[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
Di penghujung akhir tahun lalu pemerintah mengetok palu kenaikan upah minimum regional (UMR), baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Keputusan tersebut ibarat buah simalakama. UMR naik pengusaha mati, UMR tidak naik rakyat mati.
Di satu sisi, kenaikan UMR memang disambut gembira kalangan pekerja, khususnya buruh yang tak henti-hentinya beraksi menuntut kenaikan UMR. Tapi di sisi lain, justru pengusaha pusing tujuh keliling, karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk upah pekerja. Untuk wilayah DKI Jakarta saja, UMR sudah menembus angka Rp 2,2 juta.
Kalangan pengusaha memang menjadi pihak yang paling kebakaran jenggot terhadap kenaikan UMR tersebut. Jika ingin usahanya tetap berjalan, maka pengusaha tinggal memilih dua alternatif. Pertama, menekan biaya produksi yang kemudian berimbas pada menurunnya kualitas barang hasil produksi. Kedua, mempertahankan kualitas dengan menaikkan harga produk yang dihasilkan.
Dua pilihan tersebut memang sulit, tapi tetap harus diambil pengusaha. Pengalaman selama ini, jika ada faktor biaya produksi naik, seperti bahan bakar, kalangan pengusaha umumnya cenderung memilih menaikkan harga ketimbang menurunkan kualitas produk. Sudah pasti, kenaikan harga akan berimbas pada masyarakat yang menggunakan barang hasil industri.
Nah, persoalannya bukan hanya satu atau dua produk saja yang bakal harganya terdongkrak. Bisa puluhan, bahkan ratusan produk yang beredar di masyarakat akan naik. Kenaikan harga barang-barang inilah yang kemudian meluruhkan daya beli masyarakat, karena beban pengeluaran akan bertambah.
Efek domino akan terjadi dari kenaikan UMR tersebut. Apalagi saat bersamaan, pemerintah menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) mulai awal tahun. Ini akan menjadi beban tambahan lagi bagi dunia usaha.
1/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
Kenaikan UMR memang menguntungkan bagi pekerja di Indonesia. Tapi jika kenaikan barang-barang konsumsi, terutama produk pangan pokok tidak bisa dicegah, justru berdampak buruk pada rakyat, termasuk buruh/pekerja yang sebelumnya menikmati kenaikan upah. Padahal untuk keluarga miskin, hampir 80 persen pengeluaran mereka untuk membeli pangan.
Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengakui, kalangan pengusaha akan memikul dua beban berat. Yakni kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai berlaku 1 Januari 2013, dan penerapan kenaikan UMR sebesar 50 persen lebih pada 2013.
“Karena dua faktor itu beban kita bisa naik sampai 10 persen. Daya saing industri dalam negeri makin lemah," keluhnya. Bahkan Franky mengakui, dengan beban tersebut, industri dalam negeri akan makin terpuruk. Apalagi, dengan adanya pasar bebas, produk impor akan makin membanjiri pasar dalam negeri.
Bukan hanya pengusaha kelas atas yang meradang dengan penetapan UMR yang naik rata-rata 30 persen. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diprediksi bakal gulung tikar. “Dengan kenaikan seperti ini membuat banyak pengusaha kabur ke negara-negara lain dan UMKM banyak yang gulung tikar,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi.
Persoalan kenaikan UMR memang menjadi benang kusut yang sulit terurai. Apalagi kemudian pemerintah cenderung melepas diri dari imbas kebijakan tersebut, terutama kenaikan harga pangan pokok. Pada akhirnya semua beban tersebut ditumpahkan kepada dunia usaha dan rakyat.
Sistem kapitalisme telah membawa bangsa Indonesia dalam mekanisme perburuhan dengan sistem upah yang naik secara berkala. Dengan pijakan dasar kebebasan kepemilikan dan berusaha, membuat kalangan pengusaha akhirnya menetapkan tingkat hidup yang paling minim sebagai pijakan dalam menentukan upah pekerja alias buruh. Jika hubungan pengusaha dan pekerja dibangun dengan sistem tersebut, maka masalah tersebut tidak akan berakhir.
Joe lian
2/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
Tabel.
No
Propinsi
UMR (Rp)
1
NAD
1.550.000
2
Sumatera Utara
1.305.000
3/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
3
Sumatera Barat
1.350.000
4
Kepulauan Riau
1.365.087
5
Jambi
1.300.000
6
4/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
Bangka Belitung
1.265.000
7
Bengkulu
1.200.000
8
DKI Jakarta
2.200.000
9
Kalimantan Barat
1.060.000
5/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
10
Kalimantan Selatan
1.337.500
11
Kalimantan Tengah
1.553.127
12
Kalimantan Timur
1.762.073
13
Sulawesi Tenggara
6/7
[98] Simalakama UMR
Thursday, 14 February 2013 10:58
1.125.207
14
Sulawesi Selatan
1.440.000
15
Papua
1.710.000
7/7
