MENGUAK TABIR KOTAK PANDORA MANAJEMEN PENDIDIKAN DISCLOSING THE PANDORA BOX OF EDUCATION MANAGEMENT

Bambang Indriyanto, Menguak Tabir Kotak Pandora Manajemen Pendidikan

MENGUAK TABIR KOTAK PANDORA MANAJEMEN PENDIDIKAN DISCLOSING THE PANDORA BOX OF EDUCATION MANAGEMENT Bambang Indriyanto Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemdikbud Gedung E lantai 19, Senayan-Jakarta Pusat email: [email protected] Diterima tanggal: 01/04/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 22/04/2013; Disetujui tanggal: 31/05/2013 Abstrak: Manajemen pendidikan sebagai manajemen lainnya merupakan suatu proses yang sering dianggap bersifat misteri karena terjadi dalam suatu organisasi. Mereka yang terlibat adalah pihak-pihak tertentu yang berada pada tingkat manajemen. Dalam tulisan ini, proses tersebut analog dengan kotak Pandora. Namun demikian, tulisan ini tidak bermaksud untuk mengungkap hal negatif tentang manajemen pendidikan, sebagaimana makna sesungguhnya dari kotak Pandora. Tujuan tulisan ini justru untuk mengungkap proses manajemen pendidikan yang sedang berlangsung, sehingga dapat memberikan harapan bagi upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas, dan implementasi kebijakan pendidikan secara akuntabel. Kata kunci: manajemen pendidikan, anggaran pendidikan, desentralisasi, kepemimpinan kepala sekolah, dan kepemimpinan guru Abstract: Educational management, as the management in other areas, is a process which is thought as mystery one, since it takes places within an organization in which only selected persons in the organization get involved. In this article, that process is an analogy to the Pandora box. This article however is not intended to disclose negatives aspects of the management as the Pandora box literally connotes. On the contrary, it is intended to disclose management processes of education that give hopes to the improvement of efficiency and effectiveness of accountable educational policy implementation. Keywords: education management, education budget, decentralization, school principal leadership, and teacher leadership.

Pendahuluan

dengan keterbatasan anggaran, meskipun dana

Pelaksanaan program pendidikan, baik hal itu

pendidikan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

terjadi pada negara maju maupun negara sedang

Kecepatan peningkatan dana ternyata tidak

berkembang, selalu dihadapkan pada keter-

seimbang dengan dinamika target kebijakan

batasan sumber daya. Sumber daya tersebut

pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan yang

dapat berarti sumber daya manusia maupun

diarahkan pada peningkatan akses, mutu, dan

sumber dana. Dalam konteks ini, keterbatasan

relevansi ternyata belum dapat didukung oleh

tidak sama artinya dengan sedikit. Terbatas dalam

ke tersedia an a ngga ran pend idik an. Hari an

konteks ini, yaitu relatif dengan target yang akan

Republika (26 Agustus 2006) misalnya, meng-

dicapai. Dengan kata lain, meskipun secara

angkat pendapat anggota Dewan Perwakilan

ab solut jumlah sum ber daya yang te rsed ia

Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa anggaran

banyak, tetapi akan tetap terbatas relatif dengan

Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran

tar get yang aka n di capa i. D inam ika anta ra

2007 sebesar Rp. 55.1 triliun ternyata belum ideal.

penentuan target yang akan dicapai dengan

Anggaran pendidikan yang ideal seharusnya

alokasi dana yang tersedia selalu menyajikan

sebesar Rp. 85 triliun. Dari sisi jumlah, kurangnya

fenomena keterbatasan.

dana pe ndid ikan kar ena sasa ran prog ram

Sejak Repelita I sampai dengan saat ini, pembangunan pendidikan selalu berhadapan

pendidikan sekitar 40 juta siswa mulai dari jenjang pendidi kan

dasa r

sa mpai

dengan

jenj ang 279

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 2, Juni 2013

pendidikan tinggi. Jika jumlah tersebut juga

Kajian Literatur dan Pembahasan

mempertimbangkan distribusi siswa berdasarkan

Dalam pembahasannya tulisan ini akan meng-

tempat tinggal dan stratifikasi sosial, maka

gunakan pendekatan analogis kotak Pandora.

permasalahan alokasi anggaran akan menjadi

Kotak Pandora yang dimaksud dalam tulisan ini

lebih rumit. Adanya perbedaan tempat tinggal

bukan

siswa dan perbedaan stratifikasi sosial keluarga

merupakan makna kiasan. Dalam sejarah mitologi

siswa menjadi tidak adil jika dana pendidikan

Yunani, Prometheus mendapat kutukan dari dewa

distribusikan berdasarkan pendekatan flate-rate,

Zeus karena mencuri api dari surga. Sebagai

yakni semua siswa mendapatkan porsi yang

hukumannya, maka dia membuat patung yang

sam a. J ika ini dila kuka n, m aka Peme rint ah

kemudian menjelma menjadi putri, atau bahkan

mendiskriminasikan terhadap siswa yang berasal

me njad i de wi y ang cantik seka li b erna ma

dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.

Pandora. Begitu cantiknya, maka adik Prometheus,

Pendekatan yang ideal untuk menjamin keadilan

ber nama Epi metheus

dalam pendanaan pendidikan, yaitu regressive

sebenarnya perkawinan tersebut ditentang oleh

rate, yakni siswa yang berasal dari keluarga yang

Prometheus. Dengan merujuk pendapat Hesiod,

kur ang mamp u se cara ekonomi seharusnya

Pandora membuka kotak (walaupun tidak ada

mendapat porsi anggaran pendidikan

penjelasan darimana kotak itu berasal), ternyata

yang lebih

besar dari Pemerintah.

seba gai

wujud

f isik

kot ak,

teta pi

meng awininya , ya ng

ketika kotak tersebut dibuka berisi tentang

Dengan keterbatasan anggaran pendidikan,

berbagai hal yang bersifat negatif bagi kehidupan

maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

manusia di bumi. Namun, ada satu hal yang

terperangkap dalam dilema trade-off. Dilema ini

mempunyai sifat positif, yaitu yang disebut

menyata kan, bahwa j ika pena mbahan d ana

harapan (Panoesky dan Panoesky, 1962).

dialokasikan untuk peningkatan akses pendidikan,

Meskipun demikian, tulisan ini tidak dimak-

maka secara otomatis alokasi untuk peningkatan

sudkan mengungkap tentang fenomena negatif

mutu dan relevansi pendidikan akan berkurang.

manajemen pendidikan. Arah pada tulisan ini

Dilema trade-off ini juga terjadi pada internal

merujuk pada pendapat Gilbert dan Mulkay (1984)

kebijakan peningkatan akses. Pemberian subsidi

yang mengungkap proses ilmiah dalam analisis

kepada siswa dari keluarga kurang mampu secara

fenomena sosial denga n penerapan prinsip-

ekonomi, tentu akan mengurangi alokasi anggaran

prinsip sosiologis. Hal ini diungkapkan dalam

untuk pembangunan ruang kelas baru.

argumentasi mereka sebagai berikut:

Manajemen pendidikan merupakan sarana untuk meminimalisir efek dari trade-off yang terjadi dan maksimalisasi pemanfaatan (utility) dana pe ndid ikan yang te rsed ia p ada satu tahun anggaran. Manajemen tidak hanya seni untuk memobilisasi sumber daya dan dana yang tersedia, tetapi menurut argumentasi yang diajukan oleh Davies dan Hobday (2006), manajemen merupakan cara untuk menawarkan integrated sol utions.

Berda sark an

p ada

argument asi

tersebut, tulisan ini bertujuan mengungkap tentang apa yang dimaksud dengan konsep manajemen pendidikan dan bagaimana konsep manajemen tersebut memberikan “harapan” untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas implementasi kebijakan pendidikan.

280

“We will not be opening Pandora’s Box in order to reveal how various supposedly disreputable, non-cognitive influences are actually at work in the field we have studied. Our reference to Pandora’s Box is not a way of referring to a supposed gap between an orthodox view of science and the social realities revealed by sociological research. It is, rather, a way of drawing attention to some methodological and analytical weaknesses in previous sociological work on science. Pandora’s Box and its discordant contents are intended as a metaphor for the remarkably diverse accounts of action and belief which appear in our material and which are present, we suspect, in most sociologists’ data files, but which are normally suppressed as a result of analysts’ unreflective commitments to the production of a unitary ‘best account’ of the areas of social life they have chosen to study”.


Pembahasan akan diawali tentang realitas

dialokasikan pada sektor pendidikan. Jika Pasal

struktur anggaran pendidikan. Topik ini merupakan

49 ayat (1) ini diberlakukan, praktis banyak

topik yang menjadi pusat perhatian pengamat dan

pemerintah kabupaten/kota tidak dapat meme-

anggota masyarakat pada umumnya. Pertanyaan

nuhi ketentuan Pasal ini. Trade off yang ditanggung

mereka mengarah porsi anggaran pendidikan

oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/

20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

kota maupun Pemerintah Pusat terlalu besar,

Nasional (APBN). Pertanyaan yang paling sering,

terutama terjadi pada sektor kesehatan dan

yaitu dengan anggaran pendidikan yang mencapai

infrastruktur.

20% dar i APBN m enga pa p edid ikan bel um

Melihat adanya kecenderungan seperti ini,

meningkat. Tulisan Nachrowi pada harian Kompas

maka Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kepu-

(24 Juni 2003) mengeluhkan biaya pendidikan

tusan Nomor 24 /PUU -V/2 007 memutusk an

yang masih mahal, sehingga harian ini juga

“Bahwa ber dasa rkan se luruh pe rtim bang an

membuat penyataan bahwa wajar jika rakyat

tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil

mengeluhkan mahalnya pendidikan (Kompas, 19

para Pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji

Juni 2003).

pendidik” dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan

Realitas Anggaran Pendidikan

Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik

Quantum leap peningkatan anggaran pendidikan

Indonesia Tahun 1945, yaitu beralasan sehingga

terjadi sejak dilakukannya amandemen Undang-

gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan

Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4)

dalam penyusunan anggaran pendidikan”. Dengan

menyatakan bahwa:

ke putusan

ini,

pra ktis

Pem erintah

Pusa t,

“Negara memprioritaskan anggaran pendi-

pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota

dikan sekurang-kurangnya dua puluh persen

dapat memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1)

da ri a ngga ran pend apat an d an b elanja

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

negara serta dari anggaran pendapatan dan

Misteri lain tentang anggaran pendidikan,

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

ya itu berk enaa n de nga n ca kupa n anggar an

penyelenggaraan pendidikan nasional”.

pendidikan. Apa yang dimaksud dengan anggaran

Amandemen ini kemudian dijabarkan lebih

pendidikan 20% dari APBN tidak berarti seluruh

lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

dana pendidikan merupakan dana yang dialo-

2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 49 ayat

kasikan dan dikelola langsung oleh Kementerian

(1) sebagai berikut:

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Data

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan

yang disajikan pada Tabel 1 dan 2

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan

bahwa distribusi dana sektor pendidikan dan

minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan

distribusi anggaran pendidikan. Tabel 1 menya-

Bel anja

sekt or

jikan distribusi dana pendidikan pada Pemerintah

pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran

Pusat dan peme rint ah daerah d an Tabel 2

Pendapatan dan Belanja Daerah Undang-

menyajikan distribusi dana pendidikan kemen-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (APBD)”.

terian dan lembaga (K/L) lain selain Kemdikbud.

Dengan

Data yang digunakan sebagai ilustrasi struktur

pendidi kan

Neg ara

(APBN)

porsi 20 % mencapai

p ada

te ntunya posisi

p rogr am

idea l

untuk

menunjukkan

APBN 2012.

menjangkau siswa dari jenjang pendidikan dasar

Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan

sampai jenjang pendidikan tinggi, baik jalur formal

pada APBN 2012 dari Rp. 1,311,386.68 miliar

maupun informal. Di samping itu, guru akan

sebesar 22.11% atau Rp. 289.957,80 miliar

mendapatkan jaminan kesejahteraan yang relatif

dialokasikan pada sektor pendidikan. Namun

merata. Dilema muncul ketika dalam klausul Pasal

demikian, data yang disajikan pada Tabel 1 juga

49 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggaran

menunjukkan bahwa dari Rp. 289.957,80 miliar

pendidikan 20% tidak termasuk gaji pendidik.

ya ng d ialokasi kan untuk pe ndid ikan hanya

Diperkirakan bahwa gaji guru mengambil porsi

35,36% atau sebesar Rp. 102.518,33 miliar di

antara 80% sampai 85% dari anggaran yang

ta ngani

la ngsung oleh

Pem erintah

Pusa t.

281


Tabel 1. Distribusi Anggaran Sektor Pendidikan dalam Struktur APBN 2012 (dalam miliar) 102.518,33 A

Belanja Pemerintah Pusat

(35,36%)

1

Kementerian Pendidikan Nasional

64.350,86

2

Kementerian Agama

32.007,51

3

17 K/L lainnya

6.159,96 186.439,47

B

Transfer ke Daerah

(64,30%)

1

Dana Bagi Hasil Migas untuk pendidikan

2

Dana Alokasi Khusus Pendidikan

815,61 10.041,30

Anggaran Pendidikan dan Dana Alokasi Umum 3

(DAU)

113.855,50

a. Non gaji

10.838,60

b. Gaji

103.016,90

Tambahan Penghasilan Guru Penghasilan Guru 4

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

2.898,90

5

Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru

6

Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan

3.285,77

7

Dana Insentif Daerah

1.387,80

8

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

30.559,80

23.594,80 1.000

C

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

(0,34%) 289.957,80

1

Total Anggaran Fungsi Pendidikan

2

Total Belanja Negara

(22,20%) 1.311.386,68

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2012.

Terdapat dua kali lipat (64,30%) dana pendidikan

jemen merupakan suatu pendekatan, kalau tidak

yang dikelola oleh pe merintah daerah yang

dikatakan disiplin ilmu pengetahuan, yang secara

penyalurannya dilakukan mekanisme transfer.

sistematis dan terukur memusatkan perhatiannya

Dari porsi APBN yang dialokasikan untuk

pada pengaturan perilaku manusia. Perilaku

sektor pendidikan 33,36% atau sebesar 102,52

manusia, baik secara individu maupun dalam suatu

tr iliun te rdap at 2 (dua ) ke ment eria n ya ng

kesatuan sosial tersebut yang menjadi pusat

mengelola dana pendidikan dalam porsi yang

per hati an m anaj emen, y aitu per ilak u ya ng

besar, ya itu Kemdikb ud da n Kem enag yang

membawa implikasi penggunaan sumber daya

ma sing -masing meng elola d ana pend idik an

baik itu berbentuk sumber daya material maupun

sebesar Rp. 64,350 triliun dan Rp. 32.01 triliun.

finansial.

Kementerian/Lembaga lain yang melakukan fungsi

Penggunaan sumber daya tersebut memer-

pe ndid ikan jug a me ndap atka n al okasi da na

lukan suatu pendekatan secara sistematis, karena

pendidikan disajikan pada Tabel 2.

dalam faktanya sumber daya tersebut tidak pernah akan mencukupi. Paling tidak terdapat

Prinsip Manajemen

2(dua) alasan yang saling berkaitan satu dengan

Dalam setiap langkah kehidupan manusia, apakah

lainnya yang dapat menjelaskan mengapa sumber

itu dil akuk an secar a ind ivid ual atau secara

daya tidak pernah mencukupi. Pertama, yaitu

bersama dalam suatu organisasi, manajemen

ambisi manusia dan kedua, sebagai akibat dari

menjadi bagian yang yang tidak terpisahkan dari

ambisi tersebut menimbulkan persaingan. Dalam

langkah tersebut. Mengapa demikian? Mana-

kontek s ini, a mbisi da n pe rsai ngan buk an

282


Tabel 2. Distribusi Anggaran Sektor Pendidikan dalam Struktur APBN 2012 pada K/L (dalam miliar) NO

Kementerian/Lembaga

2012

1

Kementerian Pendidikan Nasional

64,350.86

62.77%

2

Kementerian Agama

32,007.51

31.22%

3

Kementerian Keuangan

88.39

0.09%

4

Kementerian Pertanian

43.60

0.04%

5

Kementerian Perindustrian

292.40

0.29%

6

Kementerian ESDM

66.82

0.07%

7

Kementerian Perhubungan

1,795.50

1.75%

8

Kementerian Kesehatan

1,350.00

1.32%

9

Kementerian Kehutanan

41.23

0.04%

10

Kementerian Kelautan dan Perikanan

230.50

0.22%

11

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

215.97

0.21%

12

Badan Pertanahan Nasional

22.79

0.02%

13

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

18.80

0.02%

14

Badan Tenaga Nuklir Nasional

17.95

0.02%

15

Kementerian Pemuda dan Olahraga

933.50

0.91%

16

Kementerian Pertahanan

114.18

0.11%

17

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

412.00

0.40%

18

Perpustakaan Nasional

264.49

0.26%

19

Kementerian KUKM

215.00

0.21%

20

Kementerian Komunikasi dan Informatika

36.84

0.04%

102,518.33

100.00%

TOTAL

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2012.

merupakan hal yang bersifat negatif, tetapi

prestasi pendidikan satu negara. Studi-studi yang

ked uany a

ter jadi nya

dilakukan OECD seperti TIMSS (2012) merupakan

dinamika dalam berbagai kehidupan manusia yang

justru

menyeba bkan

salah satu contoh tentang bagaimana prestasi

mengarah pada kemajuan. McCleland dalam

pendidikan antarnegara dibandingkan.

Gib son, et.a l. (2 009 ) le bih me nggunak an

Kondalkar (2007) mengemukakan konsep

terminologi Need for Achievement atau lebih sering

manajemen dengan menyajikan perkembangan

dikenal singkatannya disebut N’ach. Virus N’ach

teori manajemen dari mulai classics theory, neo-

ini diharapkan dapat menyebar pada anggota

classic theory, dan modern management theory.

ma syar akat

Panyajian tersebut menyajikan perkembangan

seb agai

pendorong

m enja di

masyarakat maju. Dal am

k onte ks

teori manajemen yang bersifat tertutup dan p endi dika n,

k emaj uan

rasional, yaitu pada tahap awal perkembangan

pendidikan terjadi karena adanya virus N’ach yang

teori manajemen, sampai dengan sistem terbuka

menjangkit pada diri guru dan siswa. Ketika virus

dan bersifat interactionist.

N’ach yang menjangkiti guru menular pada diri

Tahap awal perkembangan teori manajemen

para siswa yang diajarnya, maka wujudnya yaitu

ditandai dengan pendekatan Weberian yang

siswa yang berprestasi. Akumulasi dan agregat

dipelopori oleh Marx Weber (1922) sendiri dengan

prestasi siswa pada satu sekolah menjadi prestasi

mengemukakan teori beurocracy dan scientific

sekolah, demikian selanjutnya meningkat menjadi

management dengan tokoh utamanya Frederick

283


W. Taylor (1922). Keduanya mengasumsikan

suatu organisasi saling terkait atau bahkan saling

bahwa proses manajemen bersifat mekanistik.

tergantung satu dengan lainnya? Informasi. Tidak

Unsur utama dalam proses manajemen adalah

ada penulis manajeme n moder n yang t idak

proses yang standar dalam suatu organisasi.

mempertimbangkan informasi, karena proses

Weberian, terutama menekankan bahwa dengan

manajemen pada dasarnya, yaitu proses me-

proses standar yaitu formalisasi aturan main

ngelola dan mengolah informasi untuk 2(dua)

dalam suatu organisasi, maka pencapaian hasil

kepentingan yakni mencapai tujuan organisasi

yang ditetapkan oleh suatu organisasi dapat

dan kompetisi. Informasi sebagai media pen-

dicapai.

capaian organisasi berkenaan dengan pengaturan

Perkembangan tahap berikutnya ditandai

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Proses

dengan masuknya pendekatan psikologis dalam

manajemen yang senantiasa mempertimbangan

proses manajemen. Faktor manusia memang

efi siensi a kan sang at t erga ntung te rhad ap

menjadi kunci dalam pencapaian tujuan organisasi

informasi sumber daya yang dimiliki. Informasi

(organization effectiveness) (Schein, 1980). Namun,

sebagai sarana kompetisi ketika suatu informasi

pada diri manusia tidak hanya terdapat dimensi

dari organisasi lain memuat tentang kemajuan

rasionalitas yang dieksploitasi dengan hanya

dari organisasi tersebut. Dengan informasi ini

prosedur yang standar, tetapi aspek kepribadian

organisasi yang bersangkutan perlu mengubah

seperti misalnya motivasi. Dalam buku yang ditulis

strategi untuk mencapai target paling tidak

oleh Pugh dan Hickcon (2007) dalam buku berjudul

menyama i

Great writters on organizations mendeskripsikan

benchmarking merupakan bentuk penentapan

se cara lengkap pendap at p ara tokoh ya ng

target suatu organisasi dengan mempertim-

menekankan aspek psikologis manusia dalam

bangkan ketercapaian organisasi lainnya sebagai

manajemen. Pendapat tersebut secara garis

pesaing.

besar disajikan pada tulisan ini sebagai berikut.

or gani sasi

lai nnya .

Ex ternal

Begitu pentingnya informasi bagi keber-

Mayo menekankan pada hubungan sosial

langsungan suatu organisasi, Drucker (2001)

antarindividu dalam suatu organisasi. Hubungan

me nganalog ikan inf orma si sebag ai sumbe r.

sosial yang dimaksud d apat bersifat lateral

Pengertian dalam konteks ini tidak dalam arti

maupun vertikal antara strata yang berbeda

kovensional yang dapat dibudidayakan untuk

dalam suatu organisasi, atau hubungan sosial

mencapai tujuan organisasi, tetapi sumber dalam

yang bersifat lateral, yaitu antaranggota orga-

arti sebagai titik tolak bagi suatu organisasi dalam

nisasi dalam stratifikasi yang sama. Hubungan

menentukan proses menajemen mencapai target

sosial dalam organisasi, meskipun bersifat formal,

yang telah ditetapkan. Pengembangan teknologi

tidak bisa menghindari fitrah manusiawi anggota

yang secara spesifik diarahkan untuk memper-

org anisasi. Ang gota org anisasi tida k da pat

cepat tranformasi informasi inter dan antar

dipaksakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan

organisasi sehingga proses manajemen dalam

dengan sempurna ketika dia dalam keadaan lelah.

suatu organisasi akan semakin transparan dan

Demikikan juga seorang anggota organisasi, akan

kom peti tif. Drucker (20 01) seca ra spesi fik

dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika

menyatakan bahwa transformasi yang dimaksud,

pekerjaan tersebut dilaksanakan di luar kemam-

yaitu organisasi busines. Namun seiring per-

puannya.

kembangan jaman yang disertai dengan keterbu-

Pe mbahasan di atas me nyaj ikan asp ek

kaan dan penggunaan teknologi informasi yang

manajemen dari sisi manusia yang menjalankan

semakin pervasif tidak hanya pada organisasi

organisasi dalam kesatuan manajemen. Seiring

busines, tetapi organisasi lain, termasuk orga-

dengan perkembangan zaman dan adopsi tek-

nisasi pendidikan, maka apa yang disinyalir oleh

nologi, terutama teknologi informasi, proses

Drucker (2001) akan berlaku pada organisasi

manajem en y ang berl angsung dala m suatu

selain busines.

organisasi tidak bisa berlangsung independen dari

Dengan semakin intensif dan ekstensifnya

lingkungan organisasi lainnya. Faktor apakah yang

ketergantungan organisasi terhadap informasi,

menjadikan setiap proses manajemen dalam

prinsip Darwinisme, yaitu survival of the fittest tidak

284


bisa lagi didasarkan pada kriteria comparative

Pusat tidak melakukan alokasi dana pendidikan

advantage, tetapi competitive advantage. Dengan

unt uk

kriteria competitive advantage, produk dan jasa

kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

yang dihasilkan oleh suatu organisasi tidak bisa

2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

hanya dibandrol dengan harga murah, tetapi juga

Negara (APBN), memang telah menegaskan

berkualitas yang lebih baik dibanding dengan

bahwa alokasi dana APBN untuk pendidikan juga

produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh

dialokasikan kepada pemerintah daerah. Dari segi

organisasi lain. Adapun comparative adavantage

proporsinya, alokasi untuk pemerintah daerah

didasarkan harga suatu produk yang relatif murah

leb ih b esar dib andi ng d enga n al okasi pa da

dibanding dengan produk lainnya yang sejenis.

Pemerintah Pusat.

m endukung

program

pendidi kan

di

Uraian di atas memberikan gambaran tentang

Peraturan tentang Keuangan Negara Tahun

ranah manajemen sebagai suatu instrumen untuk

2012 mengatur distribusi anggaran pendidikan.

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas,

organisasi. Berdasarkan ranah tersebut, pem-

meskipun porsi alokasi anggaran pendidikan

bahasan ber ikut

aka n me mbahas t enta ng

sebesar 20% dari APBN hal ini tidak berarti bahwa

manajemen pendidikan pada 2 (dua) tataran,

alokasi tersebut seluruhanya ditempatkan pada

yaitu tataran pendukung (fasilitator) dan tataran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di lain

palaksana (implementor). Tataran pendukung

pihak, Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun

merujuk pada proses manajemen yang terjadi

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menya-

pada organisasi birokrasi yang terdapat pada

takan

tingkat kabupaten/kota dan provinsi (kantor

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan

dinas) dan pusat (kementerian dan direktorat

dan kemajuan sistem pendidikan.

jendera l). Tata ran pela ksana me rujuk pa da sekolah.

bahwa Kemdikbud merupakan pihak yang

Dalam prinsip kebijakan publik ada suatu adigium menyatakan bahwa ketika suatu meka-

Proses manajemen yang berlangsung pada

nisme telah ditetapkan dalam suatu aturan, para

ta tara n pe nduk ung maupun pela ksana be r-

analisis kebijakan tidak seharusnya memper-

operasi berdasarkan pada peraturan perundang-

masalahkan keadaan tersebut. Diskusi diarahkan

undangan yang berlaku. Tanpa merujuk pada

pada proses manajemen yang berlangsung dalam

peraturan perudang-undangan yang berlaku

2 (dua) sistem yang berbeda akan menjadi sulit.

pembahasan proses manajemen pada kedua

Proses manajemen yang berlangsung pada 2

tataran tersebut justru tidak mempunyai rujukan

(dua) sistem yang berbeda tidak bisa hanya

kontekstual dan tidak menjadi relevan.

dilakukan secara linear, tetapi melalui proses yang berliku karena kriteria yang digunakan bukan pada

Proses Manajemen pada Tataran Pendukung

pertimbangan rasional semata, tetapi faktor

Proses manajemen pada tataran pendukung

kep enti ngan menjadi fak tor yang dip erti m-

terikat pada 3 (tiga) jenis peraturan perundang-

bangkan. Meminjam terminologi yang digunakan

undangan, yaitu otonomi d aerah, keuangan

Lindblom (1959), bahwa proses manajemen dalam

da erah, da n si stem pendidi kan. Per atur an

penyusunan dan pelak sanaan program pen-

perundang-undangan tentang otonomi mengatur

didikan dalam konteks desentralisasi melalui

hubungan organisasi antara Kementerian Pendi-

proses muddling-through karena proses penyu-

dikan dan Kebudayaan di satu pihak dengan

sunan program pendidikan tidak akan berlang-

kantor dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/

sung sekali jadi, tetapi akan berlangsung dalam

kota di lain pihak. Hubungan organisasi antara

berberapa sesi. Dalam proses ini, tidak menutup

kedua belah pihak menjadi pusat perhatian,

kemungkinan proses penyusunan akan maju satu

karena dalam peraturan perundang-undangan

langkah dan pada sesi berikutnya mundur dua

otonomi daerah, pendidikan merupakan salah

langkah. Hal ini terjadi karena hasil program

satu sektor publik yang didesentralisasikan.

pendidikan merupakan rekonsiliasi dari kepen-

Deng an desentral isasi pendid ikan, pada tingkat kabupaten/kota tidak berarti Pemerintah

tingan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

285


Meskipun demikian, kriteria rekonsiliasi tetap

pabrik Toyota yang tersebar di berbagai negara.

tidak akan membahagiakan semua pihak, karena

Efektivitas semacam ini tidak berlangsung pada

win-win solution bukan merupakan kondisi absolut

skenario desentralisasi. Keputusan pendelegasian

dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam

wewenang pada perusahaan Toyota merupakan

proses negosiasi dalam posisi menang semuanya.

pertimbangan manajemen. Organisasi induk tidak

Win-win solution merupakan posisi relatif. Win-win

hanya memegang kebijakan, tetapi juga meme-

solution hanya dapat dicapai, jika salah satu

gang kendali operasi pabrik. Meskipun pabrik

mengalah dengan memberikan sebagian haknya

Toyota berlokasi berbeda negara dengan orga-

kepada pihak lain, dan pihak lain juga melakukan

nisasi induk, orang Jepang masih memegang

hal yang sama, maka pada posisi seperti itulah

beberapa posisi penting. Tidak hanya itu, penilaian

win-win solution dapat dicapai.

kinerja sta f da n ma naje r pa da p abri k juga

Pada saat tahun pertama Undang-Undang

merupakan kewenangan organisasi induk.

Otonomi Daerah diberlakukan dan pendidikan

Keputusan pendelegasian pendidikan kepada

merupakan kewenangan yang did elegasikan

pemerintah kabupaten/kota merupakan argu-

kepada pemerintah kabupaten/kota, arah dari

mentasi demokratisasi dalam pelayanan kebi-

argumentasi yang berkembang pada saat itu,

jakan publik. Argumentasi yang digunakan adalah

peran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

semakin dekat pelayanan sektor publik semakin

yang merupakan organisasi Pemerintah Pusat

efektif dan akuntabel pelayanan publik tersebut.

cenderung diarahkan ada 2 (dua) fungsi, yaitu

Namun demikian, dalam skenario desentralisasi

penentu dan pengendali kebijakan. Implikasi dari

ini, proses manajemen tidak secara spesifik

fungsi yang pertama, sebagai penentu kebijakan

merujuk pada sistem yang berlaku pada Kem-

(agenda setter) tidak perlu mengelola program

dikbud, tetapi pada sistem seperti yang diatur

sendiri, tetapi menetapkan target-target yang

ber dasa rkan pad a Undang -Und ang Otonomi

harus dicapai oleh setiap pemerintah kabupaten/

Dae rah. Ber dasa rkan pad a Undang -Und ang

kota. Program secara langsung dikelola oleh

tersebut, maka peraturan bidang pendidikan

pe merntah kabupate n/k ota. Dengan fung si

dikembangkan. Sebagai konsekuensi berbagai

ke dua, Dep dikb ud m ela kuka n ev alua si d an

mek anisme d alam imp leme ntasi ke bija kan

pemantauan terhadap pemerintah kabupaten/

pendidikan juga merujuk pada Undang-Undang

kota dalam melaksanakan program pendidikan.

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Ana logi proses mana jeme n se pert i ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Rother,

yang telah dilakukan perubahan menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008.

2010; dan Iyer et. al. 2009) juga dilakukan oleh

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa

pe rusa haan mob il Toyot a. O rganisasi ya ng

Kemdikbud sebagai pihak yang bertanggung

berlokasi di Jepang berperan sebagai holding

jawab terhadap sistem pendidikan nasional,

comp any y ang mel akukan desain dan at au

masih m emegang kend ali dalam pe ndanaan

pembaharuan desain badan dan mesin mobil,

pendidikan, terutama yang dialokasikan melalui

sedangkan pabrik yang tersebar di berbagai

al okasi APBN. Mesk ipun dem ikia n, p endi s-

negara memproduksi mobil berdasarkan pada

tribusiannya melalui transfer dalam bentuk Dana

hasil desain yang dilakukan holding company.

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Mek anisme semacam i ni d apat menghem at

(DAK). Melalui mekanisme ini pendistirbusian dari

pemasaran mobil, karena lokasi antara pabrik

pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak

dengan calon pembeli dekat.

dilakukan secara langsung oleh Kemdikbud,

Meskipun skenario pendelegasian pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada

melainkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.

pemerintah kabupaten/kota sama dengan yang

Di samping itu, meskipun pada setiap peme-

dilakukan oleh perusahaan mobil Toyota, namun

rintah kabupaten/kota terdapat unit organisasi

efektivitas skenario berbeda sekali. Skenario

yang mengelola pendidikan, yaitu kepala dinas.

holding company yang dilakukan oleh perusahaan

Namun, kepala dinas pendidikan tidak secara

mobil Toyota secara konsisten diikuti oleh pabrik-

langsung bertanggung jawab kepada Menteri

286


Pe ndid ikan dan Keb uday aan, tet api kepa da

yaitu berkenaan dengan ketersediaan buku teks

ke pala pem erintaha n ka bupa ten/ kota yai tu

muatan lokal dari SD sampai dengan SMA yang

bupati/walikota. Penunjukan seseorang menjadi

sulit. Alasan yang dikemukakan, yaitu klasik

kepal a dinas juga secara lang sung menjadi

karena efisiensi anggaran sehingga pemerintah

wewenang bupati/wali kota, bahkan penempatan

daerah tidak dapat m enyediakan buku teks

kepala sekolah dan guru juga melalui proses

(Kompas, 20 September 2002).

pol itis. Ke cend erungan sepe rti ini menj adi

Pada dasarnya tidak efektifnya desentralisasi

fenomena paradoks, karena Kemdikbud mem-

tidak hanya terjadi pada bidang pendidikan, tetapi

berikan subsidi kepada pemerintah kabupaten/

pada bidang lain, seperti fiskal. Menteri Keuangan

kota atau sekolah, tetapi kepala dinas dan juga

pad a sa at m embuka seminar d enga n te ma

kepala sekolah tidak bertanggung jawab lang-

International Conference Fiscal Decentralization in

sung kepada Kemdikbud. Dalam kondisi seperti

Indonesia, mengindikasikan 3 (tiga) indikator tidak

ini, seperti yang diindikasikan oleh McGinnis

efektifnya fiskal di daerah, yaitu daya serap yang

(2006) bahwa “decentralization facilitates the

rata-rata rendah yaitu 45%, alokasi anggaran

empirical investigation of the differing consequences

paling banyak untuk pegawai, dan status laporan

of social policy”. Pemaknaan terhadap kondisi

keuangan disclaimer (Kompas, 14 September

empiris menjadi terbalik sesuai dengan yang

2011). Kapasitas fiskal merupakan titik kritikal bagi

dikehendaki oleh pihak yang berkuasa pada

keberlangsungan pemerintahan, mulai dari tingkat

pemerintah daerah. Menjadi suatu kewajaran jika

pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota.

banyak peng amat yang me nyat akan bahwa

Faktor penting berkenaan dengan fiskal tidak

desentralisasi masih belum menemukan bentuk

hanya pada peningkatan, tetapi keberlanjutan

proses manajemen terbaik untuk dapat mem-

(sustainability) fiskal yang dapat mendukung

beri kan pel ayanan kepada target kebij akan

kegiatan-kegiatan program pembangunan yang

pendidikan, yaitu siswa.

ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh

Ketua umum Pengurus Besar Persatuan Guru

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tan-

Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo menyatakan

tangan ke depan, yakni mencapai konsensus

bahwa desentralisasi merugikan bagi kesejah-

antarPemerintah Pusat, provinsi, dan kebupaten/

teraan guru. Tidak hanya berkenaan dengan guru,

kota tentang mekanisme pendistribusian dan

tetapi juga tidak kondusif bagi pembangunan

pe manf aata n

pendidikan. Secara eksplisit hal ini diungkapkan

(Abi manyu, 2 004) dal am Jame s Alm, J orge

sebagai berikut:

Martinez-Vazquez, and Sri Mulyani Indrawati.

da na

p ada

ting kat

daer ah

“… pem erintah kabupate n da n kota se-

Proses manajemen pada tataran pendukung

per tiny a be rsik ap setengah hati dal am

tidak secara spesifik mengarah pada peningkatan

mengelola pendidikan, karena lebih melihat

prestasi akademik siswa dari jenjang pendidikan

pem bang unan fisik k etim bang nonfisi k.

dasar sampai dengan pendidikan tinggi, walaupun

Pembangunan nonfisik dinilai tidak mem-

faktor itu merupakan perhatian khusus juga. Pada

punyai pengaruh signifikan pada pencalonan

tataran ini pendidikan merupakan salah satu dari

polit ik pada p emilukada berikutny a dan

sektor kebijakan publik, dan merupakan mesin

kurang memiliki kontribusi dalam kampanye”.

penggerak terhadap sektor lainnya seperti industri

(Media Indonesia, 10 Februari 2012).

yang nantinya juga pendukung pertumbuhan

Anggota Komisi X DPR-RI Rully Chairul Azwar

ekonomi nasional, serta penjamin stabilitas sosial

mem puny ai p enda pat yang sea rah deng an

dan politik yang memungkinkan ada pertumbuhan

Sulist yo. Oleh k arena itu, dia mengusulkan

ekonomi dapat berlangsung. Oleh karena itu,

sentral isasi pe ndid ikan, pa ling tid ak p ada

prestasi akademis siswa harus ditempatkan pada

pengelolaan guru. Dengan cara ini, kesejahteraan

arah pembangunan nasional yang sedang men-

guru dapat dijamin (Media Indonesia, 10 Februari

jadi prioritas pendidikan. Dalam konteks ini, mutu

2012).

dan relevansi pendidikan merupakan dua sisi dari

Dalam konteks program pendidikan lainnya,

satu mata uang.

desentralisasi juga menuai kritik. Salah satu kritik,

287


Desentralisasi merupakan konteks birokrasi dalam pelaksanaan program pendidikan pada

formal serta dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

tataran proses manajemen yang berada pada

Oleh karena itu, usul yang feasibel agar proses

tataran pendukung. Paling tidak dalam jangka

rekonsialiasi dapat berlangsung secara efektif

dekat konteks ini tidak bisa diubah. Sebagaiamana

dilakukan melalui mekanisme insentif-disinsentif.

di sara nkan ole h Me nte ri K euangan, bahwa

Mek anisme d idasarka n pa da t iga prop osisi.

pendekatan reward and punishment merupakan

Pertama, meskipun program pendidikan meru-

cara untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan

pakan bagian dari desentralisasi, tetapi peme-

fiskal untuk mendukung program pembangunan.

rintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/

Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini,

kota tetap menjadi penanggung jawab utama

yaitu bahwa pendekatan ini tidak bisa dilakukan

terhadap kemajuan pendidikan pada teritori

sepihak oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme ini

pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

tet ap

k epenting an,

Kedua, sebagai bagian dari konsekuensi tanggung

terutama politik, penguasa pada tingkat peme-

ja wab tersebut pem erintah kebupate n/kota

rintah daerah. Kepentingan politik tidak dapat

be rtanggung

dihindari ketika harus melibatkan pemerintah

pendidikan pada daerah yang menjadi tanggung

daerah dalam menjamin pelaksanaan program

jawabnya. Meskipun pemerintah pusat, melalui

pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah

APBN juga mengalokasikan dana untuk program

Pusat. Kepentingan politik yang paling menonojol

pendidikan, tanggung jawab pendanaan pen-

adalah untuk memenangkan Pemilihan Umum

didikan merupakan pendukung bagi pendanaan

kepala daerah.

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketiga,

harus

mem perhatik an

ja wab

terhadap

pendana an

Pemaksaan oleh Pem erintah Pusa t akan

dengan merujuk pada asumsi pertama dan kedua,

menimbulkan resistensi dari pemerintah daerah.

adalah suatu kewajaran jika pemerintah daerah

Dalam konteks pendidikan, resistensi dari kepala

tidak mengalokasikan dana secara proporsional

pemerintah daerah akan mengorbankan siswa.

untuk pendidikan mendapat punishment berupa

Kepentingan dari kepala pemerintah daerah

pengurangan alokasi dana pendidikan (disinsentif)

memang bersifat politis, namun pendekatan yang

bagi pemerintah kabupaten/kota tersebut. Di lain

digunakan tidak harus politis, melainkan pen-

pihak, jika pemerintah kabupaten/kota secara

dekatan psikologis dengan memahami motivasi

proporsional mengalokasikan dana pendidikan,

berupa dorongan berprestasi. Setiap kepala

maka Pemerintah Pusat perlu memberikan rewards

dae rah tent u me mpunyai dorongan unt uk

kepada mereka (insentif ). Mekanisme insentif-

berprestasi dengan memajukan daerahnya melalui

di sinsenti f pe rlu memp erti mbangkan asp ek

program pembangunan, termasuk pendidikan.

keadilan yaitu memperhitungkan kapasitas fiskal

Aktualisasi diri seorang kepala Pemerintah akan

pe meri ntah kab upat en/k ota. Dal am hal i ni

terw ujud k etika pembang unan d aerah yang

mekanisme insentif-disinsentif yang dilakukan oleh

dipimpimnya berhasil.

Pemerintah Pusat sebagai penyeimbang antara

Proses rekonsialiasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah didasarkan pada

pemerintah kabupaten/kota yang kaya dan yang miskin.

kepentingan bersama. Kemaslahatan anggota

Dimensi lain dari proses manajemen pada

masyarakat pada satu daerah merupakan kriteria

tataran pendukung, yaitu keberhasilan di samping

ya ng d isep akat i ol eh

piha k.

proses. Dalam konteks ini, keberhasilan pen-

Kemaslahatan dalam bidang pendidikan tercapai

didikan merupakan keb erhasilan pendidikan

jika setiap program pendidikan dapat menjamin

sebagai bagian dari entitas kebijakan publik. Oleh

kesejahteraan pedagogis setiap anak usia sekolah

karena itu, sumbangan pendidikan terhadap

pada suatu daerah dapat diwujudkan. Kese-

sektor pembangunan lain merupakan ukuran

jahteraan pedagogis dapat terwujud jika setiap

keberhasilan yang valid.

kedua be lah

siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya

Berdasarkan pada sudut pandang kebijakan

melalui proses pendidikan jalur formal maupun non

publik, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang sering

288


digunakan dalam melihat sumbangan pendidikan

Proses Manajemen pada Tataran Pelaksana

adalah ekonomi, sosiologi, dan politik. Kecen-

Sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar

derungan analisis kebijakan pendidikan tidak

sampai dengan pendidikan tinggi merupakan titik

secara sendiri-sendiri, tetapi secara terintegratif

tolak

dar i ke tiga disipli n il mu t erse but mela lui

pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan

pendekatan multidisipliner. Hal ini didasarkan pada

mengajar pada tingkat sekolah juga menjadi titik

suatu realitas bahwa fenomena eknomi tidak

tolak keberhasilan sumbangan bidang pendidikan

se cara

diskrit

keb ijak an

fe nome na

terhadap sektor publik lainnya. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan di atas prestasi akademis

kerja untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan

siswa mempunyai dimensi mutu dan relevansi

(SM K)

sekaligus.

hanya

d enga n

pel aksa naan

sosiologis serta politik. Misal, tersedianya pasar t idak

ter pisah

kebe rhasilan

d apat

ter jadi

kar ena

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga situasi politik

Proses menajamen pada tataran pelaksana

yang kondusif bagi terjadinya pertumbuhan

bertitik tolak dari kurikulum. Kurikulum merupakan

ekonomi. Dengan terserapnya para lulusan SMK

pedoman bagi guru untuk melakukan tugasnya

dalam pasar kerja, maka terjadi mobilitas sosial

dalam mendidik dan mengajar, di lain pihak,

bagi para lulusan SMK yang terserap pada pasar

kurikulum juga menjadi dasar untuk menentukan

kerja. Mobilitas sosial ini merupakan fenomena

keberhasilan dalam mendidik dan mengajar, baik

sosiologis.

dalam arti prestasi akademis maupun perubahan

Ber dasa rkan pad a ar gume ntasi di ata s,

perilaku. Kurikulum tidak hanya memuat pedoman

terdapat 2 (dua) target yang menjadi sasaran

yang berorientasi pada peningkatan kecerdasan,

pr ogra m pe ndid ikan,

tetapi juga pada perubahan perilaku siswa.

sebag ai b agia n

da ri

kebijakan publik, yaitu bidang ekonomi dan politik.

Bertitik tolak dari kurikulum ini kompetensi

Sumbangan pendidikan pada bidang ekonomi,

guru d idef inisikan, ke butuhan sara na d an

yaitu untuk mendukung percepatan pencapain

prasarana diidentifikasi. Kompetensi guru serta

sasaran MP3EI dan industrialisasi tahun 2030.

ketersediaan sarana dan prasarana bersifat saling

Tahun 2045 merupakan tonggak sejarah, karena

melengkapi satu dengan lainnya. Maksimalisasi

Indonesia akan mandiri. Momen ini tidak hanya

peran guru dalam mengajar dapat dicapai ketika

sebagai momen ekonomi tapi juga politik, karena

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

ada saat itu bangsa Indonesia me nyata kan

tersedia secara memadai dan kompetensi guru

kemandiriannya sebagai bangsa mandiri tidak

juga memadai untuk memanfaatkan sarana dan

hanya bebas dari hegemoni dari bangsa lain,

prasarana tersebut sebagai sumber.

tetapi menjadi bangsa yang siap memasuki arena

Kompe tensi gur u merupa kan salah satu

pesaingan internasional dengan negara lain.

indikator dari profesionalisme guru. Hal ini juga

Untuk menjadi bangsa yang siap berpacu terdapat

secara eksplisit tercantum pada Undang-Undang

2 (dua) prakondisi yang harus dipenuhi, yaitu

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam berbagai literatur, profesionalisme guru

Hal di atas juga menunjukkan bahwa proses

tidak berbeda dengan profesionalisme dari profesi

manajemen yang terjadi pada tataran pendukung

lainnya seperti pengacara, akuntan, dan dokter.

tidak bisa independen dari “aspirasi” sektor

Pad a

kebijakan publik lainnya. Sinkronisasi antara

merupakan indikator yang selalu ada, karena

kebijakan pendidikan dengan kebijakan sektor

indikator ini menjadi initial endowent bagi setiap

pub lik lainnya menj adi kata kunci. Proses

profesional dalam melakukan fungsinya. Namun

sinkronisasi ini tentu akan belangsung melalui

demikian, hanya dengan kompetensi profesi-

proses fine-tuning untuk mencapai rekonsiliasi

onalisme tidak akan memberikan sumbangan

yang paling memungkinan untuk bisa dilak-

terhadap pencapaian suatu target pekerjaan.

sanakan.

Terdapat 3 (tiga) faktor lagi yang mendorong

je nis

prof esi- prof esi

ini

komp etensi

maksimalisasi profesionalisme yaitu comittment dan alokasi waktu, serta kolaborasi. Commitment merupakan faktor yang sepenuhnya be rada

289


dalam kendali diri seorang guru dan profesional

kemana arah dari rumusan SKL dan SI tetapi yang

lainnya, sedangkan alokasi waktu dapat meru-

pasti kompetensi dan comittment berdasarkan

pakan kondisi yang telah ada (given). Guru atau

pada alokasi waktu yang ditetapkan (tahun

profesi onal lai nnya , ti dak dapa t me lakukan

ajaran) guru harus semaksimal mungkin meng-

penambahan atau pengurangan waktu ketika itu

antarkan siswa untuk mencapai target yang

sudah given. Apa yang bisa dilakukan memaksi-

ditetapkan oleh SKL dan SI.

malisasi waktu tersebut? Bagi guru dan profesional

Kolaborasi lateral antarguru, baik dalam

waktu merupakan sumber daya yang jumlahnya

sekolah yang sama maupun antarsekolah dapat

sangat banyak, tetapi sekali terlewatkan maka

berlangsung, paling tidak untuk 2 (dua) alasan.

waktu tersebut tidak dapat direngkuh kembali.

Pertama, menyamakan persepsi dan strategi

Pemanfaatan kolaborasi didasarkan pada

tentang SKL dan SI dan bagaimana mencapainya.

suatu keny ataa n ba hwa tida k se orang pr o-

Kedua, pengalaman di antara mereka tentang

fesionalpun dapat menyelesaikan suatu peker-

strategi artikulasi SKL dan SI menjadi suatu

jaan tanpa bantuan dari pihak lain. Bantuan dari

kegiatan belajar mengajar yang dinamis dan

pihak lain tersebut dapat berupa petunjuk atau

progressive, tetapi juga menyenangkan.

kerj asama. Di lain pihak , bantuan tersebut

Dalam konteks ini, proses manajemen pada

me rupa kan suat u pe tunj uk j ika kola bora si

tingkat pelaksana mempertimbangkan berbagai

dilakukan secara vertikal antara atasan dengan

faktor psikologis, karena intensitas keterlibatan

bawahan. Bantuan berlangsung dalam bentuk

hubungan personal antara guru dengan siswa

kerja sama, yang pelaksanaannya dilakukan

tinggi. Kondisi psikologis guru dan siswa tidak

dalam bentuk lateral antara sesama rekan kerja.

se cara langsung me rup akan var iabe l ya ng

Kolaborasi vertikal antara atasan dengan

berpengaruh terhadap prestasi siswa, karena

bawahan antar atau intra organisasi ketika terjadi

dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa

pengambilan keputusan oleh atasan. Kolaborasi

pr esta si siswa secara lang sung ber kena an

antar organisasi atasan yang dimaksud adalah

dengan faktor intrinsik dan ekstrinsik siswa. Faktor

mereka yang berada pada tataran pendukung,

intrinsik siswa, antara lain berkaitan dengan

ba ik p ada ting kat nasi onal maupun daer ah

motivasi siswa dan tingkat kecerdasan siswa,

(provinsi dan kabupaten/kota) dengan organisasi

sedangkan faktor ekstrinsik siswa, antara lain

pada tataran pelaksana. Keputusan ini meru-

me liputi k ompe tensi guru d alam mengaja r,

pakan titik tolak bagi kepala sekolah dan/atau

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan,

guru. Berdasarkan pada keputusan ini, maka

baik di sekolah maupun di sekolah.

kompetensi kepala sekolah dan guru diartiku-

Untuk mencapai prestasi akademik, baik faktor

lasikan menjadi serangkaian kegiatan belajar

intrinsik siswa maupun ekstrinsik siswa tidak

mengajar yang didukung oleh committement dan

dengan sendirinya dapat memberikan kontribusi.

alokasi waktu. Kerjasama vertikal intra organisasi,

Fa ktor -fak tor

yaitu antarkepala sekolah dengan guru. Pada

kontribusi ketika ada campur tangan dari kepala

tataran ini, kepala sekolah dituntut memberikan

sekolah dan guru. Dalam konteks manajemen,

keputusan tentang strategi satuan pendididikan.

campur tangan ini disebut sebagai kepemimpinan.

Guru sebagai pengambil keputusan pada

Kepe mimpinan kepala sekolah pada tingkat

tingkat grass-root mempunyai diskresi untuk

sekolah, sedangkan guru pada tingkat ruang

me njab arka n ke putusan yang di ambi l ol eh

ke las. Fungsi kepe mimi nan kepa la sekol ah

pengambil kebijakan pada tingkat organisasi

merupakan fungsi fasilitasi agar guru dapat

fasilitator. Meskipun proses yang terjadi di dalam

mengajar dengan maksimal dan siswa dapat

kelas merupakan fenomena black box, tidak berarti

belajar dengan maksimal. Pengendali utama

diskresi tersebut dapat dilakukan berdasarkan

kegiatan belajar mengajar adalah guru. Peran

kehendak subyektivitas guru. Dalam konteks

kepimpinan guru menjadi prediktor utama bagi

Sistem Pendidikan Nasional, rujukan utama yaitu

keberhasilan kegiatan belajar-mengajar.

tersebut

da pat

memb erik an

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar

Dalam menjalankan peran kepemimpinannya,

Isi (SI). Guru bisa saja tidak mempunyai informasi

guru mengendalikan 3 (tiga) komponen pen-

290


dukung kegiatan belajar-mengajar, yaitu diri

mudah dan oleh karena itu dia dapat menye-

sendiri, siswa, dan sarana-prasarana pendidikan

lesaikan soal-soal yang diberikan kepadanya tanpa

yang tersedia di sekolah. Proses manajemen pada

harus memerlukann dorongan oleh guru, tetapi

tingkat ini pada dasarnya merupakan pengen-

pengawasan saja. Di lain pihak, ada juga siswa

dalian ketiga faktor ini. Efektivitas pengendalian

yang memang harus diberikan dorongan untuk

ketiga faktor tersebut diwujudkan dalam metode

dapat memahami konsep yang diajarkan kepada

mengajar yang dikembangkan oleh guru.

mereka, tanpa keterlibatan emosi guru berupa

Dari ketiga faktor tersebut, faktor pengen-

dorongan yang kuat, siswa mengalami kesulitan

dal ian diri sendiri dan pengend alia n si swa

untuk dapat memahami konsep-konsep yang

merupakan proses manipulasi psikologi. Dalam

diajarkan oleh guru. Namun demikian, tidak harus

berbagai literatur psikologi, khususnya psikologi

selalu berarti bahwa siswa tersebut kemampuan

pe ndid ikan,

psik olog is

intelektualnya rendah. Berdasarkan dimensi

merupakan upaya untuk mendorong diri sendiri

ba hwa

manipul asi

motivasi dan intelektual terdapat 4 (empat)

dan siswa agar menjadikan suasana kegiatan

kemungkinan dengan memerlukan tingkat ke-

bel ajar -mengaja r kondusif b agi pencapai an

terlibatan emosional guru. Dalam pembahasan di

prestasi akademis siswa. Keterlibatan emosi

sini bahwa keterlibatan emosi guru diilustrasikan

seorang guru dalam mengajar menjadi penting

dalam bentuk pengawasan dan pembinaan. Pada

dengan 2 (dua) kondisi, yaitu pertama terlibat

dimensi pengawasan keterlibatan emosi guru

pada saat dibutuhkan dan kedua keterlibatan

lebih kuat pada intervensi untuk mendorong

tersebut bersifat effectionate. Batas antara kapan

motivasi belajar siswa meningkat, sedangkan

keterlibatan emosi seorang guru dan kapan tidak

pada dimensi pembinaan lebih menekankan pada

diperlukan tidak terlibat secara jelas hitam putih.

memelihara tingkat motivasi yang sudah dimiliki

Di samping itu, dalam suatu kelas tidak semua

oleh siswa. Oleh karena itu, intensitas keterlibatan

siswa memerlukan keterlibatan emosi guru pada

emosi

tingkat int ensi tas yang sam a. K eter liba tan

Keputusan guru dalam menerapkan strategi

emosional memerlukan tingkat

pada dimensi pembinaan relatif rendah.

sensitivitas yang

pembinaan atau pengawasan juga mempertim-

tidak perlu tinggi tetapi tepat. Ada siswa yang

bangkan tingkat int eleg ensi siswa. Hal ini

dapat memahami konsep yang diajarkan dengan

diilustrasikan pada Gambar 1.

Tingkat Renda Tin gk at int ele ge nsi

motivasi

Tingg

Tin ggi

Re nd ah

Gambar 1. Strategi Intervensi Guru

291


Keterlibatan emosi guru bersifat affectionate

Guru tentu saja bukan merupakan satu-

nampak tricky, karena affectionate tidak berarti

satunya aktor dalam mengelola kegiatan belajar

tidak boleh menunjukkan intensitas emosi yang

mengajar di tingkat sekolah. Kepala sekolah

tinggi. Hal ini sering disalahinterperstasikan oleh

merupakan partner dan rujukan. Peran sebagai

siswa sebagai ungkapan kemarahan. Affectionate

pa rtne r da n rujuka n m engharuskan kepa la

memang cenderung diartikan sebagai pendekatan

sekolah mempunyai keberanian untuk mene-

psikologis yang sifatnya halus dan menyejukkan.

tapkan target yang akan dicapai (benchmarking).

Namun, emosi tinggi tidak harus identik dengan

Ter dapa t 2 (dua ) ca ra untuk menentukan

kemarahan, tetapi merupakan indikator bahwa

benchma rking, yait u inter nal atau ex ternal

siswa perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

benchmarking. Internal benchmarking merupakan

Int ensi tas emosi ti nggi mer upak an e skre si

metode penet apan ta rget de ngan mem ban-

affectionate jika guru tidak menunjukkan sikap

dingkan pencapaian pada periode yang lalu,

emosional dan tidak melakukan kekerasan fisik.

sedangkan external benchmarking merupakan

Proses menajemen di tingkat kelas memang

penetapan target dengan membandingkan pada

skalanya mikro, tetapi intensitas perhatiannya

pencapaian sekola h lainnya. Masing-ma sing

tinggi. Keberhasilan pada tingkat ruang kelas

metode mempunyai keunggulan dan kelemahan.

secara akumulasi akan menjadi keberhasilan pada

Metode internal benchmarking merupakan

tingkat sekolah dan akhirnya menjadi keber-

metode yang feasible. Asumsi utama dalam

hasilan tingkat nasional.

penggunaan metode ini adalah didasarkan pada

Proses manajemen di tingkat kelas, pe-

kondisi dan ketersediaan sumber dana, dan

ngertian sumber tidak harus berarti dana, tetapi

dukungan staf pada sekolah pada saat itu. Namun

program pengajaran. Dalam konteks sistem

demikian, kelemahan dari metode ini adalah target

pendidikan nasional, sumber pengajaran yang

yang dicapai bisa jadi tidak cukup kompetitif

utama adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

dibanding dengan sekolah lainnya. Misalnya,

Berdasarkan pada SKL, Standar Isi ditetapkan.

ketika satu sekolah menentukan target penca-

Seperti yang dinyatakan pada Undang-Undang

paian prestasi akademis siswanya berdasarkan

Sisdiknas bahwa penetapan SKL dan SI meru-

rata-rata total skor Ujian Nasional (UN), yaitu 6,5.

pakan kewenangan Kemdikbud sebagai-mana

Target ini mungkin tidak cukup tinggi ketika

dia tur dala m Pe raturan Ment eri Pend idik an

sekolah lainnya menetapkan target rata-rata total

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar

skor UN , ya kni 7. D i la in p ihak , ex ternal

Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan

benchmarking merupakan metode yang kompetitif,

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

karena mempertimbangkan pencapaian sekolah

20 06 t enta ng Stand ar Komp etensi L ulusan

lainnya. Permasalahannya adalah apakah target

Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan

ter sebut

pada peraturan perundang-undangan tersebut,

ketersediaan sumber daya di satu sekolah?

fea sibl e

ji ka

m empe rtim bang kan

melalui skema Kurikulum Tingkat Sekolah (KTP),

Sebagaimana guru, peran manajerial kepala

sekolah mempunyai kewenangan untuk mengem-

sekolah berkaitan dengan intervensi psikologis,

bangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi

terutama pada 2 (dua) area, yaitu membangun

se kola h. M etod e da n p ende kata n me ngaj ar

spirit mengajar para guru dan menciptakan

dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang

lingkungan belajar yang mendukung peningkatan

diadopsi.

motivasi siswa untuk belajar. Lingkungan belajar

Kompentensi ma naje rial gur u be rger ak

tidak hanya dimaknai secara fisik. Hal itu memang

antara artikulasi SI menjadi kurikulum, sampai

penting, tetapi lingkungana fisik merupakan salah

dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di

satu l ingkungan belajar ya ng kondusi f bagi

sekolah, dan memberikankan intervensi Psikologis

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang

kepada siswa. Semua upaya yang dilakukan oleh

progresif dan efektif. Sekolah sebagai salah satu

guru adalah untuk mencapai prestasi akademis

bentuk

tertinggi.

karakterisitik budaya organisasi dan sistem

orga nisa si

p endi dika n

me mpunyai

komunikasi. Budaya organisasi tidak hanya untuk

292


membentuk jiwa korsa antara guru, siswa, dan

rangkaian kegiatan untuk mencapai target yang

kepala sekolah yang bangga menjadi anggota

dit etap kan oleh organisasi ter sebut . Da lam

organisasi yang disebut sekolah. Jiwa korsa ini

konteks per ilak u or gani sasi , ba hwa proses

juga akan menjadi pendorong untuk menjadikan

ma naje men

setiap anggota mempunyai kebanggaan terhadap

menjamin efektivitas organisasi. Oleh karena tidak

se kola h,

ada organisasi yang tidak menghadapi perma-

t etap i

menjadi kan

si ste m

keba ngga n

komuni kasi te rseb ut

dap at

sebag ai

merupaka n

m ekanisme

salahan perennial yang disebut

unt uk

keterbatasan

motivator tersebarnya virus n’Ach bagi guru dan

sumber daya, maka efisiensi merupakan kriteria

siswa.

yang senantiasa dipertimbangkan dalam penkom unik asi

capaian target. Dengan semakin terbukanya

argumentasi yang dikemukakan adalah efektivitas

Ber kena an

sistem politik yang menjalar pada proses mana-

komunikasi antaranggota organisasi bersifat

jemen yang berlangsung pada organisasi pen-

dem okrat is. D alam tulisan ini dik emuka kan

didikan, baik pada tataran pendukung maupun

argumentasi bahwa sistem komunikasi demo-

pelaksana, maka pertanggungjawaban pelak-

kra tis tida k ef ekti f untuk meng anta r pa da

sanaan program sudah bergeser dari responsibility

pencapaian target organisasi, jika demokratis

ke accountability. Pertanggungjawaban yang

di arti kan

Sekol ah

berorientasi pada responsibility memusatkan

merupakan organisasi formal yang mempunyai

perhatiannya pada terselesaikannya suatu pro-

struktur formal. Kepala sekolah sebagai pemimpin

gram pada pe riode wa ktu yang ditetap kan.

tertinggi di sekolah tidak berada pada struktur

Adapun pertanggungjawaban yang berorientasi

yang sama dengan guru dan siswa. Demikian juga

pada accountability memusatkan bahwa suatu

guru tidak berada pada struktur yang sama

program yang dapat diselesaikan pada periode

dengan siswa.

waktu yang ditetapkan dan memberikan ke-

sama

d enga n

dengan

si stem

ega lite r.

Dalam struktur organisasi sekolah, kepala

maslahatan pada target program tersebut. Dalam

sekolah mempuyai kewenangan untuk mengambil

konteks program pendidikan target utama yaitu

keputusan. Ketika keputusan telah ditetapkan,

siswa.

maka menjadi kewajiban bagi guru dan siswa unt uk

m engi kuti nya.

Dem ikia n

juga

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabiltas

g uru

dalam pelaksanaan tersebut, Cu Cunha dan

merupakan pemeggang kendali di tingkat kelas.

Cunha (2007) mengajukan 5 (lima) strategi, yaitu:

Pada prinsipnya ketika guru memutuskan bahwa

1) boundary rules; 2) priority rules; 3) how-to rules;

pa da suatu har i te rtentu satu topi k ak an

4) timing rules; dan 5) exit rules.

diajarkan, maka ketupusan tersebut harus diikuti

Boundary rules mengisyaratkan bahwa setiap

oleh semua siswa. Siswa harus memberikan

kebijakan dan program yang dilakukan oleh

perhatian terhadap apa yang dijelaskan oleh guru.

organisasi pendidikan tidak bebas dari peraturan

Komunikasi yang bersifat demokratis akan

perundang-undangan. Efektivitas setiap program

menjadi pendorong pencapaian target sekolah,

pendidikan selalu diukur dengan seberapa jauh

jika setiap keputusan yang diambil oleh kepala

program tersebut sinkron dengan peraturan

sekolah memperhatikan berbagai aspirasi guru

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan

dan siswa menjadi faktor pertimbangan utama.

perundang-undangan merupakan kebijakan yang

Proses manajemen yang belangsung di tingkat

mempunyai kekuatan hukum yang tegas. Setiap

sek olah

dan

program pendidikan yang tidak sejalan dengan

prasarana, serta sumber dana yang tersedia untuk

peraturan perundang-undangn yang berlaku,

memfasilitasi minat dan bakat siswa, serta aspirasi

tidak mempunyai jastifikasi hukum formal.

ada lah

memobili sasi

sar ana

profesi guru.

Priority rules, sebagaimana dinyatakan pada awal tulisan ini, ket erbatasan sumb er daya

Simpulan

menjadi permasalahan perenial yang dihadapi

Proses mana jemen dal am suatu orga nisa si,

oleh setiap organisasi pendidikan. Upaya untuk

termasuk organisasi pendidikan, baik pada tataran

me ngat asi

pe nduk ung

sumber daya tersebut dengan tetap menjamin

maup un

p elak sana

mer upak an

kete rbat asa n da n ke tersedia an

293


efektivitas pelaksanaan program yaitu penetapan

Exit rules. Keberadaan suatu organisasi tidak

prioritas target yang akan dicapai pada periode

merencanakan dan melaksanakan hanya satu

tertentu. Priority rules ditetapkan berdasarkan

program untuk periode yang panjang. Kebe-

pada suatu asumsi bahwa efektivitas pelak-

radaan suatu organisasi memusatkan berbagai

sanaan program tidak akan terwujud ketika suatu

program yang berbeda atau berkelanjutan. Oleh

organisasi tidak menetapkan prioritas. Ketika

karena itu, setiap periode yang telah ditetapkan

prioritas dimaksudkan untuk meningkatkan daya

pengambil kebijakan perlu untuk menentukan

sa ing

ex ternal

bagaimana suatu program dapat diperluas jika

benchma rking m enja di strat egi yang dap at

sekolah,

mi salnya,

maka

dipandang memberikan kemaslahatan bagi target

dijadikan dasar penetapan prioritas. Tentu saja

sasaran. Ji ka t idak mencapa i ta rget , juga

perlu m empertimbang kan kemampua n yang

diperlukan suatu keputusan untuk bergeser pada

dimiliki oleh sekolah. Jika prioritas dimaksudkan

program lai nnya . Exi t rul es p ada dasarnya

untuk meningkatkan kemajuan sekolah, maka

merupakan keputusan untuk menentukan strategi

internal benchmarking merupakan strategi yang

untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu

diadopsi. Namun demikian, dalam menetapkan

program. Jika suatu program harus dilanjutkan,

target tidak terlalu rendah, sehingga tidak terlalu

mobilisasi sumber dana dan menentukan target

tertinggal dengan sekolah lainnya.

menjadi 2 (dua) hal dalam satu kesatuan yang

How-to rules merupakan tindak lanjut ketika

perlu dipertimbangkan. Jika harus diberhentikan,

2 (dua) kriteria di atas telah ditetapkan, karena

maka relative advantage program baru diban-

pada tahap ini eksekusi dari program yang sudah

dingkan dengan program yang lama. Pertim-

sejalan dengan peraturan perundang-undangan

bangan ini menjadi suatu prasyarat, karena

yang berlaku dan telah diadopsi sebagai prioritas.

program yang baru harus memberikan kemasla-

Pusat perhatian pada tahap ini, yaitu mobilisasi

hatan yang lebih luas dibanding dengan program.

baik sumber dana, sumber daya manusia, dan

Manajemen memang merupakan strategi

sar ana- prasarana ya ng d imil iki oleh sua tu

mencapai target dengan memerlukan keteram-

organisasi.

pilan mobilisasi sumber dana yang tersedia untuk

Timing rules didasarkan pada suatu asumsi

mencapainya. Sinkronisasi antara organisasi

bahw a pela ksanaa n suatu progr am menjadi

pendukung dan pelaksa na titik tolak d alam

bermakna atau tidak ketika diselesaikan pada

pencapaian pada kecepatan yang sama dari

momentum yang tepat. Momentum tidak bisa

kedua organisasi. Dalam praktiknya satu orga-

diukur dengan hitungan hari seperti Senin, Selasa

nisasi mempunyai strategi yang berbeda dengan

dan seterusnya sampai dengan Minggu, atau

organisasi lainnya dan oleh karena itu, merupakan

dihitung berdasarkan pada bulan dari Januari

suatu kewajaran pencapaian target oleh orga-

sampai dengan Desember. Momentum memang

nisasi lebih baik dibanding dengan organisasi

merupakan indikator waktu, tetapi waktu yang

lainnya. Namun, manajemen menyajikan feno-

sudah terikat dengan suatu kejadian (event).

mena yang mencengangkan, karena ada 2 (dua)

Dalam konteks pendidikan tahun ajaran atau

atau lebih organisasi yang menggunakan prinsip

pelaksanaan ujian nasional merupakan momen-

manajemen yang sama, tetapi pencapaian target

tum. Tahun ajaran baru memang bertepatan

dari organisasi tersebut berbeda. Dalam konotasi

dengan bulan, yaitu Juli minggu kedua, demikian

ini manajemen mengandung makna mitos dan oleh

juga pelaksanaan ujian nasional bertepatan

karena itu, manajemen menyimpan berbagai

dengan minggu kedua bulan April. Momentum

ra hasi a ya ng t idak bisa te rung kap seca ra

tid ak b isa diaj ukan ata u di undurkan. Ji ka

gamblang. D alam kondisi seperti ini proses

pencapaian pelaksanaan program tidak pada

manajemen yang diadopsi oleh suatu organisasi

momentum yang disepakati, maka pelaksanaan

merefleksikan fenomena kotak pandora.

program pengajaran di tingkat sekolah tidak akan memberikan makna.

294


Pustaka Acuan Abimanyu, A. 2004. Decentralization and the challenge for Indonesian fiscal sustainability. Dalam James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan Sri Mulyani Indrawati (editor). Reforming intergovernmental fiscal relations and the rebuilding of Indonesia: The ‘Big Bang’ program and its economic consequences. Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc. 289-300. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Cunha, M. P dan Cunha, J.V. 2007. Towards a complexity theory of strategy. Management Decision. Vol. 44 No. 7. 839-850. Davies, A. Brady, T. dan Hobday, M. 2006. Charting a path toward integrated solutions, MIT Sloan Mangement Review, 47, 3. 39-48. Drucker, P. F. 2001. Management Challenges for the 21st Century.

New York: HarperCollins

Publishers, Inc. Gilbert, G. N. dan Mulkay, M. 1984. Opening Pandora’s box: A sociological analysis of scientists’ discource. Cambridge: Cambridge University Press. Gibson, J.L.; Ivancevic, J.M.; Donenelly, J.H. Jr. dan Konopaske, R. 2009. Organizations: Behaviors, structure, processes. New York: McGraw-Hill. Iyer A.V. Seshadri S, dan Vasher. R. 2009. Toyota supply chain management: A strategic approach to the principles of Toyota’s renowed system. New York: Mc Graw Hill. Kondalkar, V.G. 2007. Organizational behaviour. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khusus Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sumber: http: //www. mahkamahkonstitusi. go.id/Risalah/ risalah_sidang.pdf. Diunduh tanggal 16 Juni 2013. Kompas. 19 Juni 2003. Mahalnya Pendidikan Untuk Rakyat, hal. Kompas. 20 September 2002. Era otonomi, kebutuhan buku muatan lokal sulit terpenuhi. hal. 4 Kompas. 14 September 2011. Desentralisasi belum efektif. hal 17 Lindblom, C. 1959. The science of “muddling through”. Dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde. 1978. Classic of public administration. 2nd. Chicago : The Dorsey Press. 263 – 275. McShane, S. L. dan Glinow, M. A. 2010. Organizational Behavior: Emerging knowledge and practive for the real world. 5nd. Irwin: McGraw-Hill. McGinnis, J. O. 2006. Age of the Empirical. Policy Review; 137. 47-58. Media Indonesia. 10 Februari 2012.

Wawancara: desentralisasi lebih banyak merugikan. hal. 22

Nachrowi, D.N. 24 Juni 2003. Pendidikan mahal, siapa bertanggung jawab?. Kompas. 5.

295


Panoesky, D dan Panoesky, E. 1962. Pandora’s box: the changing aspect of mythical symbol. 2nd. New york, N.Y. Bollingen Foundation. Pugh, D.S. dan Hickcon, D.J. 2007. Great writters on organizations. 3rd. Hampshire: Ashgate Publishing Limited. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Rother, M. 2010. Toyota kata: Managing people for improvent, adaptiveness and superior results. New York: Mc Graw Hill. Republika. 26 Agustus 2006. Rencana anggaran pendidikan 2007 belum ideal. hal. 6. Schein, E.H. 1980. Organizational psyhology. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., Taylor. F.W. 1912. Scientific management. Dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (1987). Classis of public administration. Chicago: The Dorsey Press. 29-33. The TIMSS. 2012. International Results in Science. Sumber: http://timssandpirls. bc. edu/timss2011/ international-results-science.html. Diunduh pada tanggal 5 Juli 2013. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen. Sumber: http://www.itjen.depkes. go.id/ public/ upload/ unit/pusat/files/uud1945.pdf. Diunduh tanggal 13 Mei 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang nom,or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sumber:

https://

www.google.co.id /#sclient=psy-ab&q=undang-undang+otonomi+daerah+terbaru&oq= Undang-Undang +Ot&gs. Diundug tanggal 16 Juni 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2012. Sumber: http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/ 54323613/100 /uuno22-2011.pdf. Diunduh tanggal 16 Juni 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Weber, M. 1922. Bureaucracy. Dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde (1987). Classis of public administration. Chicago: The Dorsey Press. 50-54.

296

MENGUAK TABIR KOTAK PANDORA MANAJEMEN PENDIDIKAN DISCLOSING THE PANDORA BOX OF EDUCATION MANAGEMENT

Recommend Documents