MATERI PENYULUHAN HUKUM SERENTAK CERDAS HUKUM DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

HANYA UNTUK KALANGAN TERBATAS TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN

MATERI PENYULUHAN HUKUM SERENTAK “CERDAS HUKUM DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)” PEMBACAAN DEKLARASI PELAJAR CERDAS HUKUM (khusus untuk penyuluhan hukum di sekolah) Dipimpin oleh Penyuluh hukum/penyelenggara kegiatan/pelajar yang ditunjuk dan diikuti oleh pelajar-pelajar. BAGIAN KESATU Pemutaran Film sekilas tentang MEA Penjelasan Penyuluh tentang: APA ITU MEA? Sebagaimana tayangan yang sudah bapak/ibu/saudara lihat bahwa pada awal tahun 2016 ini, MEA mulai berjalan efektif. MEA adalah kerjasama ekonomi antar 10 negara–negara di Asia Tenggara yang terdiri dari: 1.

Indonesia,

2.

Malaysia,

3.

Singapore,

4.

Filipina,

5.

Vietnam,

6.

Tahiland,

7.

Brunai Darusalam,

8.

Laos,

9.

Myanmar (Burma), dan

10. Kamboja. Latar belakang dibentuk MEA karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki

sendi-sendi perekonomian yang rapuh di kawasan ASEAN

pasca krisis tahun 1997. Bersamaan dengan semakin mantapnya ekonomi Tiongkok dan India, menjadikan ASEAN berkeinginan sejajar dan mampu bersaing dengan kedua negara tersebut. Dengan berbekal roadmap jangka panjang yang tertuang dalam Hanoi Plan of Action tahun 1998, akhirnya 1


wacana tersebut disepakati pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003. Negara-negara ASEAN berkomitmen untuk berhimpun dalam komunitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan berlaku MEA semakin bias batas-batas territorial antar negara. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Setidaknya ada beberapa konsekuensi logis dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN, negara-negara yang tidak siap dengan identifikasi potensi akan menjadi basis pasar barang dan jasa negara lain. Sedangkan negara dengan kualitas pekerja yang pas-pasan akan menjadi ladang berpindahnya (eksodus) pekerja terampil dengan kemampuan soft skill mumpuni. Namun demikian. negara anggota ASEAN berprinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota, menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai, dan bekerja sama secara efektif. Hal ini kelak menjadi filter yang kompak dan aturan main yang jelas dalam MEA. PILAR UTAMA MEA 

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and production base). Elemennya adalah aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Paradigma yang dibangun bukanlah persaingan, namun persaudaraan berbasis wilayah yang mengedepankan kepentingan bersama dalam mencapai kesejahteraan. Memang terdengan anti klimaks ketika dalam MEA tidak ada persaingan, tidak ada upaya dominasi ekonomi yang kompleks, namun inilah kenyataan yang harus dihadapi. Meredam ego sektoral antar negara menjadi agenda penting dalam menjamin keberlangsungan MEA, dengan mengetahui kuntitas dan kualitas baik sumber daya alam (SDA) atau sumber daya manusia (SDM).



ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (competitive economic region). Elemennya adalah adanya peraturan kompetitif (tidak inkonsistensi, jelas, tegas), perlindungan konsumen, hak

atas

kekayaan

intelektual,

pengembangan

infrastruktur,

perpajakan, dan e-commerce. Kata kawasan perlu dipahami bahwa 2


ASEAN harus bekerjasama dan bahu membahu dalam meningkatkan kualitas di internal masing-masing. Dengan modal hasil alam yang melimpah mewajibkan setiap negara ASEAN mengurangi jumlah ekspor barang mentah keluar kawasan, ekspor seharusnya dalam bentuk barang siap pakai guna meningkatkan nilai ekonominya.Dengan upah buruh yang terjangkau, bahkan boleh dikatakan “murah”, Indonesia harusnya sudah selesai dengan masalah utama produksi, sehingga bagi sektor manufaktur fokus dapat dialihkan pada keberlanjutan energi. Dari sisi konsumen, negara wajib hadir dalam menjamin setiap warganya memperoleh barang yang layak pakai, tidak ada ruang bagi barang rongsok dan rekondisi, dengan mekanisme standarisasi produk dan jasa yang pasti, akan menjadikan pasar Indonesia “berwibawa”. – “Kuat karena Bersaudara” 

ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (equitable

economic

development).

pengembangan usaha kecil dan menengah,

Elemennya dan

ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia,

adalah

prakarsa

integrasi

Myanmar,

Laos,

dan Vietnam). Banyak kalangan mengangap pilar ini sebagai “satire” (karena dianggap tidak membumi). Apabila dilihat dari kebangkitan ekonomi pasca penjajahan negara-negara seperti

persemakmuran

Singapura

dan

(khusus

Malaysia,

bekas

mereka

jajahan

bisa

Ingrris)

melesat

jauh

meninggalkan negara-negara tetangga jajahan Belanda dan Amerika. Ganjalan sejarah seperti ini, perlu disikapi dengan bijaksana, dan dikonversi menjadi

semangat

birokrasi, karena Malaysia dan

terbarukan

untuk

mereformasi

Singapura menjadi negara maju tidak

sepenuhnya karena hasil bentukan Inggris, tapi didasarkan pada semangat

pemerintahannya

yang

revolusioner.

Sama

halnya

dengan kemajuan kondisi Indonesia saat ini, bukan semata-mata hasil kerja kolonial Belanda. Pemerataan

ekonomi

pada

dasarnya

harus

diawali

dengan

persamaan terhadap nasib, kesadaran akan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan jaman, 3


tanpa meninggalkan ideologi dan tata nilai masing-masing. Apabila diingat kembali krisis Yunani, dimana semua negara di kawasan Uni Eropa berfikir keras untuk menyelamatkan Yunani dari Kehancuran total dan menjaga tetap kuatnya mata uang Euro, hal ini menyadarkan kita bahwa menghadapi perkembangan jaman yang semakin maju ini perlu adanya kesadaran kolektif sebagai masyarakat kawasan. Di samping itu, perlu ada pemerataan ekonomi yang erat kaitannya diharapkan

dengan mampu

partisipasi menjamah

masyarakat

secara

sektor-sektor

aktif,

usaha

rakyat

kecil

dan

menengah secara utuh. Dengan demikian diharapkan usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat adalah solusi paten dalam menjalankan MEA. 

ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian

global (integration into the global economy) dengan

elemen pendekatan yang

koheren dalam hubungan ekonomi di luar

kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam

jejaring

produksi

global. Implementasi persaingan global MEA ini harus didorong bersamasama karena saat ini beberapa negara ASEAN masih fokus pada penguatan Pilar pertama dan bersiap membangun pondasi pilar kedua. Oleh karena itu sebagai warga bangsa kita harus ikut aktif menguatkan pilar ketiga dan keempat. MANFAAT MEA. 

MEA mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan ASEAN karena telah terintegrasi melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, serta mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing, dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN sehingga akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.



MEA sebagai kawasan pasar potensi dunia: Dengan adanya MEA akan menjadi kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari 4


total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. 

MEA merupakan kumpulan Negara- Negara Pengekspor. Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agro-based products) maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar Negara ASEAN mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan. Prospek perekonomian yang cukup baik juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal). Catatan (jika perlu dapat dijelaskan oleh penyuluh): Sepuluh (10) komoditi ekspor ASEAN ke dunia pada tahun 2008 (berdasarkan

HS- 4 digit) yang dilaporkan dalam ASEAN Economic

Community Chartbook (2009) adalah (1) electronic integrated circuits & microassemblies (9%); (2) oil (not crude) from petrol & bituminous minerals etc. (7%); (3) automatic data processing machines, magnetic or optical readers, etc. (5%); (4) crude oil from petroleum and bituminous minerals (4%); (5) petroleum gases & other gaseous hydrocarbons propane, butane, ethylene (4%); (6) parts and accessories for office macjines & typewriters (3%); (7) palm oil & its fractions, not chemically modified (3%); (8) natural rubber in primary form or plates balata, gutta – percha, guayule, chicle (2%); (9) semiconductor devices; light – emiting diodes; mountedpiezoelectric crystals; parts thereof diodes, etc. (1%); dan (10) electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets, teleprinters, modems, facs machine (1%). Indonesia

sudah

mencatat

10

(sepuluh)

komoditi

unggulan

ekspornya baik ke dunia maupun ke intra-ASEAN selama 5 tahun terkhir ini (2004 – 2008) dan 10

(sepuluh) komoditi ekspor yang

potensial untuk semakin ditingkatkan. Komoditi unggulan ekspor ke dunia adalah minyak kelapa sawit, tekstil & produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet & produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang, dan kopi, sedangkan komoditi ekspor ke intra-ASEAN adalah minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit, refined copper, 5


batubara, karet, biji kakao, dan emas. Disamping itu, Indonesia mempunyai komoditi lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai ekspornya ke dunia adalah peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan & produk perikanan,

minyak atsiri,

makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit & produk kulit. Indonesia harus cermat mengidentifikasi tujuan pasar sesuai dengan segmen pasar dan spesifikasi dan kualitas produk yang dihasilkan. 

MEA merupakan kumpulan Negara Tujuan Investor. ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi, sehingga mendorong meningkatnya investasi di dalam dalam negeri masingmasing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya investasi asing ke kawasan. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Dengan MEA berbagai kerjasama regional untuk meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) dari sisi pembiayaan menjadi

agenda.

Kesempatan

tersebut

membuka

peluang

bagi

perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional,

terutama

dalam

melancarkan

program

perbaikan

infrasruktur domestik. Untuk mendukung inilah perlu dilakukan penyesuaian berbagai peraturan invetasi sesuai standar kawasan, misalnya peraturan terkait perijinan. 

MEA akan mendorong Daya Saing. Dengan adanya pasar bebas perdagangan barang ASEAN akan memperlancar arus barang untuk pasokan bahan baku dan bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas 6


secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor

berbasis

sumber

daya

alam,

berpeluang

besar

untuk

mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri dengan kualitas yang baik. 

MEA membuka peluang sektor jasa ASEAN memungkinkan pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan e-ASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik. Namun, perkembangan jasa prioritas di ASEAN belum merata, hanya beberapa negara ASEAN yang mempunyai perkembangan jasa yang sudah berkembang seperti

Singapura,

Malaysia dan Thailand. Kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Indonesia

mempunyai

penduduk

yang

sangat

besar

dapat

menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka MEA. Standardisasi yang dilakukan melalui Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut. 

MEA membuka Aliran Modal. MEA membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari portfolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA). 7


Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di Sebagai

berbagai

contoh

adalah

institusi, sektor maupun peraturan terkait. penerapan

ASEAN

Single

Window

yang

seharusnya dilakukan pada tahun 2008 (hingga saat ini masih dalam proses) untuk ASEAN-6 mengharuskan penerapan sistem National Single Window (NSW) di masing-masing negara. TANTANGAN MENGHADAPI MEA 

Laju Peningkatan Ekpor dan Impor. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004 – 2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia, merupakan tantangan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut. Ancaman yang diperkirakan lebih serius lagi adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China. Hingga tahun 2007, nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami surplus, akan tetapi pada tahun 2008, Indonesia mengalami

defisit sebesar + US$ 3600 juta.

Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, nilai defisit perdagangan dengan China akan semakin meningkat. Akhirakhir ini para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik, menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya produk-produk sejenis dari China dengan harga yang relative lebih 8


murah dari produksi dalam negeri (Media Indonesia, 26 Nopember 2009). 

Laju Inflasi. Laju

inflasi

Indonesia

yang

masih

tergolong

tinggi

bila

dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain.

Populasi

Indonesia

yang

terbesar

di

ASEAN

membawa

konsekuensi tersendiri bagi pemerataan pendapatan, 3 (tiga) Negara ASEAN yang lebih baik dalam menarik PMA mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia. 

Kesamaan Produk. Hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN, khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik. Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara-negara ASEAN lainnya.



Daya Saing SDM. Kemapuan

bersaing

SDM

tenaga

kerja

Indonesia

harus

ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam standar yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Mode 3 pendirian perusahaan (commercial presence) dan Mode 4 berupa mobilitas tenaga kerja (movement of natural persons) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas integrasi. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil

dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena 9


memerlukan adanya cetak birum sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikasi berbagai profesi terkait. 

Tingkat Perkembangan Ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini masih beragam. Secara sederhana, penyebutan ASEAN6 dan ASEAN-4 dimaksudkan selain untuk membedakan tahun bergabungnya dengan ASEAN, juga menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi. Apabila diteliti lebih spesifik lagi, tingkat kemajuan berikut ini juga terdapat diantara Negara Anggota ASEAN: 

kelompok negara maju (Singapura),



kelompok negara dinamis (Thailand dan Malaysia),



kelompok negara pendapatan menengah (Indonesia, Filipina, dan Brunei), dan



kelompok negara belum maju (CLMV). Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut merupakan salah satu

masalah di kawasan yang cukup mendesak untuk dipecahkan agar tidak menghambat percepatan kawasan menuju MEA. Oleh karenanya, ASEAN

dalam

mempertimbangkan

menentukan perbedaan

jadwal tingkat

komitmen ekonomi

liberalisasi

tersebut.

Dalam

rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan (region of equitable economic development), ASEAN harus bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN. 

Kepentingan Nasional. Dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi MEA Blueprint. Dapat dikatakan, kelemahan

visi dan mandat secara politik serta

masalah kepemimpinan di kawasan akan menghambat integrasi kawasan.

Selama

ini

ASEAN

selalu

menggunakan

pendekatan 10


voluntary approach dalam berbagai inisiatif kerja sama yang terbentuk di ASEAN sehingga group pressure divantara sesama Negara Anggota lemah. Tentu saja hal ini berkonsekuensi pada pewujudan integrasi ekonomi kawasan akan dicapai dalam waktu yang lebih lama. 

Kedaulatan Negara Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan

kebijakan

fiskal,

keuangan

dan

moneter

untuk

mendorong kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang ”diberikan’ oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN. Oleh karena itu untuk mencapai sukses MEA diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara untuk ”melepaskan” sebagian kedaulatan negaranya. Kerugian lainnya adalah seperti kemungkinan hilangnya peluang kerja di suatu negara karena SDM luar yang lebih kompeten masuk ke Indonesia, serta kemungkinan kita menjadi pasar bagi Negara ASEAN lainnya yang lebih mampu bersaing. TANTANGAN LAIN YANG DIHADAPI INDONESIA: Bagaimana mengoptimalkan peluang MEA?. Indonesia perlu melakukan persiapan agar tidak menjadi Negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya. Namun rendahnya peringkat Indonesia dalam pelaksanaan usaha di tahun 2010 (Doing Business 2010, International Finance Corporation, World Bank) yaitu 122 dari 185 Negara, sementara peringkat Negara ASEAN lainnya seperti Thailand (12), Malaysia yang

berada

(23),

Vietnam

(93),

dan

Brunei (96)

jauh di atas Indonesia, merupakan potensi

kehilangan bagi Indonesia karena investor akan lebih memilih negaranegara tersebut sebagai tujuan investasinya. Kita tidak perlu takut, tetapi perlu terus memacu semangat meningkatkan kemampuan dengan strategi yang jitu.

11


STRATEGI MENGHADAPI TANTANGAN Secara garis besar, langkah strategis yang harus dan telah dilakukan antara lain adalah : 1.

Penyesuaian, persiapan, dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi).

2.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun professional;

3.

Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil, dan usaha pada umumnya;

4.

Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta;

5.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi (juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi

komprehensif

di

berbagai

bidang

seperti

perpajakan,

kepabeanan, dan birokrasi); 6.

Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan pengembangan komoditi unggulan;

7.

Peningkatan

partisipasi

institusi

pemerintah

dan

swasta

untuk

mengimplementasikan Blueprint MEA; 8.

Reformasi

kelembagaan

dan

kepemerintahan.

Pada

hakekatnya

Blueprint MEA juga merupakan program reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia; dan 9.

Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala;

10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri, dan lain-lain. Catatan (untuk closing materi pertama tentang MEA): MEA bukan hal yang menakutkan tetapi keniscayaan untuk menjadi bangsa yang lebih maju, kuat dan tangguh dengan daya saing yang semakin tinggi. Salah satu aspek terpenting yang harus dikuatkan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pasar bebas apapun, termasuk MEA adalah 12


meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan tingginya tingkat kesadaran hukum maka setiap individu akan dapat memahami dengan baik hak dan kewajibannya. Individu warga masyarakat dapat menentukan dengan penuh kesadaran setiap pilihan tindakan. Bagi individu warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi akan dengan mudah mendapatkan akses pengetahuan untuk memahami dinamika yang berkembang dan

pendampingan ahli hukum ketika ada

masalah hukum. Namun tidak demikian halnya bagi individu warga negara Indonesia yang tergolong miskin, kelompok rentan atau termarginalkan, sangat mungkin tidak memahami dinamika ekonomi global yang berkembang. Bagi mereka ini sangat perlu secara intensif mendapatkan informasi hukum melalui layanan penyuluhan hukum dan pendampingan hukum secara cuma-cuma jika menghadapi masalah hukum. Dengan demikian adagium “setiap orang dianggap tahu akan hukumnya”, menjadi sebuah kenyataan yang menggembirakan. BAGIAN KEDUA Tayangan Film Penguatan Pilar Negara Hukum Penjelasan Penyuluh tentang: MEMBANGUN MASYARAKAT BERBUDAYA HUKUM Dengan bekerjanya pasar bebas, semakin dibutuhkan pemahaman hukum yang kuat, sehingga manfaat yang terdapat di dalam MEA dapat durasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Hukum bukan sesuatu yang menakutkan, karena hukum adalah seperangkat norma yang sangat penting untuk membangun tertib masyarakat serta mendorong dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu diciptakan substansi hukum yang baik, mudah ditaati oleh siapapun, tanpa harus dengan paksaan. Hal ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat kita sudah menjadikan hukum

sebagai

bagian

dari

budaya

masyarakat.

Salah

satu

cara

membudayakan hukum adalah dengan adanya penyuluhan hukum yang intensif. Jika kedua komponen ini sudah berjalan dengan baik, maka keberadaan aparat penegak hukum tidak lagi menakutkan tetapi sebagai 13


bagian terpenting untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Mengapa ada negara-negara di ASEAN yang tergolong sebagai negara maju?, salah satu unsurnya karena penegakan hukum berjalan dengan baik, dan masyarakat sangat memahami hak dan kewajibannya, larangan dan perintah. Hal ini yang harus dibudayakan di masyarakat Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, agar ke depan dapat menjadi bangsa taat hukum. Oleh karena itu penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat miskin akan terus dilakukan, baik oleh Penyuluh Hukum atau oleh relawan-relawan yang telah dibekali materi hukum. BANTUAN HUKUM Mengapa

lingkungan

masyarakat

miskin

menjadi

perhatian

pemerintah? Karena sampai saat ini jumlah orang miskin di Indonesia masih relative banyak. Data BPS tahun 2015 menyebutkan masih berkisar 27,73 orang miskin. Negara perlu hadir memberikan perhatian lebih bagi mereka agar bangsa Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju di antara Negara ASEAN yang lain. Hal ini perlu dilakukan seiring dengan penguatan arus demokratisasi dan hak Asasi Manusia, bahwa negara memberikan jaminan perlindungan hukum, khususnya bagi warga negara yang tidak mampu. Hal ini merupakan

prinsip

negara

yang

mendaku

sebagai

negara

hukum

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu prinsip supremasi hukum dan

persamaan kedudukan di muka hukum

harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan keseimbangan, sehingga seseorang yang tidak mampu menjalankan proses hukum tetap dapat memperoleh pembela yang profesional. Jika tidak, maka akan sulit bagi orang miskin yang berperkara mengapai keadilan. Dampaknya adalah bangsa Indonesia akan kesulitan mencapai target SDGs 16. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (state obligation) dalam rangka memastikan prinsipprinsip negara hukum berjalan dengan baik. Kewajiban negara ini sesuai 14


dengan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara. Untuk dihadirkan

mengimplementasikan

tuntutan

negara

hukum

inilah

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, yang diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum. Bantuan hukum bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial. Dengan demikian pengakuan dan jaminan terhadap asas Equality Before the Law ini tidak saja sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselengaranya kewajiban negara ini. Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di Pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU

Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak

Asasi Manusia

(HAM), Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3)(d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, juga ada 15


pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat ( a right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Sesuai praktek internasional, ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni: 1. Accesible, bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah; 2. Affordability, bantuan hukum dibiayai oleh negara; 3. Sustainable,

bantuan

hukum

pada

donor

tergantung

harus

terus

sehingga

ada

dan

tidak

negara

harus

menganggarkannya dalam APBN; 4. Credibility,

bantuan

hukum

harus

dapat

dipercaya

dan

memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta 5. Accountability,

pemberi

bantuan

hukum

harus

dapat

memberikan pertanggungjawaban keuangan. Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat

sipil

yang

bergerak

pada

isu

bantuan

hukum

seperti

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, KontraS, Walhi, dll. PEMANGKU KEPENTINGAN BANTUAN HUKUM Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni: 1. Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin (dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin) 16


2. Pemberi Bantuan Hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi/akreditasi (saat ini 405 OBH di seluruh Indonesia) 3. Penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi. Asas-asas yang tercantum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum adalah: a. Keadilan; b. Persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Keterbukaan; d. Efisiensi; e. Efektivitas; dan f. Akuntabilitas PROGRAM BANTUAN HUKUM 2016 Saat ini Program Bantuan untuk orang miskin dapat diakses melalui 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Orang atau Kelompok masyarakat miskin cukup menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan, atau yang sejenisnya misalnya Bantuan Langsung Tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagianya. Jika masih kesulitan dalam mendapatkan Surat Keterangan Miskin, maka Organisasi Bantuan Hukum dapat mengeluarkan Surat Keterangan Miskin yang ditandatangani oleh Direktur OBH dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan atau Polisi atau Jaksa (aparat penegak hukum). Jenis Layanan Bantuan Hukum meliputi: 1.

Bantuan Hukum Litigasi yakni Bantuan Hukum pada proses peradilan, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Persidangan yang meliputi semua kasus baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.

2.

Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa 9 Jenis kegiatan: 17


1. Penyuluhan hukum; 2. Konsultasi hukum; 3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4. Penelitian hukum; 5. Mediasi; 6. Negosiasi; 7. Pemberdayaan masyarakat; 8. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9. Drafting dokumen hokum Informasi lebih lanjut mengenai daftar Organisasi Bantuan Hukum dan mekanisme mendapatkan Bantuan Hukum bisa diakses pada website adil.bphn.go.id atau aplikasi Legal Smart Chanel pada Android/IOS. Mari kita bangun masyarakat CERDAS HUKUM

18

MATERI PENYULUHAN HUKUM SERENTAK CERDAS HUKUM DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Recommend Documents