Masyarakat pemilih Rahudman dan yang bukan pemilihnya sekalipun sangat berharap bagaimana mengatasi persoalan dasar pelayanan publik (public service)

Problematika Dasar Pembangunan Medan Written by Thursday, 29 July 2010 03:41

Masyarakat pemilih Rahudman dan yang bukan pemilihnya sekalipun sangat berharap bagaimana mengatasi persoalan dasar pelayanan publik (public service)

Pasca dilantiknya Drs Rahudman Harahap, MM dan Drs Dzulmi Eldin, MSi jadi Walikota/ Wakil Walikota Medan banyak wacana yang muncul mau jadi apa Kota Medan lima tahun ke depan. Wacana itu tentu perlu kita padukan bagaimana menjadi sebuah kekuatan baru dan menjadi energi baru politik untuk warga Kota Medan yang lebih baik.

Sekalipun ada wacana yang pesimis, mari kita tetap berpegang pada konsep berpikir yang positif (positive thinking). Mengingat segala sesuatu dimulai dari berpikir dan berwacana, maka perlu disaring agar bias menjadi implementatif di lapangan.

Setidaknya bila kita lihat dan kita jujur menilai kinerja semua Kepala Daerah di Republik ini sebenarnya tidak ada yang membanggakan. Mereka menjalankan tugas dan aktifitasnya tanpa kreasi dan inovasi. Mereka menjalankan pemerintahan hanya bersifat pada rutinitas semata.

1/6


Akibatnya semua permasalahan yang ada di daerah tidak ada yang bisa tuntas dengan baik. Mulai dari banjir kota, pengangguran perkotaan, penyakit sosial, kemiskinan, tingkat kemacetan sampai sekarang belum tuntas dan finishing problem solving -nya belum ada. Ini harus dipahami dan dipelajari oleh Walikota/Wakil Walikota yang baru. Apakah Pemko Medan lima tahun ke depan hanya menjalankan tugas- tugasnya hanya bersifat rutinitas tanpa ada kreativitas bagaimana supaya warga bisa hidup lebih baik?

Setidaknya secara sederhana untuk bisa dipahami secara kualitatif permasalahan Kota Medan sampai hari ini ada enam persoalan dasar, yaitu: Pertama, masalah pelayanan publik dasar bagi warga kota Medan. Sampai sekarang banyak penduduk yang malas mengurus KTP dan KK. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar bagi warga. Mengapa mereka malas? Jawabnya sangat sederhana, mereka dipersulit. Mengapa dipersulit? Mungkin juga petugas kelurahan meminta uang atau meminta pelicin. Akibatnya masyarakat jenuh dan tertib administrasinya tidak ada.

Kemudian saat kelak masyarakat menghadapi persoalan, berhubung KTP dan KK tidak ada, maka persoalan akan semakin rumit. Akibatnya database lependudukan amuradul. Bagaimana Rahudman dan Dzulmi Eldin melihat ini sebagai sebuah persoalan yang sangat mendasar tetapi cukup rumit perlu dicarikan solusinya. Kalau masalah kecil seperti pengurusan KTP dan KK masyarakat kita kesulitan, mengapa kita harus bicara tentang visi ekonomi, teknologi dan bicara masalah globalisasi? Solusinya adalah pembenahan moral aparat PNS sebagai pelayan pada masyarakat.

2/6


Masyarakat pemilih Rahudman dan yang bukan pemilihnya sekalipun sangat berharap bagaimana mengatasi persoalan dasar pelayanan publik (public service) ini. Lebih bagus masyarakat membayar asal ada kejelasan daripada mengiklankan gratis pengurusan KTP dan KK tetapi implementasi di lapangan sangat sulit. Janganlah PNS bicara masalah capek, mereka dibayar untuk melayani masyarakat. Rahudman perlu melakukan revolusi mental pada semua aparat Pemko Medan. Hendaknya semua PNS menyadari betul fungsi mereka sebagai pelayan kepada masyarakat.

Kedua, permasalahan bajir Kota yang sangat menganggu kehidupan masyarakat. Kita bisa melihat dengan nyata, setiap Kota Medan hujan deras atau setengah deras dalam tempo satu jam saja sudah terjadi banjir. Banjir ini sampai sekarang tidak bisa diatasi dengan baik. Mengingat akibat banjir yang sangat fatal, sudah selayaknyalah Pemko Medan mencarikan solusi bagaimana mengatasinya. Kalau pun ada yang mau dikorbankan tetapi ada jaminan untuk perbaikan tentu masyarakat mau. Selagi itu untuk kebaikan bersama masyarakat akan mendukung. Rahudman perlu melakukan forum pertemuan resmi dengan para ahli perencanaan wilayah dan Kota untuk mencarikan bagaimana mengatasi banjir di Kota Medan.

Ketiga, persoalan kemiskinan kota. Munculnya pedagang kaki lima (selanjutnya PKL) merupakan hukum sebab akibat. PKL muncul karena pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu menghadirkan investor untuk membuka lapangan kerja. Sekalipun memang tidak bisa Pemko yang mutlak disalahkan, tetapi Pemko Medan perlu melakukan instrospeksi. Menggusur secara terus menerus bukan solusi yang tepat. Bagaimana mengatasinya dengan baik perlu mendekatan yang mengedepankan humanism. Jangan mereka dilihat sebagai musuh yang harus dilawan, tetapi mereka adalah warga Kota Medan yang punya keinginan hidup yang lebih layak lagi.

3/6


Begitu juga munculnya pengemis di belahan Kota Medan. Mulai dari pusat pasar sampai lampu merah. Ini tentu menjadi pemadangan yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Kondisi ini muncul karena memang persoalan kemiskinan yang melilit warga Kota Medan. Bagaimana mengatasi ini dengan program yang pro poor perlu dilakukan oleh Rahudman. Semua program dalam bentuk RPJMD dan APBD harus mengakomodir mereka sebagai warga yang perlu diberdayakan sebagai paradigma pembangunan yang baru. Proyek- proyek pembangunan UKM ke bawah hendaknya menjadi perioritas utama. Dengan demikian masyarakat secara egaliter bisa hidup dengan baik. Jangan lagi mempertinggi kesenjangan ekonomi sebagaimana yang kita lihat sekarang.

Keempat, permasalahan jalan di Kota Medan. Jalan adalah sarana umum yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Maka jalan idealnya bagus dan tidak berlobang. Lihat di hampir semua jalan Kota Medan banyak yang berlobang. Akibatnya sering timbul kecelakaan dan menjadi ancaman yang sangat serius. Pemko Medan perlu menegur kontraktor yang melakukan pengerjaan asal jadi. Perbaikan jalan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat dan bias memperlacar aktivitas masyarakat.

Kelima, masalah kemacetan Kota yang sangat menggangu aktivitas masyarakat. Salah satu yang mengakibatkan kemacetan adalah parkir mobil yang tidak teratur. Parkir di Kota Medan tidak tertata dengan baik. Semua kendaraan asal parkir dimana saja. Akibat kemacetan Jakarta sampai mengakibatkan kerugian Rp5, 5 triliun per tahun ( Kompas, 26 Juli 2010). Data ini bisa menjadi masukan bagi Pemko Medan.

Kemacetan Kota Medan memang belum sebanding dengan Jakarta. Tetapi sudah bisa menajadi masukan mulai sekarang. Sebab penduduk terus bertambah, sementara jumlah tanah tidak bertambah luas. Bagaimana mengatasi ini sudah perlu dikaji ulang dengan para ahli transportasi atau teknik sipil. Jangan sampai kemacatan data kemacetan Jakarta pindah ke Kota Medan. Memang di sini warga juga harus sadar. Sadar di jalan raya dan berlalulintas bisa

4/6


menjadi bagian dari solusi mengatasi kemacatan. Tetapi, alangkah baiknya jika Pemko Medan memberikan solusi sebagai kerangka acuan yang perlu dipedomani oleh masyarakat.

Keenam, permasalahan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Mahalnya biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sangat minim tentu menjadi masalah yang sangat urgen juga. Pendidikan dan kesehatan adalah ujung tombak pembangunan masyarakat. Jika biaya pendidikan sangat mahal dan kualitas tidak ada, bisa kita bayangkan mau jadi apa Kota Medan ke depan. Untuk itu pendidikan dan kesehatan warga harus menjadi skala prioritas yang tidak bisa ditinggalkan.

Enam hal di atas adalah masalah utama permasalahan Kota Medan yang bersifat mendasar. Bagaimana mengatasi ini adalah PR berat bagi Walikota/ Wakil Walikota yang baru. Tentu menjalankan tugas sebagai kepala daerah amanah yang berat. Ketika ratusan bahkan ribuan warga mengucapkan selamat, saya mencoba berbeda pendapat. Lebih bagus menyelamati Walikota/Wakil Walikota di belakang hari karena prestasinya yang bagus dan mampu memberikan yang terbaik di hadapan masyarakat Kota Medan.

Saya bukannya pesimis, tetapi harapan kita tentu semua sama. Kota Medan berbenah dan berubah ke arah yang lebih baik. Penyakit lama kepemimpinan di negara kita seperti selalu dilayani, lempar tanggung jawab, perdebatan abstrak, korupsi, perlu ditanggalkan oleh Rahudman dan Dzulmi. Dengan demikian Rahudman dan Dzulmi akan menjadi pemimpin warga Kota Medan yang sebenarnya. (Ir B.Ricson Simarmata, MS. EE : Penulis adalah Mantan Rektor UHN Medan, saat ini Ketua STMIK IBBI Medan )

5/6


6/6

Masyarakat pemilih Rahudman dan yang bukan pemilihnya sekalipun sangat berharap bagaimana mengatasi persoalan dasar pelayanan publik (public service)

Recommend Documents