TT
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti
c.
karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tmgkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);'
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
5. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disingkat DKP
Provinsi
adalah
Dewan
Ketahanan
Pangan
Provinsi
Ketua Dewan Ketahanan
Pangan
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
6. Ketua adalah
Kepulauan Bangka Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI Pasal 2
(1) DKP Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural di bidang Ketahanan Pangan.
(2) DKP Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pasal 3
DKP Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
a. merumuskan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan;
b. merumuskan mendorong
kebijakan/program Gubernur keikutsertaan
swasta
dan
dalam rangka
masyarakat
dalam
penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian kebijakan/program Ketahanan Pangan.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
1) Susunan organisasi DKP Provinsi terdiri dari:
a. Ketua : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
c. Sekretaris
Belitung.
: Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merangkap Anggota.
d. Anggota
: 1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
2.
Komandan
Pangkalan Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut Kepulauan Bangka Belitung;
(Danlanal)
3. Komandan
Resort
Militer
(Danrem)
Kepulauan Bangka Belitung; 4.
Asisten
Perekonomian
dan
Sekretaris
Daerah
Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5.
6.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 7.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 10. Kepala
Dinas
Pertanian
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 11. Kepala
Dinas
Kehutanan
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 12. Kepala
Dinas
Perdagangan
Perindustrian
Provinsi
dan
Kepulauan
Bangka Belitung; 13. Kepala
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 16. Kepala
Dinas
Pendidikan
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung; 17. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre II Bangka;
21. Kepala
Balai
Pengkajian
Teknologi
Pertanian Bangka Belitung; 22. Kepala Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe B Pangkalpinang;
23. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang; dan
24. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM)
Provinsi
kepulauan
Bangka
Belitung.
(2) Untuk kelancaraan pelaksanaan tugasnya, Ketua DKP Provinsi dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsurunsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan DKP Provinsi dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan. BAB IV
SEKRETARIAT
Pasal 5
(1) Dalam
melaksanakan
tugas,
DKP
Provinsi
dibantu
oleh
Sekretariat.
(2) DKP Provinsi secara ex officio dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pangan
Provinsi yang merupakan unit kerja struktural di
lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab
kepada
Ketua
melalui
Ketua
Harian.
(4) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada DKP Provinsi. BAB V
PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI Pasal 6
(1) DKP Provinsi mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk membahas laporan pelaksana tugas DKP Provinsi secara berkala, sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DKP Provinsi,
Ketua
Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan. (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan DKP Provinsi dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar DKP Provinsi. BAB VI
KELOMPOK KERJA
Pasal 7
(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas DKP Provinsi, Ketua dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan penjabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua.
BAB VII
PEMBIAYAAN Pasal 8
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DKP Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal z& Februari2017 :rnur
kepulajuan ban^i^a^elnung,
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal2& Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
YAN MEGAWANDI
BERITA DAERAir PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR
I SERI
0
