MENCARI JEJAK LAHIRNYA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) YANG DIINGINKAN 1 Oleh: SUWANDA A. Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumberdaya air berbasis wilayah sungai telah dilakukan Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Bank Dunia melalui Project Basin Water Resources Management (BWRM), yaitu : 1. BWRM I (1995) dari JIWMP (Java Irrigation Improvement and Water Resources Management Project) yang dilaksanakan di 5 (lima) Balai PSDA, yaitu Balai PSDA Ciujung-Ciliman, Balai PSDA CimanukCisanggarung, Balai PSDA Jragung Tuntang, Balai PSDA Progo-Opak-Oyo dan Balai PSDA Pekalen Sampean. 2. Selanjutnya kegiatan BWRM II (1999) dilaksanakan di seluruh Balai PSDA yang ada di Pulau Jawa dan Madura yang berjumlah 25 (dua puluh lima) Balai PSDA, yakni di Provinsi Jawa Barat 5 balai, Jawa Tengan 6 balai, DIY 2 balai, Jawa Timur 9 balai. Program Java Irrigation and Water Mnagement Project (JIWMP) yang didanai oleh Bank Dunia melalui Loan 3762-IND adalah BWRM I. Kegiatan JIWMP ini dimulai sejak TA 1994/1995 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Tujuan BWRM dari JIWMP adalah untuk mencapai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang efisien dan andal, meliputi: Penyediaan air secara glondongan/skala besar (bulk); Pendistribusian air kepada daerah layanan dan pengguna secara glondongan/skala besar; Pengoperasian bangunan hidraulik utama; Pengelolaan kualitas air; Pengelolaan drainase banjir dan drainase utama daerah pertanian; Pemeliharaan lingkungan sungai yang sehat dan pengendalian banjir. Secara rinci dijelaskan lebih lanjut sasarannya adalah: 1. Penyediaan air meliputi pengalokasian air dan penyediaan air untuk memenuhi semua kebutuhan; 2. Sasaran lingkungan dengan maksud pengelolaan kualitas air pada badan sungai dengan cara memelihara aliran air yang cukup; 3. Pengendalian banjir adalah memberikan peringatan dini kepada masyarakat di daerah rawan banjir dan pengaturan aliran/tangkapan air (waduk). Secara kelembagaan, tujuan utama dari kegiatan BWRM ini adalah terbentuknya suatu Unit/Lembaga Pengelola Sumber Daya Air secara profesional dan andal. Sebagai proyek percontohan, pada waktu itu dipilih 5 (lima) wilayah sungai (WS) untuk kegiatan BWRM. Kelima WS dimaksud adalah: 1. WS Ciujung-Ciliman (Jawa Barat/Banten); 2. WS Cimanuk-Cisanggarung (Jawa Barat); 3. WS Jratunseluna (Jawa Tengah); 4. WS Progro-Opak-Oyo (DI Yogyakarta); 5. WS Pekalen Sampean (Jawa Timur). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada kelima WS dibentuklah organisasi yang disebut Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Pada awal kegiatannya, Satgas PSDA hanya memiliki beberapa kegiatan yakni: Pengelolaan Database; Pengelolaan Alokasi Air; Pengelolaan Kualitas Air; River Infrastruktur Maintenance; Pengelolaan Banjir; dan Pengembangan Kelembagaan.
1
Karena organisasi Satgas bersifat Ad-hock (sementara), maka pada tahun 1996 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 176/1996 tentang Pedoman Pembentukan UPTD/Balai PSDA. Nomenklatur yang ditetapkan dalam Kepmendagri adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air, sedangkan nama Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (Balai PSDA) adalah sebutan untuk UPTD PSDA tersebut. Dengan demikian kedudukan Balai PSDA adalah berada di lingkungan dan di bawah Dinas Pekerjaan Umum/ Dinas Pekerjaan Umum Pengairan/ Dinas Kimpraswil Provinsi. Dengan Kepmendagri tersebut di 5 (lima) provinsi dibentuk 30 (tiga puluh) Balai PSDA, yakini di Provinsi Jawa Barat 5 balai, Jawa Tengan 6 balai, DIY 2 balai, Jawa Timur 9 balai, dan Sumatera Utara 5 balai. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 Bank Dunia hanya memberikan bantuan untuk 5 Balai PSDA percontohan berupa dana untuk aktivitas di Balai dan dana untuk Bantuan Teknik melalui jasa konsultan dalam dan luar negeri. Mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, Bank Dunia menambahkan jangkauan bantuannya kepada 19 Balai lainnya non percontohan yang ada di Pulau Jawa, baik untuk operasional kegiatan Balai mapun Bantuan Teknik oleh konsultan. Bantuan dana untuk aktivitas tersebut antara lain untuk: Pembelian alat-alat laboratorium beserta bahan-bahan kimia dan operasional; Peralatan kantor, komputer, AC, dan lain-lain; Peralatan Hidrologi; Kendaraan Dinas dan gedung Kantor berikut Mess. Mulai tahun 2001, pemerintah Belanda memberikan Bantuan Hibah untuk program yang disebut Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program (IWIRIP) melalui Hibah TF 027755 yang salah satu komponen dalam hibah tersebut adalah kegiatan BWRM di 6 (enam) Provinsi yang fokusnya adalah pada 6 (enam) Balai PSDA percontohan di luar Pulau Jawa yakni: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian dilanjutkan dengan Program BWRM IWIRIP pada 16 Balai PSDA pada tahun 2002, 18 Balai PSDA pada tahun 2003 dan 12 Balai PSDA pada tahun 2004 yang kesemuanya berada di luar Pulau Jawa. Bantuan Teknis IWIRIP untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan persungaian. Sama halnya dengan BWRM di Jawa yang dimulai sejak tahun 1994, tujuan utama dari BWRM program IWIRIP ini adalah terbentuknya Unit Pengelolaan Sumber Daya Air yang profesional dan andal. Untuk melanjutkan program BWRM yang telah berjalan tersebut, Tim Technical Assistant Basin Water Resources Management (BWRM) – WISMP dengan biaya pinjaman dari IBRD Loan No. 4711-IND/Credit No. 3807-IND, dimobilisasi mulai tanggal 22 Oktober 2007 untuk memberikan bantuan teknis pada kegiatan BWRM program WISMP . Sedangkan tujuan kegiatan BWRM pada program WISMP ini adalah melaksanakan : 1. Peningkatan/perbaikan pelaksanaan alokasi air, kualitas air, dan konservasi air;
2. Peningkatan pemeliharaan prasarana sungai dengan penguasaan yang lebih baik pada kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan investasi; 3. Peningkatan pengendalian pendayagunaan sumber daya air; 4. Peningkatan dukungan kebutuhan anggaran secara berkelanjutan di tingkat nasional dan wilayah sungai dengan terbentuknya Dewan Sumber Daya Air pada setiap tingkat; 5. Peningkatan keterlibatan stakeholder; 6. Peningkatan kinerja tugas-tugas operasional; 7. Pemberian kesempatan lebih besar bagi peran swasta dan masyarakat; dan 8. Perbaikan sistem pengembalian investasi (cost recovery). B. Penguatan Kelembagaan Balai PSDA Provinsi di Masa Reformasi Sejak krisis moneter pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai program untuk mereformasi kelembagaan, menuju perkembangan yang berkelanjutan dan pemerintah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan (akutabel). Tujuannya adalah: 1. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan
2
2.
3.
fasilitas umum; Merubah peran Pemerintah dari “penyedia” atau “provider” barang dan jasa menjadi “pemberi peluang” atau “enabler” kepada masyarakat untuk memobilasasi kemampuan sendiri dalam memecahkan masalah; Mendesentralisasi keputusan Pemerintah dan Keuangan kepada Provinsi dan Kabupaten yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya UU No. 25/1999 jo. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Bank Dunia melalui IWIRIP membantu Pemerintah Indonesia dalam penyiapan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) yang tujuannya adalah: 1. Memperbaiki pengaturan sektor dengan mengkonsolidasikan reformasi sektor dan memperkuat institusi, pengelolaan dan sistem informasi pengeloaan baru yang dibentuk melalui Water Resources Sector Loan (WATSAL); 2. Memperbaiki kinerja pengelolaan sumber daya air dan irigasi melalui peningkatan kemampuan staf pemerintah dan organisasi komunitas irigasi; 3. Memperbaiki keberlanjutan fiscal sektor dengan melaksanakan berbagai macam mekanisme pemulihan dana yang perlu diperhatikan; dan 4. Melaksanakan program rehabilitasi bergulir pada bangun prasarana sungai dan irigasi umum yang selektif dan strategis. Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan reformasi sektor pada tahun 2002 dengan menghasilkan perumusan undang-undang dan dokumen kebijakan termasuk peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan turunannya. Sejumlah peraturan pemerintah tentang topik-topik seperti sungai, air tanah, sumber daya air dan irigasi telah dibuat, sedangkan lainnya masih dalam tahap persiapan. Pemerintah Belanda dari tahun 2001 hingga 2005, mendanai Program Pelaksanaan Reformasi Sumber Daya Air dan Irigasi Indonesia atau Water Resources and Irrigation Reform Implementation Programme (IWIRIP). IWIRIP bertujuan meningkatkan keterlibatan para petani dan para peminat lainnya di bidang pengelolaa sumber daya air, yang menghasilkan pekerjaan pemeliharaan yang lebih bermutu dengan biaya rendah. Pengalaman IWIRIP digunakan untuk perumusan bersama pada dua program sektor yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: 1. Proyek Sektor Irigasi Partisipasi atau Participatory Irrigation Sector Project (PISP) yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) dan Belanda; 2. Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi atau Water Resources and Irrigation Sector Management Programme (WISMP), yang didanai oleh Bank Dunia dan Belanda. Kedua program ini dimulai pada tahun 2004 untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif lewat peningkatan pemerintah setempat, organisasi Daerah Aliran Sungai, dan kelompok Petani Pemakai Air. Pada akhirnya PISP dan WISMP akan melaksanakan irigasi partisipatif dan memperbaiki sistem irigasi yang sudah ada yang mencakup wilayah seluas 725.000 ha di 60 Kabupaten di 20 Provinsi. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan para petani dan memperbaiki posisi mereka lewat keuntungan investasi serta pembagian air secara merata dan efisien. Program WISMP juga mensupport kegiatan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan mendukung pembentukan Dewan Sumber Daya Air. Program dilaksanakan mulai tahun anggaran (TA) 2005 sampai dengan 2015 melalui 3 (tiga) tahap APL. Tujuan cakupan program adalah untuk mereview dan memperbaiki institusi baru dalam bidang pengelolaan wilayah sungai dan pengelolaan irigasi yang telah dibentuk oleh WATSAL dan diarahkan melalui Java Irrigation Improvement and Water Resources Management Project (JIWMP) dan proyek-proyek terkait lainnya. Jadi program WISMP merupakan kelanjutan dari program JIWMP dan proyek-proyek terkait lainnya, seperti: IWIRIP, WATSAL, dan PISP.
3
Hasil yang diharapkan dari Program WISMP ini adalah: 1. Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya air (SDA) yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk generasi mendatang termasuk perbaikan kualitas air; 2. Memperpanjang umur ekonomi aset SDA milik pemerintah yang rusak akibat kegagalan program pengelolaan O&M sebelumnya; 3. Efesiensi sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat yang tersedia untuk pengelolaan aset sekaligus meningkatkan layanannya dengan cara melibatkan pengguna air dalam perencanaan kebijakan mendayagunakan SDA; 4. Menurunnya ketergantungan sumber pembiayaan O&M aset SDA kepada pemerintah karena adanya peningkatan pendapatan ekonomi pedesaan setelah program WISMP ini selesai (12 tahun). Dalam program WISMP terdapat pula pengadaan barang seperti: peralatan kantor, Hidrologi, GIS, dan kendaraan roda dua (motor). Semua barang pengadaan tersebut sudah menjadi Barang Milik Negara yang pengelolaannya ada di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Provinsi Banten dan dari Hasil Pemeriksaan oleh BPKP pada bulan Mei 2009, Dinas SDAP oleh BPKP dimintakan mencantumkan nomor inventarisasi barang-barang tersebut dan dilaporkan ke Bidang Keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum atau ke Biro Keuangan Departemen Pekerjaan Umum. C. Unit Pengelola Teknis Dinas Balai PSDA Wilayah Sungai di Provinsi Banten Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Banten didirikan berdasarkan keputusan Gubernur Banten Nomor 171 Tahun 2001 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Sebelumnya Balai PSDA Provinsi Banten diawali dengan dibentuknya SATGAS PSDA Ciujung-Ciliman berdasarkan SK Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum No. 159/KPTS/1994. Kemudian SATGAS PSDA ini dibentuk menjadi BALAI PSDA WS Ciujung-Ciliman setelah Provinsi Banten berdiri yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Pada Tahun 2008 terjadi perubahan SOTK yang mana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) dan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) yang kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten, maka Balai PSDA WS Ciujung-Ciliman dipecah menjadi 3 (tiga) balai, yaitu Balai PSDA WS Ciujung-Cidanau, Balai PSDA WS Ciliman-Cisawarna, Balai PSDA WS Cidurian-Cisadane. Struktur Orgnisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten diperbarui lagi melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang mana Balai PSDA WS mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai. Dalam pelaksanaan tugasnya Balai PSDA Provinsi Banten mempunyai fungsi, sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana teknis operasional Balai; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sumber daya air; 3. Pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air; 4. Pelaksanaan operasional pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air; 5. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian darurat banjir dan kekeringan; 6. Pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air; 7. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfatan sumber daya air; 8. Pelaksanaan pemantauan kualitas air; 9. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi pengeloaan sumber daya air; 10. Pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
4
11. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; 12. Pengelolaan ketatausahaan balai; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi. D. Kesesuaian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Balai PSDA Provinsi Banten dengan Provinsi Lain di Pulau Jawa Pada Tabel (terlampir), terlihat Matriks Kesesuaian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Balai PSDA Provinsi Banten dengan Provinsi Lain di Pulau Jawa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Terdapat kesesuaian tupoksi Balai PSDA pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa (minus DKI Jakarta) yang sama-sama merupakan institusi pelaksana sebagian tugas Dinas PU Pengairan/PSDA Provinsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sumberdaya air. Tupoksi Balai PSDA Banten, terlihat paling komprehensif, namun kenyataannya dalam pelaksanaan tugas terdapat substansi kegiatan yang masih dilaksanakan oleh Bidang lain yaitu pada kegiatan pengelolaan sumberdaya air di bidang sungai, danau/situ, waduk dan pantai, sementara saat ini tupoksi Balai PSDA masih terpaku pada pemeliharaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangannya. Pada tupoksi Balai PSDA Jawa Barat, selangkah lebih maju dibandingkan dengan Banten karena sudah menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan irigasi, sungai, danau/situ, waduk dan pantai sesuai WS kewenangannya, sementara Balai-Balai yang lain di Pulau Jawa masih pada pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, sedangkan untuk tupoksi pengelolaan sistem informasi SDA termasuk didalamnya pengolahan data hidrologi atau hidroklimatologi dan kuantitas/kualitas air di Jawa Barat dilaksanakan oleh Balai tersendiri yaitu Balai Data dan Informasi SDA. Huruf “P” pada Balai PSDA Jawa Barat bukan singkatan dari “Pengelolaan” akan tetapi “Pendayagunaan” sehingga berbunyi Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air, hal ini untuk membedakan tupoksi Dinas yang berbunyi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang berarti tupoksi Balai PSDA Jawa Barat lebih spesifik hanya untuk pilar pendayagunaan sumber daya air, sementara pilar-pilar yang lainnya seperti konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air menjadi tupoksi Dinas. Balai PSDA Jawa Tengah, karena luasnya jangkauan wilayah dan skope pekerjaan, maka dibentuklah Balai Perwakilan yang secara struktural di bawah kendali Kepala Balai PSDA Provinsi. Balai Perwakilan ini melaksanakan kebijakan teknis lebih operasioanal yang berkaitan dengan pembagian air, pelayanan perijinan, pendapatan daerah, pengamanan aset, pemeliharaan dan konservasi sungai, jaringan irigasi dan bangunan SDA lainnya yang menjadi kewenangan provinsi. Balai Perwakilan ini juga melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data hidrologi. Pada Balai PSDA DI Yogyakarta, mempunyai tupoksi selain menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, juga melaksanakan tugas penyediaan air baku untuk berbagai kepentingan yang tupoksi ini tidak terdapat pada Balai PSDA Banten. Balai PSDA Jawa Timur, mempunyai tupoksi yang hampir sama dengan Banten, namun karena luasnya jangkauan wilayah dan skope pekerjaan maka dibentuklah 9 (sembilan) Balai PSAWS (Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai) tersebar di berbagai wilayah untuk mengurangi beban kerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif-efisien dan optimal.
E. Kesimpulan
Inisiasi pembentukan istitusi Balai PSDA Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Pekerjaan Umum) sebagai upaya pembenahan pengelolaan sumberdaya air berbasis wilayah sungai, yang kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui kegiatan BWRM dari JIWMP pada tahun 1994/1995.
5
Terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, Bank Dunia melalui IWIRIP membantu Pemerintah Indonesia dalam penyiapan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) yang tujuannya untuk: a. Memperbaiki pemerintahan sektor dengan mengkonsolidasikan reformasi sektor dan memperkuat institusi-institusi perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi; b. Memperbaiki kinerja pengelolaan sumber daya air dan irigasi melalui peningkatan kemampuan staf pemerintah dan organisasi masyarakat irigasi; c. Memperbaiki keberlanjutan fiskal sektor dengan melaksanakan berbagai macam mekanisme pemulihan dana; dan d. Melaksanakan program rehabiltasi bergulir pada bangunan prasarana sungai/irigasi; Kemudian Pemerintah Indonesia melaksanakan reformasi sektor dengan melahirkan Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan turunannya sebagai langkah tindak lanjut, meskipun saat ini UU tersebut telah dianulir melalui Keputusan MK namun telah cukup banyak memperbaiki tata kerja dalam pengelolaan sumber daya air di indonesia.
Tujuan utama BWRM baik melalui program JIWMP dan proyek-proyek terkait lainnya, seperti: IWIRIP, WATSAL, PISP dan WISMP adalah untuk menyiapkan unit/lembaga pengelola sumber daya air yang profesional dan andal dengan kegiatan: Pengelolaan Database; Pengelolaan Alokasi Air; Pengelolaan Kualitas Air; River Infrastruktur Maintenance; Pengelolaan Banjir; dan Pengembangan Kelembagaan, melalui pembentukan Satgas sebagai cikal bakal berdirinya Balai PSDA WS.
Balai PSDA Provinsi memahami adanya pengaturan WS sebagai wilayah kerjanya dimana untuk WS yang menjadi kewenangan Pusat dalam tupoksi Balai tidak melakukan pengelolaan infrastruktur sungai, danau/situ, waduk dan pantai melainkan hanya pada instruktur jaringan irigasi berdasarkan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya, sementara untuk pengelolaan data hidrologi/hidroklimatologi dilakukan bersama-sama.
Kenyataanya hingga saat ini masih dimungkinkan terjadinya tumpang-tindih (overlap) tupoksi Balai PSDA baik yang dikelola oleh Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/ BBWS) maupun Provinsi (Balai PSDA) meskipun semuanya mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tupoksinya, hal ini menjadi tugas Pusatlah selaku pembina Balai PSDA Provinsi dan tugas bersama institusi pemerintah provinsi untuk senantiasa melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) agar dalam pelaksanaan tupoksi dapat bersinergi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Sumber: Diambil dari berbagai artikel dan referensi 1
Penulis adalah Kepala Balai PSDA WS Ciujung-Cidanau Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman Provinsi Banten sejak dari Tahun 2013-sekarang. Pernah menjabat sebagai Kasatker SKPD WISMP Provinsi Banten Tahun 2008-2009.
6
