MENGEMBALIKAN DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA: ANTARA KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KONSOLIDASI JEJARING PENAFSIR DALAM KELOMPOK FACEBOOK
MAKALAH Makalah disusun untuk tugas matakuliah Cultural Studies, SPS 632, Semester II 2010-2011, Pengajar: Prof. Dr. Heru Nugroho, Nurul Aini, M.Phil. Dr. Sugeng Bayu. Wahyono
Oleh: IMAM SAMRONI 10/305950/PSP/03907
PASCASARJANA SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2011 0
A. Pendahuluan Pemberitaan media massa tentang “Daerah Istimewa Surakarta” (selanjutnya ditulis: DIS) selama 2010-2011 memperlihatkan perkembangan dalam jumlah dan isi. Penelusuran melalui mesin pencari di internet, dengan memasukkan kata “daerah istimewa surakarta” menunjukkan hasilan jumlah dan hal-ihwal DIS1. DIS juga menjadi nama kelompok (group) dalam jejaring sosial di internet. Dari 179 daftar situs jejaring sosial di dunia maya sebagaimana rekapitulasi Wikipedia (2010), DIS hadir melalui lima kelompok di facebook2. Makalah ini akan menelaah konstruksi identitas dan konsolidasi jejaring penafsir DIS dalam kelompok BPPS DIS di jejaring facebook (http://idid.facebook.com/people/Bpps-Dis/100000893996777). Kelompok BPPS DIS di facebook merupakan penguatan dari blog BPPS DIS (http://bppsdis.wordpress.com/). Dalam pernyataannya, BPPS DIS (Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta, The Surakarta Special Status Reinstatement Preparation Agency) dideklarasikan pada Selasa Pahing, 15 Desember 2009 di Yogyakarta. Menurut “Buku Putih” (Anonim, 2009: 60), BPPS DIS adalah: … lembaga yang dibentuk berdasar prakarsa warga mengambil posisi sebagai penghubung para pemangku kepentingan dalam agenda pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BPPS DIS bekerja berdasar seperangkat tatanilai, bahwa upaya-upaya pengembalian status DIS merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain. BPPS DIS memandang bahwa pengembalian status DIS merupakan kerja dan komunikasi bersama, dengan basisdata yang akuntabel dan riset ilmiah. BPPS DIS berniat sebagai salah satu simpul yang melayani ketersediaan basisdata dan informasi, baik dari hasil kajian maupun suara-suara warga yang selama ini diam. Dengan menelusuri dan menelaah suara-suara warga yang selama ini diam, BPPS DIS mencatat bahwa hal-ihwal pengembalian status DIS sudah menjadi wacana, sudah menjadi perbincangan warga. BPPS DIS … menginventarisasi sejumlah dokumen tentang status DIS, suatu rangkaian persitiwa sejarah dengan batang-tubuh yang menyatakan DIS dalam konteks keindonesiaan.
1
Kelompok BPPS DIS di facebook (selanjutnya ditulis: BPPSDIS@FB) merupakan produk budaya yang dibuat oleh BPPS DIS. BPPSDIS@FB merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Praktik diskursif di facebook, yang dimulai pada Senin Legi, 29 Maret 2010, merupakan representasi sistem tatanilai yang bertaut dengan realitas sosial. Dengan mengutip pendapat McQuail (2000: 73), BPPSDIS@FB (mass media), budaya (culture), dan masyarakat (society) merupakan tiga tetapan yang tak terpisahkan.
BPPSDIS@FB
sebagai
produk
budaya
digital
di
facebook
memanifestasikan gagasan pengembalian status Propinsi DIS sebagai realitas objektif. Dengan demikian, BPPSDIS@FB sebagai perkuatan BPPS DIS hendak mengkonstruksi-ulang realitas DIS sebagai amanah keutamaan. “Upaya-upaya pengembalian status DIS merupakan keutamaan, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain” sebagai pernyataan ideologis menjadi praktik diskursif dalam konteks perebutan tafsir “daerah istimewa” dalam tata keindonesiaan. Jadi “pengembalian status DIS” diproduksi dan direproduksi melalui BPPSDIS@FB untuk kepentingan publik. Konstruksi
identitas
dan
konsolidasi
jejaring
penafsir
DIS
dalam
BPPSDIS@FB dalam tulisan ini akan ditelusuri berdasar tiga hal. Pertama, latar belakang historis DIS sebagai klaim keutamaan. Kedua, relasi BPPS DIS dengan para pemangku kepentingan sebagaimana termanifestasikan dalam isu-isu di facebook. Dan ketiga, sebagai penutup adalah agenda DIS sebagai wilayah perebutan tafsir tentang daerah istimewa. Klaim daerah istimewa menjadi isu yang diperebutkan oleh para pemangku kepentingan (Sujamto, 1988: 35, Ariobimo, 1999, 40, Khairuddin, 1998: 21).
B. Latar belakang historis DIS sebagai klaim keutamaan Membicarakan DIS adalah mengapresiasi kuatnya aspirasi rakyat (solus populli) yang, dengan kecintaannya terhadap nasib Propinsi DIS, telah berubah 2
menjadi supremasi kepentingan rakyat (the supreme of public interest). Keberpihakan BPPS DIS dalam konteks ini adalah mengelola aspirasi tersebut untuk bisa memperoleh justifikasi sebagai suprema lex, dengan basis moral secara hukum, dan ternyatakan dalam sistem peraturan perundang-undangan (Samroni, 2010). Sebagaimana diproduksi sejarah pembentukan negara Indonesia, pada 18 Agustus 1945, Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPAA Mangkunagoro VIII menyampaikan kawat dan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dengan diikuti maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada 1 September 1945 yang berisi: 1. Negeri Surakarta yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. 2. Hubungan Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.
Maklumat 1 September 1945 tersebut mendului empat hari Amanat 5 September 1945 yang menjadi identitas Yogyakarta, dengan redaksi isi yang sama. Perbedaannya adalah dalam identitas “Negeri Surakarta” dan “Negeri Yogyakarta”. Maklumat 1 September 1945 bertautan dengan risalah rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 yang mencatat bahwa bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, serta dua Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, berdasar Pasal 18 UUD 1945, yang disusun BPUPKI dan disahkan PPKI pada 19 Agustus 1945, dinyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah- daerah yang sifatnya istimewa”.
3
Kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dikuatkan dalam UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, per 23 Nopember 1945, yang tegas menyebut dua daerah istimewa, yaitu Surakarta dan Yogyakarta (Utomo, 2010). Istilah “daerah istimewa” merupakan kelanjutan dari kebijakan kolonialisme Belanda dan Jepang (Ibrahim, 2010, Samroni dkk, 2010: 27). Pada masa Belanda, Surakarta merupakan daerah Vorstenlanden (Daerah Swapraja), yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri (Zelfbesturende Landscappen). Surakarta tidak diatur oleh peraturan seperti daerah lain, melainkan diatur tersendiri berdasar perjanjian antara Gubernur Jenderal dengan Sri Sunan, yang disebut Politiek Contract (Kontrak Politik). Kontrak Politik terdiri kontrak panjang dan pernyataan pendek. Lang Contract (Kontrak Panjang) adalah kesetaraan kekuasaan antara Belanda dengan kerajaan asli Indonesia, sedangkan Korte Verklaring (Pernyataan Pendek) adalah pengakuan atas kekuasaan Belanda. Kasunanan (dan Kasultanan) diatur dalam Lang Contract, sementara Mangkunegaran dan Pakualam diatur dalam Korte Verklaring. Dengan demikian, Kontrak Politik mempunyai dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh kedua belah pihak dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda. Sejak GJ Van Heutz (1851-1924), setiap pergantian raja akan diadakan pembaharuan kontrak. Kontrak yang terakhir untuk Kasunanan diatur dalam S 1939/614 dan Mangkunegaran dalam S 1940/543, Kasultanan S 1941/47, dan Pakualaman S 1941/577. Kontrak S 1939/614 dan S 1940/543 menegaskan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran berpemerintahan asli. Artinya, Kasunanan dan Mangkunegaran berlaku tatacara dan adat-istiadat asli yang sejak dulu telah berlaku, tanpa harus mengadopsi tatacara yang diberlakukan di daerah-daerah lain oleh Belanda. Kedua kontrak di atas merupakan pemantapan daerah istimewa atau berpemerintahan sendiri untuk kerajaan di Solo. Pada masa Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai Kochi (Daerah Istimewa). Sebutan raja adalah Koo, yaitu Surakarta Koo dan Mangkunegoro Koo. Sedangkan 4
pemerintahan Surakarta disebut Kooti Sumotyookan. Alasan Jepang menjadikan Surakarta sebagai daerah Istimewa yaitu (1) Jepang tidak ingin merubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia; dan (2) Propaganda Jepang agar Kochi bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Mengingat Jepang banyak mengalami kekalahan melawan Sekutu, maka pemerintah Jepang mendorong pembentukan badan-badan yang merancang kemerdekaan Indonesia, yaitu yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Surakarta sebagai daerah Kochi diikutkan dalam keanggotaan BPUPKI untuk merancang UUD 1945. Anggota BPUPKI dari Surakarta adalah Wongsonegoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Radjiman Widiodiningrat, dengan dukungan menyeluruh dari jejaring Paku Buwono XII saat itu (Anonim, 2010: 6). Dalam rapat PPKI, 18 Agustus 1945, Soepomo memberi penjelasan tentang Rancangan UUD 1945 yang dapat disimpulkan sebagai berikut (Ibrahim 2010). Pertama, jaminan kedudukan Kochi dalam UUD 1945. Kedua, penghormatan kepada Kochi dalam susunannya yang asli. Ketiga, Kochi (atau Zelfbesturende Landscappen) dinyatakan sebagai daerah bukan negara. Dan keempat, penguasa Kochi setingkat gubernur. Penjelasan tersebut dijamin dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945, bahwa daerah yang bersifat istimewa meliputi Zelfbesturende Landschappen maupun volksgemeenscaphhen. Daerah ini memiliki susunan asli dan oleh karena itu dianggap sebagai daerah istimewa. Dalam perkembangan lebih lanjut, yaitu hasil Amandemen UUD 1945 tahun 1999 dan 2000,
Pasal 18B mengatur hak konstitusi daerah
istimewa, yaitu (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan UU; dan (2) ….masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Pada masa awal revolusi terjadi kesalahpahaman antara KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) dengan pemerintah kerajaan yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah. BPPS DIS memprioritaskan mulai tahapan ini, yaitu 5
terjadinya Double Bestuur (Pemerintahan Ganda). Komitmen pemerintah untuk menjadikan Surakarta menjadi daerah istimewa ditunjukkan dengan diangkatnya Panji Suroso, 19 Oktober 1945, sebagai komisaris tinggi untuk Surakarta yang bersifat istimewa (Ibrahim 2008: 69-74). Suroso membentuk direkturium untuk mengatasi Double Bestuur dan membicarakan peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta dalam Panitia Tata Negara. Panitia mendiskusikannya dengan pihak Kasunanan, Mangkunegaran, dan 27 organisasi sebagai representasi rakyat Surakarta. Hasilnya adalah Peraturan Daerah Istimewa Surakarta, yaitu: 1. Mempertahankan kedudukan Surakarta sebagai Daerah Istimewa; 2. Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan, yaitu dengan meniadakan Gubernur pada masa Belanda dan Tyokan pada masa Jepang serta Komisaris Tinggi pada masa RI; 3. Urusan pemerintahan diserahkan kerajaan di bawah pemerintah pusat secara langsung; 4. Memperhatikan kedaulatan rakyat dengan mengakomodasi aliran-aliran dalam masyarakat dan Daerah Istimewa Surakarta memberi manfaat pada masyarakat Surakarta; 5. Adanya persatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta.
Titik balik Surakarta adalah ketika pemerintah, karena keadaan luar biasa, memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta, yang diikuti dengan strategi Tan Malaka yang menjadikan Surakarta sebagai “tawanan” untuk menyerang Yogyakarta (Utomo, 2010). Hasilnya adalah pertentangan Tan Malaka vis a vis Perdana Menteri Sutan Syahrir di satu pihak dan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta di pihak lain. Pertentangan tersebut mengakibatkan serangkaian konflik vertikal (penculikan dan pembunuhan pejabat pemerintah) sekaligus antar-laskar rakyat. Keadaan gawat tersebut memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat dan menyatakan Surakarta dalam keadaan darurat. Sejumlah pertemuan para pemangku kepentingan menghasilkan Penetapan Pemerintah (PP) No. 16 SD/1946 6
tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta, per 15 Juli 1946. Dalam diktum kedua PP tersebut dinyatakan bahwa “Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan UndangUndang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan”. Jadi, penetapan Surakarta sebagai Karesidenan hanya bersifat sementara sebelum kelak diatur dengan Undang-Undang. Fakta sejarah juga mencatat, bahwa bukannya DIS digaransi dengan UndangUndang, bahkan berubah status. Jika DIY dijamin dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebaliknya DIS dimasukkan sebagai dan menjadi bagian dari Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1950. Dalam pernyataan Santosa (2002), kebijakan darurat ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1945 dan Penetapan Pemerintah No. 16/SD 1946. Latar belakang historis di atas menjadi alasan BPPS DIS, bahwa mengembalikan status DIS merupakan keutamaan yang bersifat ideologis.
C. Relasi BPPS DIS dengan para pemangku kepentingan BPPS DIS sebagai perkumpulan warga merumuskan visinya dengan “Terwujudnya status Propinsi Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia
“Mengagendakan,
sebagaimana
melakukan
amanah
sosialisasi,
Konstitusi”.
menyiapkan,
dan
Dengan
misi
mengupayakan
pengembalian status Propinsi Daerah Istimewa Surakarta dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia,”
BPPS
DIS
telah
membentuk
Koordinator
Cabang
Kabupaten/Kota di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Kabupaten lain di sekitar eks-Karesidenan Surakarta. BPPS DIS bertujuan sebagai wadah komunikasi dan penghubung antara warga dengan pemangku kepentingan untuk pengembalian status DIS. Pengembalian status adalah dengan terbitnya Undang-Undang tentang DIS. Dengan posisi inilah, BPPS DIS mengapresiasi pentingnya menjalin relasi dengan para pemangku 7
kepentingan sebagaimana termanifestasikan dalam BPPSDIS@FB. Tabel berikut merupakan rekapitulasi isu-isu yang menjadi perbincangan dan wacana BPPS DIS di jejaring FB berdasar data 2010-2011.
Tabel 1. Agenda, pemangku kepentingan, dan tanggapan tematis BPPS DIS Agenda
Pemangku kepentingan
Tanggapan tematis BPPSDIS@FB
1
2
3
Menghimpun, mengkaji, dan menerbitkan buku dan media publikasi yang berhubungan dengan pengembalian status Propinsi DIS: “Landasan Hukum Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta”; “Buku putih BPPS DIS“; “Daerah Istimewa Surakarta” . Buletin yang diterbitkan “Darmakarta”.
Buku dan bulletin disampaikan, didiskusikan, dan dirujuk dalam seluruh pernyataan BPPS DIS kepada anggota DPR RI, Wantimpres, Staf Khusus Presiden, wartawan, kelompok warga.
•
Apresiasi terhadap kelompok BPPS DIS yang diharapkan memperkuat gerakan pengembalian Propinsi DIS. Buku BPPS DIS layak dirujuk karena dianggap lengkap.
•
Menguatnya identitas Surakarta sebagai sumber budaya Jawa yang orisinal.
•
Pernyataan BPPS DIS sebagai “agen” Jogja untuk memperkeruh Solo yang sudah nyaman.
•
Kreativitas karya seni Solo lebih diterima dibanding Jogja.
•
Secara ekonomi, Surakarta lebih mampu; tetapi politik dan kebijakan Jakarta tak berpihak. Sehingga gerakan warga Surakarta lebih radikal.
•
Perpindahan ibukota 1946 adalah modal politik Yogyakarta dan hancurnya aset Surakarta.
•
Identitas dan budaya Surakarta vs Yogyakarta adalah konstruksi yang
8
diawetkan pasca perjanjian Gianti 1755. Mendiskusikan kelayakan pengembalian Propinsi DIS:
Diskusi dengan kelompok warga dan akademisi. Kesepahaman untuk memprioritaskan relasi DPR RI dan sosialisasi di tingkat basis.
•
RUU DIS adalah utang pemerintah.
•
Pengembalian Propinsi DIS adalah keutamaan.
•
Kelayakan Propinsi DIS jangan diintervensi kalkulasi politik sesaat.
•
Seminar PSPK UGM, Sleman, 16 Desember 2009
•
Diskusi Yayasan Putra Budaya Bangsa, Semarang, 16 Januari 2010
•
Pameran Museum di Solo, 1 Feb-Maret 2010
•
Urusan RUU DIS menjadi kewenangan DPR.
•
Diskusi Sitihinggil, Solo, 05 Feb 2010
•
•
Diskusi buku di TVRI Jogja, 10 Maret 2010
Dukungan basis warga merupakan pernyataan sejati Propinsi DIS.
•
Optimalisasi media pembelajaran warga dan sosialisasi Propinsi DIS karena inferioritas warga Surakarta terhadap wacana pembahasan RUU DIY.
•
Surakarta lebih dulu mendukung NKRI dibanding Yogyakarta. Buku sejarah tidak pernah memunculkan peran Surakarta, bahkan selalu dijuluki sebagai kota teroris.
•
Menolak Propinsi DIS sebagai kategori “pemekaran wilayah” sebagaimana PP No. 78 Tahun 2007. Propinsi DIS pernah ada dan legal. Keadaan luar biasa memaksa pemerintah untuk membekukan sementara, sehingga nalar yang menguat adalah pengembalian status.
•
Ketiadaan UU sebagaimana DIY dan bahkan
•
Sudut Pandang TATV, Solo, 8 April 2010
Meriset kelayakan pengembalian Propinsi DIS berdasar PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Pembicaraan informal dengan pejabat di BPS Propinsi Jawa Tengah dan sejumlah kabupaten eksKaresidenan Surakarta. Riset kelayakan tidak berlanjut.
9
dimasukkan dalam Propinsi Jawa Tengah semakin menyulitkan posisi Propinsi DIS. Audiensi dengan Bupati/ Walikota dan DPRD Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Surat tertanggal 22 Maret 2010 belum dibalas
Audiensi dengan Wantimpres. Diterima Prof. Jimly Ashshidiq, Prof. Ryas Raasyid, Widodo AS, Sekretaris Wantimpres, dan staf. Jakarta, 17 Mei 2010
Audiensi dengan Kelompok Komisi II FPD DPR RI. Diterima pada 18 Mei 2010
Kepala daerah tidak membalas. Sejumlah anggota DPRD secara pribadi menanggapi di media massa, bukan pernyataan kelembagaan.
Penyampaian pernyataan posisi Propinsi DIS, alasan historis, peta sosiopolitis dan strategis ke Wantimpres.
Penyampaian pernyataan posisi Propinsi DIS, alasan historis, peta sosiopolitis dan strategis sebagai bahan legislasi.
•
Yang pasti, warga sudah bergerak dan mendukung upaya-upaya pengembalian Propinsi DIS.
•
RUU DIS merupakan kewenangan Pusat, sehingga kulanuwun dengan Bupati/ Walikota dan DPRD bisa menyusul.
•
Sejumlah anggota DPRD sudah menanggapi di media massa.
•
Apresiasi terhadap BPPS DIS yang sudah beraudiensi dan menyampaikan pergerakan Propinsi DIS kepada Wantimpres.
•
Wantimpres secara kelembagaan diharapkan mampu menyampaikan pertimbangan Propinsi DIS kepada presiden.
•
Usulan untuk mengundang anggota Wantimpres dalam forum-forum BPPS DIS.
•
Apresiasi terhadap BPPS DIS yang sudah beraudiensi dan menyampaikan pergerakan Propinsi DIS di Senayan.
•
Usulan untuk memperluas jejaring dengan fraksi-fraksi DPR.
•
Usulan untuk mengundang anggota DPR dalam forumforum BPPS DIS.
10
Audiensi dengan Kemendagri dan Dirjen Otda. Surat tertanggal 26 Januari 2010 belum dibalas
Kepmendagri dan Dirjen Otda tidak membalas.
Komunikasi dengan jejaring Keraton Surakarta, dalam hal ini melalui kegiatan Pakasa (Paguyuban Kawula Keraton Surakarta).
Pakasa sebagai mitra dan agen pembelajar Propinsi DIS.
Komunikasi dengan Mangkunegaran.
Relasi pribadi dengan pejabat Pura Mangkunegaran.
•
Perbincangan tentang Mendagri yang sudah terlalu sibuk dengan istimewanya RUU DIY.
•
Usulan untuk mengirim delegasi budaya ke Kemendagri, bahwa Propinsi DIS adalah hal kebudayaan bernegara yang dizalimi kebijakan Jakarta. Selama ini berkembang anggapan bahwa satusatunya daerah istimewa hanya DIY.
•
Usulan RUU DIS menjadi inisiatif DPR dan bukannya pemerintah.
•
Kesediaan Pakasa sebagai agen pembelajar di tingkat basis.
•
Kebutuhan merumuskan model-model pembelajaran di tingkat basis.
•
Tawaran untuk menjalin komunikasi dengan Mangkunegaran.
•
Kekuatan Mangkunegaran dalam mendorong Propinsi DIS.
Komunikasi dengan pengusaha Solo Raya.
Ketiadaan personel untuk mengelola.
Diskusi tidak berkembang. BPPS DIS hanya mengapresiasi acara-acara bisnis dan kebijakan ekonomi pro-rakyat pemerintah di FB.
Komunikasi dengan Kraton Cirebon.
Ketiadaan personel untuk mengelola.
Diskusi tidak berkembang.
Wawancara dengan Radio Nederland Wereldomroep, 12 Juli 2010.
Optimalisasi jejaring media massa internasional dan perkuatan basisdata
•
Usulan untuk menginformasikan perkembangan Propinsi DIS dalam fora internasional.
11
Penyiapan dan pengajuan judicial review UU No. 10 Tahun 1950 ke MK.
Sarasehan Kebangsaan “Mengenang Sinuhun Mardika dan 65 tahun Kemerdekaan RI.“ Surakarta, 1 September 2010.
Persiapan kajan rutin dengan akademisi dan praktisi hukum, komunikasi dengan MK, persebaran informasi kepada kelompok warga.
Sosialisasi dan pelaporan kegiatan kepada Pakasa dan kelompok warga.
•
Usulan blog BPPS DIS untuk menggunakan bahasa Inggris.
•
Pernyataan tentang kemungkinan dokumen sejarah yang masih tersimpan di luar negeri dan dibuka untuk publik Indonesia.
•
Dukungan untuk fokus ke MK dan bukannya hirukpikuk DPR.
•
Kekhawatiran MK “disibukkan” dengan penyelesaian sengketa Pilkadal sehingga membutuhkan gerakan khusus untuk Propinsi DIS.
•
Pernyataan ketidaktahuan tetapi tetap mendukung Propinsi DIS jika diselesaikan di MK.
•
Usulan pembentukan koin peduli Propinsi DIS jika proses siding-sidang di MK berbiaya tinggi.
•
Apresiasi terhadap peran dan korespondensi PB XII kepada pemerintah selama 1950-1957 yang memprotes penggabungan Surakarta ke Jawa Tengah.
•
Apresiasi terhadap peran KRMH Wurjaningrat (tokoh BPUPKI dan pahlawan perintis kemerdekaan) yang menolak penggabungan dan menjadikan Surakarta sebagai karesidenan di Jawa Tengah.
12
Wilujengan dan deklarasi DIS, Prambanan Klaten, 14 Desember 2010.
Pernyataan terbuka kepada publik dan media massa. Perkuatan FB sebagai media pertukaran informasi dan diskusi.
•
Suasana hati yang berkembang dan menolak Surakarta sebagai bagian Jawa Tengah.
•
Usulan percepatan uji material UU Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ke MK.
•
“Perjanjian” para pendiri Republik pada 1945 yang membangi Jawa menjadi tiga propinsi sudah tidak tepat, karena sudah terbentuk Propinsi DKI dan Banten.
•
Menguatnya pengembalian Propinsi DIS.
Pernyataan posisi DIS menjadi perhatian publik karena marakknya pemberitaan media massa. Informasi di FB dirujuk dan ditanggapi. Kilasan: •
DIS cemburu kepada DIY? 16 Desember 2010
•
Keistimewaan DIY hanya peduli dalam hal pengisian kepala daerah/gubernur, 16 Desember 2010
•
RUU DIS adalah utang konstitusional, 17 Desember 2010
•
Keistimewaan dalam konteks NKRI, 24 Desember 2010
•
Tuntutan untuk menyamakan Surakarta dengan Yogyakarta, pembentukan Propinsi DIS, dan menyoal UU Pembentukan Propinsi Jawa
13
Tengah, 2 Januari 2011 • Penutupan bulan Suro di Bayat, Klaten, 8 Januari 2011
Sosialisasi di tingkat basis. Warga sebagai penerima manfaat, perangkat desa dan rombongan dalang sebagai pembelajar
Isu pemekaran Propinsi DIS, 3 Januari 2011
Sosialisasi Propinsi DIS dengan pentas media wayang. Materi: •
Pasal 18 UUD 1945;
•
Piagam Kedudukan yang ditandatangani Presiden Soekarno 19 Agustus 1945;
•
Maklumat Sunan Paku Buwono XII 1 September 1945;
•
Penetapan DIS dan DIY 15 Juli 1946;
•
Pengukuhan DIS yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di Denhaag 12 September 1949.
Berjejaring dengan BPUPKS (Badan Penyelidik Usaha Pengembalian Keistimewaan Surakarta), 25 Januari 2011
Jejaring BPUPKS sebagai pembelajar di tingkat basis dan BPU PKS sebagai penyedia data mutakhir perkembangan DIS
Diskusi di Posko-posko DIS dengan Koordinator Cabang Kabupaten/Kota
Raat Dengar Pendapat Umum antara Komisi Pemerintahan DPR dengan DPRD DIY, Senayan, 9 Februari 2011
Pernyataan posisi DIS menurut sejarah dan konstitusi kepada delegasi DPRD DIY
•
Pernyataan posisi DIS sebagai bagian NKRI dan yang pertama mendukung RI.
•
Upaya untuk memajukan sejarah yang berbeda karena selama ini Surakarta disembunyikan perannya, sehingga menempatkan hyanya DIY yang istimewa.
•
Dukungan terhadap keistimewaan DIY.
•
Pernyataan ketidaktahuan bahwa isu keistimewaan
14
DIY bukan hanya masalah pengisian jabatan gubernur. Pakasa Cabang Sragen menetapkan 20 Posko DIS, Pendapa Rumah Dinas Bupati, 12 Februari 2011
Pernyataan posisi DIS dengan warga dan pemerintahan Sragen
Dukung-mendukung warga Sragen terhadap pengembalian status Propinsi DIS.
Dukungan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Surakarta dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Soloraya agar Surakarta menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah, 5 Maret 2010
Penguasaha.
Pengalihan isu menjadi perbicangan. Alasan yang mengemuka adalah menolak wacana perpindahan ibukota Jateng ke Surakarta. Pernyataan pribadi tidak perlu dilanjutkan dan kembali ke pokok soal Propinsi DIS.
Deklarasi Propinsi DIS dan Diskusi Konstitusi di Karanganyar, 27 Maret
Pernyataan posisi DIS dengan warga dan pemerintahan Karanganyar.
Dukungan warga Karanganyar terhadap pengembalian status Propinsi DIS
Lokakarya Budaya DIS bersama sejarawan dan hakim agung, Klaten, 4 April 2011
Pernyataan posisi DIS dengan warga dan hakim agung
Kesepahaman tentang upaya mengembalikan status Propinsi DIS sebagaimana amanah Konstitusi.
Wacana penggabungan Kabupaten Ngawi ke Propinsi DIS, 6 April 2011
Pernyataan anggota DPRD Ngawi
•
Dukungan warga Ngawi terhadap pengembalian status Propinsi DIS.
•
Usulan Ngawi menjadi bagian dari Propinsi DIS karena alasan kultural.
•
Kesulitan konstitusional jika Ngawi menjadi bagian dari Propinsi DIS.
Perseteruan antara Bibit Waluyo (Gubernur Jawa Tengah) vs Joko Widodo (Walikota Surakarta), 27 Juni 2011
•
“Jadikan Jokowi gubernur DIS!”
•
“Dukung Solo sebagai kota budaya”
Unjuk rasa Gempita (Gerakan Masyarakat Peduli Surakarta) menuntut Propinsi DIS sebagai penolakan pembangunan mal di bekas bangunan Pabrik Es
Kelompok warga mulai mengorganisasikan Propinsi DIS: •
“Ayo Dukung Surakarta kembali menjadi Propinsi
15
Saripetojo, Purwosari, Solo, 4 Juli 2011.
Daerah Istimewa Surakarta’; •
“Jokowi Gubernur Propinsi DIS!”
D. Simpulan: Agenda DIS sebagai wilayah perebutan tafsir tentang Daerah Istimewa Makna “daerah istimewa” mengalami perkembangan dan perubahan, bahkan melampaui konteks dan rumusan kesejarahan kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia. Kosakata “daerah istimewa” bahkan dihubungkan dengan pembahasan RUU DIY. Berdasar penelusuran historis, BPPS DIS menemukan data dan dokumen lain yang berbeda dengan arus-utama wacana saat ini, bahwa “daerah istimewa” tidak melulu berhubungan hanya dengan wacana pengisian jabatan kepala daerah. Temuan BPPS DIS bahwa pernyataan dukungan kepada Republik Indonesia justru dilakukan oleh Surakarta pada 1 September 1945, baru sesudahnya adalah Yogyakarta pada 5 September 1945, menjadi politik pemihakan. BPPS DIS yang hadir sebagai kelompok dalam facebook merupakan bagian dari masyarakat jejaring sosial yang dimediasi internet. BPPSDIS@FB melakukan fungsi-fungsi
petukaran
informasi,
mengkomunikasikan
tentang
pentingnya
mengapresiasi data historis dan sosiologis terhadap nasib “daerah istimewa” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendiskusikannya dengan sesama pengguna facebook. BPPSDIS@FB juga mewartakan seluruh agenda dan kegiatan yang selama ini diselenggarakan di mana tanggapan warga menjadi bahan untuk evaluasi kelembagaan BPPD DIS. Dengan demikian, BPPSDIS@FB sebagin bagian dari media massa bertautan dengan budaya dan masyarakat di mana BPPS DIS menyelenggarakan upaya-upaya pengembalian status Propinsi DIS. Untuk itu, BPPSDIS@FB sebagai produk budaya digital di facebook menyatakan dan mengundang diskusi tentang gagasan pengembalian status Propinsi DIS sebagai realitas objektif. Bagi BPPS DIS, 16
mengkonstruksi-ulang realitas DIS merupakan keutamaan dan menjadi pernyataan ideologis dalam konteks perebutan tafsir “daerah istimewa”. Posisi ini menempatkan BPPS DIS terlibat dalam rivalitas perebutan makna “daerah istimewa” antara Propinsi DIS dengan DIY.
Daftar Pustaka “List
of social networking websites” tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites. diakses 27 September 2010.
Anonim. 2009. Pernyataan Mengembalikan Status Propinsi Daerah Istimewa Surakarta, Nasah Akademik Propinsi Daerah Istimewa Surakarta, Rancangan Undang-undang Propinsi Daerah Istimewa Surakarta. Yogyakarta: BPPS DIS. Ibrahim, Julianto. 2008. Kraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja. Yogyakarta: Malioboro Press Ibrahim, Julianto. 2010. Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta: Kajian Historis. Makalah Diskusi “Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.” Semarang, Yayasan Putra Budaya Bangsa, 16 Januari Khairuddin. 1998. Filsafat Kota Yogyakarta. Cetakan kedua. Yogyakarta: Liberty McQuail, Denis. 1983. Mass Communication Theory: An Introduction. CA: SAGE Publications Inc. Nusantara, A. Ariobimo (ed). 1999. Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta. Jakarta: Grasindo Samroni, Imam. 2010. Mengembalikan Status Propinsi Daerah Istimewa Surakarta. Makalah Diskusi “Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta.” Semarang, Yayasan Putra Budaya Bangsa, 16 Januari Samroni, Imam. Astiyanto, Heniy. Supeno, Widya. Rudi. Kusumoaji, Bambang MB. 2010. Landasan Hukum Pembetukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta. Yogyakarta: BPPS DIS Santosa, Sri Juari. 2002. Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: Komunitas Studi Didaktika Sujamto. 1988. Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara 17
Sutiyono, Munarsih, Soekiraman. 2010. Daerah Istimewa Surakarta. Yogyakarta: Putra Bangsa Utomo, Kusno S., 2010, “Utang Pusat kepada Provinsi Daerah Istimewa Surakarta” Solopos, 9 Maret 2010, p. 4 1
Penelusuran data tentang ”Daerah Istimewa Surakarta” dengan mesin pencari di laman dilakukan pada tanggal 10 Juli 20110. Temuan sekitar 138.000 hasil pada google (http://google.co.id); dan 5.250.000 hasil untuk ”Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasar jumlah tersebut, terdapat kenaikan 0,47 % jika dibanding pada 29 Maret 2010 sebesar 65.300 hasil dengan mesin pencari yang sama. Pada yahoo (http://id.yahoo.com/?p=us) ditemukan 1.370 hasil; bing (http://bing.com) 335.000 hasil; dan Alvavista (http://us.yhs4.search.yahoo.com) 295.000 hasil. Mesin pencari mamma (http://mamma.com) juga memperlihatkan data dimaksud meskipun tidak mempunyai fasilitas penghitung jumlah hasil.
2
Lima kelompok facebook yang menurut penulis dibuat dengan identitas Daerah Istimewa Surakarta adalah: “Ayo Dukung SURAKARTA Kembali menjadi Propinsi Daerah Istimewa Surakarta” (http://www.facebook.com/pages/Ayo-Dukung-SURAKARTA-Kembali-menjadi-Propinsi-DaerahIstimewa-Surakarta/172420256155494); “BPPSDIS” (http://id-id.facebook.com/people/BppsDis/100000893996777); “Daerah Istimewa Surakarta” (http://www.facebook.com/pages/DaerahIstimewa-Surakarta/118607044874417). Sejumlah laman juga menyediakan ruang diskusi yang produktif tentang Daerah Istimewa Surakarta. Sebagai contoh, untuk menyebut beberapa nama, adalah Detik.com (http://kolomkita.detik.com/baca/artikel/3/1415/_daerah_istimewa_surakarta_); Forum kami (http://www.forumkami.net/berita/98991-sejarawan-tanggapi-permintaan-daerahistimewa-surakarta.html); Kaskus (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3468375); Seruu (http://www.seruu.com/index.php/2010122834732/utama/nasional/keraton-solo-tuntut-daerahistimewa-surakarta-dikembalikan-34732/menu-id-691.html);
18
