Memorie van Teolichting

Memorie van Teolichting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Memorie van Teolichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tim Penyusun: PPATK & Setjen DPR RI Muhammad Yusuf ~ Edi Muhammad Yunus ~ Fithriadi Muslim ~ Listawati ~ Nuriani Intan ~ Affra Azzahra ~ Sutrisno Wibowo ~ Ferti Srikandini Sumarthi ~ I Gusti Mahardika ~ Yuliani ~ Yuda Sukarno ~ Lidya Suryani ~ Eka Martiana Wulamsah ~ Niken Paramita Purwanto ~ Muhamad Ikhwan Toni ~ Mas Riky Surya A ~ Marno ~ Wanti Dewi Setiawati ~ Mitra A ~ Erna Agustina. Penerbit: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Disain & Tata Letak: Perpustakaan PPATK Cetakan pertama: Juli 2011 ISBN 978-602-9285-00-0 Buku Satu 978-602-9285-01-7 Buku Dua 978-602-9285-02-4 Buku Tiga 978-602-9285-03-1 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

===o0o===

SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting(MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia Nya telah terbit buku Memorie van Toelichting (MvT) yang merupakan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R.13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam Pembahasan RUU tersebut di DPR RI. Sejak pertama kali dibahas dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin di wujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan latar belakang, urgensi, dan tujuan yang diharapkan dalam penyusunan RUU ini. Salah satu tujuan penyusunan RUU dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Kepercayaan masyarakat tersebut di atas dapat tumbuh dengan adanya informasi yang jelas dan akuntabel mengenai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang mendasari penegakan hukum dimaksud. Memorie van Toelichting(MvT) adalah risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan dokumentasi dan informasi mengenai proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR RI. Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kesempatan ini, sebagai wakil Pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden untuk membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif dan mendorong penyusunan buku MvT ini. Saya menyambut baik diterbitkannya buku Memories van Toelichting (MvT) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara lengkap menggambarkan proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku MvT ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kerja keras dalam penyusunan buku MvT ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Januari 2011 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PATRIALIS AKBAR, SH, MH.

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting(MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Buku MvT ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mulai dari copy Surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 mengenai penyampaian RUU tersebut kepada DPR, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hingga copy Surat Ketua DPR Nomor: LG.02.01/7352/DPR RI/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang ditujukan kepada Presiden RI untuk disahkan menjadi UndangUndang. Buku MvT ini juga memuat “record” atau risalah perdebatan “apa adanya” yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang ikut terlibat secara aktif dalam proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menganggap penting dan mendorong penyusunan buku MvT ini agar masyarakat dapat mempelajari dari sumber yang otentik dan menilai secara objektif proses pembahasan RUU yang cukup menarik perhatian besar masyarakat. Karena itu dalam buku MvT ini, dimuat pula beberapa “kliping media” berupa artikel dan pemberitaan di media massa nasional mengenai pembahasan RUU tersebut di DPR. Pencantuman dokumen-dokumen terkait, “record” atau risalah serta kliping media semata-mata dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh dan lengkap mengenai proses pembahasan RUU tersebut sehingga buku MvT ini benar-benar dapat dijadikan sebagai “referensi utama” bagi setiap orang yang akan mendalami dan memahami proses pembahasan RUU tersebut oleh DPR dan Pemerintah. Penyusunan buku MvT ini hanya dapat terwujud dengan dukungan penuh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR yang mendapat amanah untuk memimpin pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di DPR. Penyusunan buku MvT ini akhirnya terealisasi berkat kerjasama yang baik dan penuh ketulusan dari Tenaga Ahli DPR, Staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta Staf Sekretariat “Tim Pemerintah” baik yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di PPATK. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketua Pansus DPR yang telah memberikan dukungan atas penyusunan buku MvT ini. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga kami sampaikan kepada “Tim Penyusun dari Tenaga Ahli DPR, Staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta Staf Sekretariat “Tim Pemerintah” baik yang ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun di PPATK yang dengan penuh dedikasi telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan buku MvT ini. Terlepas dari berbagai kelebihannya, tentu saja buku MvT ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Sehubungan dengan itu, masukan dan saran yang konstruktif akan bermanfaat sekali untuk penyempurnaan buku MvT ini. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku MvT ini. Semoga apa yang telah dilakukan bersama ini dapat dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi “Kejayaan Bangsa”, Amiin. Jakarta, Desember 2010 Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

YUNUS HUSEIN

SAMBUTAN KETUA PANSUS RUU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penerbitan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting(MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saya menyambut baik penyusunan Buku Kompilasi Risalah atau Memorie van Toelichting (MvT) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyusunan dan penerbitan buku ini akan memperkaya dokumentasi dan sekaligus bahan informasi bagi masyarakat mengenai proses pembahasan RUU tersebut di DPR. Buku MvT ini juga akan menjadi “catatan sejarah” dan dokumentasi bagi para anggota Pansus yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam pembentukan UU yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih daripada itu, masyarakat akan dapat menyimak dan mengetahui pembahasan dalam rapat-rapat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dari awal hingga akhir. Termasuk di dalamnya berbagai perdebatan, perbedaan pendapat hingga lahirnya kesepakatan atas RUU ini menjadi Undang Undang. Bahwa RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dengan surat Presiden RI Nomor: R-13/Pres/2/2010 pada tanggal 18 Februari 2010, telah dibahas oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus) DPR yang keanggotaannya berasal dari Komisi III (Bidang Hukum) dan Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR. Hal ini sejalan dengan keputusan Badan Musyawarah (BAMUS) DPR tanggal 25 Februari 2010. Pansus mulai membahas RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mulai pada bulan Mei 2010 dan secara intensif melakukan rapat-rapat baik dalam forum Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), maupun Tim Sinkronisasi Timsin) pada bulan Juni hingga awal September 2010. Para anggota Pansus memiliki tekad dan komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan pembahasan RUU ini, apalagi dengan adanya perhatian masyarakat yang cukup besar terhadap pembahasan dan penyelesaian RUU ini. Dalam setiap forum rapat, para anggota Pansus dengan penuh kesungguhan berusaha memahami, menggali, dan menawarkan berbagai alternatif rumusan atas setiap permasalahan yang berkembang dalam pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hemat saya, cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh para anggota Pansus dalam merumuskan materi atau pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kesempatan yang baik ini, mewakilkan para anggota Pansus DPR untuk pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, saya mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif dan mendorong penyusunan buku MvT ini. Secara khusus, saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kapada para Tenaga Ahli DPR dan seluruh anggota staf Sekretariat Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang telah bekerja keras dalam mendukung pembahasan RUU ini dan membantu PPATK dalam menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan buku MvT ini. Semoga Allah SWT meridhoi kerja keras dalam penyusunan buku MvT ini sehingga buku ini bermanfaat adanya. Amiin.

Jakarta, Desember 2010 Ketua Pansus DPR RI RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

H. Harry Witjaksono, S.H.

Daftar Isi

Tim Penyusun____iii Panitia Kerja DPR RI____iv Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii Sambutan Ketua Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU DPR RI____ix 01. Surat Presiden RI No. R-13/Pres/2/2010 kepada Ketua DPR RI____1 02. Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____3 03. Penjelasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____43 04. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____67 05. Laporan Singkat Badan Musyawarah (BAMUS) DPR RI tanggal 25 Februari 2010____163 06. Risalah Rapat Pemilihan Pimpinan Pasus Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 25 Februari 2010____172 07. Risalah Raker Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010____183 08. Keterangan Presiden RI atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 5 Mei 2010____229 09. Pandangan Awal Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tanggal 5 Mei 2010____235

10. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Komite TPPU dan PPATK tanggal 6 Mei 2010____267 11. Paparan Kepala PPATK tanggal 6 Mei 2010____317 12. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan KPK & Banl Indonesia tanggal 6 Mei 2010____353 13. MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pansus RUU TPPU dengan Bank Indonesia dan KPK tanggal 06 Mei 2010____399 14. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Pemerintah tanggal 2 Mei 2010____407 15. Masukan KAPOLRI untuk Pansus RUU TPPU tanggal 12 Mei 2010____463 16. Masukan BAPPEPAM-LK untuk RUU TPPU tanggal 12 Mei 2010____473 17. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Ditjen Pajak & Bapepam-LK tanggal 12 Mei 2010____481 18. MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pansus RUU TPPU dengan Pemerintah tanggal 12 Mei 2010____519 19. Risalah RDP Pansus RUU TPPU dengan Perbanas dan BPKP tanggal 18 Mei 2010____539 20. Masukan Perbanas dan BPKP (Powerpoint) tanggal 18 Mei 2010____581

21. Notulensi RDPU Pansus RUU TPPU dengan Dirjen Perbanas dan BPKP tanggal 2 Juni 2010____587 22. Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Pakar Prof. Sutan Remy Sjahdeini dan Prof. Marjono Mardisaputro tanggal 19 Mei 2010____591 23. Masukan Prof. Sutan Remy Sjahdeini tanggal 18 Mei 2010____629 24. Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Prof. Bismar Nasution dan Dr. Yenti Garnasih tanggal 19 Mei 2010____719 25. Masukan Dr. Yenti Garnasih tanggal 19 Mei 2010____763 26. MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP Pakar-Akademisi tanggal 19 Mei 2010____769 27. Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2010____777 28. MEMO-Penyampaian Laporan Kegiatan RDP RUU TPPU tanggal 20 Mei 2010____809 29. Kerangka Acuan Kunker Pansus tanggal 24 – 26 Mei 2010____815 30. Kunker Pansus RUU TPPU ke Propinsi Sumatera Utara tanggal 24 – 26 Mei 2010____821 31. Laporan Kunker Pansus ke Propinsi Sumatera Utara____835 32. Laporan Kunker Pansus ke Propinsi Jawa Timur____847 33. Kunker Pansus ke Propinsi Bali tanggal 24 – 26 Mei 2010____857 34. Laporan Kunker Pansus ke Bali____931 35. Laporan Kunker Pansus DPR RI ke Australia dan Perancis____1001 36. Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Advokat dan Notaris tanggal 2 Juni 2010____1029 37. Risalah RDPU Pansus RUU TPPU dengan Dirjen Bea-Cukai dan Kadin tanggal 2 Juni 2010____1063 38. Masukan KADIN Indonesia untuk Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tanggal 2 Mei 2010____1101

39. Masukan Menteri Keuangan untuk Pansus RUU TPPU tanggal 15 Juni 2010____1105 40. Indeks____1009 -oOo-

Daftar Isi Tim Penyusun____iii Panitia Kerja DPR RI____iv Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii Sambutan Ketua Pansus RUU PP TPPU DPR RI____ix 01. Risalah Raker Pansus RUU PP TPPU tanggal 17 Juni 2010____1 02. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni 2010____17

03. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni 2010____55 04. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Siang) ____59 05. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Siang)____107 06. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juni 2010 (Malam)____113 07. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU (Pagi) tanggal 29 Juni 2010____153 08. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Pagi)____159 09. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU (Pagi) tanggal 30 Juni 2010____203 10. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Siang)____207 11. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010 (Malam)____253 12. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 30 Juni 2010____289 13. RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____293 14. Notulen Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____335 15. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 15 Juli 2010 (Pagi)____345 16. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 16 Juli 2010 (Pagi)____365 17. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 16 Juli 2010____425 18. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 17 Juli 2010 (Pagi) ____431 19. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 17 Juli 2010____481 20. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 18 Juli 2010 (Pagi)____485 21. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 18 Juli 2010____497 22. RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 15 Juli s.d. 18 Juli 2010____501 23. Notulen Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 15 s.d. 18 Juli 2010____569 24. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juli 2010 (Pagi & Sore)____579 25. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 28 Juli 2010____665 26. Risalah Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juli 2010 (Siang & Malam)____661 27. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 Juli 2010____713 28. RUU PP TPPU Hasil Rapat Panja tanggal 28 Juli s.d. 29 Juli 2010____717 29. Notulen Panja RUU PP TPPU tanggal 28 & 29 Juli 2010____755 30. Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (I) tanggal 20 Agustus 2010____763 31. Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (II) tanggal 21 Agustus 2010____811 32. Risalah Rapat Timus RUU PP TPPU (III) tanggal 22 Agustus 2010____885 33. RUU PP TPPU Hasil rapat Timus tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2010____965 34. Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2010____1003 35. Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 27 Agustus 2010____1013 36. Notulensi Rapat Timus RUU PP TPPU tanggal 1 s.d. 3 September 2010____1017 37. RUU PP TPPU Hasil Rapat Timus tanggal 1 s.d. 3 September 2010____1023 38. Notulensi Rapat Konsinyir tanggal 6 s.d. 8 September 2010____1087 39. Laporan Singkat Rapat Panja RUU PP TPPU tanggal 29 September 2010____1103 40. Risalah Raker III Pansus RUU PP TPPU tanggal 29 September 2010____1109 41. Sambutan Singkat Presiden RI atas RUU PP TPPU tanggal 5 Oktober 2010____1139 42. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 29 September 2010____1143 43. Laporan Pansus RUU PP TPPU pada Rapat Bamus RUU PP TPPU tanggal 30 September 2010____1175 44. Notulensi Rapat Timsin tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2001____1179 45. RUU PP TPPU Hasil Rapat Timsin tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2010____1185 46. Risalah Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2010____1237 47. Pendapat Akhir Presiden RI atas RUU PP TPPU tanggal 5 Oktober 2010____1273 48. Laporan Pansus RUU PP TPPU pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2010____1279 49. Surat Ketua DPR RI No. LG.02.01/7352/DPR RI/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Persetujuan DPR RI Terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pem- berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____1285

50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang____1289 51. Pemberitaan Media Seputar Pembahasan RUU PP TPPU (Agustus s.d. September 2010)____1351 52. Galeri Foto____1423 53. Indeks____1429 -oOo-

Daftar Isi

Tim Penyusun____iii Panitia Kerja DPR RI____iv Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia____v Sambutan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan____vii Sambutan Ketua Pansus RUU PP TPPU DPR RI____ix 01. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Demokrat DPR RI____1 02. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI____74 03. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPR RI____145 04. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI____220 05. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI____310 06. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI____385 07. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI____466 08. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI____545

09. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Sandingan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPR RI____622 10. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Kompilasi Fraksi pada Rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 28 s.d. 30 Juli 2010____697 11. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kompilasi Fraksi-Fraksi DPR RI____700 12. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanggal 17 Juni 2010____794 13. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Kunjungan Kerja (Kunker) Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang____1004 14. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tanggal 28 Juni s.d. 1 Juli 2010____1203 -oOo-