CATATAN HASIL RAPAT KOORDINASI DIRJEN BADILAG DENGAN KETUA, WAKIL KETUA, PANITERA DAN SEKRETARIS MSy. ACEH / PTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2017 ( SENIN – RABU, Tgl. 6-8 Februari 2017 di Hotel Santika Bekasi ) OLEH ;’ DRS.H.ANSHORUDDIN,S.H.,M.A.-
Dari Prof. DR. H. Abdul Manan,S.H.,Sip. M.Hum. : Sidak oleh Pimpinan MA RI akan terus dilaksanakan, dengan penyamaran, pertama dilakukan di wilayah Jakarta, kemudian di lanjutkan di Pulau Jawa dan seterusnya. Sudah direkrut oleh MA RI petugasnya sejumlah 30 orang. Pengadilan Agama harus segera diberitahu. Di PA Jakarta Timur dan Jakarta Barat akhirnya banyak temuan antara lain : pada Panitera Pengganti, pada Jurusita/ Jurusita Pengganti, pada Resepsionis yang bermain dengan Pengacara / Advokat. Pada JuruSita/ Juru Sita Pengganti, dalam pengurusan Cerai ada tarif untuk dalam negeri bayar Rp. 10 Juta dan untuk Luar Negeri bayar Rp 20 Juta. Sistim Pemanggilan dijual juga, antrian nama Rp 50.000,-. Misalnya dari 1 sampai dengan 5 disimpan terlebih dahulu. Pimpinan jangan duduk dibelakang meja terus, tetapi bangunlah kelilingkeliling. Masalah PERMA RI No. 14 Tahun 2016 Tentang : Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah : Akan disosialisasikan ke daerah-daerah tingkat Propinsi, pesertanya tiap PA, 5 orang, untuk Nara Sumber sudah disiapkan/ ditanggung oleh BADILAG MA RI, termasuk Transportasi dan akomodasinya, sedangkan peserta dari daerah ke Propinsi, pemberangkatannya ditanggung masing-masing PA. JADWAL SOSIALISASI PERMA RI NO. 14 Tahun 2016 sebagai berikut : -
PTA/ Mahkamah Syari’ah Aceh
: Tgl. 1 s/d 3 Maret 2017.
1
-
PTA Medan
: Tgl.15 s/d 17 Maret 2017
-
PTA Semarang
: Tgl. 29 s/d 31 Maret 2017
-
PTA Yogyakarta
: Tg. 11 s/d 13 April 2017
-
PTA Surabaya
: Tgl. 26 s/d 28 April 2017
-
PTA Bandung
: Tgl. 3 s/d 5 Mei 2017
-
PTA Padang
: Tgl. 12 s/d 14 Juli 2017
-
PTA Samarinda
: Tgl. 19 s/d 21 Juli 2017
-
PTA Makasar
: Tgl.26 s/d 28 Juli 2017
-
PTA Mataram
: Tgl. 9 s/d 11 Agustus 2017
Lanjutan dari Prof. DR. H. Abdul Manan,S.H.,Sip. M.Hum : Teori Recepsi sampai dengan sekarang masih berkembang, maka harus selalu waspada. Mereka bilang hukum Islam itu kejam katanya, maka harus tegas menghadapi mereka. Tentang Kepailitan harus dipelajari dan dikuasai Saya ( beliau ), mohon maaf atas kesalahan dan kekhilapan selama ini dan kesalahan isteri saya, serta menyampaikan banyak terimakasih. Kita harus senantiasa bersyukur Allah SWT, selalu menjaga Peradilan Agama ini. Yang masih bertahan tentang Peradilan Islamnya adalah Pakistan dan Yordania disamping Saudi Arabia. Bangun Kepercayaan Ada kelompok kerja yang menangani Ekonomi Syari’ah, masih banyak PR yang harus kita kerjakan, ASBISINDO dulu menganggap kita ini sebagai penghulu. Sekarang juga masih ada Instansi yang kurang percaya kepada kita. Jagalah Peradilan Agama itu, juga termasuk masalah moral. Banyak tugas kedepan belum terselesaikan. Siapa yang mengurus hukum Islam, jika tidak ada hakim agungnya, termasuk jajaran di Peradilan Agama menjaga, memelihara , menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan hukum Islam. 2
Saya titip Peradilan Agama ini, terutama kepada Bapak-bapak hakim agung yang ada ini. Wariskan nilai-nilai historis, dari generasi awal yakni Tahun 1976. Dari Dirjen Badilag MA RI ( Drs. H. Abd. Manaf M.H.) : Biaya pelaksanaan pelayanan terpadu harus sesuai dengan aturan. Momentum Tgl. 31 Januari 2017, Peresmian Gedung yang berada di daerah dan tower MA RI, agar dijadikan pesan-pesan untuk PA-PA. Agar selalu mengevaluasi, pimpinan dibawah. Kelengkapan berkas Kasasi dan PK agar diperhatikan. Isi Laporan Keuangan dan lain-lain harus jelas. Bagi yang punya proyek segera lakukan lelang. Tiga bidang hasil Rakor ini, agar dijadikan Pedoman, yakni BidangTeknis, Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan. Dari DR. Yasardin, S.H., M.Hum. ( Diklat MA RI ) : Yang paling sulit dalam pembahasan PERMA RI No. 14 Tahun 2016, tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah yaitu BAB
IX
PELAKSANAAN PUTUSAN, pada Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 ( 1 ) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syari’ah, hak tanggungan dan fidusia, berdasarkan akad syari’ah, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal 13 ( 2 ) Pelaksanaan putusan arbitrase syari’ah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pasal 13 ( 3 ) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor : 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. 3
Hal itu ada keterkaitannya dengan SEMA RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah. Intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari’ah. Dan SEMA RI No.8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak berlakunya Sema RI No. 8 Tahun 2008. Intinya menyatakan bahwa SEMA RI No. 8 Tahun 2008
Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah
berdasarkan Pasal 59 Ayat ( 3 ) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku. Orang-orang yang mendukung, kembali menjadi kewenangan Pengadilan Agama, adalah : -
Bpk. Sulthoni Mahdaliy ( Ketua Kamar Perdata ), Bpk. Artijo Alkotsar, Bpk. Surya Jaya, Bpk. Takdir Rahmadi.
-
SEMA RI No. 8 Tahun 2010 itukan tidak dicabut ,artinya status quo.
-
Jawab Bpk. Ketua MA RI Bpk. Hatta Ali, itu kalau sudah dikeluarkan PERMA RI No. 14 Tahun 2016, maka SEMA RI No. 8 Tahun 2010 Tidak Berlaku lagi, PERMA RI itu lebih tinggi dari SEMA RI.
Ada Pasal yang didrop mengenai Pernyataan Pailit. Dalam Drafnya : Sepanjang ada perjanjian Syari’ah, maka Pengadilan Agamalah yang berwenag , tapi dari pihak PN menjawab PN kan yang sudah lama menangani masalah Pailit itu, sudah puluhan tahun, maka jawaban dari Bpk. Ketua MA RI, kepada Tim dari Peradilan Agama; persiapkanlah, dahulu soal Pailit itu agar betul-betul dikuasai dahulu. Silahkan perhatikan PERMA RI No. 2 Tahun 2015 Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hampir semua disini pasal-pasalnya melanggar Undang-Undang, contoh Pasal 10 : Proses Pendaftaran Gugatan Sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari dll. Melihat kebutuhan masyarakat, pengadilan yang cepat. Fungsi MA RI,mengadili dan mengatur.
4
Perlawanan atas eksekusi, perlawanan atas lelang, perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1305 KUHP. UU No. 9 Tahun 2012 Tentang Resi Gudang ( Bid. Pertanian ) Tentang Hipotik ( kapallaut ) UU No. 21 Tahun 1992, Gadai. Kenapa hanya HakTanggungan, Fidusia dan Arbitrase saja dalam Pasal 13 Perma ,tidak juga yang termasuk diatas ? Menjadi satu kesatuan yaitu : -
PERMA RI NO. 5 TAHUN 2016 Pasal 20
-
PERMA RI No. 14 Tahun 2016
-
PERMA RI NO. 2 Tahun 2015
-
Dan SE DIRJEN BADILAG MA RI No. 1 Thn. 2017
Dari DR. H. Amran Suaedi, S.H., MH. : PERMA RI No. 14 Tahun 2016 melalui sejarah panjang dan melalui suatu perjuangan. PERMA RI No. 5 Tahun 2016 mengenai Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah, 120 orang yang sudah disertifikasi dan terus berlanjut. Yang menilai acara itu sederhana atau tidak adalah : -
Panitera hanya menilai syarat-syaratnya saja secara administrasi dan Hakimlah yang berwenang menilai tentang alat-alat bukti.
Yang dinilai hanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA ini memberi peluang adanya panggilan melalui elektronik, tetapi kalau acara biasa itu tidak bisa. PERMA ini, asalnya 229 pasal lalu menjadi 48 pasal, sekarang yang ada menjadi 15 pasal. Kita bersyukur, masa akhir jabatan Bpk. Prof. Abd. Manan ini, PERMA RI No. 14 Tahun 2016 ini telah disetujui, ditetapkan tgl. 22 Desember 2016. Taflis atau Pailit di drop/ dikeluarkan, kedepan harus diperjuangkan lagi. PERMA ini menghapus SEMA RI No. 8 Tahun 2010. PTA agar melakukan sosialisasi termasuk kepada BASYARNAS. Sumpah Novum, boleh dilakukan pada orang yang mengajukan perkara ke PA untuk PK, dan boleh pada orang yang menemukan Novum tersebut. 5
Dari Bapak DR. H. Purwosusilo, S.H. M.Hum. : Sebagian
besar
sengketa
Perbankan
Syari’ah
adalah
mengenai
Murobahah, Mudhorobah dan Musyarokah, terkait dengan Wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum( PMH ). Wanprestasi tidak usah menunggu waktunya selesai/ habis. Hampir semua akad syari’ah memakai tanggungan. Mengenai Hipotik, Gadai tidak masuk dalam Pasal 13 PERMA RI No. 4 Thn 2016, kalau akadnya menggunakan akad syari’ah itu menjadi wewenang kita, kembali pada UU No. 3 Tahun 2006 ini sama dengan pendapat Dr. H. Edi Riadi, S.H.M.H. Menurut beliau Eksepsi itu hanya dua saja, yaitu Eksepsi diluar kewenangan dan Eksepsi Kompetensi, kompetensi itu ada Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Banyak pembatalan akad syari’ah dalam arbitrase. Ada putusan PA dalam Eksepsi dikutip semua, ini tidak benar. Dari PA dalam menyusun struktur amar, ada yang tidak benar. Nafkah anak tanpa tulisan minimal dua juta misalnya, ditambah 10 % s/d 20%. Bagi PNS dikonpensasi dengan mut’ah. Supaya diberikan toleransi jika ada meterai tidak pakai tanggal atau tandatangan.
6
