REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA SADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN TRANSPORTASI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJA SAMA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM
Sadan SAR Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Transportasi Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENCATAT
ketentuan-kententuan
Konvensi
lnternasional
tentang
Keselamatan di Laut Tahun 1974 sebagaimana diubah, dan Konvensi lnternasional tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim tahun 1979 sebagaimana diubah;
MENCATAT JUGA kerja sama yang bermanfaat dan efektif antara kedua negara di bidang kerja sama pencarian dan pertolongan maritim;
BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan maritim;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja untuk peningkatan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan maritim di antara Para Pihak.
PASAL II BIDANG KERJASAMA
Para Pihak akan memajukan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:
1. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk masuknya unit pencarian dan pertolongan ke wilayah pencarian dan pertolongan maritim satu sama lainnya untuk penggunaan fasilitas pencarian dan pertolongan maritim sementara terlibat dalam misi pencarian dan pertolongan maritim; 2. Saling tukar-menukar informasi dalam musibah pencarian dan pertolongan maritim, pengalaman terbaik dan pengembangan; 3.
Pelatihan
bersama, pendidikan
dan
latihan
dalam
pencarian
dan
pertolongan maritim untuk meningkatkan pengembangan kapasitas; 4.
Saling melakukan kunjungan antar personil dan aset pencarian dan pertolongan maritim untuk berbagi keahlian;
5. Berbagi keahlian teknis dalam bidang pencarian and pertolongan maritim melalui seminar, lokakarya, konferensi dan kegiatan lainnya;
PASAL Ill PENGATURANPELAKSANAAN
Pelaksanaan kerja sama yang tercantum pada Pasal II dari Memorandum Saling Pengertian ini akan dilakukan dengan pengaturan pelaksanaan yang akan disepakati oleh Para Pihak.
PASAL IV PENGATURAN KEUANGAN
Para Pihak menyadari bahwa kerja sama yang tercantum pada Pasal II ditentukan berdasarkan dengan kemampuan keuangan dan kewajiban masingmasing. Para Pihak akan saling menyetujui mengenai pengaturan keuangan yang timbul untuk kasus-per-kasus dengan tunduk pada ketersediaan dana.
PASAL V IMPLEMENTASI
1. Para Pihak akan bertanggung jawab untuk persetujuan, administrasi dan pengawasan proyek dan kegiatan yang dilakukan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini. 2.
Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Teknis atau Komite Sementara untuk mengidentifikasi, menginisiasi dan menerapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian.
3.
Kelompok
Kerja
Teknis
atau
Komite
Sementara
akan
mencakup
kementerian atau instansi terkait dengan masing-masing Pihak untuk tujuan keberhasilan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian.
4.
Kelompok
Kerja
Teknis atau
Komite
Sementara
akan melakukan
pertemuan secara bergantian di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bila dianggap perlu pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. 5.
Kelompok Kerja Teknis atau Komite Sementara akan merekomendasikan penugasan orang yang dapat dihubungi, koordinator proyek, dan personil lain yang akan mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab khusus.
PASAL VI PROSEDUR OPERAS! STANDAR
Para Pihak akan menetapkan Prosedur Operasi Standar untuk operasi pencarian dan pertolongan maritim yang sesuai dengan hukum internasional, peraturan dan pedoman (panduan) yang terkait di bidang pencarian dan pertolongan maritim.
PASAL VII FASILITAS MASUK
1. Pihak yang meminta izin untuk masuk ke wilayah Pihak lainnya untuk tujuan pencarian dan pertolongan maritim termasuk untuk pengisian bahan bakar, harus mengirimkan permintaan melalui badan pencarian dan pertolongan maritim dan/atau pusat koordinasi penyelamatan kepada otoritas yang kompeten pada Pihak lainnya. 2. Pihak
yang
menerima
permintaan
tersebut
harus
mengkonfirmasi
penerimaan tersebut sesegera mungkin. Pihak yang menerima, melalui badan pencarian dan pertolongan maritimnya dan/atau pusat koordinasi penyelamatan, wajib sesegera mungkin memberitahu mengenai izin yang dikeluarkan dan syarat-syarat untuk masuk ke wilayahnya, jika ada, di tempat misi dapat dilakukan.
3. Pihak yang menerima permintaan tersebut, wajib menerapkan, berdasarkan hukum, peraturan, regulasi, prosedur dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, yang mengatur mengenai hal tersebut di masingmasing negara, prosedur lintas batas paling cepat yang mungkin dilakukan.
PASAL VIII AMAN DE MEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak yang diberikan melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak.
PASAL IX PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi di antara Para Pihak.
PASALX MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama secara tertulis melalui saluran diplomatik, 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri pada setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya melalui saluran diplomatik;
3.
Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku kegiatan lainnya yang dibuat di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sampai kegiatan tersebut selesai.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi
wewenang
oleh
Pemerintah
masing-masing,
telah
menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat di Beijing, pada tanggal 26 Maret 2015, dibuat rangkap dalam Bahasa Indonesia, Mandarin, dan lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK BADAN SAR NASIONAL
UNTUK KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA
TRANSPORT ASI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
F. HENRY BAM BANG SOELISTYO
YANG CHUANTANG
Kepala Badan SAR Nasional
Menteri Transportasi
Republik Indonesia
Republik Rakyat Tiongkok
ｾ＠ ｾ＠
REPUBLIK INDONESIA
GilｾｊｦＺｈｩ＠ SIE ｾｊｉ＠ IE ｾＱ＠ *19=' itaA ｾＪＱ＠ ｉｅｾＩｬｭＤ＠ #fJJ: 11fx:itf'P ｾｍＭＱ
fx'.fiU ｾｊｉ＼＠
ｾｮｭａｍｸｪｦｩＨｯＭ
1.i""§';;' J.J..1.i" ) ;
ｾＭｴｌｭｈＷ［＠
ｾｌｭＭ
ＪａｾｨｌｭＭ
［＠
ＲＮｸｾｌｭＭ
ﾷ ＪＱﾱｾＮｩｌｭＭｦｬ［＠ Ｍｾ
［＠ 1
3. ＷｦＮｊｩＩｂｪｴＣＪｾｉｌ＠
, ＺｗｾｦｭｩＮｊＹｬ＼ｓｪｌ ｾＩＺ｝＠
ＴＮＷｦｬｩｴａｾ
［＠
Ｎ ｾＭｭｴｮ
Ｕ Ｎ ＪｾＳｍＮ＠
ｾｴＮ＠
ｾﾷ
Ｎ ｾＮｴＣＪｯ＠
］ｾ＠ ＪｾｍﾷＤ
［＠
ＡｐＮｲｾｭ＠
］ ﾷｾｬｩＪＭ
Ｎ ｾｍｮﾷＭ
ｾｯ＠
ＭｾＪ＠ ｾｮｭｵ
ＭﾷｾｴＱ＠
Ｎ ＪｾｍＤ］ｷｦｩＮｴＦ＠
ｾｍｮＷｦＮｬｩｯｭＪＭＤ＠ ｾｯ＠
Ｎｮｾ＠ ＱＮｾｮｭＪ＠
ｾｴｬｩ＠
ｾｴＪｍＤ
ＲＮｾｮｦｴＣｉｭｍ
ｾ
Ｎ ｾｵＮ＠
ＤｾＷｦ＠
ｊｩｾｬｪＡ＠
§ ｱｾｦ＾ｉｊ
ｾＶｴＪｍ＠
ｯ＠
3 . ＮｴｾＪｉｍｭｮＦ｡Ｄ
Ｎ ｾﾷ＠
ｍｾＪｩＭＹＤ
ｯ＠ ＴＮｾ＠
. ＮｴｾＣｉｦｩｬｍＭ＠
ｾａＷｦ
Ｎ ｾｨｯ＠
Ｕ Ｎ ｾＪ
ｾＮ＠
ＷｦＮｬｩｾﾧｱｯ＠
ＭｾｭＪﾧｱｦ＾ｉｊａ
ｉ ｾｦｩｍｭＵＤｕａＮﾧＭｘ＠
Ｎ Ｃｾ･ﾧｯ＠
M7'* Ｎ ｾｬｦｴａＭ］ｗＢ＠ ｾｮｭｌｴﾷＤＭＮ＠
ＤｦｩｍｎＨ｡ｾｬＩＮ＠
ｔｉＱｾｊｬｴﾷｦｯ＠
ｍｾＪＭｓａ＠
, Ｍ＿ｊｾＱｃｲＴ＠
1. Ｍ ＱＮｊｾｴｦｩｌﾧｬＵ＼ＡａＺｘＧ＠
Ltt•tJl.¥4 ｦｩｬｾｴＱｊＮ＠
i:p 'L'fOJ :X\f JJ ｾＤｦｬＡﾣ＠
, $JMM•
:±l ii 5J
ＲＮﾮｌｾｩＵｊ＼ＭＱＤｍｕＣＪｮｴ＠
ｭｦＧＴｾＱｴｊＮｩＺｰＦＭＳＡａＪﾭ ｦﾧｾＤＭＮＣＦｊＰ＠
ＳＮﾮｌｾｩＵｊ＼
Ｍ ＺｊｭｾＪＭｒＤＮ＠
$ •.
ﾷｾｦＪｬｯ＠
jf!I\ * ｾｊｑｦＭｗｂＡＱﾣｬｴｲＹ＾］ＮＧ
•U
.F.J ｊｉｍＹｾｭｩ＠
ＤｾｊＡｦｩｉｔｯＭＱｬＪｍＮＣｳ＠ ｾｯ＠
•.n• ｾｍｯ＠
ｾｊＪｍｓＭｒｭＦＮｴＱ＠
ﾷ ｩｓＨ Ｍｾ＠
Ｍｾ＠
ＮｾＪＱ＿Ｍｍ＠
ｅｐＮｬｾｩｭｴｍ｡＠
ｾＮａＦｭＤ＠
rea
ｲｬｩｴｍ｡ｾ＠
ｾ＠
.
rea
ｾｷｴ＠ ｾ＠
ｾＭＤｩｦＺ＠
Ｊｾ＠
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MARITIME SEARCH AND RESCUE COOPERATION
The National Search and Rescue Agency of the Republic of Indonesia and the Ministry of Transport of the People's Republic of China (hereinafter referred to singularly as "Party" and collectively as "the Parties");
NOTING relevant provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended, and the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 as amended;
NOTING ALSO the fruitful and effective cooperation between the two countries in the field of maritime search and rescue;
DESIRING to strengthen their cooperative relationship in the field of maritime search and rescue;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
1
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the field of maritime search and rescue between the Parties.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
The Parties will promote cooperation in the following areas:
1. Take appropriate measures for the entry of search and rescue units into each other's maritime search and rescue regions for the use of the facilities in each others' maritime search and rescue regions whilst engaged in maritime search and rescue mission; 2.
Mutual exchange of information on maritime search and rescue incidents, best practices and development;
3.
Joint trainings, education and exercises on maritime search and rescue to enhance capacity building;
4. Conduct of mutual visits of maritime search and rescue personnel and assets to share expertise; 5.
Sharing of technical expertise on maritime search and rescue, through seminars, workshops, conferences, and others activities.
2
ARTICLE Ill IMPLEMENTING ARRANGEMENT
The cooperation set forth in Article II of this Memorandum of Understanding will be carried out through implementing arrangements to be agreed upon by the Parties.
ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENT
The Parties shall realize that the cooperation set forth in Article II is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Parties shall mutually agree upon any financial arrangement arising therein on case-by-case basis subject to the availabilities of funds.
ARTICLE V IMPLEMENTATION
1. The Parties will be responsible for the approval, administration and monitoring of projects and activities to be undertaken under this Memorandum of Understanding. 2. The Parties will establish a Technical Working Group or Ad-hoc Committee to identify, initiate and implement the programs and activities intended to be undertaken pursuant to this Memorandum of Understanding. 3.
The Technical Working Group or Ad-hoc Committee shall include relevant ministries or agencies concerned of the respective Parties for the purpose of the successful implementation of this Memorandum of Understanding.
3
4.
The Technical Working Group or Ad-hoc Committee will meet alternately in the Republic of Indonesia and the People's Republic of China when deemed necessary at dates agreed upon by the Parties.
5. The Technical Working Group or Ad-hoc Committee will recommend the assignment of contact persons, project coordinators, and other personnel who will coordinate, plan and implement such programs and activities, and specific tasking, duties, and responsibilities.
ARTICLE VI STANDARD OPERATING PROCEDURES
The Parties shall establish the Standard Operating Procedures for maritime search and rescue operations according to related international laws, regulations and guidelines (manuals) in the field of maritime search and rescue.
ARTICLE VII FACILITATION TO ENTRY
1. The Party requesting permission to enter the territory of the other Party for maritime search and rescue mission purposes, including for refuelling, shall send its request through a maritime search and rescue agency and/or rescue coordination centre (RCC) to the competent authorities of the other Party. 2. The Party receiving such a request shall confirm such receipt with minimum delay. The receiving Party, through its maritime search and rescue agency and/or RCC, shall advise as soon as possible as to whether entry into its territory has been permitted and the conditions, if any, under which the mission may be undertaken. 3. The Party receiving such a request, shall apply, in accordance with the laws, rules, regulations, procedures and national policies from time to time 4
in force, governing the subject matter in their respective countries, the most expeditious border crossing procedure possible.
ARTICLE VIII AMENDMENT
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels. Such amendment shall form an integral part of this Memorandum of Understanding and shall enter into force at such dates as may be determined by the Parties.
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes that may arise between the Parties relating to any matters under this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and remain in force for 5 (five) years. It may be renewed by mutual consent in writing through diplomatic channels, 6 (six) months prior to the expiration date.
2. This Memorandum of Understanding may be terminated at any time by either Party by giving written notifications 6 (six) months in advance through diplomatic channels to the other Party.
5
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities carried out under this Memorandum of Understanding until the completion of such activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereof by their
respective
Governments,
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding.
DONE in Beijing, on the 261h of March in the year of 2015, in duplicate, in Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL SEARCH AND
FOR THE MINISTRY OF
RESCUE AGENCY OF
TRANSPORT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
F. HENRY BAMBANG SOELISTYO
YANG CHU ANT ANG
Head of National Search and
Minister for Transport
Rescue Agency of the Republic of
of the People's Republic of China
Indonesia
6
