MEMBANGUN MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN TARGET MDGs DENGAN MENEMPATKAN PENDUDUK SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN Pidato utama oleh Prof. Dr. Haryono Suyono Gurubesar Universitas Airlangga, Surabaya Waka I Yayasan Damandiri, Jakarta Ketua Umum DNIKS, Jakarta Pada Seminar Keterpaduan Kebijakan dan Program Kependudukan Dalam Rangka Pembangunan Manusia Indonesia di Jakarta, 21 Maret 2007
Assalamu’alaikum Wr. Wb., Bapak Menko Kesra RI yang terhormat, Para Pejabat Teras Kantor Menko Kesra yth, Para Pejabat Teras berbagai instansi yth. Para Peserta Pertemuan yang berbahagia, Hadirin yang terhomat. Dengan diiringi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan memberikan Pidato Utama pada pertemuan yang sangat penting ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat atas dipilihnya pokok bahasan tentang kependudukan sebagai usaha untuk mensukseskan pembangunan di Indonesia sejalan tujuan dan sasaran target MDGs. Kita bersyukur komitmen pembangunan sesuai tujuan dan sasaran MDGs sudah sering disampaikan Bapak Presiden, terakhir pada pertemuan penutup Seminar Pembangunan Manusia yang diadakan di Jakarta pada akhir bulan Nopember 2006. Bahkan upaya itu telah menjadi keputusan pemerintah untuk segera dilaksanakan dengan dimensi waktu yang dipercepat. Sehubungan dengan keputusan pemerintah tersebut, upaya menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menjadi sangat vital. Upaya tersebut tidak hanya merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru dipetik dalam waktu lama, tetapi merupakan investasi jangka pendek yang sekaligus menyelesaikan berbagai
1
permasalahan nasional yang dihadapi dewasa ini. Karena itu kita harus memberi perhatian yang tinggi terhadap upaya pemberdayaan penduduk karena potensi penduduk Indonesia yang sangat luar biasa. Setelah pembangunan yang disertai pemberdayaan penduduk melalui program KB dan kesehatan yang berhasil, penduduk Indonesia mengalami perubahan yang drastis. Biarpun masih miskin, bahkan tingkat kemiskinan meningkat, tetapi penduduk Indonesia strukturnya makin muda, makin banyak tinggal di daerah perkotaan, dan mempunyai aspirasi tinggi untuk maju. Perubahan itu disebabkan terjadinya transisi demografi dalam waktu pendek dibandingkan dengan transisi di negara maju, Eropa dan lainnya, yang memakan waktu antara 100 sampai 150 tahun. Jumlah penduduk muda dibawah usia 15 tahun relatif tetap sekitar 60 juta, tetapi penduduk usia 15-65 tahun melipat lebih dari dua kali dibandingkan keadaannya di tahun 1970. Pada tahun 2025 penduduk potensial itu jumlahnya akan “meledak” menjadi sekitar 188 juta jiwa. Begitu juga penduduk lansia, diatas usia 65 tahun, dewasa ini sudah lebih tigakali lipat dibandingkan jumlahnya pada tahun 1970. Jumlah penduduk lansia akan terus menanjak dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 23-25 juta jiwa. Penduduk Indonesia yang dewasa ini diperkirakan BPS berjumlah sekitar 221 juta jiwa akan tetap meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Keberhasilan program KB selama ini, apabila dipelihara dan ditingkatkan dengan baik, akan menjamin pertambahan penduduk baru yang terdiri dari penduduk muda yang bisa sangat potensial. Ciri lain dari penduduk Indonesia adalah berubahnya domisili dan sifat penduduk. Dimasa lalu sebagian besar penduduk tinggal di desa sebagai petani yang tradisional. Dewasa ini sebagian besar tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan dan dinamika yang relatif lebih tinggi. Penduduk perkotaan mempunyai akses yang luas terhadap perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan melalui jaringan multi media yang bersifat global. Penduduk perkotaan lebih tanggap terhadap perubahan kultur dan menerima keberagaman suku, agama dan keinginan masyarakat dengan toleransi yang lebih tinggi. Penduduk perkotaan yang terpelajar dan maju lebih mudah diajak berubah menjadi penduduk dengan dinamika dan standar kehidupan global yang dinamis. Dengan latar belakang tersebut, sebenarnya penduduk Indonesia bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membangun masyarakat sejahtera melalui pembangunan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran target MDGs secara terpadu. Karena sebagian besar penduduk berusia muda dan sebagian besar masih kurang mampu, maka tujuan dan sasaran MDGs akan sangat efektif dan berdampak ganda kalau ditujukan utamanya pada keluarga muda yang mempunyai anak-anak dibawah usia 15 tahun. Penduduk muda kurang mampu tersebut, dapat dipersiapkan dan diberdayakan sebagai sasaran target melalui pendataan yang tepat, yaitu dengan membagi penduduk dalam dua kelompok besar, pertama penduduk pra sejahtera, yaitu penduduk yang mungkin tidak miskin tetapi dengan mudah bisa jatuh ke lembah kemiskinan. Kedua, penduduk yang sejahtera, baik hanya cukup untuk sendiri, atau sejahtera dan sekaligus bisa membantu penduduk lainnya.
2
Arahan pembangunan MDGs mempunyai prioritas pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan penduduk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan wirausaha yang sekaligus merupakan komponen pokok HDI, cikal bakal MDGs. Pembangunan MDGs menetapkan tujuan dan target-target dengan indikator keberhasilan yang arah dan ukurannya penduduk. Namun, dimasa lalu penduduk belum atau tidak selalu dijadikan tujuan dan target. Sehingga karena kemampuan partisipasi penduduk dalam mengakses pelayanan pembangunan berbeda-beda, maka akhirnya penduduk terbagi secara tidak merata dalam tiga kelompok sebagai berikut : -
kelompok yang dengan mudah berhasil dalam kesempatan yang pertama, kelompok yang berhasil setelah mendapat kemudahan dan fasilitasi, dan kelompok kurang mampu yang tertinggal, terpuruk dan miskin.
Kelompok pertama umumnya adalah remaja yang mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup, atau ketrampilan sesuai ketersediaan pasar kerja, hubungan yang luas, atau karena kerabatnya bisa membantu memperoleh akses kesempatan kerja. Kelompok kedua umumnya baru berhasil setelah beberapa kali gagal, berpindah dari satu kesempatan ke lainnya, tidak pernah mundur dan terus berusaha. Atau kelompok yang setelah melalui berbagai pelatihan atau kemudahan akhirnya berhasil membangun keluarga sejahtera. Kelompoak ketiga adalah keluarga muda yang tingkat pendidikan dan ketrampilannya rendah, dari keluarga kurang mampu dengan koneksi sederhana yang karena keterbatasannya umumnya gagal, terpuruk dan miskin. Untuk mengentaskan kemiskinan, program-program MDGs perlu diprioritaskan pada kelompok ketiga. Pada tahun 2006 kelompok ini jumlahnya hampir 18 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dalam istilah Bank Dunia generasi muda pada kelompok ini perlu memperoleh prioritas dan kesempatan kedua atau second chances. Dengan program pemberdayaan memungkinkan keluarga muda itu memperoleh kesempatan keduanya. Kalau upaya itu berhasil maka penduduk muda diharapkan bisa mencapai kondisi sebagai penduduk yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, bebas dari kemiskinan. Di masa lalu dikenal program pemberdayaan dengan istilah pendekatan tiga demensi, yaitu pemberdayaan manusia, wirausaha dan lingkungan yang masih relevan untuk dilanjutkan dengan isian MDGs. Dalam konteks pembangunan dengan arahan MDGs penduduk sebagai titik sentral pembangunan diarahkan untuk menjadi penduduk yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berumur panjang, cerdas, terampil, mempunyai kesetaraan gender yang seimbang, dan bekerja. Penduduk muda, laki perempuan diusahakan untuk bekerja dengan nilai tambah sehingga bisa membangun keluarganya menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dua demensi pertama yang umumnya mengenai keluarga kurang mampu perlu mendapat dukungan lingkungan yang kondusif, air bersih yang menjamin hidup sehat, akses jalan ke berbagi sarana pasar dan suasana kondusif yang memihak keluarga kurang mampu untuk bekerja. Pendekatan tiga demensi yang diuraikan diatas memerlukan komitmen politik dan operasional yang tinggi. Pendekatan itu memerlukan sistem ekonomi kerakyatan yang
3
memihak keluarga kurang mampu mudah mengakses modal untuk wirausaha yang menguntungkan. Komitmen itu diwujudkan dengan mencegah munculnya monopoli yang mematikan kehidupan ekonomi rakyat yang sederhana. Bahkan harus diikuti dengan fasilitasi yang memihak rakyat, kampanye cinta produk dalam negeri serta pemberian penghargaan kepada mereka yang bekerja keras membangun keluarga sejahtera. Komitmen dukungan MDGs tidak diukur dari kemegahan lembaga, atau instansi, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelayanan. Artinya, suatu upaya yang dilakukan dengan gegap gempita, frekuensinya tinggi dan cara pelaksanaannya bagus tetapi tidak merangsang kemudahan akses oleh penduduk, utamanya generasi muda dari kelompok ketiga diatas, artinya sepi partisipasi karena oleh rakyat dianggap tidak menguntungkan, dari sudut pandang MDGs pembangunan seperti itu dianggap gagal dan tidak bermanfaat. Sebaliknya, upaya sederhana, dengan peralatan seadanya tetapi diikuti atau mengundang partisipasi yang sangat tinggi serta meningkatkan jumlah penduduk yang sejahtera, akan lebih berharga di mata rakyat banyak. Karena itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bisa saja menyatakan telah banyak melakukan berbagai usaha, tetapi kalau usaha itu tidak mudah diakses oleh rakyat, tidak cocok dengan tujuan dan sasaran target-target yang telah ditetapkan, utamanya tidak memudahkan penduduk kelompok ketiga, miskin dan tidak terpelajar, tidak merangsang partisipasi dan tidak menghasilkan penduduk untuk menjadi sejahtera, maka menurut ukuran indikator MDGs, upaya itu dianggap tidak berhasil. Karena itu, biarpun MDGs mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan sebagai prioritas utama, tidak boleh hanya dibaca bahwa kemiskinan di Indonesia berhasil dientaskan apabila pendapatan penduduk lebih besar dari US$ 1.00 setiap hari. Menurut ukuran MDGs, Indonesia bisa dianggap berhasil dalam pembangunan manusia kalau tujuan dan sasaran target-target yang disepakati bisa tercapai pada tahun 2015. Targettarget itu, diutamakan generasi muda dengan anggota keluarga dibawah usia 15 tahun, bisa sekaligus menurunkan tingkat kematian bayi, tingkat kematian anak dan tingkat kematian ibu hamil atau karena penyakit menular seperti malaria, flu burung, HIV/AIDS sehingga panjang umurnya. Begitu juga ditandai dengan meningkatnya pendidikan penduduk, kesetaraan gender bertambah baik, dan penduduk berpenghasilan lebih wajar sehingga bisa melakukan pilihan kehidupan secara demokratis. Ini berarti komitmen pada MDGs adalah komitmen pembangunan penduduk dengan pencapaian target-target partisipasi pada semua tujuan MDGs yang tinggi. Dengan demikian, upaya pembangunan yang dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas, atau tinggi, hanya bisa dianggap berhasil kalau diikuti partisipasi penduduk yang tinggi. Disinilah faktor penduduk menjadi penentu keberhasilan karena hanya partisipasi penduduk yang tinggi saja yang bisa mempengaruhi nilai indikator keberhasilan HDI atau MDGs. Artinya, kalau pembangunan tidak terarah pada tujuan dan sasaran target MDGs, dan penduduk tidak diberdayakan untuk memperoleh akses pelayanan yang disediakan, mustahil ada kenaikan nilai indikator partisipasi. Bahkan pembangunan bisa dianggap tidak relevan dengan upaya mencapai tujuan dan target-target MDGs. Jadi bisa saja kita bekerja sangat keras tetapi apabila pembangunan itu tidak difokuskan pada pencapaian
4
tujuan dan target MDGs, hasilnya tidak mengubah nilai indikator MDGs. Penduduk akan tetap terpuruk karena penduduk tidak memperoleh kesempatan. Karena itu, agar upaya menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, sebagai kekuatan atau sebagai sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran MDGs, perlu dilakukan berbagai langkah secara terpadu sebagai berikut : Pertama, keputusan yang kuat untuk menjadikan tujuan dan target-target MDGs sebagai acuan pembangunan terpadu segera diikuti dengan penentuan fokus sasaran keluarga dan penduduk kurang mampu sebagai sasaran seluruh program pembangunan. Sasaran utama dengan wilayah pendukungnya perlu dukungan terpadu dengan prioritas yang tinggi. Kedua, perlu dirumuskan dan dipadukan program dan kegiatan terkait secara terpadu sebagai upaya bersama untuk mencapai target-target MDGs yang telah ditetapkan. Keterpaduan program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsekwen sampai ke daerah yang terkecil yaitu pedesaan dan menyentuh setiap keluarga dan anggotanya, khususnya mereka yang kurang mampu, tanpa pandang bulu. Ketiga, perlu dilakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Advokasi terpadu yang luas untuk menghantar perubahan cara pandang (mindset) dan struktur seluruh jajaran agar bisa dengan baik mendukung program, utamanya pada tingkatan pemerintah, yaitu Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat pedesaan. Perubahan mindset adalah kesediaan menilai keberhasilan upaya pembangunan dengan indikator penduduk, yaitu ukuran partisipasi atau kesempatan penduduk menikmati fasilitas pelayanan yang memberikan hasil pembangunan yang memuaskan. Ukuran keberhasilan bukan lagi kegiatan institusi atau lembaga pemerintah yang melakukan berbagai usaha, tetapi hasil dan kepuasan yang dinikmati rakyat banyak. Keempat, perubahan mindset tersebut mengharuskan perubahan fungsi dan peranan aparat pemerintah sebagai fasilitator pembangunan yang dengan tulus mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengambil prakarsa dan berperan dalam pemberdayaan. Pemerintah bisa saja menjadi pendukung, pendamping, mungkin saja menyediakan pelayanan, tetapi tujuannya tetap untuk memberdayakan penduduk agar makin mampu dan mandiri. Sasaran keluarga dilayani secara lengkap, artinya sasarannya adalah orang tua, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Karena setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka pelayanan dan jenis pelayanannya juga berbedabeda. Kelima, karena itu pemilihan prioritas pembangunan dalam bentuk investasi dukungan dibalik, prioritas diubah, bukan hanya investasi pada lembaga-lembaga pelayanan, baik milik pemerintah atau swasta, tetapi investasi itu ditujukan pada upaya mendorong semangat kerja keras, kemandirian dan peningkatan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan mengakses pelayanan dengan makin mudah. Ringkasnya investasi ditujukan pada manusia dan keluarga. Yaitu peningkatan
5
partisipasi yang akan memberi hasil akhir yang luar biasa dan mendorong percepatan pembangunan yang adil sesuai aspirasi rakyat banyak. Keenam, konsekwensinya adalah bahwa “keramaian” atau “kemeriahan” pembangunan bukan lagi pada megah atau meriahnya simposium, seminar, dan lokakarya pada tingkat pusat, tetapi makin maraknya gerakan pelatihan aparat dan masyarakat pelaku pembangunan pada tingkat pedesaan dan pedukuhan. Pelatihan pada tingkat pedukuhan dan pedesaan menghasilkan berkembangnya modal sosial seperti prakarsa masyarakat, gotong royong dan tumbuhnya rasa malu untuk tidak ikut serta dalam gerakan pembangunan keluarga yang sejahtera. Ketujuh, mengembangkan apresiasi masyarakat, yaitu pemberian penghargaan kepada penduduk atau lembaga masyarakat yang bersedia membantu atau bekerjasama mewujudkan keluarga berkualitas yang sejahtera dan maju. Dari tujuh langkah terpadu yang diharapkan diatas kita telah mencatat adanya komitmen pemerintah pusat yang dipelopori oleh Presiden RI, Menko Kesra RI dan jajarannya. Ironinya komitmen tersebut belum diikuti oleh pemahaman yang tinggi pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Apalagi pada tingkat Kecamatan dan Desa. Maka itu diperlukan program Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi secara besar-besaran sampai ke tingkat pedesaan. Lebih-lebih kalau dilihat pada keterpaduan program pembangunan yang sedang berjalan. Komitmen yang masih rendah belum mampu melahirkan program dan kegiatan terpadu yang memberi kesempatan penduduk muda yang terpuruk, atau penduduk miskin, memperoleh kesempatan kedua atau second chances. Program-program pembangunan masih bersifat dan beroritentasi pada program instansi yang terkotak-kotak. Belum ada keterpaduan yang diarahkan pada sasaran penduduk atau keluarga kurang mampu secara terpadu. Rumusan-rumusan hasil Seminar Nasional Pembangunan Manusia selama tahun 2006 belum melahirkan program dan kegiatan terpadu di tingkat pusat dan di pedesaan. Karena komitmen yang belum merata, keadaan di desa belum kondusif. Rakyat masih gelisah karena hanya menonton pernyataan dan wacana yang tidak kunjung tiba di wilayahnya atau menguntungkan dirinya. Keadaan ini perlu segera diluruskan. Dalam suasana reformasi dan kemungkinan resuffle kabinet, pemerintah perlu memberikan dukungan yang kuat dengan menyesuaikan struktur dan program pembangunan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk kurang mampu. Pertama-tama Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional perlu ditata kembali. Seluruh jajaran dengan kantor-kantornya di daerah segera merubah orientasinya kepada penduduk, kalau perlu menjemput penduduk atau menyediakan fasilitas khusus untuk keluarga kurang mampu dan anak-anaknya. Bukan sekedar pelayanan gratis, tetapi memberikan fokus pelayanan yang sangat kuat di desa, yaitu dengan menyediakan tenaga dokter dan bidan yang menjemput penduduk agar tetap sehat dan berumur panjang. Dalam penataan itu Kementerian Tenaga Kerja ditambah dengan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Pelatihan Penduduk dan Transmigrasi bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja bermutu yang siap bekerja. Kementerian ini bertanggung
6
jawab menyiapkan dan mendukung tenaga muda, terutama tenaga muda dari keluarga kurang mampu, melalui pelatihan dan fasilitasi untuk siap bekerja. Kementrian ini juga bertanggung jawab meningkatkan motivasi dan menyiapkan pengusaha, daerah-daerah dan pasar tenaga kerja luar negeri untuk menampung tenaga kerja dan penduduk muda yang melimpah setelah memperoleh pelatihan ketrampilan yang diperlukan. Kalau perlu kementerian ini mendampingi tenaga muda yang telah disiapkannya. Disamping itu, kalau perlu, kepada pengusaha yang bersedia menampung tenaga kerja yang telah disiapkan difasilitasi dengan kemudahan pinjaman modal kerja dari bank dengan diskon bunga yang anggarannya disediakan pemerintah. Untuk mencapai cakupan pemberdayaan bagi keluarga muda kurang mampu yang jumlahnya melimpah, anggaran bidang kesehatan pada tingkat awal perlu ditingkatkan menjadi 20 persen agar penduduk sehat menghasilkan anak-anak yang sehat dan berumur panjang. Umur yang panjang memberi kesempatan keluarga kurang mampu memperbaiki diri dan mendukung anak-anaknya sekolah. Anggaran bidang pendidikan dan bidang pelatihan serta persiapan tenaga kerja ditingkatkan, kalau perlu sampai diatas 50 persen. Ukuran keberhasilannya adalah jumlah penduduk muda yang tidak mendapat kesempatan pertama karena miskin atau tidak peduli pendidikan, bisa mengikuti pendidikan luar sekolah dan kursus-kursus ketrampilan agar bisa mencoba kesempatan kedua atau second chances untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun keluarga yang sejahtera. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga serta BKKBN dan jajaran pemerintah daerah bekerja sama menggalang upaya pemberdayaan keluarga dengan merangsang setiap keluarga kurang mampu mengikuti upaya pemberdayaan secara nasional pada setiap desa melalui forum Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. Pos-pos ini didirikan di setiap desa dan pedukuhan serta dikelola masyarakat secara mandiri dengan pendampingan pemerintah. BKKBN dan pemerintah daerah memfasilitasi Posdaya dengan bantuan dan kemudahan agar bisa menyampaikan informasi, edukasi dan advokasi program-program pembangunan dengan benar dan berkelanjutan. Kegiatan utamanya ditujukan pada keluarga muda kurang mampu yang mempunyai anak dibawah usia 15 tahun. Melalui forum Posdaya penduduk lansia diatas usia 65 tahun diusahakan menjadi peneduh dan penasehat sehingga seluruh penduduk bisa memainkan peran yang berbeda-beda. Dalam kegiatan Posdaya, kepala keluarga kurang mampu, isteri dan anaknya yang tidak sekolah, menjadi sasaran utama pemberdayaan dan kalau perlu didampingi dalam pelatihan ketrampilan, diantar ke sekolah, atau diperkenalkan kepada dokter dan bidan agar bisa hidup sehat, mandiri atau memperoleh kerja yang memadai dan bisa membangun keluarga sejahtera. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, TNI Polri, dan instansi lainnya, bertanggung jawab membangun prasarana, fasilitasi pembangunan dan keamanan agar setiap penduduk berperan dengan baik. Penduduk kurang mampu bisa mengikuti pemberdayaan, dan mampu dapat bekerja keras menghasilkan produk-produk yang bermutu untuk keperluan ekspor dengan daya saing yang tinggi. Dalam bidang ekonomi perlu dikembangkan struktur Kementerian Koperasi dan UKM, Kementereian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menjadi dua
7
Kementerian baru, yaitu pertama Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri, yang memihak keluarga kurang beruntung. Kedua, perlu dibentuk Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional yang bertanggung jawab meningkatkan ekspor barang dan hasil industri nasional. Kementrian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri serta dinas-dinas serupa di daerah bertanggung jawab merangsang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan dalam negeri. Kementerian ini bertanggung jawab juga dalam membangun jaringan distribusi nasional yang mantab dan efisien sehingga pasar dalam negeri yang jumlahnya sangat besar dapat dikuasai oleh produk dalam negeri dan akhirnya menjadi basis ekspor. Kementerian bertanggung jawab pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta merangsang kecintaan cinta dan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatannya mengarah pada pembangunan dengan menarik sebanyak-banyaknya penduduk bekerja. Orientasinya padat karya yang memberi kesempatan setiap penduduk mempunyai pekerjaan yang menguntungkan. Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional berorientasi ekspor dengan tanggung jawab merangsang industri untuk menghasilkan produk dengan kualitas global yang mempunyai daya saing kuat terhadap produk negara lain. Investasi dan penggunaan tehnologi modern perlu dikembangkan untuk menghasilkan produk dengan kualitas prima yang dengan mudah bisa bersaing dalam pasar intenasional. Nilai tambah dari hasil ekspor tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli barang modal untuk memajukan industri kecil menengah dan mengembangkan kemampuan ekspor lebih lanjut. Departemen Sosial tetap ditugasi untuk membantu keluarga yang berada dalam keadaan tidak mampu karena musibah, terlalu tua atau tidak bisa lagi mengikuti berbagai upaya pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Pelatihan Penduduk. Munculnya budaya saling membantu membawa masyarakat dan keluarga di pedesaan makin maju dan sejahtera. Dihidupkan kembali budaya apresiasi kepada keluarga yang peduli terhadap sesama anak bangsa. Penghargaan itu dikembangkan agar timbul rasa malu untuk tidak peduli, tidak memberi perhatian dan berbuat sesuatu untuk menolong sesama anak bangsa. Munculnya budaya ini akan menumbuhkan gerakan besar mensukseskan tujuan dan target-target MDGs secara nasional. Dengan perubahan mandat aparatur dan pengembangan budaya peduli terhadap sesama anak bangsa diharapkan upaya pembangunan dengan tujuan dan target-target MDGs segera bisa diterjemahkan dalam program dan kegiatan operasional pada tingkat lapangan di pedesaan. Kegiatan operasional itu diarahkan pada pemilihan prioritas tujuan yang tepat, sasaran yang terfokus, dan partisipasi yang luas dan tinggi. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu sehingga pengentasan kemiskinan membawa dampak yang optimal. Komitmen pada MDGs adalah komitmen pembangunan manusia dengan tujuan dan sasaran target yang hanya akan berhasil kalau diikuti partisipasi yang tinggi pada setiap tujuan dan sasaran target yang ditentukan. Karena penduduk umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang sederhana, maka untuk mendapatkan partisipasi yang tinggi perlu dikembangkan program dan kegiatan yang dengan mudah diikuti rakyat banyak. Keberhasilan rakyat atau
8
penduduk untuk berpartisipasi bukan pada nilai besaran anggaran programnya, tetapi pada kemudahan penduduk ikut berpartisipasi atau mengakses pelayanan pembangunan dan pemberdayaan. Keberhasilan itu ditonjolkan dengan memberi penghargaan untuk mendorong harga diri atau pemberian fasilitas yang dapat dimanfaatkan rakyat banyak untuk memancing tumbuhnya modal sosial yang makin kental. Dengan perubahan struktur kementerian yang diusulkan diatas, maka lembaga tinggi pemerintah berorientasi pada penduduk. Lembaga tinggi dengan padanannya pada tingkat Kabupaten/Kota akan menghasilkan program dan kegiatan yang bisa memberikan akses partisipasi yang tinggi kepada keluarga kurang mampu. Program tersebut selanjutnya akan mempengaruhi nilai indikator keberhasilan HDI atau MDGs yang baik. Sebaliknya, pembangunan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan target MDGs kalau tidak menghasilkan kenaikan partisipasi masyarakat, keluarga dan anggotanya yang tinggi, maka program dan kegiatan itu bisa kurang relevan dengan upaya mencapai tujuan dan sasaran MDGs. Departemen dan lembaga yang diusulkan tersebut perlu mendalami tujuan dan sasaran target MDGs dan kaitannya dengan penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Dengan lembaga tinggi dan instansi padanannya di daerah bertanggung jawab kepada penduduk, sebagai titik sentral pembangunan, maka penduduk mempunyai tanggung jawab politik yang tinggi, penduduk akan ;ebih bertanggung jawab memilih wakil-wakilnya yang mempermudah kehidupannya dengan nyata. Penduduk mempunyai peran mensukseskan delapan tujuan pembangunan MDGs dan semua target-targetnya. Karena itu semua penduduk ikut bekerja keras agar kemiskinan dapat diselesaikan. Tidak boleh hanya bertindak sebagai “penerima hadiah” atau “pemberian” tanpa kerja keras. Semua penduduk bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga sendiri maupun dengan komunitas yang lebih besar mencapai tujuan dan sasaran MDGs. Pencapaian suatu target harus menjadi pemicu pencapaian tujuan dan target terkait lainnya. Contoh sederhana, pencapaian target keluarga miskin dengan usaha ekonomi produktif, harus diikuti pencapaian target pendidikan anaknya agar apabila anak-anak keluarga miskin itu tumbuh dewasa tidak muncul sebagai keluarga miskin baru. Anak-anak itu memotong rantai kemiskinan. Apabila pokok-pokok pikiran diatas dapat dilaksanakan, maka gerakan besar itu akan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan secara terhormat, baik selaku pelaku pembangunan, atau sasaran yang menelorkan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran target MDGs. Semoga membawa hasil yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
9
