Melibatkan Penyandang Cacat. Profil Handicap International

HANDICAP INTERNATIONAL DI INDONESIA

Profil Handicap International Handicap International (HI) ada organisasi non pemerintah, tidak berbasis agama, tidak berbasis politik, dibentuk tahun 1982, yang berkantor pusat di Lyon (Perancis). HI bekerja di lebih dari 55 negara di dunia dan sebagai pemenang bersama untuk Penghargaan Nobel Perdamaian tentang Anti Ranjau Darat. HI bekerja berdampingan dengan orang-orang dalam situasi yang membuatnya terbatas, dalam konteks apapun, memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka dalam usaha mereka untuk menjadi mandiri. HI mengkhususkan dirinya pada isu kecacatan dan memiliki jejaring di delapan negara (Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Luksembourg, Switzerland, Inggris Raya, Amerika Serikat) yang menyediakan sumber daya manusia dan keuangan, mengelola proyek dan meningkatkan kesadaran dalam kegiatan dan kampanye HI. Misi Handicap International Handicap International (HI) bukanlah organisasi non pemerintah yang secara khusus untuk pembangunan ataupun juga secara khusus untuk tanggap darurat, tetapi HI melaksanakan mandatnya, dalam konteks apapun, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. HI bekerja melalui proyek-proyeknya dan kegiatan-kegiatannya sehingga orangorang dalam situasi yang membuatnya terbatas dapat memulihkan kapasitas mereka untuk bertindak, dengan memperbaiki kondisi hidup dan dengan berpartisipasi sosial yang lebih luas. Tujuan HI adalah untuk meningkatkan kapasitas orang-orang dalam situasi yang membuatnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mempraktekkan hak-hak asasi mereka. Sasaran HI adalah untuk mendukung orang-orang dalam situasi yang membuatnya terbatas atau rentan, apapun penyebabnya dan lingkungan yang mendasari situasi tersebut: Kemiskinan Tidak adanya inklusi Kebutuhan dalam mendukung sistem sosial dan sistem kesehatan Hak-hak asasi yang belum terpenuhi Bencana Alam Konflik

Melibatkan Penyandang Cacat Sejak HI dibentuk HI telah menyadari bahwa dukungan terhadap penyandang cacat di semua bidang kegiatan yang memastikan inklusi sebagai warganegara dengan kesempatan yang sama dan akses yang penuh dalam berpartisipasi. Pada akhirnya, HI mencoba untuk memperjuangkan akses bagi penyandang cacat pada hak asasi manusia yang mendasar (hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan keamanan) dan pencegahan kecacatan dan kampanye kesadaran publik. Di seluruh dunia, HI bekerja di bidang-bidang berikut ini: Ortopaedi Rehabilitasi Rehabilitasi berbasis masyarakat Pendekatan Masyarakat terhadap Kecacatan dalam Pembangunan/Community Approaches to Handicap in Development (CAHD) Pembangunan inklusi lokal Hak-hak penyandang cacat Pendidikan Inklusi Pemberdayaan ekonomi penyandang cacat Olah raga dan rehabilitasi

Alamat Kantor HI Program Indonesia Kantor Nasional di Yogyakarta: Jl. Prawirotaman 3 No. 669A RT 34/RW 9 Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta 55153 Phone/Fax: (+62) (0) 274-376107/382262 Kantor Solo: Jl. Anggur V No. 11 RT 3/RW 1 Jajar, Laweyan, Surakarta Phone/Fax: (+62) (0) 271-717247

Kantor Provinsial di Aceh: Jl. Jendral Sudirman 26 Desa/Kel Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Phone: (+62) (0) 651-41494 Fax: (+62) (0) 651-41844

Sejarah Singkat Handicap International Program Indonesia

Di Tingkat Nasional Agar keberadaan di Indonesia menjadi resmi, HI melakukan pendaftaran di Departemen Luar Negri Republik Indonesia pada bulan Mei 2005. Bulan Agustus 2005, HI menandatangani Perjanjian Proyek Kemitraan dengan PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) yang adalah organisasi payung bagi berbagai organisasi penyandang cacat di Indonesia, pada bulan Agustus 2005 untuk dua tahun. Pada tanggal 26 September 2005, HI menandatangani Memorandum of Understanding /Nota Kesepahaman dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai departemen teknis dalam bermitra kerja di Indonesia. MoU ini berakhir pada tanggal 26 September 2008. Bulan Agustus 2005, HI memutuskan untuk membuka kantor nasional di Yogyakarta.

Perspectives of Areas Intervention: Nusa Tenggara Timur (NTT) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sulawesi Island Papua Island

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Tanggap darurat Tsunami Setelah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, HI tiba di Indonesia pada bulan Januari 2005 untuk menyediakan tanggap darurat bagi mereka yang cedera, yang mengalami komplikasi pernafasan dan kecacatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memberikan layanan pasca rehabilitasi medik bagi mereka yang membutuhkan dengan perawatan fisioterapi dan memperkuat kapasitas lokal yang bisa memenuhi kebutuhan yang spesifik ini di daerah yang terkena dampak tsunami di Banda Aceh, Sigli, Bireun, dan Meulaboh yang didanai oleh ECHO. Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara Gempa terjadi di Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. HI mengirimkan misi asesmen untuk situasi darurat di bulan April 2005. HI menyediakan layanan pasca tanggap darurat bagi mereka yang cedera di bulan Mei sampai Agustus 2005. Yogyakarta Tanggal 27 Mei 2006, gempa terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. HI memberikan respon dalam fase darurat dari bulan Juni 2006 sampai Desember 2006 yang berkolaborasi dengan pusat kesehatan masyarakat, kantor dinas kesehatan tingkat provinsi (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah). HI mengimplementasikan proyek rehabilitasi fisik masa darurat untuk mereka yang cedera di tingkat rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang didanai oleh Swiss Solidarity. HI mengimplementasikan proyek dukungan dan inklusi pada masa darurat bagi yang cedera dan penyandang cacat yang didanai oleh DFID untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memfasilitasi mereka dalam mengakses layanan yang ada, Seperti halnya kegiatan livelihood/penghidupan. Proyek yang ketiga yang didanai oleh ECHO adalah proyek cedera tulang punggung dan amputasi pada masa darurat untuk memberikan layanan rehabilitasi medik bagi penyandang cacat, mereka yang amputasi, dan yang cedera. Selama fase pasca tanggap darurat gempa tanggal 27 Mei 2006, HI mengimplementasikan proyek tindak lanjut bagi pasien dengan cedera tulang punggung dan amputasi dengan menyediakan perawatan fisioterapi, meningkatkan kapasitas staf pusat kesehatan masyarakat dan menyediakan pelatihan bagi penyandang cacat dan keluarga mereka dari bulan Januari sampai Desember 2007.

Proyek Workshop Kursi Roda yang Diadaptasi Didanai oleh: Swiss Solidarity

Tujuan Umum: Meningkatkan akses pada alat bantu yang berkualitas bagi penyandang cacat di Indonesia Hasil yang diharapkan: 1. Mendirikan workshop perakitan kursi roda yang berkesinambungan di dalam rumah sakit ortopaedi Surakarta (RS Ortopaedi “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta/RSOS). 2. Memastikan pendekatan medik dalam hal alat bantu gerak di Indonesia. 3. Memberikan kursi roda yang diadaptasi kepada korban gempa Yogyakarta bulan Mei 2006. Kegiatan: 1. Mengadaptasi gedung yang sudah ada saat ini untuk membuat komponen ortopedi. Menyediakan peralatan dan perkakas untuk pembuatan kursi roda yang diadaptasi. 2. Pelatihan teknisi untuk mematri dan mengecat. 3. Mengadakan dan mengembangkan pelatihan bagi profesional rehabilitasi (dokter, fisioterapis, okupasi terapis, dan teknisi prostetik & ortotik/P&O) dari RSOS untuk penulisan preskripsi (prescription), indikasi, adaptasi, dan tindak lanjut alat bantu gerak. 4. Pelaku utama dan mitra kerja rehabilitasi di Indonesia diinformasikan dan dilatih oleh tim rujukan dari RSOS tentang indikasi dan pengiriman kursi roda yang diadaptasi. 5. Memberikan supply bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam pembuatan 230 kursi roda.

Tim Proyek Workshop Kursi Roda yang Diadaptasi: Project Manager: Cucu Saidah ([email protected]) Alamat Kantor Proyek Workshop Kursi Roda yang Diadaptasi: Jl. Anggur V No. 11 RT 3/RW 1 Jajar, Laweyan, Surakarta Phone/Fax: (+62) (0) 271-717247

Proyek Hak Asasi Penyandang Cacat Didanai oleh: Irish Aid 3. Mendidik pembuat keputusan tentang hak-hak asasi penyandang cacat dan melobi untuk dukungan politis untuk mereformasi hukum-hukum nasional melalui pertemuan berkala dengan anggota parlemen dan pejabat pemerintah lain. 4. Membuat dua laporan yang mensurvei proyek berbasis komunitas sebagai studi kasus yang menunjukkan aplikasi rekomendasi mereka yang berhasil yang dibuat oleh FADR bagi parlemen dan mengilustrasikan implementasi metodologi mereka dan intisari pembelajarannya. Hasil 1: 1. Telah dirancang dua hasil tulisan yang meneliti tentang situasi penyandang cacat sehubungan dengan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan, dan sejauh mana mereka melaksanakan hak-hak asasi tersebut diselaraskan dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Asasi Penyandang Cacat. 2. 200 buku Advo Kit telah didistribusikan kepada 60 organisasi penyandang cacat untuk didistribusikan kembali kepada rekan kerja mereka di tingkat daerah. 3. 38 organisasi penyandang cacat dari 20 provinsi telah menerima pelatihan dan panduan informasi tentang hak-hak asasi dan teknik advokasi melalui dua workshop nasional di bulan September 2007 dan Februari 2008. 4. 25 kegiatan advokasi yang mempromosikan hak-hak asasi penyandang caat tentang Pekerjaan dan Pendidikan dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat di 20 provinsi. 5. Lebih dari 50 organisasi penyandang cacat telah mendistribusikan sesi curah pendapat dan focus group discussion tentang prioritas mereka untuk pelatihan, bantuan teknis dan dukungan institusional. 6. 20 organisasi penyandang cacat telah mengimplementasikan “Proyek Inovatif” berbasis masyarakat yang melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi penyandang cacat dengan bantuan keuangan dan bantuan teknis yang sedang berlangsung dan saran dari HI. Hasil 2: 1. Dua set rekomendasi tentang hak-hak asasi penyandang cacat untuk pendidikan dan jaminan kesehatan dan untuk mereformasi perundang-undangan Indonesia agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Asasi Penyandang Cacat yang telah dibuat oleh organisasi penyandang cacat yang dipimpin oleh tim peneliti yang bekerja sama dengan para ahli hukum dan pengamat independen. 2. Kunjungan lobby di tingkat provinsi dilaksanakan oleh 10 organisasi penyandang cacat dan rekan mereka dengan anggota parlemen dan departemen yang berhubungan dengan Pendidikan; tiga kunjungan nasional dilaksanakan di tingkat nasional dengan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Departemen Sosial tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat. 3. Dua laporan yang mensurvei proyek berbasis komunitas yang menunjukkan aplikasi yang berhasil tentang rekomendasi yang dibuat oleh FADR dipersiapkan dan dipresentasikan bagi anggota parlemen dan pejabat di departemen yang terkait.

Tim Proyek Hak-Hak Asasi Penyandang Cacat: Disability Rights Project Manager: Belly Lesmana ([email protected]) Alamat Kantor Proyek Hak-Hak Asasi Penyandang Cacat: Jl. Prawirotaman 3 No. 669A RT 34/RW 9 Brontokusuman, Mergangsan Yogyakarta 55153 Phone/Fax: (+62) (0) 274-376107/382262

Tujuan Utama: Penyandang cacat di Indonesia hidup di lingkungan yang bebas rintangan dimana mereka diberdayakan, diakui sebagai mitra kerja yang sejajar dalam pengembangan komunitas mereka, dan memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama seperti halnya anggota masyarakat Indonesia yang lainnya. Tujuan Khusus: Organisasi penyandang cacat Indonesia mendapatkan pengetahuan, tingkah laku dan praktekpraktek untuk mengadvokasi hak-hak asasi mereka di tingkat lokal dan nasional. Hasil yang diharapkan 1: Organisasi penyandang cacat memiliki akses informasi tentang kerangka kerja hak asasi manusia dan relevansinya bagi hak-hak asasi penyandang cacat di Indonesia dan terlibat di dalam kampanye peningkatan kesadaran untuk mempromosikan hak-hak asasi tersebut di tingkat komunitas dan nasional. Hasil yang diharapkan 2: Anggota parlemen dan pejabat pemerintah yang utama diberikan presentasi tentang rekomendasi untuk reformasi hukum sehingga undang-undang di Indonesia yang berhubungan dengan penyandang cacat dengan berbasis hak asasi dapat dilaksanakan dan sesuai dengan pedoman undang-undang internasional dan regional. Kegiatan 1: 1. Sumber-sumber informasi: Mengadakan penelitian tentang situasi penyandang cacat di bidang yang penting bagi organisasi penyandang cacat dan menyebarluaskan hasilnya; membuat dan menyebarluaskan “Advo Kit”, sebuah buku panduan berisi materi-materi untuk mengimplementasikan kampanye advokasi hak asasi manusia di Indonesia, keduanya dilaksanakan pada tahun pertama. 2. Workshop orientasi tentang hak-hak asasi penyandang cacat: Mengadakan dua workshop nasional yang mengundang organisasi penyandang cacat dari 15 provinsi untuk memberikan orientasi kepada mereka tentang hak-hak asasi penyandang cacat, hak-hak hukum penyandang cacat di Indonesia dan teknik advokasi, yang dilaksanakan pada tahun pertama. 3. Kegiatan advokasi: Mendukung peserta workshop dengan implementasi tiga kegiatan advokasi misalnya kampanye tandatangan dan acara-acara publik di luar gedung-gedung umum yang tidak aksesibel di 15 provinsi di Indonesia, yang dilaksanakan pada tahun pertama. 4. Dukungan pada Proyek Inovatif tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Asasi Penyandang Cacat: Mendefinisikan kriteria yang dipilih untuk membiayai Proyek Inovatif yang menghasilkan rekomendasi untuk reformasi hukum yang dibuat untuk Anggota Parlemen, yang dilaksanakan di tahun kedua dan tahun ketiga. 5. Bantuan teknis dan pendampingan: Membantu organisasi penyandang cacat yang berbasis komunitas mendefinisikan prioritas advokasi mereka melalui focus group discussion, curah pendapat, eksplorasi studi kasus, dan konsultansi, yang diimplementasikan di tahun kedua dan ketiga. Kegiatan 2: 1. Mengundang pertemuan berkala untuk Forum for Action on Disability Rights (FADR/Forum untuk Aksi tentang Hak Asasi Penyandang Cacat) yang terdiri atas pemangku kepentingan dari perwakilan badan-badan PBB, organisasi penyandang cacat, dan organisasi non pemerintah yang berhubungan dengan kecacatan, pembuat kebijakan dan perancangan program. 2. Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum agar perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan hak-hak asasi penyandang cacat yang berdasarkan pada pelaksanaan dengan mekanisme yang berguna untuk pemantauan.

Proyek Inklusi Sosial di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didanai oleh: Swiss Solidarity Kegiatan 2: Aksesibilitas 1. Mengidentifikasi pelaku utama yang terdaftar yang bekerja di bidang konstruksi. 2. Melatih pelaku utama konstruksi dan memberikan saran teknis bila diminta. 3. Membentuk kelompok sebagai sumber informasi tentang aksesibilitas. 4. Mengadakan advokasi dan lobi dalam hal universal design. 5. Mengadakan kegiatan kampanye aksesibilitas “Access for All”. 6. Mendukung pembangunan model higly visible untuk aksesibilitas. 7. Mendokumentasikan intisari pembelajaran. Kegiatan 3: Livelihood 1. Workshop pengembangan perspektif dengan pemimpin masyarakat, organisasi non pemerintah, dsb. 2. Melatih organisasi non pemerintah tentang pendekatan inklusi untuk livelihood. 3. Menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi organisasi non pemerintah yang membantu perseorangan dengan modifikasi tempat kerja atau modifikasi kegiatan livelihood mereka. 4. Menyediakan pelatihan tentang soft skills (kepemimpinan) bagi penyandang cacat yang membutuhkan untuk dimasukkan dalam pelatihan yang berarusutama. 5. Memfasilitasi akses untuk pelatihan magang menggunakan pendekatan successful case replication dan memberikan peralatan yang dibutuhkan dan mengadakan dukungan tindak lanjutnya. 6. Mendokumentasikan pengalaman tersebut dan dicetak. Kegiatan 4: Dukungan terhadap organisasi penyandang cacat 1. Mengadakan workshop untuk bertukar pikiran dan kesempatan untuk pembelajaran bagi organisasi penyandang cacat di tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tingkat nasional dan pelatihan di bidang manajemen proyek, kepemimpinan, lobby, negosiasi dan kewirausahaan. 2. Menyediakan pelatihan dan dukungan terhadap organisasi penyandang cacat untuk membentuk dan mendukung Kelompok Swadaya (SHGs/Self Help Groups). 3. Mengadakan pendanaan inovasi masyarakat sipil. 4. Mengadakan pelatihan tambahan dan dukungan konsultansi bagi organisasi penyandang cacat di bidang pelatihan dan dukungan pendanaan. 5. Mengadakan acara tukar pikiran dan acara sosial secara berkala di DIRC dan di tingkat masyarakat. Tim Proyek Sosial Inklusi: Inclusion Project Manager: Marwan ([email protected])

Jl. Jendral Sudirman 26 Desa/Kel Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Phone: (+62) (0) 651-41494 Fax: (+62) (0) 651-41844

Tujuan Utama: Berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusi berdasarkan pada hak-hak asasi penyandang cacat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan Khusus: Penyandang cacat dan keluarga mereka terlibat di dalam dan mendapatkan manfaat dari rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan pasca tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil yang diharapkan 1: Peningkatan Kesadaran Meningkatnya kesadaran di antara penyandang cacat dan keluarga mereka, pemimpin masyarakat, organisasi rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan, kelompok wanita, dan instansi pemerintah terkait dalam hal kebutuhan, kemampuan, hak-hak asasi penyandang cacat (termasuk layanan dan skemanya). Hasil yang diharapkan 2: Aksesibilitas: Pengambil keputusan di organisasi rekonstruksi, rehabilitasi, dan pembangunan (lokal dan internasional) dan instansi pemerintah memahami pentingnya aksesibilitas dan memastikan bentuk-bentuk universal design agar dimasukkan dalam rekonstruksi pasca tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil yang diharapkan 3: Livelihood Penyandang cacat yang terkena dampak tsunami akan memiliki akses yang lebih baik untuk kegiatan livelihood. Hasil yang diharapkan 4: Dukungan pada organisasi penyandang cacat Memperluas kemampuan penyandang cacat untuk duduk bersama, bertukar pengalaman dan ketrampilan, mengupayakan hak-hak asasi mereka, memantau kegiatan inklusi yang dikembangkan selama proses rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan dan mengadakan advokasi untuk perubahan.

Kegiatan 1: Peningkatan Kesadaran 1. Pembentukan Disability Information and Resource Center (DIRC/Pusat Informasi dan Sumber tentang Kecacatan). 2. Mengembangkan, mengelola, dan menyebarluaskan database/direktori rujukan. 3. Merujuk penyandang cacat dan keluarga mereka dari DIRC kepada layanan yang tepat, dengan tindak lanjut sesi konseling antara penyandang cacat dan penyedia layanan. 4. Menyebarluaskan informasi dari DIRC kepada organisasi penyandang cacat, pemerintah, kelompok kerja bencana dan perseorangan dengan kecacatan, dsb. 5. Mengadakan advokasi untuk inklusi dalam rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan melalui kelompok kerja di sektor pendidikan, livelihood, rekonstruksi dan kesehatan. 6. Mengembangkan dan mengelola perpustakaan sebagai sumber informasi. 7. Menyusun, mengadaptasikan, dan menerbitkan materi referensi yang ada dan mengembangkan dan menguji sarana komunikasi sosial pelengkap (yaitu hak-hak hukum bagi penyandang cacat, bagaimana mengakses layanan pemerintah yaitu pendidikan, dsb). 8. Mengadakan acara peningkatan kesadaran masyarakat. 9. Memfasilitasi perkembangan kelompok teater tentang kecacatan. 10. Merencanakan dan mengimplementasikan acara radio berkala tentang isu kecacatan.

Proyek Layanan Rehabilitasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Didanai oleh: Swiss Solidarity Kegiatan 2: 1. Memastikan layanan rehabilitasi selama masa transisi dengan menugaskan empat fisioterapis HI sampai posisi fisioterapis terisi di pusat kesehatan masyarakat yang diidentifikasi tersebut. 2. Mendukung kepala pusat kesehatan masyarakat dalam mengadakan advokasi untuk kebutuhan layanan fisioterapis di tingkat pusat kesehatan masyarakat. 3. Menyediakan data bagi dinas kesehatan untuk mendukung permintaan dari pusat kesehatan masyarakat. 4. HI membuat exit strategy/strategi keluar dari pusat kesehatan masyarakat: a. Serah terima layanan fisioterapi kepada fisioterapis pegawai negri sipil. b. Fisioterapis HI keluar dari pusat kesehatan masyarakat dimana tidak ada fisioterapis berstatus pegawai negri sipil. 5. Menyediakan dukungan teknis bagi fisioterapis di pusat kesehatan masyarakat yang ada melalui pendampingan kerja untuk memperluas pemahaman tentang pendekatan berbasis masyarakat dan pelatihan tematik yang terstruktur dan diskusi tentang studi kasus. 6. Mengadakan serah terima sistem rekam medik pasien yang dibuat dan dikelola oleh fisioterapis HI kepada fisioterapis di pusat kesehatan masyarakat untuk memungkinkan sistem tindak lanjut bagi pasien dan kelanjutan layanan fisioterapi. 7. Memastikan bahwa fisioterapis di pusat kesehatan masyarakat mengelola dan memutakhirkan (update) database pasien di pusat kesehatan masyarakat tersebut. 8. Mendukung fisioterapis yang bekerja di struktur tersebut, yaitu: rumah sakit tingkat provinsi, rumah sakit kabupaten, dan pusat kesehatan masyarakat untuk mengakses pendidikan rehabilitasi berkelanjutan (continued rehabilitation education/CRE). Kegiatan 3: 1. Identifikasi bersama diantara para nara sumber penting di masyarakat dengan pihak pemerintah daerah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan untuk bekerja dalam isu kecacatan. 2. Asesmen kebutuhan pelatihan dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan tentang pemahaman dalam hal kecacatan dan isu yang terkait. 3. Pengaturan dan implementasi pelatihan berdasarkan tematik yang disarikan dari asesmen kebutuhan akan pelatihan. 4. Identifikasi, rujukan, dan tindak lanjut penyandang cacat dan ketunaan dalam kebutuhan layanan rehabilitasi untuk struktur yang tepat oleh para nara sumber penting. 5. Asesmen sebagai dampak dari pelatihan diimplementasikan melalui kunjungan daerah, jumlah orang yang diidentifikasi, jumlah orang yang dirujuk ke pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum untuk layanan rehabilitasi. Tim Proyek Layanan Rehabilitasi: Rehabilitation Project Manager and Trainer: Sabine Ciccone ([email protected])

Alamat Kantor Tim Proyek Layanan Rehabilitasi: Jl. Jendral Sudirman 26 Desa/Kel Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Phone: (+62) (0) 651-41494 Fax: (+62) (0) 651-41844

Tujuan Utama: Memperkuat layanan rehabilitasi yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan Khusus: Penyandang cacat akan memiliki akses yang lebih luas dalam hal layanan rehabilitasi yang tepat dan lebih meningkat kualitasnya baik di struktur khusus, yaitu: di struktur rumah sakit tingkat provinsi dan struktur di tingkat masyarakat, yaitu: pusat kesehatan masyarakat di tiga kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil yang diharapkan 1: Orang dengan amputasi organ tubuh bawah, penyandang cacat fisik dan ketunaan mendapatkan manfaat dari layanan rehabilitasi komprehensif yang disediakan di rumah sakit umum di Banda Aceh, RSU “Zainoel Abidin”. Hasil yang diharapkan 2: Penyandang cacat dan ketunaan bisa mengakses pada layanan rehabilitasi yang berkesinambungan di tingkat kecamatan di pusat kesehatan masyarakat yang ada di tiga kabupaten yang ditentukan (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah). Hasil yang diharapkan 3: Penyandang cacat dan ketunaan diidentifikasi dengan lebih baik di tingkat masyarakat dan dirujuk pada layanan rehabilitasi yang tepat di pusat kesehatan masyarakat. Kegiatan 1: 1. Pemasangan peralatan di workshop Prostetik dan Ortotik. 2. Pelatihan bagi dua orang teknisi Prostetik dan Ortotik. 3. Memasilitasi akses bagi dua orang staf rumah sakit untuk belajar sebagai teknisi Protetik dan Ortotik di Politeknik Kesehatan Surakarta. 4. Peningkatan kapasitas organisasi dan teknis di dalam unit rehabilitasi di rumah sakit 5. Membentuk sistem jalur pasien dan mekanisme tindak lanjut bagi para penerima manfaat. 6. Penyediaan peralatan ortopaedi yang disetujui dan berkualitas baik bagi pasien. 7. Pembuatan leaflet informasi tentang layanan Prostetik dan Ortotik yang disediakan di rumah sakit dan menyebarluaskan leaflet tersebut ke rumah sakit di tingkat kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui kantor dinas kesehatan kabupaten dan jejaringnya. 8. Pembentukan sebuah link dengan identifikasi dan rujukan pasien dari dan untuk kabupaten/struktur masyarakat (rumah sakit kabupaten/pusat kesehatan masyarakat). 9. Pembuatan database pemasok untuk persediaan bahan habis pakai dan komponen di masa mendatang bagi rumah sakit. 10. Pembuatan katalog yang lengkap tentang peralatan ortopedi yang disediakan oleh workshop Prostetik dan Ortotik di rumah sakit. 11. Penelitian tentang biaya penyembuhan/recovery bagi rumah sakit.