membutuhkan satu sama lain dan juga saling berinteraksi antara wan prestasi atas suatu pekerjaan dan sebagainya. Perselisihan atau sengketa

Manusia merupakan mahluk sosial dalam arti mahluk yang saling membutuhkan

satu

sama

lain

dan

juga

saling

berinteraksi

antara

satu dengan lainnya. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia ada kalanya menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa yang terjadi adakalanya dapat diakibatkan oleh persoalan-persoalan sepele seperti masalah batas tanah, masalah wan prestasi atas suatu pekerjaan dan sebagainya. Perselisihan atau sengketa tersebut dapat muncul dikarenakan semua pihak selalu merasa lebih benar daripada pihak lainnya. Munculnya perselisihan tersebut dikarenakan setiap pihak selalu ingin mempertahankan dan menuntut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu perselisihan yang terjadi adalah perselisihan antara pihak bank dengan nasabahnya dalam lingkup hukum perdata. Hubungan antara bank dengan nasabahnya diikat dalam suatu perjanjian sehingga apabila salah satu perjanjian tersebut dilanggar maka pihak tersebut berarti telah dinyatakan melanggar hukum perdata materil berupa wan prestasi. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediasi biasa dipakai untuk menyelesaikan case-case keperdataan. 28 Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata materiil dapat saja dilakukan hanya antar pihak yang bersengketa atau dengan kata lain melalui jalan damai 28

Richard Sahat Silitonga, Mediasi perbankan sebagai alternative penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabahnya, Medan, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009

Universitas Sumatera Utara

(non litigasi) tanpa melalui institusi resmi seperti pengadilan. Jalur non litigasi dipilih dikarenakan para pihak beranggapan bahwa jalur pengadilan dianggap akan menimbulkan beban yang padat, proses yang lama dan berkepanjangan sehingga akan membuang waktu, terlalu formalistik dan terlalu bersifat teknis tanpa memperhatikan/tanggap terhadap kepentingan umum. 29 Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan segala kekurangan tersebut diatas membuat kalangan masyarakat pada akhirnya dapat memilih kepada jalur non litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada Tahun 1976 30. Adapun di Australia, lembaga seperti mediasi muncul pada 1989 yang merupakan inisiatif dari sektor publik dan swasta dengan tujuan utama untuk mengurangi munculnya keluhan dengan nasabah. 31 Dalam hukum di Indonesia, praktek mediasi pada umumnya juga didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa konsumen penggunaan mediasi bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999. Pada perkembangannya kemudian penggunaan mediasi ada yang bersifat wajib untuk konteks-konteks tertentu. Di Indonesia mediasi bersifat wajib sampai saat ini diberlakukan untuk sengketasengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penggunaan prosedur mediasi wajib dalam hal 29

Yahya Harahap,Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996) hal 5 30 Bismar Nasution, Loc. Cit 31 Http:www.kompas.com/kompas-cetak/040806/finansial/1190455.htm Tanggal akses 22 Maret 2011


ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBG menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib dalam kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat pads tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dari aspek hukum. 32

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi dan Mediasi Perbankan di Indonesia

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima (accertable) Artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para rihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyenyelesaian. Meskipun demikian akseptabilitas tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 dapat ditemukan 5 (lima) macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu:

1.

Konsultasi Tidak ada rumusan ataupun penjelasan yang diberikan oleh UU Nomor 30

Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika dilihat dalam 32

Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Naskah Akademis Mediasi dalam http://www.litbangdiklatkumdil.net/publikasi-litbang/197-naskah-akademis-mediasi.html akses tanggal 06 Mei 2011


Black’s Law Dictionary, dapa diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultasion) adalah: “act of consuling or confering: e.g. patient with doctor; client with Lawyer. Deliberation of person on some subject. A conference between the counsel enganged in a cae, to discuss its question or arrange the method Of conducting” 2.

Negoisasi dan Perdamaian Dalam Pasal 6 ayat(2) UU N omor Tahun 1999 dikatakan bahwa pada

dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut, selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. 3.

Mediasi Pengaturan mengenai mediasi terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat(3),

ayat(4), dan ayat(5) UU Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah, suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999. 4.

Konsiliasi UU Nomor 30 Tahun 1999, tidak memberikan suatu rumusan yang

eksplisit tentang pengertian atau defenisi dari konsiliasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konsiliasi adalah suatu penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut netral dan berperan secara aktif maupun tidak aktif.


5.

Pendapat

hukum

oleh

lembaga arbitrase Rumusan Pasal 52 UU nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Dikatakan mengikat, karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbiterasi tersebut. Setiap pelangaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelangaran terhadap perjanjian Upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Untuk menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank. Berarti diperlukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya lanjutan pengaduan nasabah. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase maupun melalui pengadilan. Mediasi merupakan jalur penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank. Khusus mediasi perbankan dilaksanakan oleh lembaga mediasi perbankan. Namun fungsi mediasi perbankan masih

dilaksanakan oleh Bank

Indonesia (BI). Hal tersebut dikarenakan Lembaga Mediasi Perbankan independen

belum

dibentuk

Asosiasi

Perbankan. (Pasal 3 PBI No.


10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan tentang Perubahan atas PBI No. 8/5/PBI/2006). Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan transaksional biasa yang diikat oleh hukum perdata. Salah satu syarat terjadinya hubungan itu adalah kesepakatan dan kesetaraan di antara keduanya dalam membuat perikatan. Akan tetapi, apakah pada kenyataannya nasabah deposan mempunyai kedudukan yang setara dan telah terjadi kesepakatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Argumentasi inilah yang mendasari perlunya sebuah lembaga independen yang dapat menjadi alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Khusus untuk perbankan mengenai mediasi diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. 33 Fungsi mediasi perbankan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan guna mencapai kesepakatan tanpa rekomendasi maupun keputusan BI. Hal ini berarti fungsi mediasi perbankan terbatas penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Namun pelaksanaan mediasi perbankan

masih

terdapat masalah krusial sebelum terbentuknya lembaga mediasi perbankan. Hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum nasabah melalui mediasi perbankan masih dilaksanakan BI. Uraian berikutnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

33

Peraturan Bank Indonesia (PBI ) No 10/01/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan


Pengertian Mediasi secara normatif tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena itu pengertian mediasi di ambil dari pendapat ahli dan kamus. Menurut Rachmadi Usman mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara dalam Black Law Dictionary mengenai mediasi ini didefiniskan sebagai berikut: 34 Mediation is privat, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decission on the parties. Oleh karena itu, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternatif solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Sebagai penengah di sini di samping sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, juga dapat membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk itu seorang mediator harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan

34

Henry Campbel Black, Black Law Dictionary (sixth edition), (USA: St. West Publishing Co.1990)


untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan 35 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk

kesepakatan

sukarela

terhadap

sebagian

ataupun

keseluruhan

permasalahan yang disengketakan. Mediasi juga adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang besengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Menurut Gary Goodpaster seperti diuraikan Rahmadi Usman bahwa mediasi adalah proses negosisasi pemecahan masalah, dan pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. 36 Selanjutnya menurut Christppher W. Moore diuraikan Rachmadi Usman mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian kedua pihak bersifat netral. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Tugasnya untuk membantu para pihak bersengketa agar secara sukarela mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak dalam sebuah persengketaaan.

37

35

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003) hal 79. 36 Ibid,.Hal 7 37 Ibid,.


Menurut Joni Emirzon (2001) bahwa unsur-unsur mediasi sebagai berikut.38 1. Penyelesaian sengketa sukarela tanpa intervensi atau bantuan 2. Pihak ketiga tidak berpihak 3. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus 4. Partisipasi aktif Menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa manfaat mediasi diperoleh dikarenakan adanya itikad baik para pihak yang disetujui syarat-syaratnya dan dicantumkan

dalam

akta

kesepakatan.

Para

pihak

dapat

bersepakat

mengenyampingkan kontrak dan merundingkan kembali syarat-syarat tersebut secara damai demi kepentingan dan keuntungan bersama. Kesepakatan untuk merundingkan kembali syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat merupakan hal yang tidak akan pernah terjadi atau jarang ditemui dalam proses pengadilan. 39 Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan. Penyelenggaraaan mediasi dilakukan apabila sengketa nasabah dengan bank dalam pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi perbankan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi, Pasal 1 Ayat (6) menentukan mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses

38

Joni Ermizon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,Mediasi, Konsoliasi, dan Arbitrase). (PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001) Hal 9-11 39 Abdurrasyid, Priyatna. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Fikahayati, bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 2002). Hal 1


perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain itu para ahli hukum berusaha memberikan penafsiran mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dapat dikatakan bahwa Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan untuk mempergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (Out-of court Settlement) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam PBI No.8/5/PBI/2006) dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Medasi Perbankan. 40 Tujuan diselenggarakannya lembaga mediasi perbankan ini adalah untuk memaksa seluruh bank agar bersedia dan peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi dengan nasabah kecil yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat berpotensi meningkatkan risiko reputasi sebuah bank. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif berkaitan dengan operasional bank atau persepsi negatif terhadap sebuah bank. 41 Tujuan lain dari lembaga mediasi secara umum adalah: (1) untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi di antara para pihak, dimana solusi ini dapat mereka percayai atau jalankan dan bukan untuk mencari kebenaran atau memaksakan penegakan hukum, melainkan untuk menyelesaikan masalah; (2) mensosialisasikan dan mengembangkan konsep mediasi kepada publik, pemerintah dan organisasi dengan bekerjasama dengan berbagai institusi; (3) mendorong pemanfaatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pada seluruh

40 41

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi Abdurrasyid, Op Cit Hal 3


lapisan masyarakat sesuai dengan semangat musyawarah; dan (4) memberikan jasa mediasi 42

C. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Perbankan Melalui pembentukan mediasi perbankan diharapkan akan memberikan beberapa nilai positif seperti; memberikan kepastian penyelesaian sengketa nasabah kecil dengan banknya, dan lembaga mediasi akan menjadi semacam watch dog karena perbankan tidak akan dapat santai-santai lagi untuk membiarkan kasus sengketa dengan nasabah terkatung-katung tanpa ada penyelesaian. Mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (out of court) ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yakni: (1) dapat ditempuh dalam waktu relatif singkat, menghemat waktu, biaya, skill (2) pelaksanaannya secara tertutup dan rahasia, (3) prosedur dan proses bersifat informal, (4) fokus kepada akar permasalahan dengan memperhatikan aspek-aspek komersial, psikologis dan emosi para pihak, (5) bentuk penyelesaian pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa. 43 Mekanisme mediasi memungkinkan bagi nasabah kecil untuk dapat mengadukan sengketanya yang tidak dapat diselesaikan secara bilateral dengan banknya, ke lembaga mediasi yang untuk sementara diperankan oleh BI. Melalui lembaga mediasi ini bank setiap saat wajib hadir jika dipanggil oleh lembaga

42

Nindyo Pramono, Lembaga Mediasi Perbankan Independen dan Mediasi Perbankan Oleh BI (Temporary), (Makalah pada Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh Bank Indonesia & Pembentukan Lembaga Mediasi Independen, Kerjasama Bank Indonesia dan Magister Hukum UGM, Denpasar 2007), 11 April 2007, hal 3 43 Ibid,. artikel yang sama juga terdapat dalam situs mknunsri.blogspot.com /.../11/penyelesaian-sengketa-antara-bank-dan.html


mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa yang masih menggantung. Apabila bank yang dipanggil tidak datang, maka BI dapat menjatuhkan sanksi pada pengurangan tingkat kesehatan bank. Degan sanksi yang cukup tegas tersebut, bank manapun pasti akan semakin peduli dengan keluhan nasabah. Aspek

positif

lainnya adalah

bahwa dengan

semakin

cepatnya

penyelesaian sengketa di perbankan maka ini akan mengurangi potensi terjadinya risiko reputasi yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat merembet pada risiko likuiditas akbat bank semakin tidak dipercaya oleh nasabah penyimpannya. Akhirnya, aspek positif yang tidak kalah penting dari lembaga mediasi perbankan adalah mendorong terciptanya keseimbangan hubungan antara posisi posisi nasabah kecil dengan bank. 44 Selain aspek positif, keberadaan mediasi perbankan tentunya masih mengandung berbagi kerawanan yang harus diantisipasi agar tujuan pendirian lembaga mediasi tetap dapat dicapai. Beberapa kelemahan kehadiran lembaga mediasi antara lain bahwa pada saat ini jaringan kerja BI di seluruh Indonesia masih sangat terbatas. Dalam arti, bahwa kemampuan BI sebagai lembaga mediasi jelas tidak sebanding dengan jumlah nasabah bank yang tersebar luas hingga ke pelosok desa, selain itu,masih ada semacam beban psikologis bagi nasabah kecil untuk mengajukan keluhan yang tidak terselesaikan ke BI. Selain alamat BI yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas, juga tata-cara penyampaian

44

Ibid,.


prosedur penanganan sengketa ke lembaga mediasi mungkin belum dipahami juga oleh nasabah kecil. 45 Oleh karena itu, BI telah meminta seluruh bank mulai 30 Juni 2006, bank wajib mengumumkan kepada nasabah mengenai tersedianya lembaga medasi perbankan dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Pengumuman ini boleh berupa brosur, pamflet, atau bentuk pengumuman lainnya. Bagi bank yang tidak mengumumkan akan diberikan sanksi berupa pengurangan nilai tingkat kesehatan bank. 46 Akhirnya, aspek negatif lainnya yang perlu diwaspadai akibat adanya lembaga mediasi adalah semakin tidak pedulinya bank terhadap keluhan nasabah. Karena seluruh sengketa nasabah kecil pada akhirnya dapat diteruskan ke lembaga mediasi, dikhawatirkan hal ini akan mendorong terjadinya praktik moral hazard bagi bank untuk tidak berusaha menyelesaikan sengketanya secara bilateral dengan nasabah (karena terlalu mengandalkan pada fungsi lembaga mediasi).

D. Fungsi dan Peranan Mediasi di Indonesia Mediasi, dari mediatus/ mediare, dipahami sebagai sistem penyelesaian sengketa komersial dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yakni mediator. Fungsi mediasi sama sekali bukan menghakimi seperti dalam sistem arbitrase atau pengadilan, ataupun wasit di kompetisi sepak bola. Dengan mediasi, para pihak yang bersengketa sebagai contoh A dan B berunding dibantu C sebagai penengah-

45

Bank Indonesia, Mediasi Sebagi Alternatif Penyelesaian Sengketa Bank dan Nasabahnya dalam http:www.bi.go.id Tanggal akses 06 Mei 2011 46 Ibid,.


sehingga A dan B, pada akhirnya, mencapai kesepakatan mereka sendiri. Secara hukum kesepakatan itu wajib mereka patuhi. 47 Menurut M Arief Jauhari, 48 pentingnya peranan mediasi dapat dilihat antara lain: Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika prkara

47

http://www.madani-ri.com/2008/07/23/mediasi-solusi-cepat-atasi-sengketa komersial/ Tanggal akses 2 Maret 2011 48 M Arief Jauhari, Peranan Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada http://pta yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=9


diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. E. Proses dan Alur Mediasi Dalam hal proses dan alur mediasi yang melibatkan pihak bersengketa dengan mediator, secara umum setidaknya ada 7 (tujuh) tahapan yang dilakukan, diantara tahapan-tahapan tersebut ialah: 49 1.

Memulai Proses mediasi

a. b.

Mediator memperkenalkan diri dan para pihak Mediator menekankan adanya kemauan para pihak untuk. menyelesaikan masalah melalui mediasi menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator

c.

49

M Amin dalam http://www.pa-lubukpakam.net/mediasi/393-tahapan-mediasi.html


d. e. f. g. h. i.

menjelaskan prosedur mediasi menjelaskan pengertian kaukus menjelaskan parameter kerahasiaan menguraikan jadwal dan lama proses mediasi menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan memberikan kesempatan kepada. para pihak utk. bertanya dan menjawabnya

2.

Merumuskan masalah dan menyusun agenda Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati sub topik

permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan yang akan dibahas dalam. proses perundingan menyusun agenda perundingan. 3. Mengungkapkan kepentingan para pihak 4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa 5

Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika

menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. 6. Proses tawar menawar akhir Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk. menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

7. Mencapai kesepakatan formal


Para pihak menyusun kesepakatan

dan prosedur

atau rencana

pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa

F. Kekuatan Mengikat Proses Mediasi Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat final and binding yang artinya putusan tersebut bersifat inkracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilqh “final” berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Pengertian “mengikat” atau “Binding” adalah memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut kepatuhan dari subjek hukum. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal teori res adjudicate pro veritare habetur, yang artinya apabila suatu putusan sudah tidak mungkin diajukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap


(inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa. 50 Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan transaksional biasa yang diikat oleh hukum perdata. Salah satu syarat terjadinya hubungan itu adalah kesepakatan dan kesetaraan di antara keduanya dalam membuat perikatan. Akan tetapi, apakah pada kenyataannya nasabah deposan mempunyai kedudukan yang setara dan telah terjadi kesepakatan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. 51 Khusus untuk perbankan mengenai mediasi diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Mediasi Perbankan ini merupakan upaya lanjutan (fase 2) dari upaya penyelesaian pengaduan nasabah (fase 1) yang tidak terselesaikan secara internal oleh bank. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan adalah mengikat bagi semua pihak yang telah menandatangani persetujuan mediasi tersebut, dan akan berakhir apabila salah satu pihak melanggar. Apabila perjanjian mediasi berakhir karena salah satu pihak melanggar, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

50

Tigan Solin, Mediasi Perbankan dalam http://kabarbebas.wordpress.com/akses Tanggal 06 Mei 2011 51 Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2003) hal 111.


Penyelesaian sengketa sebagaimana telah disinggung di muka termasuk hukum perjanjian, sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (freedom of contract principle). Para pihak bebas memilih forum dan hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Hal serupa juga terdapat pada dunia perbankan, dimana para pihak yakni pihak bank dan nasabah mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembagalembaga penyelesaian sengketa yang ada.


membutuhkan satu sama lain dan juga saling berinteraksi antara wan prestasi atas suatu pekerjaan dan sebagainya. Perselisihan atau sengketa

Recommend Documents