GL_BERNLR GGRGHTA]L,O PERATURAN GUBERNUR @RO}JTALO NOMORr: TAHUN 2013 TENTANG PENGHITUNGAN DASARPENGENMNPA]AKKFNDARAAN BERMO'TOR
DANBEABALIKNAMAKENDARMN BEFIIV'OTOR DALA}I4| WII.AYAH PROVINSI GoRoM/\Lo DENGANMHMAT TUHANYANG}4II\HAESA GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwadalamrangkapemungutan pajakKendaraan Barrnotor (pKB)dan BeaBalikNamaKendaraan Bermoton (BBN-KB) di prorrinsi Gorontalo makaperluditetapkan perhitungan pKlldanBBN-FIB; damrpengenaan peraturan bahwauntukmelaksanakan MenteriDalamNegeriNomor46 Tahun2013tentangPerubahan Kelim,a AtasPeraturan ilr4enteri Dalam NegeriNomor29 Tahun2012tentangl penghitungan Da:;arpengenaan PajakKendaraan Bermotordan BeaU,alikNamaKendariaan Bermotor,
Mengingat
terhadapPeraturanGubernurGorontaloNomor zl; tahun zoL3 perludiganti; bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dirnaksuddalam hurufa danhurufb, perlumenetapkan peraturan Gubernur Gorontalo pengenaan tentangPerhitungan pajak Dasar Kendaraan Bermotor Dan BeaBalikNamaKendaraan Bermotor D;rlamWilayahpu.or,rinsi Gorontalo; : 1. Undang-undang Nomor38 Tahun2000tentangpembentukan provinsi (Lembaran Gorontalo NegaraRepublik Indonesia Tahun2000Nomor 258tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia frlornor a060); 2. undang-Undang Nomor 17 Tahun i1003tentangl,lerrcrngan Negara (LembaranNegaraRepubrikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomrlrazg6); 3 . undang-Undang Nomor 15 Tahun zoa4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawabl(euanganNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun zo04 Nomor e;6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llofirof4400);
tl
u 1.
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2C04 tentang Perrreriintahan Daerah
(Lembaran NegaraRepublikIndone:sia Tahun 2004 Nomor LZS, TambahanLembaranNegaraRepulrlikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali oliubahterakhirdr:nganundangundangNomor12Tahun2008tentarll}Perubahan krduaatasundangundang Nomor 32 Tahun 2a04 tentang pemr:rintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonr:siaTahun ;1008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik. IndonesiaNornor a9afli 5 . undang-undangNomor 33 Tahun 2aa4 tenternglperimbangan Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun z0D4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNornoraa34; 6 . undang-Undang Nomor 22 Tahun ,2009tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan(Lembaran NegaraF(epublik Indonesier Tahun2009 Nomor 96, TambahanLembaranNegara Rellul3likIndonesia Nomor5022); 7 . undang-undang Nomor28 Tahun2:009tentangpajatrDaerahDan Retribusi Daerah(Lembaran NegaralRepublik Indones;ia Tahun2009 Nomor 130, TambahanLembaranNegara RepubrikIndonesia Nomor5049); 8. PeraturanPemerintahNomor 38 TarhunzaaT tenErngpembagian urusan Pemerintahan antara pernerintah,pemerint,ahan Daerah Provinsi danPemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lemrbaran Negara RepublikIndonesia Tahunza07 NomorBz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora7:i',t); 9 . PeraturanMenteriDalamNegeriNomor46 Tahun :2013tentang Perubahan KelimaAtas PeraturanMernteri Dalamliegeri Nomor29 pengenaan pajakKendaraan Tahun2012tentangPenghitungan Dersar Bermotor danBeaBalikNamaKendararan (Lemrbaran Bermotor Negara Republik Indonesia Tahun2013Nomor535); 10.Peraturan DaerahProvinsi Gorontalo l{omor05 Tahun2011tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Provirnsi Gorontalo Tirhun2011Nomor 05,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nornrcrr 03)i ----/
a
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANGPENGHITUNGAN DISAII PENGENMN PAJAK KENDARMNBERMOTOR DAN IBEABALIK N,\M|A11E1,1p4R MtrrJ BERMOTOR DALAM WII.AYAH PROVINSI Cil]RONTALO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturan Gubernur iniyangdimaksurd dengan: 1. Daerah adalahProvinsi Gorontalo. 2. Pemerintah DaerahadalahGubernurdan perangka;: daerahsebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerrah. 3. Gubernur adalahGubernur Gorontalo. 4. Kepala BadanadalahKepala BadanKeu,angan Daerah Pro'rinsi Gorontalo. 5. KendaraanBermotor adalah semu,akendaraanbenoda beserta gandengannya yang digunakandi semuajenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatanteknikberup'amotoratau pelralatan lainnya yang befungsiuntuk mengubah suatusumberday,renergiteftentu menjadi tenagagerakkendaraan yangbersarrgk.utan, bermo'tor termasuk alat-alat beratdanalat-alat besaryangdalamoperasinyet menggunakan rodadan motordan tidak melekats€rcdfa permanen sertakendaraan yangdioperasikan bermotor di air. 6. Kendaraan BermotorAngkutanumum adalahsetiapk:ndaraanyang dipergunakan untukmengangkut oranr3 atau barangde:nrgan dipungut bayarandan memilikiizin penyelenggaraan angkutarr rlrnumdan izin trayekatauizintidakdalamtrayek. 7. PajakKendaraan yangselanjutnya Bermotor, disingkat l>K13,, adalahpajak ataskepemilikan penguasaan dan/atau lir:ndaraan bermotor. 8. BeaBalikNamaKendaraan yangselanjutnl'a Bermotor, disingkat BBNKB,adalahpajakataspenyerahan hakrnilikkendaraan berrnotor sebagai akibatperjanjian duapihakatauperbuiltan sepihak yang ataulceadaan jual beli,tukarmenukar, terjadikarena hibah,warisan, ataupemasukan kedalambadanusaha. 9. Kendaraan bermotorubah bentukad,alahkendaraarr trcrmotoryang perubahan mengalami teknisdan/atau sr:dapenggunaarln,/a. 10.Alat-alatberatdan alat-alatbesaryangbergerak adalaherlat-alat berat danalat-alat besaryangdalamoperasin)l,a menggunakan rodadanmotor dantidakmelekat permanen. secara 11. NilaiJualKendaraan yangselernjutnya Bermotor, disingkarl NJKB,adalah HargaPasaran Umumatassuatukendarilan bermotor.
,*l
L7. HargaPasaranumum,yang selanjutrrya disingkat11p1,r, adalahharga
yangdiperoleh rata-rata dariberbagai surmber datayangakurat. 1 3 .Tahun Pembuatanadalah tahun p,erakitan dan/atautahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi danidentifikasi olehF,ihak berwenang. BABII PENGHITUNGAN DANPENETAPAN DASAR PENGENMN PKBDANBBN-KB Bagian Kesatu Kendaraan BermotorselainKendaraan tlermotoryang Dioperasikan di Air,Alat-Alat Beratdanl\tlat-Alat Besar Pasal2 (1) Penghitungan dasarpengenaan PKBdi,letapkan perkalian berdilsetrkan dan2 (dua)unsurpokok: a. NJKB; dan b. Bobotyang mencerminkan secararelatiftingkatk:rusakanjalan dan/ataupencemaran ringkungan iakibatp€nggLn?idn kendaraan bermotor. (2) NJKBsebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPUatassuatukendaraan bermotorpadaminggupertama bulanDesember TahunZ}LZ. (3) NIKBsebagaimana dimaksudpadaayall(2) tercantump,adakolom6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. (4) Bobotsebagaimana padaayart(1) hurufb clin,yatakan dimaksud dalam yangnilainya koefisien 1 (satu)ataulebihbesardari1 (s;atu). (5) Koefisien samadengan1 ( satu) sebagaimana padaayat(4) dimaksud berarti kerusakanjalan dan / atau pencemaran lingkunganoleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggerp masihdalanb,atas toleransi. (6) Koefisien lebihbesardari1 ( satu) sebagai yangdimaksrudl ;radaayat(4) berafti penggunaankendaraanbermollordianggapmelewatibatas toleransi. (7) Bobotsebagaimana padaayat( 4 ) tercantum dimaksud prada kolom7 Lampiran I Peraturan penetapan Gubernur ini melalui selngaiberikut: a) sedan,jeep, minibus,microbus, bu:;,sepedamotorclarnsejenisnya sebesar 1 (satu);dan b) mobilbarang/beban, sebesar 1,3(satukomatiga).
Pasal3 (1) Khususuntukkendaraan yanr3digunakan bermotor jalanumum, difu,ar dasarpengenaan PKBadalahNIKB. (2) Khusus untukkendaraan yangdigunakan bermotor di luarjalanumum, pKBadalahNJKB. dasarpengenaan Pasal4 NJKBsebagaimana dimaksuddalampasal2 ayat (z), riijadikandasar pengenaan BBN-KB. Pasal5 pKB untuk kendaraan (1) Dasarpengenaan bermotorarrgkutanumum orang ditetapkansebesar600/o(en,ampuluh persen)dari dasar pengenaanPKB sebagaimana tercantumpada kofornu LampiranI Peraturan Gubernur ini. (2) Dasarpengenaan BBN-KB untukkendaraan bermotor anr;kutan umum orang ditetapkansebesar600/o(enam puluh persen)dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana padakolom6 Lampiran tercantum I Peraturan Gubernur ini. pKB untuk kendaraan (3) Dasarpengenaan bermotorangkutanumum barangditetapkan sebesarg0% (delapanpuluhpersen)dari dasar pengenaanPKBsebagaimana tercantumpada kolomB LampiranI Peraturan Gubernur ini. (4) Dasarpengenaan BBN-KB untukkendaraan bermotor angkutan umum barangditetapkan sebesarB0yo(del;apan puluhpersen)dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana padakoklrnr tercarntum 6 LampiranI Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Kendaraan Bermotor UbahBentuk Pasaf 6 (1) NJKBubah bentuksebagaidasar p,enghitungan pt(B dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasilpenjumlal'ran NJKBdengern nilaijual ubah bentuk. (2) NIKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana pada dirrrraksud ayat (1) tercantumdalamLampiranI dan LampiritnII peraturan Gubernur ini. (3) Kendaraan bermotorubahbentuklainnyayang nilaijualnyabelum tercantumdalamLampiranII peraturanGubernurini, ditetapkan lebih lanjutdenganPeraturan Gubernur.
J
(4) Peraturan padaayat(3) disampaikan Gubernur sebagaimana dimaksud kepada Menteri DalamNegerimelalui DireKurlendralKeruangan Daerah palinglambat7 (tujuh)harisejakditetapkan. BagianKetiga Kendaraan Bermotor Alat-Alat Beratdan,A,lat-Alat Besar Pasal7 (1) Perhitungan dasarpengenaan PKBrlan BBN-KBuntuk kendaraan bermol-oralat-alatberat dan alat-alartbesar ditetapkarrberdasarkan NJKB a;lat-alat beratdanalat-alat besar. (2) NJKBalat-alatberatdan alat-alatbe:nrsebagaimana rCiimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan HPUa'lias suatualat-aat trcratdanalatalatbesarpadaminggupertamabulantlesember TahunZ}LZ. Pasal B (1) NJKBalat-alatberatdan alat-alatbesarsebagaimana dirnaksud dalam pKBdan I]BN-KB Pasal't ayat(1) dijadikandasarpengtenaan untuk kendaraan bermotor atat-alatberatdanalat-atat besar. (2) Dasarpengenaan PKBdanBBN-KB unltukkendaraan lrcrnrotor alat-alat berat dan alat-alatbesar sebagaimrana dimaksudgnrdaayat (1) padakolom6 Lampiran tercantum I Peraturan Gubernur ini. BagianKeempat Kendaraan Bermotor YangBelumTelrcantum DalamLampiran Peraturan Gubernur Pasal 9 Penghitung;an dasarpengenaan PKBdanBtlltJ-KB untukkerrdaraan bermotor yangjenis,merek,tipedannilaijualnyabelumtercantum dalamLampiran (3ubernur Peraturan ini, ditetapkanlebih lanjutoleh Gubernur, dengan mengacukepadaPeraturan MenteriDalarnNegeritentarg Penghitungan DasarPengenaan PajakKendaraan Bermotor danBeaBalikNerrna Kendaraan Bermotor. Pasal10 (1) Dalamhal MenteriDalamNegeribelummenetapkan penghitungan dasarpengenaan PKBdan BBN-KBserbagaimana dirnaksudpasalg, Gubernrur menetapkan dasar pengenaanpKB dan BBN-KByang merupakan tambahan Peraturan Gubernur inidengank:terntuan: a. dalam hal diperolehharga koson,3@ff the road),nilai jualnya ditetapkandenganpengurangan seloesar tarif Pajakperbambahan Nilai;
ll '---/
b' dalamhal diperolehhargaisi (on ,h1e road),nilai.iualrnya ditetapkan denganpengurangan sebesar tarifPKBditambah BBhl-KB ditambah tarifPajakPertambahan Nilai. (2) Untukdasarpengenaan PKBdan BBfil-KB atasKeretaGandeng atau Tempel,dan Tambahanatau selisihNIKB ganti nres;ipyang belum tercanllum dalamLampiran Peraturan Gubernur iniakern Clitetapkan lebih peraturan lanjutrJengan perubahan Guternurini. (3) Dasarpengenaan PKBdanBBN-KB yanrg ditetapkan perubahan clerrgan Peraturan Gubernur ini sebagaimana padaayart(1) dan ayat diimaksud (2) disampaikan kepadaMenteri DalamNegerimelaluiDireKurJenderal KeuanqanDaerah paling rambat )t (tujuh) hari ikerja setelah diundangkan. Pasal11 NJKBuntuk kendaraan bermotoryang clioperasikan di air sebagaimana dimaksud clalam Pasal9 ayat(2),dijadikan pKBdanBBNdasarpengenaan KBuntukkendaraan yangdioperasikan bermotor di air. BABIII KETENTUAN I.AIN-I.AIN Pasal12 Kendaraanbermotor angkutanumum sebagaimana dirnraksud dalam Pasal5 harusmemenuhi persyaratan izinpernyelenggaraan aira3kutan umum danizintralyek atauizintidakdalamtrayek. BA8IV KETENTUAN PENUTUP Pasal13 PadasaatPeraturan Gubernur ini mulaiberlaku, makaPeraturan Gubernur Gorontalo lrlomor25 Tahun2013 tentangPemberlakuarr ff)caraMutatis Mutandis Ptlraturan MenteriDalamNegerifilomor24 Tahun.2013tentang Perubahan lKeempat AtasPerafuran Menteni DalamNegeriNonror29 Tahun 2012tentangPenghitungan DasarPengenenn PajakKen,lareran Bermotor dan BeaElalikNamaKendaraan Bermotordicabutdan dinlatakantidak berlaku.
J
Pasal14 Peraturan Gubernur inimulaiberraku padatianggal di undangkln. Agarsetiaporangmengetahuinya, peraturan memerintahkan pengundangan Gubernurini dengan penempatannya clalamBerita Darerahprovinsi Gorontalo.
Ditetapka ,0,rffi))'
padatang$al(tt oi:t{,."|:r
2013
le ueenN*ri@ournlor/ \ , 4
-t.:
,4'Kr:ffi\--____"/
Diundangkan di Gorontafo pada tanggal .. gi.:tctier
2013 SEKRETARIS DAEMHPROVINSI GORONTALO,
NIP,19621 1211985032001
BERITADAERAH PROVINSI GoRoNTALo rAF{uN2013NoMc)Rr?
