Nomor
: KP.02.01/2/8724/2017
04 Mei 2017
Lampiran
: satu berkas
Hal
: Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017
Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Para Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal 5. Para Kepala Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan di tempat
Sehubungan dengan penyelesaian proses administrasi kenaikan pangkat periode Oktober 2017, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Membaca Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013, tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober ke BKN adalah akhir Agustus. Sehubungan dengan hal itu, pengelola kepegawaian pada satuan kerja di lingkungan
Kementerian
Kesehatan
untuk
memperhatikan
jadwal
proses
dan
persyaratan administrasi Kenaikan Pangkat periode Oktober 2017 (terlampir). 2. Bahwa untuk tertib administrasi pelayanan kepegawaian disampaikan bahwa: a. Berkas usul kenaikan pangkat wajib disampaikan melalui sekretariat unit utama selaku
pembina
penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
di
UPT
di
lingkungannya. Untuk usulan berkas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan maka sekretariat unit utama tidak bisa melanjutkan proses cetak surat rekomendasi pada SILK Usul (persyaratan administrasi terlampir) b. Berkas usul kenaikan pangkat yang tidak di entri secara online baik pada aplikasi SILK dan aplikasi SAPK serta yang diterima setelah tanggal yang ditetapkan tidak dapat diproses lebih lanjut.
c. Pengisian data kepegawaian pada SAPK sebagai dasar untuk proses cetak surat keputusan kenaikan pangkat sehingga harus sesuai dengan data pegawai yang akan naik pangkat. Buku manual tata cara SILK dan SAPK dapat diunduh di https://ropeg.kemkes.go.id d. Penamaan jabatan untuk kenaikan pangkat reguler dan fungsional harus sesuai dengan jabatan fungsional umum/jabatan fungsional tertentu yang diemban oleh PNS (tidak ada jabatan staf/fungsional umum). e. Seluruh berkas persyaratan administrasi kenaikan pangkat wajib discan dan diunggah pada SILK Arsip (http://arsip-ropeg.kemkes.go.id) serta dikirim dalam bentuk hardcopy kepada sekretariat unit utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi f.
Pegawai yang telah diusulkan dalam daftar nominatif KPO agar tidak diusulkan lagi melalui SILK
3. Berkenaan dengan banyaknya permasalahan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat PNS selesai tugas belajar dan PNS sedang mengajukan pindah harus diperhatikan: a. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki JFT, Kenaikan Pangkat harus melalui Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional dan dapat diusulkan kenaikan pangkat fungsional setelah diangkat kembali pada JFT, b. PNS sedang mengajukan pindah tugas yang sebelumnya menduduki JFT, apabila akan diangkat kembali sebagai JFT, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setelah terbit SK pengangkatan kembali sebagai JFT. 4. Dalam rangka meminimalkan permasalahan dalam proses penyelesaian kenaikan pangkat, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Pengelola kepegawaian di setiap satuan kerja wajib memonitor informasi yang ditayangkan pada website www.ropeg.kemkes.or.id tentang proses administrasi kepegawaian dan info proses pada aplikasi SILK Kenaikan Pangkat dimana informasi tersebut adalah pemberitahuan resmi. b. Data usul pada SAPK sebagai dasar untuk proses cetak surat keputusan kenaikan pangkat sehingga harus sesuai dengan data pegawai yang akan naik pangkat. Penamaan jabatan untuk kenaikan pangkat reguler dan fungsional harus sesuai
dengan jabatan fungsional umum/fungsional tertentu yang diembang oleh PNS (tidak ada jabatan staf/fungsional umum). c. Berdasarkan surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 disebutkan bahwa Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas mempunyai kewenangan untuk menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja. Demikian, disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Biro Kepegawaian,
ttd.
drg. Murti Utami, MPH NIP. 196605081992032003
Lampiran: Nomor : KP.02.01/2/8724/2017 Tanggal: 04 Mei 2017 A. JADWAL PROSES KENAIKAN PANGKAT 1. Kenaikan Pangkat Reguler No 1
Proses
Pelaksana
Jadwal
Entri dan cetak nota usul kenaikan
UPT
Paling lambat 2 Juni 2017
UPT
Paling lambat 2 Juni 2017
UPT
Paling lambat 2 Juni 2017
Ses Unit
Paling lambat 9 Juni 2017
pangkat reguler pada SILK 2
Peremajaan data pada aplikasi SAPK BKN antara lain:
Data Umum (tempat tanggal lahir dan KPPN)
Jabatan (JFU/JFT)
Status kepegawaian (CPNS/PNS)
Pejabat
penilai
SKP
pegawai/
atasan langsung 3
Entri dan cetak nota usul pada aplikasi SAPK BKN
4
Batas
akhir
penerimaan
surat
usul/nota usul dan berkas kenaikan
Utama
pangkat di sekretariat unit utama 5
Verifikasi/Validasi dengan SILK Arsip
Ses Unit
dan Cetak surat rekomendasi pada
Utama
Paling lambat 23 Juni 2017
SILK Usul KP 6
Batas
akhir
penerimaan
surat
rekomendasi usul dan persyaratan berkas usul kenaikan pangkat reguler di Biro Kepegawaian
Ses Unit Utama
Paling lambat 23 Juni 2017
2. Kenaikan Pangkat Fungsional No
Proses
Pelaksana
1
Entri usul kenaikan pangkat jabfung dan
UPT
entri/cetak nota usul kenaikan pangkat
Waktu Pelaksanaan Paling lambat 31 Juni 2017
jabatan fungsional pada SILK 2
Peremajaan data pada aplikasi SAPK
UPT
BKN antara lain:
Paling lambat 31 Juni 2017
Data Umum (tempat tanggal lahir dan KPPN)
Jabatan (JFU/JFT)
Status kepegawaian (CPNS/PNS)
Penilaian angka kredit (PAK)
Pejabat penilai SKP pegawai/ atasan langsung
3
Entri dan cetak nota usul pada aplikasi
UPT
SAPK BKN
Paling lambat 31 Juni 2017
Catatan: Pengisian SAPK harus sesuai dan benar karena akan digunakan sebagai data untuk cetak SK KP 4
Batas Verifikasi/ Validasi dan cetak surat rekomendasi
berkas
usul
Kenaikan
Ses Unit
Paling lambat 11 Juli
Utama
2017
Ses Unit
Paling
Jabatan Fungsional 5
Batas
waktu
penerimaan
surat
rekomendasi dan persyaratan berkas Kenaikan Jabfung/ Kenaikan Pangkat di Biro Kepegawaian
Utama
Biro
lambat
diterima
Kepegawaian
tanggal 11 Juli 2017
B. PERSYARATAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan Pangkat Reguler Persyaratan Umum a
4 tahun dalam pangkat terakhir
b
Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
c
Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung
d
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik (>=76) 2 tahun terakhir
Persyaratan Administrasi a
FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b
FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c
FC STLUD (Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV)
d
Surat Pencantuman Gelar dari BKN atau FC Surat Ijin Belajar/FC SK Tugas Belajar dan FC Ijazah yang dilegalisir asli cap basah (sesuai ketentuan) bagi Kenaikan Pangkat Reguler yang disertai pencantuman gelar
e
SK Pindah bagi pegawai yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini
2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Persyaratan Umum a
Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh
b
Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
c
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) 2 tahun terakhir
d
Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah
Persyaratan Administrasi a
FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b
FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c
FC Surat Ijin Belajar
d
Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II
e
FC STLUKPPI
3. Kenaikan Pangkat Tugas Belajar Persyaratan Umum a
Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tingggi, apabila:
4 tahun dalam pangkat terakhir
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) 2 tahun terakhir
b
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar
Persyaratan Administrasi a
FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b
FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c
FC SK Tugas Belajar
4. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pejabat Struktural Persyaratan Umum a
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan difinitif dan
dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) 2 tahun terakhir
b
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik(>=76) dalam 2 (dua) tahun terakhir
c
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) 2 tahun terakhir
Persyaratan Administrasi a
FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b
FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c
FC SK Jabatan Struktural
d
FC Surat Pernyataan Pelantikan
e
FC Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon IIIa tetapi baru mempunyai pendidikan S.1)
f
FC SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini
5. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pemangku Jabatan Fungsional Persyaratan Umum a
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
b
Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai Baik(>=76) 2 tahun
terakhir Persyaratan Administrasi a
FC SK KP Terakhir/SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
b
FC SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir cap basah oleh pejabat berwenang (target penilaian SKP, realisasi penilaian SKP, penilaian prilaku kerja dan penilaian prestasi kerja)
c
Asli PAK terakhir
d
FC PAK sebelumnya
e
FC SK Jabatan Terakhir
f
FC SK Jabatan Sebelumnya
