Media dan Isu Keistimewaan DIY

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Media dan Isu Keistimewaan DIY ( Analisis Framing Terhadap Berita Keistimewaan DIY pada Harian Kompas dan Koran Tempo periode Desember 2010 – Januari 2011 )

Disusun Oleh : D.PANDU YOGA BANGSAWAN D 1209020

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit 2012 to user


digilib.uns.ac.id

Media dan Isu Keistimewaan DIY ( Analisis Framing Terhadap Berita Keistimewaan DIY pada Harian Kompas dan Koran Tempo periode Desember 2010 – Januari 2011 )

Disusun Oleh : D.PANDU YOGA BANGSAWAN D 1209020

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN MOTTO

Menjadi Katholik yang sejati. Dimana ada kebenaran disitu akan tubuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya, 3 : 17 Ilmu tak akan habis hingga kita mati, karena ilmu yang abadi adalah ilmu yang berarti. Hidup ibarat roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah, saat kita berada di bawah, janganlah menyerah untuk berjuang sampai di atas kembali. Namun bila kita sudah berada di atas jangan sombong dan lupa perjuangan yang kita hadapi hingga sampai di atas. Masa depan adalah tujuan dan masa lalu adalah jalan, raihlah tujuanmu dengan penuh harapan.

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, dorongan, motivasi dari banyak pihak, oleh karena hal itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggitingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 1. Tuhan Yesus Kristus sang pelindungku, Puji Tuhan atas segala Berkah, Kasih, dan Karunianya dalam hidup Penulis, Thanks God. 2. Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, Puji Syukur atas segala Penyertaan, Pengantaraan, dan Curahan Kasih Karunia dalam doa Novena Tiga Salam Maria. 3. Kedua Orang Tua Penulis, Papa Andreas Puji Hesti Sasmito dan Mama Anastasia Herly Hastuti, atas segala dukungan, motivasi, doa, kasih sayang, dan cinta yang diberikan kepada Penulis selama ini. 4. Saudara-saudaraku tersayang, mas Dheny, mbak Dini, dhek Fitri, dan dhek Rima. Terima kasih untuk semua dukungan, motivasi, dan kasih sayang kalian semua, I Love You All.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkah dan karunianya sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Proses penulisan skripsi ini banyak memberikan arti kepada Penulis, karena dengan skripsi ini Penulis dapat mempunyai kesempatan belajar dalam berbagai hal dari banyak pihak, Skripsi dengan judul Media dan Isu Keistimewaan DIY (Analisis Framing Terhadap Berita Keistimewaan DIY pada Harian Kompas dan Koran Tempo periode Desember 2010 - Januari 2011) ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian untuk Skripsi ini bermula dari ketertarikan Penulis terhadap isu mengenai Keistimewaan Yogyakarta terkait RUU Keistimewaan DIY yang berhembus kencang di kalangan masyarakat, dan banyak diliput oleh media massa. RUU Keistimewaan DIY ini sendiri terdapat lima pasal yakni parardhya, kultur/adat, kepemilikan dan pengelolaan tanah, tata ruang, keuangan, dan prosedur pemilihan kepala daerah. Hanya pasal prosedur pemilihan kepala daerah saja yang sampai sekarang belum disepakati, karena masih menjadi perdebatan dalam mekanisme pengangkatan kepala daerah Yogyakarta, apakah Sultan ditetapkan secara otomatis sebagai Gubernur DIY atau dipilih melalui pemilukada. Menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, tetapi berkat bantuan, bimbingan dan saran-saran yang sangat berarti dari beberapa pihak, maka hambatan tersebut dapat Penulis atasi, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Prof. Drs. Pawito. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

2. Dra. Prahastiwi Utari, MSi, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Drs. Alexius Ibnu Muridjal, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penulisan skripsi hingga selesai, semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan berkah yang melimpah kepada beliau beserta keluarga. 4. Drs. Widyantoro, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan skripsi. 5. Drs. Surisno Satrijo Utomo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk konsultasi, serta memberi pengarahan dan bantuan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan. 6. Bapak, Ibu Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berkenan memberikan ilmu dan pengetahuannya. 7. Bapak Thomas Pudjo Widijanto, selaku Kepala Perwakilan Kompas DIY, yang telah memberikan ijin bagi Penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Perwakilan Kompas DIY, serta membantu memberikan informasi dan data yang Penulis perlukan. 8. Bapak Phillipus SMS Parera, selaku Kepala Tempo Biro Jawa TengahYogyakarta, yang telah memberikan ijin bagi Penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Tempo Biro Jawa Tengah –Yogyakarta, serta membantu memberikan informasi dan data yang Penulis perlukan. 9. Saudara Aloysius B Kurniawan, selaku wartawan Kompas yang telah membantu memberikan informasi dan data yang Penulis perlukan. 10. Saudari Pito Agustin Rudiana, selaku wartawan Tempo yang telah membantu memberikan informasi dan data yang Penulis perlukan. 11. Teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi-Transfer kelas B, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pertemanan dan jalinan silaturahmi yang indah selama ini. 12. Kepada seluruh petugas birokrasi kampus yang telah membantu.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

13. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini berlangsung. Penulis menyadari akan kurang sempurnanya skripsi ini, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Surakarta,

Januari 2012

D.Pandu Yoga Bangsawan

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .................................................................................... i LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................. vi DAFTAR ISI ................................................................................................ ix DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvi ABSTRAK ................................................................................................... xvii

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................ 10 C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 11 D. Manfaat Penelitian.................................................................................. 11 E. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 13 a. Isu dan Opini Publik ......................................................................... 13 b. Berita ............................................................................................... 15 c. Media Massa .................................................................................... 24 d. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta ................................................... 26

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

F. Landasan Teori....................................................................................... 30 a. Paradigma Konstruksionisme............................................................ 30 b. Konsep Framing ............................................................................... 38 c. Framing Sebagai Teknik Analisis ..................................................... 40 G. Kerangka Pikir ....................................................................................... 42 H. Metodologi Penelitian ............................................................................ 44 a. Jenis Penelitian ................................................................................. 44 b. Obyek Penelitian .............................................................................. 40 c. Jenis dan Sumber Data...................................................................... 45 d. Validitas Data ................................................................................... 47 e. Teknik Analisis Data ........................................................................ 43 f. Sistematik Laporan Penelitian........................................................... 49

BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN A. Harian Kompas ...................................................................................... 56 a. Sejarah Harian Kompas .................................................................... 56 b. Visi dan Misi Kompas ...................................................................... 60 c. Nilai-nilai Dasar Kompas ................................................................. 66 d. Penyajian Halaman dan Rubrikasi .................................................... 70 e. Struktur Organisasi Perusahaan ........................................................ 73 f. Kebijakan Redaksional ..................................................................... 74 g. Oplag, Sirkulasi, dan Profil Pembaca Kompas .................................. 75 h. Alamat Redaksi ................................................................................ 80

commit to user x


digilib.uns.ac.id

B. Koran Tempo ......................................................................................... 80 a. Sejarah Koran Tempo ....................................................................... 80 b. Visi dan Misi Koran Tempo ............................................................. 89 c. Penyajian Halaman dan Rubrikasi .................................................... 90 d. Desain dan Layout Koran Tempo ..................................................... 93 e. Bobot Berita ..................................................................................... 83 f. Struktur Organisasi Perusahaan ........................................................ 94 g. Bagan Struktur Organisasi PT.TEMPO INTI MEDIA ...................... 95 h. Bagan Struktur Organisasi SDM di Bagian Redaksional Koran Tempo .............................................................................................. 95 i. Kebijakan Redaksional ..................................................................... 96 j. Proses Pembuatan Berita pada Koran Tempo .................................... 96 k. Outline Proses Distribusi Koran Tempo ............................................ 97 l. Oplag, Sirkulasi, dan Profil Pembaca Koran Tempo ......................... 97 m. Alamat Redaksi ................................................................................ 101

BAB III : ANALISIS DATA A. Frame Berita di Harian Kompas ............................................................. 103 1. Analisis Teks Berita dengan Tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah .............................................................................. 110 2. Analisis Teks Berita Dengan Tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta ....................................................................................... 147 3. Analisis

Berita

dengan Tema Sikap Setgab Terkait RUU

Keistimewaan DIY ........................................................................... 184

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

B. Frame Berita di Koran Tempo ................................................................ 194 1. Analisis Teks Berita dengan Tema Usul Referendum ....................... 204 2. Analisis

Teks

Berita

dengan

Tema

RUU

Keistimewaan

Yogyakarta Versi Pemerintah ......................................................... 225 3. Analisis Teks Berita dengan Tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta ....................................................................................... 244 4. Analisis Teks Berita dengan Tema Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY ........................................................................... 272 5. Analisis

Teks

Berita

dengan

Tema

Mundurnya

GBPH

Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan DIY 278 C. Matriks Analisis Frame Berita ............................................................... 285 D. Kebijakan Redaksional Harian Kompas dan Koran Tempo .................... 289

BAB IV : PENUTUP A. KESIMPULAN ..................................................................................... 296 B. SARAN ................................................................................................. 299

Daftar Pustaka Lampiran

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Gambaran Umum Nilai Berita .................................................

18

Tabel 2.

Perbedaan antara Paradigma Positivis dan Konstruksionis .......

35

Tabel 3.

Struktur Perangkat Analisis Berita Model Pan Kosicki ............

54

Tabel 4.

Rincian Oplag Harian Kompas untuk Wilayah Jawa Tengah dan DIY ..................................................................................

Tabel 5.

76

Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta Pada Harian Kompas Edisi Desember 2010 – Januari 2011 ........................ 103

Tabel 6.

Pengelompokan Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta pada harian Kompas edisi Desember 2010 – Januari 2011 ke dalam Tema Pokok sesuai Kategori Masalah ........................... 108

Tabel 7.

Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Usul Gubernur Dipilih ..................................................................................... 110

Tabel 8.

Analisis Berita dengan Judul Keistimewaan Versi Pemerintah. 127

Tabel 9.

Analisis Berita dengan Judul Sultan Hanya Dijadikan Simbol.. 137

Tabel 10.

Analisis Berita dengan Judul Lebih Suka Penetapan ................ 147

Tabel 11.

Analisis

Berita

dengan Judul Survei

Menjadi Acuan

Kemendagri ............................................................................. 159 Tabel 12.

Analisis Berita dengan Judul Publik Cenderung Terima Keistimewaan .......................................................................... 169

Tabel 13.

Analisis

Berita

dengan

Judul

Setgab

Terpecah

soal

Yogyakarta .............................................................................. 184

commit to user xiii


Tabel 14.

Daftar

digilib.uns.ac.id

Berita

Seputar

Isu

Keistimewaan Yogyakarta

Pada Koran TEMPO Edisi Desember 2010 – Januari 2011 ... 193 Tabel 15.

Pengelompokan Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta Pada Koran TEMPOEdisi Desember 2010 – Januari 2011 ke dalam Tema Pokok sesuai Kategori Masalah ........................... 202

Tabel 16.

Analisis

Berita

dengan

Judul

Yogyakarta

Gulirkan

Referendum ............................................................................. 204 Tabel 17.

Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum ...................................................................... 210

Tabel 18.

Analisis

Berita

dengan

Judul

Silakan

Yogya

Gelar

Referendum ............................................................................. 216 Tabel 19.

Analisis Berita dengan Judul USULAN PEMERINTAH TETAP GUBERNUR YOGYA DIPILIH ................................ 226

Tabel 20.

Analisis

Berita

dengan

Judul

SULTAN

DIJADIKAN

GUBERNUR UTAMA ............................................................ 230 Tabel 21.

Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Ngotot Gubernur Yogya Harus Dipilih ................................................................ 236

Tabel 22.

Analisis Berita dengan Judul “71 Persen Warga Ingin Pemilihan”............................................................................... 244

Tabel 23. Analisis Berita dengan Judul Keraton Yogya Curiga Survei Direkayasa............................................................................... 249 Tabel 24.

Analisis Berita dengan Judul Survei Tandingan Disebar .......... 255

commit to user xiv


Tabel 25.

digilib.uns.ac.id

Analisis Berita dengan Judul Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan ..................................................................... 261

Tabel 26.

Analisis Berita dengan Judul Sama-sama Survei, Hasil Berkesebalikan ........................................................................ 267

Tabel 27.

Analisis Berita dengan Judul Setgab Koalisi

Bentuk Tim

Melobi Sultan .......................................................................... 273 Tabel 28.

Analisis Berita dengan Judul Pangeran Yogya Tinggalkan Demokrat ................................................................................ 278

Matrik Analisis Frame Berita .................................................................. 285

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN A. Harian Kompas 1. Surat Bukti Penelitian dari Kompas 2. Lembar Berita Harian Kompas yang Dianalisis Berdasarkan Tema 3. Daftar Pertanyaan (in depth interview)

B. Koran Tempo 1. Surat Bukti Penelitian dari Tempo 2. Lembar Berita Koran Tempo yang Dianalisis Berdasarkan Tema 3. Daftar Pertanyaan (in depth interview)

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

D.Pandu Yoga Bangsawan, D1209020, Media dan Isu Keistimewaan DIY (Analisis Framing Terhadap Berita Keistimewaan DIY pada Harian Kompas dan Koran Tempo periode Desember 2010 - Januari 2011). Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2012. Isu seputar keistimewaan DIY menjadi perhatian media yang sangat luas sehingga menarik bagi Penulis untuk mengadakan penelitian, terutama pada harian Kompas dan Koran Tempo. Dilihat dari pandangan media, Isu Keistimewaan DIY mempunyai nilai berita yang tinggi karena memenuhi beberapa unsur kelayakan berita, antara lain penting, besaran, dekat, manusiawi, ketenaran, juga konflik /kontroversi. Penelitian ini bertujuan untuk : a).Mengetahui data tentang penilaian harian Kompas dan Koran Tempo terhadap isu Keistimewaan propinsi Yogyakarta dalam pemberitaan yang dilakukan keduanya pada periode Desember 2010 – Januari 2011. b).Mengetahui data tentang framing (pembingkaian) harian Kompas dan Koran Tempo pada pemberitaan seputar isu Keistimewaan Yogyakarta terkait RUUK Yogyakarta. c).Mengetahui penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan harian Kompas dan Koran Tempo dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu sekedar mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik tringanggulasi sumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis framing Pan Kosicki, dengan empat struktur pisau analisis yang lengkap, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) harian Kompas dalam mengemas realitas peristiwa seputar keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010- Januari 2011 cenderung menonjolkan realitas opini publik melalui jajak pendapat lembaga litbang Kompas, (2) wartawan harian Kompas punya visi untuk membentuk sesuatu, yaitu membentuk opini publik, (3) Harian Kompas menerapkan follow-up dalam membingkai berita keistimewaan DIY terkait polemik RUUK DIY dengan menampilkan feature melalui cara berkisah tertentu, (4) unsur yang paling menonjol dalam berita keistimewaan DIY adalah unsur retoris. (5) Koran Tempo dalam mengemas realitas peristiwa seputar keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010 - Januari 2011 cenderung berimbang, hal tersebut ditunjukkan dengan memberikan porsi sama besar antara pandangan pihak pemerintah dengan pihak masyarakat DIY,(6) Koran Tempo memberikan porsi lebih pada usulan referendum, (7) Koran Tempo menerapkan

commit to user xvii


digilib.uns.ac.id

follow-up dalam membingkai berita keistimewaan DIY terkait polemik RUU Keistimewaan DIY, (8) Unsur yang paling menonjol dari analisis framing Pan Kosicki pada berita seputar Keistimewaan DIY di Koran Tempo edisi Desember 2010-Januari 2011 adalah unsur retoris. (9) Wartawan harian Kompas dan Koran Tempo dalam menerapkan standart kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasanbatasan serta unsur-unsur lainnya, dalam mengolah dan menyuguhkan berita dipengaruhi oleh rutinitas media, yakni pada prosedur pengambilan keputusan di ruang pemberitaan. Adapun yang menjadi saran Penulis adalah: Bagi Pengelola Media: (1) Pengelola media diharapkan sebisa mungkin selalu menerapkan prinsip berita berimbang dalam pemberitaannya, melalui coverboth side bahkan cover all side. (2) Dalam melakukan peliputan sebagai bentuk pengawalan media terhadap suatu isu, diusahakan agar media tidak hanya menjadi/dijadikan corong oleh pihakpihak tertentu yang memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Bagi Pemerintah Pusat, DPR, dan pihak Keraton Yogyakarta: (1) Sebaiknya Pemerintah Pusat dan DPR segera menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, terhadap keberadaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat Yogyakarta melalui DPRD dan pihak kraton Yogyakarta. (2) Setelah ada penetapan peraturan perundang-undangan bagi status keistimewaan DIY yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak termasuk Kraton Yogyakarta dan pemerintah DIY, diharapkan peran dan fungsi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya: (1) Berita seputar Keistimewaan DIY ini merupakan berita besar yang masih bisa memunculkan isu-isu baru dalam perkembangannya, karena sampai saat ini masih belum ada ujung pangkal penyelesaiannya sehingga masih dapat dilakukan penelitian, misalnya dalam hal sistem pemerintahan, kebudayaan, dan keagrariaan. (2) Peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan terhadap berita seputar isu keistimewaan DIY di koran nasional, bisa mencoba menggunakan teori agenda setting, untuk melihat seperti apa akibat dari pemberitaan tersebut bagi tokoh-tokoh yang diberitakan, bagi tokoh DIY seperti apa, bagi Pemerintah seperti apa, bagi DPR seperti apa, juga bagi rakyat Yogyakarta sendiri seperti apa.

commit to user xviii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

D.Pandu Yoga Bangsawan, D1209020, Mass Media and Issues Privileges DIY (Framing Analysis of News Privileges DIY at Kompas daily and Koran Tempo period December 2010- Januari 2011), Skripsi, Department of Communication, Faculty of Social and Politic Science, Sebelas March University, Surakarta, January, 2012. DIY issues surrounding privilege to be a very widespread media attention so attractive to authors to conduct research, mainly on the Kompas daily and Koran Tempo. Seen from the view of media, Issues privileges DIY has high news value because it meets some of the elements of news worthiness, among other significanse, magnitude, proximity, human interest, prominance, also conflict / controversy. This study aims to: a).Knowing about assement data Kompas daily and Koran Tempo on issues in the news privileges Yogyakarta province that carried out both in the period December 2010 – January 2011. b).Knowing the data on the framing Kompas daily and Koran Tempo on the news around issues previleges Yogyakarta related RUUK Yogyakarta. 3). Knowing the application of standards of truth, objectivity matrix, and restrictions as well as other element, which are used by the journalist Kompas daily and Koran Tempo in processing and presenting the news. This was a descriptive qualitative, that is merely expresses the fact that occur in the field. Data collection techniques using the techniques of documentation and interviews. The validity of the data using techniques trianggulasi source. The research method used is the method of framing the analysis of Pan Kosicki, with four-blade structure a compete analysis, the syntactic structure, the structure of the script, thematic structure, and rhetorical structure. Based on these results, it can be concluded that: (1) Kompas daily in reality of the surrounding the Priviliges DIY on the December 2010 – Janury 2011 tended to accentuate the reality of public opinnion through polls Litbang Kompas, (2) Kompas daily journalist had the vision to create something, which is shaping public opinion, (3) Kompas daily follow-up to apply in framing news privilege DIY relate RUUK DIY polemics by displaying certain features via recounts how. (4) The most prominent element in the privilege DIY news is the element of rhetorical. (5) Koran Tempo in reality resemble the events surrounding the privilige of DIY on the December 2010 – January 2011 tend to be balanced, it is shown to offer the same great between the views of the government with the DIY community, (6) Koran Tempo provides more servings on the proposed referendum, (7) Koran Tempo implement follow- up in news framing privilege DIYrelated polemic draft privileges DIY, (8) The most prominent element of the

commit to user xix


digilib.uns.ac.id

analysis of framing Pan Kosicki on the news about privileges DIY of Koran Tempo in the edition December 2010 - Januari 2011 is the element of rhetorical. (9) Kompas daily journalist and Koran Tempo journalist in applying the standard of truth, matrix objectivity, and restrictions as well as other elements, in processing and presenting the news influenced by the routine media, namely the decision-making procedures in the news room. Suggestion the author is: For Media Manager: (1) Media managers is expected as far as possible always apply the principle of balanced news in preaching, through coverboth side even cover all sides. (2) In conducting media coverage as a form of guard against an issue, the media tried to be not only be/become the mouthpiece by certain parties who use it for their interest. For the Central Government, Parliament, and the Sultan Palace: (1) Central Government and Parliament should immediately establish regulations which provide legal certainty, the existence of Yogyakarta as special regions, taking into account the aspirations of the people of Yogyakarta through parliament and the palace of Yogyakarta. (2) Once there is legislation setting for the privilege satus of DIY that can later be accepted by all parties including the Sultan Palace and government DIY, expected roles an functions of government can be implemented properly. For further research: News of DIY privilege this is great news that still could raise new issues in its development, because until now there is still no end of the base so that the solution can still be done the research, for example in terms of system administration, culture, and agrarian. (2) Other researchers who want to conduct research on DIY news surrounding the issues of privilege in nation newspapers, could try to use the theory of agenda setting, ro see what the result of the reports for the figures are reported, for DIY figures as to what, for the Government as to what, for the Parliament as to what, as well as for themselves as to what the people of Yogyakarta.

commit to user xx


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 propinsi dengan dua diantaranya merupakan daerah istimewa, yakni propinsi DI Yogyakarta dan DI Aceh, juga satu daerah khusus ibukota negara yaitu DKI Jakarta. Dengan menganut sejarah penunjukan status ketiga propinsi tersebut, tentu ketiganya memiliki

latar

belakang

yang berbeda dengan propinsi-propinsi

lain di

Indonesia. Terutama DI Yogyakarta, statusnya sebagai Daerah Istimewa itu merujuk pada runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri seperti ini pada zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen, sedangkan pada zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten

Pakualaman, berdiri

sejak

1813,

didirikan

oleh

Pangeran

Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua

itu

Kasultanan

dinyatakan tercantum

dalam kontrak dalam

politik.

Terakhir

kontrak

politik

Staatsblad 1941 No 47 dan kontrak politik

Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah: 1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI. 2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah). 3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah). Namun, beberapa waktu yang lalu Presiden RI ke-enam sendirilah yang kemudian

melontarkan

statement

yang

memunculkan

polemik

tentang

Keistimewaan DIY. Ya, Keistimewaan Yogyakarta dipertanyakan!. Pada Jumat, 26 November 2010 lalu, saat membuka rapat kabinet terbatas di kantornya,

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tidak pernah melupakan sejarah dan keistimewaan DIY. Keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Maka itu harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Kemudian SBY melanjutkan dengan mengatakan: “Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan, oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi ”. Pernyataan pada bagian inilah yang mungkin menuai kontroversi dari masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta. Pernyataan SBY yang kemudian memunculkan polemik tersebut, mengacu pada munculnya Undang - Undang No. 32/2004, yang salah satu isinya menetapkan

bahwa Kepala Daerah ditetapkan melalui pemilihan umum atau

yang biasa

disebut dengan istilah pemilukada. Semula pemerintah berniat

mengantisipasi keberadaan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, dengan aturan yang tersendiri, namun Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu hingga kini tidak jelas nasibnya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menjadi deadlock, padahal masalahnya hanya menyangkut satu pasal saja yakni pasal jabatan Gubernur, dalam hal ini pemerintah maunya Gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Akhirnya permasalahan status Keistimewaan Yogyakarta yang disulut oleh SBY ini menjadi sebuah wacana nasional masyarakat Indonesia, yang tentu saja tidak luput dari sorotan media, setelah pro dan kontra Rancangan UndangUndang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta mengerucut pada satu tema, yakni

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau ditetapkan. Terjadi perbedaan pendapat antara Istana dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, perbedaan tersebut semakin kentara saat wacana referendum mengemuka. Sultan meminta keputusan penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung, harus disepakati melalui referendum. Pemerintah dan DPR, kata Raja Yogyakarta tersebut, tidak bisa menentukan itu sendiri. Permasalahan RUU Keistimewaan Yogyakarta ini pun, beberapa waktu yang lalu sempat memicu DPRD Yogyakarta untuk ikut angkat bicara. Menurut DPRD Yogyakarta, dengan dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat

I

tetap

lestari,

dengan

mengingat

sejarah

pembentukan

dan

perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa ”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hakhak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa”. Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, DIY memang dibentuk dengan Undang-Undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Semakin lama masalah ini berkembang menjadi isu yang hangat diperbincangkan di tingkat nasional, Isu ini banyak diendus oleh berbagai media

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

massa, baik cetak maupun elektronik, tingkat lokal maupun nasional dari waktu ke waktu, mulai dari kemunculannya. Media menyajikan berita seputar Isu Keistimewaan DIY yang menyangkut polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta ini, sebagai headline media, salah satu diantaranya adalah harian Kompas dan Koran Tempo. Karena, dilihat dari pandangan media, isu ini dinilai mempunyai nilai berita yang menarik untuk diikuti perkembangannya tahapan demi tahapan. Dimana kejadian atau peristiwa yang dianggap mempunyai nilai berita (news value) adalah yang mengandung satu atau beberapa unsur kelayakan berita. Unsur-unsur

nilai

berita

itu antara lain; significance (penting), magnitude

(besaran), timesliness (waktu dan aktualitas), proximity (dekat), prominance (ketenaran),

human

interest

(manusiawi).

Ditambah

pula

dengan

conflict/controversy (konflik/kontroversi), serta unusual (sesuatu yang tidak biasa).1 Jika ditemui salah satu dari unsur diatas, maka telah dapat menjadikan suatu kejadian/peristiwa sebagai nilai berita. Sedangkan apabila ditemukan lebih dari satu unsur, maka kejadian tersebut semakin bertambah tinggi nilai beritanya. Karena itu, usaha untuk mendapatkan berita besar adalah mencari kejadian yang memiliki sebanyak mungkin unsur-unsur tersebut. Jika dilihat dari unsur kelayakan berita, berita Keistimewaan Yogyakarta merupakan sesuatu yang significance (penting) bagi khalayak, karena banyak menyita perhatian masyarakat dan menimbulkan penilaian banyak orang, magnitude (besaran) sebab menyangkut nasib propinsi Yogyakarta sendiri sebagai

1

Y.B. Margantoro, Biar Berita Bicara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hal. 31

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

daerah yang Istimewa menurut sejarah, juga menyangkut keutuhan NKRI, sehingga menjadikan berita ini berita besar dengan cakupan nasional. Unsur lainnya adalah proximity (dekat), hal ini dapat dilihat dari kedekatan hati antara Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja Yogyakarta dengan rakyatnya, yang notabene dinilai sangat setia kepada rajanya. Kemudian unsur human interest (manusiawi), sebab melibatkan gerakan manusia dari pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan, seperti dapat dilihat dari munculnya gerakan masa warga Yogyakarta pendukung penetapan, mereka bersama-sama bersatu dalam bentuk: paguyuban Lurah dan Pamong Desa Ing Sedya Memetri Asrining Yogyakarta (Ismaya), Paguyuban Dukuh se-DIY Semarsembogo, Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-DIY, Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja), Gerakan Rakyat Mataram (Geram), Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, Forum Komunikasi Seniman Tradisi se-DIY, Parade Nusantara, maupun dalam bentuk demonstrasi sebagai wujud interaksi penggambaran kesamaan tekat. Selain itu juga ada unsur prominance (ketenaran), dikarenakan ada sesuatu yang membuat masyarakat luar Yogyakarta sendiri pun begitu mengagumi kota ini, dan sampai–sampai menganggapnya sebagai rumah kedua, misalnya saja para pelajar dari luar kota yang sedang menuntut ilmu di kota ini, sehingga menjadikan DIY terkenal / tenar dengan sebutan kota pelajar. Unsur selanjutnya yang menarik dan penting dalam kasus ini adalah adanya conflict/controversy (konflik/kontroversi), yakni antara pihak Pemerintah

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Pusat, Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, DPR, dan masyarakat Yogyakarta yang mengacu pada RUU Keistimewaan DIY. Meminjam istilah George Wang, “Konflik adalah oase yang tak pernah kering dalam proses produksi berita”.2 Rumusan klasiknya adalah; konflik, kontradiksi, dan kontroversi adalah sesuatu yang paling bernilai berita. Sebuah konflik dan kontroversi bagaimana pun membutuhkan pemberitaan media, begitu juga konflik yang terjadi dalam masalah status Keistimewaan Yogyakarta yang mengacu pada RUUK Yogyakarta. Khalayak juga sangat tergantung kepada pemberitaan media guna mengetahui perkembangan konflik dan kontroversi. Dalam hal ini media berperan sebagai penyampai opini dan vokasi tentang kontroversi dan isu, serta memberitahu khalayak tentang perkembangan masalah dari waktu ke waktu yang membawanya kepada posisi yang strategis dalam konflik. Dalam titik ini media tidak hanya dapat mempengaruhi opini masyarakat tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Dalam kasus Keistimewaan Yogyakarta ini, media dianggap memiliki kekuatan tertentu, yang tentu saja mampu mempengaruhi situasi konflik. Kekuatan media ini muncul melalui

proses

pembingkaian (framing), teknik

pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang (angel), penambahan foto, gambar, dan lain-lain. Dengan demikian sebetulnya media mempunyai potensi sebagai peredam atau pendorong konflik. Media bisa juga memperjelas atau mengeleminirnya, dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu

2

Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, ISAI, Jakarta, 2004, hal. 78

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

realitas/peristiwa. Dalam hal ini media melakukan seleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Media massa dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Setiap pihak berusaha menonjolkan baris penafsiran klaim, argumentasi masing-masing yang berkaitan dengan yang diberitakan atau diwacanakan. Berita mengenai Keistimewaan Yogyakarta sangat menarik untuk diteliti, karena Peneliti ingin melihat bangaimana sikap media di dalam memposisikan dirinya dalam pemberitaan seputar masalah ini, khususnya pada harian Kompas dan Koran Tempo. Apakah media bersifat netral dengan mewadahi berbagai wacana yang berkembang atau justru memiliki kecenderungan tertentu. Tentu setiap media memiliki ideologi yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam menyusun fakta realita yang berkembang menjadi berita akan berbeda pula hasilnya antara satu media dengan media yang lain. Namun dalam hal ini Peneliti tidak

bertujuan

membandingkan

pemberitaan

mengenai

polemik

RUU

Keistimewaan Yogyakarta antara harian Kompas dengan Koran Tempo, tetapi melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas peristiwa atau membingkai (mem-frame) berita sesuai dengan penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu untuk melihat hal ini Peneliti memilih menggunakan metode analisis framing. Salah satu prinsip analisis framing adalah wartawan

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

dapat menerapkan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Analisis ini mengungkapkan bahwa wacana yang dihasilkan media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan apa yang penting bagi khalayak pembaca publik dan berbagai persoalan dan isu yang berkembang dalam wacana publik. Hal lain yang penting dalam pendekatan framing adalah, bahwa analisanya sampai pada tataran untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Hal ini yang tidak diketemukan dalam metode analisis jenis lainnya, seperti analisis isi, analisis wacana, agenda setting, dan semiotik. Model Analisis framing yang dipilih adalah model analisis framing Pan Kosicki, yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Alasan mengapa menggunakan model Pan Kosicki dalam penelitian ini adalah karena model ini dinilai tepat untuk dipakai membedah pembingkaian realitas oleh media melalui isi berita/teks media. Model ini juga merupakan salah satu alternatif yang baik dalam menganalisis teks media disamping analisis isi kuantitatif, karena memiliki empat struktur pisau analisis yang lengkap, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Sedangkan

alasan

pemilihan

persoalan

mengenai

isu

seputar

Keistimewaan Yogyakarta terkait RUUK Yogyakarta, adalah karena wacana ini sedang ”booming” di berbagai media di Indonesia baik media cetak maupun media elektronik, lokal maupun nasional, dimana hingga saat ini belum diketahui ujung penyelesaiannya, mengingat sifatnya yang sangat sensitif, dikarenakan

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

menyangkut sejarah bangsa dan dapat mengakibatkan perubahan sosial, politik, budaya, bahkan tata pemerintahan. Sedangkan alasan pemilihan harian Kompas dan Koran Tempo sebagai media yang diteliti, karena keduanya adalah media bertaraf nasional yang sudah ternama, dan punya rating tinggi disertai dengan isi pemberitaan yang kritis dan logis, dengan bahasa santun namun cerdas. Untuk edisi seputar topik ini yang dipilih adalah pada edisi Desember 2010 – Januari 2011, karena pada periode inilah isu mengenai Keistimewaan Yogyakarta berhembus kencang, dan banyak diliput oleh media massa.

B. Rumusan Masalah Perumusan masalah berguna untuk mempermudah dalam pelaksanan penelitian. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat tercapai sasaran dan tujuan yang dipilih. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1. Seperti apa pemberitaan

yang dilakukan harian Kompas dan Koran

Tempo pada periode Desember 2010 – Januari 2011 sebagai bentuk penilaian ( variabel independent ) terhadap isu Keistimewaan propinsi Yogyakarta ( variabel dependent ) ? 2. Seperti apa harian Kompas dan Koran Tempo mengkonstruksikan realitas peristiwa atau membingkai (mem-frame) isu Keistimewaan Yogyakarta berkaitan dengan RUUK Yogyakarta dalam pemberitaannya? 3. Seperti apa penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan

commit to user



harian Kompas dan Koran Tempo dalam mengolah dan menyuguhkan berita?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui data tentang penilaian harian Kompas dan Koran Tempo

terhadap

isu

Keistimewaan

propinsi

Yogyakarta

dalam

pemberitaan yang dilakukan keduanya pada periode Desember 2010 – Januari 2011. 2. Untuk mengetahui data tentang framing (pembingkaian) harian Kompas dan Koran Tempo pada pemberitaan seputar isu Keistimewaan Yogyakarta terkait RUUK Yogyakarta. 3. Untuk mengetahui penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan harian Kompas dan Koran Tempo dalam mengolah dan menyuguhkan berita.

D. Manfaat Penelitian a. Manfaat Praktis Bagi Peneliti o

Diharapkan dapat memberi gambaran, bagaimana cara suatu media

dalam

mengkonstruksikan

realitas

peristiwa

atau

membingkai (mem-frame) suatu peristiwa ke dalam bentuk berita.

commit to user



o

Diharapkan dapat memberi gambaran, faktor apa saja yang berpengaruh dalam proses framing/rekonstruksi realitas peristiwa.

Bagi Mahasiswa, Dosen, dan Akademisi Ilmu Komunikasi o

Diharapkan dapat menjadi referensi, bahan perbandingan, dan bahan pembelajaran dalam penelitian kasus serupa di waktu mendatang.

Bagi Praktisi Media Massa o

Diharapkan dapat menjadi penilaian terhadap penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsurunsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan dalam mengolah dan menyuguhkan berita.

Bagi Masyarakat o

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, guna mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

o

Dapat mengetahui bentuk pemberitaan yang dimuat dalam harian Kompas dan Koran Tempo mengenai isu Keistimewaan propinsi Yogyakarta.

b. Manfaat Teoritis Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbang pemikiran dalam penyempurnaan konsep dan teori analisis framing media, dalam penggunaanya pada kasus serupa di masa mendatang.

commit to user



E. Tinjauan Pustaka Untuk menunjang perumusan masalah dan mempermudah penyampaian teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, maka sebelumnya akan dijelaskan beberapa poin-poin yang didapat dari sumber berupa textbook, hasil penelitian, dan sebagainya, yang mendukung pembahasan dan mendukung pembuatan instrumen. Adapun penyusunannya adalah sebagai berikut : a. Isu dan Opini Publik Isu diuraikan sebagai topik yang terbentuk di sekitar masyarakat. Isu bisa pula didefinisikan sebagai perbedaan pendapat diantara kelompok-kelompok berdasarkan kesenjangan dalam fakta, nilai, atau kejadian. Definisi lainnya dari Isu adalah perbedaan pandangan antara dua atau lebih pihak terhadap alokasi sumberdaya, termasuk alam, finansial, politik, atau simbolik.3 Isu yang sifatnya pribadi biasanya mencakup ketidaksetujuan yang muncul di masyarakat. Isu dapat pula diperdebatkan oleh masyarakat, dicakup oleh media massa, dan disampaikan oleh pemerintah. Isu tidaklah statis melainkan dinamis, ia tergantung pada besarnya perhatian yang diterima selang waktu tertentu. Isu akan tumbuh sejak munculnya sampai kepada kematangan yang prosesnya bisa memakan waktu lama. Meskipun demikian,

yang

harus

diperhatikan

dari suatu

isu

adalah

terciptanya

ketidakpastian. Isu yang bergulir di kalangan khalayak ramai dapat menimbulkan suatu opini publik. Opini adalah pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena itu,

3

Ahmad Fuad Afdhal, Tips & Trik Public Relation, Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 113

commit to user



opini bersifat subjektif karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu berbeda. Jadi, kendati faktanya sama, namun ketika orang beropini, antara orang yang satu dengan orang yang lainnya memperlihatkan adanya perbedaan4. V.O. Key, Jr. mendefinisikan opini publik sebagai berikut: ”the combined person opinions of adult toward issues of relevance to government”. Menurut pendapat V.O Key, Jr. opini publik dipandang sebagai gabungan pendapat pribadi dari orang-orang dewasa terhadap isu-isu yang relevan dengan pemerintah 5. Ada beberapa macam definisi mengenai opini publik, dilihat dari beberapa tinjauan ilmu, antara lain6 : 1.

2.

3.

Ditinjau dari ilmu sosiologi, menurut William G Sumer, opini publik diartikan sebagai kekuatan yang ada dalam masyarakat. Disini kekuatan berasal dari norma atau mitos yang berada di masyarakat dan bukan dari pendapat perorangan. Definisi ini menjelaskan bahwa jika suatu pendapat dianut oleh banyak orang, maka dapat diasumsikan bahwa pendapat itu benar. Ditinjau dari ilmu komunikasi, menurut Bernard Berelson, opini publik diartikan sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat, dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula. Ditinjau dari ilmu Psikologi, menurut Leonard W. Doob, opini publik diartikan sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar.

4

.Aceng Abdullah, PRESS RELATION; Kiat berhubungan dengan media massa, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001 5 V.O. Key, Jr., ”PublicOpinion and American Democracy”, New York: Knopf, 1967, page. 14 dalam Erikson, Robert S. Luttbeg, Norman R; Tedin, Kent L. Pendapat umum- Amerika, (New York: John Wiley & Son, 1980), Hal: 2-3 6 .http://www.elib.unikom.ac.id/files/disk1/387/jbptunikompp-gdl-mellymauli-19326-5-babixo-k. pdf, diakses 13 September 2011, pukul 22.07 WIB

commit to user



Menurut Erikson, Lutberg, dan Tedin ada empat tahap terbentuknya opini publik, tahapan itu antara lain 7: 1. 2. 3. 4.

Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Ada opinion leaders (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi. Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.

Isu seputar keistimewaan DIY yang dibahas dalam penelitian ini merupakan suatu isu penting yang dapat menimbulkan beraneka macam opini publik.

b. Berita 1. a.

Pengertian Berita Berita adalah fakta, opini, pesan, informasi yang mengandung nilai-nilai yang

diumumkan,

diinformasikan,

yang

menarik

perhatian sejumlah orang. Unsur-unsur yang terpenting dari berita adalah “dikomunikasikan” dan “menarik perhatian sejumlah orang” karena merupakan sesuatu yang “baru” bagi mereka. Jadi sekalipun ada

fakta,

opini,

dan

nilai,

tapi

fakta

tersebut

belum

dikomunikasikan belum dapat disebut berita. Sebaliknya, jika sesudah dikomunikasikan namun tidak menarik publik atau

7

.http://www.fikom-jurnalistik.blogspot.com/2011/03/proses-pembentukan-opini-publik-proses. html, diakses 13 September 2011, pukul 23.10 WIB

commit to user



kelompok publik yang dituju karena bukan sesuatu yang baru, itu pun belum dapat disebut sebagai berita.8 b.

Berita itu adalah sesuatu yang nyata (news is real). Wartawan adalah pencari fakta. Fakta yang dilengkapi dengan benar akan sama dengan kebenaran itu sendiri. Rem Rieder, editor American Journalism Review, mengatakan: Fakta adalah fakta, fiksi adalah fiksi. Jika ingin mengarang fiksi tulislah novel. Berita adalah juga peristiwa yang segar, yang baru saja terjadi, plus dan minus. Dari peristiwa itu, berita merentang sedikit ke masa lampau dan masa datang. Tekanan pada unsur waktu ini perlu sebab masyarakat sadar akan sifat sementara dari suatu keadaan. Keadaan selalu berubah dan konsumen berita ingin informasi yang paling kini. Perkembangan berita pagi ini mungkin sudah meninggalkan “fakta” yang ditulis semalam. 9

c.

Mark Fishman memberikan definisi berita sebagai berikut: News is neither a reflection nor a distortion of reality because either of these characterization implies that news can record what is out there. News story, if they reflect anything, reflect the practice of the workers in the organizations that produce news. Some time ago Walter Gieber (1964) made the point that news is what newspapermen make it. 10 Mark Fisherman memandang berita bukanlah refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada di luar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah berita merefleksikan realitas, apakah berita distorsi atas realitas, maupun apakah berita sesuai dengan kenyataan ataukah bias terhadap kenyataan yang digambarkannya. Karena tidak ada realitas dalam arti riil yang berada di luar diri wartawan. Kalaulah berita itu merefleksikan sesuatu maka refleksi

8

Maria Assumpta Rumanti, "Dasar-dasar public relation, teori dan praktik", Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 130 9 Lih. rem Rieder, "Old Value for New Landscape", dalam American Journalism Review, Nov, 1999. dalam Luwi Ishwara, "Jurnalisme Dasar:Skeptis itulah ciri khas jurnalisme, hanya dengan bersikap skeptis, sebuah media dapat hidup", Seri Jurnalistik KOMPAS, Jakarta, 2011, hal: 76 10 Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese. Mediating the message: theoties of influences on Mass Media Content, Second Edition, New York: Longman, 1996, hal. 110-111.

commit to user



itu adalah praktik pekerja dalam organisasi yang memproduksi berita. Berita adalah apa yang pembuat berita buat.

2.

Nilai Berita

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Dalam cerita atau berita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, dan ada tema yang diangkat dari suatu peristiwa. Dalam berita ada karakteristik intrisik yang dikenal sebagai nilai berita (news value). Menurut Shoemaker dan Reese, Nilai berita adalah elemen yang ditujukan kepada khalayak 11. Nilai berita merupakan prosedur standar peristiwa apa yang bisa disebarkan kepada khalayak. Sehingga suatu peristiwa tidak bisa langsung disebarkan kepada khalayak sebagai berita, ia harus disaring untuk diproses secara profesional oleh wartawan dengan memilih peristiwa yang tidak biasa terjadi di sekitar khalayak. Jadi, Nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan, ia menjadi ukuran yang berguna, atau yang biasa diterapkan, untuk menentukan kelayakan berita (newsworthy). Nilai berita yang berasal dari news value bisa diketahui dari “pesan” yang dikandung oleh suatu berita. Pesan tersebut berisi nilai-nilai; dalam arti bahwa suatu peristiwa ataupun pernyatan seseorang tidak mungkin menjadi berita jika tidak memiliki nilai berita. Nilai-nilai berita setidaknya dapat berupa12: 1.

Informasi

2.

Klarifikasi

11

Luwi Ishwara, "Jurnalisme Dasar: Skeptis itulah ciri khas jurnalisme, hanya dengan bersikap skeptis, sebuah media dapat hidup", Seri Jurnalistik KOMPAS, Jakarta, 2011, hal. 77 12 .Sam Abede Pareno, Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita, Papyrus, Surabaya, 2003, hal. 25

commit to user



3.

Memperluas wawasan

4.

Melahirkan konflik

5.

Meredam konflik

6.

Menyebarkan keadilan dan kebenaran

7.

Menyelesaikan masalah

Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita ini misalnya yang mengandung konflik (conflict/controversy), bencana alam dan kemajemukan (natural disasters & the plurality), dampak (impact), kemasyhuran (fame), saat yang tepat (timeliness) / kesegaran(freshness) dan kedekatan (proximity), keganjilan (peculiarity), interaksi manusia / human interest, seks, dan aneka lainnya.13 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Gambaran Umum Nilai Berita No.

13

Unsur Nilai Berita

1.

Prominance

2.

Human Interest

3.

Conflict/Controversy

4.

Unusual

5.

Proximity

6.

Timeliness/Freshness

Luwi Ishwara, Loc.Cit.

Penjelasan Nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa yang dipandang penting. Peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu lebih banyak mengandung unsur haru, sedih, dan menguras emosi khalayak. Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi. Peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik fisik maupun emosional dengan khalayak. Peristiwa yang menyangkut hal-hal yang sedang terjadi / baru ditemukan. Kejadian / peristiwa baru akan lebih menarik perhatian

commit to user



7.

Magnitude

8.

Pecualirity

9.

Fame

10.

Seks

khalayak, dibandingkan peristiwa sudah berlalu. Peristiwa yang dianggap lebih besar pengaruhnya / menyangkut lebih banyak orang dibandingkan peristiwa lainnya. Peristiwa yang dianggap ganjil oleh khalayak dan tidak normal. Peristiwa yang menyangkut hal-hal atau orang perorang yang terkenal di mata khalayak. Peristiwa yang berkaitan dengan nilai-nilai seks.

* Hasil rangkuman dan adopsi dari Eriyanto, Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik media, LKiS, Yogyakarta, 2002, hal: 106-107, dan sumber-sumber lain.

3.

Syarat Berita

Suatu peristiwa yang awalnya kompleks dan tidak beraturan namun memiliki kelengkapan unsur-unsur berita, yang kemudian ia ditangkap oleh wartawan untuk diolah secara profesional dengan cara disederhanakan dan dibuat bermakna sebagai sebuah berita, haruslah memiliki syarat-syarat tertentu sebelum ia disebar luaskan kembali kepada khalayak melalui media massa, Syarat-syarat berita tersebut adalah14 : a. b. c. d. e.

Akurat, singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan kenyataan. Tepat waktu dan aktual. Obyektif, sama dengan fakta yang sebenarnya, tanpa opini dari penulis yang dibuat-buat. Menarik, apa yang disajikan terdiri dari kata-kata dan kalimat yang khas, segar, dan enak dibaca. Baru, belum diberitakan sebelumnya atau merupakan ulangan, “baru” ini sangat penting, yang menarik perhatian.

14

.Maria Assumpta Rumanti, "Dasar-dasar Public Relation, Teori dan Praktik", Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 130

commit to user



4.

Produksi Berita

Dalam proses produksi berita tahap awalnya adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Menurut Mark Fishman, ada dua kecenderungan studi melihat proses produksi berita15. Pertama, disebut pandangan seleksi berita (selectivity of news). Dalam bentuk yang umum pandangan ini sering melahirkan teori seperti gatekeeper, intinya: proses produksi berita adalah proses seleksi yang dilakukan wartawan di lapangan dengan memilih peristiwa mana yang penting mana yang tidak, mana yang bisa diberitakan mana yang tidak. Setelah itu diseleksi dan disunting lagi oleh redaktur guna melihat bagian mana yang perlu dikurangi atau ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil di luar diri wartawan, dimana realitas tersebut yang akan diseleksi wartawan guna dibentuk menjadi sebuah berita. Pendekatan Kedua, pendekatan pembentukan berita (creation of news), dalam perspektif ini peristiwa bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, yakni dibentuk oleh wartawan dengan melakukan kreasi peristiwa dan realitas. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan. Berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas

objektif

yang

berada

di

luar,

melainkan

karena

orang

akan

mengorganisasikan dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren dan beraturan serta mempunyai makna.

15

Mark Fishman, "Manufacturing News”, (Austin; University of Texas Press, 1980), terutama hal. 13-14. dalam Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, ideologi, dan Politik Media, LKiS, Yogyakarta, 2002, hal. 100-101.

commit to user



Proses pembentukan berita adalah proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya. Di dalam ruang pemberitaan sendiri yang merupakan tempat produksi berita, ada banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese

menyebutkan ada

faktor-faktor yang

mempengaruhi

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan16, faktor tersebut adalah: a.

Faktor individual, faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.

b.

Level rutinitas media (media routine), rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Dimana setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan

berita.

Ukuran

tersebut

adalah

rutinitas

yang

berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. c.

Level organisasi, level ini berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang yang tunggal yang ada dalam organisasi

16

Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese, Mediating the Message: theoties of influences on Mass Media Content, Second Edition, New York: Longman, 1996. dalam Agus Sudibyo,”Politik Media dan Pertarungan Wacana, LKiS, Yogyakarta, 2001, hal. 7-13

commit to user



itu sendiri. Karena masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. d.

Level extra media, level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Hal-hal di luar organisasi media sedikit banyak dalam banyak kasus akan mempengaruhi pemberitaan media. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan luar media, seperti: Sumber

berita,

ia

mempunyai

kepentingan

untuk

mempengaruhi media dengan berbagai alasan: memenangkan opini publik, atau membuat citra tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sumber penghasilan media, ia bisa berupa iklan, bisa pula berupa pelanggan/pembeli media. Misalnya, media tertentu tidak akan memberitakan kasus tertentu yang berhubungan dengan pengiklan, kecuali ada tema tertentu yang menarik dan bisa mendongkrak penjualan sang pelanggan. Dari sini dapat dilihat bahwa pelanggan dalam banyak hal juga ikut mewarnai pemberitaan media. Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media. Misalnya, di negara otoriter pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam menentukan berita yang akan disajikan, sedangkan di negara

commit to user



demokratis dan menganut liberalis campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh yang besar berada pada lingkungan pasar dan bisnis. Level ideologi, ideologi disini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya.

5.

Kategori Berita

Prinsip lain dalam proses produksi berita adalah pengkategorian berita. Menurut Touchman ada lima kategori berita yang dipakai oleh wartawan untuk membedakan jenis isi berita dan subyek peristiwa yang menjadi berita, yaitu hard news, soft news, spot news, developing news, dan continuitas news17. Penjelasan kelima kategori berita tersebut adalah sebagai berikut: a.

Hard News, Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu. Kategori berita ini sangat dibatasi oleh waktu dan aktualitas, semakin cepat diberitakan semakin baik, karena ukuran keberhasilan dari kategori berita ini adalah dari sudut pandang kecepatan pemberitaannya. Berita hard news berhubungan dengan peristiwa yang penting dan cerita yang menarik untuk manusia. Peristiwa yang masuk dalam kategori hard news adalah peristiwa yang direncanakan (sidang istimewa, memorandum, pemeriksaan pejabat atas tuduhan korupsi) bisa juga peristiwa yang tidak direncanakan (kerusuhan di sampit, atau bencana alam di lampung).

17

.Gaye Tuchman, ”Making News by Doing Work: Routinizing the Unexpected” dalam Morris Janowitz and Paul Hirsch (ed), Reader in Public Opinion and mass Communication. Third Edition, (New York: Macmillan Publishing, 1981), hal. 170-184 lihat juga Gaye Touchman, ”The Expection Proves The Rule: The study of Routine News Practice”, dalam Paul m. Hirsch, Peter V. Miller, and F. Gerald Kine (ed.), Strategies for Comminication Research, Sage Annual Reviews of Communication Research, (Vol.6, 9 Baverly Hills: Sage Publication, 1997), hal: 43-62. Dalam Eriyanto, Op.Cit., hal. 108-110

commit to user



b.

c.

d.

e.

Soft News, Kategori berita ini berhubungan dengan kisah manusiawi (human interest). Dalam berita soft news informasi yang disajikan kepada khalayak bisa diberitakan kapan saja karena yang dilihat adalah apakah informasi yang disajikan kepada khalayak tersebut menyentuh emosi dan perasaan khalayak. Berita soft news berhubungan dengan peristiwa yang menarik yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Spot News, adalah subklasifikasi dari berita hard news. Dalam spot news, peristiwa yang akan diliput tidak bisa direncanakan dan tidak bisa diprediksi, karena tidak bisa diperkirakan secara spesifik dimana dan kapan peristiwa akan terjadi. Developing News, adalah subklasifikasi lain dari hard news. Dalam developing news peristiwa yang diberitakan adalah mirip dengan spot news yakni berhubungan dengan peristiwa yang tidak terduga, namun dalam developing news dimasukkan elemen lain, dimana peristiwa yang diberitakan adalah bagian dari rangkaian berita yang akan diteruskan keesokan atau dalam berita selanjutnya. Continuing News, juga merupakan subklasifikasi dari hard news. Dalam continuing news peristiwa-peristiwa bisa diprediksi dan direncanakan. Dimana suatu peristiwa bisa jadi kompleks, dan tidak terduga tetapi mengarah pada satu tema tertentu. Sebagai contoh, adalah peristiwa jatuhnya memorandum sampai sidang istimewa.

c. Media Massa 1.

Pengertian Media Massa

Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra.18

18

Firsan Nova, Crisis:Public Relations, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 204

commit to user



2.

Fungsi Media Massa

Media massa dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi memiliki berbagai macam fungsi, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Media massa adalah alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal. Ia bukanlah sesuatu yang bebas, independent, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Fungsi media massa secara umum adalah19 : a. b.

c. d.

3.

Pengantar (pembawa) bagi segenap pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi lainnya. Media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. Pada dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat secara sukarela, umum, dan murah. Hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan pada dasarnya seimbang dan sama. Media massa menjangkau lebih banyak orang dari pada institusi lain, dan sejak dulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain.

Aspek-aspek yang membuat media massa penting dalam kehidupan politik 20

a.

b.

Daya jangkauannya (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi politik; yang mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi (demografis), juga perbedaan paham dan orientasi (psikografis). Dengan begitu, suatu masalah politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan. Kemampuannya melipat gandakan pesan (multiplier of message) yang luar biasa, Satu peristiwa politik bisa dilipat gandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah yang tercetak, juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipat gandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak.

19

Firsan Nova, Ibid. Ibnu Hamad, "Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: sebuah study critical discourse analysis terhadap berita-berita politik”, edisi: 1, Granit, Jakarta, 2004. Harsono Suwardi, Suatu pengantar, hal. XV-XVI 20

commit to user



c.

d.

e.

Setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing, Kebijaksanaan redaksional yang dimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan. Justru karena kemampuan inilah media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin menggunakannya dan sebaliknya dijauhi oleh pihak yang tak menyukainya. Fungsi Agenda Setting, media memiliki kesempatan yang luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan sebuah peristiwa politik. Sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Setiap peristiwa politik dapat disiarkan atau tidak disiarkan. Yang jelas, belum tentu berita politik yang menjadi agenda merupakan agenda publik juga. Pemberitaan peristiwa politik oleh suatu media lazimnya berkaitan dengan media lainnya hingga membentuk rantai informasi (media as links in other chains). Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri pada penyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap publik. Dengan adanya aspek ini, semakin kuatlah peranan media dalam membentuk opini publik.

Dalam kerangka pembentukan opini publik, media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus, Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (language of politic). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing strategies). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (agenda setting function).21

d. Sejarah Keistimewaan Yogyakarta Yogyakarta adalah daerah yang pernah menjadi Ibukota RI di tahun 1946-1949 pada masa penjajahan Belanda (tepatnya tanggal 4 Januari 1946 s.d 27 Desember 1949). Pada waktu itu Sultan Hamengku Buwono IX menjadi pemimpin pemerintahan di Indonesia, dikarenakan Mohammad Hatta yang merupakan perdana menteri saat itu menjadi wakil RI dalam Konferensi Meja

21

McNair, Brian,"An Introduction to political Communications”, (London, Routledge, 1955, Bab 1), hal 12. Membagi realitas politik menjadi 3 bentuk: Objective political reality (kejadiankejadian politik sebagaimana adanya), Subjective reality (kejadian politik menurut persesi aktoraktor politik dan khalayak, constructed reality (realitas politik hasil liputan media). dalam Ibnu Hamad, Op.Cit., 2004, hal. 2

commit to user



Bundar (KMB) di Belanda. Dan Sultan Hamengku Buwono IX pula lah yang mewakili RI dalam penyerahan kekuasaan dari Belanda melalui Lovink sebagai wakil Belanda. Melihat sejarah perjuangan pada masa perang kemerdekaan tersebut sudah sepantasnya Yogyakarta mendapat predikat Daerah Istimewa dari Pemerintah RI berkaitan dengan statusnya. Yogyakarta pun pernah dirumuskan keistimewaannya meliputi tiga hal yang dapat ditelusuri dari kenyataan historis, yaitu keistimewaan dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah, keistimewaan dalam hal pemilikan tanah, dan keistimewaan dalam kebudayaan. Meski secara yuridis belum diatur tersendiri secara keseluruhan, namun hal ini sejak tahun 1945 sudah dihayati dan dilaksanakan oleh pemerintah DIY, dan tidak ditolak Pemerintah Pusat. Dan akan lebih baik lagi bila benar-benar dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan RI yang resmi, mengingat lima landasan sebelumnya dianggap belum cukup kuat mengukuhkan status keistimewaan Yogyakarta. Kelima landasan hukum sebelumnya yang dibuat berkaitan dengan Keistimewaan Yogyakarta tersebut antara lain: 1.

UUD 1945 pasal 18, yang memberi pengakuan formal terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan, yang diatur dengan Undang-undang, dengan mengingat hak-hak asal-usul yang berlaku di daerah istimewa itu”.22

22

Soedarisman Poerwokoesoemo, "Daerah Istimewa Yogyakarta", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hal. 53

commit to user



Tegasnya, sekalipun secara de facto keistimewaan Yogyakarta diakui, namun secara de jure memerlukan pengaturan atau katentuan hukum yang pasti. 2.

Undang-undang No.3 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun UUD ini masih berlandaskan pada UUDS 1950, sedangkan berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, negara RI kembali menggunakan UUD 1945 hingga kini. Di dalam UU No.3 tahun 1950 tersebut ditetapkan 13 urusan yang menjadi kewenangan propinsi Yogyakarta. Artinya sama dengan urusan yang diserahkan kepada propinsi lain, bedanya urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Yogyakarta sebelum pembentukan UU No.3 tahun 1950 tetap dilanjutkan sampai kelak ditentukan lain oleh Undang-undang yang baru. Selain itu ditentukan pula bahwa Pemerintah Yogyakarta harus memikul semua hutang piutang yang terjadi sebelum pembentukan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.23 Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 juga dikeluarkan Undangundang No.19 tahun 1950 yang mengubah Undang-undang No.3 tahun 1950, dimana dalam Undang-undang ini ditetapkan 15 urusan yang menjadi kewenangan provinsi Yogyakarta, yang sebelumnya ada 13 urusan. Namun dalam Undang-undang No.3 tahun 1950 maupun Undang-undang No.19 tahun 1950 disamping memasung

23

.The Liang Gie, "Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia”, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 205

commit to user



inisiatif daerah sebab mengatur urusan bukan memberi kewenangan, juga tidak mencakup dimensi Keistimewaan Yogyakarta. Karenanya dirasa perlu membentuk satu Undang-undang baru sebagai payung yuridis yang secara eksplisit dan komprehensif mengakui dan mengatur keistimewaan Yogyakarta. 3.

Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (sebagai penguasa Kasultanan Yogyakarta) dan Sri Paku Alam VII (sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman), yang menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang berstatus Istimewa, karenanya keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia24. Maklumat tersebut selaras dengan piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 25.

4.

Amanat Sri Padoeka Ingkeng Sinoewoen Kandjeng Soeltan Hamengkoe Boewana IX dan Sri Padoeka Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Pakoealam VIII tanggal 30 Oktober 1945, yang menyatakan proses penyelenggaraan pemerintahan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Sri Sultan, Sri Paku Alam, dan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta (terdiri dari wakil-wakil rakyat yang bisa dinilai sebagai pengakuan akan perlunya keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan) membuktilkan adanya upaya monarki Yogyakarta untuk melakukan demokratisasi politik.26

5.

Maklumat nomor 18 tanggal 18 Mei 1946 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan

24

Soedarisman Poerwokoesoemo, Op.Cit, hal. 14-16 Sujamto dalam Soedarisman Poerwokoesoemo, Ibid, hal. 295-296 26 Ibid, hal. 19-20 25

commit to user



persetujuan antara Sri Sultan, Sri Paku Alam, dan Badan Pekerja Dewan Daerah, dimana layak dinilai sebagai satu langkah yang lebih maju untuk membangun pemerintahan yang stabil dan efektif. Maklumat ini berisi keputusan untuk mengadakan peraturan tentang jalannya kekuasaan mengatur dari memerintah (legislatif dan eksekutif)

sehingga

akuntabilitas

vertikal

dan

akuntabilitas

horizontal dari pemerintah di Yogyakarta dapat dicapai.27 Dengan maklumat ini dapat dilihat bahwa Sri Sultan maupun Sri Paku Alam sudah

berusaha

menciptakan

desentralisasi

kekuasaan

dan

mengakibatkan munculnya mekanisme check and balance yang menjadi ciri sebuah pemerintahan yang demokratis.

F. Landasan Teori Tinjauan

teoritis

berguna

sebagai

arahan

untuk

mempermudah

tercapainya tujuan suatu penelitian. Dengan didasarkan pada teori yang relevan, suatu tinjauan teoritis dapat memberikan rambu-rambu dalam pemikiran si peneliti. Berikut ini adalah penyajian tinjauan teoritis yang digunakan :

1. Paradigma Konstruksionisme Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya The Struktureof Scientific Revolution, pada tahun 1962. Paradigma ilmiah menurut Kuhn adalah konstalasi hasil-hasil kajian yang terdiri

27

Ibid, hal. 35-37

commit to user



atas seperangkat konsep, nilai, teknik, dan lainnya, yang digunakan secara bersama oleh suatu komunitas ilmiah untuk menentukan keabsahan problem dan solusinya. Kemudian definisi paradigma Kuhn tadi diperluas oleh Capta menjadi paradigma sosial pada tahun 1991, definisi paradigma sosial menurut Capta yaitu berupa kumpulan konsep, nilai, persepsi, dan praktik yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas yang membentuk suatu visi realitas yang menjadi landasan begaimana komunitas itu mengatur dirinya sendiri.28 Namun istilah paradigma sendiri secara lebih jelas justru dipopulerkan oleh Robert Friedrichs, dia merumuskan paradigma sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajari (a fundamental images a dicipline has of its subject matter). Pandangan Robert Friedrichs ini selanjutnya diperjelas dan diperinci lagi oleh George Ritzer, menurut George Ritzer paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang/ disiplin ilmu pengetahuan.29 Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalanpersoalan apa yang mesti dijawab bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar tentang asumsi yang

28

.A.Mappadjantji Amien, Kemandirian Lokal; Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 36 29 Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan;Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, hal. 9

commit to user



secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Di dalam paradigma terdapat suatu aliran filsafat ilmu pengetahuan yang memandang semesta secara etimologis sebagai hasil konstruksi sosial, dan bukan sesuatu yang ditemukan/telah ada sebelumnya. Aliran ini disebut aliran konstruksionis/paradigma konstruksionis. Konstruksionis membangun perspektif tentang adanya keterkaitan antara obyek dan subyek dan adanya peran pikiran dan pengaruh subjektivitas dalam mengontrol semesta. Paradigma Konstruksionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Mereka berdua banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi soaial atas realitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus30. Dialektis disini dalam pandapat Berger dan Luchmann, bahwa telah terjadi dialektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat yang menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui tiga tahapan31 : 1.

2. 3.

Eksternalisasi (penyesuaian diri), yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia sosiokultural, baik dalam keadaan mental maupun fisik. Obyektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional. Internalisasi, yaitu proses yang mana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

30

Eriyanto, Op.Cit, hal. 34 Burhan Bungin, Imaji media massa: Konstruksi dan makna Realitas sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik, Jendela, Jakarta, 2001, hal. 14-15 31

commit to user



Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif 32. Manusia juga merupakan produk yang bersifat dinamis, dinamis yang dimaksud adalah suatu realitas sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka realitas bersifat subjektif dan objektif sekaligus. Dalam realitas subyektif, menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan obyek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbedabeda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan obyek. Sedangkan dalam realitas obyektif, sesuatu yang dialami bersifat eksternal, berada di luar/ dalam istilah Berger tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan. Hal itu misalnya dapat dilihat dari rumusan institusi, aturan-aturan yang ada, dan sebagainya33. Sedangkan plural yang dimaksud adalah, menurut Berger suatu realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga diturunkan oleh Tuhan tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Realitas itu berwajah ganda/plural dimana setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas 34. Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.

32

Ibid, hal.10 Eriyanto, Op.Cit, hal. 16 34 Ibid, hal.15 33

commit to user



Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna, dimana ia sering dilawankan dengan paradigma positivis (Paradigma transmisi). Ada beberapa ahli yang mempunyai peristilahan yang berbeda dalam menyebut paradigma konstrusionis dan paradigma positivis dalam studi media dan komunikasi.

Ann N. Crigler

dalam studi media dan komunikasi menyebut pandangan positivis dengan sebutan pandangan efek media, sedangkan John Fiske dalam studi komunikasi menyebut pandangan positivis dengan sebutan pendekatan proses dan pandangan konstruksionis dengan sebutan pendekatan semiotik.35 Di dalam studi media komunikasi, jika paradigma positivis (transmisi) menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses penyebaran dengan asumsi ada

hubungan satu arah dari media

kepada khalayak, dimana dalam

menyampaikan pesan digambarkan peranan sumber aktif dan khalayak pasif. Pada paradigma kontruksionis (produksi dan pertukaran makna) justru melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna, dimana yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan mempertukarkan makna, karena pesan itu sendiri diandaikan tidak statis, ia dibentuk secara bersama-sama antara pengirim dan penerima/pihak yang berkomunikasi dan dihubungkan dengan konteks sosial dimana mereka berada.

35

Ann. N. Crigler, “introduction: Making Sence of Politics: Construkting Political Message and Meanings”. Dalam Ann n. Crigler (ed,), The Psychology of Political Communication, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996), hal. 7-9; Jihn Fiske, Introduction to Communication Studies, Second Edition, (London and New York; Routledge, 1990), hal.2-4. dalam Eriyanto, Ibid, hal. 37

commit to user



Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis a.

36

, yakni:

Pendekatan Konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Pendekatan Konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Pesan dipandang bukan sebagai minor of reality yang menampilkan fakta apa adanya.

b.

Di dalam penilaian bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat, juga terdapat perbedaan antara paradigma konstrusionis dengan paradigma positivis. Perbedaan tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini: Tabel 2. Perbedaan antara Paradigma Positivis dan Konstruksionis No.

36

Pembeda

Positivis

Konstruksionis Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Media sebagai agen konstruksi pesan Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Berita bersifat subjektif : opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat

1.

Fakta/Peristiwa

Ada fakta ”riil” yang diatur oleh kaidahkaidah tertentu yang berlaku universal

2.

Media

3.

Berita

4.

Sifat Berita

Media sebagai saluran pesan Berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Berita bersifat objektif: Menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pembuat berita.

Ibid., hal. 8-9

commit to user



5.

Wartawan

6.

Nilai, Etika, Opini, dan Pilihan Moral

Wartawan pelopor

dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. sebagai Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektifitas pelaku sosial.

Nilai, etika, opini, dan pilihan moral berada di luar proses peliputan berita.

Nilai, etika, dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. 7.

Nilai, etika, dan keberpihakan wartawan tidak dapatdipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Nilai, etika, dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian

Khalayak

Berita diterima sama Khalayak mempunyai dengan apa yang penafsiran sendiri dimaksudkan oleh yang bisa jadi berbeda pembuat berita. dari pembuat berita. * Hasil perangkuman yang diadobsi dari Eriyanto, Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik media, LKiS, Yogyakarta, 2002, hal: 19-36

Dilihat dari tabel di atas, dapat diambil garis besar tentang pandangan paradigma konstruksionis dalam konteks berita. Sebuah teks berita haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas, karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksikan secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda saat melihat suatu peristiwa, itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa tersebut dalam wujud teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan dioper begitu saja

commit to user



sebagai berita, melainkan ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi; wartawan dilanda oleh realitas, dimana realitas tersebut diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan. Sedangkan dalam proses eksternalisasi; wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas, konsep tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut. Paradigma Konstruksionisme pun memiliki beberapa kelemahan, antara lain 37 : a)

Pada pendekatan ini, unsur “power” sering diabaikan. Artinya, kemampuan dominasi satu media atas media lainnya kurang diperhatikan, padahal konstruksi realitas simbolik melalui teks dalam

menggambarkan

realitas

yang

sebenarnya

sangat

dipengaruhi oleh “kekuatan” media tertentu secara keseluruhan, baikyang menyangkut kompleksitas dan intensitas maupun yang menyangkut solvabilitas. b) Pendekatan ini juga sering mengabaikan unsur konteks spesifik yang ditemui pada saat penelitian dilakukan. Misalnya, terdapat potensi yang mengandung “hegemoni tandingan” (counter hegemony) terhadap ideologi media yang mendominasi, sehingga realitas sosial yang digambarkan bukanlah realitas tunggal, melainkan realitas yang beragam (multiple reality).

37

Fathurin Zen, NU POLITIK, Analisis Wacana Media, LKiS, Yogyakarta, 2004, hal. 103

commit to user



Dalam penelitian ini, yang membahas mengenai berita seputar isu keistimewaan DIY terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta menggunakan analisis framing, dimana analisis framing termasuk ke dalam paradigma kontruksionis. Karenanya pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep framing itu sendiri dan bagaimana framing digunakan sebagai teknik analisis.

2. Konsep Framing Analisis framing pada dasarnya merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan tentang framing pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955.38 Awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Konsep framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, ia dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis), namun dewasa ini konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis 38

.Agus Sudibyo, Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1999a

commit to user



fenomena atau aktivitas komunikasi. Ada beberapa definisi mengenai framing yang disampaikan oleh beberapa ahli, definisi tersebut adalah sebagai berikut39 : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Robert N. Entman : “Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain”. Wiliam A. Gamson : ”Cara bercerita / gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima”. Todd Gitlin : “Strategi bagaimana realitas / dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas”. David E. Snow and Robert Benford : “Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.” Amy Binder : “ Skema imterpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisasikan peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.” Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki : “ Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Dari beberapa definisi framing menurut beberapa ahli di atas meskipun berbeda dalam pengertian dan penekanan, namun ada ada titik singgung utama,

39

Eriyanto, Op.Cit, hal. 67

commit to user



yaitu bahwa framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas isu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspekaspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Di sini media menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.40

3. Framing sebagai Teknik Analisis Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikan dan menampilkannya kepada khalayak. Dalam analisis framing, yang kita lihat adalah bagaimana cara media memahami, memaknai, dan membingkai kasus, yang diberitakan. Metode semacam ini tentu saja berusaha mengerti (verstehen), dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan menguraikan bagaimana media membingkai isu. Pada dasarnya framing adalah metode melihat cara bercerita (story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan relitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat 40

.Arie S. Soesilo and Philo C. Wasburn, ”Construkting A Political Spectacle: America and Indonesian Media accounts of the Crisis in the Gulf”. The Sociological Quarterly, vol. 35, No. 2, 1994, hal. 368

commit to user



bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam analisis framing, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Framing, terutama melihat bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.41 Ada tiga kategori besar elemen / level framing menurut Jisun Woo42, yaitu: a. Level makrostruktural, level framing ini dapat dilihat sebagai pembingkaian dalam tingkat wacana. Bagaimana peristiwa dipahami oleh media. b. Level mikrostruktural, level ini memusatkan perhatian pada bagian atau sisi mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan dan bagian atau sisi mana yang dilupakan /dikecilkan. Elemen mikrostruktural membahas mengenai fakta apa yang disajikan secara menonjol dan fakta mana yang disajikan secara tersembunyi. Pemilihan fakta, angel, narasumber, dalah bagian dari level mikrostruktural ini. c. Elemen retoris, elemen ini memusatkan perhatian pada bagaimana fakta ditekankan. Penekanan itu dilakukan di antaranya dengan pemilihan kata, kalimat, retorika, gambar, atau grafik tertentu, dengan tujuan untuk meyakinkan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan oleh media adalah benar. Analisis Framing, pendekatan ini pun memiliki beberapa kelemahan, antara lain 43: a)

Adanya anggapan bahwa analisis teks hanya bersifat teori yang tidak menyentuh realitas sosial yang ada. b) Pemilihan unit analisis dari berita-berita surat kabar ibukota, belum tentu surat kabar tersebut meliput setiap berita yang memiliki nilai bagi pencitraan komunikasi dan konflik politik antara kedua kelompok (tradisionis dan modernis), disamping realitas dan dinamika organisasi yang ada tidak sesederhana sebagaimana yang digambarkan media tersebut. c) Realitas simbolik yang dikonstruksikan oleh media hanyalah bagian kecil dari realitas objektif yang sebenarnya. Sehingga, 41

Dedy Mulyana, Suatu Pengantar, dalam Eriyanto, Op.Cit, hal. 9-11 Jisun Woo, ”Television news Discource in Political Transition Framing the 1987 and 1992 Korean Presidential Elections”, Political communication, (Vol. 13, No.1, 1996), hal. 63-80. dalam Eriyanto, Ibid, Epilog, hal. 287 43 Fathurin Zen, Op.Cit, hal. 104 42

commit to user



penggambaran yang tidak utuh akan menyebabkan kesimpulan yang diambil oleh khalayak juga tidak utuh. Akibatnya, realitas simbolik ini kadang-kadang lebih dipercaya sebagai realitas yang sesungguhnya. d) Kemudian menurut pengakuan Pan dan Kosicki sendiri, salah satu kelemahan pendekatan ini ialah keputusan metodologis tentang unit-unit berita mana saja yang diambil sebagai sample, yang dilakukan pengkodean, dan yang dianalisis. Begitu juga menyangkut rumusan konseptual tentang potongan-potongan teks yang tentu saja sangat berpengaruh.

G. Kerangka Pikir Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan memandang realitas isu seputar Keistimewaan DIY terkait RUUK Yogyakarta. Isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini berawal dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seputar status keistimewaan Yogyakarta yang beliau kemukakan dalam pidatonya. Isu tersebut yang kemudian mendapatkan penilaian dari masyarakat atau disebut opini publik, dengan segala macam bentuk opini publik, baik pro maupun yang kontra. Realitas isu dan macam opini publik tersebut akan ditangkap oleh media massa untuk diseleksi. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah melihat bagaimana peran media massa dalam kasus ini, dan melihat aspek apa saja membuat media massa penting di dalamnya. Media yang dipilih adalah harian Kompas dan Koran Tempo. Dari hasil penangkapan dan seleksi dari beberapa realitas isu dan opini publik, harian Kompas dan koran Tempo akan memframe/ membingkai isu dan opini publik tersebut ke dalam bentuk berita melalui proses produksi berita. Dimana didalam proses produksi berita tersebut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jenis dan muatan berita, yaitu, faktor individu, rutinitas media, dan

commit to user



extra media. Dari proses tersebut akan dihasilkan berita dalam bentuk teks/tulisan. Teks berita tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis framing model Pan Kosicki, yang memiliki 4 alat analisis yang terdiri dari Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Dari proses analisis data tersebut akan dilengkapi pula dengan indeph interview kepada narasumber yakni wartawan dan redaktur dari kedua media untuk mengkonfrontasi antara pemberitaan dan pendapat sang wartawan, baru kemudian akan dihasil kesimpulan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini: Skema Pemikiran : Realitas Isu & Opini Publik

Media Massa

Framing Media Harian Kompas dan Koran Tempo

Pembentukan Berita Individu

Rutinitas Media

Extra Media (Masyarakat, Pemerintah, Lingkungan

Teks Berita Media Framing Model Pan Kosicki In depth Interview (Wawancara langsung dengan Wartawan & Redaktur)

Analisis dan Reduksi Data

Kesimpulan

*Hasil Pemikiran Peneliti

commit to user



H. Metodologi Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian

ini

berusaha

untuk

mengungkapkan

suatu

keadaan

sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Oleh karena itu bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Jadi Penelitian deskriptif kualitatif untuk menyusun gambaran mengenai obyek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan, dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan mengenai berita seputar isu Keistimewaan DIY khususnya penyelesaian RUU Keistimewaan Yogyakarta yang sampai saat ini belum jelas nasibnya, dan menilainya dalam pemberitaan yang dimuat pada harian Kompas dan Koran Tempo pada edisi Desember 2010-Januari 2011.

commit to user



b. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, penulis memilih harian Kompas dan Koran Tempo sebagai obyek penelitian, khususnya pada edisi Desember 2010 – Januari 2011, dengan alasan: 1. Harian Kompas dan Koran Tempo merupakan surat kabar skala nasional yang memiliki rating tinggi, dengan mayoritas pembaca dari kalangan terpelajar dan berpendidikan tinggi, 2. Guna mengetahui penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan harian Kompas dan Koran Tempo dalam mengolah dan menyuguhkan berita, dimana kedua media cetak tersebut dikenal sering menyuguhkan isi pemberitaan yang kritis dan logis, dengan bahasa santun namun cerdas. 3. Dalam kurun waktu Desember 2010 sampai Januari 2011 tersebutlah isu seputar keistimewaan Yogyakarta kencang berhembus, dan menjadi topik hangat dikalangan masyarakat yang hingga kini RUU Keistimewaan Yogyakarta sendiri belum diketahui penyelesaiannya.

c. Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti membutuhkan berbagai macam data yang relevan dan mendukung penelitian. Data tersebut bisa dalam bentuk apa saja, berasal dari sumber mana saja yang terpercaya dan teruji validitasnya, dan tentunya sesuai dengan topik penelitian. Adapun jenis dan

commit to user



sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam 2 bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. 1.

Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumber

aslinya yaitu para informan dari hasil wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari observasi isi pemberitaan yang dimuat di harian Kompas dan Koran Tempo (teks berita), guna melihat bagaimana kedua media tersebut mengkonstruksikan realitas peristiwa atau membingkai (mem-frame) isu Keistimewaan

Yogyakarta

terkait

polemik

RUU

Keistimewaan

Yogyakarta dalam pemberitaannya. Selain itu juga melakukan wawancara dengan wartawan yang bersangkutan, yakni wartawan harian Kompas dan Koran Tempo yang meliput serta menulis berita seputar isu keistimewaan DIY.

2.

Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh

Peneliti secara tidak langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain di luar informan yang sudah diolah, maupun melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder diantaranya adalah buku, catatan, laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, peraturan perundang-undangan dan dokumendokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

commit to user



Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah: a.

Isi piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.

b.

Isi amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendirisendiri secara terpisah).

c.

Isi amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

d.

UUD 1945 pasal 18.

d. Validitas Data Guna melihat kemantapan dan kebenaran dari data yang berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, Peneliti harus menentukan cara-cara yang dianggap tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validitas merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul tersebut, perlu menggunakan teknik trianggulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Trianggulasi sendiri merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Teknik Trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Trianggulasi sumber, yaitu diperoleh melalui perbandingan hasil wawancara

commit to user



dengan wartawan yang meliput dan menulis berita seputar isu keistimewaan DIY di harian Kompas dan Koran Tempo dengan tulisan sang wartawan itu sendiri yang dituangkan dalam pemberitaan, guna mengetahui penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya, yang digunakan oleh wartawan harian Kompas dan Koran Tempo dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Lebih tepatnya melakukan kroscek dan perbandingan terhadap drajat kepercayaan akan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut dapat dicapai dengan 44: a.

Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan

data

hasil

wawancara. b.

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

c.

Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Trianggulasi sumber disini dilakukan dengan dengan jalan menggali informasi

dari

satu

narasumber

tertentu,

dari

kondisi

aktifitas

yang

menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang Peneliti maksud 45.

44

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hal. 79-80 45

commit to user



Data

Wawancara

Informan

Content Analysis

Dokumen / Arsip

Observasi

Aktivitas

Sumber : H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif

e. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis framing model Pan Kosicki. Analisis framing model Pan Kosicki berasumsi, bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita; kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata / kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna, makna suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Dalam model Pan Kosicki perangkat framing dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu 46: 1.

Sintaksis Dalam pengertian umum, Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Struktur sintaksis dalam wacana berita berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan umum berita. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida

46

Eriyanto, Op.Cit, hal. 255-264

commit to user



terbalik yang dimulai dengan judul headline, lead, episode, latar, dan penutup. Struktur semantik ini dapat diamati dari bagan berita, yang terdiri dari : a.

Headline Merupakan aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. Headline digunakan untuk menunjukan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu, seringkali dilakukan dengan menekankan makna tertentu lewat pemakaian tanda tanya untuk menunjukkan sebuah perubahan dan tanda kutip untuk menunjukkan adanya jarak perbedaan.47

b.

Lead Lead atau teras berita adalah kalimat pembuka dari sebuah berita dan memegang peranan penting dalam sebuah berita. Lead yang baik umumnya

memberikan sudut pandang

dari berita,

menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. c.

Latar Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Latar umumnya ditampilkan di awal sebenarnya

muncul

sebelum pendapat wartawan dengan

maksud

yang

mempengaruhi dan

memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan. 47

Keny Goshom and Oscar H. Gandy, “Race, Risk and Responsibility: editorial Constrain in the Framing of Inequality”, Journal of Communication, (Vol. 45, No. 2, 1995), hlm. 144-145. dalam Eriyanto, Op.Cit, hal. 258

commit to user



d.

Sumber Bagian

ini dalam

penulisan

berita

dimaksudkan

untuk

membangun objektivitas-prinsip keseimbangan yang tidak memihak. Ia juga merupakan bagian berita yang menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. Pengutipan sumber menjadi perangkat framing didasarkan atas tiga hal, yakni: Mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. Mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai menimpang.

2.

Skrip Skrip berhubungan dengan cara bertutur wartawan dalam mengemas peristiwa/cara wartawan dalam mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk berita. Skrip merupakan salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita, yakni bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan

commit to user



tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian

mana

yang

bisa

kemudian

sebagai

strategi

untuk

menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian tersebut dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol. Ada dua hal yang menyebabkan laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita, yaitu: Banyak

laporan

berita

yang

berusaha

menunjukkan

hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip sendiri adalah dengan pola 5W+1H (who-siapa, what-apa, when-kapan, where-dimana, why-mengapa, dan how-bagaimana).

3.

Tematik Tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Bagi Pan Kosicki berita mirip sebuah pengujian hipotesis, karena peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang

commit to user



diungkapkan digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat. Perangkat Tematik memiliki beberapa element yang dapat diamati, diantaranya adalah koherensi. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Dengan menggunakan koherensi, dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan. Koherensi memiliki beberapa macam, antara lain: Koherensi sebab akibat, yaitu proposisi atau kalimat satu dipandang akibat atau sebab dari proposisi yang lain. Ditandai dengan kata penghubung ”sebab” atau ”karena”. Koherensi penjelas, yaitu proposisi atau kalimat satu dilihat sebagai penjelas proposisi atau kalimat lain. Ditandai dengan kata hubung ”dan” atau ”lalu”. Koherensi pembeda, yaitu proposisi atau kalimat satu dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi atau kalimat lain. Ditandai dengan kata hubung ”dibandingkan” atau ”sedangkan”.

4.

Retoris Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu yang ingin ditonjolkan ke dalam berita. Struktur ini menggambarkan pilihan-pilihan gaya bahasa yang disusun oleh para jurnalis dalam

commit to user



hubungannya dengan akibat yang diharapkan. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, methapor, pengandaian, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran. Tabel 3. Struktur Perangkat Analisis Berita Model Pan Kosicki STRUKTUR

PERANGKAT FRAMING

SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta

1. Skema berita

SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta TEMATIK Cara wartawan menulis fakta

2. Kelengkapan berita

RETORIS Cara wartawan menekankan fakta

UNIT YANG DIAMATI Headline, informasi, sumber, penutup 5W+1H

lead,

latar kutipan, pernyataan,

3. Detail Paragraf, proposisi 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antar kalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti 9. Leksikon Kata, idiom, gambar/foto, 10. Grafis grafik 11. Metafor 12. Pengandaian

*Kerangka Framing Pan Kosicki 48

48

Alex Sobur, "Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing", ROSDA, Bandung, 2001, hal. 176

commit to user



Berdasarkan hasil teks data, Model Pan Kosicki (Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosocki) adalah model analisis yang paling mendekati karena memiliki empat alat analisis yang terdiri dari Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris seperti yang dipaparkan di atas.

commit to user



BAB II DESKRIPSI LOKASI

A. Harian Kompas 1.

Sejarah Harian Kompas Pada tahun 1960-an Petrus Kanisius Ojong (1920-1980) dan Jakob

Oetama sering bertemu dalam gerakan asimilasi. Kedua-duanya punya latar belakang guru, dan punya minat dalam bidang sejarah. PK. Ojong adalah Pemimpin Redaksi Star Weekly, sedangkan Jakob Oetama Pemimpin redaksi majalah Penabur. Mereka berbincang-bincang bahwa pada waktu itu pembaca Indonesia terkucil karena tidak ada majalah luar negeri yang diperkenankan masuk. Keadaan seperti itu tentunya tidak sehat. Muncul ide membuat majalah untuk menerobos isolasi itu. Intisari adalah awal dari kerjasama PK. Ojong dengan Jakob Oetama. Untuk memperoleh ijin terbit bagi majalah Intisari. PK. Ojong dan Jakob Oetama pergi ke gedung kodam (Komando Daerah Militer) di jalan Perwira, Jakarta. Jakob Oetama masih ingat, dia masuk sendirian, sementara PK. Ojong menunggu di dalam mobil Opel Caravan-nya yang diparkir jauh-jauh. Jakob mendapat kesan dari mantan Pemimpin Redaksi Star Weekly yang lebih tua 12 tahun itu sebagai orang yang cermat dan tidak setengah-setengah. “semua disiapkan dan dilaksanakan dengan teliti”. Majalah Intisari terbit 7 Agustus 1963 dengan 22 artikel, tiras pertama 10.000 eksemplar habis terjual, hitam putih dan telanjang, tidak dibalut kulit

commit to user



muka. Ukurannya kecil, 14 x 17,5 cm dan tebalnya 128 halaman. Drs Jakob Oetama menjadi pemimpin redaksinya. Nama PK. Ojong dan Adi Subrata tidak tercantum sebagai pengasuh. Mereka menulis seakan-akan penulis luar. Penulispenulis luar diantaranya Nugroho Notosusanto (orang Jakarta di London), Soe Hok Djin (Beberapa hari di Ubud), Soe Hok Gie (Pengalaman lucu pelukis Nashar), Kapten dr. Ben Mboi menceritakan pengalamannya diterjunkan dalam hidup bergerilya di belantara Irian Barat dalam rangka Trikora, Tan Liang Tie wartawan olahraga sejak Star Weekly menulis Zapotek atlet pelari dari Cekoslowakia yang diserahkan melatih atlet Indonesia menghadapi Ganefo (Games of the New Emerging Forces). Nama-nama lain, diantaranya; Mohamad Ali, Siswadhi, Ajib Rosidi dan Rijono Pratikno. Menjelang tahun 1965 suhu politik di Indonesia memanas ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kegiatan sepihak, bahkan menyuarakan perlunya dibentuk angkatan kelima untuk menghadapi alat-alat keamanan negara yang sah, ABRI. Dengan dalih landreform PKI melakukan penyerobotan tanah milik negara. Aksi serupa ini dilukiskan oleh “Harian Rakyat” yang merupakan surat kabar milik PKI sebagai adil dan patriotik. Suatu hari di awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani (1922-1965) selaku Menteri/Panglima TNI-AD, menelepon dan mengutarakan keinginananya kepada rekannya sekabinet, Drs. Frans Seda, untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans Seda menanggapi ide itu, kemudian mengemukakan keinginan itu kepada Ignatius Josef Kasimo (1900-1986) yang

commit to user



merupakan sesama rekan di Partai Katolik, juga rakannya Auwjong Peng Koen (P.K Ojong) (1902-1980) dan Jakob Oetama yang memimpin majalah Intisari. Terbitan surat kabar tersebut awalnya diberi nama “Bentara Rakyat”, penggunaan nama tersebut sesuai dengan badan usaha yang membawahinya, yakni yayasan Bentara Rakyat. Yayasan ini terdiri dari perwakilan elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Partai Katolik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Pemilihan nama Bentara Rakyat dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembela rakyat yang sebenarnya bukanlah PKI, juga sengaja untuk menandingi keberadaan surat kabar PKI, yaitu Harian Rakyat yang merupakan harian terbesar di tahun 1960-an, dengan kemiripan identitas ini, diharapkan akan mampu memasuki segmen pasar Harian Rakyat. Dalam keperluan dinas Frans Seda sebagai Menteri Perkebunan (19641966) manghadap Presiden di Istana Merdeka. Rencana penerbitan surat kabar Bentara Rakyat diajukan kepada Presiden RI saat itu, Ir.Soekarno. Kemudian Soekarno mengganti namanya dengan Kompas, pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan atau hutan rimba..., alasan penggunaan nama itu karena Kompas hendak digunakan sebagai media pencari fakta dari segala penjuru. Meskipun sudah mengantongi restu dari Presiden Soekarno, berkat Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, Kompas tidak segera terbit karena proses ijin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kakitangannya “menguasai” aparatur, khususnya Departemen Penerangan pusat dan daerah. PKI

commit to user



tidak mentolerir sebuah harian yang akan menjadi saingan berat. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi ijin prinsip namun harus dikonfirmasikan ke Daerah Militer V Jaya, Panglima Militer Jakarta saat itu, Letnan Kolonel Dachja, menyaratkan Kompas memperoleh 3000 tanda tangan pelanggannya. Kemudian Frans Seda mempunyai inisiatif, tokoh-tokoh Katolik pergi ke Flores yang mayoritas penduduknya beragama Katolik untuk mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru, dan anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perijinan Puskodam V Jaya menyerahkan dan mengeluarkan ijin terbit. Pers PKI yang melihat kehadiran “Kompas” bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan mengartikan “Kompas” sebagai “Komando Pastor”. Kompas terbit sebagai buah pertarungan politik antara kekuatan organisasi politik berbasis ideologi komunis melawan kelompok yang tidak berpijak pada ideologi tersebut, termasuk Partai Katolik. Salah satu upaya Partai Katolik saat itu adalah menerbitkan surat kabar yang mampu menyuarakan kepentingan partai dan dapat meng-counter wacana ideologi komunis yang dilakukan oleh surat kabar underbow Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhirnya pada Minggu, 2 Juni 1965, sekitar tengah malam jalan Kramat Raya yang sudah sepi. Pertunjukan bioskop Rivoli juga telah berakhir, dan penonton beberapa jam lalu berhamburan pulang. Tinggal beberapa becak yang masih mangkal di malam yang dingin itu. Tidak jauh dari situ kegiatan percetakan

commit to user



PN Eka Grafika (dahulu Pecetakan Abadi) baru dimulai, beberapa orang berkumpul mengelilingi mesin cetak Duplex. PK. Ojong (alm), Jakob Oetama serta beberapa wartawan: Theodorus Purba (alm), Tinon Prabawa (alm), Tan Soe Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Edward Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, dan Harthanto (alm). Mereka nampak tidak sabar dan was-was, diantara mereka sebentar-sebentar melihat arlojinya mirip sebuah penantian lahirnya bayi pertama. Wartawatinya, Erka Muchsin (alm) dan Thress Susilastuti menanti penuh harap di rumah. Disudut lain, duduk di kursi menghadap meja korektor adalah Kang Hok Dji, Kang Tiauw Liang, Dimyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Ketika koran pertama Kompas muncul dari mesin cetak tepuk tangan menyambutnya. Diiringi kilatan lampu kilat dari kamera Sudardja (wartawan foto majalah Penabur), suasana suasana menjadi berubah,. Kemudian tepat 28 Juni 1965, Kompas terbit dengan motto “ Amanat Hati Nurani Rakyat”. Dalam operasionalisasinya, Kompas diwakili oleh P.K Ojong sebagai pimpinan umum dan Jacob Oetama sebagai pemimpin redaksi, ditambah beberapa redaksi dan wartawan dari majalah Intisari. Harian Kompas secara resmi menjadi salah satu surat kabar yang terbit secara teratur, dimana di halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama: Pemimpin Redaksi Drs Jakob Oetama, Staf Redaksi : Drs. J. Adisubrata, Lie Hwat Nio SH, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Ponis Purba, Tinon Prabawa, Eduard Liem. Pada awal terbit, Kompas belum memiliki kantor sendiri, melainkan masih menumpang di kantor redaksi Intisari yang berkantor di percetakan PT. Kinta, Jl. Pintu Besar 86-88, Jakarta. Dalam perkembangannya, setelah sebulan

commit to user



cetak di Eka Grafika, manajemen Kompas memutuskan untuk pindah tempat percetakan dengan tujuan memperbaiki kualitas cetakan. Kemudian dipilihlah Masa Merdeka yang terletak di Jl. Sangaji, Jakarta, karena dianggap memiliki kualitas cetakan yang lebih baik. Melalui cetakan Masa Merdeka, ada peningkatan kualitas cetakan yang juga berpengaruh terhadap peningkatan tiras Kompas dua kali lipat, dari 4.800 eksemplar menjadi 8.003 eksemplar. Format harian Kompas pertama kali tampak sangat sederhana, hanya dengan empat halaman. Berita utama pada saat itu berjudul “KAA II Ditunda Empat Bulan”, sementara kata perkenalan Pojok Kompas di kanan bawah berbunyi, “Mari ikat hati, mulai hari ini dengan Mang Usil”. Pada halaman pertama pojok kiri atas tertulis nama staf redaksi. Edisi pertama Kompas memuat 11 berita luar negeri dan 7 berita dalam negeri di halaman pertama. Istilah tajuk rencana belum ada, tetapi di halaman 2 ada “Lahirnya Kompas” sebagai tajuk harian ini. Di halaman 3 berisi antara lain 3 artikel, yaitu berita luar negeri, ulasan mengenai penyakit ayan dengan Rr. Kompas. Halaman 4 berisi antara lain berita dan artikel, yakni 2 berita luar negeri dan satu berita dalam negeri. Di halaman ini juga tercatat ada 2 berita olahraga satu diantaranya tentang PSSI ke Pyongyang. Berselang tiga bulan setelah terbit, Kompas dilarang terbit beserta surat kabar lain, sehari setelah peristiwa 30 September 1945. Hanya harian “Angkatan Bersenjata”, “Berita Yudha”, kantor berita “Antara”, dan “Pemberitaan Angkatan Bersenjata” yang diijinkan terbit oleh Pelaksana Penguasa Perang Daerah (Pepelrada). Baru pada tanggal 6 Oktober 1965 Kompas diijinkan untuk terbit kembali. Setelah pembredelan, oplag Kompas mengalami kenaikan, yaitu menjadi

commit to user



26.268 eksemplar, hal ini karena Kompas berpindah cetakan ke PT.Kinta, salah satu percetakan terbaik pada waktu itu. Peluang Kompas untuk berkembang semakin terbuka setelah terjadi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya yang terjadi sejak akhir 1965. Pada periode pers jaman demokrasi terpimpin diberlakukan Peraturan Presiden No.6 Tahun 1964 yang menetapkan setiap surat kabar berafiliasi dengan salah satu partai politik. Kompas sendiri berafiliasi dengan Partai Katolik. Seiring berjalannya waktu, karen alasan visi harian Kompas yang terbuka, maka Kompas mulai mengambil sikap sosio politiknya dengan berpihak pada perjuangan sosialisme demokrat golongan profesional dan secara perlahanlahan melepaskan diri dari Partai Katolik (kemudian muncul dasar humanisme transendental Kompas). P.K. Ojong dan Jacob Oetama lebih cenderung mendukung kelompok teknokrat dan sayap Partai Sosialis Indonesia. Pada tanggal 26 Juni 1967 oplag Kompas 30.650 eksemplar. Tepat setahun kemudian, tanggal 16 Juni 1968 menjadi 44.400. ini berarti penambahan tiap bulan rata-rata 1.146 eksemplar. Pada tanggal 26 Juni 1969 (ketika harian Kompas membuka stand di jakarta fair) oplagnya meningkat menjadi 63.747 eksemplar. Tepat 26 Juni 1970 batas 80.000 telah dilewati, tepatnya oplag Kompas telah menjadi 80.412 eksemplar. Dari jumlah itu, kira-kira 31.000 beredar di Jakarta saja. Ini berarti hampir 40%, selebihnya (60%) tersebar di luar Jakarta, di seluruh Nusantara. Pola ini, menandakan bahwa Kompas menjadi harian nasional dan bukan harian lokal atau koran daerah.

commit to user



Kemudian pada 25 November 1972 Kompas berhasil memiliki mesin cetak sendiri setelah permohonana kredit ke Bank Pemerintah dikabulkan, dan berdirilah Percetakan Gramedia yang beralamat di Jl. Palmerah Selatan, Jakarta. Dimana percetakan Gramedia juga menerbitkan majalah anak-anak Bobo. Secara bertahap kegiatan redaksional Kompas mulai bisa disatukan di kompleks Palmerah, Jakarta Pusat, walaupun kegiatan administrasinya masih dilakukan di gedung Perintis, Jakarta Barat. Pada tahun yang sama pula Kompas membentuk PT. Transito Asri Media, anak perusahaan yang mendistribusikan buku-buku import dan lokal pada jaringan toko buku yang dimiliki sendiri. Ketika peristiwa Malari tahun 1974, terjadi pembredelan pada beberapa pers yang dinilai Konfrontatif terhadap pemerintah. Pada peristiwa tersebut, harian Kompas terhindar dari pembredelan massal tersebut karena Kompas memiliki sikap moderat. Kompas lalu memulai terobosan guna meningkatkan kepercayaan pada relasi, pemasangan iklan, pembaca, dan pelanggan, dengan melakukan pendataan, yang di audit oleh akuntan public Drs. Utomo dan Mulia. Tujuan menyewa akuntan publik adalah untuk menggaet pasar iklan, dan juga dipakai untuk mengembangkan sirkulasi dan isinya. Selain itu, strategi pemasaran akan dapat ditangani dengan lebih matang, efektif, dan efisien. Kemudian pada tahun 1978, Kompas resmi menjadi anggota Audit Beauraas of Circulation, di Sidney, Australia. Lembaga internasional ini dibentuk bersama oleh penerbit, pemasang iklan dan biro iklan untuk menyiarkan angka sirkulasi anggotanya sesuai fakta di lapangan. Sampai sekarang Kompas adalah harian satu-satunya di Indonesia yang

commit to user



menjadi anggota lembaga tersebut. Hal ini memberikan kebanggan tersendiri bagi Kompas di mata persuratkabaran nasional dan internasional. Namun pada pertengahan tahun 1978, Kompas tidak dapat meghindarkan diri dari pembredelan karena berita seputar penolakan berbagai pihak terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden periode 1978-1983. Selain Kompas, enam surat kabar lain juga mengalami nasib serupa, diantaranya adalah Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Setelah beberapa bulan tidak terbit, pada bulan September 1978 harian Kompas diperbolehkan untuk terbit kembali. Kompas pun terbit dengan format baru, yaitu terbit 7 kali dalam seminggu, dengan diterbitkannya Kompas edisi minggu. Dimana pada saat itu surat kabar pada umumnya terbit 6 kali dalam seminggu, hari minggu libur. Kompas pun berkembang menjadi koran dengan gaya bahasa yang halus, melakukan kritik secara implisist atau secara tidak langsung. Akibat dari gaya tersebut, sejumlah kalangan menjuluki harian Kompas sebagai koran moderat. Hal tersebut justru menjadi keunggulan Kompas dibandingkan dengan harian-harian lainnya. Ben Anderson kemudian juga menjuluki Kompas sebagai “New Order Newspaper Par Excellence” karena meskipun dalam pengawasan yang ketat, Kompas tetap mampu bertahan dan sekaligus juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah meskipun dengan gaya bahasa yang halus. Pada tanggal 1 Mei 1980, P.K. Ojong yang merupakan salah satu pendiri Kompas sekaligus pimpinan umum Kompas meninggal dunia. Kepemimpinan

commit to user



Kompas pun kemudian dipegang oleh Jacob Oetama, sebagai Pemimpin Umum hingga sekarang. Dengan Undang-Undang Pokok Pers 1982, dan diberlakukannya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUP). Semua penerbitan pers di Indonesia diwajibkan berbadan hukum. Hal ini semakin memperkuat Kompas, yang kemudian penerbitannya segera dialihkan dari Yayasan Bentara Rakyat ke PT. Kompas Media Nusantara. Oplag

Kompas selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan dapat

dikatakan semakin berkembang pesat. Tiras dan sirkulasi Kompas setiap tahun juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Kompas telah memiliki sistem percetakan yang canggih sehingga dapat menjangkau setiap daerah. Pada edisi perdananya, Kompas hanya menerbitkan 4.800 eksemplar, pada tahun 1986 sebesar 600.000 eksemplar selama sebulan, dan tahun 1990, kwartal pertama oplag Kompas sudah mencapai 526.611 eksemplar perhari. Menurut The Audit Beaureas of Circulation. Distribusi Kompas terbanyak berada di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), yaitu sekitar 246.004 eksemplar, kemudian wilayah Sumatera sebanyak 64.852 eksemplar, Jawa Barat sebanyak 61.272 eksemplar. Jawa Tengah sebanyak 48.584 eksemplar, Indonesia Timur sebanyak 36.880 eksemplar. Kalimantan sebanyak 17.910 eksemplar, Jawa Timur 16.518 eksemplar, dan eceran di luar Jakarta sebanyak 31.591 eksemplar. Sekarang rata-rata 50.000 eksemplar (Senin-Jumat), sekitar 600.000 di hari SabtuMinggu. Oplag terbesar dicapai pada waktu ulang tahun Bung Karno ke 100 tahun dengan oplag 750.000 eksemplar dalam edisi khusus.

commit to user



2.

Visi dan Misi Kompas Visi surat kabar merupakan ujung pangkal dalam menentukan kebijakan

editorial guna menentukan peristiwa yang dianggap penting oleh suatu surat kabar. Visi merupakan seuntai nilai dasar sekaligus diperkaya dan disajikan oleh wartawan melalui pemberitaannya dan pergumulannya dengan realitas, serta pemikiran yang mereka olah menjadi bahan berita, laporan, maupun komentar. Setiap media memiliki pandangan atau visi mengenai isu, polemik, dan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Visi tersebut yang akan membedakan isi, susunan, dan bentuk pemberitaan antara satu media dengan media lainnya. Moto “Amanat Hati Nurani Rakyat” di bawah logo Kompas, menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Ingin berkembang sebagai “Indonesia mini”, karena Kompas adalah lembaga yang terbuka, kolektif. Ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok. Rumusan bakunya adalah “humanisme transcendental“. “Kata Hati Mata Hati”, pepatah yang kemudian ditemukan, menegaskan semangat empathy dan compassion Kompas. Sejak semula, terutama perintis surat kabar ini berpendapat, visi kemasyarakatan koran haruslah terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan

commit to user



keyakinan pemimpin, sesuai juga dengan fungsi pers di Indonesia, yaitu ikut mengembangkan saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk, dimana hal tersebut sesuai dengan paham Pancasila.

Visi Kompas : “Menjadi

Institusi

yang

Memberikan

Pencerahan

bagi

Perkembangan

Masyarakat Indonesia yang Demokratis dan Bermartabat, Serta Menjunjung Tinggi Asas dan Nilai Kemanusiaan.” Dalam kiprahnya dalam industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip humanisme transcenental (persatuan

dalam perbedaan) dengan menghormati

individu dan masyarakat adil dan makmur. Secara lebih spesifik bisa diuraikan sebagai berikut: a. Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. b. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi. c. Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. d. Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. e. Kompas

bersifat

dikembangkan

luas

tetapi

dan selalu

bebas

dalam

memperhatikan

pandangan kontens

kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan.

commit to user

yang

struktur



Jadi intinya, Visi Kompas adalah manusia dan kemanusiaan dengan segala kompleksitasnya, cobaan dan permasalahannya, aspirasi dan hasratnya, keagungan dan kehinaannya, adalah faktor yang ingin ditempatkan secara sentral dalam visi Kompas. Oleh karena itu, manusia dan kemanusiaan senantiasa diusahakan menjadi nafas pemberitaan dan komentarnya. Disamping itu, Kompas juga berusaha senantiasa peka akan nasib manusia dan semestinya berpegang juga pada ungkapan klasik dalam jurnalistik, menghibur yang papa mengingatkan yang mapan.

Misi Kompas : Setiap media memiliki misi tersendiri dalam nafas pemberitaannya, selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentunya. Misi Kompas adalah : “Mengantisipasi dan Meespon Dinamika Masyarakat Secara Profesional, Sekaligus Memberi Arah Perubahan (Trend Setter) Dengan Menyediakan dan Menyebarluaskan Informasi Terpercaya.” Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 5 sasaran operasional: a. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri: cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna.

commit to user



b. Kompas,

memiliki bobot

jurnalistik

yang

tinggi dan terus

dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan. c. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang

penuh empati dengan pendekatan rasional,

memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip. d. Berusaha

menyebarkan

informasi

seluas-luasnya

dengan

meningkatkan tiras. e. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan.

3.

Nilai-nilai Dasar Kompas a.

Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat

b.

Mengutanakan watak baik

c.

Profesionalisme

d.

Semangat kerja tim

commit to user



e.

Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja-penerima proses selanjutnya)

f.

Tanggung jawab sosial

g.

Selanjutnya, kita bertingkah laku mengikuti nilai-nilai tersebut, dengan begitu kita akan memberikan jasa yang memuaskan bagi pelanggan

4.

Penyajian Halaman dan Rubrikasi Penyajian halaman Kompas edisi cetak mengalami suatu perubahan

semenjak dilakukan kebijakan penutupan biro daerah dan diganti sebutannya dengan

menjadi

perwakilan

Kompas

di

daerah,

yang

diikuti dengan

dihapuskannya lembar edisi daerah mulai Senin, 3 Januari 2011. Dimana sebelum dilakukan penghentian penerbitan lembar edisi daerah tersebut, jumlah halaman harian Kompas edisi setak mencapai 46 halaman, & kini setelah dihapuskannya lembar edisi daerah jumlahnya menjadi 38 halaman. Kebijakan penghentian penerbitan lembar edisi daerah ini dapat dikatakan sebagai gerakan sirkuler, untuk memperkuat posisi Kompas yang sejak awal dirancang dan dikembangkan sebagai koran nasional tanpa lembar daerah dan isian khusus, yang proses pelaksanaannya tidak selalu linier dari waktu ke waktu. “Wajah dan rupa Kompas menjadi satu di mana-mana, dan dimana-mana menjadi satu”. Begitu bunyi penjelasan dari Pimpinan Redaksi Kompas, Rikard Bagun, yang dikutip dari halaman 1 Harian Kompas cetak edisi 3 Januari 2011.

commit to user



Berikut adalah penyajian dan rubrikasi pada Harian Kompas cetak: a. Halaman Utama Merupakan halaman muka surat kabar, berisi berita-berita utama, atau headline, kolom topik, dan terkadang halaman paling bawah terdapat feature. b. Halaman Politik dan Hukum Merupakan halaman yang memuat berita-berita yang menyangkut persoalan politik dan hukum, yang biasanya menjadi agenda nasional Indonesia. c. Halaman Opini (Opinion Page) Merupakan halaman yang berisi opini, baik dari redaksi (tajuk rencana) maupun pembaca. d. Rubrik Internasional Merupakan halaman yang memuat berita-berita atau peristiwa dari luar negeri. e. Rubrik Pendidikan dan Kebudayaan Merupakan halaman yang berisi berita atau peristiwa yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia. f. Rubrik Lingkungan dan Kesehatan Merupakan halaman yang berisi ulasan maupun berita yang berkaitan dengan dunia kesehatan, lingkungan, dan alam.

commit to user



g. Rubrik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Merupakan halaman yang berisi ulasan maupun artikel yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. h. Rubrik Umum Merupakan halaman yang berisi lanjutan berita-berita atau artikel yang terpotong-potong dari halaman sebelumnya. i. Rubrik Sosok Merupakan halaman yang berisi gambaran pribadi, biodata, dan prestasi seorang tokoh yang dianggap berpengaruh, membawa perubahan, dan memberikan inspirasi di bidangnya. j. Rubrik Ekonomi Merupakan halaman yang memuat ulasan, berita, artikel seputar dunia bisnis, keuangan, perbankan, valas, dll. Pada lembar halaman ini, mulai disajikan terpisah dengan lembar halaman utama. k. Rubrik Nusantara Merupakan halaman yang berisi berita-berita mengenai kejadian dari seluruh pelosok negeri. l. Metropolitan Merupakan halaman yang berisi berita-berita khusus mengenai kejadian yang terjadi di ibukota Jakarta. m. Olahraga Merupakan halaman yang berisi berita olahraga dari berbagai macammacam cabang olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

commit to user



n. Rubrik Nama dan Peristiwa Merupakan halaman yang berisikan tulisan atau ulasan seputar tokohtokoh dari berbagai dunia. Biasanya dari tokoh yang memiliki prestasi maupun dari kalangan pekerja hiburan / selebritis. o. Klasika (Klasifikasi Iklan) dan Karier Merupakan halaman tambahan yang berisi iklan komersial dan info lowongan pekerjaan, yang biasanya hanya terbit pada edisi-edisi khusus seperti edisi akhir pekan (Sabtu-Minggu).

5.

Struktur Organisasi Perusahaan Setiap

organisasi

selalu

memiliki

struktur

keorganisasian

guna

membedakan tugas dan tanggung jawab antara satu orang dengan orang yang lain sesuai bidangnya. Begitu pula dengan Kompas yang merupakan organisasi pers, juga memiliki sruktur organisasi untuk memudahkan komando pelaksanaan kerja dan pembagian tugas. Kemampuan managerial sangat dituntut di masing-masing bidang guna bekerja secara efektif dan efisien, dengan harapan fungsi dan peranannya dapat berjalan secara optimal Susunan organisasi surat kabar harian Kompas adalah sebagai berikut: a. Pendiri

: P.K Ojong (1920-1980) Jacob Oetama

b. Pimpinan Umum

: Jacob Oetama

c. Wakil Pimpinan Umum

: Agung Adiprasetyo, St. Sularto

d. Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab : Rikard Bagun

commit to user



e. Wakil Pimpinan Redaksi

: Trias

Kuncahyono,

Taufik

Mihardja f. Redaktur Senior

: Ninok Leksono

g. Redaktur Pelaksana

: Budiman Tanuredjo

h. Wakil Redaktur Pelaksana

: Andi Suruji, James Luhulima

i. Sekretaris Redaksi

: Retno Bintarti, M. Nasir

6. Kebijakan Redaksional Dalam proses pembentukan berita pada suatu media massa, kebijakan redaksional merupakan pedoman dalam menentukan patut tidaknya suatu kejadian diangkat oleh surat kabar untuk menjadi bahan berita. Kebijakan redaksi Kompas harus sesuai dengan visi dan misi yang menjunjung nilai demokrasi dan kemanusiaan. Ungkapan jurnalistik yang digunakan Kompas adalah “Liput dua belah pihak, dengan pihak lain jangan-jangan masih ada kemungkinan lain (balance / cover both sice, cover all side)”. Dengan ungkapan tersebut, pemberitaan yang dimuat tetap menjunjung tinggi demokrasi, kemanusiaan, dan asas praduga tak bersalah. Kompas tidak membuat kebijakan presentase volume atau isi yang akan dimuat, baik politik, ekonomi, dan berita lainnya. Jadi, yang aktual dan bermanfaat bagi pembacanya itulah yang dimuat. Secara kongkret, kebijakan redaksional di Kompas adalah sebagai berikut: a. Kompas merupakan media yang tidak berpihak pada suatu golongan, partai, mapun agama tertentu.

commit to user



b. Tidak membenarkan mengkritik seseorang mengeni hal-hal yang bersifat pribadi. c. Tidak membenarkan bagi wartawannya untuk mencari keuntungan pribadi. d. Menggunakan sistem check and recheck dalam proses pemberitaannya. e. Menghargai hal-hal yang bersifat off-the record. f. Menghormati hak jawab, baik dalam bentuk berita maupun surat pembaca. g. Tidak ada kebijaksanaan prosentase volume atau isi yang akan dimuat, baik politik, ekonomi, dan berita lain. Kompas akan memuat berita atau komentar dengan pertimbangan mana yang dirasa aktual, dapat dijadikan proses pemikiran dan pemahaman pembaca seperti yang dirasakan serta dicoba untuk dikembangkan oleh wartawan. h. Kompas tidak akan memuat hal-hal yang berbau SARA.

7.

Oplag, Sirkulasi, dan Profil Pembaca Kompas Harian Kompas adalah surat kabar nasional yang memiliki oplag

tertinggi di Indonesia. Bahkan pada tahun 2008 saja diperkirakan pembaca surat kabar ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Rincian oplag harian Kompas untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY dapat dilihat dalam data berikut ini:

commit to user



Tabel 4. Rincian Oplag Harian Kompas Wilayah Jawa Tengah dan DIY

Note: Perhitungan jumlah pembaca Kompas berdasarkan Survei Pembaca Kompas yang dilakukan Litbang Kompas pada tahun 2009, yang menyebutkan 1 koran Kompas di baca sekitar 4 orang. Oplag/paid, berdasarkan data Sirkulasi data Sirkulasi Kompas per Desember 2009. Sumber : Pusat Dokumentasi dan Redaksi Kantor Perwakilan Kompas Yogyakarta

Secara umum, penyebaran harian Kompas di Indonesia cukup merata. Akan tetapi target pemasaran utama tetap berada di Pulau Jawa, terutama Jakarta yang merupakan Ibukota Negara. Untuk rincian perkembangan oplag Harian

commit to user



Kompas dari tahun - ke tahun, mulai dari tahun 2008 dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber : Pusat Dokumentasi dan Redaksi Kantor Perwakilan Kompas Yogyakarta

Sedangkan segmentasi pembaca harian Kompas dapat dilihat berdasarkan empat kategori, yakni dari jenis kelamin, segi penghasilan / strata ekonomi sosial (SES), segi pendidikan, serta dari segi usianya. Lihat pada grafik berikut:

commit to user



commit to user



Sumber : Pusat Dokumentasi dan Redaksi Kantor Perwakilan Kompas Yogyakarta

Dari keempat diagram tersebut diatas tampak bahwa pembaca harian Kompas sebagian adalah lulusan sarjana yang memiliki intelektualitas cukup tinggi. Sedangkan rata-rata tertinggi pembaca Kompas didominasi oleh pembaca yang penghasilannya tinggi, yakni di atas 3,5 juta rupiah untuk wilayah Yogyakarta, dan Rp 1.250.001,- s/d Rp 1.750.000,- untuk wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian besar pembaca Kompas merupakan pekerja kantoran dengan level tinggi/eksekutif. Jadi, kesimpulannya pembaca harian Kompas lebih didominasi oleh kalangan mengengah ke atas yang memiliki pekerjaan mapan namun dengan jumlah penghasilan yang cukup tinggi, disertai tataran intelektual yang tinggi pula.

commit to user



8.

Alamat Redaksi Dalam melakukan kerja harian dan proses koordinasi redaksional,

Kompas menempati kantor pusat di lokasi yang strategis di Jakarta yang merupakan Ibukota Negara. Juga menempati lokasi strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana wartawan Kompas perwakilan Yogyakarta berkantor, dan merupakan tempat Penulis melakukan penelitian. Berikut adalah alamat lengkap kantor Kompas: a. Kantor Redaksi Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 Telepon

: (021) 534 7710, 534 7720, 534 7730, 530 2200

Fax

: (021) 548 6085 / 548 3581

Email

: [email protected]

Alamat Surat : P.O. BOX 4612, Jakarta, 12046. b. Kantor Perwakilan Kompas Yogyakarta Jl. Suroto No. 2A, Yogyakarta 55224 Telepon

: (0274) 563600

B. Koran Tempo 1.

Sejarah Koran Tempo Pada tahun 1971, sejumlah wartawan muda sepakat untuk mendirikan

majalah berita Mingguan Tempo. Dia antaranya adalah Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bur Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus, dan putu Wijaya. Maka pada 6 Maret 1971 dari salah satu blog gedung di Jl. Senen Raya

commit to user



83, Jakarta, nomer perdana Tempo dilahirkan dengan modal Rp 20 juta oleh Yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya yang merupakan milik dari pengusaha Ciputra. Dengan kepengurusan awal adalah Goenawan Mohamad sebagai Ketua Dewan Redaksi, dan Blur Rusuanto sebagai Wakil Ketua, dengan dibantu Usamah, Fikri Jufri, Cristianto Wibisono, Toeti Kakiailatu, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, Syu’bah Asa, Zen Umar Purba, Putu Wijaya, Isman Sawitri, Salim Said, dan lainnya. Juga satu orang kepercayaan dari Yayasan Jaya Raya sebagai pengelola Tempo, yaitu Eric Samolia. Edisi perdana majalah mingguan ini terbit pada April 1971 dengan berita utama mengenai cedera parah yang dialami Minarni, pemain badminton andalan Indonesia di Asean Games Bangkok, thailand. Edisi perdana Tempo ini laku sekitar 10.000 eksemplar, disusul edisi keduanya yang laku sekitar 15.000 eksemplar. Progres penjualan oplag ini menepis keraguan Zainal Abidin, bagian sirkulasi Tempo, yang menganggap majalah ini tidak akan laku. Tren positif penjualan Tempo terus berlanjut dengan peningkatan oplag yang meningkat pesat hingga mencapai sekitar 100.000 eksemplar pada tahun ke-10 terbitnya majalah mingguan ini. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi penggunaan nama Tempo sebagai nama Majalah Berita Mingguan tersebut, yakni: a. Pertama, nama “Tempo” singkat dan bersahaja, enak diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan.

commit to user



b. Kedua, nama ”Tempo” terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. c. Ketiga, nama “Tempo” bukan simbol suatu golongan. d. Dan Keempat, arti dari kata “Tempo” sederhana saja, yaitu: WAKTU, sebuah pengertian yang dengan segala variasinya lazim dipergunakan oleh banyak penerbitan jurnalistik di seluruh dunia. Tempo sempat dianggap meniru majalah TIME, karena sampulnya yang memang mirip TIME dengan bentuk segi empat berwarna merah membentuk bingkai di sisinya. Tempo pun menjawab dengan kalimat “Tempo meniru TIME? Benar Tempo meniru waktu, selalu tepat, selalu baru”, yang diiklankan Tempo pada terbitan 26 Juni 1971, guna menanggapi surat pembaca yang berkesimpulan bahwa Tempo telah meniru TIME. TIME pun sempat menggugat Tempo melalui pengacara Widjojo, namun persoalan ini dapat diselesaikan dengan damai. Seiring perjalanan terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Tempo, antara Goenawan Mohamad dengan Blur Rusuanto. Keduanya memiliki perbedaan ide dasar. Goenawan berkeinginan agar Tempo bergaya tulis feature (bercerita), sedangkan Blur cenderung ke News. Keduanya pun sering berbeda paham dan saling bertolak pendapat. Puncaknya terjadi pada saat Blur menumpahkan air kopi ke arah Goenawan. Tindakan tersebut dianggap kelewatan oleh Goenawan, hingga dia meminta Eric Samola untuk memutuskan, apakah Goenawan sendiri yang keluar atau Blur yang keluar. Akhirnya Blur yang mengundurkan diri dari Tempo.

commit to user



Hingga pada usia yang ke-12 tahun, tepatnya pada 12 April 1982, Tempo dibredel oleh Departemen Penerangan malalui surat yang dikeluarkan oleh Ali Moertopo (Menteri Penerangan). Karena Tempo dianggap telah melanggar kode etik pers. Ide pembredelan itu sendiri datang dari persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh wartawan harian Pos Kota. Pembredelan tersebut terjadi diduga karena peliputan yang dilakukan Tempo saat kampanye partai Golkar di lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Presiden Soeharto, yang notabene adalah motor partai Golkar tidak suka dengan berita tersebut. Baru pada tanggal 7 Juni 1982, pembredelan terhadap Tempo dicabut setelah Goenawan Mohamad membubuhkan tanda tangan di secarik kertas yang berisikan permintaan maaf Tempo, dan kesediaan untuk dibina oleh pemerintah. Waktu itu, Goenawan Mohamad memang tidak punya pilihan lain. Prahara kembali berguncang di tubuh Tempo pada tanggal 13 juli 1987. Sebanyak 31 wartawan ramai-ramai keluar (eksodus). Alasannya adalah karena kesejahteraan dan pola menajemen yang tidak transparan. Mereka yang keluar diantaranya adalah Syu’ba Asa, Edy Herwanto, Saur Hutabarat, Marah Sakti Siregar, dan Achmad Luqman. Mereka kemudian mendirikan majalah editor, yang menjadi saingan Tempo. Goenawan Mohamad sangat sedih dengan kejadian tersebut. Selanjutnya, pembenahan manajemen pun dilakukan dan kesejahteraan karyawan juga diperhatikan. Konflik dianggap sebagai momentum untuk membenahi kekurangan. Goenawan mangatakan, “Yang bagus bukanlah

commit to user



organisasinya yang sempurna, tapi organisasinya yang selalu dengan teratur dan dengan tak terlalu sulit disempurnakan, diperbaiki”. Pada 1990, eksodus kembali terjadi, sebanyak 20 wartawan spontan keluar. Ada yang mendirikan majalah baru bernama Prospek, yang dimodali oleh pengusaha Sutrisno Bachir, ada pula yang bergabung ke harian Berita Buana. Alasan utama eksodus kali ini ada dua, yaitu: Pertama, tawaran kesejahteraan dan jenjang karir yang menggiurkan di tempat lain. Kedua,beredarnya isu kristenisasi di tubuh Tempo. Khusus Kristenisasi, isu agama ini membuat tubuh Tempo menjadi tidak sehat. Tak berhenti di situ saja, pada tanggal 21 Juni 1994 Tempo kembali mengalami pembredelan bersama saudara tirinya, Editor, dan majalah yang sedang berkembang, Detik. Kali ini penyebabnya adalah berita Tempo terkait pembelian pesawat tempur eks Jerman Timur oleh BJ Habibie. Berita tersebut tidak menyenangkan para pejabat militer karena merasa otoritasnya dilangkahi. Namun, diduga penyebab dasarnya adalah karena Presiden Soeharto tidak suka Tempo dari dulu, dan berita BJ Habibie hanyalah alasan pembenaran semata. Kalau dulu syarat terbit kembali sangat mudah, yakni hanya dengan bertanda tangan di secarik kertas. Kali ini sangat sulit, karena keluarga Presiden Soeharto yang diwakili Hasyim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto, dalam penjelasannya kepada Eric Samola di sebuah pertemuan di hotel memberikan syarat bahwa berita Tempo harus diketahui oleh mereka (keluarga Presiden Soeharto), pemimpin redaksi harus ditentukan oleh mereka, dan mereka bisa membeli saham Tempo.

commit to user



Jajaran pimpinan Tempo mendiskusikan syarat tersebut. Semuanya bersepakat untuk menolaknya. Mereka rela Tempo tidak pernah terbit lagi, ini adalah persoalan integritas diri, alasannya. Pembredelan ketiga media tersebut di atas menyulut pelbagai demonstrasi massa. Salah satunya, demonstrasi berdarah pada tanggal 27 Juni 1994 oleh para aktivis, mahasiswa, dan buruh. Di tubuh PWI sendiri juga terjadi demonstrasi. Sebagian wartawan seperti Ahmad Taufik, Dita Indah Sari, dan yang lainnya sepakat untuk mendirikan Aliansi Jurnalis Independent (AJI). Mereka menuduh PWI berdiri di bawah ketiak pemerintah. Walaupun dibredel, Tempo punya cara sendiri untuk tetap eksis dan menyapa pembacanya. Pada 1996, Tempon meluncurkan majalah digital pertama di Indonesia, Tempo Interaktif, melalui situs www.tempo.co.id. Karena beredar di dunia maya, majalah ini lolos dari jangkauan pembredelan. Meskipun Tempo tetap eksis, sebagian wartawannya tidak tahan hidup tanpa penghasilan yang jelas. Mereka pun keluar, diantaranya adalah Lukman Setiawan, Mahtoem Mastoem, Harjoko Trisnadi, Herry Komar, Amran Nasution, dan Agus Basri. Mereka kemudian mendirikan majalah Gatra yang dimodali Bob Hasan, pengusaha dan orang kepercayaan Presiden Soeharto. Sebagian yang lain bergabung di Majalah Forum dan Tabloid Kontan. Jatuhnya Presiden Soeharto pada reformasi 21 mei 1998 dan naiknya BJ Habibie sebagai Presiden memberi angin segar bagi masa depan Tempo. Ya, benar saja, BJ Habibie mencabut pembredelan Tempo dan mengizinkannya untuk terbit kembali. Gayung bersambut, awak Tempo bergerak. Sekitar 40 orang berkumpul di Teater Utan Kayu untuk memikirkan Tempo yang baru. Hasilnya,

commit to user



melalui PT Arsa Perdana dan dengan investasi baru sekitar Rp 5 miliar, Tempo edisi perdana pasca pembredelan terbit pada Selasa, 6 Oktober 1998. “Kami makin sadar: ada sesuatu yang lebih berharga ketimbang nafkah dan kepuasan profesional, yakni kemerdekaan dan harga diri,” tulis editorial perdana Tempo pasca di bredel. Perkembangan Tempo pasca pembredelan sangat progres. Oplag mencapai sekitar 60 ribu eksemplar tip kal terbit, mengalahkan majalah pesaing: Gatra, Forum, Panji Masyarakat, dan Gamma. Begitu pula dari sisi iklan, Tempo meraih 41% porsi iklan dibandingkan para pesaingnya tersebut. Perentase tersebut meningkat pada tahun 2000 menjadi 50% dan pada tahun 2005 menjadi 70%. Perkembangan

yang

luar

biasa

tersebut

membuat

manajemen

menerbitkan Tempo dalam edisi Inggris bernama Tempo Magazine pada 12 September 2000. Edisi Inggris ini terbit tiap minggu, dua hari setelah edisi Indonesia terbit. Oplagnya lumayan, laku sekira 7 ribu eksemplar di edisi perdananya. Intinya, Tempo kini bisa dibeli di luar negeri dan dibaca oleh orang asing. Pada 2 April 2001, ketika umur Tempo menginjak 30 tahun, diterbitkanlah Koran Tempo. Kehadiran Koran Tempo bertujuan untuk mengembalikan prinsip-prinsip jurnalistik harian yang terabaikan, yakni: cepat, lugas, tajam, dan ringkas. Nama Tempo sengaja digunakan pada Koran Tempo untuk meraih pangsa pasar. Koran Tempo berusaha meraih pembaca yang masih terbuka lebar, bersaing dengan Kompas, Republika, dan Media Indonesia.

commit to user



Hasilnya luar biasa, di Jakarta, Koran Tempo berhasil menjadi peringkat kedua di bawah Kompas. Dengan adanya majalah Tempo, Koran Tempo, dan Tempo Interaktif, manajemen Tempo kemudian mendirikan Tempo News Room (TNR), kantor berita yang berfungsi sebagai pusat berita ketiga media tersebut. Fungsinya adalah untuk penghematan sumber daya manusia. Diharapkan, melalui TNR, satu orang wartawan bisa memberikan kontribusi berita untuk tiga media sekaligus. Keberadaan TNR ditentang sebagian wartawan. Mereka merasa dirugikan secara hitungan gaji karena berita mereka dimuat di tiga media sementara gaji mereka hanya satu kali. Mereka berpikir seharusnya mereka digaji tiga kali. Masalah ini masih menjadi perdebatan di pihak manajemen Tempo. Setelah Koran Tempo sukses di pasaran, Tempo juga mencoba menembus bisnis televisi dengan mendirikan TEMPO TV, kerja sama dengan kantor berita radio KBR68H. Semangat TEMPO TV adalah ingin menampilkan tayangan televisi yang berkualitas dan mencarahkan, “sebab informasi bukan hanya data yang masuk, tetapi juga data yang membuat kita tercerahkan,” kata Goenawan Mohamad. Kini, TEMPO TV telah memberikan kontribusi program di sekitar 27 TV lokal di seluruh Indonesia. Pada 8 Maret 2003, terjadi penyerangan oleh para pengunjuk rasa di kantor Tempo. Mereka semua berdemonstrasi untuk mendukung Tommy Winata. Penyebabnya adalah berita Tempo mengenai proposal renovasi pasar Tanah Abang senilai Rp 53 miliar oleh Tommy Winata, pengusaha terkenal, sebelum pasar itu terbakar. Para pengunjuk rasa itu merusak kantor Tempo. Wartawan

commit to user



Tempo dipukuli, Pemred Tempo, Bambang Harymurti dihina, kepalanya ditonjok, dan perutnya dijotos. Tempo kembali mengalami masalah, kali ini datang dari umat Katolik yang mengecam sampul Tempo edisi 10 Februari 2008 yang bergambarkan mantan Presiden Soeharto (almarhum) bersama anak-anaknya di meja makan. Gambar tersebut dinilai melecehkan simbol kudus umat kristiani, khususnya Katolik di Indonesia. Gambar sampul berjudul Setelah Dia Pergi tersebut, mirip format lukisan perjamuan terakhir Yesus pada murid-muridnya, yaitu The Last Super, karya Leonardo Da Vinci. Sejumlah perwakilan organisasi Katolik tingkat nasional mendatangi kantor Tempo di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka menilai lukisan sakral itu telah dianalogikan Tempo dengan keluarga mantan penguasa orde baru, yang di mata masyarakt berlumuran kasus KKN. Umat katolik meminta klarifikasi dan pernyatan maaf dari penanggung jawab Tempo. Mereka juga ingin memastikan kejadian seperti ini tak akan terulang, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi bagi umat beragama lainnya di Indonesia. Dimintanya pula agar edisi majalah itu ditarik dari peredaran. Sesuai tuntutan perwakilan umat Katolik,. Tempo pun meminta maaf melalui Koran Tempo, Tempo Interaktif, dan Majalah Tempo. Pada Juni 2010, Tempo kembali mendapatkan protes berkaitan dengan grafik yang digunakan dalam sampul edisi Juni-Juli 2010, sampul tersebut berjudul Rekening Gendut Perwira Polisi yang menggambarkan seorang polisi sedang menggiring celengan babi. Edisi tersebut menceritakan beberapa jenderal polisi yang memiliki rekening berisi uang milyaran rupiah. Polri memprotes

commit to user



sampul tersebut dan meminta Tempo meminta maaf. Pada 8 Juli 2010, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai di luar pengadilan. Pertemuan dimediasi oleh Dewan Pers dan berlangsung di Gedung Dewan Pers. Saat itu Polri diwakili oleh Kadiv humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang, Tempo diwakili oleh Pemred Tempo, Wahyu Muryadi. Dan pada 2 April 2011 lalu, Tempo genap berumur 40 Tahun. Di umur itu, Tempo telah menjadi media besar, berdiri sejajar dengan Kompas, Media Nusantara Citra (MNC), Jawa Pos Group, dan Media Group. Tempo punya majalah, punya koran, punya televisi, punya koran digital, dan punya kantor berita, Tempo punya segalanya. Tumbuh sebuah harapan, semoga Tempo bisa menjadi teladan dan contoh ditengah kemerosotan kualitas informasi dan tayangan media, untuk media-media yang mementingkan kualitas bukan komersialisasi, bukan iklan. Sebab, sebagaimana kata Goenawan Mohamad: “Informasi bukan hanya data yang masuk, tetapi juga data yang membuat kita tercerahkan”.

2.

Visi dan Misi Koran Tempo Visi surat kabar merupakan nilai dasar yang dihayati bersama oleh para

wartawan yang bekerja pada suatu media cetak/surat kabar. Visi Koran Tempo adalah “Menjadi acuan dalam proses meningkatkan kebebasan rakyat untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, serta membangun suatu masyarakat yang menghargai kecerdasan dan perbedaan pendapat”.

commit to user



Misi Koran Tempo adalah: a. Menyumbangkan kepada masyarakat suatu produk multimedia yang menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda. b. Sebuah produk multimedia yang mandiri, bebas dari tekanan kekuasaan modal dan politik. c. Terus menerus meningkatkan apresiasi terhadap ide-ide, bahasa, dan tampilan visual yang baik. d. Sebuah karya yang bermutu tinggi dan bepegang pada kode etik. e. Menjadi tempat kerja yang mencerminkan Indonesia yang beragam sesuai kemajuan jaman. f. Sebuah proses kerja yang menghargai kemitraan dari semua sektor. g. Menjadi lahan yang subur bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual.

3.

Penyajian Halaman dan Rubrikasi Berikut ini adalah penyajian rubrikasi pada Koran Tempo berdasarkan

pembagian halamannya: a. Halaman Utama Merupakan halaman muka surat kabar, berisi berita-berita utama atau headline. Yang disertai grafis ataupun foto untuk mempertegas berita dan berfungsi sebagai gambaran konstruksi peristiwa/reka kejadian.

commit to user



b. Halaman Editorial Merupakan halaman yang berisi opini/pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomena, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. c. Rubrik Berita Utama Merupakan halaman yang berisi berita utama bagian dalam / headline dalam. d. Rubrik Nasional Merupakan halaman yang berisi berita atau peristiwa yang dibahas dalam skala nasional e. Rubrik Nusa Merupakan halaman yang berisi berita-berita mengenai kejadian dari seluruh pelosok negeri. f. Halaman Pendapat Merupakan halaman yang berisi opini, baik dari redaksi (tajuk rencana), akademisi, para ahli, maupun pembaca. g. Rubrik Ilmu dan Teknologi Merupakan halaman yang berisi ulasan maupun artikel yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. h. Rubrik Internasional Merupakan halaman yang memuat berita-berita atau peristiwa dari luar negeri

commit to user



i. Rubrik Seni Merupakan halaman yang berisi berita-berita atau peristiwa yang berkaitan dengan kesenian. j. Rubrik Olahraga Merupakan halaman yang berisi berita olahraga dari bermacam-macam cabang olahraga, baik dari dalam maupun dari luar negeri. k. Rubrik Bisnis (Finansial dan Industri) Merupakan halaman yang memuat ulasan, berita, dan artikel seputar dunia bisnis, keuangan, perbankan, valas, industri, dll. Pada halaman ini, mulai disajikan terpisah dengan halaman utama. l. Rubrik Metro Merupakan halaman yang berisi berita-berita khusus mengenai kejadian yang terjadi di ibukota Jakarta. m. Rubrik Gaya Hidup Merupakan halaman yang berisi informasi mengenai tren dan hobi yang menjadi gaya hidup masyarakat. n. Halaman Advertisement Merupakan halaman yang berisikan iklan komersial. o. Rubrik Jawa Tengah & Yogyakarta, Rubrik Makasar (Edisi Daerah) Merupakan halaman yang memuat berita maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan daerah Jawa Tengah & Yogyakarta, juga Makasar. Mulai dari berita ekonomi, politik daerah, maupun kebudayaan.

commit to user



p. Rubrik Khusus Merupakan halaman yang berisi informasi khusus, semisal: Perkakas (memuat informasi mengenai perkembangan gadged dan harganya), Kabar Ramadan (memuat informasi dan berita seputar bulan ramadan).

4.

Desain atau Layout Koran Tempo

a. Koran Tempo memanfaatkan grafis secara maksimal dalam penyajiannya (“graphic-heavy”) b. Desain yang rapi dan dinamis, dengan simbolik, ada unsur humor. c. Pemilihan dalam penggunaan foto-foto berita yang berbicara.

5. Bobot Berita Berikut ini adalah prosentase bobot berita pada Koran Tempo berdasarkan pada penyajian halaman dan rubrikasi: Headlines

10%

Ekonomi & Bisnis

30%

Politik

20%

Olahraga

10%

Berita Metro

10%

Berita Daerah

5%

Gaya Hidup

5%

Ilmu dan Teknologi

5%

International

5%

commit to user



6.

Struktur Organisasi Perusahaan Sebagai salah satu bentuk organisasi pers, Tempo memiliki struktur

keorganisasian yang akan memudahkan pelaksanaan kerja sesuai dengan bidang masing-masing. Kemampuan manajerial dituntut dalam kinerja di setiap masingmasing bidang agar bisa tercipta efisiensi dan efektifitas kerja sesuai dengan keinginan dan harapan. Susunan organisasi Koran Tempo adalah sebagai berikut: a. Pendiri Perusahan

: Goenawan

Mohamad,

Fikri

Jufri, Bur Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusri Djalinus, dan Putu Wijaya. b. Direktur Utama

: Bambang Harymurti

c. Direktur

: Herry Hernawan, Toriq Hadad

d. Sekretaris Korporat

: Rustam F. Mandayun

e. Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab : Gendur Sudarsono f. Wakil Pimpinan Redaksi

: Daru Priyambodo

g. Redaktur Senior

: Goenawan Mohamad

h. PJ. Redaktur Eksekutif

: M. Taufiqurohman

i. Redaktur Utama

: Yos

Rizal

Suriaji,

Wijanarko j. Sekretaris Redaksi

: Dyah Irawati Hapsari

commit to user

Tulus



7. Bagan Struktur Organisasi PT. TEMPO INTI MEDIA

Sumber: Company Profile PT. Tempo Inti Media

8. Bagan Struktur Organisasi SDM di bagian Redaksional Koran Tempo PEM RED RED EKS SEK RED

ASS RED EKS RED BID

RED BAHASA

RED HAL

RED KREATIF RED SEN

RED FOTO

RED DESAIN

RED CETAK

REPORTER

PERISET FOTOGRAFER

DESAINER ILUSTRATOR

STAF PROD

Sumber : Company Profile PT. Tempo Inti Media

commit to user



9.

Kebijakan Redaksional Kebijakan redaksional merupakan penjabaran dari beberapa kaidah

filosofis, serta visi dan misi surat kabar yang bersangkutan. Kebijakan redaksional juga menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian macam apa atau isu mana, yang oleh surat kabar tersebut patut diangkat serta dipilih untuk menjadi bahan berita maupun bahan komentar. Kebijakan redaksional juga menjadi suatu bentuk tanggung jawab surat kabar dalam pemberitaannya. Lebih jelasnya, kebijakan redaksional di Koran Tempo terangkum dalam beberapa pernyataan berikut ini: a. Koran Tempo merupakan harian umum yang secara independen diterbitkan dan memberi porsi besar pada politik dan ekonomi. b. Koran Tempo menghadirkan informasi dengan jernih, akurat, jujur, berimbang, dan tidak bombastis. c. Koran Tempo ingin mengembalikan prinsip jurnalisme surat kabar harian, yakni: cepat, lugas, dan ringkas. d. Penyajian koran Tempo berorientasi pada kebutuhan pembaca beragam.

10.

Proses Pembuatan Berita pada Koran Tempo Suatu peristiwa yang berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah

berita dengan melalui beberapa tahapan yang panjang dalam proses redaksional. Berikut ini adalah proses redaksional dalam pembuatan berita pada Koran Tempo:

commit to user



Sumber: Company Profile PT. Tempo Inti Media

11.

Outline Proses Distribusi Koran Tempo Proses pendistribusian koran Tempo pasca produksi, untuk pembaca di

wilayah DKI Jakarta maupun bagi pembaca di propinsi lain di seluruh Indonesia:

12.

Oplag, Sirkulasi, dan Profil Pembaca Koran Tempo Koran Tempo terbit 7 kali dalam seminggu dan menyajikan 56 halaman,

dengan oplag 240.000 eksemplar, dimana sejak berubah menjadi format compact, sirkulasi meningkat 20% dan 34% pembaca. Koran Tempo dilengkapi dengan iTEMPO penyisipan reguler (digital update), TEMPO GADING (komunitas

commit to user



kertas untuk Kelapa Gading dan sekitarnya), dan Sebuah edisi khusus dari Jawa Timur dan Jawa Tengah (pencetakan jarak jauh). Pada tahun 2009 pun terbit Koran Tempo Makassar dengan 40 halaman dan memiliki oplag sebesar 30.000 eksemplar. Persentase distribusi Koran Tempo tediri dari: Distribusi Jakarta & sekitarnya 60,19%, Jawa Tengah dan Yogyakarta 16,21%, Jawa Barat & Banten 12,9% 6,08% Sulawesi, Sumatera 2,7%, dan wilayah lainnya 1,8%. Sedangkan persentase untuk distribusi Koran Tempo Makassar adalah Makassar (70%), Maros (10%), Pangkep, (10%) Gowa (10%), dan Takalar (5%). Profil pembaca sendiri dapat dibagi ke dalam dua kategori, kategori pertama adalah dilihat dari segi demografi, yaitu terdiri dari jenis kelamin, umur, sosial ekonomi. Sedangkan untuk kategori

kedua berdasarkan pada segi

psikografi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: a. Segi Demografi

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa semua media didominasi oleh para pembaca pria

commit to user



Kisaran usia rata-rata pembaca Tempo (semua media) adalah 20-50 tahun, kecuali TEMPO bahasa Inggris, usia dominan pembaca lebih dari 50 tahun.

Kisaran usia rata-rata pembaca Tempo (semua media) adalah 20-50 tahun, kecuali TEMPO bahasa Inggris, usia dominan pembaca lebih dari 50 tahun.

commit to user



b. Segi Psikografi

TIRELESS WORKER: Apakah kelompok yang melihat pekerjaan sebagai jenjang karir sehingga berusaha untuk mencapai puncak, meskipun kadang-kadang untuk mencapainya harus mengesampingkan kepentingan mereka sendiri atau keluarga. TRENDSETTER: Apakah kelompok yang mengikuti model / gaya terbaru. Secara aktif mencari informasi, mengikuti perkembangan teknologi dan selalu tertarik untuk mencoba hal-hal baru dalam hidup. Hal ini juga tertarik pada hiburan / Hangout / pariwisata. SOCIALLY AWARE: Ini adalah kelompok yang didirikan prioritas ekonomi dan sosial dalam kehidupan selalu merupakan keseimbangan dengan masyarakat / lingkungan. Dalam tindakannya selalu memperhitungkan manfaat / dampak terhadap lingkungan mulai dari hak yang sama, polusi, dll TRADITIONAL FAMILY LIFE: Adalah kelompok yang sangat menjaga normanorma / nama keluarga, menempatkan dia sebagai kepala keluarga dan perempuan berpartisipasi dalam urusan domestik keluarga. Kelompok ini juga setia pada pasangan mereka.

commit to user



13.

Alamat Redaksi Dalam melakukan kerja harian dan proses koordinasi redaksional, Koran

Tempo menempati kantor pusat di lokasi yang strategis di Jakarta, yang merupakan Ibukota Negara. Selain itu juga menempati lokasi strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana wartawan Tempo biro Yogyakarta berkantor, dan merupakan tempat dimana Penulis melakukan penelitian. Berikut adalah alamat lengkap kantor Tempo: a. Kantor Redaksi MBM & Divisi Pendukung Gedung Tempo, Jl. Proklamasi No. 72, Jakarta 10320 Telepon

: (021) 3916160, Fax : (021) 3921947

b. Divisi Sirkulasi dan Percetakan PT. Temprint Jl. Palmerah Barat No. 8 Jakarta Barat 12210 Telepon : (021) 5360409, Fax : (021) 5349569 c. Redaksi Tempo dan Iklan Ruko Kebayoran Centre, blok A 11 – 15 Jl. Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta 12240 Telepon : (021) 7255625, Fax : 725 5645, 725 5650 Email

: [email protected]

d. Kantor Tempo Biro Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiono No.47, Keparakan Mergangsan, Yogyakarta 55152 Telepon Redaksi : (0274) 380862, 380363, 380864 Fax

: (0274) 380865

commit to user



BAB III ANALISIS DATA

Penelitian ini membahas mengenai analisis framing terhadap berita Keistimewaan DIY dengan menggunakan perangkat framing model Pan Kosicki, dimana Peneliti menganggap perangkat framing model Pan Kosicki sebagai alternatif yang tepat selain analisis isi kuantitatif dalam membedah isi berita, karena mempunyai empat struktur pisau analisis yang lengkap yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Penelitian ini sendiri terbagi ke dalam empat bab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni pada bab I berisi pendahuluan, bab II berisi profil perusahaan, bab III berisi analisis data, dan bab IV adalah kesimpulan penelitian. Pada bab III ini Peneliti akan membedah berita seputar Keistimewaan DIY pada Harian Kompas dan Koran Tempo periode Desember 2010 - Januari 2011 dalam bentuk analisis data, dengan tujuan untuk melihat bagaimana media massa mengkonstruksikan realitas peristiwa atau membingkai (mem-frame) berita sesuai dengan penerapan standar kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasanbatasan serta unsur-unsur lainnya. Edisi Desember 2010 - Januari 2011 sendiri dipilih karena pada periode itulah berita seputar keistimewaan DIY banyak menghiasi wajah pemberitaan di berbagai media massa, salah satu media yang banyak memunculkan topik ini dalam pemberitaannya yaitu Harian Kompas dan Koran Tempo, yang merupakan surat kabar berskala nasional yang sudah ternama, dan punya rating tinggi disertai dengan isi pemberitaan yang kritis dan logis, dengan bahasa santun namun cerdas.

commit to user



Untuk melihat lebih jelas proses pembingkaian berita pada kedua media massa tersebut, Peneliti akan menganalisisnya secara terpisah.

Dimana

pembingkaian berita di harian Kompas dan Koran Tempo ditempatkan pada subbab tersendiri.

A. FRAME BERITA DI HARIAN KOMPAS Harian Kompas dalam pemberitaannya seputar keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010 - Januari 2011 menurunkan sebanyak 24 berita, yang terbagi ke dalam beberapa rubrik seperti yang terlihat pada daftar di bawah ini: Tabel 5. Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta Pada Harian KOMPAS Edisi Desember 2010 – Januari 2011 NO. 1.

Judul Berita Salah

Paham

soal

Yogyakarta

Presiden Akan Jelaskan Sikapnya 2.

Rubrik

Hari & Tanggal

Headline &

Rabu, 1 Desember 2010

Umum

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Politik &

(1) ”Bung Sultan” yang Demokratis

Hukum

3.

Ketenangan DIY Terganggu

4.

Dengarkan

Aspirasi

Penetapan

Gubernur

Gubernur

DIY

Tajuk Rencana


Headline &

Kamis, 2 Desember 2010

Rakyat dan

Tak


Wakil

Umum

Langgar

Konstitusi 5.

6.


Politik &

(2 – HABIS) Lebih Suka Penetapan

Hukum

Pemerintah Usul Gubernur Dipilih

Headline &

Presiden: Sultan HB X Masih Tepat

Umum

commit to user


Jumat, 3 Desember 2010



Pimpin DIY 7.

8.

RUU

KEISTIMEWAAN

Kami

Headline &

Masih Mengungsi Bapak Presiden...

Umum

Sikap Pemerintah Disesalkan SBY:

Headline &

Saya Tidak Ada Masalah dengan

Umum


Sabtu, 4 Desember 2010

Sultan HB X 9.

”Sejarah Saya Memang Parah”

Umum


(Kolom Politik – Ekonomi) 10.

Survei Menjadi Acuan Kemendagri

Politik &

Kepala Desa Se – DIY Ancam Boikot

Hukum

Minggu, 5 Desember 2010

Pemilihan 11.

Negara Akui Keistimewaan DPRD

Headline &

Kota Yogyakarta Akan Gelar Sidang

Umum

Senin, 6 Desember 2010

Paripurna Penetapan 12.

JAJAK Publik

PENDAPAT

”KOMPAS”

Cenderung

Politik &

Terima

Hukum

Daerah

Politik &


Keistimewaan 13.

KEISTIMEWAAN

”Khusus” Memang Harus Beda... 14.


Hukum

Warga Dukung Penetapan Ketua

Headline &

DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta

Umum


GBPH Prabukusumo Mundur 15.

KEISTIMEWAAN

Setgab


Umum

Membahas RUU 16.

Headline &

KEISTIMEWAAN DIY Penetapan

Politik & Hukum

sebagai Harga Diri

commit to user




17.

18.

Headline &

Setgab Terpecah soal Yogyakarta


Konsep Gubernur Utama Ditolak

Umum

DAERAH

Umum



Headline &


Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang

Umum

ISTIMEWA:

Pemerintah

Kalla:

Yogyakarta

Demokratis 19.

Paripurna 20.

KEISTIMEWAAN DIY Dengarkan

Politik &

Aspirasi Yogyakarta 21.

Angelina

Hukum

Pimpin

DPD

Politik &

Partai

Demokrat 22.

JAJAK

PENDAPAT

”KOMPAS”

Politik &

Yogyakarta Tentukan Sikap Djoko

KEISTIMEWAAN

DIY

Headline &

Selasa, 14 Desember 2010

Umum Muladi:

Politik &

Perlu Kepala Dingin 25.


Hukum

Suyanto: RUU Belum Final 24.


Hukum

Komodifikasi Survei Opini Publik 23.



Hukum

RUU KEISTIMEWAAN DIY Rakyat

Nusantara


Headline &


Sudah Menabur Tambur... 26.


Umum

Warga Kecewa Tanggapan Pusat 27.

KEISTIMEWAAN

DIY

Presiden

Headline & Umum

Yudhoyono Ajak Cari Titik Temu 28.

Upacara Mengenang Maklumat 5 September


Nusantara (Berita Foto)

commit to user




29.

KEISTIMEWAAN

Dewan

Bahas

Headline &

RUU DIY pada Awal 2011 30.

Umum

KEISTIMEWAAN Aburizal Pimpin

Headline &

Serahkan

Aspirasi


Umum

Tim Membahas RUU DIY 31.


Warga

Politik &


Hukum

Yogyakarta

(Berita Foto) 32.

RUU

KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA

Politik &

Keistimewaan


Hukum

Versi Pemerintah 33.

KEISTIMEWAAN

DIY

Suasana

Politik &

Tenang Kini di DIY


Hukum

34.

Indonesia Bersatu Maju

Tajuk Rencana


35.

PKB: Cermati Gubernur Utama

Politik &


Aburizal Bakrie Tunggu Sekretariat

Hukum

Gabungan 36.

LAPORAN

AKHIR

TAHUN

Politik &

POLITIK DAN HUKUM (1) SBY


Hukum

Tidak Pandai Bersolek 37.

Aburizal Tidak Urus Tim Lobi Ada

Politik &

Usul Kepala Pemerintahan Harian

Hukum


DIY 38.

KEISTIMEWAAN

DIY

Sultan:

Headline


Nusantara


Penetapan Itu Aspirasi Rakyat 39.

Datangi Rumah Ikhlasul Amal

(Berita Foto)

commit to user



40.

KEISTIMEWAAN DIY Sosialisasi

Politik &

Penetapan 41.

Hukum

KALEIDOSKOP HUKUM Desember:


POLITIK

2010

DAN

September

Rakyat

Politik &

–


Hukum

Yogyakarta

Berteriak Melawan 42.


Politik &

Warga Ajukan Gugatan ke PTUN 43.

Hukum

SEJARAH POLITIK Pengukuhan

Politik &

Yogyakarta Kota Republik 44.

KEISTIMEWAAN DIY Mendagri

KEISTIMEWAAN Kukuhkan

Selasa, 4 Januari 2011

Hukum Politik &

Tegur Wali Kota Yogyakarta 45.

Senin, 3 Januari 2011

DIY

Hukum Sultan

Yogyakarta


Politik &

Rabu, 5 Januari 2011

Hukum

Kota

Republik 46.

KEISTIMEWAAN

DIY

Gunung

Politik &

Kidul Dukung Penetapan Sultan

Kamis, 6 Januari 2011

Hukum

HB dan Paku Alam 47.

Bom

Molotov

di

Yogyakarta

Nusantara

Jumat, 7 Januari 2011

Nusantara

Sabtu, 8 Januari 2011

Nusantara


Korban, Ketua Paguyuban Lurah Se – DIY Ismaya 48.

BOM MOLOTOV Pelemparan Bom Dinilai sebagai Teror

49.

Paguyuban Dukuh Dikirimi Surat

(Kilas Daerah) 50.

KEISTIMEWAAN

Fraksi

PD

Yogyakarta Dukung Penetapan

commit to user

Politik & Hukum




51.

KEISTIMEWAAN DIY Penetapan

Politik &

Sesuai Demokrasi Pancasila 52.

Hukum


Politik &

RUU DIY Dibahas Lagi

54.

KEISTIMEWAAN

DIY


Hukum

RUUK DIY Mulai Dibahas 53.


Politik & Hukum


Politik &


Sultan

Hukum

Hanya Dijadikan Simbol Sumber : harian Kompas

Guna mempermudah proses analisis data, dari berita yang disajikan di harian Kompas pada periode Desember 2010 – Januari 2011 di atas, Peneliti kemudian memilih beberapa berita dan mengelompokkan berita-berita tersebut kedalam tema pokok sesuai dengan

kategori

masalah. Pengelompokan

didasarkan pada isu yang dianggap paling penting dari kasus keistimewaan Yogyakarta ini, dan mendapat porsi besar dalam pemberitaan. Tema pokok tersebut antara lain: RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah, Survei Mengenai

Keistimewaan

Yogyakarta,

Sikap

Setgab

Terkait

RUU

Keistimewaan Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar pengelompokan berita di bawah ini:

Tabel 6. Pengelompokan Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta pada Harian KOMPAS Edisi Desember 2010 – Januari 2011 ke dalam Tema Pokok sesuai Kategori Masalah NO. 1.

TEMA RUU Yogyakarta

Judul Berita

Keistimewaan Versi

a.

Pemerintah Gubernur

commit to user

Rubrik

Usul Headline & Dipilih

Umum

Hari & Tanggal Jumat, 3 Desember 2010



Pemerintah,

Presiden: Sultan HB X

Masih

Tepat

Pimpin DIY b.

RUU

Politik &

Sabtu, 18

Hukum

Desember 2010

Politik &

Kamis, 27

Hukum

Januari 2011

Politik &

Kamis, 2

Hukum

Desember 2010

Politik &

Minggu, 5

Hukum

Desember 2010

JAJAK PENDAPAT

Politik &

Senin, 6

”KOMPAS” Publik

Hukum

Desember 2010

KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA Keistimewaan Versi Pemerintah c.

KEISTIMEWAAN DIY Sultan Hanya Dijadikan Simbol

2.

Survei

Mengenai

a.


KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (2 –

HABIS)

Lebih

Suka Penetapan b.

Survei

Menjadi

Acuan Kemendagri Kepala Desa Se – DIY Ancam Boikot Pemilihan c.

Cenderung Terima Keistimewaan 3.

Sikap

Setgab

Terkait

RUU Keistimewaan DIY

a.

Terpecah Headline &

Setgab soal

Yogyakarta

Konsep

Gubernur

Utama Ditolak Sumber : harian Kompas

commit to user

Umum




1.

Analisis Teks Berita dengan Tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah a) Berita I Elemen struktur berita pilihan pertama di harian Kompas mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah adalah berita berjudul Pemerintah Usul Gubernur Dipilih yang terbit pada edisi Jumat, 3 Desember 2010. Tabel 7. Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Usul Gubernur Dipilih Harian KOMPAS (Jumat, 3 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

Who,

Huruf dicetak

What

tebal, terdapat

Par Pemerintah

Usul

Gubernur Dipilih

Grafis & Tabel (berisi poin kesepakatan Keistimewaan Yogyakarta & rujukan penentuan kepala daerah), disertai link website berisi rekaman video ucapan Menkopolhukam yang berjudul: ”Djoko: Gubernur DIY Dipilih” di

commit to user



vod.kompas.com /gubernurdiy, Leksikon: Usul Presiden:

Sultan

HB

X

Kickers

Masih Tepat Pimpin DIY

Who,

Label jabatan,

What

Singkatan, Leksikon: Tepat

Kal1.

JAKARTA,

Par1

Pemerintah,

KOMPAS

Where,

Koherensi

Leksikon:

draf

Who,

Penjelas

selaku,

Rancangan Undang-Undang

What

dalam

–

tentang

Keistimewaan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta,

Lead

demokratis

tetap

mengusulkan

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta selaku kepala pemerintahan

provinsi

dipilih secara demokratis. Kal1.

Dalam draf RUU itu, Sultan

Par2

Hamengkubuwono

Latar

(HB)

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas

diposisikan

What

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

dituangkan

What,

Koherensi

Leksikon:

Where,

Penjelas

memfinalisasi

dan Sri Paduka Paku Alam (PA) diposisikan sebagai pemimpin tertinggi. Kal2.

Usulan itu sudah selesai

Par2

dituangkan RUU

dalam

Latar

draf

Keistimewaan DIY

dan siap diajukan ke DPR. Kal1.

Pandangan

Pemerintah

Par3

adalah hasil sidang kabinet

Parafrase

commit to user



paripurna

yang

khusus

membahas

When

dan

memfinalisasi

RUU

Keistimewaan

DIY

Kantor Presiden,

di

Jakarta,

Kamis (2/12). Kal2.

Menteri Koordinator Bidang

Par3

Politik,

Who,

Koherensi

dan

What,

Penjelas

Keamanan Djoko Suyanto

When

Hukum,

Latar

Label jabatan

didampingi Menteri Dalam Negeri

Gumawan

Fauzi,

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Akbar,

dan

Kabinet

Patrialis Sekretaris

Dipo

menyampaikan

Alam posisi

pemerintah itu seusai sidang kabinet, Kamis. Kal1.

Kamis

Par4

Susilo

siang,

Yudhoyono dari sisi

When,

Koherensi

Leksikon: sisi,

Bambang

Who,

Penjelas,

terbaik,

menegaskan,

What

Kalimat

dipegang,

tak

Singkatan,

langsung

Label jabatan

Kata ganti

Label jabatan,

politik

Presiden

Parafrase

praktis,

sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan,

berpendapat,

ia

posisi

Gubernur DIY lima tahun mendatang

yang

terbaik

tetap dipegang Sultan HB X. Kal1.

”Itu posisi saya

sebagai

Kutipan

commit to user

Who,



Par5

presiden. Dalam kapasitas

What,

orang,

Leksikon:

saya

How

Kalimat

kapasitas,

pembina

langsung,

mengalirkan

sebuah partai politik, tentu

Koherensi

yang

ketua

saya

lain,

dewan

akan

sebagai

mengalirkan

Penjelas

pandangan dan pendapat ini sebagai politik partai yang saya bina,” papar Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di Istana Negara. Kal1.

Namun,

Presiden

Par6

menekankan, Keistimewaan

Parafrase

RUU DIY

Who,

Koherensi

Singkatan,

What,

Pembeda,

Idiom: sama

Kalimat

sekali

yang

akan diajukan pemerintah

tak

sama sekali tidak berkaitan

langsung

dengan politik praktis. Kal1.

Kamis

Par7

peringatan

When,

Koherensi

Foto dari

Guru

What,

Pembeda

fotografer

Nasional, Presiden bertemu

Who

dengan

malam, Hari

Gubernur

dalam

Latar

DIY

Sultan HB X.

KOMPAS/Alif Ichwan dengan caption: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan Satyalancana Pembangunan

commit to user



Pendidikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2010 dan HUT Ke65 PGRI di Jakarta, Kamis (2/12). Label jabatan, Singkatan Kal2.

Presiden

Who,

Koherensi

Par7

penghargaan ke sejumlah

What

Penjelas

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Pembeda

enggan

What,

Koherensi

Idiom:

Who

Pembeda,

Apalagi

baik bagi pejabat. Apalagi

Kalimat

dengan

dengan Presiden Berdebat,”

langsung,

ujarnya.

Kata ganti

kepala

menyerahkan

daerah,

Latar

Singkatan

termasuk

Sultan HB X. Kal3.

Namun,

Sultan

Par7

mengomentari

enggan

Latar

penjelasan

Presiden. Kal4.

”Saya tak mau berkomentar.

Par7

Saya sudah bilang, itu tidak

Kutipan

orang

commit to user



Kal1.

Dari Yogyakarta,

Par8

dilaporkan

Where,

Koherensi

Idiom: masa

warga

When,

sebab-

depan,

Yogyakarta kecewa dengan

What,

akibat

Singkatan

Who,

Koherensi

Leksikon:

Why

Penjelas

tidak tegas,

penjelasan

Kamis,

Presiden

Latar

soal

masa depan keistimewaan DIY. Kal2.

Presiden dinilai tidak tegas

Par8

mendukung penetapan

Parafrase

mekanisme kepala

daerah

mekanisme,

DIY.

Singkatan

Kal3.

Pendukung penetapan akan

Par8

melanjutkan berbagai aksi

Latar

Who,

Koherensi

What

sebab-

massanya.

akibat

Kal1.

”Pidato

Beliau

Par9

Isinya biasa

Kutipan,

What,

Kalimat

Singkatan,

Latar

Why,

langsung,

Label jabatan,

ngeneng-ngenengi

Who,

Kata ganti

Leksikon:

(menenangkan) warga DIY,

Where

orang

ngeneng-

ingin

normatif.

saja. Cuma

tetapi tidak mengarah pada

ngenengi

suatu putusan yang sesuai dengan

aspirasi

DIY,” Ketua

papar

rakyat

Sukirman,

Paguyuban Dukuh

DIY Semarsembogo, seusai menonton siaran penjelasan Presiden

di

Komando

Keistimewaan

Nagari

Markas

Ngayogyakarta

Hadiningrat di Yogyakarta. Secara Demokratis

Sub Judul

commit to user

Huruf dicetak



tebal Kal1.

Menurut

Presiden,

Parafrase

Par 10 pemerintah dan DPR akan membahas

RUU

Who,

Koherensi

Singkatan,

What

Penjelas,

Leksikon:

Kalimat

kepastian,

tak

utuh

yang

memberikan kepastian bagi keistimewaan

Yogyakarta

langsung

dalam pengertian utuh dan menyeluruh. Kal2.

UU

Keistimewaan

DIY

Parafrase

Par 10 bukan hanya menggariskan kedudukan,

kekuasaan,

masa

dan

jabatan,

What,

Koherensi

Label jabatan,

Who

Penjelas,

Singkatan

Kalimat

cara

tak

pengangkatan Gubernur dan

langsung

Wagub DIY. Kal3.

Hal

Penting

What,

Koherensi

Singkatan,

How

Penjelas,

Leksikon:

khusus dan peran istimewa

Detail,

otoritas

bagi pewarisan Kesultanan

Kalimat

Par 10 menyangkut

dan

lain perlakuan

Pakualaman

permanen,

Parafrase

hak

secara

tak

eksklusif

langsung

pengelolaan tanah di DIY yang otoritas Kesultanan dan

Pakualaman,

Tata

Ruang khusus, serta upaya pelestarian

budaya

dan

warisan sejarah. Kal1.

Setelah

Par 11 keterangan,

memberikan

Latar

Presiden

memimpin sidang kabinet

commit to user

Who,

Koherensi

What

Penjelas



paripurna. Kal1.

Djoko

Suyanto,

yang

Parafrase

Par 12 menyampaikan hasil sidang kabinet,

Who,

Koherensi

What

Penjelas,

menyatakan,

pemerintah

Kalimat

sepakat

tak

menempatkan Sultan dan Paku

Alam

Singkatan

langsung

sebagai

pemimpin tertinggi di DIY. Kal2.

Namun, gubernur sebagai

Par 12 penyelenggara

Parafrase

kekuasaan

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Pembeda,

penyelenggara

eksekutif di daerah itu akan

Kalimat

dipilih secara demokratis.

tak langsung

Kal1.

”Gubernur

itu

menjadi

Kutipan

Who,

Kalimat

What

langsung

Who,

Koherensi

penetapan

What,

Pembeda

kepala daerah DIY, yang

Where

Par 13 amanat UUD harus dipilih secara demokratis. Kita ikuti formulasi itu. Tetapi, kita ingin menempatkan Sultan pada posisi yang tertinggi di wilayah itu,” ujar Djoko. Kal1.

Secara

terpisah,

Par 14 pendukung

tergabung dalam

puluhan

Latar

Kawulo

Ngayogjokarto mendatangi kediaman Wakil Presiden Boediono di Condongcatur, Sleman. Kal2.

Aries Herususeno, sesepuh

Kutipan

commit to user

Who,

Kalimat

Singkatan



Par 14 Kawulo

Ngayojokarto,

What,

”Kami

Why

menyebutkan, kecewa

mengapa

langsung

Pak

Boediono yang tahu DIY tidak memberi masukan dan pertimbangan kepada SBY.” Kal.

Wakil Ketua DPR Pramono

Par 15 Anung

W

pernyataan RUU

menilai

Presiden

Parafrase,

Who,

Koherensi

Singkatan,

Penutup

What

pembeda,

Leksikon:

Kalimat

tidak tuntas

soal

Keistimewaan DIY

tak menjawab pertanyaan rakyat

tak langsung

Yogyakarta.

Penjelasan itu juga tidak tuntas. Sumber : Berita 1, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah Pada tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah dalam berita pilihan pertama, harian Kompas mengangkat judul Pemerintah Usul Gubernur Dipilih, dilihat dari judul tersebut tampak pada leksikon: Usul yang berarti gagasan /ide, menunjukkan bahwa Kompas ingin menggambarkan bahwa pihak Pemerintah menginginkan pemilihan dalam mekanisme pengangkatan gubernur Yogyakarta. Dalam kickersnya sendiri yang berbunyi Presiden: Sultan HB X

Masih Tepat Pimpin DIY, Kompas menampilkan poin dari pidato

Presiden dengan

leksikon: Tepat yang menunjukkan bahwasanya Presiden

menilai orang yang cocok, pas, dan layak untuk menjabat Gubernur Yogyakarta adalah tetap Sultan Hamengku Buwono X. Hal tersebut coba diperkuat dengan lead yang bunyinya:

commit to user



JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah, dalam draf Rancangan UndangUndang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap mengusulkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku kepala pemerintahan provinsi dipilih secara demokratis. (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 1) Pada lead diatas dengan mengatasnamakan demokratis, dimana tampak dalam leksikonnya, digambarkan bahwa Pemerintah memang benar-benar ingin agar Gubernur Yogyakarta dalam

statusnya secara

eksekutif sebagai kepala

pemerintahan harus dipilih, hal tersebut coba dituangkan Pemerintah dalam draf RUUK DIY. Lalu Kompas memberi latar dengan leksikon: diposisikan, yang menjelaskan (koherensi penjelas) bahwa dalam draf pemerintah itu Sultan dan Paku Alam ditempatkan/diletakkan sebagai pimpinan tertinggi, dan usulan tersebut telah selesai dituangkan dalam draf RUU dan tinggal diserahkan ke DPR, seperti yang terlihat dalam kedua kalimat berikut: Dalam draf RUU itu, Sultan Hamengkubuwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam (PA) diposisikan sebagai pemimpin tertinggi. (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 2) Usulan itu sudah selesai dituangkan dalam draf RUU Keistimewaan DIY dan siap diajukan ke DPR. (Lihat Tabel 7, Kalimat 2. Paragraf 2) Pada paragraf selanjutnya Kompas memberi latar yang menjelaskan (koherensi penjelas) bahwa pandangan pemerintah tersebut dijelaskan oleh Menkopohukam Djoko Suyanto didampingi Mendagri Gumawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pasca sidang kabinet, dan merupakan hasil sidang kabinet paripurna yang khusus membahas dan memfinalisasi RUU Keistimewaan DIY, (Lihat Tabel 7, Kalimat 1 dan 2. Paragraf 3). Kata memfinalisasi dalam kalimat di atas dipakai untuk menandakan bahwa hasil tersebut merupakan keputusan akhir dari pemerintah.

commit to user



Kompas mencoba mendukung kickers dengan menampilkan kutipan pidato Presiden SBY dalam parafrase yang menyatakan bahwa dari sisi politik praktis dalam posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ia menganggap posisi Gubernur DIY lima tahun mendatang yang terbaik tetap dipegang Sultan HB X (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 4). Dari parafrase yang dibuat Kompas mengutip ucapan SBY tersebut, leksikon: sisi dipakai untuk menjelaskan sudut pandang, terbaik untuk menjelaskan paling pas dibanding yang lain, dan dipengang menjelaskan dijabat. Kompas melanjutkan dengan mengutip langsung pidato SBY yang bunyinya: ”Itu posisi saya sebagai presiden. Dalam kapasitas saya yang lain, sebagai ketua dewan pembina sebuah partai politik, tentu saya akan mengalirkan pandangan dan pendapat ini sebagai politik partai yang saya bina,” papar Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di Istana Negara.(Lihat Tabel 7, Kalimat 2. Paragraf 4) Dengan mengutip langsung pernyataan Presiden SBY tersebut Kompas berusaha menekankan bahwa parafrase sebelumnya benar-benar merupakan substansi pidato Presiden SBY, dan kutipan langsung ini adalah sambungannya. Kutipan ucapan Presiden SBY menjelaskan (koherensi penjelas) kedudukan lain dari SBY yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan leksikon: kapasitas, dimana SBY akan menyalurkan pandangan itu serupa pandangan partainya, yang tampak dalam leksikon: mengalirkan. Kemudian Kompas memberi koherensi pembeda dengan parafrase dari substansi lain pidato SBY, bahwa RUU Keistimewaan DIY yang akan diajukan pemerintah sama sekali tidak berkaitan dengan politik praktis. (Lihat Tabel 7, Paragraf 1. Kalimat 6) Idiom: sama sekali maksudnya adalah tidak sedikitpun.

commit to user



Selanjutnya Kompas memberi latar dengan menggabung kejadian lain yang ada kaitannya dengan Presiden SBY dan Sultan Hamengku Buwono X, yaitu pertemuan keduanya dalam peringatan Hari Guru Nasional yang merupakan pertemuan pertama setelah ucapan SBY yang mempersoalkan Keistimewaan Yogyakarta, dimana dalam pertemuan itu Presiden SBY memberikan penghargaan kepada beberapa Kepala Daerah termasuk Sultan Hamengku Buwono X. Kompas juga menambahkan tampilan foto kejadian bertemunya Presiden SBY dan Sultan Hamengku Buwono tersebut sebagai penekanan. (Lihat Tabel 7, Kalimat 1 dan 2. Paragraf 7). Pada latar berikutnya Kompas mencoba menanyakan pendapat Sultan Hamengku Buwono X tentang pidato Presiden SBY sebelumnya, dengan menampilkan isi kutipan langsung pendapat Sultan, Kompas memberi parafrase bahwa Sultan tidak mau mengomentari pendapat Presiden SBY (Lihat Tabel 7, Kalimat 3. Paragraf 7), disusul kutipan langsung ucapan Sultan yang berbunyi: ”Saya tak mau berkomentar. Saya sudah bilang, itu tidak baik bagi pejabat. Apalagi dengan Presiden Berdebat,” ujarnya. (Lihat Tabel 7, Kalimat 4. Paragraf 7) Di

paragraf

selanjutnya,

tampak

Kompas

mencoba

mencari

keberimbangan informasi, dimana selain menanyakan pendapat Sultan, Kompas lanjut menampilkan sikap dan pendapat warga Yogyakarta sendiri dalam menanggapi pidato Presiden SBY. Dalam latar, warga Yogyakarta kecewa pendapat Presiden akan masa depan keistimewaan Yogyakarta (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 8), Kompas menggunakan idiom: masa depan yang menjadi label nasib keistimewaan itu sendiri. Dilanjutkan parafrase yang menjelaskan (koherensi penjelas) bahwa warga menilai Presiden tidak tegas

commit to user



mendukung mekanisme penetapan Gubernur (Lihat Tabel 7, Kalimat 2. Paragraf 8), Leksikon: tidak tegas menggambarkan sikap presiden yang setengah-setengah

menyikapi

masalah

ini,

dan

Leksikon:

mekanisme

menunjukkan proses, metode, atau teknik yang digunakan. Di akhiri dengan latar yang berisi sikap warga pendukung penetapan yang akan melanjutkan berbagai aksi massanya (Lihat Tabel 7, Kalimat 3. Paragraf 8) sebagai koherensi kausalitas (sebab-akibat) dari pidato Presiden SBY. Kompas melanjutkan dengan mengutip langsung pendapat narasumber, yakni Sukirman, Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semarsembogo yang bunyinya: ”Pidato Beliau normatif. Isinya biasa saja. Cuma ingin ngeneng-ngenengi (menenangkan) warga DIY, tetapi tidak mengarah pada suatu putusan yang sesuai dengan aspirasi rakyat DIY,” papar Sukirman, Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semarsembogo, seusai menonton siaran penjelasan Presiden di Markas Komando Keistimewaan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta. (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 9) Leksikon ngeneng-ngenengi dikutip langsung dari ungkapan bahasa jawa narasumber yang notabene orang jawa, yang artinya ditunjukkan oleh Kompas dalam tanda kurung yaitu menenangkan. Kemudian Kompas menambah latar yang menunjukkan bahwa pendapat tersebut diambil seusai narasumber menonton siaran pidato Presiden SBY di Markas Komando Keistimewaan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta. Kompas menanamkan sub judul guna memperkokoh judul utamanya dengan label Secara Demokratis, yang dalam beritanya diawali parafrase pandangan Presiden SBY tentang opsi dalam draf RUUK Yogyakarta, sebagai berikut:

commit to user



”Menurut Presiden, pemerintah dan DPR akan membahas RUU yang memberikan kepastian bagi keistimewaan Yogyakarta dalam pengertian utuh dan menyeluruh.” (Lihat Tabel 7, Kalimat 1, Paragraf 10) ”UU Keistimewaan DIY bukan hanya menggariskan kedudukan, kekuasaan, masa jabatan, dan cara pengangkatan Gubernur dan Wagub DIY.” (Lihat Tabel 7, Kalimat 2, Paragraf 10) ”Hal Penting lain menyangkut perlakuan khusus dan peran istimewa bagi pewarisan Kesultanan dan Pakualaman secara permanen, hak eksklusif pengelolaan tanah di DIY yang otoritas Kesultanan dan Pakualaman, Tata Ruang khusus, serta upaya pelestarian budaya dan warisan sejarah.” (Lihat Tabel 7, Kalimat 3, Paragraf 10) Leksikon: kepastian yang dipakai menggambarkan janji pemerintah akan suatu kejelasan keputusan tentang masalah ini, sedangkan leksikon: utuh menjelaskan bahwa keputusan yang diambil akan mencakup penyelesaian keseluruhan aspek masalah, yang substansi isinya disebut di atas, dengan salah satu poin memakai leksikon: otoritas untuk menggambarkan daulat dari Kasultanan dan Pakualaman. Kompas melanjutkan dengan memberi latar, bahwa setelah menyampaikan hal itu Presiden melanjutkan memimpin sidang kabinet paripurna. Kompas melengkapi berita dengan mengutip paparan Menkopolhukam Djoko Suyanto dari hasil sidang kabinet paripurna, dengan parafrase bahwa Sultan dan Paku Alam menjadi pemimpin tertinggi di DIY, tapi Gubernur sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif di daerah itu akan dipilih secara demokratis (Lihat Tabel 7, Kalimat 1 dan 2. Paragraf 12), memakai leksikon: penyelenggara menunjukkan pelaksana/pemangku jabatan. Kutipan langsung dari ucapan Menkopolhukam Djoko Soeyanto yang mewakili pemerintah tersebut berbunyi: ”Gubernur itu menjadi amanat UUD harus dipilih secara demokratis. Kita ikuti formulasi itu. Tetapi, kita ingin menempatkan Sultan pada

commit to user



posisi yang tertinggi di wilayah itu,” ujar Djoko. (Lihat Tabel 7, Kalimat 1. Paragraf 13) Kompas selanjutnya menggabungkan dengan berita dari masyarakat Yogyakarta pendukung penetapan sebagai pembeda (koherensi pembeda), dengan latar, masyarakat yang tergabung dalam Kawulo Ngayogjokarto mendatangi kediaman Wapres Budiono. Kompas mengutip pendapat salah satu anggota organisasi tersebut untuk mencari keberimbangan informasi dan alasan aksi mereka, yang bunyinya: Aries Herususeno, sesepuh Kawulo Ngayojokarto, menyebutkan, ”Kami kecewa mengapa Pak Boediono yang tahu DIY tidak memberi masukan dan pertimbangan kepada SBY.” (Lihat Tabel 7, Kalimat 2. Paragraf 14) Kemudian ditutup dengan parafrase dari pendapat pihak DPR, yakni Pramono Anung W selaku Wakil Ketua DPR yang menilai bahwa pernyataan Presiden SBY menyangkut RUUK Yogyakarta tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan

rakyat,

dengan

memakai

leksikon:

tidak

tuntas,

Kompas

menggabarkan penilaian bahwa pernyataan tersebut belum selesai /belum semua tercakup didalamnya. Dari pembedahan berita di atas, unsur sintaksis yang terlihat adalah Kompas meminta pendapat dari berbagai narasumber yang berkepentingan dalam masalah ini, mulai dari pendapat Pemerintah, Sultan, dan rakyat Yogyakarta sendiri, selain itu juga pihak DPR. Dari pihak pemerintah adalah Presiden SBY dan Menkopolhukam Djoko Suyanto (pemapar hasil sidang kabinet paripurna),

dari pihak Sultan adalah Sultan sendiri,

sedangkan dari rakyat

Yogyakarta adalah Sukirman, Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semarsembogo dan

commit to user



Aries Herususeno, sesepuh Kawulo Ngayojokarto yang mewakili pendapat warga pro penetapan, sedangkan dari pihak DPR adalah wakil ketua DPR Pramono Anung W di bagian akhir, namun pernyataan Pramono Anung W tersebut tidak dikutip langsung oleh Kompas melainkan diambil substansi pendapatnya. Dari unsur skrip sudah mencakup 5W+1H, yaitu Pemerintah, Sultan, warga pro pentapan, dan DPR (Who), RUU Keistimewaan DIY (What), Kamis (2/12) (When), Kantor Presiden Jakarta, dan kota Yogyakarta (Where), Presiden dinilai tidak tegas mendukung mekanisme penetapan kepala daerah DIY dan rakyat kecewa mengapa Pak Boediono yang tahu DIY tidak memberi masukan dan pertimbangan kepada SBY (Why), Pemerintah dalam draf Undang-Undang

tentang Keistimewaan

Rancangan

Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap

mengusulkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih (How), namun yang paling mendominasi adalah unsur who dan what. Dari unsur tematik, tema yang diambil oleh Kompas adalah mengenai usulan pemerintah dalam RUU Keistimewaan DIY agar gubernur DIY dipilih secara demokratis. Dan dari unsur retoris, Kompas menekankan pemberitaan dengan

menggunakan

leksikon,

idiom,

singkatan,

label

jabatan,

serta

menampilkan grafis dan tabel yang berisi poin kesepakatan Keistimewaan Yogyakarta yang bersumber dari penjelasan Menteri Dalam Negeri tanggal 1/12/2010, adapun poin yang telah disepakati itu antara lain: Parardya: lembaga yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai simbol, pelindung, penjaga, pengayom, serta pemersatu, Kultur/Adat, Kepemilikan dan pengelolaan tanah, Tata ruang, dan

commit to user



Keuangan, sedangkan

prosedur pemilihan

kepala daerah belum disepakati.

Selain itu juga terdapat tabel lain yang berisi rujukan dalam penentuan kepala daerah yang bersumber dari penjelasan Presiden RI tanggal 2/12/2010, rujukan tersebut adalah: Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi ”Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terdapat juga foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan penghargaan Satyalancana Pembangunan Pendidikan kepada Sultan Hamengku Buwono selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan link website berisi rekaman video ucapan Menkopolhukam yang berjudul: ”Djoko: Gubernur DIY Dipilih” di vod.kompas.com/gubernurdiy. Dari paparan di atas dapat dilihat bahwasanya Kompas telah menerapkan prinsip berita berimbang dengan mencari pendapat dan pandangan kedua belah pihak yang menjadi aktor utama dalam masalah ini, yaitu Presiden SBY dan Sultan Hamengku Buwono X (Cover Both Side) meski Sultan Hamengku Buwono tidak memaparkan secara gamblang pandangannya, melainkan hanya menyatakan keengganannya mengomentari pernyataan Presiden SBY. Kompas bahkan juga mencari pendapat narasumber dari pihak lain yang ada sangkut pautnya dengan masalah ini, yakni warga Yogyakarta pro penetapan dan pihak DPR (Cover All

commit to user



Side). Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang kampanye cawali dan cawawali dalam pilkada Solo.49

b) Berita 2 Elemen struktur berita pilihan kedua di harian Kompas mengenai RUU Keistimewaan

Yogyakarta

Versi

Pemerintah

adalah

berita

berjudul

Keistimewaan Versi Pemerintah yang terbit pada edisi Sabtu, 18 Desember 2010. Tabel 8. Analisis Berita dengan Judul Keistimewaan Versi Pemerintah Harian KOMPAS (Sabtu, 18 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Kickers

What

Tematik

Retoris

Par RUU

KEISTIMEWAAN

Huruf dicetak tebal, dan

YOGYAKARTA

diberi warna merah Keistimewaan

Versi

Headline

Pemerintah

What,

Huruf dicetak

Who

tebal, Grafis (draf RUUK DIY versi Pemerintah, lambang Keraton Yogyakarta),

49

Eni Widiastuti, “Media dan Kampanye Politik (Analisis Framing Berita Kampanye Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Solo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Solo di Harian Umum Solopos dan Suara Merdeka periode 11-24 Juni 2005”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006, hal: 75-146

commit to user



& Foto Abdi dalem Keraton dalam bingkai tugu Jogja oleh fotografer Kompas/ Wawan H Prabowo, Leksikon: Versi Kal1. Satu hari setelah Rancangan Par1

Undang-Undang Keistimewaan Daerah

What,

Koherensi

tentang

When,

Penjelas

Provinsi

Who

Label jabatan

Istimewa

Yogyakarta DPR,

Lead

sampai

Kamis

Menteri

Dalam

Gamawan

ke

(16/12), Negeri Fauzi

mengundang

para

pakar

untuk berdiskusi. Kal1. Mereka adalah peneliti LIPI Par2

Latar

Who

Detail,

Siti Zuhro, ahli tata negara

Koherensi

Satya Arinanto, Saldi Isra,

Penjelas

Label jabatan

Refly Harun, serta pengamat politik

J Kristiadi dan

Andrinof Chaniago. Kal2. Diskusi Par2

yang

dikawal

Latar

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri

Djohermansyah

commit to user

What,

Koherensi

Who

Penjelas

Label jabatan



Djohan

ini

berlangsung

santai tapi serius. Kal3. Semua Par2

pakar

menyampaikan

Latar

What

pendapat

mengenai

Koherensi

Singkatan,

Penjelas

Leksikon:

pemilihan

Gubernur

DIY

kerangka

kerangka

dalam

keistimewaan

Yogyakarta. Kal1. Sejak Par3

awal,

pemerintah

memang

Latar

What

bersikukuh

Koherensi

Singkatan,

Penjelas

Leksikon:

Gubernur DIY harus dipilih. Kal2. Pada Par3

tahun

2009,

bersikukuh When,

Koherensi

Singkatan,

RUU

What,

sebab-

Leksikon:

Keistimewaan DIY mentok

Why

akibat

mentok

Who,

Koherensi

What

Pembeda

When,

Koherensi

What

Penjelas

pembahasan

Latar

karena pemerintah dan DPR belum

menyepakati

mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY. Kal3. Pemerintah Par3

menginginkan

Latar

pemilihan, sedangkan DPR tetap

menginginkan

penetapan. Kal1. Kini, satu tahun menjelang Par4

habisnya

masa

Latar

jabatan

Sultan Hamengkubuwono X sebagai

Gubernur

pembahasan Keistimewaan

DIY, RUU

DIY

akan

dibuka lagi.

commit to user

Singkatan



Kal2. Sesuai dengan Keputusan Par4

Latar

Presiden Nomor 86/P Tahun

What,

Detail,

Who

Koherensi

2008 tentang Perpanjangan

Singkatan

Penjelas

masa Jabatan Gubernur dan wakil Guberbur DIY, masa jabatan Sultan diperpanjang hingga tiga tahun. Kal3. Artinya, Par4

jabatan

Sultan

Latar

sebagai Gubernur DIY akan

What,

Koherensi

Who

Penjelas

Singkatan

berakhir 2011. Kal1. Bagi Par5

pemerintah,

penyusunan

Latar

RUU

Who,

Singkatan,

What

Leksikon:

Keistimewaan DIY tidak

tidak mudah

mudah. Kal2. Sepertinya, Par5

draf

ini

What

Leksikon:

memang istimewa.

istimewa

Kal3. Berbagai upaya dilakukan Par5

Latar

pemerintah

untuk

Latar

How

bisa

Koherensi

Leksikon: pas

Penjelas

menyusun draf RUU yang pas dan tidak melanggar peraturan atasnya. Kal4. Bahkan, untuk kepentingan Par5

penyusunan

draf

Latar

RUU,

Kementerian dalam Negeri juga survei

meminta

lembaga

untuk

membuat

survei mengenai apa yang diinginkan

masyarakat

Yogyakarta.

commit to user

How,

Koherensi

What

Penjelas

Singkatan



Kal1. ”Ini bukan pesanan, tetapi Par6

kami

menginginkan

yang

sebenarnya

Kutipan

apa

What,

Kalimat

How, Who

langsung

What

Kata ganti

Leksikon:

tanya

istimewa

dimaui

oleh masyarakat. Ada tiga survei dan itu hanya salah satu pertimbangan. Selain itu,

masih

banyak

pertimbangan yang lainnya, ”ungkap Gamawan Fauzi. Kal1. Akankah draf yang dibuat Par7

Latar

istimewa oleh pemerintah akan juga

menjadi istimewa untuk

Yogyakarta?

Kita tunggu saja. Sumber : Berita 2, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah Pada tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah dalam berita pilihan kedua, harian Kompas mengangkat judul Keistimewaan Versi Pemerintah. Dari judul yang dipilih Kompas, tampak leksikon: versi yang dipakai menandakan bahwa RUUK DIY dalam bahasan ini adalah terbitan pemerintah, yang isinya merupakan hasil tafsiran pemerintah sebagai gambaran pandangan pemerintah atas status istimewa yang disandang kota Yogyakarta. Dalam lead berita, Kompas mengangkat ajakan diskusi pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dengan beberapa pakar dalam kaitan isi draf RUU Keistimewaan Yogyakarta yang Pemerintah kirim ke DPR, bunyi lead tersebut sebagai berikut: Suatu hari setelah Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai ke DPR, Kamis (16/12),

commit to user



Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengundang para pakar untuk berdiskusi. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 1) Dalam lead tersebut terlihat Kompas ingin menampilkan bahwa pihak Pemerintah dalam

menyusun Draf

profesional dengan

RUUK Keistimewaan ini, juga berusaha bersikap

mencari pandangan-pandangan

dari para

ahli guna

menemukan formulasi penyelesaian pengangkatan Gubernur DIY. Kompas kemudian memberi latar untuk menjelaskan (koherensi penjelas) siapa saja pakar yang diundang pemerintah melalui Kemendagri untuk berdiskusi, serta menunjukkan seperti apa jalannya diskusi tersebut, bunyi kalimatnya seperti berikut: Mereka adalah peneliti LIPI Siti Zuhro, ahli tata negara Satya Arinanto, Saldi Isra, Refly Harun, serta pengamat politik J Kristiadi dan Andrinof Chaniago. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 2) Diskusi yang dikawal Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Djohermansyah Djohan ini berlangsung santai tapi serius. (Lihat Tabel 8, Kalimat 2. Paragraf 2) Semua pakar menyampaikan pendapat mengenai pemilihan Gubernur DIY dalam kerangka keistimewaan Yogyakarta. (Lihat Tabel 8. Kalimat 3. Paragraf 2) Dari kalimat di atas, leksikon: kerangka yang dipakai Kompas dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pertemuan

ini diadakan hanya dalam konteks

membahas RUUK DIY saja dan tidak ada bahasan hal-hal lain. Latar selanjutnya yang dibuat Kompas tampak menggambarkan sikap pemerintah dan sebab-akibat (koherensi kausalitas) dari

sikap pemerintah,

berbunyi: Sejak awal, pemerintah memang bersikukuh Gubernur DIY harus dipilih. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 3)

commit to user



Pada tahun 2009, pembahasan RUU Keistimewaan DIY mentok karena pemerintah dan DPR belum menyepakati mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY. (Lihat Tabel 8, Kalimat 2. Paragraf 3) Pemerintah menginginkan pemilihan, sedangkan DPR tetap menginginkan penetapan. (Lihat Tabel 8. Kalimat 3, Paragraf 3) Tampak

leksikon:

bersikukuh

yang

digunakan Kompas

adalah

untuk

menggambarkan bahwa sejak masalah status keistimewaan DIY ini muncul, pemerintah memang berkeras hati dan bersiteguh akan sikapnya yang menginginkan pemilihan dalam mekanisme pemilihan Gubernur DIY. Leksikon: mentok digunakan Kompas untuk menjelaskan bahwa akibat dari sudah pol atau maksimalnya pembahasan

RUUK DIY pada tahun 2009, adalah disebabkan

tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPR dalam mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY, dimana Pemerintah ingin Gubernur dipilih sedangkan DPR inginnya Gubernur ditetapkan. Latar selanjutnya yang dibuat Kompas adalah mengenai Pembahasan RUUK DIY yang akan dibuka kembali, mengingat masa perpanjangan jabatan Sultan selama tiga tahun, dalam Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008 sudah habis pada tahun 2011 ini. Hal tersebut dituangkan Kompas dalam latar kalimat berikut: Kini, satu tahun menjelang habisnya masa jabatan Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur DIY, pembahasan RUU Keistimewaan DIY akan dibuka lagi. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 4) Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008 tentang Perpanjangan masa Jabatan Gubernur dan wakil Guberbur DIY, masa jabatan Sultan diperpanjang hingga tiga tahun. (Lihat Tabel 8, Kalimat 2. Paragraf 4) Artinya, jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY akan berakhir 2011. (Lihat Tabel 8, Kalimat 3. Paragraf 4)

commit to user



Kompas mencoba menggambarkan RUUK DIY ini sebagai sesuatu yang sulit untuk diputuskan, karena dianggap khas atau eksklusif dan beberapa cara dilakukan pemerintah untuk mendapatkan formula yang tepat dan tidak melanggar peraturan. Hal ini ditampilkan Kompas dengan leksikon: tidak mudah, istimewa, & pas dalam latar yang dibuat pada kalimat ini: Bagi pemerintah, penyusunan RUU Keistimewaan DIY tidak mudah. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 5) Sepertinya, draf Paragraf 5)

ini memang istimewa. Lihat Tabel 8, Kalimat 2.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk bisa menyusun draf RUU yang pas dan tidak melanggar peraturan atasnya. Lihat Tabel 8, Kalimat 3. Paragraf 5) Kompas juga mengungkap salah satu cara yang dilakukan pemerintah tersebut, Salah satunya adalah dengan survei dari lembaga survei, yang ditulis Kompas dalam latar berikut: Bahkan, untuk kepentingan penyusunan draf RUU, Kementerian dalam Negeri juga meminta lembaga survei untuk membuat survei mengenai apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta. (Lihat Tabel 8, Kalimat 4. Paragraf 5) Kompas kemudian mengutip pertanyaan Mendagri menyangkut survei yang dilakukan pemerintah ini, berikut isi kutipannya: ”Ini bukan pesanan, tetapi kami menginginkan apa yang sebenarnya dimaui oleh masyarakat. Ada tiga survei dan itu hanya salah satu pertimbangan. Selain itu, masih banyak pertimbangan yang lainnya, ”ungkap Gamawan Fauzi. (Lihat Tabel 8, Kalimat 1. Paragraf 6) Kutipan

tersebut

sepertinya

coba

dipakai

bahwasannya Kemendagri melalui Menteri

Kompas

untuk

menegaskan

Dalam Negeri Gamawan Fauzi,

mengiyakan telah melakukan survei untuk melihat aspirasi rakyat Yogyakarta dalam mekanisme pengangkatan Gubernur propinsi tersebut. Meskipun Gamawan

commit to user



Fauzi menilai bahwa survei tersebut hanya satu dari sekian pertimbangan dalam menentukan Keistimewaan DIY, khususnya pasal jabatan Gubernur. Pada paragraf terakhir, Kompas tampak berusaha untuk menggali rasa keingintahuan pembacanya, dengan menyodorkan kalimat tanya yang sedikit berbau tantangan akan draf RUUK DIY terbitan pemerintah, yang oleh Kompas diberi label istimewa seperti tampak pada leksikon: istimewa, kemudian dilanjutkan ajakan untuk menanti kelanjutan nasib draf tersebut. Dari pembedahan berita di atas, unsur sintaksis yang terlihat adalah Kompas hanya mewawancarai satu narasumber sebagai narasumber tunggal untuk dimintai keterangannya, beliau adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selebihnya Kompas memberi

latar berita dari bahan-bahan hasil liputan di

lapangan yang dikonstruksi. Unsur skrip yang terlihat, berita ini tidak sepenuhnya memenuhi unsur 5W+ 1H karena unsur where tidak ada,

unsur-unsur dalam

berita ini yaitu: Pemerintah, para pakar, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Who), Diskusi Kemendagri dengan para pakar, Draf RUU Keistimewaan DIY versi Pemerintah (What), Kamis (16/12) (When), RUU Keistimewaan DIY mentok pada tahun

2009

karena pemerintah dan DPR belum menyepakati

mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY (Why), Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk bisa menyusun draf RUU yang pas dan tidak melanggar peraturan atasnya, bahkan menurut Gamawan Fauzi Kementerian dalam Negeri punya tiga survei yang dibuat lembaga survei, dan itu hanya salah satu pertimbangan selain banyak pertimbangan lain (How), Namun tidak dijelaskan

commit to user



dimana tempat kejadian (Where), dan yang paling banyak muncul adalah unsur Who, dan What. Dari unsur tematik, tema dalam berita ini adalah tentang isi draf RUU Keistimewaan DIY versi pemerintah. Dimana setelah draf dikirim ke DPR, Kemendagri mengadakan diskusi dengan beberapa pakar menyoal draf versi pemerintah ini, dan menjelaskan survei yang dilakukan. Sedangkan dari unsur unsur Retoris, Kompas memakai beberapa leksikon, label jabatan, singkatan, serta menampilkan Grafis yang berisi rincian dari draf RUUK DIY versi Pemerintah, lambang Keraton Yogyakarta, & Foto Abdi dalem Keraton dalam bingkai tugu Jogja oleh fotografer Kompas/ Wawan H Prabowo. (Lihat Lampiran) Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa Kompas menyampaikan pemberitaan dengan cara bercerita (feature), hal yang diberitakan disini konsen pada draf RUU Keistimewaan DIY dari sudut pandang pemerintah. Dengan memberi lead deskriptif Kompas kelihatan mencoba menarik minat pembaca, isinya

tentang

upaya

lanjutan

Kemendagri

setelah

sehari

sebelumnya

menyerahkan draf RUU Keistimewaan DIY kepada DPR. Pada berita ini Kompas memang menceritakan kejadian dari satu sisi saja, yaitu dari sisi pemerintah melalui Kemendagri dalam menyikapi RUU Keistimewaan DIY, dengan menyertakan kutipan ucapan Mendagri Gamawan Fauzi sebagai narasumber tunggal untuk menguatkan pemberitaan. Di bagian akhir berita sendiri, Kompas seakan memberi kesan bersambung dengan tujuan mengajak pembacanya untuk mengikuti kelanjutan pemberitaan ini kedepannya. Hasil analisis dengan

commit to user



membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang sengketa tanah sriwedari Solo.50

c)

Berita 3 Elemen struktur berita pilihan ketiga di Harian Kompas mengenai RUU

Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah adalah berita berjudul Sultan Hanya Dijadikan Simbol yang terbit pada edisi Kamis, 27 Januari 2010. Tabel 9. Analisis Berita dengan Judul Sultan Hanya Dijadikan Simbol Harian KOMPAS (Kamis, 27 Januari 2011) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Kickers

What

Tematik

Retoris

Par KEISTIMEWAAN DIY

Huruf dicetak tebal, dan diberi warna merah

Sultan Hanya Dijadikan

Headline

Simbol

Who,

Huruf dicetak

What

tebal, Foto dari fotografer KOMPAS/ Yuniadhi Agung dengan caption : Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan

50

Danang Pidekso, “Media dan Sengketa Sriwedari (Analisis Framing terhadap Berita Sengketa Tanah Sriwedari Solo pada Harian Solopos dan Suara Merdeka periode Desember 2006-Februari 2007)”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hal: 99-138

commit to user



Sudirta dan Dani Anwar, serta Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi (dari kiri ke kanan) hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (26/1). Rapat terutama membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, disertai link website berisi rekaman video berjudul ”Pemerintah Ingin Gubernur DIY Dipilih DPRD” di vod.kompas.com /dipilihdprd Kal1.

JAKARTA,

Par1

Keinginan masyarakat untuk

KOMPAS

Where,

Koherensi

Leksikon:

mayoritas

What,

Penjelas

tidak

Yogyakarta

Who

menjadikan

–

Lead

Sultan

commit to user

diindahkan



Hamengku Paku

Buwono

Alam

gubernur

dan

sebagai

dan

wakil

gubernur tidak diindahkan pemerintah pusat. Kal.2.

Sultan

Par1

hanya

dan

Paku

akan

Alam

Lead

dijadikan

simbol

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas

simbol

pemersatu

keberagaman

masyarakat

Yogyakarta. Kal.1.

Demikian salah satu intisari

Latar,

What,

Koherensi

Label jabatan,

Par2

pemaparan Menteri dalam

Parafrase

When

Penjelas,

Singkatan

Negeri

(Mendagri)

Kalimat

Gamawan Fauzi mengenai Rancangan

tak

Undang–

Undang

Keistimewaan

Daerah

Istimewa

langsung

Yogyakarta (RUUK DIY) dalam rapat kerja dengan Komisi

II

Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, (26/1). Kal2.

Rapat

juga

dihadiri

Par2

perwakilan Komite I Dewan

Latar

What,

Koherensi

Who

Penjelas

Who,

Kohernsi

What

Penjelas,

Perwakilan Daerah (DPD). Kal1.

Gamawan

memaparkan,

Par3

pemerintah

menggunakan

empat

prinsip,

kerakyatan,

Parafrase

yakni Bhinneka

commit to user

Kalimat tak

Singkatan



Tunggal

Ika,

efektivitas

pemerintahan,

langsung

dan

pendayagunaan

kearifan

lokal. Kal2.

Pemerintah

Par3

merancang

Koherensi

Leksikon:

adanya figur yang memiliki

Penjelas,

figur,

kapasitas simbolik untuk

Kalimat

simbolik,

tak

mengikat

mengikat dalam

Parafrase

Who, How

keberagaman sistem

kelembagaan

tata

langsung

Pemerintah

Provinsi DIY. Kal3.

Fungsi

simbolis

Par3

dijalankan lembaga

akan

Parafrase

How

Koherensi

Leksikon;

baru,

Penjelas,

sibolis

yaitu gubernur utama dan

Kalimat

wakil gubernur utama.

tak langsung

Kal1.

Dalam RUUK DIY yang

Par4

diusulkan

Latar

pemerintah

What,

Koherensi

Singkatan,

Who, How

Penjelas

Leksikon: sah

How

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

simbol

disebutkan, Sultan HB dan Paku Alam yang bertahta secara langsung dan sah diangkat menjadi gubernur utama dan wakil gubernur utama. Kal2.

Selain

berfungsi

sebagai

Par4

pelindung, pengayom, dan

Latar

penjaga budaya, keduanya adalah

simbol

pemersatu

masyarakat Yogyakarta.

commit to user



Kal1.

Pengangkatan gubernur dan

Par5

wakil gubernur utama itu diusulkan

agar

Latar

What,

Koherensi

Idiom: tetap

Why, Who

penjelas

terjaga

Why,

Kalimat

Idiom: Karena

langsung

itu, Leksikon:

harkat,

martabat, serta kewibawaan Sultan HB dan Paku Alam tetap

terjaga,

untuk

terutama

menghindari

keduanya

dari

masalah

hukum. Kal2.

”Akan menjadi miris kalau

Par5

Sultan tersangkut masalah

What,

hukum. Karena itu, kami

Who

buat

bagaimana

Kutipan

miris,

untuk

tersangkut,

menjaga itu, bahwa The

Perumpamaan

King can do no wrong,”

dengan istilah

kata Gamawan.

asing dan ditulis memakai huruf miring

Kal1.

Sultan HB dan Paku Alam

Par6

juga

Latar

mendapatkan

keistimewaan mengurus

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas,

keistimewaan

dalam

Kalimat

kebudayaan,

tak

pertanahan, serta penataan

langsung

ruang. Kal2.

Selain itu, gubernur dan

Par 6

wakil gubernur utama diberi kewenangan arah

Latar

memberikan

kebijakan

umum,

commit to user

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas,

arah, veto

Kalimat tak



pertimbangan, bahkan veto terhadap

langsung

rancangan

peraturan daerah DIY. Kal1.

Sementara pengisian jabatan

Par7

gubernur

dan

gubernur

Latar

wakil

yang

What,

Koherensi

How, Who

Penjelas

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas,

mekanisme,

Kalimat

Idiom:

tak

ketentuan

langsung

konstitusi

What,

Koherensi

Singkatan,

Who

pembeda

Leksikon:

bertugas

sebagai

kepala

pemerintahan melalui

dilakukan

pemilihan

oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kal2.

Gamawan

menegaskan,

Par7

mekanisme pemilihan oleh

Parafrase

DPR sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Kal1.

Rapat kerja dengan agenda

Par8

pemaparan tentang

Latar

pemerintah

RUUK DIY itu

diwarnai

protes

diwarnai

dari

perwakilan DPD. Kal2.

Mereka meminta dilibatkan

Par8

dalam seluruh pembahasan

Latar

Who,

Koherensi

What

sebab-

RUUK DIY oleh Komisi II

Singkatan

akibat

dan pemerintah. Kal3.

Menurut anggota Komite I

Par8

DPD,

I

pelibatan

Parafrase

Wayan Sudirta, DPD

penting

karena mereka merupakan

commit to user

Who,

Koherensi

Label jabatan,

What

penjelas,

Leksikon:

Kalimat

representasi

tak



representasi daerah. Kal4.

Ketua

Par8

Chairuman

Harahap

menegaskan,

pihaknya

akan

komisi

II

langsung DPD

Parafrase

Who,

Koherensi

Label jabatan,

What

penjelas,

Leksikon:

kalimat

mengakomodasi

mengakomodasi

tak

kepentingan semua pihak.

langsung

Sumber : Berita 3, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah Pada tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah dalam berita pilihan ketiga, harian Kompas mengangkat judul Sultan Hanya Dijadikan Simbol. Judul tersebut diturunkan Kompas setelah dilaksanakannya rapat kerja antara Kemendagri dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang

juga

dihadiri perwakilan Komisi I Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemberitaan ini, Kompas tampak lebih menonjolkan pandangan pemerintah dengan mengambil garis besar paparan Kemendagri yang disampaikan langsung oleh

Mendagri

Gamawan Fauzi. Dari unsur Sintaksis, hal tersebut tampak dari judul yang diberikan yaitu Sultan Hanya Dijadikan Simbol. Judul tersebut tak lain merupakan isi representasi dari niatan dan pandangan pemerintah, yang tertuangkan dalam draf RUU Keistimewaan DIY terbitan pemerintah. Kompas bahwa pemerintah selama ini memang kurang masyarakat Yogyakarta yang kebanyakan

menggambarkan

menggubris dari sisi aspirasi

menginginkan Sultan Hamengku

Buwono dan Paku Alam menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Lead yang digunakan Kompas juga dengan jelas menunjukkan hal ini, berikut bunyinya:

commit to user



JAKARTA, KOMPAS – Keinginan mayoritas masyarakat Yogyakarta untuk menjadikan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak diindahkan pemerintah pusat. (Lihat Tabel 9, Kalimat 1. Paragraf 1) Sultan dan Paku Alam hanya akan dijadikan simbol pemersatu keberagaman masyarakat Yogyakarta. (Lihat Tabel 9, Kalimat 2. Paragraf 1) Leksikon: tidak diindahkan, yang digunakan Kompas pada lead menekankan sikap pemerintah terhadap pandangan rakyat Yogyakarta. Dalam teks berita ini Kompas mengambil tiga narasumber, Kompas lebih memilih memberi porsi lebih besar ucapan satu narasumber dengan kutipan langsung yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi karena mewakili pendapat pemerintah, tetapi sebaliknya memberikan porsi kecil pada substansi ucapan narasumber lain. Pendapat anggota Komite I DPD I Wayan Sudirta dikesankan sebagai pembeda dengan leksikon: diwarnai, tampak bahwa pendapat I Wayan Sudirta dipakai untuk menggambarkan suasana rapat terdapat ketikpuasan dari pihak DPD, yang berharap DPD ikut dilibatkan dalam pembahasan RUUK DIY. Sedangkan pendapat Ketua komisi II DPD Chairuman Harahap dalam kutipan tak langsungnya hanya digunakan sebagai pelengkap. Dari unsur Skrip, pola 5W+1H dalam berita ini sudah semua terpenuhi yaitu: Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua komisi II DPD Chairuman Harahap, dan Komite I DPD I Wayan Sudirta (Who), Dalam RUUK DIY usulan pemerintah Sultan dan Paku Alam hanya menjadi simbol pemersatu keberagaman masyarakat Yogyakarta (What), Rabu (26/1) (When), Jakarta (Where), Diusulkan agar harkat, martabat, serta kewibawaan Sultan HB dan Paku Alam tetap terjaga, terutama untuk menghindari keduanya dari masalah hukum, sebab menurut Mendagri

commit to user



Gamawan Fauzi: Akan menjadi miris kalau Sultan tersangkut masalah hukum (Why), Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta secara langsung dan sah diangkat menjadi gubernur utama dan wakil gubernur utama, selain berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga budaya, keduanya adalah simbol pemersatu masyarakat Yogyakarta. Sementara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang bertugas sebagai kepala pemerintahan dilakukan melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (How). Unsur dalam kelengkapan berita yang paling mendominasi adalah Who dan What. Dari unsur Tematik, tema yang diambil Kompas dalam berita ini meliputi isi paparan Mendagri bahwa Sultan dan Paku Alam hanya dijadikan Simbol pada RUUK DIY usulan Pemerintah, yang disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, dan dihadiri pula oleh perwakilan Komite I Dewan Perwakilan Daerah. Hal tersebut tampak dalam parafrase pada kalimat berikut: Gamawan memaparkan, pemerintah menggunakan empat prinsip, yakni kerakyatan, Bhinneka Tunggal Ika, efektivitas pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal. (Lihat Tabel 9, Kalimat 1. Paragraf 3) Pemerintah merancang adanya figur yang memiliki kapasitas simbolik untuk mengikat keberagaman dalam sistem tata kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY. (Lihat Tabel 9, Kalimat 2. Paragraf 3) Fungsi simbolis akan dijalankan lembaga baru, yaitu gubernur utama dan wakil gubernur utama. (Lihat Tabel 9, Kalimat 3. Paragraf 3) Dari kalimat yang dibuat Kompas diatas, Kompas tampak menyusun tema dengan cara bercerita tertentu, dengan mengambil substansi paparan Mendagri Gamawan Fauzi melalui beberapa parafrase, antara lain: Parafrase: figur dipakai untuk menggambarkan sosok seseorang, yang dalam hal ini adalah Sultan dan Paku Alam, parafrase: simbolik artinya dijadikan bentuk representasi, parafrase:

commit to user



mengikat menggambarkan tindakan menyatukan, dan parafrase: simbolis diartikan cara merepresentasi. Kompas juga mengutip langsung paparan Gamawan Fauzi untuk mendukung parafrase yang dibuatnnya: ”Akan menjadi miris kalau Sultan tersangkut masalah hukum. Karena itu, kami buat bagaimana untuk menjaga itu, bahwa The King can do no wrong,” kata Gamawan.(Lihat Tabel 9, Kalimat 2. Paragraf 5) Dengan kalimat itu Mendagri Gamawan Fauzi secara langsung mengandaikan bila raja tidak pernah berbuat salah, dengan harapan bahwa melalui draf buatan pemerintah yang didalamnya mengatur peran Sultan tersebut, hal ini dapat diwujudkan. Dari unsur retoris, Kompas menggunakan label jabatan, leksikon, idiom, dan foto

dari fotografer KOMPAS/ Yuniadhi Agung dengan caption : ”Anggota

Komite I Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta dan Dani Anwar, serta Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi (dari kiri ke kanan) hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (26/1). Rapat terutama membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta”, disertai juga dengan link website berisi rekaman video berjudul ”Pemerintah Ingin Gubernur DIY Dipilih DPRD” di vod.kompas.com/dipilihdprd, semua itu dilakukan Kompas untuk menekankan frame yang dibuatnya. Dari paparan di atas, secara keseluruhan frame yang dibuat Kompas dalam berita ini mengunggulkan kemenonjolan sisi Kemendagri sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pemberitaan karena mewakili pendapat pemerintah, yakni dengan cara memberi porsi besar dari paparan Kemendagri Gamawan Fauzi yang disertai kutipan langsungnya. Sebaliknya memberi porsi kecil dari pendapat

commit to user



narasumber lainnya, dimana porsi pendapat anggota Komite I DPD I Wayan Sudirta dikesankan berada di luar topik, dan

pendapat Ketua komisi II DPD

Chairuman Harahap hanya digunakan sebagai pelengkap berita. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang wacana terorisme pasca teror bom bali. 51

2.

Analisis Teks Berita Dengan Tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta a) Berita 1 Elemen struktur berita pilihan pertama di harian Kompas mengenai Survei Keistimewaan Yogyakarta adalah berita berjudul Lebih Suka Penetapan yang terbit pada edisi Kamis, 2 Desember 2010. Tabel 10. Analisis Berita dengan Judul Lebih Suka Penetapan Harian KOMPAS (Kamis, 2 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Kickers

What

Tematik

Retoris

Par KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

(2–

Huruf dicetak tebal, dan

HABIS)

diberi warna merah

Lebih Suka Penetapan

Headline

What

Huruf dicetak tebal,

51

Muhammad Amin M, Wacana Terorisme Pasca Teror Bom Bali dalam Media Massa (Analisis Framing Berita-Berita Seputar Wacana Terorisme Pasca Teror Bom Bali di Surat Kabar Republika dan Jawa Pos Periode Oktober 2002”, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal: 85-181

commit to user



Menggunakan grafik berisi detail hasil jajak pendapat Kompas secara acak via Telepon Kal1.

Tak

salah

Par1

mengatakan,

jika

orang

Lead

pemerintah

What, Who

pusat tak belajar sejarah. Kal2.

Bukan hanya salah paham

Par1

soal sistem monarki yang

Lead

What

Kata ganti

Idiom: salah

tak tentu

paham

What,

Koherensi

Leksikon:

Who,

sebab-

parah, pelik,

When

akibat

Prefiks

What,

Koherensi

Leksikon: usai

When,

penjelas

berlawanan dengan nilai– nilai demokrasi. Kal3.

Yang

parah,

pemerintah

Par1

pusat

seharusnya

mulai

tahun

Lead

paham,

1998,

soal

gubernur

DIY

selalu

menjadi

masalah

pelik,

selalu bergejolak. Kal4.

Ini

berkelanjutan

Par1

2010,

soal

gubernur

sampai

Lead

penggantian dan

wakil

Who

gubernur DIY tak juga usai. Kal1.

Di

Par2

bawah kepemimpinan

What,

Koherensi

Leksikon:

Sultan Hamengku Buwono

Who,

Penjelas

goyang

no

When

IX,

sejak

Latar

awal

kemerdekaan sampai tahun 1980–an, jabatan gubernur

commit to user



DIY tak pernah goyang. Kal2.

HB

IX

bahkan

Par2

merangkap sebagai wakil presiden

pernah

pada

Latar

Who,

Kohetensi

Singkatan

What

Penjelas

Who,

Kata ganti

What

orang

What,

Kata ganti

Leksikon;

Where,

tak tentu

otomatis

When,

Koherensi

Singkatan

Penjelas

era

pemerintahan Soeharto. Kal3.

Ia ditawarkan untuk dua

Par2

periode

jabatan,

tetapi

wapres

yang

Latar

menolak. Kal1.

Sebagai

Par3

berkedudukan

di

yang

menjalankan

pemerintahan adalah

Wakil

Latar

Jakarta,

Who

sehari–hari Gubernur

Paku Alam VIII. Kal2.

Pada tahun 1988, HB IX

Par3

wafat di Amerika Serikat

Who,

dan kemudian dimakamkan

What,

di

Where

pemekaman

Mataram,

Latar

raja–raja Imogiri,

Yogyakarta. Kal1.

Tahun itu juga, Paku Alam

Par4

When,

Koherensi

menggantikan peran kepala

Who,

Penjelas

daerah.

What

Kal2.

Semua berlangsung mulus

Par4

walaupun Presiden Soeharto

Latar

Latar

pada waktu itu menyimpan kekecewaan besar terhadap HB

IX

tawaran

yang

menolak untuk

commit to user

What,

Koherensi

Who

Pembeda

Singkatan



memperpanjang

jabatan

sebagai wapres. Kal3.

Masalah mulai muncul 10

Par4

tahun

When,

Koherensi

tahun

What,

sebab-

1998, sewaktu Paku Alam

Who

akibat

What

Koherensi

kemudian,

Latar

VIII meninggal. Kal1.

Mau tak mau, harus ada

Par5

yang menggantikan sebagai

Latar

penejelas

gubernur DIY. Kal2.


Par5

X–saat itu sudah menjadi raja

Latar

Who,

Koherensi

What

Penjelas

What

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

voting

menggantikan

ayahandanya–lantas menjadi

gubernur

mulai

masa jabatan pertama. Kal3.

Ketika

itu,

Par5

memutuskan

untuk

Latar

pencalonan

kepala daerah DIY, DPRD Provinsi

DIY

harus

melakukan voting. Kal4.

Suasana

politik

Par5

memanas.

Kal5.

Berhari–hari

Par5

pemilihan menemui jalan

Latar

yaitu

mencalonkan

proses

Latar

salah satu F–PP, Alfian

Darmawan, padahal fraksi lainnya

What

Leksikon: memanas

buntu karena fraksi,

sudah

(F–KP,

F–ABRI,

commit to user

What,

Koherensi

Jabatan,

Why,

sebab-

Singkatan

Who, How

akibat



dan F–PDI) menghendaki hanya satu calon diajukan ke

Mendagri dan

Presiden

RI

mengukuhkan

minta segera

Gubernur

DIY. Kal1.

Bertolak dari pengalaman

Par6

sejak

What,

Koherensi

Singkatan,

X

Who,

penjelas

Leksikon;

sebagai gubernur DIY tahun

When,

1998, dilanjutkan dengan

How

penetapan

HB

Latar

panas

masa jabatan kedua dimulai tahun 2003, kondisi sosial dan politik di DIY memang selalu

panas

menjelang

masa berakhirnya jabatan kepala daerah. Kal2.

Pemerintah

Par6

lamban menyikapi aspirasi masyarakat menginginkan

pusat

selalu

Latar

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas

lamban,

yang

aspirasi

Sultan

langsung ditetapkan sebagai gubernur DIY tanpa melalui pemilihan. Kal3.

Keinginan model penetapan

Par6

sudah muncul sejak sepuluh

Latar

What

Koherensi Penjelas

tahun lalu. Tidak rinci

Sub Judul

What

Huruf dicetak tebal

Kal1.

Memang benar, ini semua

commit to user

What,

Detail,

Leksikon:



Par7

antara lain karena Undang–

How

Koherensi

Undang Nomor 22 Tahun

sebab-

1999

akibat

tentang

Daerah,

Pemerintah

yang

rinci

kemudian

direvisi menjadi Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Daerah,

Pemerintah

tidak

mengatur

secara rinci mengenai apa yang

disebut

dengan

keistimewaan Yogyakarta. Kal2.

Hal ini

berbeda

dengan

Par7

Provinsi

Nanggroe

Latar

Aceh

What,

Koherensi

How

Pembeda,

Darussalam

(Aceh),

Kata ganti

Provinsi

Papua,

ataupun

tak tentu

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta

yang

masing–

masing

mempunyai

undang–undang terinci. Kal1.

Karena tak ada ketegasan

Par8

tentang apa yang disebut

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Why

sebab-

ketegasan,

akibat

Idiom: cara

keistimewaan DIY, setiap pihak menafsirkan menurut cara

pandang

pandang

mereka

sendiri. Kal2.

Pemerintah pusat cenderung

Par8

Who,

Koherensi

memakai pola yang sama

What,

penjelas

dengan daerah lain dalam

How

pergantian

kepala

Latar

daerah

sesuai yang tertera dalam

commit to user

Leksikon: pola



UU Pemerintah Daerah. Kal3.

Namun,

banyak

rakyat

Par8

Yogyakarta menentang hal

Latar

What,

Koherensi

How, Why

sebab-

itu karena berarti sebutan

akibat

keistimewaan DIY tak ada artinya. Kal1.

Semua

argumen,

Par9

pemerintah pusat maupun rakyat

baik

Yogyakarta

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

sebab-

argumen,

akibat,

perumpamaan

yang

pro–penetapan,

Kata ganti

mendasarkan diri pada kata–

tak tentu

kata: sesuai konstitusi dan atas nama demokrasi. Kal2.

Akhirnya tak pernah ada

Par9

Koherensi

Idiom: titik

titik temu dan berlarut–

sebab-

temu

larut

akibat,

sampai

Latar

How

bertahun–

tahun.

Kata ganti tak tentu

Kal3.

Hal ini masih ditambah

Par9

dengan

konflik

dan

politik

antara

persaingan Presiden Sultan

SBY

dengan

X

sehingga

HB

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

sebab-

konflik,

akibat

Idiom: komunikasi politik

komunikasi politik menjadi tidak berjalan. Sub Judul

Libatkan rakyat

Who

Huruf dicetak tebal

Kal1.

Untuk

Par10

masalah

menyelesaikan ini,

Latar

sebaiknya

commit to user

What,

Koherensi

Leksikon:

How,

penjelas

aspirasi



pemerintah

pusat

dalam

mengambil

keputusan

melibatkan

dan

memperhatikan

Who,

aspirasi

rakyat Yogyakarta. Kal2.

Sama

halnya

Par10

pemerintah

ketika

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Pembeda

kemauan

Who,

Koherensi

2010

When,

Pembeda

mengadakan jajak pendapat,

What

membuat

undang–undang

otonomi

khusus untuk Aceh dan Papua

yang

sangat

memerhatikan

kemauan

rakyat di dua provinsi itu. Kal1.

Harian Kompas sejak tahun

Par11

2008

hingga

Latar

apakah sebaiknya Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat atau penetapan. Kal2.

Pada umumnya, sebagian

Par 11 besar

Latar

masyarakat

Yogyakarta

What,

Koherensi

Who

Penjelas

menginginkan

penetapan. Kal3.

Angkanya

berkisar

Par11

persen–79,9 persen.

Kal1.

Sebagai

Par12

hasil nya tidak dimaksudkan

sebuah

53,5

Latar

How

Detail

polling,

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas

polling

untuk mewakili pendapat seluruh

masyarakat

Yogyakarta.

commit to user



Kal2.

Apalagi dilakukan dengan

Par12

cara menelepon, yang tentu saja

responden

terbatas

Latar

How, Who

Penjelas,

menjadi

secara

Koherensi

Kata ganti

ekonomis

tak tentu

maupun geografis karena jaringan

telepon

belum

merata sampai di desa–desa. Kal1.

Jika menyangkut Keraton

Par13

Yogyakarta, penduduk DIY

Latar

Who,

Koheensi

Leksikon:

What

Penjelas

loyal

What,

Koherensi

Singkatan

Who, How

Pembeda

What

Koherensi

Idiom: Jauh

Penjelas

sekali

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

mirip

terutama di pelosok desa masih sangat loyal. Kal2.

Sebagai contoh, ketika GKR

Par13

Hemas, istri Sultan HB X,

Latar

mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah,

suara

yang

diperoleh selam dua periode sangat tinggi. Kal3.

Jauh sekali mengungguli

Latar

Par13

kandidat lain.

Kal1.

Karena itu, tak begitu sulit

Latar,

Par14

memperkirakan jika semua

Penutup

How, Who

penduduk desa ataupun kota ditanyakan ingin penetapan atau

pemilihan,

pastilah

mirip

hasilnya perolehan

GKR Hemas itu. Sumber :Berita 1, tema Survei Keistimewaan Yogyakarta

commit to user



Pada tema Survei Keistimewaan Yogyakarta dalam

berita pilihan

pertama, Harian Kompas mengangkat judul Lebih Suka Penetapan, Dalam berita ini Kompas menyusun berita dengan cara bercerita (feature), untuk menekankan pada hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas mengenai mekanisme pengangkatan Gubernur DIY. Dari unsur Sintaksis, dapat dilihat judul Lebih Suka Penetapan yang diturunkan Kompas merupakan gambaran hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas bahwa mayoritas responden memilih mekanisme penetapan. Dilanjutkan dengan lead berita, yang isinya menyindir pemerintah atas sikap yang dilakukannya selama ini terkait masalah RUUK DIY: Tak salah jika orang mengatakan, pemerintah pusat tak belajar sejarah. (Lihat Tabel 10, Kalimat 1. Paragraf 1) Bukan hanya salah paham soal sistem monarki yang berlawanan dengan nilai–nilai demokrasi. (Lihat Tabel 10, Kalimat 2. Paragraf 1) Yang parah, pemerintah pusat seharusnya paham, mulai tahun 1998, soal gubernur DIY selalu menjadi masalah pelik, selalu bergejolak. (Lihat Tabel 10, Kalimat 3. Paragraf 1) Ini berkelanjutan sampai 2010, soal penggantian gubernur dan wakil gubernur DIY tak juga usai. (Lihat Tabel 10, Kalimat 4. Paragraf 1) Dari lead yang digunakan Kompas di atas, Kompas mencoba menggambarkan kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi masalah RUUK DIY. Kompas menggambarkan bahwa masalah ini timbul sudah ada sejarahnya yakni sejak 1998, namun dalam menyikapinya pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Fakta disusun Kompas dengan melakukan pemisahan masalah, masalah pertama tentang sejarah pengisian jabatan Gubernur DIY model penetapan disusun dalam payung

judul utama, pemisahan berikutnya

subjudul. Subjudul

dilakukan dengan batas berupa

pertama, Tidak rinci digunakan untuk menggambarkan

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang

commit to user



kemudian direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tidak mengatur mengenai keistimewaan Yogyakarta secara rinci. Kemudian subjudul Libatkan rakyat, untuk menggambarkan bahwa pelibatan aspirasi rakyat dalam penyelesaian masalah ini sangatlah diperlukan. Dari unsur skrip, unsur pembentuk berita dalam beita ini sudah memenuhi unsur 5W+1H, yaitu Presiden Soeharto, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam XIII, Sultan Hamengku Buwono X, Presiden SBY, Rakyat Yogyakarta (Who), Sejarah jabatan Gubernur DIY dan pembahasan RUUK, Hasil jajak pendapat Kompas (What), Sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 (When), Jakarta,

Amerika

Serikat,

Yogyakarta(Where),

karena

berarti

sebutan

keistimewaan DIY tak ada artinya bila pergantian kepala daerah sesuai yang tertera dalam UU Pemerintah Daerah (Why), Hasil polling Kompas dengan angka berkisar 53,5 persen–79,9 persen menunjukkan responden menginginkan penetapan (How). Dari Unsur tematik, tema yang diambil Kompas dalam berita ini meliputi tiga tema, tema pertama mengenai sejarah pengisian jabatan Gubernur DIY yang coba dijelaskan Kompas dengan bercerita, bahwa sejak sepuluh tahun lalu model penetapan sudah menjadi keinginan masyarakat Yogyakarta yang diwujudkan dalam bentuk aspirasi, dimana sejarah mencatat bahwa selalu terjadi ketegangan setiap memasuki masa akhir

jabatan Gubernur. Tema kedua meliputi status

keistimewaan Yogyakarta yang tidak rinci UU yang mengaturnya, Kompas mencoba menceritakan bahwa terjadi multi tafsir antara kedua belah pihak yaitu

commit to user



antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dengan argumen mereka, seperti tampak pada kalimat: Semua argumen, baik pemerintah pusat maupun rakyat Yogyakarta yang pro–penetapan, mendasarkan diri pada kata–kata: sesuai konstitusi dan atas nama demokrasi. (Lihat Tabel 10, Kalimat 1. Paragraf 9) Tema ketiga adalah tentang jajak pendapat yang dilakukan Kompas sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 tentang mekanisme pengangkatan Gubernur DIY, dimana Kompas berusaha mengungkapkan bahwa Kompas melakukan jajak pendapat dengan menghasilkan angka berkisar 53,5 persen–79,9 persen menunjukkan responden menginginkan penetapan. Namun Kompas menjelaskan bahwa hasil ini tidak mewakili seluruh aspirasi masyarakat karena dilakukan melalui media telepon. Sebagai sebuah polling, hasil nya tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat Yogyakarta. (Lihat Tabel 10, Kalimat 1. Paragraf 12) Apalagi dilakukan dengan cara menelepon, yang tentu saja responden menjadi terbatas secara ekonomis maupun geografis karena jaringan telepon belum merata sampai di desa–desa. (Lihat Tabel 10, Kalimat 2. Paragraf 12) Kata Polling yang dipakai Kompas menjelaskan hal itu, bahwa jajak pendapat ini dilakukan dengan cara menelepon responden yang dipilih secara acak. Hal tersebut juga coba diperkuat Kompas dengan menggunakan unsur retoris berupa grafik penggambaran detail hasil jajak pendapat Kompas mulai tahun 20082010, yang dilakukan secara acak pada responden berusia minimal 17 tahun, dengan metode pencuplikan sistematis. (Lihat Lampiran) Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa Kompas pada berita ini menyampaikan fakta dengan cara bercerita (feature), dan menekankan fakta

commit to user



pemberitaan tersebut melalui unsur retoris berupa penggambaran detail hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas dalam bentuk grafis untuk menonjolkan fakta

pemberitaan,

dimana

hasilnya

menunjukkan

mayoritas

responden

menginginkan mekanisme penetapan digunakan dalam pengangkatan Gubernur DIY. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang kampanye cawali dan cawawali dalam pilkada Solo.52

b) Berita 2 Elemen struktur berita pilihan kedua di harian Kompas mengenai Survei Keistimewaan Yogyakarta adalah

berita berjudul

Survei Menjadi Acuan

Kemendagri yang terbit pada edisi Minggu, 5 Desember 2010. Tabel 11. Analisis Berita dengan Judul Survei Menjadi Acuan Kemendagri Harian KOMPAS (Minggu, 5 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

What,

Huruf dicetak

Who

tebal,

Par Survei

Menjadi

Acuan

Kemendagri

Leksikon: Survei Kepala

Desa

Se–DIY

Kickers

Ancam Boikot Pemilihan Kal1.

JAKARTA,

Par1

Direktur Jenderal Otonomi

52

Eni Widiastuti, Loc.Cit.

KOMPAS–

Lead

commit to user

Who,

Kata ganti

Leksikon:

What

jumlah

Boikot

Where,

Koherensi

Label jabatan,

Who,

Penjelas

Leksikon;



Daerah Kementerian dalam Negeri

What

survei

Djohermansyah

Djohan menegaskan, dalam menyususn

RUU

Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah mengacu pada survei. Kal2.

Survei

Par1

persen

menunjukkan,

71

Lead

responden

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Penjelas

Survei,

menghendaki pemilihan.

responden

Kal1.

”Kami punya data survei, 71

Par2

persen

What,

Koheensi

Leksikon:

Who,

Penjelas,

Diskusi

pemilihan

Where,

Kalimat

kata

When

Langsung

What,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas

survei

What,

Koherensi

Leksikon:

itu

Who

Pembeda

survei,

bertolak belakang dengan

When

rakyat

menghendaki

Kutipan

DIY

langsung,” Djohermansyah

dalam

Diskusi ”Daerah Istimewa Kecewa” di Trijaya FM, Jakarta, Sabtu (4/12) Kal1.

Hasil

survei

Par2

Dalam Negeri (Kemdagri) itu yang

Latar

menjadi bahan

pertimbangan bahwa

Kementrian

pemerintah

pengisian

jabatan

Gubernur–Wagub Yogyakarta

melalui

pemilihan. Kal1.

Data survei yang menjadi

Par3

pegangan

Kemdagri

Latar

commit to user

pegangan,



hasil

jajak

pendapat

Idiom:

dilakukan

bertolak

sejak tahun 2008 hingga

belakang,

Kompas

yang

2010.

jajak pendapat

Kal2.

Ketika

ditanya

Par3

sebaiknya

apakah

Latar

Gubernur DIY

What,

Koherensi

Who

Penjelas

How,

Detail,

When

Koherensi

dipilih langsung oleh rakyat atau

penetapan,

besar

sebagian masyarakat

Yogyakarta

menginginkan

penetapan. Kal3.

Angkanya

Par3

persen

antara

53,3

79,9

persen

dan

Latar

(Kompas,2/12)

Penjelas

Kal1.

Pemerintah,

Par4

Djohermansyah, sejak

kata

lama

Parafrase

sudah

Who,

Koheensi

What

Pembeda,

mengakui

Kalimat

keistimewaan Yogyakarta.

tak langsung

Kal2.

Hal itu dibuktikan dengan

Par4

penyusunan RUUK DIY.

Parafrase

How

Koherensi Penjelas, Kalimat tak langsung

Kal3.

Kemdagri

Par4

Who,

Koherensi

penyusunan naskah RUUK

What,

Penjelas,

dapat segera diselesaikan

When

Kalimat

sehingga

menargetkan,

sudah

Parafrase

dapat

commit to user

tak

Singkatan



diajukan kepada DPR pada

langsung

Desember ini. Kal4.

Pemerintah

Par4

menargetkan

Latar

Who,

Koherensi

RUUK DIY sudah dapat

What,

penjelas

disahkan menjadi undang–

When

Singkatan

undang paling lambat tahun 2011. Kal1.

Namun, para kepala desa

Par5

siap memboikot pemilihan

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who

Pembeda

memboikot

Who,

Koherensi

Singkatan

What,

Penjelas,

umum kepala daerah. Kal2.

”Kami para kepala desa

Par5

yang berhadapan langsung

Kutipan

dengan masyarakat. Saya dan

teman–teman

Kalimat

siap

langsung,

memboikot pemilu kepala

Kata ganti

daerah

jika

tetap

pemerintah

tak tentu

memaksakan

pemilihan

dalam

RUUK

DIY,” tutur Ketua Persatuan Rakyat

Desa

(Parade)

Nusantara DIY Jiono seusai diskusi. Kal1.

Jiono meminta pemerintah

Par6

mempertimbangkan sejarah serta

kearifan

Yogyakarta

Parafrase

Who,

Kalimat

Singkatan,

What

tak

Idiom:

langsung

kearifan lokal

What,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas

melekat

lokal dalam

menyusun RUUK DIY. Kal2.

Bagi

Par6

Yogyakarta,

masyarakat

Parafrase

jabatan

commit to user



gubernur itu melekat pada Sultan Hamengku Buwono. Kal3.

Karena

itu

masyarakat

Par6

menginginkan Sultan HB

Parafrase

What,

Koherensi

Singkatan,

How, Who

Penjelas

Leksikon:

dan Paku Alam otomatis

otomatis

ditetapkan jadi gubernur dan wakil gubernur. Kal4.

Keinginan itu sama sekali

Par6

tidak didasari motif politik

Parafrase

What,

Kalimat

Idiom: sama

How

tak

sekali,

langsung

Leksikon:

ataupun kekuasaan.

motif Kal1.

Ahli hukum tata negara,

Par7

Irmanputra

Sidin,

diskusi

itu

mengingatkan untuk

Parafrase

dalam

Who,

Koherensi

Idiom:

What

Pembeda,

kearifan lokal

juga

Kalimat

pemerintah

tak

mempertimbangkan

langsung

kearifan lokal Yogyakarta. Kal2.

“Kata kuncinya satu, yakni

Par7

kearifan. Kearifan lokal dan

Penjelas,

kearifan

dalam

Kalimat

keputusan,”

langsung

Presiden

mengambil

Kutipan

What

Koherensi

katanya. Kal1.

Menurut

dia,

pengisian

Par8

jabatan

gubernur–wagub

melalui

mekanisme

Parafrase

penetapan tidak melanggar konstitusi

karena

What,

Koherensi

Leksikon:

How, Why

Penjelas,

mekanisme,

Kalimat

konstitusi

tak

telah

langsung,

dijamin dalam Pasal 18

Kata ganti

UUD 1945.

orang

commit to user



Kal2.

Selain

itu,

Par8

perwakilan

seluruh

daerah

telah

Parafrase

pun

What,

Koherensi

Who, How

Penjelas,

menyepakati

penetapan

Kalimat

Sultan

Hamengku

Buwono

tak

dan

langsung

Paku Alam yang sedang bertahta menjadi Gubernur dan Wagub DIY. Kal1.

”Itu sudah konstitusional,

Par 9

seluruh

anggota

Kutipan

DPD

How,

Koherensi

Singkatan,

Who, Why

Penjelas,

Leksikon:

Kalimat

konstitusional

(Dewan Perwakilan Daerah) sudah

menyepakati

langsung,

penetapan. DPD itu, kan,

Kata ganti

wakil dari seluruh daerah di

orang

Indonesia, jadi sebenarnya sudah selesai semua, sudah konstitusional,” papar dia. Kal1.

Sebanyak 132 anggota DPD

Par10

menyepakati

Latar

penetapan

What.

Detail,

Who, How

Koherensi


Penjelas

dan Paku Alam menjadi gubernur dan wagub sebagai satu dari tujuh keistimewaan Yogyakarta. Kal2.

Klusul penetapan itu masuk

Par10

What,

Singkatan,

dalam naskah RUUK DIY

How,

Leksikon:

yang

dan

Who,

Klausul

kepada

When

sudah

disusun

DPD

diserahkan

Latar

DPR pada Oktober lalu.

commit to user



Sub Judul

Raja tidak salah

Huruf dicetak tebal

Kal1.

Secara

Par11

Palembang,

terpisah

Selatan,

Where,

Koherensi

Sumatera

Who,

Pembeda,

DPR

What

Kalimat

Ketua

di

Parafrase

Marzuki Alie mengatakan,

tak

hak istimewa yang dimiliki

langsung

DIY harus dihargai. Kal2.

Namun,

bentuk

Par11

penghargaan

itu

diformulasikan,

Parafrase

harus

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Penjelas,

diformulasikan

apakah

Kalimat

Sultan memiliki wewenang mengurus

tak

wilayah,

langsung

mengurus keuangan, atau kewenangan lain. Kal1.

Marzuki mengkhawatirkan,

Par12

seandainya

Who,

Koherensi

Singkatan,

pelaksana

What,

Penjelas,

Leksikon:

DIY

Why

Kalimat

administrasi,

tak

prosedur

pemerintahan melakukan

Parafrase

kesalahan

administrasi atau kesalahan prosedur

langsung

dalam

pemerintahan

yang

berdampak hukum. Kal2.

”Jangan sampai ada prinsip

Par12

raja tidak pernah salah. Raja

Kutipan

tidak pernah salah karena raja sebagai ratu adil. Nanti hukum susah ditegakkan. Itu yang

harus

kita

commit to user

How, Who

Kalimat langsung

Pengandaian



pertimbangkan,“ ujarnya. Sumber : Berita 2, tema Survei Keistimewaan Yogyakarta Pada tema Survei Keistimewaan Yogyakarta dalam

berita pilihan

kedua, harian Kompas mengangkat judul Survei Menjadi Acuan Kemendagri, Dalam berita ini Kompas menyusun berita dengan melihat sudut pandang Kemendagri mengenai survei yang telah dilakukannya terkait mekanisme pengangkatan Gubernur DIY sebagai garis besar berita ini. Dari unsur Sintaksis, dapat dilihat dari judul Survei Menjadi Acuan Kemendagri tersebut, Kompas ingin

menyampaikan fakta bahwasannya Kemendagri telah melakukan tanya

jawab seputar aspirasi rakyat, tentang tata cara pengangkatan Gubernur DIY yang diberi tajuk survei. Dimana hal tersebut dijadikan headline dalam berita ini, yang juga digunakan untuk mewakili kutipan langsung narasumber pertama, yaitu

Direktur

Jenderal

Otonomi

Daerah

Kementerian

dalam

Negeri

Djohermansyah Djohan. Lead yang dipakai Kompas juga mendukung hal tersebut: JAKARTA, KOMPAS–Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Djohermansyah Djohan menegaskan, dalam menyususn RUU Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah mengacu pada survei.(Lihat Tabel 11, Kalimat 1. Paragraf 1) Survei menunjukkan, 71 persen responden menghendaki pemilihan. (Lihat Tabel 11, Kalimat 2. Paragraf 1) Dari Kickers sendiri yang berbunyi Kepala Desa Se–DIY Ancam Boikot Pemilihan, digunakan oleh Kompas untuk mewakili ucapan narasumber kedua, yaitu Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara DIY Jiono. Kickers tersebut pun menjadi payung dari pendapat narasumber ketiga yaitu Ahli Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin. Selain itu Kompas juga memberi sub judul raja

commit to user



tidak salah untuk mewakili pendapat narasumber keempat, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie. Dengan mengisahkan melalui cara seperti ini, Kompas ingin menekankan kepada khalayak pembacanya bahwa masing-masing pendapat memiliki pembenarannya masing-masing. Dari unsur Skrip, unsur pembentuk berita dalam berita ini terdiri dari: Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara DIY Jiono, Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin, dan Ketua DPR Marzuki Alie (Who), Hasil Survei Kemendagri sebanyak 71 persen memilih pemilihan (What), Sabtu (4/12) (When), Jakarta (Where), Mekanisme penetapan tidak melanggar konstitusi karena telah dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945, dan karena seluruh anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebanyak 132 anggota sudah menyepakati penetapan sehingga sudah konstitusional (Why), Survei Kemendagri menunjukkan 71 persen responden menghendaki pemilihan, namun hal tersebut bertolak belakang dengan jajak pendapat Kompas, dan Kepala desa se-DIY siap memboikot pemilihan umum kepala daerah jika pemerintah tetap memaksa pemilihan dalam RUUK DIY (How). Jadi unsur 5W+1H sudah terpenuhi dalam berita ini, dengan porsi lebih besar pada unsur Who, What, dan How. Dari unsur Tematik, Kompas mengambil tiga tema yaitu: pertama, tentang Survei Kemendagri yang menghasilkan 71 persen suara memilih pemilihan dalam mekanisme pengangkatan Gubernur DIY,

kedua, tentang

ancaman boikot dari kepala desa se-DIY jika pemerintah memaksakan pemilihan dalam RUUK DIY,

dimana mekanisme penetapan sendiri tidak melanggar

commit to user



konstitusi dalam Pasal 18 UUD 1945, dan disepakati 132 anggota DPD dalam susunan RUUK DIY yang diserahkan DPD ke DPR, ketiga, tentang raja tidak pernah salah. Dengan tema yang dipilih tersebut, tampaknya Kompas hendak mengkonstruksi berita ini dengan cara melihat berbagai argumen dari sisi narasumber, dimana

masing-masing

pendapat

memiliki

keterwakilan.

Djohermansyah Djohan mewakili Kemendagri, Jiono mewakili masyarakat pro penetapan, Irmanputra Sidin mewakili masyarakat pro penetapan, dan Marzuki Alie mewakili pribadinya sebagai anggota DPR, namun pendapat Marzuki Alie ini sendiri tidak mendapat porsi besar karena tidak dikutip secara langsung, dan hanya dipakai sebagai pelengkap atau pemanis saja. Dari unsur Retoris, Kompas menggunakan beberapa idiom disertai leksikon yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu dalam berita ini, berita Kompas ini menunjukkan bagaimana media menjadi ajang perang simbolik antara pihak-pihak yang merasa berkompeten terhadap isu. Masing-masing

narasumber

digambarkan

saling

mengedepankan

alasan

pembenaran dengan klaim, dimana pihak yang mewakili gagasan pemilihan memakai klaim hasil survei yang menyatakan

71 persen suara menyatakan

dukungan atas mekanisme pemilihan. Sedangkan pihak yang mewakili gagasan penetapan memakai klaim kearifan lokal Yogyakarta, dan pasal 18 UUD 1945 serta suara mayoritas DPD.

Dari paparan di atas tampak bahwa Kompas berusaha menerapkan prinsip berita berimbang dengan mengutip langsung pendapat pihak yang mendukung mekanisme pemilihan dan pihak lain yang mendukung mekanisme

commit to user



penetapan (cover both side), menyertakan pula pelengkap berupa parafrase dari pendapat pihak DPR yang digunakan sebagai pelengkap atau sebatas pemanis berita saja. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang sengketa tanah sriwedari Solo.53

c)

Berita 3 Elemen struktur berita pilihan ketiga di harian Kompas mengenai Survei

Keistimewaan Yogyakarta adalah berita berjudul

Publik Cenderung Terima

Keistimewaan yang terbit pada edisi Senin, 6 Desember 2010. Tabel 12. Analisis Berita dengan Judul Publik Cenderung Terima Keistimewaan Harian Kompas (Senin, 6 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Par JAJAK

PENDAPAT

Kickers

”KOMPAS”

Huruf dicetak tebal dan diberi warna merah


Headline

Huruf dicetak tebal, Disertai

Keistimewaan

grafis berisi hasil detail jajak pendapat Kompas pada

53

Danang Pidekso, Loc.Cit.

commit to user



responden nasional, Leksikon: Publik, Cenderung Kal1.

Polemik sistem monarki

Par1

dalam sistem pemerintahan

Lead

What,

Leksikon:

Who

Polemik,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

monarki

tampak

memecah sikap masyarakat. Kal2.

Meski

Par1

diametral, opini

terpisah

cukup

secara

publik

Lead

umum

What,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas

diametral,

cenderung

Idiom: opini

menerima kesepakatan sifat

publik

kekhususan yang dimiliki oleh provinsi DIY. Kal1

Hal

Par2

benang

tersebut merah

publik pendapat

menjadi

dalam yang

Latar

What,

Metafora:

persepsi

Who,

benang

jajak

When

merah, Idiom:

dilakukan

persepsi

Litbang Kompas pada 1–3 Desember

2010,

publik

terkait

Rancangan Undang-Undang (RUU)

Keistimewaan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Kal1.

Lebih dari tiga perempat

Latar

Par3

responden yang tinggal di

responden ,

DIY (88,6 pesen) memilih

ketimbang

commit to user

How, Who

Detail

Leksikon:



penetapan Sultan sebagai gubernur

ketimbang

melalui

jalur

pemilihan

kepala

daerah

(pilkada)

seperti yang dilakukan di provinsi lain. Kal2.

Sementara

pilihan

Par3

responden

nasional

Latar

How, Who

Detail

Leksikon: responden,

(sebagian besar di luar DIY)

hampir

hampir berimbang, antara

berimbang

yang

menginginkan

penetapan

Sultan

(49,4

persen) dan pemilihan (45,5 persen). Kal1.

Menilik dari latar belakang

Par4

pendidikan bagi

responden,

responden

tidak

terlalu

yang

diberikan

meski

ada

dan

Leksikon:

Who, How

Menilik, responden

tampak

jawaban

kecenderungan

What,

nasional

perbedaan

sarjana

Latar

responden paskasarjana

lebih banyak yang bersikap setuju penetapan (sekitar 56 – 66 persen). Kal2.

Secara umum, dilihat dari

Par4

tingkat diberikan,

Latar

Leksikon:

intensitas

yang

intensitas,

tampak

pula

responden,

bahwa responden nasional yang

How, Who

menaruh

perhatian

commit to user

soal, cenderung,



terhadap pemberitaan media soal

RUU

model

Keistimewaan

DIY cenderung memilih model

penetapan

Sultan

ketimbang model pilkada. Kal3.

Sementara bagi responden

Par4

DIY, profil yang paling

Latar

What,

Singkatan,

Who, How

Leksikon:

tinggi menyuarakan model penetapan

(sekitar

persen)

tersebar

responden,

80

profil, model

dari

kalangan berusia sekitar 30 tahun ke atas, tidak bekerja hingga sarjana, karyawan swasta, serta pensiunan dan tidak bekerja. Kal1.

Cukup tajamnya perbedaan

Par4

persepsi publik tampak jika melihat

alasan

Latar

What

Idiom: persepsi

mereka

publik

mengenukakan opininya. Kal2.

Alasan paling banyak bagi

Par4

responden yang menyetujui model

penetapan

Latar

How, Who

Leksikon: responden,

Sultan

model,

sebagai

gubernur

DIY

historis,

adalah

terkait

nilai

tradisi,

kesejarahan,

kesepakatan

Singkatan

historis, dan tradisi yang selama ini sudah berjalan. Kal3.

Diperingkat

berikutnya

Par4

adalah

responden

opini

Latar

commit to user

How, Who

Leksikon: opini,



terkait

pribadi

positif

responden,

Sultan di mata mereka.

Idiom: pribadi positif

Kal4.

Sementara itu, responden

Par4

yang

memilih

pilkada

Latar

Who, How

model

mengemukakan

bahwa alasan adalah

Meski

Par4

sistem,

Pembeda

responden,

sistem

sistem

demokrasi,

demokrasi. Kal5.

Leksikon:

model, Idiom:

utamanya

soal

Koherensi

Singkatan

menyatakan tidak

soal

Latar

Who, How

banyak

Leksikon: soal, sistem,

responden

yang

responden,

menyinggung

soal

transparansi,

transparansi, akuntabilitas

akuntabilitas

pemerintahan,

atau

kesejahteraan. Kal1.

Hingga tahun 2010, RUU

Par5

Keistimewaan

Latar

Yogyakarta

When,

Leksikon;

What

rampung

When,

Leksikon:

How

usul, Idiom:

belum juga rampung. Kal2.

Sudah

hampir

delapan

Par5

tahun, sejak 2002, ketika muncul

usul

membuat

undang–undang

Latar

untuk

pertama kali

ini pertama kali. Kal3.

Setelah sempat berada di

Par5

tangan DPR pada tahun 2008

yang

dikembalikan

Latar

lalu lagi

ke

pemerintah, RUU ini belum

commit to user

When,

Singkatan,

Who, How

Idiom: titik temu



juga menemui titik temu untuk disahkan. Kal4.

Satu

persoalan

yang

Latar

What

Singkatan,

Par5

menjadi ganjalan utama

Idiom:

pembahasan RUU adalah

ganjalan

soal jabatan gubernur DIY. Kal5.

Bagi sebagian besar publik

Par5

utama Who,

Leksikon:

DIY, jabatan gubernur yang

What,

publik,

otomatis

How

otomatis,

dijabat

Latar

Sultan

merupakan sebuah simbol

simbol, status,

status yang sudah diterima

Pengandaian

sebagai ”kebenaran”. Kal6.

Sementara

di

Par5

pemerintah,

sisi

Latar

pasca–

Who,

Detail,

Leksikon: sisi,

What

Koherensi

pasca, nyata,

Pembeda

sinkronisasi,

diundangkannya UU Nomor 22

Tahun

1999

tentang

Idiom:

otonomi daerah dan UU

mekanisme

nomor

demokrasi

32

tentang

Tahun

2004

Pemerintahan

Daerah,

semakin

perlunya

nyata

sinkronisasi

mekanisme demokrasi di seluruh provinsi. Kal1.

Sulit

Par6

wacana yang berkembang

wacana,

tampak bahwa demokrasi

demokrasi,

yang publik

dimungkiri,

dipahami DIY

paradigma

dari

Latar

How

Leksikon:

sebagian

publik,

memiliki

paradigma,

yang

primordial,

commit to user



bernuannya primordial. jawaban

Singkatan

Kal2.

Dari

yang

Par6

diberikan responden DIY,

Latar

What,

Leksikon:

Who, How

responden,

tampak

bahwa

bagian

publik,

terbesar

publik

masih

sorotan,

menerima

kepemimpinan

Sultan

hingga

diskursus,

akhir

soal, Singkatan

hayatnya, suatu hal yang paling

menjadi

dalam

sorotan

diskursus

soal

keistimewaan DIY. Kal3.

Saat

ditanya

Par6

tentang masih layak atau tidak

penilaian

sistem

Latar

What,

Leksikon:

Who, How

layak, sistem,

penetapan

demokrasi,

kepala daerah di Yogyakarta

responden

disebut sebagai demokrasi, sebanyak

73

responden

persen

menyatakan

masih layak. Kal4.

Sebaliknya,

Par6

nasional cukup menilai

responden

Parafrase

bimbang

sistem

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Pembeda,

responden,

Detail

bimbang,

tersebut

layak disebut demokrasi, dengan

proporsi

berimbang (layak)

47,5

dan

43,4

sistem, layak,

hampir

demokrasi,

persen

proporsi

(tidak

layak). Kal1.

Terhadap

Par7

agar

adanya

Sultan

tidak

usulan

Latar

perlu

commit to user

What,

Leksikon:

Who, How

parardhya,



menjadi

gubernur,

tetapi

diposisikan

sebagai

parardhya,

sebagaimana

responden

diusulkan dalam draf RUU Keistimewaan diajukan

DIY

Jurusan

Pemerintahan

yang Ilmu

Universitas

Gadjah mada (JIP UGM), responden DIY pun tak lebih banyak yang menolak. Kal2.

Lebih

dari

Par7

responden

50

persen

Parafrase

Who, How

Leksikon:

menyatakan

responden,

ketidaksetujuannya apabila

parardhya

Sultan

dan

Paku

Alam

hanya menduduki jabatan sebagai parardhya. Kal3.

Parardhya

Par7

kesatuan

adalah

satu

lembaga

yang

Latar

Who,

Leksikon:

What

Parardhya,

berfungsi sebagai simbol, pelindung budaya,

dan serta

simbol,

penjaga

pengayom

pengayom

dan pemersatu masyarakat Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Kal1.

Meski memiliki hak dan

Par8

wewenang khusus, posisi parardhya

Latar

Who,

Leksikon:

What

parardhya,

memang tidak

strategis

strategis seperti gubernur. Kal2.

Apalagi, sebagai parardhya,

Latar

commit to user

Who,

Koherensi

Leksikon:



Par8

hak politis Sultan dan Paku

What,

Alam

How

cenderung

Penjelas

Idiom: hak

”diarahkan” , antara lain memberikan pemilihan (dengan

politis, hak

persetujuan kepala

hak

veto

daerah

veto)

pengawasan

parardhya,

Pengandaian

dan

umum

pemerintahan. Sub Judul

Keselarasan

Huruf di cetak tebal

Kal1.

Dalam

pidato

menyikapi

Par9

perkembangan sikap publik

Parafrase

What,

Singkatan,

Who, How

Leksikon:

terkait RUU Keistimewaan DIY,

Presiden

konteks

Susilo

Bambang

Yudhoyono

menyebut

perlunya

menempatkan

peran

penting Sultan dan Paku Alam

dalam

konteks

kepemimpinan DIY. Kal2.

Meski

demikian,

Par9

Keistimewaan diajukan

RUU

pemerintah

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

yang

What,

Penjelas

subtantif,

ke

How

DPR secara subtantif tidak beranjak dari posisi hukum semula, yakni menempatkan Sultan–Paku Alam sebagai parardhya

dan

gubernur

dipilih langsung.

commit to user

parardhya, Singkatan



Kal3.

Amanat

konstitusi

Par9

perundangan

dan

Latar

turunannya

What,

Koherensi

Idiom:

How, Who

Penjelas

Amanat

menjadi dalil hukum tata

konstitusi,

negara

Leksikon:

yang

menurut

pemerintah harus dijalankan

dalil,

secara konsisten

konsisten

‘’Amanat konstitusi dan

Kutipan

perundangan turunannya mejadi dalil hukum tata negara

yang

menurut

pemerintah

harus

dijalankan

secara

konsisten Kal1.

Di sisi lain, posisi sikap

Par10

publik, khususnya warga

Latar

What,

Koherensi

Idiom: sisi

Who, How

Pembeda

lain, Leksikon:

DIY, tampaknya tidak akan

posisi, publik

banyak beranjak dari sikap meminta model penetapan gubernur. Kal2.

Posisi

yang

diametral

Par10

antara sebagian besar publik

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Penjelas

Posisi,

DIY dan pemerintah tentu

diametral,

merupakan potensi bencana

potensi

politik

bagi

kestabilan

Singkatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kal3.

Terlebih, di luar berbagai

Par10

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

aspek keistimewaan yang

Who,

Penjelas,

aspek, Idiom:

sudah disepakati pemerintah

How,

Kata ganti

identitas

commit to user



dan DPR sebelumnya, soal penetapan

tak tentu

gubernur

primordial, Pengandaian

bergerak menjadi wacana soal identitas primordial daerah

bagi

orang

Yogyakarta – kalau tidak bisa bisa disebut ”harga diri”. Kal4.

Berkaca

Par10

sebagian

dari

Yogyakarta

keberatan

saat

Latar

Who, How

Leksikon:

kawulo

menempatkan

Sultan

, Penggunaan

berniat maju ke pertarungan pemilihan

presiden

tanda petik

pada

untuk

pemilu sebelumnya, rakyat Yogyakarta

memperjelas,

kebanyakan

Idiom: apa

lebih suka menempatkan Sultan

sebagai

Keraton

pun,

”Raja”

Yogyakarta,

gubernur, atau apa pun istilah politik modern untuk itu. Kal5.

Jabatan presiden atau wakil

Par10

presiden, meski tingkatnya nasional,

tidak

”menyilaukan”

mata

Latar

What,

Pengandaian

Who

politik warga Yogyakarta. Kal6.

Meski demikian, manuver

Par10

politik Sultan dalam kancah

Latar

What,

Koherensi

Idiom: Meski

Who

Penjelas

demikian,

politik nasional dipandang

Leksikon:

responden bisa juga yang

manuver,

commit to user



menjadi pemicu polemik

pemicu,

keistimewaan

polemik

Yogyakarta

saat ini. Kal1.

Dalam konteks demikian,

Par11

apalagi

didukung

Latar

fakta

berjalannya

What,

Leksikon:

Who

konteks,

sistem

publik, Idiom:

demokrasi di DIY, sulit untuk

sistem

mengharapkan

demokrasi,

mundurnya stand position

stand position,

publik DIY.

Singkatan

Kal2.

Bagaimanapun, bagi publik

Par11

DIY,

esensi

seperti

Leksikon: esensi,

penghormatan

akuntabilitas

berjalan

dengan

kesejahteraan dan

pluralisme,

HAM,

akuntabilitas

selaras

Who, How

demokrasi

pluralisme,

selaras

Latar

tujuan berjalan

tak

pernah

bermasalah selama ini. Kal3.

Maka,

menjadi

sebuah

Par11

keterkejutan politik ketika

Latar,

What,

Penutup

How, Who

sebuah keistimewaan yang

Nominalisasi

Leksikon:

, Koherensi keterkejutan, Penjelas

paradigma,

delapan tahun lalu hendak

Idiom: payung

dicarikan payung hukum

hukum

pelindungnya,

kini

justru

berbuah ”bencana kecil” bagi paradigma warga DIY memandang rajanya. Sumber : Berita 3, tema Survei Keistimewaan Yogyakarta

commit to user

Pengandaian



Pada tema Survei Keistimewaan Yogyakarta dalam ketiga,

harian

Kompas

mengangkat

judul

berita pilihan


Keistimewaan. Dari unsur sintaksis, lewat judul yang dipilih, tampak bahwa Kompas ingin mengemukakan hasil temuannya mengenai sikap publik terhadap status keistimewaan DIY yang diperoleh dari jajak pendapat yang dilakukan sendiri oleh pihak Kompas, hal tersebut diperjelas pula dengan kickers yang menyebutkan tentang itu. Dalam lead berita ini sendiri Kompas mencoba menuangkan bahwasannya memang sikap publik terpecah menjadi dua, namun mayoritas publik cenderung menerima status istimewa yang disandang DIY, meskipun sistem monarki yang dipermasalahkan dalam kasus keistimewaan DIY ini menjadi sebuah polemik. Berikut bunyi lead tersebut: Polemik sistem monarki dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak memecah sikap masyarakat. Meski terpisah cukup diametral, secara umum opini publik cenderung menerima kesepakatan sifat kekhususan yang dimiliki oleh provinsi DIY. (Lihat Tabel 12, Kalimat 1 dan 2. Paragraf 1) Kompas juga memberikan subjudul yang berbunyi Keselarasan, dimana subjudul ini mencoba mengayomi pemaparan Kompas yang mengutarakan bahwasannya esensi demokrasi bagi publik DIY, seperti penghormatan pluralisme, HAM, akuntabilisme berjalan selaras dengan tujuan kesejahteraan, dan selama ini tidak pernah menimbulkan masalah. Disini tampak Kompas hendak menggambarkan bahwa publik DIY akan tetap tidak beranjak dari sikap meminta model penetapan Gubernur, sebab itu sudah menjadi stand position publik DIY, istilah stand position

yang

digunakan Kompas ini jelas

menggambarkan

kebulatan keinginan dari publik DIY yang mengangap Sultan dipilih itu sudah

commit to user



selaras dengan makna demokrasi, hasil jajak pendapat Kompas pun menunjukkan ini, meskipun belum bisa dibilang mewakili keseluruhan pendapat warga DIY. Meski hal ini bertentangan dengan keinginan pemerintah yang maunya Sultan dan Paku Alam ditempatkan sebagai Parardhya, sedangkan pengangkatan gubernur tetap melalui mekanisme pemilihan. . Dari unsur Skrip, unsur pembentuk berita dalam berita ini tidak secara lengkap memenuhi unsur 5W+1H karena hanya terdiri dari 4 unsur, yakni : Who, What, When, dan How saja, sedangkan unsur Where dan Why tidak disebutkan dalam berita ini, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut: Warga DIY/responden DIY, responden nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan dan Paku Alam ( Who), jajak pendapat Kompas (What), 1–3 Desember 2010 (When), Lebih dari tiga perempat responden yang tinggal di DIY (88,6 pesen) memilih penetapan Sultan sebagai gubernur ketimbang melalui jalur pemilihan kepala daerah (pilkada) sementara pilihan responden nasional (sebagian besar di luar DIY) hampir berimbang, antara yang menginginkan penetapan Sultan (49,4 persen) dan pemilihan (45,5 persen) (How). Dari unsur Tematik, tema yang diambil oleh Kompas dalam berita ini antara lain: pertama, mengenai hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas kepada responden DIY dan responden nasional berkaitan dengan sifat istimewa yang menjadi kekhususan DIY dan mekanisme pengangkatan gubernur DIY, kedua,

mengenai keselarasan esensi demokrasi dengan tujuan kesejahteraan,

dimana penetapan gubernur bergerak menjadi wacana soal identitas primordial daerah bagi warga Yogyakarta yang tercermin dari penolakan terhadap usulan

commit to user



Parardhya bagi Sultan dan Paku Alam. Dari kedua tema yang dipilih Kompas tersebut, disini Kompas mencoba bercerita melalui sudut pandang Kompas mengenai fakta temuannya, yang didapat melalui jajak pendapat Kompas. Dari unsur retoris, terdapat unsur grafis yang berisikan semua temuan Kompas dari hasil jajak pendapat yang dilakukannya, mulai dari petanyaan yang diajukan Kompas maupun persentase dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Jadi secara keseluruhan berita ini dapat diketegorikan sebagai opini media atau lebih tepatnya adalah analisis yang dilakukan oleh Kompas melalui lembaga Litbang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Thomas Pudjo Widijanto selaku Kepala Perwakilan Kompas Yogyakarta merangkap reporter senior dalam wawancara beliau dengan Penulis, berikut adalah kutipan pernyatan beliau: Jadi itu termasuk kedalam opini... opini kita, jadi analisis istilahnya, analisis kita terhadap RUUK. Jadi itu memang tulisan wartawan ya... analisa wartawan, jadi kan kita punya rubrik politik yang khusus, feature politik dan opini politik di halaman politik gitu. Jadi itu memang rubriknya desk politik, di halaman empat juga menyediakan, wartawan bisa tulis di halaman empat, tapi kadang-kadang karena itu milik umum, ya biarlah untuk umum, kita di halaman politik saja lah. Dan saya kira itu liputan... ya tho... data, analisa, sampai pada analisa itu pasti emosi kita masuk. Itu bisa dikategorikan berita bisa, bisa...!. Dan itu mungkin jurnalis modern kayaknya harusnya begitu ya!, Dia ada... ada semacam dengan keintelektualan dia, dia bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat soal setuju-tidak setuju, soal lain. Tapi bahwa si wartawan punya visi untuk membangun sesuatu, untuk membentuk publik opini... Iya! (Lihat Lampiran). Sehingga dapat dilihat disini, bahwa semua yang ditampilkan dalam berita ini adalah hasil temuan Kompas melalui survei telepon dengan mengambil 705 responden nasional dan 409 responden DIY, yang dilaporkan Kompas dengan cara bercerita (feature) dengan maksud agar paparan fakta disini terlihat menarik dan membentuk opini publik. Hasil analisis dengan membagi elemen berita

commit to user



berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang wacana terorisme pasca teror bom bali.54

3.

Analisis Teks Berita dengan Tema Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY Elemen struktur berita pilihan di harian Kompas mengenai Sikap Setgab terkait RUU Keistimewaan DIY adalah berita berjudul Setgab Terpecah soal Yogyakarta yang terbit pada edisi Sabtu, 11 Desember 2010. Tabel 13. Analisis Berita dengan Judul Setgab Terpecah soal Yogyakarta Harian KOMPAS (Sabtu, 11 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sinaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

Who,

Huruf dicetak

What

tebal, Disertai

Par Setgab

Terpecah

soal

Yogyakarta

grafis berisi kutipan langsung dari perwakilan partai koalisi, Leksikon: Terpecah, soal Konsep

Gubernur

Utama

Kickers

What

Leksikon: Konsep,

Ditolak

Ditolak Kal1.

54

JAKARTA,

KOMPAS–

Muhammad Amin M, Loc. Cit.

Lead

commit to user

Where,

Koherensi

Leksikon:



Par1

Enam partai politik anggota

Who,

Penjelas

terpecah

Sekretariat Gabungan Partai

What

Who,

Koherensi

Idiom: Hal itu

Penjelas

Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata

terpecah

menyikapi

Rancangan

Undang–Undang Keistimewaan Yogyakarta. Kal1.

Hal itu terungkap dalam

Par2

pernyataan

yang

How,

dikemukakan

para

Where,

enam

parpol

When

Setgab

secara

pemimpin anggota

Latar

terpisah di Jakarta, Jumat (10/12). Kal2.

Kamis

Par1

malam,

pemimpin

Latar

When,

Koherensi

enam parpol Setgab bertemu

Who,

Penjelas

di kantor Setgab di Jalan

Where

Diponegoro 43 Jakarta. Kal3.

Keenam parpol itu adalah

Par1

Partai

Demokrat,

Golkar, Sejahtera,

Partai

Latar

Who

Partai

Koherensi Penjelas

Keadilan

Partai

Amanat

Nasional, Partai Persatuan Pembangunan,

dan

Partai

Kebangkitan Bangsa. Kal4.

Ketua Harian Setgab yang

Par1

juga Ketua Umum Partai

Latar

Aburizal Bakrie dan Menteri

commit to user

Who,

Koherensi

What

Penjelas



Dalam

Negeri

Gamawan

Fauzi juga hadir (Kompas, 10/12). Kal1.

Seusai

pertemuan

kamis

Par2

malam,

anggota

Dewan

Pembina

Partai Demokrat

Parafrase

What,

Koherensi

When,

Penjelas,

Who

Kalimat

yang juga Menteri Koperasi

tak

dan Usaha Kecil Menengah

langsung

Syarifuddin

Hasan

mengatakan, ada tiga hal yang

dibahas

dalam

pertemuan itu. Kal2.

Pertama,

Setgab

Par2

menghormati keistimewaan Yogyakarta

dan

Parafrase

How,

Koheensi

Leksikon:

Who

Penjelas,

aspirasi

aspirasi

Kalimat

warga Yogyakarta.

tak langsung

Kal3.

Kedua,

sesuai

konstitusi,

Par2

setiap kepala daerah dan

Parafrase

How,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas,

konstitusi,

Kalimat

demokratis

kepala pemerintahan dipilih secara demokratis.

tak langsung

Kal4.

Ketiga, komunikasi dengan

Par2

rakyat

Yogyakarta

Parafrase

harus

How,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas,

komunikasi

ditingkatkan.

Kalimat tak langsung

Kal1.

Menurut Wakil Sekretaris

Par3

Jenderal

Partai

Parafrase

Demokrat

commit to user

Who,

Koherensi

Leksikon:

Where,

Pembeda,

posisi,



Saan Mustopa, seusai rapat

When,

Kalimat

mekanisme,

internal

Partai

What,

tak

Label jabatan,

kompleks

How

langsung

Singkatan

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas,

mengindahkan,

Kalimat

tuntutan, Idiom:

tak

Meski demikian

Fraksi

Demokrat

di

Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Partai Demokrat akan mendukung

keputusan

pemerintah

terkait

Keistimewaan termasuk

RUU

Yogyakarta,

jika

diputuskan

pengisian posisi

gubernur

dan

gubernur

wakil

Yogyakarta

dengan

mekanisme

pemilihan

langsung. Kal2.

Meski

demikian,

Par3

Demokrat juga akan tetap mengindahkan

Partai

Parafrase

tuntutan

masyarakat.

langsung Kal1.

Namun,

anggota

Par4

yang lain bersikap berbeda.

Kal2.

Mahfudz

Par4

Sekjen PKS,

Siddiq,

Setgab

wakil

Latar

Parafrase

mengatakan,

Who,

Koherensi

How

Pembeda

Who,

Koherensi

How

Pembeda,

partainya menyesuaikan diri dengan

keinginan

Yogyakarta

Singkatan

Label jabatan

Kalimat

warga

tak

yang

langsung

menginginkan penetapan. Kal3.

Sekretaris Fraksi PPP M

Par4

Romahurmuziy menyatakan,

Parafrase

commit to user

Who,

Koherensi

How

Pembeda,

Label jabatan



PPP mendukung penetapan.


Kal4.

Golkar, menurut Ketua DPP

Par5

Partai Golkar Priyo Budi Santoso,

Parafrase

Who,

Koherensi

How

Pembeda,

akan

Kalimat

mempertahankan

tak


Dua parpol, PAN dan PKB,

Par6

masih

menunggu

Keistimewaan

langsung Latar

RUU

Who,

Koherensi

Idiom: masih

How

Pembeda

menunggu,

Yogyakarta

diserahkan

diserahkan kepada DPR. Kal2.

Hal

itu

Par6

Sekretaris

Label jabatan

disampaikan

kepada Who,

Koherensi

What

Penjelas

When,

Koherensi

Idiom: Hingga

Penjelas

kemarin

Who,

Koherensi

Idiom:

Wakil

How,

Pembeda,

Sementara itu

Gerindra

What

Kalimat

Fraksi

Latar

PAN

Jabatan

Teguh Juwarno dan Ketua Fraksi PKB Marwah Jafar. Kal3.

Hingga

kemarin,

DPR

Latar

Par6

belum menerima draf RUU

Who,

Keistimewaan Yogyakarta.

How, What

Kal1.

Sementara

Par7.

Gerindra, Ketua

itu,

Partai

menurut Fraksi

Parafrase

Ahmad Muzani, mendukung

tak

penetapan. Kal2.

langsung

Partai Hanura juga senada.

Latar

Par7 Kal3.

Menurut Wakil ketua Fraksi

Parafrase

commit to user

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Pembeda

senada

Who,

Koherensi

Jabatan



Par7

Hanura Syarifudin Sudding,

How,

Penjelas,

pihaknya

What

Kalimat

mendukung

penetapan.

tak langsung

Kal1.

Bahkan, sekjen PDIP–Tjahjo

Par8

Kumolo keistimewaan telah

Who,

Koherensi

Leksikon:

mengatakan,

What,

Pembeda,

menyatu

Yogyakarta

How

Kalimat

menyatu

Parafrase

dengan

tak

sejarah Negara Kesatuan RI. Kal2.

”Kami

Par8

How,

Koherensi

Leksikon:

penetapan. Namun, Sultan

What,

Penjelas,

memosisikan,

Hamengku Buwono X juga

Who

Kalimat

fungsionaris

harus

mendukung

langsung

diri

langsung,

sebagai gubernur dan Sultan

Kata ganti

untuk

memosisikan

Kutipan

semua

masyarakat

orang

Yogyakarta, ”katanya seraya menyatakan

bahwa

fungsionaris PDI–P telah bertemu Sultan. Kal1.

Tjahjo

mengingatkan,

Par9

pemerintah

Parafrase

Who,

Koherensi

tidak

What,

Penjelas, mendelegitimasi

mendelegitimasi kekuasaan

How

Kalimat

Sultan.

Leksikon:

tak langsung

Kal2.

Ia menengarai, ada faktor

Par9

tertentu

yang

pemerintah menggulirkan

Parafrase

mendorong pusat wacana

gubernur dipilih langsung

commit to user

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas,

menggulirkan

Kalimat

, wacana,

tak

Singkatan

langsung,



dalam RUU itu.

Kata ganti orang

Kal1.

Soal gubernur utama, kata

Par10

Gamawan istilah

What,

Koherensi

hanya

Who,

Pembeda,

diusulkan

How

kalimat

Fauzi, yang

pemerintah

untuk

Parafrase

Sultan

tak

yang mempunyai beberapa kewenangan

langsung

dalam

pemerintahan. Kal2.

“Apa istilah yang cocok,

Par10

coba

tawarkan

Kutipan

What

kepada

Koherensi Penjelas,

kami,” katanya.

Kalimat langsung, Kata ganti orang

Kal1.

”Kami menyebutkan dengan

Par11

Who,

Koherensi

Leksikon:

gubernur utama atau nama

What,

Penjelas,

protokol,

lain,

How

Kalimat

tradisi

dengan

sejumlah

Kutipan

mempunyai kewenangan,

langsung,

seperti memberikan arahan

kata ganti

tentang APBD, perda harus

orang,

mendapat persetujuan Sultan

Kata ganti

sebagai

gubernur

utama.

Belum lagi ada kewenangan hak–hak

protokol

seperti

inspektur

upacara

melantik

bupati/walikota.

Ditambah

lagi

hak–

dan

hak

istimewa Sultan berdasarkan tradisi,”ujarnya.

commit to user

tak tentu



Kal1.

Menyangkut

Par12

gubernur, Fauzi,

posisi

kata

Parafrase

Gamawan

kewenangannya

di

What,

Koherensi

Leksikon:

Who,

Penjelas,

posisi

How

Kalimat

luar milik gubernur utama.

tak langsung

Kal2.

”Gubernur seperti umumnya

Par12

kemudian

Kutipan

dikurangi

Who,

Kalimat

How

langsung,

kewenangan –kewenangan

Koherensi

yang

Penjelas,

dialihkan

kepada

Sultan,” ungkap Mendagri.


Kal1.

Namun,

sejumlah elemen

Par13

masyarakat

DIY

Latar

menolak

konsep gubernur utama.

Who,

Koherensi

Leksikon:

How,

Pembeda

elemen,

What

konsep, Singkatan

Kal2.

”Gubernur cukup satu saja,

Par13

yang

How,

Kalimat

Leksikon:

melalui

What,

langsung,

mekanisme,

penetapan

Who

Koherensi

aspirasi, Label

Penjelas

jabatan

Who,

Detail,

Singkatan

Se–Kabupaten

How,

Koherensi

Gunung Kidul (Semar) yang

What

Pembeda

Who,

Koherensi

diangkat

mekanisme

Kutipan

sesuai aspirasi warga,” kata Wakil Ketua DPRD DIY Janu Ismadi. Kal1.

Sementara itu, Paguyuban

Par14

Lurah

Latar

beranggotakan 3.015 lurah mengibarkan 15.000 bendera lambang

Keraton

Yogyakarta. Kal2.

Ketua

paguyuban

Semar

Parafrase,

commit to user

Label jabatan,



Par14

yang juga Lurah Siraman, Wonosari,

Penutup

Suparno

What,

Penjelas,

Singkatan,

How

Kalimat

pengandaian

mengatakan, bendera putih

tak

merupakan tanda berkabung

langsung

karena

status

Yogyakarta

terkatung–katung. Sumber : Berita 1, tema Sikap Setgab terkait RUU Keistimewaan DIY Pada tema Sikap Setgab terkait RUU Keistimewaan DIY, harian Kompas mengangkat judul Setgab Terpecah soal Yogyakarta. Dari unsur sintaksis, judul berita yang dipilih Kompas ini nampak terlihat bahwa Kompas ingin menyampaikan fakta di lapangan, dengan mengemas berita melalui sudut pandang dari para parpol anggota setgab, dimana Kompas ingin menunjukkan temuannya bahwa ada diametral atau perbedaan pandangan dan sikap dari parpol anggota setgap tersebut tentang DIY, yang coba diperjelas Kompas dengan pemilihan leksikon: terpecah yang artinya terbagi atau terbelah. Hal itu diperkuat pula dengan pemilihan kickers yang berbunyi Konsep Gubernur Utama Ditolak, kickers ini menggunakan leksikon: konsep untuk menegaskan bahwa status Sultan ditempatkan sebagai gubernur utama masih sebatas rancangan pemerintah, sedangkan leksikon: ditolak dipakai untuk mengungkapkan bahwa hal tersebut mendapat pertentangan dan ketidaksetujuan dari beberapa parpol anggota Setgab. Selain itu, dalam lead yang merupakan rangkuman inti berita, Kompas

berusaha

menarik

perhatian

pembacanya

dengan

lebih

detail

menyebutkan bahwa ada enam parpol yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Berikut bunyi lead tersebut:

commit to user



JAKARTA, KOMPAS–Enam partai politik anggota Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata terpecah menyikapi Rancangan Undang–Undang Keistimewaan Yogyakarta.(Lihat Tabel 13, Kalimat 1.Paragraf 1) Dalam tubuh berita sendiri, Kompas memberikan kutipan pendapat dari masingmasing perwakilan keenam partai anggota setgab tersebut, baik melalui kutipan langsung maupun dengan menggunakan parafrase. Unsur skrip, dalam berita ini hanya ada empat unsur 5W +1H yang dipenuhi oleh Kompas, yaitu: Who , What , When , Where , dan How , sedangkan unsur Why tidak ditemui dalam berita ini. Unsur pembentuk berita didominasi oleh unsur Who dan What. Unsur tematik, terdapat satu tema yang dipilih Kompas untuk diangkat dalam berita ini, yaitu perpecahan pendapat anggota setgab menjadi dua, antara suara yang pro penetapan dengan yang pro pemilihan. Unsur retoris, dalam

menonjolkan pemberitaannya Kompas memilih

menggunakan grafis berupa kutipan pendapat dari perwakilan masing-masing partai anggota setgab dalam bentuk tabel yang diberi judul Suara dari Senayan, dengan sisipan logo Pemprop DIY.

Dari paparan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Kompas dalam berita ini menggunakan dominasi sudut pandang /angel pemberitaan dari anggota setgab, dengan menonjolkan mayoritas,

pendapat para

tetapi tetap coba

anggota setgab sebagai narasumber

disertai pula oleh

Kompas dengan beberapa

koherensi, berupa: koherensi penjelas; dari paparan pendapat Mendagri Gamawan Fauzi, koherensi pembeda; dari pendapat Ketua DPRD DIY, Janu Ismadi, serta

commit to user



penggunaan koherensi sebab-akibat; melalui pendapat Suparno selaku Ketua Paguyuban Semar. Hal tersebut menandakan bahwa Kompas tetap mencoba mengcover pihak-pihak yang punya kompetensi, bukan hanya pihak yang pro tetapi pihak yang kontra pun juga coba dicover. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang kampanye cawali dan cawawali dalam pilkada Solo.55

B. FRAME BERITA DI KORAN TEMPO Koran Tempo dalam pemberitaannya seputar keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010 - Januari 2011 menurunkan sebanyak 89 berita, yang terbagi ke dalam beberapa rubrik seperti yang terlihat pada daftar di bawah ini: Tabel 14. Daftar Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta Pada Koran TEMPO Edisi Desember 2010 – Januari 2011 NO.

Judul Berita

1.

Yogyakarta Gulirkan Referendum

2.

Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu

Rubrik

Hari & Tanggal

Headline, Nusa


Nasional


Nusa


Headline,


Referendum 3.

Yogyakarta Satu-satunya Daerah Istimewa

4.

Silakan Yogya Gelar Referendum

Nasional 5.

Usulan

Pemerintah

Tetap

GUBERNUR YOGYA DIPILIH

55


commit to user

Headline, Nasional




6.

Presiden:

Sultan

Tetap

Nasional


Nusa


Nasional


Nasional


Berita Utama –


yang

Terbaik 7.

Pendukung Sultan Masih Tuntut Permintaan Maaf

8.

Presiden Dinilai Cuma Redakan Ketegangan

9.

Dukungan

Mengalir

dari

Malioboro hingga Pasundan 10.

KONTROVERSI

MONARKI

YOGYAKARTA

Warga

Jateng

Yogyakarta Dirikan Posko Relawan Siap Mati 11.

Pembahasan Soal Yogya Diusulkan

Nasional


Nasional


Nusa


Ditunda 12.

SOAL

KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA ” 71 Persen Warga Ingin Pemilihan” 13.

Adik Sultan Siap Mundur dari Demokrat

14.

PDIP

Siap

Boikot

Pemilihan Berita Utama – Jateng

Kepala Daerah 15.

Masyarakat

NTT

Dukung

Berita Utama –

Keraton


Jateng

Penetapan 16.


Yogya

Curiga

Survei

Nusa


Abaikan

Nusa


Direkayasa 17.

Partai

Demokrat

Ancaman Pangeran Yogya

commit to user



18.

Keraton

Cirebon

Minta

Nusa


Berita Utama –


Yogya

Tetap Istimewa 19.

Yudhoyono Minta Prabukusumo Tetap di Partai Demokrat

Jateng

20.

Sultan dijadikan Gubernur Utama

Nusa


21.

Survei Tandingan Disebar

Berita Utama –


Jateng 22.

Pangeran

Yogya

Tinggalkan

Nasional


Nasional


Berita Utama –


Demokrat 23.

Jabatan Gubernur Utama Dikritik

24.

GEGER

PARTAI

DEMOKRAT

YOGYAKARTA Pengunduran Diri Prabukusumo

Diikuti

Jateng

Dua

Pengurus Partai Demokrat 25.

Anas Yakin Demokrat Eksis Tanpa

Nasional


Berita Utama –


Pangeran 26.

RAPAT

PARIPURNA

TENTANG

DPRD

KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA

DPRD

Jateng

Tidak

Mengundang Sultan 27.

Nasional


Kusumo

Nusa


29.

Warga Yogya Akan Turun ke Jalan

Nusa


30.

DPD Demokrat Gamang

Berita Utama –


Menteri Paparkan RUU Yogya ke Setgab Koalisi

28.

Keputusan

Prabu

Disesalkan Adiknya

commit to user



Jateng 31.

Mayoritas

Responden

Dukung

Berita Utama –

Penetapan Sultan 32.


Jateng

Angelina Sondakh Dianggap siap

Nasional


Pasang Badan 33.

Massa Akan Penuhi DPRD DIY

Nasional


34.

Sama-sama

Hasil

Nasional


DPRD

Berita Utama –


Survei,

Berkesebalikan 35.

SIDANG

PLENO

YOGYAKARTA Partai Demokrat Dihujat

Massa

Jateng

Pendukung

Penetapan 36.

Dewan Tak Undang Sultan Hadiri

Berita Utama – Jateng

Rapat Paripurna 37.

DPRD


Yogyakarta

Melawan

Nasional


Berita Utama –


Pemerintah 38.

Putusan Paripurna

DPRD

DIY

Terganjal Reses DPR 39.

Presiden

Minta

Jateng

Warga

Nasional


Berita Utama –


Yogya

Berpikir Jernih 40.

Rektor UGM Tawarkan Mediasi Sultan dengan Presiden

41.

42.

Jateng

Pernyataan Bekas Rektor UGM

Berita Utama –

tentang Pendukung Sultan Dikecam

Jateng

Rektor

UGM

Tawarkan

Jadi

Mediator Soal Yogyakarta

commit to user

Nasional





43.

KONTROVERSI

PENETAPAN

Berita Utama –

SULTAN SEBAGAI GUBERNUR


Jateng

Sultan Setuju Penyamaan Persepsi dengan Presiden 44.

Pakar

UGM

Terbelah

Soal


Penetapan Sultan 45.

Demokrat

DIY

Siapkan

Enam

Berita Utama –

Bakal Calon 46.

Dewan Perwakilan Daerah Cari

48.

Pemerintah


Jateng Berita Utama –

Masukan Warga 47.

Jumat, 17 desember 2010

Tak


Jateng Pernah

Ajak

Berita Utam –


Bicara

Jateng

Setgab Koalisi Bentuk Tim Melobi

Metro


Berita Utama –


Sultan 49.

BURSA

CALON

KETUA

DEMOKRAT DIY Akan Muncul

Jateng

Calon Kuat pada Menit Akhir 50.

Tato untuk Keistimewaan

Ekonomi dan


Bisnis 51.

KILAS Keistimewaan Yogyakarta


Masuk Ruang Kagama 52.

Giliran Pemuka Agama Dukung Penetapan

Sultan


Berita Utama –


Jateng

Sebagai

Gubernur 53.

MUSYAWARAH

DAERAH

Berita Utama –

DEMORAT Belum Ada Pernyataan Dukungan bagi Bakal Calon

commit to user

Jateng




54.

Pendukung Protes

Menggelar Berita Utama –

Sultan

pada

Pertemuan

Partai


Jateng

Demokrat 55.

KISRUH

YOGYAKARTA

Nasional


Berita Utama –


Presiden–Sultan Bertemu Empat Mata 56.

Kawulo

Ngayugyokarto

Turut

Ikhlasul Amal Minta Maaf 57.

Ketika

Raja

Jateng

Blusukan

di

Berita Utama –

Perkampungan 58.

Partai

Jateng

Politik

Ajak

Sultan

Berita Utama –

Berdialog 59.

Warga


Jateng

DIY

Berikrar

Dukung

Berita Utama –


Jateng

NKRI dan Penetapan 60.


Partai Koalisi Dinginkan Polemik

Nasional


Berita Utama –


Yogyakarta 61.

Mendagri

Menyoal

Bendera

Setengah Tiang Wali Kota 62.

Jateng

MEMPERINGATI PERPINDAHAN

Berita Utam –

IBU KOTA RI Yogyakarta Gelar

Jateng


Kirab Budaya 63.

Nasional


Berita Utama –


Istana Siap Hadapi Gugatan Warga Yogya

64.

Dalam

Balutan

Panji

Keraton

Ngayogyakarta 65.

Jateng

Massa Pro – Penetapan Diminta

Berita Utama –

Tak Anarkistis

Jateng

commit to user




66.

Foto Eksklusif Bung Karno dan

Berita Utama –

Hamengku Buwono IX 67.

DPRD

Sleman

Jateng

Dukung

Opsi

Berita Utama –

Molotov

di

Rumah

Ketua Berita Utama –

Kalah Voting Penetapan, Maju ke

Berita Utama –

KILAS Ratusan Penyair Baca Puisi

Berita Utama –

Istimewa 71.


Jateng

Mahkamah Konstitusi 70.


Jateng

Paguyuban Lurah 69.


Jateng

Penetapan 68.



Jateng

Nasi Bungkus Raksasa Istimewa

Berita Utama –


Jateng 72.

RUU

Yogyakarta

Diusulkan

Nasional


Berita Utama –


Dibahas di Panja 73.

Paripurna Dewan tanpa Pandangan

Jateng

Umum 74.

FRAKSI DEMOKRAT DEWAN

Berita Utama –

KOTA YOGYAKARTA DUKUNG

Jateng


PENETAPAN 75.

Demokrat

Kota

Yogyakarta


Diadukan ke Pusat 76.

Tyasno:

TNI

Harus

Dukung

Berita Utama –

Sepuluh Wajah SBY


Jateng

Keistimewaan DIY 77.


Berita Utama –


Jateng 78.

RUUK

DIY

Sultan

Tunggu Berita Utama –

commit to user




Panggilan Panitia DPR 79.

Pemerintah

Jateng

Diminta

Tarik

Nasional


Berita Utama –


Rancangan Undang-Undang Yogya 80.

RUUK

DIY Komisi II Akan

Jadikan Paugeran Keraton Sebagai

Jateng

Acuan 81.

KILAS

Pemerintah

Tolak

Nasional


Berita Utama –


Penarikan Rancangan Undang – Undang Yogyakarta 82.

Joyokusumo : Sultan Diturunkan

Jateng

Jika Bersalah 83.

RANCANGAN UNDANG

UNDANG

YOGYAKARTA

–

Nasional


Berita Utama –


DPR

Targetkan Rampung April 84.

Prabukusumo

:

Sultan

Boleh

Tunjuk Pengganti 85.

KILAS

Pemerintah

Jateng Pertahankan

Nasional


Nusa


Berita Utama –


Konsep Parardya 86.

Pemerintah

Ngotot

Gubernur

Yogya Harus Dipilih 87.

RUU

KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA Keraton Tanggapi

Jateng

Dingin Usulan Pemerintah 88.

RUU

KEISTIMEWAAN

Berita Utama –

YOGYAKARTA Ichlasul Amal : Jika Penetapan Jangan Hanya Cek Kosong

commit to user

Jateng




89.

Berita Utama –

Sultan Tidak Kebal Hukum


Jateng Sumber : Koran Tempo Dari beberapa berita yang disajikan oleh Koran Tempo pada periode Desember 2010 – Januari 2011 di atas, Peneliti kemudian mengelompokkan berita-berita tersebut ke dalam tema pokok sesuai dengan kategori masalah, seperti yang dilakukan pada analisis berita di Harian Kompas sebelumnya guna mempermudah proses analisis data. Pengelompokan tema didasarkan pada isu yang dianggap paling penting, yang menjadi masalah utama, dan mendapat porsi besar dalam pemberitaan. Peneliti membaginya kedalam 5 tema besar, yakni: Usul Referendum, RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah, Survei Mengenai

Keistimewaan

Yogyakarta,

Sikap

Setgab

Terkait

RUU

Keistimewaan Yogyakarta, Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar pengelompokan berita di bawah ini:

Tabel 15. Pengelompokan Berita Seputar Isu Keistimewaan Yogyakarta Pada Koran TEMPO Edisi Desember 2010 – Januari 2011 ke dalam Tema Pokok sesuai Kategori Masalah NO.

TEMA

Judul Berita

Rubrik

Hari & Tanggal

1.

Usul Referendum

a.

Yogyakarta Gulirkan Referendum

commit to user

Headline,

Rabu, 1

Nusa

Desember 2010



b.

Nasional

Pemerintah Berhati-hati Sikapi


Isu Referendum c.

2.

RUU Yogyakarta

Keistimewaan

a.

Versi

Pemerintah.

Headline,

Kamis, 2

Gelar Referendum

Nasional

Desember 2010

Usulan

Pemerintah

Headline,

Jumat, 3

Tetap GUBERNUR

Nasional

Desember 2010

Nusa

Rabu, 8

Silakan

Yogya

YOGYA DIPILIH b..

Sultan

dijadikan

Gubernur Utama c.

Pemerintah Ngotot Gubernur

Desember 2010 Nusa

Yogya


Harus Dipilih 3.

Survei

Mengenai

a.


SOAL

Nasional

KEISTIMEWAAN


YOGYAKARTA ”71 Persen Warga Ingin Pemilihan” b.

Keraton

Yogya

Curiga

Survei

Nusa


Direkayasa c.

Survei

Tandingan

Disebar

Berita

Kamis, 9

Utama –

Desember 2010

Jateng d.

Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan

commit to user

Berita

Senin, 13

Utama –

Desember 2010

Jateng



e.

Sama-sama Survei,

Nasional

Hasil


Berkesebalikan 3.

Sikap

Setgab

Terkait

a.

RUU Keistimewaan DIY

Setgab

Koalisi

Metro


Bentuk Tim Melobi Sultan

4.

Mundurnya

GBPH

a.

Pangeran

Prabukusumo dari Partai

Tinggalkan

Demokrat

Demokrat

Terkait

Isu

Yogya

Nasional


Keistimewaan DIY Sumber : Koran Tempo

1.

Analisis Teks Berita dengan Tema Usul Referendum a) Berita 1 Elemen struktur berita pilihan pertama di Koran Tempo mengenai Usul Referendum adalah berita dengan judul Yogyakarta Gulirkan Referendum yang terbit pada edisi Rabu, 1 Desember 2010. Tabel 16. Analisis Berita dengan Judul Yogyakarta Gulirkan Referendum Koran TEMPO (Rabu, 1 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Headline

What

Tematik

Retoris

Par Yogyakarta

Gulirkan

Huruf dicetak tebal dan

Referendum

diberi warna putih dan merah, Leksikon:

commit to user



Gulirkan “Usulan itu terlalu jauh”

Kickers

What

terdapat grafis wajah Sultan Hamengku Buwono X, juga terdapat grafis yang berisi risalah perdebatan soal jabatan gubernur DIYyang diberi tajuk “Yogyakarta, Riwayatmu Kini”, Leksikon: Usulan

Kal1.

Jakarta – Berbagai lapisan

Par1

Where,

Koherensi

Leksikon:

masyarakat di Yogyakarta

Who,

Penjelas

kisruh

menginginkan

What

Koherensi

Leksikon:

(jajak

referendum

pendapat)

menyelesaikan dengan

Lead

guna kisruh

pemerintah

pusat

mengenai cara penentuan gubernur dan wakilnya di Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Kal2.

Proses

ini

diharapkan

Latar

commit to user

What,



Par1

menjadi alternatif terakhir untuk

How

Penjelas

menuntaskan

alternatif, kontroversi

kontroversi itu. Kal1.

"Referendum

Par2

sebagai

(adalah)

What,

Koherensi

Leksikon:

kemauan

How,

Penjelas,

bukti,

rakyat Yogya," kata Blasius

Who,

Kalimat

kemauan

Haryadi,

When

langsung

Who,

Koherensi

Leksikon:

dengan

What,

Penjelas

proses, tak

Blasius. Dia menegaskan,

How

ada gunanya

Who,

Leksikon:

terhadap

What,

kejengkelannya,

Presiden Susilo Bambang

How

menuding,

bukti

warga

Kutipan

Kota

Yogyakarta, kemarin. Kal2.

Tri

Haryanto,

Par2

lainnya,

warga

sepakat

Parafrase

kalau Gubernur DIY dipilih lewat

proses

pemilihan

umum, tak ada gunanya Yogyakarta disebut daerah istimewa. Kal1.

Tri

menyatakan

Par3

kejengkelannya

Yudhoyono,

Parafrase

yang

menuding

menganut,

Yogyakarta

monarki

menganut monarki. Kal2.

"Itu dilontarkan pada saat

Par3

Yogya

terkena

Kok

tak

Kutipan

How

Kalimat

Leksikon:

langsung

dilontarkan

Who,

Koherensi

Koherensi

bencana.

memikirkan

perasaan rakyat Yogya." Kal1.

Sebelumnya,

Ketua

Parafrase

Par4

Paguyuban Dukuh se-DIY

What,

Pembeda,

Penjelas,

(Semar Sembogo) Sukiman

How

Kata ganti

Singkatan,

commit to user



Hadiwiyoyo

mengatakan

jumlah

Label jabatan

Koherensi

Leksikon:

pemilihan,

Penjelas,

memboikot

rakyat akan memboikot,"

Kalimat

akan digelar sidang rakyat untuk

mendukung

penetapan Sultan sebagai gubernur. Kal2.

"Jika pemerintah pusat tetap

Par4

mengadakan

Kutipan

How

kata dia.

langsung, Kata ganti orang

Kal3.

Jajaran

Par4

yang

perangkat tergabung

desa

Parafrase

Who, How

dalam

Koherensi

Leksikon:

Pembeda

Jajaran

Parade Nusantara Daerah Istimewa

Yogyakarta

sebelumnya

juga

menyatakan perlunya jajak pendapat. Kal1. Par5

Sri

Sultan

Buwono X

Hamengku

Latar

Who, How

kemarin tak

Koherensi Pembeda

bersedia berkomentar. Kal2.

"Saya serahkan sepenuhnya

Par5

kepada rakyat," kata Sultan.

Kal1.

Reaksi rakyat Yogyakarta

Par6

itu dipicu oleh pernyataan

Kutipan

Latar

Yudhoyono bahwa sistem pemerintahan di Yogyakarta mungkin

Kalimat langsung


tak

How

monarki,

commit to user

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, Why

Sebab-

Reaksi, dipicu

Akibat



karena hal itu bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi. Kal2.

Selama ini kepala daerah di

Par6

Yogyakarta menjabat penetapan,

How,

Koherensi

memang

Where,

pembeda

berdasar

Who,

yakni

Latar

Sultan

sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai wakilnya. Kal1.

Sultan merespons dengan

Par7

menyatakan

akan

menanggalkan

Parafrase,

Who,

Koherensi

Singkatan,

Kutipan

What,

Penjelas,

Leksikon:

How

Kalimat

merespons,

langsung

menanggalkan

What,

Koherensi

Leksikon:

jabatan

gubernur, "Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan DIY." Kal1.

Hubungan

di

Par8

keduanya pernah memanas

Who,

sebab-

memanas,

kala Presiden Yudhoyono

How,

akibat

Pengandaian

Who,

Kalimat

Leksikon:

What

tak

usulan, Label

langsung

jabatan

mengatakan di

antara

Latar

pemerintahan

Yogyakarta

Where,

seperti

When

ketoprak, pada 2008. Kal1.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Par9

Mahfud

Md.

penilaian

soal

Parafrase

memberi usulan

referendum. Kal2.

"Ini terlalu jauh," kata dia.

Kutipan

Par9

How

Kalimat langsung, Kata ganti

commit to user



orang Kal3.

Alasannya, referendum tak

Par9

dikenal dalam konstitusi.

Parafrase

How

Koherensi

Leksikon: tak

Penjelas,

dikenal

kalimat tak langsung Kal4.

Ia menyarankan agar warga

Par9

Yogyakarta

Parafrase

membawa

aspirasi

mereka

dibahas

oleh

untuk

Who,

Koherensi

Leksikon:

What,

Penjelas,

aspirasi

How

Kata ganti

Presiden

orang,

dengan DPR.

kalimat tak langsung

Kal1.

Menteri

Par10

Gamawan

Dalam

menyatakan hati-hati

Negeri

Who,

Koherensi

Leksikon:

Fauzi

What,

Pembeda,

menangani,

pemerintah

How

Kata ganti

isu, Label

tak tentu,

jabatan

menangani

Parafrase

isu

referendum.


Kal2.

Ia menilai pernyataan

Par10

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

Presiden biasa saja dan tak

What,

Penjelas,

konflik

menunjukkan konflik

How

Kata ganti

dengan Sultan.

orang

Kal1.

Antropolog dari Universitas

Par11

Who,

Koherensi

Idiom: tidak

Gadjah Mada, Heddy Shri

What,

Pembeda,

sensitif,

Ahimsa Putra, mengatakan

How

Kalimat

Leksikon:

tak

simbol

langsung

budaya, Label

Presiden

tidak

Parafrase

sensitif

terhadap hubungan Keraton

commit to user



sebagai

simbol

budaya

jabatan

dengan masyarakatnya. Kal2.

"Kalau

berkaitan

Par11

identitas

budaya,

dengan

Kutipan,

orang

Penutup

How

berani mati."

Koherensi

Leksikon:

Penjelas,

identitas

Kalimat

budaya,

langsung

Idiom: berani mati

Sumber : Berita 1, tema Usul Referendum b) Berita 2 Elemen struktur berita pilihan kedua di Koran Tempo mengenai Usul Referendum adalah berita dengan judul Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum yang terbit pada edisi Rabu, 1 Desember 2010. Tabel 17. Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum Koran TEMPO (Rabu, 1 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Pemerintah Berhati-hati

Headline

Who,

Huruf dicetak

What

tebal, Leksikon:

Par

Sikapi Isu Referendum

Berhati-hati, Isu, terdapat foto spanduk tuntutan referendum masyarakat Yogyakarta, karya fotografer Antara/Wahyu

commit to user



Putro, Juga grafis bertajuk Pasal Panas Aturan Keistimewaan Yogyakarta. Semua berawal dari friksi

Kickers

Presiden dengan Sultan. Kal1.

Jakarta

Par1

Pemerintah

Leksikon: friksi

Who Where,

Koherensi

Leksikon:

menyatakan akan berhati-

Who,

Penjelas

Berhati-hati,

hati dalam

menyikapi

What,

desakan,

desakan referendum bagi

How

dipicu, tata

warga

--

What,

Daerah

Yogyakarta

Lead

Istimewa

cara

yang dipicu

oleh tata cara pemilihan gubernur. Kal1.

Rancangan

Par2

Undang

mengubah

Latar

Keistimewaan

Yogyakarta sedang

Undang-

yang

kini

digodok

bisa

tata

pemilihan

What,

Koherensi

Leksikon:

How,

Penjelas

digodok, tata

Who

cara

cara

Gubernur

Yogyakarta, yang selama ini selalu dijabat oleh raja. Kal2.

Pembahasan ini semakin

Par2

memanas setelah Presiden

Latar

Susilo Bambang

What,

Koherensi

Leksikon:

How

Sebab-

memanas, soal

akibat

Yudhoyono mengeluarkan pernyataan soal itu.

commit to user



Kal1.

"Antara

Par3

Sultan

Presiden

dan

Kutipan

(Hamengku

Buwono

X)

Who,

Kalimat

How,

langsung

hanya

What,

pembahasan

Where,

hukum sebenarnya," kata

When

mengenai

Menteri

Dalam

Gamawan

Fauzi

Negeri seusai

rapat dengan Komisi II (Pemerintahan

Dalam

Negeri) Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Kal1.

Menurut dia, pemerintah

Par4

memikirkan

masalah

Parafrase

ini

Who,

Koherensi

How

Penjelas,

secara menyeluruh untuk

Kalimat

semua wilayah.

tak langsung

Kal2.

"Kalau ada suatu provinsi

Par4

minta

Koherensi

Leksikon:

sama,

Penjelas,

diakomodasi

apakah diakomodasi itu?"

Kalimat

hal

yang

Kutipan

How

Gamawan bertanya.

langsung, Kalimat tanya

Kal3.

Dia

Par4

yang

menegaskan, akan

bukan hanya

Who,

Koherensi

juga

What,

penjelas,

untuk Sri

How

Kalimat

dibuat

aturan

Parafrase


tak

X, tapi juga bagi sultan-

langsung,

sultan berikutnya.

Kata ganti

commit to user



orang, Kata ganti tak tentu Kal4.

Pemerintah pun tak pernah

Par4

mempermasalahkan

Parafrase

Who,

Koherensi

How

Penjelas,

penetapan Sultan X sebagai

Kalimat

gubernur.

tak langsung

Kal1.

Desakan

referendum

Par5

muncul lantaran rancangan undang-undang

yang

diajukan ke DPR

sejak

Latar

How,

Koherensi

Leksikon: tak

When

Sebab-

kunjung tuntas

Akibat

2008 tak kunjung tuntas. Kal2.

Persoalannya ada pada cara

Par5

pemilihan

gubernur

Latar

How

dan

Koherensi Penjelas

wakilnya. Kal3.

Sebagian

partai

Par5

menginginkan

Latar

gubernur

Who, How

dipilih langsung, agar lebih demokratis seperti daerah lain. Kal4.

Tapi

mayoritas

Par5

Yogyakarta otomatis

rakyat

Latar

ingin Sultan

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Pembeda

mayoritas,

menjadi

otomatis

gubernur, sebagai bentuk keistimewaan provinsi itu. Kal1.

Situasi memanas setelah

Par6

pada

How,

Koherensi

Leksikon:

lalu

When,

Sebab-

memanas


Who,

Akibat

Jumat

pekan

Latar

commit to user



Yudhoyono sistem

mengatakan

pemerintahan

What

di

Yogyakarta tak mungkin monarki. Kal2.

"Tidak mungkin ada sistem

Par6

monarki, bertabrakan konstitusi

Kalimat

Leksikon:

yang

langsung,

bertabrakan

dengan

Koherensi

dan

Kutipan

How

nilai

Sebab-

demokrasi," ucapnya.

Akibat

Kal3.

Muncullah

Par6

pendapat untuk mengetahui aspirasi

ide

jajak

seluruh

Latar

What,

Koherensi

Leksikon: ide,

How

Sebab-

aspirasi

warga

Akibat

Yogyakarta. Kal4.

Spanduk dan pamflet berisi

Par6

What,

Koheensi

Leksikon:

kritik terhadap pemerintah

How,

Penjelas

desakan

pusat

Where

dan

referendum

Latar

desakan meluas

di

Yogyakarta. Kal1.

Gamawan

Par7

Who,

Koherensi

Yogyakarta memiliki tujuh

What,

Pembeda,

keistimewaan

dalam

How,

Kalimat

rancangan undang-undang,

When

tak

enam

menjelaskan,

di

Parafrase

antaranya

langsung

disepakati oleh Komisi II dan pemerintah tahun lalu. Kal2.

Satu keistimewaan

Par7

masih alot dibahas adalah tentang

cara

yang

Parafrase

pemilihan

kepala daerah.

commit to user

How

Koherensi Penjelas

Leksikon: alot



Kal3.

Konstitusi mengamanatkan

Par7

kepala

daerah

Parafrase

How

dipilih

Koherensi Penjelas

pemerintah. Kal1.

Sejumlah

Par8

politikus

Who,

Koherensi

Leksikon: isu,

berharap isu referendum

How,

Pembeda

menghangat,

yang

What,

menghangat

Latar

di

Yogyakarta tak serius.

tak serius

Where

Kal2.

Wakil Ketua Komisi II

Par8

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon: isu,

Ganjar Pranowo menilai

What,

Penjelas,

sindiran, Label

isu ini hanya sindiran buat

How

Kalimat

jabatan

Presiden.

tak langsung

Kal3.

"Pemerintah

harus

bisa

Par8

meredam

dengan

cara

pula,"

ujar

Kalimat

politikus PDI Perjuangan

langsung

yang

baik

Kutipan

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas,

meredam

ini. Kal4.

"Agar

Par8

tak

menjadi

Kutipan

How

Koherensi

Leksikon:

polemik, dan referendum

Penjelas,

polemik, Idiom:

akan diartikan lain."

Kalimat

diartikan lain

langsung Kal1.

Lily

Wahid

dari Partai

Par9

Kebangkitan

Bangsa

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Pembeda,

memanaskan

menilai Presiden tak pantas

Kalimat

situasi

menyampaikan pernyataan

langsung

yang memanaskan situasi. Kal2.

"Tak

ada

Par9

menafikan

yang

bisa

Kutipan

kontribusi

commit to user

How

Koherensi

Leksikon:

Penjelas,

menafikan,



Yogyakarta

dalam

Kalimat

pembentukan negara ini,"

langsung

kontribusi

katanya. Kal1.

Gandung

Par10

Pardiman

dari

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

Golkar menginginkan agar

What,

Pembeda,

kenegarawanan

soal

How

Kalimat

referendum

diselesaikan

secara

tak

kenegarawanan

antara

langsung

Sultan dan Presiden. Kal2.

"Semua berawal dari friksi

Kutipan.

Par10

di antara mereka," kata

Penutup

bekas

Ketua

How

Kalimat

Leksikon: friksi

langsung

, Label jabatan

Golkar

Provinsi Yogyakarta ini. Sumber : Berita 2, tema Usul Referendum c)

Berita 3 Elemen struktur berita pilihan ketiga di Koran Tempo mengenai Usul

Referendum adalah berita dengan judul Silakan Yogya Gelar Referendum yang terbit pada edisi Kamis, 2 Desember 2010. Tabel 18. Analisis Berita dengan Judul Silakan Yogya Gelar Referendum Koran TEMPO (Kamis, 2 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Headline

What

Tematik

Retoris

Par Silakan

Yogya

Gelar

Huruf dicetak tebal, diberi

Referendum

warna hitam dan merah, terdapat grafis lambang

commit to user



Kraton Yogyakarta dan grafis gulungan kertas berisi sejarah pembahasan RUUK DIY dengan tajuk “Rancangan Tak Kunjung Rampung”. Ini

tantangan

masyarakat

legal

Kickers

Yogyakarta

What,

Leksikon:

Who

tantangan

kepada pusat

legal, terdapatkutipan pendapat Sultan HB X pada September 2010 yang berbunyi: “Daripada ribut dan tak berani memutuskan pemilihan atau penetapan, kalau berani,ya, referendum saja.”

Kal1.

JAKARTA

-

Par1

menggelar untuk

Usulan

Lead

Where,

Koherensi

Leksikon:

referendum

What,

Penjelas

Usulan,

menentukan

How

commit to user

mekanisme



mekanisme pengangkatan Gubernur Yogyakarta dan wakilnya

mendapat

dukungan

sejumlah

politikus

di

Dewan

Perwakilan Rakyat. Kal2.

Politikus

Par1

Fraksi

Partai

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

Keadilan Sejahtera, Anis

What,

Penjelas

polemik

Matta,

How

What,

Koherensi

Leksikon:

dari

Who,

Penjelas,

tantangan

masyarakat Yogya, dan itu

How

Kalimat

legal, Label

langsung

jabatan

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Pembeda

Leksikon:

mengatakan

referendum

merupakan

jalan untuk menyelesaikan polemik

soal

kepala

pemerintahan di provinsi itu. Kal1.

"Referendum

Par2

tantangan

merupakan legal

menunjukkan

Kutipan

keyakinan

mereka," kata Wakil Ketua DPR itu. Kal1.

Sejawatnya,

Teguh

Parafrase

Par3

Juwarno, Sekretaris Fraksi

What,

Partai Amanat Nasional di

How

aspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan

referendum

berguna

untuk

mendengarkan

aspirasi

warga Yogyakarta. Kal2.

"Usulan

ini

perlu

Kutipan

commit to user

How

Koherensi

Leksikon:



Par3

dipertimbangkan pemerintah

(pusat),"

ujarnya tadi malam. Usulan

untuk

Par4

melaksanakan referendum

Kalimat

dipertimbangkan

Latar,

How,

Koherensi

Leksikon:

Parafrase

What,

Sebab-

memanas

When,

Akibat

memanas setelah, Jumat Presiden

Usulan,

langsung

Kal1.

lalu,

Penejelas,

Susilo

Bambang

Yudhoyono

melempar

pernyataan

Who

bahwa sistem yang akan dianut dalam pemerintahan Yogyakarta tidak mungkin monarki. Kal2.

Sehari kemudian, Sultan

Par4

menyatakan

Latar

How

Koherensi

kerisauannya

sebab-

atas pernyataan Presiden

akibat

itu. Kal3.

Warga

Yogyakarta

Par4

mengungkapkan

Latar

hal

Who,

Koherensi

What

Penjelas

What,

Koherensi

Leksikon:

serupa. Kal4.

"Keinginan

Par4

warga Yogya sudah sangat

Who,

Penjelas,

ekspresif,

ekspresif akibat lontaran

How

Kalimat

lontaran,

langsung

Singkatan, Label

pernyataan

referendum

SBY,"

Wakil Ketua Fraksi

PDI

Kutipan

kata

DPR dari

jabatan

Perjuangan,

Pramono Anung. Kal1.

Namun sejumlah politikus

Par5

Senayan lainnya menolak

Parafrase

commit to user

What

Koherensi

Leksikon:

Pembeda

menolak,



usulan referendum.

usulan

Kal2.

"Kalau Yogyakarta minta

Par5

What,

Koherensi

referendum, bisa-bisa nanti

How,

Penjelas,

diikuti daerah lain," kata

Who

Kalimat

Ketua

Fraksi

Persatuan

Kutipan

Partai

langsung,

Pembangunan

Kata ganti

Hasrul Azwar.

tak tentu

Kal3.

Ida Fauziah dari Fraksi

Par5

Partai Kebangkitan Bangsa dan

Akbar

Label jabatan

Faizal

Parafrase

Who,

Koherensi

What

Penjelas,

dari

Label jabatan

Kalimat

Fraksi Hati Nurani Rakyat-

tak

-keduanya dari Komisi II,

langsung,

yang membidangi masalah pemerintahan--juga menyatakan ketidaksetujuannya. Kal1.

Pengamat politik lokal dan

Par6

otonomi

daerah

Parafrase

dari

Who,

Koherensi

Idiom: untung-

What

Pembeda

rugi, Leksikon:

Universitas Gadjah Mada,

menimbang,

Ari

Dwipayana,

usulan, Label

pemerintah

jabatan

mengingatkan

agar menimbang untungrugi usulan ini dengan baik. Kal2.

"Jika

referendum

Par6

dilakukan, memberikan yang

buruk

jadi

Kutipan,

akan

Penutup

predikat bagi

pemerintahan," ujarnya. Sumber : Berita 3, tema Usul Referendum

commit to user

How

Kalimat

Leksikon:

langsung

predikat



Pada tema Usulan Referendum, terdapat tiga buah judul pilihan di Koran Tempo antara lain Yogyakarta Gulirkan Referendum, Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum, Silakan Yogyakarta Gelar Referendum. Dari unsur sintaksis, ketiga berita tersebut sama-sama memilih menyematkan kata Referendum yang memiliki arti penyerahan suatu anggota perkumpulan atau segenap rakyat,

persoalan

kepada semua

supaya diputuskan

dengan

pemungutan suara umum, hal tersebut dilakukan karena tampaknya Koran Tempo ingin fokus menonjolkan poin ini dalam paparan pemberitaan di tubuh berita nantinya. Namun dari ketiga berita ini ternyata Koran Tempo memberikan perbedaan sudut pandang/angel pemberitaan antara satu berita dengan berita yang lainnya. Pada berita 1 berjudul Yogyakarta Gulirkan Referendum, Koran Tempo mengambil sudut pandang mayoritas dari Masyarakat Yogyakarta, hal tersebut tampak pada pemilihan kutipan dan parafrase mayoritas, berasal dari beberapa masyarakat Yogyakarta seperti berikut: "Referendum (adalah) sebagai bukti kemauan rakyat Yogya," kata Blasius Haryadi, warga Kota Yogyakarta, kemarin. Tri Haryanto, warga lainnya, sepakat dengan Blasius. Dia menegaskan, kalau Gubernur DIY dipilih lewat proses pemilihan umum, tak ada gunanya Yogyakarta disebut daerah istimewa. (Lihat Tabel 16, Kalimat 1 & 2. Paragraf 2) Tri menyatakan kejengkelannya terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menuding Yogyakarta menganut monarki. "Itu dilontarkan pada saat Yogya terkena bencana. Kok tak memikirkan perasaan rakyat Yogya." (Lihat Tabel 16, Kalimat 1 & 2. Paragraf 3) Sebelumnya, Ketua Paguyuban Dukuh se-DIY (Semar Sembogo) Sukiman Hadiwiyoyo mengatakan akan digelar sidang rakyat untuk mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur. "Jika pemerintah pusat tetap mengadakan pemilihan, rakyat akan memboikot," kata dia. (Lihat Tabel 16, Kalimat 1 & 2. Paragraf 4)

commit to user



Dalam tubuh berita ini, Koran Tempo mencoba menguatkan argumen masyarakat Yogya dengan menyertakan pula kutipan tanggapan Sultan mengenai isu Keistimewaan DIY, sepertinya hal itu dimaksudkan Tempo agar pendapat rakyat Yogya di bagian lead dan teras berita dikesankan ada faktor sebab-akibatnya. Kickers berita sendiri, yang berbunyi “Usulan itu terlalu jauh” adalah inti pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md, sebagai bentuk penilaian beliau sebagai pihak yang mewakili pakar hukum konstitusional sebagai pembeda. Sedang di bagian penutup berita, Koran Tempo memberi pemanis berita dengan parafrase Mendagri Gamawan Fauzi dalam menyikapi usulan referendum. Pada berita 2 lain lagi, pada judul Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum ini, Koran Tempo mengambil mayoritas sudut pandang dari Pemerintah, yang tampak pada kutipan dan parafrase dari Mendagri Gamawan Fauzi sebagai wakil dari pemerintah : "Antara Presiden dan Sultan (Hamengku Buwono X) hanya mengenai pembahasan hukum sebenarnya," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai rapat dengan Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri) Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Lihat Tabel 17, Kalimat 1. Paragraf 3) Menurut dia, pemerintah memikirkan masalah ini secara menyeluruh untuk semua wilayah. "Kalau ada suatu provinsi minta hal yang sama, apakah diakomodasi itu?" Gamawan bertanya. Dia menegaskan, aturan yang akan dibuat juga bukan hanya untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X, tapi juga bagi sultan-sultan berikutnya. Pemerintah pun tak pernah mempermasalahkan penetapan Sultan X sebagai gubernur. (Lihat Tabel 17, Kalimat 1, 2, 3, & 4. Paragraf 4) Sedangkan judul Silakan Yogyakarta Gelar Referendum mengambil angel mayoritas dari para anggota dewan di DPR baik yang pro maupun yang kontra :

commit to user



Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan referendum merupakan jalan untuk menyelesaikan polemik soal kepala pemerintahan di provinsi itu. "Referendum merupakan tantangan legal dari masyarakat Yogya, dan itu menunjukkan keyakinan mereka," kata Wakil Ketua DPR itu. (Lihat Tabel 18, Kalimat 2. Paragraf 1 & Kalimat 1. Paragraf 2) Sejawatnya, Teguh Juwarno, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan referendum berguna untuk mendengarkan aspirasi warga Yogyakarta. "Usulan ini perlu dipertimbangkan pemerintah (pusat)," ujarnya tadi malam. (Lihat Tabel 18, Kalimat 1& 2. Paragraf 3) "Keinginan referendum warga Yogya sudah sangat ekspresif akibat lontaran pernyataan SBY," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung. (Lihat Tabel 18, Kalimat 4. Paragraf 4) "Kalau Yogyakarta minta referendum, bisa-bisa nanti diikuti daerah lain," kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar. Ida Fauziah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Akbar Faizal dari Fraksi Hati Nurani Rakyat--keduanya dari Komisi II, yang membidangi masalah pemerintahan--juga menyatakan ketidaksetujuannya. (Lihat Tabel 18, Kalimat 2 & 3. Paragraf 5) Dibagian akhir berita, Koran Tempo memberikan kutipan dari pihak akademisi sebagai pelengkap, yakni pengamat politik lokal dan otonomi daerah dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, dimana dalam hal ini ia ditempatkan sebagai pihak yang netral, guna memberikan pembeda dari paparan pandangan beliau dengan pendapat pro dan kontra dari anggota DPR di bagian tubuh berita. Perbedaan sudut pandang pemberitaan tersebut di atas, menggambarkan bahwa Koran Tempo berusaha menerapkan prinsip berita berimbang dengan meng-cover semua sudut pandangan dan pendapat dari pihak-pihak yang punya kompetensi juga keterkaitan dengan isu ini. Dari unsur skrip, ketiga berita di atas sudah memenuhi syarat kelayakan berita dengan lengkapnya unsur 5W+1H di dalamnya, dengan paparan sebagai berikut : Perwakilan masyarakat Yogyakarta, Mahfud Md (Pakar Hukum

commit to user



Konstitusional), Gamawan Fauzi (Perwakilan Pemerintah), beberapa anggota DPR, Ari Dwipayana (pihak akademisi) (Who), Usulan Referendum

(What),

meski tidak terlalu spesifik disebutkan tapi tertulis: jumat lalu; dan tahun 2008 (When), Jakarta (Where), Reaksi rakyat Yogyakarta dipicu oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sistem pemerintahan di Yogyakarta tak mungkin monarki, karena hal itu bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi (Why), Muncul ide refrendum/ jajak pendapat untuk mengetahui aspirasi seluruh warga Yogyakarta (How). Unsur yang paling banyak adalah unsur How (Lebih jelasnya lihat Tabel 16, 17, dan 18 diatas) Unsur Tematik, dalam berita ini Koran Tempo hanya mengambil satu tema sebagai poin utama pemberitaan yaitu Usulan Referendum. Unsur Retoris, dari ketiga pilihan berita di atas unsur retoris yang menonjol adalah unsur grafis yang dipakai oleh Koran Tempo, pada berita 1 berjudul Yogya Gulirkan Referendum grafis yang dipakai adalah sketsa wajah Sri Sultan Hamengku Buwono X disertai Tabel yang diberi judul: Yogyakarata, Riwayatmu Kini, berisikan sejarah risalah perdebatan status Keistimewaan yang diterima Yogyakarta, mulai dari 5 September 1945 sampai Oktober 2008. Pada berita 2 berjudul Pemerintah Berhati-hati Sikapi Isu Referendum, terdapat foto spanduk tuntutan referendum masyarakat Yogyakarta, dan tabel yang isinya menyebutkan pasal-pasal mana saja yang selama ini menjadi perdebatan dalam penentuan mekanisme pengangkatan Gubernur DIY, dengan judul Pasal Panas Aturan Keistimewaan Yogyakarta. Sedangkan pada berita 3 berjudul Silakan Yogyakarta Gelar Referendum, terdapat logo kraton Yogyakarta dan

commit to user



tabel berisi perjalanan pembahasan RUUK DIY dari tahun 2002 sampai tahun 2010, yang diberi judul Rancangan Tak Kunjung Rampung. Dari unsur retoris yang berupa penonjolan grafis seperti disebut di atas, Koran Tempo sepertinya berusaha memberi pemahaman pada pembacanya bahwa usulan referendum yang diberitakan memiliki referensi dan acuan,

yakni tiga

hal

yang

dipaparkan pada tabel di masing-masing berita di atas. Sehingga dapat dilihat dari

pembedahan ketiga berita bertema

referendum ini, Koran Tempo jelas menampilkan pemberitaan secara berimbang dengan mencari sumber berita dari banyak pihak yang mempunyai keterkaitan dan kompetensi akademik dalam menanggapi berita seputar isu keistimewaan DIY. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang sengketa tanah sriwedari Solo.56

2.

Analisis Teks Berita dengan Tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah a) Berita 1 Elemen struktur berita pilihan pertama di Koran Tempo mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah adalah berita dengan judul Gubernur Yogya Dipilih yang terbit pada edisi Jumat, 3 Desember 2010.

56


commit to user



Tabel 19. Analisis Berita dengan Judul USULAN PEMERINTAH TETAP GUBERNUR YOGYA DIPILIH Koran TEMPO (Jumat, 3 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

USULAN PEMERINTAH

Headline

Who,

Leksikon:

What

Usulan, Tetap,

Par

TETAP

GUBERNUR

YOGYA DIPILIH

Dipilih, Huruf dicetak tebal diberi warna hitam dan merah, Diberi foto yang memperlihatkan pertemuan antara Presiden dengan Sultan Hamengku Buwono saat penyerahan penghargaan Satyalancana Pembangunan Pendidikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2010 dan HUT

commit to user



Ke-65 PGRI, dan grafis lambang Kraton Yogyakarta disertai draf RUUK versi pemerintah bertajuk “Keistimewaan Yogyakarta Versi Baru” Sultan tetap orang nomor satu

dengan

Kickers

sejumlah

Who,

Koherensi

What

Penjelas

Where,

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

berkukuh

What,

Koherensi

Singkatan

How

Penjelas

What,

Kalimat

Leksikon:

Who,

langsung

matangkan,

kewenangan Kal1.

JAKARTA - Pemerintah

Par1

berkukuh

Gubernur

Who,

Daerah

Istimewa

What,

sebagai

How

Yogyakarta

Lead

penyelenggara pemerintahan harus dipilih oleh rakyat. Kal2.

Keputusan

Par1

dimasukkan Rancangan Undang

ini

akan

Lead

dalam UndangKeistimewaan

(RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kal1.

"Itu

yang

akan

kita

Par2

matangkan dan ajukan ke

Kutipan

commit to user



DPR,"

ujar

Menteri

Koordinator Hukum,

Where

Label jabatan

Politik,

dan

Keamanan

Djoko Suyanto seusai rapat kabinet paripurna di Jakarta kemarin. Kal1.

Djoko

menyatakan

Par3

rumusan

Who,

Koherensi

Leksikon:

diambil

What,

Penjelas

rumusan,

pemerintah berpijak pada

How

yang

Parafrase

bingkai, asas

tiga hal, yakni keberadaan Yogyakarta dalam lingkup bingkai negara kesatuan, menghormati keistimewaan Yogyakarta,

serta

menghargai

asas

demokratisasi diamanatkan

seperti Undang-

Undang Dasar 1945. Kal2.

Dia

Par3

menambahkan,

Who,

Kata ganti

Leksikon:

pemerintah akan terbuka

What,

orang

alternatif

terhadap

How

What,

Kalimat

Leksikon:

How

langsusng

diskursus,

alternatif

Parafrase

lain

yang muncul dari DPR. Kal3.

"Di

sana

Par3

diskursus,

akan

ada

Kutipan

kompromi

politik, dan diskusi. Itu hal

Idiom:

yang wajar kita tampung,"

kompromi

katanya.

politik

Kal1.

RUUK Yogyakarta sudah

Par4

berada

di

Latar

tangan

commit to user

What,

Koherensi

Pengandaian,

How

Penjelas

Singkatan



pemerintah sejak 2002.

When

Kal2.

Hingga saat ini, rancangan

Par4

itu tak kunjung ditetapkan

Latar

What,

Koherensi

Idiom: tak

How

penjelas

kunjung

What,

Koherensi

Leksikon:

mekanisme

Who,

Sebab-

ganjalannya,

pengisian jabatan Gubernur

Why

akibat

mekanisme

Who,

Koherensi Pembeda

sebagai undang-undang. Kal3.

Salah

Par4

adalah

dan

satu

ganjalannya

Wakil

Latar

Gubernur--

apakah melalui pemilihan atau penetapan. Kal4.

Sejumlah

politikus

Par4

Senayan, di luar Fraksi

What,

Partai

How

Demokrat,

pengangkatan

di

Latar

setuju

Gubernur

dan Wakil Gubernur Yogya melalui penetapan. Kal1.

Menurut

Menteri Dalam

Par5

Negeri Gamawan pemerintah memutuskan

Parafrase

Who,

Koherensi

Idiom: orang

Fauzi,

What,

Pembeda

nomor satu,

juga

How

Leksikon;

Sultan

tertinggi, Label

Hamengku Buwono X dan Paku

Alam

IX

jabatan

sebagai

orang nomor satu dan tertinggi di Yogyakarta. Kal2.

"Mengenai formulasi dan

Par5

kewenangan

Kutipan

Koherensi

Leksikon:

masing-

penjelas,

formulasi,

masing seperti apa, hal itu

Kalimat

dirumuskan

masih akan dirumuskan,"

langsung

ujarnya pada kesempatan

commit to user

How



yang sama. Kal1.

Gamawan

memberikan

Par6

gambaran

Who,

Koherensi

Leksikon:

ihwal

What,

Penjelas,

ihwal, Idiom:

kewenangan Sultan sebagai

How

Kalimat

orang nomor

tak

satu

orang

nomor

satu

Parafrase

di

wilayahnya.

langsung

Kal2.

Antara lain ia memiliki

Par6

kewenangan

Parafrase

memberi

persetujuan

atas

calon

Gubernur

DIY

dan

Who,

Koherensi

How

Penjelas,

Singkatan

Kata ganti orang

melantik bupati. Kal3.

"(Sultan)

orang

nomor

Par6

satulah, dengan sejumlah

Kutipan

Who,

Kalimat

Idiom: orang

How

langsung

nomor satulah

kewenangan," katanya. Sumber : Berita 1, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah b) Berita 2 Elemen struktur berita pilihan kedua di Koran Tempo mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah adalah berita dengan judul Sultan Dijadikan Gubernur Utama yang terbit pada edisi Rabu, 8 Desember 2010. Tabel 20. Analisis Berita dengan Judul SULTAN DIJADIKAN GUBERNUR UTAMA Koran TEMPO (Rabu, 8 Desember 2010) Kal.

Preposisi

Sintaksis

Skrip

Headline

Who, How

Tematik

Retoris

Par SULTAN

DIJADIKAN

Huruf dicetak tebal

GUBERNUR UTAMA “Tugasnya

sama

saja,

Kickers

commit to user

What

Koherensi



hanya beda nama”

Penjelas

Kal1.

JAKARTA –Kementerian

Par1

Dalam

Where,

Koherensi

Leksikon:

Negeri

Who,

Penjelas

merampungkan

draf

What

Koherensi

Idiom: orang

penjelas

nomor satu dan

merampungkan Rancangan

Lead

Undang-

Undang

Keistimewaan

Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Kal2.

Dalam

draf itu, Sultan

Par1

Hamengku Buwono X dan

Lead

Who, How

Paku Alam, sebagai orang

dua

nomor satu dan dua di Yogyakarta,

akan

ditempatkan

sebagai

gubernur utama dan wakil gubernur utama. Kal1.

Adapun di bawahnya ada

Par2

gubernur

Latar

How

yang

Koherensi penjelas

menjalankan pemerintahan. Kal2.

“Gubernur itu akan dipilih

Kutipan,

Who,

Koherensi

Leksikon:

Par2

langsung,” kata

Latar

What,

Penjelas,

finalisasi, Label

Dalam Negeri Gamawan

Where,

Kalimat

jabatan

Fauzi setelah memimpin

When

langsung

Who, How

Koherensi

Leksikon: satu

penjelas

paket

rapat RUU

Menteri

bersama finalisasi tersebut

di

kantornya, Senin lalu. Kal1.

Meski menjadi gubernur

Par3

utama,

Latar

Sultan

commit to user



diperbolehkan

mengikuti

pemilihan kepala daerah, satu paket dengan Paku Alam. Kal2.

Jika Sultan ikut pilkada, ia

Par3

Detail,

Leksikon:

bisa maju otomatis tanpa

Koherensi

otomatis

perlu diajukan oleh partai

Penjelas

politik

Latar

Who, How

ataupun

mengumpulkan 15 persen suara

seperti

yang

disyaratkan UU Nomor 32 Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah. Kal3.

"Artinya,

Par3

inilah

Who,

Kalimat

Leksikon:

istimewanya Pak Sultan

What,

langsung,

istimewanya

dan

How

Koherensi

Paku

Kutipan

Alam,"

Gamawan menambahkan. Kal1.

Kerabat

Par4

Yogyakarta

Keraton lainnya

penjelas Latar

Who, How

tak

Koheensi Penjelas

boleh mengajukan diri. Kal1.

Pemerintah

Par5

meniadakan

juga

akan

Latar

Who, How

calon

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

meniadakan

perorangan kecuali calon partai politik dan calon gabungan partai politik. Kal2.

"Tapi itu tergantung beliau

Kutipan

Par5

ingin jadi gubernur atau

Penjelas,

tidak. Jika tidak, maka

Kalimat

calon yang maju berlaku

langsung,

commit to user

How

Koherensi



sesuai

undang-undang,”

Kata ganti

ujarnya.

orang

Kal1.

Adapun

kewenangan

Par6

Sultan sebagai gubernur utama

adalah,

hak

protokoler

What,

Koherensi

Who, How

penjelas

How, Why

Koherensi

memiliki dan

kedudukan

keuangan,

memelihara

nilai-nilai

budaya

Latar

dan

sosial

masyarakat Yogyakarta. Kal2.

“Namun beliau tak berhak

Par6

memberhentikan gubernur,

Penjelas,

karena

Kata ganti

gubernur

Kutipan

pilihan

rakyat. Kedudukan Sultan

orang

dan Paku Alam sama di hadapan hukum,” ujarnya, Kal1.

Menurut Gamawan, sejauh

Par7

Who,

Koherensi

ini draf sudah selesai dan

What,

Penjelas

akan

ke

How,

Sekretariat Negara hari ini.

When

diserahkan

Kal2.

“Namun apa

Par7

rumuskan

yang kita

belum

Parafrase

Kutipan

tentu

What,

Kalimat

How, Who

langsung,

disetujui Bapak Presiden,”

Koherensi

katanya.

penjelas, Kata ganti orang

Kal1.

Gamawan juga membantah

Par8

Parafrase

Who,

Kata ganti

Leksikon:

kabar bahwa survei yang

What,

tak tentu

rujukan, survei

dilakukan

How

pemerintah

commit to user



menjadi

satu-satunya

rujukan. Kal2.

Pemerintah,

katanya,

Par8

mempertimbangkan

Parafrase

Who, Why

Detail, Koherensi

amanat UUD 1945, sejarah

penjelas

Yogya, prinsip demokratis, dan pandangan sejumlah pakar. Kal1.

Hingga kemarin, sejumlah

Par9

When,

Koherensi

Idiom: menyoal

kalangan masih menyoal

Who,

sebab-

klaim

klaim pemerintah bahwa

What,

akibat

hasil

survei

How

dan

sebuah

pemerintah lembaga

menyebutkan

71

warga

Yogyakarta

menginginkan

Latar

persen

pemilihan

gubernur secara langsung. Kal2.

Para

Par10

aktivis

Gerakan

Latar

Who,

Detail,

Rakyat Mataram mengaku

What,

Koherensi

mendapat kuesioner dari

When

Penjelas

How,

Kalimat

What,Who

langsung,

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010. Kal1.

“Dari

107

pertanyaan

Par11

dalam kuesioner itu, tak

Kutipan

satu pun kata penetapan. Semua

pemilihan,”

Widihasto

kata

Wasono,

pemimpin Gerakan Rakyat Mataram.

commit to user

Koherensi Penjelas

Label jabatan



Kal2.

Dihubungi terpisah, LSI

Par11

Latar

Who,

Koherensi

Leksikon:

enggan berkomentar soal

What,

Pembeda

enggan

keterlibatannya

How

Who,

Koherensi

Label jabatan

Pembeda

dalam

survei di Yogyakarta. Kal1.

Sekretaris

Fraksi

PPP

Par12

DPR, M. Romahurmuzy,

What,

mengusulkan agar warga

How

Yogyakarta

menggelar

referendum

untuk

menentukan

apakah

gubernur

dan

wakil

gubernur

dipilih

atau

Parafrase

ditetapkan. Kal1.

Pakar politik pemerintahan

Par13

dari Universitas Mada,

Ichlasul

mengatakan

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

Gadjah

What,

Pembeda

Parardya ,

Amal,

How

Label jabatan

posisi

Gubernur Utama tak jauh berbeda

dengan

ide

menempatkan Sultan dan Paku

Alam

sebagai

Parardya seperti dalam draf sebelumnya. Kal2.

“Tugasnya

Par13

hanya

sama beda

saja,

Kutipan

nama,”

katanya.

How

Kalimat

Leksikon: sama

langsung,

saja

Kata ganti orang

Sumber : Berita 2, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah

commit to user



c)

Berita 3 Elemen struktur berita pilihan ketiga di Koran Tempo mengenai RUU

Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah adalah berita dengan judul Pemerintah Ngotot Gubernur Yogya Harus Dipilih yang terbit pada edisi Kamis, 27 Januari 2011. Tabel 21. Analisis Berita dengan Judul Pemerintah Ngotot Gubernur Yogya Harus Dipilih Koran TEMPO (Kamis, 27 Januari 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Headline

Who, How

Tematik

Retoris

Par Pemerintah

Ngotot

Huruf dicetak

Gubernur Yogya Harus

tebal, Leksikon:

Dipilih

Ngotot “Logika

berpikir

Kickers

Mendagri sesat”

Koherensi

Leksikon:

Who

penjelas

Logika, Sesat

Where,

Koherensi

Leksikon:

penjelas

mekanisme,

Kal1.

JAKARTA -- Pemerintah

Par1

berkeras pada pendiriannya

Who,

bahwa Gubernur dan Wakil

What,

Gubernur Daerah Istimewa

How

Yogyakarta

harus

ditentukan

lewat

Lead

What,

berkeras

mekanisme pemilihan oleh rakyat. Kal2.

Penegasan ini disampaikan

Par1

What,

Koherensi

oleh Menteri Dalam Negeri

Who,

penjelas

Gamawan

When

Fauzi

Lead

sebagai

commit to user

Label jabatan



wakil

pemerintah

dalam

rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan

Dewan

Perwakilan Rakyat kemarin. Kal1.

Menurut dia, mekanisme

Par2

pemilihan

Kalimat

Leksikon:

didasarkan

langsung,

mekanisme,

pada Pasal 18 ayat 4 UUD

Kata ganti

demokratis

1945,

itu

yakni

Parafrase

Who, How

gubernur,

orang,

bupati, dan wali kota dipilih

Detail

secara demokratis. Kal2.

Dengan

demikian,

Par2

mekanisme

penetapan

Koherensi

Leksikon:

penjelas,

mekanisme,

Kalimat

otomatis,

Hamengku Buwono sebagai

langsung,

demokrasi

gubernur

dianggap

kata ganti

nilai-nilai

tak tentu

secara

otomatis

mengabaikan

Parafrase

How, Who

Sultan

demokrasi. Kal1.

"Kalau

Par3

dan

antara

kesultanan

Kutipan

How,

Koherensi

Leksikon:

pemerintahan

Who,

penjelas,

adagium,

dipisahkan, maka tepatlah

What,

Kalimat

ihwal

adagium the king can do

Where

langsung

Metafora: the

no wrong," kata Gamawan membacakan

king can do no

keterangan

pemerintah

wrong

ihwal

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Istimewa

Daerah

Yogyakarta

di

gedung DPR, Jakarta. Kal1.

Gamawan menuturkan, jika

Parafrase

commit to user

Who,

Koherensi



Par4

Sultan

dan

Paku

Alam

What,

Penjelas,

sekaligus sebagai gubernur

How

Kalimat

dan wakil gubernur, mereka

tak

harus

langsung

mempertanggungjawabkan akibat

hukum

tindakan

dari

pemerintahan

yang dilakukan. Kal2.

Padahal, di sisi lain, raja

Par4

cenderung kebal hukum.

Latar

Who, How

Koherensi

Idiom: sisi

pembeda

lain, kebal hukum

Kal3.

"Kami miris jika Sultan

Par4

yang

Koherensi

Leksikon:

hormati

Penjelas,

konsekuensi

tersangkut masalah hukum

Kalimat

kami

sebagai

Kutipan

Who, How

konsekuensi

langsung,

digabungnya pemerintahan

Kata ganti

dan kesultanan."

orang

Kal1.

Persoalan lain akan muncul

Par5

kalau Sultan dan Paku Alam

Parafrase

What,

Koherensi

Idiom: berusia

Who, How

Penjelas

senja

How, Who

Koherensi

sudah berusia senja. Kal2.

Atau, pada kesempatan lain,

Par5

Sultan dan Paku Alam justru

Parafrase

Penjelas

masih remaja, padahal harus memimpin

rakyat

Yogyakarta. Kal3.

Sedangkan,

“Rakyat

Par5

Yogyakarta

berharap

hadirnya

pemimpin

Kutipan

yang

enerjik dan prima untuk

commit to user

Who,

Kalimat

Leksikon:

What,

langsung,

enerjik, prima

How

Koherensi penjelas



mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerahnya,” klaim Gamawan. Kal1.

Rapat

Par6

pembahasan dan

ini

adalah

antara

pemerintah

pertama

diadakan

rancangan

Latar

What,

Koherensi

DPR

How,

penjelas

yang

Who,

sejak

When

undang-undang

itu diserahkan ke DPR pada 16 Desember 2010. Kal2.

Rapat

Par6

Komisi

dipimpin

Ketua

Latar

Pemerintahan

Chairuman

Harahap

What,

Detail,

How, Who

Koherensi

dan

Label jabatan

Penjelas

dihadiri Komite I Dewan Perwakilan Daerah, serta 25 dari 49 anggota Komisi Pemerintahan. Kal1.

Rapat akan dilanjutkan pada

Par7

2 Februari dengan agenda penyampaian

Latar

pendapat

What,

Koherensi

Leksikon;

When,

Penjelas,

agenda

How

Kata ganti

fraksi-fraksi. Kal2.

Chairuman

Par7

tak tentu berjanji

Parafrase

Who,

Koherensi

menyelesaikan pembahasan

What,

Pembeda,

pada April.

When


Kal3.

Pengesahan

Par7

di

What,

Koherensi

direncanakan pada 4 atau 5

How,

penjelas,

April,

When

Kalimat

sedangkan

komisi

Parafrase

sidang

commit to user



paripurna mengesahkan

untuk

tak

persetujuan

langsung

DPR dijadwalkan 7 atau 8 April. Kal1.

Rancangan

Par8

pemerintah, terutama soal pemilihan

versi

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Pembeda

ditentang

What,

Koherensi

Idiom: unjuk

How

Penjelas

rasa

Who,

Koherensi

Singkatan,

Penjelas

Leksikon:

gubernur,

ditentang oleh masyarakat Yogya. Kal2.

Penolakan terhadap gagasan

Par8

pemerintah

Latar

itu

memunculkan unjuk rasa besar. Kal3.

DPRD Provinsi Yogya pun

Latar

Par8

ingin Sultan dan Paku Alam

What,

langsung dilantik sebagai

How

dilantik

gubernur dan wakilnya. Kal4.


Par8

Who,

Koherensi

Idiom: empat

Yudhoyono pernah bertemu

What,

Pembeda

mata

empat mata dengan Sultan

How

Who,

Koherensi

Label jabatan

Sudiarta,

What,

Pembeda,

keberatan

Why

Detail

Hamengku

Buwono

untuk

membicarakan

Latar

X

masalah ini. Kal1.

Anggota Komite I DPD, I

Par9

Wayan menyatakan terhadap pemerintah

Parafrase

pendapat karena

tak

didasarkan pada Pasal 18B

commit to user



UUD 1945 yang bersifat khusus. Kal2.

Aturan

Par9

negara

itu

menyatakan,

mengakui

Parafrase

dan

What,

Koherensi

Who, How

penjelas,

menghormati satuan-satuan

Kalimat

pemerintahan daerah yang

tak

bersifat khusus atau bersifat

langsung,

istimewa.


Kal3.

Yogya

bersama

Par9

Otonomi

Khusus

Daerah

Parafrase

How

Koherensi

Papua,

penjelas,

Daerah Istimewa Aceh, dan

Kalimat

DKI Jakarta diatur dalam

tak

ketentuan khusus.

langsung

Kal4.

"Logika berpikir Mendagri

Par9

sesat

karena

lepas

Kutipan

dari

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Penjelas,

Logika, sesat,

Kalimat

paradigma

paradigma," ucapnya.

langsung, Kata ganti orang Kal1.

Pengamat

Par10

Burhanuddin

politik

Parafrase

Who,

Koherensi

Idiom: jalan

Muhtadi

What,

pembeda,

tengah,

menduga, pemerintah bakal

How

Kalimat

Singkatan

mencari jalan tengah, yakni pemilihan

lewat

DPRD

ini

belum

tak langsung

Yogya. Kal2.

Tapi

opsi

Par10

dipastikan bisa meredam bergolaknya

Parafrase

masyarakat

commit to user

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Penjelas,

opsi,

Kalimat

meredam,



Yogyakarta

yang

tak

menginginkan penetapan. Kal3.

”Proses legislasinya akan

Par10

alot,

mungkin

bergolaknya

langsung Kutipan

bakal

ditentukan lewat voting,” ujarnya.

What,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas,

legislasinya,

Kalimat

alot, voting

langsung, Kata ganti orang

Sumber : Berita 3, tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah Pada tema RUU Keistimewaan Yogyakarta Versi Pemerintah, terdapat tiga buah judul pilihan di Koran Tempo antara lain Usulan Pemerintah Tetap Gubernur Yogya Dipilih, Sultan Dijadikan Gubernur Utama, Pemerintah Ngotot Gubernur Yogya Harus Dipilih. Dari unsur sintaksis, pemakaian ketiga judul berita tersebut oleh Koran Tempo tampak mempunyai satu inti, bahwasannya sikap pemerintah tetap ingin agar gubernur DIY dipilih, dan Sultan ditempatkan dalam posisi sebagai gubernur utama dengan fungsi simbolisasi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari lead dan pemilihan narasumber yang digunakan pada ketiga berita ini. Penonjolan hasil keputusan pemerintah tampak jelas dari banyaknya penggunaan kutipan dan parafrase Mendagri Gamawan Fauzi juga Menkopolhukam Djoko Suyanto sebagai narasumber utama, meskipun ada narasumber lain yang dipakai oleh Koran Tempo untuk menanggapi topik utama. Akan tetapi narasumber-narasumber tersebut hanya digunakan sebagai pelengkap, guna melihat tataran lain untuk dimasukkan dalam berita

commit to user



Unsur skrip, secara keseluruhan ketiga berita ini telah memenuhi empat unsur pembentuk berita, yaitu hanya unsur Who, What, When, Where, ,Why, dan How. Unsur What dan How adalah unsur yang paling mendominasi dalam pemberitaan ini. Unsur tematik, tema yang diambil Koran Tempo pada berita ini adalah tentang usulan pemerintah, bahwa gubernur DIY dipilih dan Sultan hanya dijadikan simbol. Unsur skrip, dari ketiga berita ini hanya pada berita berjudul Usulan Pemerintah Tetap Gubernur Yogya Dipilih saja yang menonjolkan foto dan grafis sebagai penguat berita, sedangkan pada dua berita lainnya lebih menonjolkan penggunaan leksikon dan idiom.

Secara keseluruhan, dari ketiga berita dengan tema RUU Keistimewaan Versi Pemerintah di atas, nampak bahwa Koran Tempo membingkai realitas mengenai sikap pemerintah atas RUUK DIY dengan lebih menonjolkan paparanpaparan pihak yang mewakili pemerintah sebagai sumber utama pemberitaan, disamping menempatkan pihak lain untuk

memberi tanggapan guna mencari

keberimbangan. Akan tetapi pihak lain tersebut oleh Koran Tempo dikesankan hanya sebagai pelengkap berita saja. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang wacana terorisme pasca teror bom bali. 57

57

Muhammad Amin M, Loc.Cit.

commit to user



3.

Analisis Teks Berita dengan Tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta a) Berita 1 Elemen struktur berita pilihan pertama di Koran Tempo dengan tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta adalah berita dengan judul “71 Persen Warga Ingin Pemilihan” yang terbit pada edisi Minggu, 5 Desember 2010. Tabel 22. Analisis Berita dengan Judul “71 Persen Warga Ingin Pemilihan” Koran TEMPO (Minggu, 5 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Woro-

What

Tematik

Retoris

Par SOAL

KEISTIMEWAAN

YOGYAKARTA

Leksikon:

woro

“71 Persen Warga Ingin

Headline

SOAL Who, How

Huruf dicetak

Pemilihan”

tebal, menggunakan tanda petik untuk mempertegas

“Klaim

pemerintah

Kickers

membuat resah” Kal1.

JAKARTA

--

Par1

Jenderal Otonomi Daerah

Leksikon:

Who

klaim, resah

Lead,

Where,

Koherensi

Label jabatan,

Parafrase

Who,

Penjelas,

Singkatan,

Kementerian Dalam Negeri

What,

Kalimat

Leksikon:

Djohermansyah

How

tak

mayoritas

menyatakan warga

Djohan mayoritas

Daerah

Yogyakarta

Direktur

What,

Istimewa

menginginkan

commit to user

langsung



pemilihan langsung untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kal2.

Bahkan, mengutip sebuah

Par1

survei,

warga

menginginkan

yang

Lead,

What,

Koherensi

Leksikon:

Parafrase

Who, How

penjelas,

mengutip,

Kalimat

survei

pemilihan

mencapai 71 persen.

tak langsung

Kal1.

"Saya pernah baca survei

Par2

What,

Koherensi

Leksikon:

pada 2010, sebanyak 71

When,

penjelas,

survei,

persen

Yogya

How,

Kalimat

bertajuk,

pemilihan

Where

langsung

penggunaan

warga

menginginkan langsung,"

Kutipan

kata

tanda petik

seusai

menunjuk

diskusi bertajuk "Daerah

judul acara

Djohermansyah

Istimewa

Kecewa"

di

Jakarta kemarin. Kal2.

Namun, saat ditanya ihwal

Par2

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

sumber atau lembaga yang

Pembeda,

ihwal, survei

melakukan survei itu, ia

Kata ganti

mengaku lupa.

orang

Kal1.

Hingga kemarin, polemik

Par3

mengenai

Latar

When,

Koherensi

Leksikon:

mekanisme

What,

Pembeda

polemik

pengisian jabatan Gubernur

How

Who,

Koherensi

Leksikon:

diisi dengan

What,

penjelas

berkukuh

pemilihan, seperti dimuat

How

dan Wakil Gubernur DIY masih berlangsung. Kal2.

Pemerintah

Par3

jabatan

itu

berkukuh

Latar

commit to user



dalam

draf

Rancangan

Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kal3.

Namun sejumlah tokoh dan

Par3

Who,

Koherensi

Leksikon:

warga Yogya menghendaki

What,

pembeda

lewat

lewat penetapan.

How What,

Koherensi

Leksikon:

How, Who

Penjelas

Mekanisme

Who,

Koherensi

Leksikon:

tetap

What,

Pembeda,

aspirasi

aspirasi

How

Kalimat

Kal4.

Mekanisme penetapan juga

Par3

disuarakan oleh fraksi-fraksi di

Dewan

Rakyat,

Latar

Latar

Perwakilan

kecuali

Fraksi

Partai Demokrat. Kal1.

Menurut

Djohermansyah,

Par4

pemerintah mendengarkan warga,

baik

Parafrase

yang

tak

disampaikan melalui Dewan

langsung

maupun lewat kementerian. Kal2.

Dalam

urusan

ini,

ia

Par4

menegaskan bahwa posisi pemerintah

ingin

menghargai

dan

menghormati

Parafrase

What,

Koherensi

Leksikon:

Who

penjelas,

posisi

Kalimat tak

Undang-

langsung,

Undang Dasar 1945.

Kata ganti orang

Kal3.

Menurut pasal 18-D ayat 4,

Par4

kepala

daerah

dipilih

melalui

pemilihan

secara

Parafrase

What,

Detail,

Leksikon:

Who, How

Kalimat

demokratis

tak

demokratis. Kal4.

"Di

draf

langsung Rancangan

Kutipan

commit to user

What,

Koherensi

Leksikon:



Par4

Undang-Undang

How, Who

Keistimewaan

oleh

tim

Penjelas,

posisi

Kalimat

khusus, posisi kami seperti

langsung,

itu," katanya.

Kata ganti orang

Kal1.

Anggota Dewan Perwakilan

Par5

Daerah

asal

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Yogyakarta,

What,

Pembeda,

Leksikon:

Afnan

How

Kalimat

klaim,

Muhammad

Parafrase

Hadikusumo,

menyatakan

tak

potensial,

klaim

disampaikan

langsung

resah

How,

Koherensi

Leksikon:

mereda,

Who,

penjelas,

aneh, malah,

malah

When

Kalimat

kisruh

yang

Djohermansyah

tersebut

potensial membuat resah. Kal2.

"Sungguh

Par5

Presiden

aneh.

Ketika

sudah

pembantunya

Kutipan

membuat pernyataan yang

langsung

berpotensi membuat kisruh soal Yogya," ujar Afnan tadi malam. Kal1.

Anggota

Par6

Yogyakarta

DPD

Who,

Koherensi

Singkatan,

A.

What,

Pembeda,

Label jabatan,

Hafidh Asrom, menyatakan

How

Kalimat

Idiom: tak

tak

percaya,

langsung

Leksikon:

lainnya,

asal

Parafrase

tak percaya hasil survei tersebut.

survei Kal2.

"Saya khawatir survei ini

Par6

pesanan membenarkan bahwa

Kutipan

Who,

Koherensi

Leksikon:

untuk

What,

Penjelas,

khawatir,

anggapan

Why

Kalimat

survei

seolah-olah

commit to user

langsung,



pemerintah

didukung

Kata ganti

masyarakat," ujarnya.

orang, Kata ganti tak tentu

Kal1.

Ketidakpercayaan

Par7

disampaikan Wasana

juga

Parafrase

Widihasto

What,

Koherensi

Idiom:

Who, How

Pembeda,

Ketidakperca-

Kalimat

yaan

Putra, pemimpin

Gerakan Rakyat Mataram, yang

menghendaki

mekanisme Gubernur

tak

agar

langsung

pengisian DIY

dilakukan

dengan penetapan. Kal2.

Ia mengaku sudah membaca

Par7

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

pertanyaan-pertanyaan

What,

penjelas,

survei

dalam survei itu dari situs

How

Kata ganti

Internet.

orang, Kata ganti tak tentu, Kalimat tak langsung

Kal3.

Sejumlah pertanyaan dinilai

Par7

tendensius.

Parafrase

What,

Koherensi

Leksikon:

Why

Penjelas,

tendensius

Kalimat tak langsung Kal4.

Misalnya, menurut Anda,

Par7

Gubernur

Parafrase

Yogyakarta

sebaiknya: A. dipilih karena

commit to user

How

Koherensi Penjelas, Klimat tak



demokratis; B. dipilih agar

langsung

wibawa Keraton tidak turun. Kal5.

"Jadi

Par7

untuk

tidak

ada

ruang

Kutipan

pertanyaan

How,

Koheensi

Idiom: tidak

What

Penjelas,

ada ruang

penetapan," katanya.


Sumber : Berita 1, tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta b) Berita 2 Elemen struktur berita pilihan keduaa di Koran Tempo dengan tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta adalah berita dengan judul Keraton Yogya Curiga Survei Direkayasa yang terbit pada edisi Senin, 6 Desember 2010. Tabel 23. Analisis Berita dengan Judul Keraton Yogya Curiga Survei Direkayasa Koran TEMPO (Senin, 6 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

Who,

Huruf dicetak

What

tebal,

Par Keraton

Yogya

Curiga

Survei Direkayasa

Leksikon: Curiga, Survei, Direkayasa ‘Survei

bukan

satu-

Kickers

satunya rujukan”

What

Leksikon: Survei, rujukan

commit to user



Kal1.

YOGYAKARTA -- Gusti

Par1

Kanjeng

Ratu

Hemas

Lead,

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Parafrase

What,

penjelas

Leksikon:

mempertanyakan kesahihan

How

kesahihan,

survei yang menyebutkan

survei

71 persen warga Yogyakarta mendukung

pemilihan

gubernur

dan

wakil

gubernur. Kal2.

"Hasil sebesar

Par1

What,

Koherensi

Leksikon:

sapa? Siapa yang membuat?

How,

penjelas,

versi, kok,

Kok hasilnya sampai 71

When

Kalimat

disurvei

persen,

itu

disurvei,"

itu versi

siapa

kata

Kutipan

yang

istri

langsung,

Sri

Kalimat

Sultan Hamengku Buwono X

itu

melalui

tanya

telepon

kemarin. Kal1.

Ratu

Par2

hanya

Hemas

mengaku

Who,

Koherensi

Leksikon:

ketika

What,

penjelas

survei

mendengar kabar tentang

How

What,

Koherensi

Leksikon:

Why

penjelas

persentase,

tertawa

Latar

hasil survei itu. Kal2.

Soalnya,

Par2

tersebut

persentase sangat

Latar

tidak

masuk akal.

Idiom: sangat tidak masuk akal

Kal3.

Apalagi

Par2

dibandingkan dengan hasil pemilihan

jika

umum

itu

Latar

yang

menempatkan Ratu Hemas

commit to user

What,

Koherensi

Who, How

Pembeda



sebagai

anggota

Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) untuk kedua kalinya. Kal1.

"Ke mana larinya suara

Par3

What,

Koherensi

Lekikon:

saya yang 80 persen itu?"

Who,

Penjelas,

Larinya

kata

Hemas,

How,

Kalimat

perolehan

When

langsung,

Ratu

menyebutkan

Kutipan

suaranya pada Pemilu 2009.

Kalimat tanya

Kal2.

"Semakin

jelas

bahwa

Par3

survei

itu

hanya

Kutipan

What,

Kalimat

Leksikon:

How

langsung,

survei,

Koherensi

pembenaran

pembenaran."

penjelas Kal1.

Cara

Par4

pengisian

jabatan

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Gubernur Daerah Istimewa

How,

sebab-

pangkal

Yogyakarta

When

akibat

polemik

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, Why

penjelas

otomatis

When,

Koherensi

Leksikon:

Who,

Pembeda,

mayoritas,

kembali

menjadi pangkal polemik selama dua pekan terakhir. Kal2.

Dalam

draf

Rancangan

Par4

Undang-Undang

Latar

Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah

mengusulkan

agar Gubernur Yogyakarta dipilih oleh rakyat, bukan otomatis dijabat oleh Sultan melalui

penetapan

pemerintah. Kal1.

Sabtu lalu, Direktur Jenderal

Par5

Otonomi

Parafrase

Daerah

commit to user



Kementerian Dalam Negeri

What,

Kalimat

Djohermansyah

How

tak

Djohan

mengatakan warga

mayoritas

Yogyakarta

menginginkan

Label jabatan

langsung

juga

pemilihan

langsung untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kal2.

Mengutip sebuah

Par5

pada

survei

2010,

Parafrase

dia

menyebutkan, warga yang menginginkan gubernur

What,

Koherensi

Leksikon:

When,

Penjelas,

Mengutip,

How

Kalimat

survei

pemilihan

mencapai

tak

71

langsung,

persen.

Kata ganti orang

Kal1.

Pernyataan Djohermansyah

Par6

langsung menuai kritik.

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

Sebab-

menuai

akibat Kal2.

Ketua

gerakan

Par6

Mataram,

Rakyat

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

Widihasto

What,

Penjelas,

menuduh,

Wasono Putro, menuduh

How

Kalimat

survei

survei seperti itu dilakukan demi

kepentingan

untuk

tak

politik

langsung

mendukung

penghilangan keistimewaan Yogyakarta. Kal3.

“Itu jelas tak obyektif,” kata

Par6

Widihasto kemarin.

Kutipan

Why, Who

Koherensi

Leksikon:

Penjelas,

obyektif

Kalimat

commit to user



langsung Kal4.

Gerakan Rakyat Mataram

Par6

pun mendesak Kementerian Dalam

Negeri

lembaga

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas,

mendesak,

Kalimat

survei

membuka

survei

tersebut

tak

kepada masyarakat.

langsung

Kal5.

“Kalau berani launching,

Par6

harus

transparan

siapa

yang

survei,”

Sekretaris

Kutipan

What,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas,

launching,

kata

Kalimat

transparan,

Gerakan,

langsung

survei

When,

Koherensi

Label jabatan,

Who,What

Pembeda,

leksikon:

Kalimat

menyayangkan

Krisnadi. Kal1.

Kemarin anggota

Komisi

Par7

Pemerintahan Dalam Negeri

Latar

Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius

Moelyono,

juga

tak

menyayangkan pernyataan

langsung

Djohermansyah. Kal2.

"Jangan

Par7

bikin

terlalu

banyak

Kutipan

What,

Koherensi

Leksikon:

How, How

Penjelas,

bikin,

statement

yang

membuat

situasi

tidak

Kalimat

statement,

kondusif,"

kata

politikus

langsung

kondusif

Who,

Koherensi

Idiom:

adanya,

What,

Penjelas,

kalaupun,

hasil sebuah survei perlu

How

Kalimat

Leksikon:

tak

survei, dikaji

Partai Demokrat itu. Kal1.

Menurut

Par8

kalaupun

Moelyono, benar

Parafrase

dikaji lebih mendalam.

langsng Kal2.

Apalagi

Par8

sebagian

saat

ini

warga

sikap

Parafrase

Yogya

commit to user

What,

Koherensi

Who, How

penjelas,



justru

menunjukkan

hal

sebaliknya,

yakni

mendukung

penetapan


gubernur. Kal1.

Menteri

Dalam

Par9

Gamawan

Negeri

Who,

Koherensi

Leksikon:

Fauzi

What,

Pembeda,

survei,

survei

How

Kalimat

rujukan

mengatakan

hasil

bukan

satu-satunya

Parafrase

tak

rujukan pemerintah dalam

langsung,

mengusulkan cara pengisian

Kata ganti

jabatan

Gubernur

tak tentu

Yogyakarta. Kal2.

"Banyak rujukan lain yang

Par9

What,

Koherensi

Leksikon:

jadi pertimbangan," tulis

How,

penjelas,

rujukan,

Gamawan

When

Kalimat

pertimbangan

dalam

Kutipan

pesan

singkatnya kepada Tempo

langsung

kemarin. Kal1.

Dalam menyusun draf RUU

Par10

Keistimewaan Yogyakarta, menurut

What,

Koherensi

Leksikon:

How

penjelas,

masukan,

Kalimat

Singkatan

Gamawan,

pemerintah

juga

memperhatikan, dan

Parafrase

telah

tak

membaca,

menyimak

langsung

banyak

masukan. Kal2.

"Bukan satu pendapat, tapi

Par10

semua

diskursus

Kutipan

yang

What,

Koherensi

Leksikon:

How, Who

penjelas,

diskursus

menyangkut Yogya," kata

Kalimat

Gamawan.

langsung

Sumber : Berita 2, tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta

commit to user



c)

Berita 3 Elemen struktur berita pilihan ketiga di Koran Tempo dengan tema

Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta adalah berita dengan judul “Survei Tandingan Disebar yang terbit pada edisi Kamis, 9 Desember 2010. Tabel 24. Analisis Berita dengan Judul Survei Tandingan Disebar Koran TEMPO (Kamis, 9 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Survei Tandingan Disebar

Headline

What,

Huruf dicetak

How

tebal,

Par

Leksikon: Survei, Tandingan, Disebar Gusti

Prabu

Kickers

meninggalkan Demokrat Kal1.

YOGYAKARTA

Par1

Paguyuban

Who, What

--

Where,

Koherensi

Leksikon:

dan

Who,

penjelas

survei,

Lurah di Daerah Istimewa

What,

tandingan,

Yogyakarta

How

posisi

Dukuh

Lead

telah

menyebarkan

survei

tandingan

tentang

pengisian posisi gubernur dan

wakil

gubernur

di

provinsi itu. Kal1.

Isinya

sangat

sederhana,

Par2

hanya berisi dua pilihan,

Latar

commit to user

What,

Koherensi

How

penjelas,



yakni

setuju

penetapan

Koherensi


pembeda

dan Paku Alam menjadi gubernur

dan

wakil

gubernur atau pemilihan. Kal2.

“Survei

Par2

(pemerintah)

Who,

Koherensi

Tanda kurung

ngayawara, ngapusi karena

What,

penjelas,

untuk

responden digiring untuk

How,

Kalimat

menunjuk

mendukung

pemilihan,”

When

langsung,

kepada,

kata

Paguyuban

Kalimat

Metafora:

pasif

ngayawara,

Ketua

itu

Kutipan

Semar Sembogo, Sukiman, dalam

audiensi

dengan

ngapusi,

DPRD

Provinsi

Leksikon:

anggota

Yogyakarta kemarin.

Survei, digiring, Label jabatan, Singkatan

Kal1.

Rencananya

Par3

dibacakan

hasil

What,

Koherensi

Leksikon:

When,

penjelas

survei

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Z.A.

What,

penjelas,

Leksikon:

Paguyuban

How

Kalimat

polling

pada

survei

Latar

13

Desember nanti, bertepatan dengan

Rapat

How

Paripurna

DPRD Provinsi Yogyakarta dengan agenda penentuan sikap

tentang

Rancangan

Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Kal2.

Ketua Fraksi Partai Amanat

Par3

Nasional

Istianah

mengingatkan

Parafrase

agar polling itu melibatkan

commit to user

tak



seluruh masyarakat.

langsung

Kal3.

“Hasilnya akan kami kirim

Par3

ke

pusat

Kutipan

sebagai

What,

Koherensi

How

Penjelas,

pembanding,” katanya.


Kal1.

Survei ini “balasan” atas

Par4

hasil survei yang diyakini oleh

Direktorat

Otonomi

Latar

Jenderal

What,

Koherensi

Leksikon:

Who,

penjelas,

survei,

Why, How

Detail

Perumpamaan:

Daerah

“balasan”

Kementerian Dalam Negeri bahwa

71 persen warga

Yogyakarta setuju gubernur dipilih. Kal2.

Hasil survei inilah yang

Par4

dijadikan acuan pemerintah

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, How

penjelas

survei, acuan

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, Why

sebab-

perlawanan

pusat untuk memasukkan pasal pemilihan gubernur dan

wakil

gubernur

ke

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang

segera

Yogyakarta diserahkan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kal1.

Sikap

pemerintah

itu

Par5

memunculkan perlawanan

Latar

dari rakyat dan Keraton Yogyakarta.

commit to user

akibat



Kal2.

Muncullah ide referendum

Par5

untuk

menentukan

Latar

How

cara

mengisi jabatan gubernur. Kal3.

Bahkan,

Par5

kemarin,

Leksikon: ide,

sebab-

referendum

akibat When,

Koherensi

Leksikon:


Who,

Pembeda

mundur

X, Gusti Bendara Pangeran

What

How,

Koherensi

Tanda kurung

Haryo

Prabu

adik

Koherensi

Latar

Kusumo,

menyatakan

mundur

sebagai anggota dan Ketua Partai Demokrat Provinsi Yogyakarta. Kal4.

“Ini soal harga diri bapak

Kutipan

Par5

saya (Sri Sultan Hamengku

Who,

penjelas,

untuk

Buwono IX). Saya tak ingin

Where

Kalimat

menunjuk

menjadi anak durhaka,”

tak

kepada, Idiom:

kata Gusti Prabu kepada

langsung

anak durhaka

What,

Koherensi

Leksikon:

Who, Why

penjelas,

seiring

Tempo di kediamannya di Alun-alun Kidul. Kal1.

Keputusan

Par6

seiring

Gusti

Prabu

dengan

sikap

Demokrat,

Parafrase

yang

menginginkan

Kalimat

adanya

tak

pemilihan.

langsung

Kal2.

Sekretaris Dewan Pembina

Par6

Demokrat

Who,

Koherensi

Alfian

What,

penjelas,

menyatakan

How,

Kalimat

sikap ini disampaikan oleh

When,

tak

Ketua

Where

langsung

Andi

Mallarangeng

Susilo

Dewan

Parafrase

Pembina Bambang

commit to user

Label jabatan



Yudhoyono

dalam

pertemuan dengan pengurus kabupaten/kota dan provinsi Yogyakarta

pada

Sabtu

pekan lalu di Puri Cikeas. Kal1.

Ketua DPRD Yoeke Indra

Par7

Who,

Koherensi

Agung Laksana mengatakan

What,

Pembeda,

sikap ketujuh fraksi akan

How

Kalimat

disampaikan

dalam

Parafrase

rapat

tak

yang terbuka untuk umum. Kal2.

Hasilnya

akan

menjadi

Par7

keputusan

DPRD

Label jabatan

langsumh Parafrase

dalam

What,

Koherensi

How

penjelas,

bentuk surat penetapan.

Singkatan


Kal3.

Sejauh

ini

enam

Par7

selain

Demokrat

menyatakan

partai

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

tegas

How,

penjelas

tegas

mendukung

What

Who,

Koherensi

Leksikon:

versi

What,

Pembeda,

survei, versi,

ukurannya

How

Kalimat

responden

penetapan. Kal1.

Sukiman

Par8

blangko

menjelaskan, survei

Paguyuban

Parafrase

separuh kertas HVS ukuran

tak

folio yang disertai kolom

langsung,

alamat dan nomor kontak

Detail

lembaga pelaksana survei serta

nama,

alamat,

pekerjaan, dan tanda tangan responden.

commit to user



Kal2.

Sekretaris Gerakan Semesta

Par8

Rakyat

Parafrase

Who,

Koherensi

Singkatan,

Yogyakarta

What,

penjelas,

Leksikon:

(Gentaraja) Aji Bandjana

How

Kalimat

blangko,

tak

Paguyuban

mengatakan blangko yang sudah

diisi

diserahkan

langsung

melalui pengurus RT, RW, lurah

setempat,

ketua

organisasi masyarakat, atau Paguyuban. Kal1.

Itu berbeda dengan format

Par9

blangko

survei

Latar

How, Who

versi

pemerintah.

Koherensi

Leksikon:

pembeda,

blangko,

Kata ganti

survei,versi

benda Kal2.

Menurut

Par9

Sukiman,

Who,

Koherensi

Leksikon:

lembar survei dari pusat itu

What,

penjelas,

survei,

tak

How

Kalimat

responden

tertera

responden

pada

Parafrase

identitas dan

kapan

tak

disebarkan.

langsung

Kal3.

Sebagai aparat pemerintah

Par9

desa,

Sukiman

pun

Latar

tak

What,

Koherensi

Label jabatan,

Who, How

penjelas

Leksikon:

mengetahui survei itu.

aparat, survei

Kal4.

“Kami minta warga DIY

Par10

Kutipan

Who,

Koherensi

Singkatan,

menolak hasil survei itu,”

How,

Penjelas,

Leksikon:

ujarnya.

What

Kata ganti

survei

orang, Kalimat langsung Sumber : Berita 3, tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta

commit to user



d) Berita 4 Elemen struktur berita pilihan keempat di Koran Tempo dengan tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta adalah berita dengan judul Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan yang terbit pada edisi Senin, 13 Desember 2010. Tabel 25. Analisis Berita dengan Judul Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan Koran TEMPO (Senin, 13 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

How,

Huruf dicetak

What,

tebal,

Who

Leksikon:

Par Mayoritas

Responden

Dukung Penetapan Sultan

Mayoritas, Responden Partai

Demokrat

Kickers

What

Leksikon:

Yogyakarta berada dalam

tekanan

tekanan Kal1.

YOGYAKARTA

Par1

Berdasarkan

Where,

Koherensi

Leksikon:

survei

What,

penjelas,

survei,

dilakukan

Who,

Detail

elemen,

perangkat desa dan berbagai

When,

sementara

elemen

-

hasil yang

masyarakat

Lead

DIY

pendukung penetapan per 12 Desember siang, sebanyak 92 persen responden dari 2.300 responden

memilih

commit to user

How

responden



penetapan. Kal2.

Hanya

8

persen

Par1

mendukung pemilihan.

yang

Lead

How,

Koherensi

What

penjelas, Detail

Kal3.

Hasil

itu

berdasarkan

Par1

penghitungan pada blangko

Lead

How,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas

blangko,

survei yang telah kembali. Kal4.

“Hasil

yang

Par1

umumkan

survei Lead,

How,

Koherensi

Leksikon:

Kutipan

Where,

Penjelas,

Paguyuban,

Desember (hari ini),” kata

Who,

Kalimat

Singkatan,

Ketua

Paguyuban

When

langsung

Penggunaan

DIY

“Semar

Sukiman,

akan

kami

besok

13

Dukuh

Sembogo”,

kepada

tanda petik

Tempo

untuk

kemarin.

menunjuk nama

Kal1.

Survei

Par2

untuk

mengetahui

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

jumlah pendukung penetapan

How,

penjelas

Survei

dan pemilihan Gubernur dan

When

Detail

Leksikon:

Wakil Gubernur DIY itu telah dilakukan dua bulan lalu. Kal2.

Jumlah

blangko

yang

Par2

disebar sebanyak 46 ribu.

Latar

What, How

blangko, disebar

Kal3.

Tapi hanya 2.300 responden

Par2

yang mengembalikan.

Latar

How

Koherensi

Leksikon:

penjelas,

responden

Detail Kal4.

Padahal

disebar

ke

tiap

Par2

pedukuhan di Provinsi DIY.

Latar

commit to user

How

Koherensi penjelas

Singkatan



Kal1.

Sukiman

Par3

semua

mengaku

tak

penduduk

mendapat

blangko,

blangko

akan

Parafrase

Who,

Koherensi

Singkatan,

DIY

What,

Penjelas,

Leksikon:

dan

How

Detail,

blangko

ditambah

Kalimat

menjadi 100 ribu lembar.

tak langsung

Kal2.

Penduduk DIY sekitar 3 juta

Par3

jiwa

“Kami

Kutipan

kekurangan

Who,

Koherensi

How

Penjelas,

tenaga,” kata Sukiman.

Singkatan

Kalimat langsung, Detail

Kal3.

Blangko yang sudah diisi

Par3

langsung

Latar

dikembalikan

What,

Koherensi

Leksikon:

How

penjelas,

Blangko,

Detail

Idiom:

melalui dukuh, lurah, RT, RW,

ataupun

organisasi

ataupun

masyarakat. Kal1.

Sukiman

menyatakan

Par4

Dewan

tak

penetapan,

jika

Parafrase

mendukung dia

siap

menggelar kongres rakyat di Alun-alun

Utara

Who,

Koherensi

Leksikon:

What,

Penjelas,

melantik,

How,

Kalimat

Idiom: seumur

Where,

tak

hidup

Keraton

langsung,

Yogyakarta untuk melantik

Kata ganti

Sultan Hamengku Buwono X

orang

dan Paku Alam IX sebagai Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

DIY

seumur

hidup. Kal1.

Ketua DPRD DIY Yoeke

Par5

Indra

Agung

Parafrase

Laksana

commit to user

Who,

Koherensi

Singkatan,

How,

Pembeda,

Leksikon:



menegaskan,

suara

DPRD

What

DIY diharapkan bulat sesuai aspirasi menurut

masyarakat dia

bulat, aspirasi

tak

yang

langsung,

mendukung

Kata ganti

penetapan.

orang

Kal2.

“Kalau tidak bulat, kan ada

Par5

mekanisme lain yang bisa ditempuh.

Kalimat

Seperti

Kutipan

How,

Koherensi

Leksikon:

Who

Penjelas,

bulat,

Kalimat

mekanisme

melalui

voting,” kata Yoeke.

langsung

Kal1.

Adapun Presidium Pelaksana

Par6

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Ketua Partai Demokrat DIY

What,

pembeda

Singkatan,

sempat

merumuskan

How,

Leksikon:

penetapan

When

pleno

dukungan

Latar

Gubernur dalam pleno Sabtu malam. Kal2.

Ketua Majelis Pertimbangan

Par6

Parafrase

Who,

Koherensi

Label jabatan,

Daerah Partai Demokrat DIY

What,

Penjelas,

Singkatan,

Sukardi mengakui,

How

Kalimat

Leksikon:

tak

pleno,

langsung

tekanan

How,

Koherensi

Leksikon:

ada

Who,

Penjelas,

tekanan,

informasi papan nama Partai

Where

Kalimat

dicopot

peserta

pleno banyak yang berada di bawah

tekanan

untuk

menentukan sikap. Kal3.

Ada tekanan dari keluarga,

Par6

tetangga,

bahkan

Parafrase

Demokrat di Kulon Progo

tak

dicopot orang.

langsung

Kal4.

”Semalam itu kami ngalir

Par6

saja.

When,

Koherensi

Pengandaian:

berarti

Who,

Penjelas,

ngalir,

mendukung penetapan, tapi

What,

Kalimat

Leksikon:

Bukan

Kutipan

commit to user



memahami

aspirasi

How

masyarakat yang mendukung

langsung,

aspirasi

Kata ganti

penetapan,” katanya.

orang

Kal1.

Sementara itu, Wali Kota

Par7

Who,

Koherensi

Leksikon:

Yogyakarta Herry Zudianto

What,

pembeda

individual,

menggelar aksi individual

How,

Idiom:

dengan menurunkan bendera

When,

setengah tiang

Merah

Where

Putih

Latar

menjadi

setengah tiang, kemarin, di rumahnya

di Gang Golo,

Kota Yogyakarta. Kal2.

Herry mengenakan baju adat

Par7

Who,

Koherensi

Jawa peranakan warna hitam,

What,

penjelas,

celana

How

Detail

How,

Detail

panjang

Latar

hitam,

blangkon hitam, dan selop hitam. Kal3.

Di

dada

kirinya

Par7

emblim Merah Putih.

Kal1.

Herry

Par8

memulai

terselip

Latar

What itu

Latar

terselip

Who,

Koherensi

Idiom:

dengan hormat pada bendera,

How,

penjelas,

setengah

menurunkan

What

Detail

tiang,

setengah

aksi

Leksikon:

menjadi tiang,

dan

Koherensi:

mencium ujung bendera. Kal2.

Aksi yang dilakukan seorang

Par8

diri

itu

sebagai

kedukaannya

mencium Latar

ekspresi karena

What,

Koherensi

Idiom:

Why

penjelas

ekspresi kedukaannya,

Rancangan Undang-Undang

Leksikon:

Keistimewaan

polemik

Yogyakarta

menjadi polemik.

commit to user



Kal3.

"Mestinya

Par8

kan

bisa

Kutipan

How

Koherensi

Pengandaian:

diselesaikan tanpa ada yang

Penjelas,

terluka

terluka," kata Herry.

Kalimat langsung

Kal1.

Herry menyatakan tak akan

Par9

Parafrase

Who,

Kalimat

Leksikon:

ikut aksi massa saat sidang

What,

penjelas,

pleno

pleno DPRD itu.

How


Kal2.

”Aksi

saya, ya, sekarang

Par9

ini,” katanya.

Kutipan

What,

Koherensi

Who,

Penjelas,

When


Kal3.

Herry

juga

Par9

memobilisasi

tak

akan

Parafrase

Who,

Koherensi

Leksikon:

masyarakat

What,

Penjelas,

mobilisasi

Yogyakarta dan pegawai ke

Where

Kalimat

gedung DPRD itu.

tak langsung, Kalimat aktif

Kal4.

“Perjuangan itu sesuai dengan

Par9

Koherensi

Leksikon:

aspirasi masing-masing. Jadi

Penjelas,

aspirasi,

tidak

Kalimat

mobilisasi

bagus

Kutipan

kalau

dimobilisasi.”

langsung, Kalimat pasif


commit to user



e)

Berita 5 Elemen struktur berita pilihan kelima di Koran Tempo dengan tema

Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta adalah berita dengan judul Samasama Survei, Hasil Berkesebalikan yang terbit pada edisi Senin, 13 Desember 2010. Tabel

26.

Analisis Berita

dengan

Judul

Sama-sama

Survei,

Hasil

Berkesebalikan Koran TEMPO (Senin, 13 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Sama-sama Survei, Hasil

Headline

Skrip

Tematik

Retoris

Kata ganti

Huruf dicetak

tak tentu,

tebal,

Kata kerja

Leksikon:

tak

Survei,

transitif

Berkesebalikan,

Par

Berkesebalikan

Konfiks Kal1.

“Torture numbers, and they'll

Par1

confess

to

anything.”

Lead,

What,

Kalimat

Metafora:

Kutipan

How,

langsung,

Torture

Who

Kata kerja,

numbers, and

Kata ganti

they'll confess

tak tentu,

to anything,

Kata ganti

Surfiks

Paksalah, gencetlah angkaangka.

Mereka

akan

berbicara tentang apa pun.

orang Kal2.

Begitulah

kata

Gregg

Par1

Easterbrook, penulis Amerika

Lead

kelahiran 3 Maret 1953.

What,

Koherensi

Who,

Penjelas

Where, When

commit to user

Surfiks



Kal1.

Dalam

debat

Par2

keistimewaan

What,

Koherensi

Prefiks,

How,

penjelas,

Leksikon:

Why

Kata ganti

debat,

pendapat pun memakai angka

tak tentu,

statistik,

dan

kata ganti

argumen

pihak-pihak

seputar

Latar

Yogyakarta, yang

beradu

statistik

untuk

menguatkan

argumen

orang

mereka. Kal2.

Terakhir, giliran perangkat

Par2

Who,

Koherensi

Leksikon:

desa dan berbagai kelompok

What,

penjelas

survei ,versi

warga pro-penetapan Sultan

How

Detail

Leksikon:

sebagai

Gubernur

Latar

Yogya

melansir hasil survei versi mereka. Kal3.

Hasilnya:

92

Par2

responden

persen

Latar

memilih

How, Who,

penetapan.

responden

What

Kal1.

Ketua Paguyuban Dukuh se-

Par3

Who,

Koherensi

Leksikon:

Daerah Istimewa Yogyakarta,

What,

penjelas,

Paguyuban,

Sukiman, mengatakan angka

How

Kalimat

kuesioner,

2.300

tak

survei

telah

langsung,

ribu

Detail

itu

diperoleh

kuesioner kembali

dari yang

dari

46

Parafrase

kuesioner yang disebarkan panitia survei. Kal2.

Panitia

Par3

lagi

akan

menyebarkan

kuesioner

Parafrase

sehingga

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas,

kuesioner,

Detail

Surfiks

totalnya menjadi 100 ribu. Kal3.

“Memang tak sampai 3 juta,

Par3

karena

kami

Kutipan

kekurangan

commit to user

How,

Koherensi

Who,

Penjelas,



tenaga,”

kata Sukiman di

Where,

Kalimat

kemarin,

When

langsung

How

Kalimat

Yogyakarta merujuk

pada

jumlah

penduduk Yogyakarta. Kal4.

“Ini kan sukarela.”

Kutipan

Par3

langsung

Kal1.

Sabtu

Par4

dua

pekan

When,

Koherensi

Direktur Jenderal Otonomi

Who,

pembeda

Daerah Kementerian Dalam

What

Negeri

lalu,

Latar

Label jabatan

Djohermansyah

Djohan

mengatakan

hal

sebaliknya. Kal2.

Mengutip sebuah survei pada

Par4

2010,

dia

warga

yang

Parafrase

How,

Koherensi

Leksikon:

menyebutkan,

What,

penjelas,

survei

menginginkan

When,

Kata ganti

pemilihan gubernur mencapai

orang,

71 persen.

Detail

Kal3.

Sejauh

Par4

ini

belum

ada

Latar

How,

Koherensi

Leksikon:

penjelasan seputar metode

What,

penjelas

metode,

survei rujukan pemerintah

Who

survei, Surfiks

itu. Kal4.

Lembaga

yang

logonya

Par4

tercantum dalam kuesioner

Latar

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

penjelas

survei, emoh

Who,

Koherensi

Leksikon:

Pembeda

jajak

survei pun emoh memberi penjelasan. Kal1.

Di

luar

itu,

ada

harian

Latar

Par5

Kompas yang sejak 2008

When,

hingga 2010 rutin menggelar

What,

jajak pendapat.

How

commit to user

pendapat



Kal2.

Pertanyaan

tim

Kompas,

Parafrase

How,

Detail

Tanda petik

Par5

“Apakah sebaiknya Gubernur

Who,

untuk

Yogyakarta dipilih langsung

When,

menunjuk

atau ditetapkan?” Hasil jajak

What

pertanyaan

pendapat pertama, pada 12 September

2008,

menunjukkan

79,9

responden

persen

mendukung

penetapan. Kal3.

Pada

survei

Par5

Oktober 2010, tinggal 53,5 persen

terakhir,

responden

22

Parafrase

yang

What,

Detail

Leksikon:

When,

survei,

How

responden

mendukung penetapan. Kal1.

Berbeda dengan dua survei

Par6

oleh pihak yang Kompas metode

Latar

bertikai,

How,

Koherensi

Leksikon:

Who

penjelas,

survei,

Kata ganti

metode, jajak

orang

pendapat

memaparkan jajak

pendapat

mereka. Kal2.

Pengumpulan

Par6

dilakukan per telepon.

Kal3.

“Responden 17 tahun ke atas

Par6

dipilih secara acak, melalui metode

pendapat

Latar

Kutipan

What,

Koherensi

How

penjelas

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

penjelas

acak, metode,

pencuplikan

sistematis

sistematis,” tulis Kompas (2 Desember). Kal4.

Lain

survei,

Par6

hasilnya.

lain

pula

Latar

What,

Proposisi

Leksikon:

How

kategorial

survei


commit to user



Pada tema Survei Mengenai Keistimewaan Yogyakarta, terdapat lima buah judul pilihan di Koran Tempo antara lain “71 Persen Warga Ingin Pemilihan”, Keraton Yogya Curiga Survei Direkayasa, Survei Tandingan Disebar, Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan, Sama-sama Survei Hasil Berkesebalikan. Dari unsur sintaksis, pada kelima judul berita ini terlihat bahwa Koran Tempo, berusaha mewakili tiga bentuk survei atas prokontra pemilihan atau penetapan gubernur DIY. Antara satu judul yang dipakai Koran Tempo dengan judul lainnya ada perbedaan pembahasan, yaitu: judul 1 yang berbunyi “71 Persen Warga Ingin Pemilihan” digunakan untuk membawahi berita tentang survei dari Kemendagri, tampaknya penyematan tanda petik pada judul ini dimaksudkan Koran Tempo untuk menegaskan bahwa 71 persen tersebut masih perlu dipertanyakan keabsahannya, karena hasil tersebut hanya sebatas pengakuan dari Kemendagri yang belum disebutkan secara jelas, apa nama lembaga survei yang digunakan. Pada judul 2 yang berbunyi Keraton Yogya Curiga Survei Direkayasa digunakan untuk membawahi kecurigaan Gusti Kanjeng Ratu Hemas atas survei dari Kemendagri, judul 3 yang berbunyi Survei Tandingan Disebar dipakai untuk membawahi tindakan Paguyuban Semar Sembogo dalam mengadakan survei tandingan, guna menguji hasil survei Kemendagri. Judul 4 yang berbunyi Mayoritas Responden Dukung Penetapan Sultan, untuk membawahi hasil survei tandingan yang digelar Paguyuban Semar Sembogo, sedangkan pada judul berita 5 yang berbunyi Sama-sama Survei Hasil Berkesebalikan dipergunakan Koran Tempo untuk menilai, bahwa hasil survei Kemendagri yang menyatakan mayoritas mendukung pemilihan, berbeda dengan

commit to user



hasil survei dari Paguyuban Semar Sembogo dan Jajak pendapat Kompas yang keduanya menghasilkan kesimpulan, bahwa masyarakat DIY memilih penetapan. Unsur skrip, berita-berita ini sudah mencakup 5W+1H dengan unsur How menjadi unsur dominan. Unsur tematik, tema yang diambil oleh Koran Tempo dari kelima berita di atas adalah satu, yakni mengenai Survei publik terhadap opsi penetapan atau pemilihan dalam mekanisme pengangkatan gubernur DIY. Unsur retoris, penonjolan yang dilakukan oleh Koran Tempo dalam berita diatas agar terlihat menarik perhatian khalyak pembacanya adalah melalui penggunaan beberapa leksikon, idiom,

juga metafora. Sehingga dari paparan

kelima berita di atas dapat dinilai bahwa Koran Tempo dalam mengemas realitas tentang survei publik terkait mekanisme jabatan gubernur DIY, yang dituangkan pada

pemberita, berusaha menerapkan prisip berita berimbang

dengan

memaparkan hasil survei dari semua pihak, baik yang dilakukan pihak pro pemilihan maupun pihak pro penetapan. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang kampanye cawali dan cawawali dalam pilkada Solo. 58

4.

Analisis Teks Berita dengan Tema Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY Elemen struktur berita pilihan di Koran Tempo mengenai Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY adalah berita dengan judul Setgab Koalisi Bentuk Tim Melobi Sultan yang terbit pada edisi Sabtu, 18 Desember 2010. 58


commit to user



Tabel 27. Analisis Berita dengan Judul Setgab Koalisi Bentuk Tim Melobi Sultan Koran TEMPO (Sabtu, 18 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Setgab Koalisi Bentuk Tim

Headline

Who,

Huruf dicetak

How

tebal, Prefiks,

Par

Melobi Sultan

Leksikon: Melobi Kal1.

JAKARTA

Par1

--

Beberapa

Where,

Koherensi

partai yang tergabung dalam

Who,

Penjelas

Sekretariat Gabungan Partai

How

Koalisi

Lead

Sufiks

pendukung

pemerintah Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono

membentuk tim kecil. Kal2.

Tim nantinya akan bertemu

Par1

dengan

Who,

Koherensi

Leksikon:

Hamengku

What,

Penjelas

polemik,

Buwono X berkaitan dengan

How

polemik

Sultan

yang

terjadi

seputar

Lead

masalah

di

masalah


Pembentukan

Par2

tim

itu

Latar

What,

Koherensi

Singkatan,

disampaikan oleh Ketua DPP

Who,

Penjelas

Label jabatan

Partai Kebangkitan Bangsa

Where,

Marwan Ja'far kepada Tempo

When

Koherensi

Singkatan

di Jakarta kemarin. Kal2.

Menurut dia, tim kecil ini

Parafrase

commit to user

What,



Par2

akan dipimpin oleh Aburizal

How,

Penjelas,

Bakrie sebagai Ketua Harian

Who

Kalimat

Setgab.

tak langsung, Kata ganti orang

Kal1.

"Tim

kecil

Par3

melakukan

What,

Koherensi

Leksikon:

penyerapan

How,

Penjelas,

aspirasi,

dan

sosialisasi

Who

Kalimat

sosialisasi

Sultan

Hamengku

aspirasi kepada

ini

bertugas

Kutipan

langsung

Buwono X dan Paku Alam," kata Marwan. Kal2.

Waktunya

Par3

pada

akan

masa

dilakukan

reses

Parafrase

Dewan

Perwakilan Rakyat.

What,

Koherensi

Leksikon:

How,

Penjelas,

masa reses ,

Who

Kalimat

Sufiks

tak langsung Kal3.

Rencananya, pertemuan itu

Parafrase

How

Koherensi

Par3

akan berlangsung beberapa

Penjelas,

kali.

Kalimat

Sufiks

tak langsung Kal4.

"Mungkin

Par3

bulan."

Kal1.

Menurut Marwan, tim kecil

Par4

juga pendapat

targetnya

satu

Kutipan

How

Kalimat

Sufiks

langsung

akan

Parafrase

mendalami

akademis

soal


Who,

Koherensi

Leksikon:

What,

Penjelas,

akademis

How


commit to user



Kal2.

Tujuannya, agar tidak ada

Par4

Parafrase

What,

Koherensi

Pengandaian:

kesan "head-to-head" antara

Why,

Penjelas,

head-to-head,

pemerintah dan Keraton.

Who

Kalimat

Sufiks

tak langsung Kal1.

Ia

membantah

Par5

bahwa

Who,

Koherensi

bertemu

What,

Penjelas,

dengan Sultan, Setgab sudah

How

Kalimat

saat

anggapan

tim

Parafrase

membawa sebuah sikap.

Singkatan

tak langsung, Kata ganti orang

Kal2.

Misalnya

Par5

mendukung

Parafrase

How,

Koherensi

Sufiks,

pemerintah dalam polemik

Who,

Penjelas,

Leksikon:


What

Kalimat

polemik

tak langsung Kal3.

"Setgab hanya ingin Sultan

Par5

lebih

terbuka

Kutipan

soal

keinginannya," ujar Marwan. Kal1.

Polemik soal keistimewaan

Par6

Yogyakarta muncul berkaitan

Who,

Kalimat

Singkatan,

What,

langsung

Leksikon: soal,

How Latar

Sufiks

What,

Koherensi

Leksikon:

How

sebab-

Polemik, soal,

akibat

mekanisme,

dengan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil

Singkatan,

Gubernur DIY dalam RUUK

Konfiks

DIY. Kal2.

Dalam

Par6

rancangan

ini,

Latar

What,

Koherensi

Leksikon:

pemerintah berkukuh bahwa

Who,

Pembeda

mekanisme

jabatan tersebut diisi dengan

How

commit to user



pemilihan, sedangkan warga dan tokoh di Yogyakarta, termasuk

Sultan,

menghendaki

mekanisme

penetapan. Kal3.

Kamis lalu, surat amanat

Par6

When,

Koherensi

Leksikon:

presiden tentang pengajuan

What,

Penjelas

amanat,

RUUK DIY sudah diterima

How,

Konfiks,

Dewan Perwakilan Rakyat.

Who

Singkatan

Kal1.

Menteri

Dalam

Par7

Gamawan

Who,

Koherensi

Leksikon:

Fauzi

How,

Penjelas

dialog

mempersilakan jika Dewan

What

Who,

Koherensi

Singkatan,

akan

Negeri

Latar

melakukan

dialog

Sultan

untuk

dengan membahas

Parafrase

rancangan

tersebut. Kal2.

"Jika

DPR

akan

Par7

dengan Sultan, saya kira itu

Where,

Penjelas,

Sufiks,

bagus,

When,

Kalimat

Leksikon:

How

langsung,

dialog

lanjutkan

dialog

Kutipan

saja,"

katanya di kantor Presiden kemarin, "Kita sudah kirim

Kata ganti

ke DPR, tinggal DPR untuk

orang

membicarakan

dengan

masyarakat Yogya dan Sultan kalau perlu." Sumber : Berita 1, tema Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY Pada tema Sikap Setgab Terkait RUU Keistimewaan DIY, berita yang diturunkan Koran Tempo berjudul Setgab Koalisi Bentuk Tim Melobi Sultan. Dari unsur Sintaksisnya, leksikon: melobi yang dipilih dalam judul berita

commit to user



memiliki arti melakukan pendekatan secara tidak resmi, pilihan leksikon: melobi sebenarnya kurang tepat karena terlalu berlebihan dan memunculkan persepsi pembaca bahwa ada unsur kepentingan di dalamnya. Dalam berita ini Koran Tempo menggunakan dua narasumber, dimana pendapat narasumber kedua dikesankan menanggapi pendapat narasumber utama, narasumber utama yaitu Ketua DPP PKB Marwah Ja’far, dan narasumber kedua adalah Mendagri Gamawan Fauzi. Unsur skrip, unsur pembentuk berita dalam pemberitaan ini sudah memenuhi unsur 5W+1H, dengan unsur How sebagai unsur dominan di dalamnya. Unsur tematik, tema yang dipilih Koran Tempo dalam berita ini hanya satu, yaitu pembentukan tim kecil oleh anggota setgab, untuk bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Unsur retoris, pada berita ini tidak ada kemenonjolan pemberitaan secara mencolok dengan grafis maupun foto, tetapi hanya dengan pemilihan penggunaan kata seperti tampak pada singkatan, leksikon, dan pengandaian didalamnya. Dari paparan di atas dapat terlihat bahwa dalam berita ini Koran Tempo lebih menonjolkan

satu

sisi pendapat narasumber

yaitu Ketua DPP PKB

Marwah Ja’far sebagai pengisi mayoritas pemberitaan, sebelum

dikesankan

memperoleh tanggapan oleh Mendagri Gamawan Fauzi sebagai narasumber kedua.Tetapi diantara kutipan kedua narasumber tersebut Koran Tempo tetap berusaha menyisipkan sebuah latar guna memperoleh korelasi antara kedua pendapat narasumber ini. Hasil analisis dengan membagi elemen berita

commit to user



berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang sengketa tanah sriwedari Solo.59

5.

Analisis Teks Berita dengan Tema Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan DIY Elemen struktur berita pilihan di Koran Tempo mengenai Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan DIY adalah berita dengan judul Pangeran Yogya Tinggalkan Demokrat yang terbit pada edisi Kamis, 9 Desember 2010. Tabel 28. Analisis Berita dengan Judul Pangeran Yogya Tinggalkan Demokrat Koran TEMPO (Kamis, 9 Desember 2010) Kal.

Proposisi

Sintaksis

Skrip

Tematik

Retoris

Headline

Who,

Huruf dicetak

What

tebal, Leksikon:

Par Pangeran

Yogya

Tinggalkan Demokrat

Tinggalkan Tak

Diundang

dalam

Kickers

pertemuan di Cikeas

What,

Koherensi

Terdapat foto

Where

Penjelas

dari wartawan Tempo/Bernada Ruruit dengan caption: Gusti Bendoro Pangeran Haryo

59


commit to user



Prabukusumo (berkemeja batik) di kediamannya, Yogyakarta, kemarin. Kal1.

Yogyakarta

Par1

Where,

Koherensi

Konfiks,


Who,

Penjelas

Leksikon:

X, Gusti Bendara Pangeran

What

Haryo

--

Adik

Prabu

Sri

Lead

mundur

Kusumo,

memutuskan mundur dari kepengurusan

dan

keanggotaannya

di

Partai

Demokrat. Kal2.

Keputusan

ini

merupakan

Par1

buntut kontroversi tentang

Lead

How

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

buntut,

pemilihan Gubernur Daerah

kontroversi

Istimewa Yogyakarta. Kal1.

“Malam

Par2

nanti

When,

Koherensi

Leksikon:

Kusumo menyatakan resmi

Who,

Penjelas,

resmi, mundur

mundur,” kata orang dekat

What,

Kalimat

Pangeran

How

langsung

What,

Koherensi

Sufiks,

Who,

Penjelas,

Leksikon:

Where,

Kalimat

mundur

How

langsung

Prabu

Prabu

Kutipan

kepada

Tempo kemarin. Kal2.

Sebelumnya,

Par2

menemui para seniman di kediamannya,

setelah

Kutipan

Alun-alun

Kidul, Yogyakarta, Pangeran Prabu “Kemungkinan

menyatakan, mundur,

commit to user



tunggu nanti malam saja.” Kal1.

Tempo

pun

Par3

pendapatnya tentang harapan Ketua

menanyakan

Dewan

Demokrat presiden,

What,

Koherensi

Sufiks,

Parafrase

Who,

Pembeda,

Leksikon:

Kalimat

mundur

Pembina

yang

juga

tak

Bambang

langsung,

Yudhoyono, agar Pangeran

Kata kerja

Prabu,

Susilo

Latar,

yang

juga

Demokrat Yogyakarta,

Ketua

transitif

Provinsi tak

mundur

dari partai. Kal2.

Presiden menyampaikan hal

Par3

itu

Who,

Koherensi

sejumlah

What,

Penjelas,

Demokrat

Where,

Kata kerja

Yogyakarta di Puri Cikeas,

When

transitif

How,

Koherensi

What

Pembeda,

kepada

pengurus

Latar

Sabtu pekan lalu. Kal3.

“Tidak bisa,” ucapnya tegas.

Kutipan

Par3

Kalimat langsung Kal4.

“Ini soal harga diri bapak

Par3

saya (Sri Sultan Hamengku

Kutipan

What,

Koherensi

Leksikon: soal,

Why

Penjelas,

Idiom: harga

Kalimat

diri, anak

langsung,

durhaka,

kata ganti

Tanda kurung

orang

menunjuk

Buwono IX). Saya tak ingin menjadi anak durhaka.”

kepada Kal1.

Di hadapan para seniman

Par4

tradisional, Pangeran Prabu

Latar

commit to user

What,

Koherensi

Who,

Penjelas,



menangis

ketika

menyampaikan

alasan

pembelaannya

How

Kata kerja transitif

terhadap

martabat ayahnya. Kal2.

Dalam acara itu para seniman

Par4

mendesak Yogyakarta penetapan

What,

Koherensi

Demokrat

Who,

Penjelas

mendukung

How

Sultan

Latar

sebagai

gubernur. Kal2.

Sejumlah seniman pun tak

Par4

bisa membendung air mata.

Latar

Who,

Koherensi

Leksikon:

What

Penjelas

membendung, Prefiks, Idiom: air mata

Kal3.

Suasana hening.

Latar

How

Koherensi

Leksikon:

Penjelas

hening

Who,

Koherensi

Idiom: harga

telah

What,

Penjelas,

diri

mengorbankan harga diri

How

Kata ganti

Par4 Kal1.

Ia menjelaskan, ayahnya dan

Par5

Paku

Alam

dengan

VIII

Parafrase

mengumumkan

orang,

Amanat 5 September 1945, yang

menyerahkan negara

Ngayogyakarta yang

Kata kerja transitif,

Hadiningrat

berdaulat

Detail

kepada

Indonesia. Kal2.

“Artinya apa? Harga diri

Par5

Kutipan

What,

Koherensi

Sufiks,

bapak, yang tadinya berkuasa

How,

Penjelas,

Leksikon:

penuh,

menjadi

sangat

Who

Kalimat

harga diri,

sangat

terbatas.

Kalau

langsung

diucik-ucik,

sekarang masih diucik-ucik,

commit to user

Konfiks



itu

keterlaluan,”

kata

Pangeran Prabu. Kal1.

Rencana

mundur

Par6

disampaikannya hari lalu

What,

Koherensi

Leksikon:

beberapa

When,

Penjelas

mundur,

pemerintah

Who,

mengusulkan

How

jika

berkeras pemilihan

sudah

Latar

Prefiks

Gubernur

Yogyakarta

dalam

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Kal2.

Selama ini Sultan Hamengku

Par6

Buwono

Latar

dan Paku Alam

Who,

Koherensi

Leksikon:

How

Penjelas

otomatis

Who,

Koherensi

What,

Pembeda

otomatis ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kal3.

Pemerintah

tetap

Par6

menginginkan ada pemilihan.

Latar

How Kal4.

Sikap Demokrat pun sama,

Par6

yakni mendukung pemilihan.

Kal1.

Menurut Sekretaris Dewan

Par7

Pembina

What,

Koherensi

How

Penjelas

Who,

Koherensi

Andi

What,

penjelas,

Alifian Mallarangeng, sikap

How,

Kalimat

itu

When

tak

Demokrat

disampaikan

Latar

Parafrase

dalam

pertemuan Yudhoyono dan pengurus

pusat

Label jabatan

langsung

dengan

pengurus kabupaten/kota dan provinsi se-Yogyakarta pada Sabtu pekan lalu. Kal2.

Hadir

dalam

pertemuan,

Latar

commit to user

What,

Koherensi

Label jabatan



Par7

antara lain, Ketua Demokrat

Who,

penjelas,

Kota Yogyakarta Sinarbiyat

How

Detail

Who,

Koherensi Penjelas

Nujanat,

Sekretaris

Demokrat

Provinsi

Agus

Bastian, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Yogyakarta dari Demokrat, Sukedi. Tapi Pangeran tak hadir. Kal1.

Menteri

Pemuda

dan

Latar

Par8

Olahraga

ini

pun

How,

mempersilakan jika Pangeran

What

Label jabatan

hendak mengundurkan diri. Kal2.

"Hak

seseorang

untuk

Par8

menjadi anggota atau tidak,”

Kutipan

How,

Koherensi

When

Penjelas,

ujarnya kemarin.

Sufiks

Kalimat langsung

Kal1.

Pangeran Prabu

Par9

tak

mengaku

diundang

Latar

dalam

pertemuan itu. Kal2.

“Demi

Par9

Allah.”

Who,

Koherensi

How,

penjelas

What Padahal,

Kutipan

How

Koherensi

Sufiks, Idiom:

telepon rumah dan telepon

Penjelas,

Demi Allah

selulernya selalu aktif.

Kalimat langsung

Sumber : Berita 1, tema Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan DIY Pada tema Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat Terkait Isu Keistimewaan DIY, berita pilihan di Koran Tempo adalah berita berjudul Pangeran Yogya Tinggalkan Demokrat. Dari unsur Sintaksis, judul berita yang dipakai Koran Tempo dengan tidak menyebut nama

commit to user

melainkan



menunjuk status darah biru, sebagai putra keraton Yogyakarta dengan sebutan Pangeran, belakang

menggambarkan bahwa Koran Tempo ingin menonjolkan silsilah si subyek sebagai

bagian

dari kaum

latar

ningrat. Namun

penggunaan leksikon: tinggalkan sebagai kata penjelas dirasa kurang tepat, karena leksikon: tinggalkan itu akan membentuk persepsi pembaca, bahwa beliau

pergi

dengan tidak hormat. Seharusnya

yang

digunakan

adalah

leksikon: meninggalkan/mengundurkan diri, karena menggambarkan sesuatu yang lebih halus dan lebih menjelaskan bahwa beliau lebih memilih asal usulnya, dari pada jabatan politik kepartaian yang disandangnya. Dalam lead berita ini Koran Tempo memberikan sedikit gambaran alasan mundur GBPH Prabukusumo, berikut isinya: Yogyakarta -- Adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabu Kusumo, memutuskan mundur dari kepengurusan dan keanggotaannya di Partai Demokrat. Keputusan ini merupakan buntut kontroversi tentang pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lihat Tabel 28, Kalimat 1 & 2. Paragraf 1) Dalam pemilihan narasumber sendiri, dalam berita ini koran Tempo menempatkan pendapat GBPH Prabukusumo sebagai narasumber utama melalui kutipan langung, disertai kutipan pendapat orang dekat beliau sebagai penjelas, juga pendapat Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Alfian Malarangeng sebagai pihak yang menanggapi. Unsur skrip, berita ini secara keseluruhan telah memenuhi unsur pembentukan berita karena unsur 5W+1H sudah tercakup dalam pemberitaan. Dengan unsur How sebagai unsur yang mendominasi. Unsur tematik, tema yang dipilih oleh Koran Tempo dalam berita ini hanya tentang pengunduran diri GPBH Prabukusumo. Dalam berita ini terlihat

commit to user



bahwa Koran Tempo berusaha menggali penyebab mundurnya Prabukusumo dengan mengisahkan alasan-alasan beliau yang dikompair dengan tanggapan dari Partai Demokrat sendiri. Unsur retoris, sesuatu yang coba dipakai Koran Tempo untuk menonjolkan pemberita adalah foto yang menggambarkan suasana saat proses pertemuan GBPH Prabukusumo dengan para seniman guna memaparkan keinginan mundurnya dari Demokrat. Secara keseluruhan Koran Tempo dalam pemberitaan

ini, coba

menyampaian pesan dengan cara bercerita tertentu, dengan menonjolkan satu sisi subyek utama disertai tanggapan dari subyek lain yang

punya sangkut paut

dengan kisah subyek utama tadi, untuk mencoba berimbang. Hasil analisis dengan membagi elemen berita berdasarkan struktur penyusunnya ini serupa dengan penelitian yang pernah ada tentang wacana terorisme pasca teror bom bali.60

C. MATRIK ANALISIS FRAME BERITA a. Harian Kompas NO.

TEMA

1.

RUU Keistimewaan Yogyakarta

Judul Berita a.

Versi

Frame Kompas

Pemerintah Usul Gubernur tetap Gubernur Dipilih

Pemerintah

dipilih

Demokratis b.

Keistimewaan

Pemerintah

Versi Pemerintah

Bersikukuh Gubernur dipilih

60

Muhammad Amin M, Loc.Cit.

secara

commit to user

DIY



c.

Sultan

Hanya

Dijadikan Simbol

Sultan HB dan Paku

Alam

sebagai Gubernur Utama

dan

Wagub Utama 2.

Survei

Mengenai

a.

Keistimewaan

Lebih

Suka

Penetapan

Yogyakarta

Jajak Pendapat Kompas

tahun

2008-2010 hasilnya mayoritas memilih penetapan b.

Survei

Menjadi Survei

Acuan

Kemendagri

Kemendagri

menunjukkan 71 persen menghendaki pemilihan

c.

Publik

Penilaian

Cenderung

publik

Terima

Kompas

Keistimewaan

2010,

opini oleh tahun

hasilnya

mayoritas menerima

sifat

kekhususan DIY 3.

Sikap Terkait

Setgab RUU

a.

Setgab Terpecah Pro-Kontra soal Yogyakarta

Keistimewaan DIY

commit to user

sikap Setgab



b. Koran Tempo NO.

TEMA

Judul Berita

Frame Koran Tempo

1.

Usulan

a.

Referendum

Yogyakarta

Masyarakat

Gulirkan

Yogyakarta

referendum

inginkan Referendum

b.

Pemerintah

Desakan

Berhati-hati

Referendum

Sikapi

Isu disikapi hati-hati

Referendum c.

Silakan

oleh Pemerintah

Yogya Pro-Kontra sikap

Gelar

atas

usulan

Referendum

referendum

dari

Sultan 2.

RUU

a.


Versi

Usulan

Dalam

draf

Pemerintah Tetap RUUK

DIY

Gubernur Yogya pemerintah

Pemerintah

Dipilih

berkukuh Gubernur dipilih

b.

Sultan Dijadikan Kemendagri Gubernur Utama

memfinalisasi tugas

Sultan

sebagai Gubernur Utama c.

Pemerintah

Pemerintah

Ngotot Gubernur berkeras, Yogya

commit to user

Harus mekanisme



Dipilih

pemilihan

bagi

Gubernur DIY 3.

Survei

Mengenai

a.

Keistimewaan

71 Persen Warga Klaim pemerintah Ingin Pemilihan

Yogyakarta

atas hasil survei 71

persen

pemilihan b.

Keraton

Yogya Gusti

Curiga

Survei mempertanyakan

Direkayasa

Hemas

kesahikan survei dari Kemendagri

c.

Survei Tandingan Paguyuban Disebar

Dukuh dan Lurah se-DIY mengadakan survei balasan

d.

Mayoritas

Hasil

Responden

Paguyuban

Dukung

Dukuh dan Lurah

Penetapan Sultan

se-DIY, 92 persen

Survei

responden dukung penetapan e.

Sama-sama Survei,

Hasil

survei

Hasil Kemendagri

Berkesebalikan

berbeda

dengan

hasil survei dari Paguyuban Semar Sembogo Jajak

commit to user

dan

Pendapat



Kompas 4.

Sikap Terkait

Setgab

a.

RUU

Setgab

Koalisi Tim

Bentuk

Keistimewaan DIY

Tim Setgab

Melobi Sultan

bentukan bertugas

melakukan penyerapan aspirasi

dan

sosialisasi kepada Sultan 5.

Mundurnya GBPH

a.

Pangeran Yogya Harga diri Sultan

Prabukusumo dari

Tinggalkan

HB IX sebagai

Partai

Demokrat

alasan GBPH

Terkait

Demokrat Isu

Keistimewaan DIY

Prabukusumo mundur dari Partai Demokrat

D. KEBIJAKAN REDAKSIONAL HARIAN KOMPAS DAN KORAN TEMPO Dari hasil pembedahan teks berita di Harian Kompas dan Koran Tempo mengenai isu seputar keistimewaan DIY di atas, Peneliti akan mencoba mencocokkannya dengan melihat seperti apa kebijakan keredaksionalan yang dipakai oleh kedua media massa tersebut, yang diperoleh melalui in depth interview. Peneliti mengambil dua orang dari masing-masing media, yaitu di pihak Kompas ada Kepala Perwakilan Kompas Yogyakarta yang merangkap wartawan; Pak Thomas Pudjo Widijanto, dan reporter Kompas; Aloysius B Kurniawan. Sedangkan di pihak Koran Tempo ada Pak Phillipus SMS Parera

commit to user



selaku Kepala Tempo Biro Yogyakarta yang merangkap redaktur berita, dan Pito Agustin Rudiana selaku reporter Koran Tempo. Penilaian terhadap isu seputar keistimewaan DIY. Wartawan Kompas menilai isu seputar keistimewaan DIY sebagai isu yang menarik, seperti yang terlihat pada kutipan wawancara dengan Pak Thomas Pudjo Widijanto pada Senin, 7 November 2011 berikut ini: E... sebagai wartawan mungkin memang isu menarik ya... terutama isu menarik dan e... bagi masyarakat DIY, keistimewaan DIY itu memang terletak pada Sultan dan wakilnya... dan Paku Alam gitu... jadi... makanya... dan itu sudah kayak menyejarah gitu lho bagi masyarakat, jadi saya itu tidak pernah yang namanya punya Gubernur itu orang luar gitu, kita punya gubernur itu selalu Sultan gitu, sehingga ketika ini digoncang, ya masyarakat goncang... dan itu sebagian besar. Oke... katakan enam puluh persen aja tergoncang oleh isu-isu ini... dan kami sebagai wartawan di samping punya penilaian menarik, juga ingin memberikan benar-benar e... pemahaman kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya seharusnya DIY ini dipimpin, apakah penetapan, apakah e... itu pemilihan. Pada faktor yang menjadi pertimbangan Harian Kompas dan Koran Tempo mengangkat isu keistimewaan DIY menjadi berita. Harian Kompas dan Koran Tempo memiliki persamaan pandangan dalam memandang bentuk demokrasi yang terjadi pada isu keistimewaan DIY yang mengacu pada RUUK DIY, tampak dari kutipan hasil wawancara berikut: E... Kompas juga harus mendudukkan masalah propinsi ini, itu sesuai dengan kondisinya gitu... jadi kalau toh memang e... kita selalu ingin mengangkat bahwa e... kalau mau penetapan misalnya, kami juga memberikan kesempatan... menulis, atau e... kita menulis memang penetapan... tapi ada pihak yang pro pemilihan... ya kita mengangkat pemilihan begitu, jadi e... isu ini adalah isu bagaimana misalnya membangun demokrasi, membangun demokrasi itu apakah harus pemilihan... ini banyak di... di kasus RUUK sendiri memunculkan banyak pelajaran, salah satunya memang membangun demokrasi itu... yang kedua adalah bagaimana sejarah memberikan warna pada penetapan pemerintahan itu akan terlihat gitu tentang RUUK. (Thomas Pudjo Widijanto; Senin, 7 November 2011) Kalau RUUK ini sebenarnya awalnya baik-baik saja ya, tidak ada masalah ya, kemudian ketika muncul soal mekanisme pengisisan jabatan itu yang kemudian ceritanya menjadi ribet, menjadi persoalan karena ternyata ada perbedaan pandangan yang ternyata itu sangat prinsipil, saya sih melihatnya lebih pada ini ya... konteks persoalan disini adalah persoalan demokrasi, artinya,

commit to user



terlepas itu omongannya SBY atau bantahan dari Sultan, artinya masyarakat punya hak untuk menentukan siapa orang yang layak menjadi pemimpinnya di daerahnya... begitu, cuman kan kemudian di DIY kan spesifik karena mengacu pada status istimewa itu, nah kemudian itu yang kesannya membedakan DIY dengan daerah atau propinsi yang lain begitu. (Pito Agustin Rudiana; Selasa, 2 Agustus 2011) Aspirasi penetapan oleh masyarakat Yogyakarta terkait RUUK DIY oleh kedua perwakilan media dianggap juga merupakan salah satu bentuk demokrasi. Seperti yang dikatakan Sudi Silalahi

61

, penerapan nilai-nilai universal demokrasi juga

telah memfasilitasi kebebasan sipil yang makin meningkat di beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kinerja kebebasan sipil itu, nampak dari makin membaiknya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berusaha, dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Meningkatnya kualitas kebebasan sipil juga ditunjukkan dengan makin majunya keleluasaan informasi dan komunikasi publik. Keleluasaan akses informasi dan kebebasan jalur komunikasi di Indonesia telah ikut menyemai benih penyuburan demokrasi di berbagai ranah pembangunan dengan semakin menguatnya nilai-nilai demokrasi sebagai sendi utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ikut pula memberikan penguatan bagi dinamika budaya nasional. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di ruang pemberitaan. Pada harian Kompas cara menentukan ukuran dalam memandang suatu peristiwa menjadi berita, seperti apa ciri-ciri berita yang baik, dan seperti apa kriteria kelayakan berita ternyata dipengaruhi oleh level rutinitas media, hal tersebut tampak dari hasil kutipan wawancara berikut:

61

.Sudi Silalahi, Jurnal Sekretaris Negara RI, NEGARAWAN; Demokrasi Untuk Pembangunan, No. 18, November 2010, hal. 11

commit to user



Editor itu namanya Kepala desk, Kepala desk inilah dan wakilnya yang memberi tugas kepada wartawan. Gitu, lalu Redpel atau redaktur pelaksana, tugasnya redaktur pelaksana itu yang menghimpun dan yang memimpin, misalnya kamu mbok nulis ini... kamu nulis ini... itu kadang-kadang oleh redpel, disamping ide... ide oleh kepala desk sendiri... gitu, tapi kadang-kadang redpel ini juga memberi tugas. Karena tugas redpel adalah memang mengawasi seluruh proses jadinya koran dari awal sampai akhir... ini tugasnya redpel, jadi redpel semua harus tahu... berita apa yang akan dikeluarkan hari ini oleh Kompas, berita apa yang akan kita keluarkan besok. Kepala desk itu berpengaruh dalam penentuan tema berita. Redpel punya kewenangan sendiri, dia bisa menolak untuk sebuah pemberitaan, wah berita ini tidak usah!, ini redpel bisa... jadi meskipun sudah masuk ke kepala desk-kelapa desk... nanti ada tataran lagi untuk menyeyeleksi, ini tidak usah dimuat misalnya... itu haknya si redpel. (Thomas Pudjo Widijanto; Senin, 7 November 2011) Hal serupa juga dilakukan di Koran Tempo, ada pengaruh dari rutinitas media dalam menentukan

berita, seperti yang terlihat dari petikan hasil wawancara

berikut: Ada dua jenis... ya... dua jenis berita yang sehari-hari kita geluti. Berita yang direncanakan dan berita yang tidak direncanakan, berita yang direncanakan itu biasanya follow up ya... atau bisa juga in depth. Kita mendengar informasi kita coba gali, nah... untuk follow up, berita-berita yang direncanakan ini in depth, tulisan panjang atau apapun itu, itu biasanya e... wartawan itu ditugasi, kita bikin rapat, dalam rapat redaksi kita fokuskan, kita menulis seperti ini, angelnya seperti ini, biasanya kalau bisa ini...ini... ini..., tentang ini, dan ini kemudian kita tugaskan si A kesini,si B kesini, wawancara ini, reportase ini. Nah, tapi ada juga berita yang tidak by penugasan, jadi hari ini misalnya pagi-pagi setiap wartawan sudah dibagi bit... kita bilang bit... tempat liputan. Kita bagi wartawan A tugasnya di kantor gubernur misalnya, setiap hari dia akan kesana setiap pagi, nanti apa yang terjadi... bitnya disana, tiap hari dia akan disana. Nah, yang akan ditulis adalah apa yang dia temukan disana pada hari itu, ada apa-ada apa dia akan menulis itu. Nah, tapi tidak berarti apa yang dia dapat disana bisa dia tulis begitu saja, nanti kan dia kasih kabar ni... dia telpon atau sms atau kirim email, atau apapun itu. Mas atau mbak... hari ini di kantor gubernur ada berita ini, begini... begini... begini..., nanti redaktur akan menilai, o... ini berita bagus, nanti akan dibalas... Oke...!, tapi kamu tambahin sumber ini... Jadi begitu, tetap ada pengarahan karena memang... tapi memang pengarahan pada kasus yang kedua, pengarahan itu fungsinya untuk memperdalam berita, untuk membuat berita itu menjadi komprehensif, ya... obyektif, (Phillipus SMS Parera; Jumat, 29 Juli 2011 & Selasa, 2 Agustus 2011)

commit to user



Dengan demikian pemberitaan pada hakikatnya tidak bisa lepas dari faktor individu atau si pembuat berita yang ada kemungkinan mempunyai subjektivitas dalam membuat berita. Dalam hasil penelitian Artini62, dikatakan bahwa self censorship merupakan bentuk proses seleksi atau sensor diri secara intelektual dalam diri wartawan ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak, bahwa pentingnya konsep self censorship dan tanggung jawab media dalam kegiatan redaksi. Pada tingkat organisasi atau masyarakat, terlebih lagi media masa, self censorship atau sensor diri adalah tindakan pengawasan yang dilakukan sendiri terutama dalam memenuhi berbagai kepentingan, yakni masyarakat dan pasar. Tindakan self censorship tidak hanya untuk menghadapi isu-isu sensitif, tapi juga dalam proses seleksi atau editing di media, kreatifitas iklan, yang disebut juga soft censorship. Secara internal, media terus melakukan self censorship ini seperti pemilihan judul atau headline berita di surat kabar sebagai proses editing. Faktor ekstra media. Sumber berita juga memberi pengaruh dalam bagaimana bentuk pemberitaan nantinya, sumber berita ini dapat dilihat dalam pemilihan narasumber. pertimbangan harian Kompas dalam memilih narasumber menurut wartawan sebagai berikut: Ada korelasi antara keintelektualan dia dengan kasus yang dihadapi. E... karena itu penting bagi sebuah berita, kita tidak hanya mengandalkan atau menunggu peristiwa itu, tapi juga menarik akademisi sebagai narasumber, untuk ikut memikirkan ini. Dan itu juga harus ada korelasi antara si pakar dan peristiwa kasusnya begitu, misalnya peristiwa keistimewaan menghadirkan dari pakar hukum, dengan pakar politik, dengan negarawan, dengan budayawan, dengan masyarakat Jogja sendiri. Itu penting menurut kita, seluas mungkin berita itu, sejelas mungkin berita itu, itu penting bagi pemberitaan. (Thomas Pudjo Widijanto; Senin, 7 November 2011) 62

.Artini, EXPOSURE: Journal of Advance Communication, Self Censorship dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa, Vol.1 No.1, Februari 2011, hal. 17

commit to user



Pertimbangannya ya kompeten, Sultan, kayak anggota pansus RUUK... Hajar Pranowo... saya pernah wawancara, Ketuanya panja RUUK si Chairuman Harahap pernah, yang jelas ya dua anggota panja RUUK itu pernah. Terus temen-temen aktivis keistimewaan Jogjakarta juga penah ada,macam-macam lah, masyarakat awam ada juga. (Aloysius B Kurniawan; Rabu, 3 Agustus 2011) Sedangkan menurut wartawan Koran Tempo pertimbangan yang diambil dalam memilih narasumber adalah sebagai berikut: Peristiwa atau berita, kejadian, isu yang kita beritakan, yang berkembang di masyarakat itu memiliki begitu banyak fakta ya..., ada yang murni peristiwa gitu lho! tapi setelah fakta, setelah kejadian itu ada yang namanya diskursus... ya. Ada pertanyaan misalnya e... yang sekarang sedang orang debat itu adalah apakah gubernur itu harus dipilih atau ditetapkan misalnya... nah, ketika kita menulis soal itu sebenarnya kita sedang menulis soal bagaimana politikus dan semua masyarakat Jogja, dan semua orang yang terlibat di dalam itu membuat pilihan. Jadi kita bicara soal diskusi... soal diskusi yang bukan cuma politik tetapi juga publik, nah untuk kasus semacam ini, kita penting untuk menghadirkan semua view... semua sudut pandang yang berkaitan dengan kasus ini, sehingga kita perlu bicara dengan banyak orang, mendengarkan banyak orang gitu lho, (Phillipus SMS Parera; Jumat, 29 Juli 2011 & Selasa, 2 Agustus 2011) E... pertimbangannya adalah yang lebih... e... pertama adalah yang lebih capable ya... dia paham soal persoalan itu, kemudian yang kedua jelas dia adalah pihak-pihak yang punya kepentingan, jadinya tidak hanya persoalan pendukung penetapan atau pemilihan, tetapi juga pihak-pihak yang artinya memang selama ini mungkin merasa diuntungkan atau dirugikan dengan sistem kepemimpinan selama ini, model pemerintahan DIY selama ini begitu. Kemudian juga e... apa... keahliannya mungkin dia punya pandangan-pandangan sendiri soal keistimewaan, dan itu dari pakar-pakar,lebih cenderung begitu, dan juga yang beliau mengolah... misalnya kalau dari DPR RI... misalnya, beliau adalah yang mempunyai pengetahuan dan terlibat dalam proses pembahasannya, seperti itu. (Pito Agustin Rudiana; Selasa, 2 Agustus 2011) Dalam berita keistimewaan DIY ini, pihak-pihak tertentu bisa menggunakan media untuk menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka dan itu dapat mengakibatkan terbentuknya opini publik. Dalam penelitian Budiono 63, salah satu temuannya menghasilkan kesimpulan bahwa pihak pro penetapan memobilisasi

63

.Budiono, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Informasi, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi (BPPKI), Sidang Rakyat Yogyakarta: Memobilisasi Aspirasi Kepemimpinan DIY Melalui Mekanisme Penetapan, Vol 13, No.1, Juni 2011

commit to user



opini publik melalui media massa dan media online. Karena pers nasional sebagai salah satu institusi social dalam system politik secara keseluruhan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara struktur politik yang ada dalam masyarakat yaitu antara infrastruktur politik, antar suprastruktur politik, antar infrastruktur politik. 64

64

.Sulistiani DN, Paradigma; Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan, Pelaku Media dalam Memandang Persoalan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Vol 13, No.3, September 2009

commit to user



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai analisis framing terhadap berita keistimewaan DIY pada harian Kompas dan Koran Tempo edisi Desember 2010 – Januari 2011, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Harian Kompas Harian Kompas menilai isu seputar Keistimewaan DIY ini sebagai isu yang menarik. Harian Kompas dalam mengemas realitas peristiwa

seputar

keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010- Januari 2011, cenderung menonjolkan realitas opini publik melalui jajak pendapat lembaga

litbang

Kompas,

akibatnya

khalayak

lebih

mudah

mengingat aspek-aspek dari hasil jajak pendapat yang disajikan secara menonjol oleh Kompas. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan hasil jajak pendapat, menonjolkan aspek mekanisme pengangkatan Gubernur DIY, dan membesarkannya melalui berita feature atas suatu realitas/peristiwa. Seperti dikatakan bahwa jurnalisme ialah bercerita dengan suatu tujuan. Dalam cerita atau berita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, dan ada tema yang

commit to user



diangkat dari suatu peristiwa. Peristiwa seputar Keistimewaan DIY, dalam berita harian Kompas edisi Desember 2010 - Januari 2011 yang dibedah menggunakan analisis framing, dapat disimpulkan bahwa harian Kompas mengemas realitas tentang Keistimewaan DIY lebih banyak menonjolan unsur retoris, dengan foto dan terkhusus adalah dominasi paparan grafik dari hasil jajak pendapat yang dilakukan melalui lembaga Litbang yang dimilikinya, guna mengangkat tema jajak pendapat. Dalam membingkai berita keistimewaan DIY, terkait isu yang menjadi polemik seputar RUU Keistimewaan DIY, wartawan harian Kompas punya visi untuk membentuk sesuatu, yaitu membentuk opini publik. Harian Kompas menerapkan follow-up dalam membingkai berita keistimewaan DIY terkait polemik RUU Keistimewaan DIY, dengan menampilkan feature melalui cara berkisah tertentu. Harian Kompas tidak memuat atau memberi judul khusus yang membahas tentang usulan referendum yang muncul di DIY. Wartawan harian Kompas dalam menerapkan standart kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya dalam mengolah dan menyuguhkan berita dipengaruhi oleh rutinitas media yakni pada prosedur pengambilan keputusan di ruang pemberitaan.

commit to user



2. Koran Tempo Koran

Tempo

dalam

mengemas

realitas

peristiwa

seputar

keistimewaan DIY pada edisi Desember 2010 - Januari 2011 cenderung berimbang, hal tersebut ditunjukkan dengan memberikan porsi sama besar antara pandangan pihak pemerintah dengan pihak masyarakat DIY. Unsur yang paling menonjol dari analisis framing Pan Kosicki pada berita seputar Keistimewaan DIY di Koran Tempo edisi Desember 2010-Januari 2011 adalah unsur retoris, hal yang mencolok dapat terlihat adalah dari penggunaan grafis untuk menekankan isi berita. Koran Tempo memberikan porsi lebih pada usulan referendum, hal tersebut tampak dari usaha penggalian semua informasi yang mungkin, termasuk mencari-cari pendapat masyarakat DIY, juga para pakar yang dianggap kompeten menanggapi usulan referendum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan, dimana semuanya itu ditempatkan dalam beberapa berita dengan judul referendum. Koran Tempo menerapkan follow-up dalam membingkai berita keistimewaan DIY terkait polemik RUU Keistimewaan DIY, yakni tidak sebatas ketika isu itu meledak tapi kemudian mencari tahu mengapa dan bagaimana, tidak semata-mata kapan dan dimana. Dengan maksud agar berita tetap terus bergulir sesuai dengan fokus dan tema besar yang sama tapi dengan isu yang berubah-ubah. Itu dipandang Koran Tempo sebagai bentuk pengawalan media.

commit to user



Konsen Koran Tempo dalam berita RUU Keistimewaan DIY adalah sebisa mungkin memberikan dan menampilkan semua perspektif yang mungkin untuk masyarakat tentang Jogja. Wartawan Koran Tempo dalam menerapkan standart kebenaran, matrik obyektifitas, dan batasan-batasan serta unsur-unsur lainnya dalam mengolah dan menyuguhkan berita juga dipengaruhi oleh rutinitas media yakni pada prosedur pengambilan keputusan di ruang pemberitaan.

B. SARAN 1.

Bagi Pengelola Media Pengelola media diharapkan sebisa mungkin selalu menerapkan prinsip berita berimbang dalam pemberitaannya, melalui coverboth side bahkan cover all side. Dalam melakukan peliputan sebagai bentuk pengawalan media terhadap

suatu

menjadi/dijadikan

isu,

diusahakan

corong

oleh

agar

media

pihak-pihak

tidak

hanya

tertentu

yang

memanfaatkannya untuk kepentingan mereka.

2. Bagi Pemerintah Pusat, DPR, dan pihak Keraton Yogyakarta Sebaiknya Pemerintah Pusat dan DPR segera menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, terhadap keberadaan

Yogyakarta

sebagai

commit to user

Daerah

Istimewa,

dengan



memperhatikan aspirasi dari masyarakat Yogyakarta melalui DPRD dan pihak kraton Yogyakarta. Setelah ada penetapan peraturan perundang-undangan bagi status keistimewaan DIY yang nantinya dapat diterima oleh semua pihak termasuk Kraton Yogyakarta dan pemerintah DIY, diharapkan peran dan fungsi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Berita seputar Keistimewaan DIY ini merupakan berita besar yang masih bisa memunculkan isu-isu baru dalam perkembangannya, karena

sampai

penyelesaiannya misalnya

dalam

saat

ini

masih

belum

ada

sehingga

masih

dapat

dilakukan penelitian,

hal sistem

ujung

pangkal

pemerintahan, kebudayaan,

dan

keagrariaan. Peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan terhadap berita seputar isu keistimewaan DIY di koran nasional, bisa mencoba menggunakan teori agenda setting, untuk melihat seperti apa akibat dari pemberitaan tersebut bagi tokoh-tokoh yang diberitakan, bagi tokoh DIY seperti apa, bagi Pemerintah seperti apa, bagi DPR seperti apa, juga bagi rakyat Yogyakarta sendiri seperti apa.

commit to user

Media dan Isu Keistimewaan DIY

Recommend Documents