yang baik terhadap inovasi, keuangan, dan bisnis sebagai upaya untuk mentransformasi inovasi menjadi hal-hal bernilai ekonomis. –United Nations-
26
‹#›
Seorang Wirausahawan Pengetahuan Keinginan kuat Semangat Anatomi seorang wirausahawan
Sumber: Compaine, 2007
28
Konsep Ekonomi Dasar • Fisika mempelajari dunia secara fisik. Ekonomi sebagai ilmu sosial melihat perilaku manusia di pasar. • Ekonomi bukanlah ilmu eksakta, tapi ekonomi mampu memprediksi hasil yang mungkin terjadi. 29
Pilihan Ekonomi Dasar Apa yang harus diproduksi? Bagaimana memproduksinya? Siapa konsumennya? 30
Keaksaraan Kewirausahaan 1.
2. 3.
Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan untuk memulai dan menjalankan suatu proses/usaha dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau berbeda. Umumnya kewirausahaan dikembangkan di kalangan penduduk yang telah beraksara. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2013 mengembangkan Keaksaraan Kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan penduduk dewasa yang belum beraksara atau berkeaksaraan rendah melalui: • Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) bagi 144.020 orang. • Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, bagi 7.000 orang. • Aksara Kewirausahaan bagi 50 lembaga. 31
Kewirausahaan di Rumah Pintar Kewirausahaan di Rumah Pintar merujuk kepada kemampuan seseorang dalam menuangkan gagasan ke dalam tindakan. Hal ini meliputi • Kreativitas; • Inovasi; • Pengambilan resiko; dan, • Kemampuan merencanakan dan mengolah kegiatan untuk meraih hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kewirausahaan akan • Mendorong setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya di rumah dan masyarakatnya. • Membuat semua orang lebih peka terhadap konteks pekerjaannya dan peluang yang mereka temukan dalam hidupnya. • Menjadi fondasi bagi para wirausahawan dalam melakukan kegiatan sosial dan komersial. 32
Sentra Kriya Rumah Pintar sebagai Sentra Pemberdayaan Masyarakat Keterampilan personal:
Keterampilan bisnis:
• Kerjasama tim
• Ekonomi dasar
• Komunikasi
• Keaksaraan ekonomi
• Kepercayaan diri
• Penelitian pengembangan pasar
• Mengambil inisiatif
• Menyusun rencana bisnis
• Memecahkan masalah
• Meningkatkan pendapatan
• Mengambil resiko yang terukur
• Memiliki teknik penjualan
• Kepemimpinan
• Menjalankan pertemuan bisnis
Contoh Pengembangan Kewirausahaan di Luar Negeri • Finlandia & Norwegia: Strategi kewirausahaan dikembangkan bersama-sama antara berbagai kementerian.
• Belanda & UK: pemerintah membiayai proyek rintisan di sekolah, kemudian disebarkan sehingga menjadi praktik terbaik • Luxembourg: terdapat program pada seluruh sekolah dasar untuk mengajarkan kewirausahaan berbasis figur kartun. • Spanyol: di Asturias, siswa sekolah menengah menjalankan perusahaan export-import mini sebagai bagian dari kurikulum daerah. 34
Tingkatan Kompetensi Usaha Mandiri
35
Penerapan Tujuan Belajar
Yulaelawati, 2013
36
37
