MASALAH-MASALAH AKTUAL DI PASAR MODAL

Masalah Aktual di Pasar Modal

305

MASALAH-MASALAH AKTUAL DI PASAR MODAL Hamud M. Balfas

DiiJerlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 telah mengakibatkan keterbukaan tidak terbatas hanya pada perusahaan yang tercatat _di bursa saja, tetapi juga terhadap perusahaan yang selama ini tidak terjangkau oleh keharusan untuk membuka diri. Penulis artikel ini membahas berbagai masalah yang aktual yang muncul di pasar modal ·berkaitan dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang baru, yairu anlara lain PP Nomo r 24 Tahun 1998.

1. Pendahuluan

Selain reformasi ekonomi yang banyak dibicarakan oleh masyarakat belakangan ini pemerintah dalam beberapa rahun terakhir ini secara perlahan-Iahan sebenarnya telah melakukan reformasi bidang hukum. Ini dilakukan tidak saja dengan melakukan perubahan atas undangundang atau peraturan lama yang dianggap telah ketinggalan zaman. Ini misalnya terlihat dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya "UUPM"), yang mencabut UU nomor 15 tahun 1952. Demikian juga dengan dicabutnya ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan diganti dengan UU nomor I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta diintrodusirnya perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan dengan Peraturan Pemerintah No. I tahun 1998. Diberlakukannya Undang-undang dan Peraturan baru tidak hanya dimaksudkan untuk membuat peraturan-peraturan tersebut lebih mengikuti perkembangan zaman tetapi juga dalam rangka liberalisasi ekonomi Indonesia. Yang terakhir dapat dilihat dengan diberlakukannya Undangundang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksudkan untuk merubah undang-undang sebelumnya (UU nomor 7 tahun 1992) , yang

Nomor 4 Tahun XXIX

306

Hukum dan Pembangunan

sebenarnya masih cukup mud a dari segi usia. Dengan UU perbankan baru ini maka kepemilika n asing atas industri perbankan lebih diperionggar. 1 Selain menggantikan undang-undang dan peraturan lama tersebut Pemerintah juga memberlakukan peraturan-peraturan yang baru dan sama sekali belum ada pengaturannya selama ini misalnya pemberlakuan atas Peraturan Pemerintah nom or 27 tal1Un 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan Perseroan Terbatas atau PP nomor 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahu nan Perusahaan. Peraturan terakhir ini menyebabkan keterbukaan (disclosure) tidak hanya terbatas pada perusahaan yang tercatat di bursa saja tetapi juga terhadap perusahaan yang selama ini tidak terjangkau oleh keharusan membuka diri tersebut.' Diberlakukannya undang-undang dan peraturan ini mempunyai pengaruh sangat besar tidak hanya dalam bidang hukum tetapi juga perekonomian kita dimasa datang .' Dalam bidang hukum peraluran ini tidak hanya secara fundamental mempengaruhi beberapa hal yang selama 101 telah menjadi prinsip dasar dalam hukum kita, telapi juga memperkenalkan lembaga-Iembaga yang baru yang selama ini belum kira kenaI. Dalam bidang ekonomi dan bisnis peraturan di alas memberikan I Khusus untuk bank yang telah Illcnjual sahamllya rnelalui pasa!' ll10ual rnaka pemi lik an tersehut pada dasa rnya hanya samrai 99% dari juml ah sa ham hank wrsebut. Karena sesuai uengan Peraturan Pcmerint
Ok/aber - Desember 1999


307

pula dimensi baru mengenai akan adanya gelombang pengambilalihan dan penggabungan perusahaan serra adanya kewajiban untuk membuka diri (transparansi), tidak hanya untuk perusahaan publik tetapi juga untuk perusahaan non publik4 Oi pasar modal undang-undang baru serta peraturan-peraruran pelaksanaannya memberikan pengaruh yang besar baik kepada Emiten, Anggota Bursa, investor maupun bursa. Pengaruh ini telah terlihat dengan terwujudnya pembentukkan dua lembaga baru yang menangani proses kliring , penyelesaian, penjaminan serra penyimpanan atas proses transaksi di bursa masing-masing LKP (Lembaga Kliring dan Penjaminan): PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian): PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Peraturan baru ini juga memperkenalkan adanya lembaga-Iembaga hukum baru, yang selama ini namanya pun tidak dikenal oleh kita apalagi pengaturannya, Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta lembaga-Iembaga bursa yang mengaturnya. Oengan demikian rulisan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai fung si, peran dan kegiatan dari Bursa serra lembaga-Iembaga yang terkait dengannya tersebul. Selain itu juga untuk melihat dan mengkaji hal-hal yang selama ini menjadi issue yang menafik di pasar modal , misalnya perlindungan investor dan lain-lain. Tulisan ini sedikit banyak akan membandingkan pengaturan yang berlaku sekarang dengan peraturan pasar modal yang ,lama misalnya SK Menteri Keuangan No. 1548 /KMK.013!1990 jo. SK no. 1199/KMK.013!l991 ("KMK 1548"). 2. Transaksi dan Pemindahan Hak Hal pertama yang menarik dalam UUPM adalah ditentukannya secara jeias apa itu yang dimaksud oleh Transaksi Bursa. Oefinisi yang demikian sama sekali tidak ditentukan dalam peraturan yang lama (KMK 1548), ya ng kelihatannya membiarkan masalah ini diarur oleh ketentuan tentang jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oalam pasal 1 angka 28 ditentukan bahwa : " Transaksi Bursa adalah' Kontrak 4 Survey lerharu dari Political and Economic Ris k Consultancy. ltd. mellgenai masalah transparansi di sebelas nega ra Asia masih menempalkan Indonesia di urUlan kedelapan. Meskipun ada peningkatan dari segi nilai Indone sia (elap pada pos isi y;.t ng 5a ma seperti tahun 1998. Lihal umuk ini "Business Transparency in Region Has Worsened, Survey Shows". The Asian Wall Street JournaL, 24 Nove mber 1999. hal. 5.

Nomor 4 Tahun XXIX

308

HlIkllm dan Pembangllnall

yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek. atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek". Dengan definisi transaksi jual beli yang demik ian serta dihubungkan dengan penjelasan pasal 55 UUPM dapat kita lihat bahwa jual beli di Bursa menjadi sesuatu yang berbeda, dari jual beli yang kita kenai selama ini (pasal 1457-1540 KUH Perdata) .' Transaksi (di) bursa tidak lagi merupakan transaksi efek dalam artian ada penyerahan efek seketika terjadi transaksi tetapi telah merupakan transaksi atau jual beli kontrak, dengan janji bahwa efek akan diserahkan pada hari yang ditentukan bursa (saat ini T +4). Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengakomodir makin banyaknya jumlah transaksi (kontrak), dan besarnya jumlah efek yang ditransaksikan serta makin cepat berlangsungnya transaksi tersebut. Sehingga penyelesaian yang seketika hampir tidak mungkin dilakukan. Dengan difinisi seperti ini undang-undang juga ingin menegaskan adanya bermacam-macam transaksi di bursa (atau di luar bursa tetapi untuk penyelesaian transaksi di bursa), sehingga transaksi bursa tidak hanya jual beli saja, tetapi juga pinjam meminjal11 (lending and borrowing), dan j uga transaksi yang l11elibatkan instrument derivatif atau yang l11enyangkut indeks harga dan lainnya. Sehubungan dengan hal le rsebul di alas di bawah ini adalah dua hal penting yang menjadi issue uta11la .

2.1. Peralihan Hak Atas Efek Sebel u11l berlakunya UUPM masalah peralihan alas efek dalam transaksi di bursa, seperti juga peralihan atas benda-bend a (tak berbentuk) hanya diatur dalam ketentuan pasal 613 KUH Perdata. Ketentuan ini apabi!a dihubungkan dengan pasa! 1459 KUH Perdata 11lenentukan bahwa barang yang dijual itu berpindah seketika ditandatanganinya akte yang l11emindahkan hak-hak atas kebendaan tersebut. Dengan demikian menu rut ketentuan ini (apabi!a kita terapkan pada transaksi di Bursa) efek yang Alinea kedua dari penjelasan rasa l 55 ini menyatakan hall\v
.5

hak dan kewajiban anggora dengan nasabahnya, kewajihan anggota bursa (peru sahaan efek /pial
OklOber - D esember J999

Masalah Aklllal di Pasar Modal

309

dirransaksikan iru secara hukum berpindah ketika transaksi di bursa iru terjadi yairu ketika ditandatangani nora transaksi (kerika bursa belum dikomputerisasi) atau pada saat perjumpaannya penawaran jual dengan penawaran beli di layar komputer perdagangan PT Bursa Efek Jakarta (JATS) . Dengan berlakunya UUPM pengaturan temang peralihan hak at as saham ini menjadi sesuatu yang sang at berlainan dengan prinsip-prinsip yang selama ini berlaku dalam hukum kita. Pasa l 55 UUPM yang mengatur masalah penyelesaian Transaksi Bursa, yang akan dilakukan oleh LKP dan LPP menyatakan bahwa: "penyelesaian Transaksi Bursa dapar dilaksanakan dengan pemindahanbukuan, penyelesaian fisiko atau cara lain yang diterapkan dengan Peraturan Pemerimah ". Penjelasan atas pasal 55 ini menentukan bahwa peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyeralzan efek atau pada waktu efek dimaksudkan dikurangkan dari rekening efek yang saru dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain ("book entry selliement") atau penyelesaian fisik atau cara lain .(, Dengan cara seperti ini maka transaksi di bursa akhirnya lebih merupakan transaksi (jual beJi) atas "kontrak umuk penyerahan efek".' Selanjutnya pasal 55 dan penjelasannya ini menyatakan bahwa era penyelesaian transaksi secara fisik (baik dengan cara netting maupun penyerahan fisik antara Anggota Bursa) dalam waktu dekat ini akan merupakan sejarah masa lalu . Dimasa depan, seperti yang akan diterangkan di bawah ini. apabila seorang akan melakukan transaksi efek di bursa maka efek-efek harus diserahkan kepada kustodian untuk diimmobilisir. Efek-

(>

Lihat penjelasan pasaJ 55 mengenai maksutl penyeiesaian dengan cara "penyelesaian fisik"

dan cua lain. 7 Lihal untuk ini kelentuan angka 2 huruf f Peraluran III.A.1O lentang Transaksi Efek yang menyatakan bahwa: "Transoksi Bursa yang lIegoJiasinya Ier-jadi secara otnmatis meflKikm pada ,mal penowaran beli dall pelZowarall jua' bertemua me/aill; sisrem kOlllputer, dall Irtlnsaks; rersebul hanya dapat dibatalkan apahila disellljui olel1 Al1ftl:Of(J Bursa Efek beli"

Anggora Bursa Efek jual, dan Bursa EJek pada IJari ynng .wnw sebelul1l klirillg dilaksanakall ". Peraturan III. A. JO ini membedakan akibal hukum allla ra Iransaksi dl Pa sa !" Reguler dan tli Pasar Non Reguler (rasar negosiasi) tllmana dilemukan hahwa Bursa Efek diminta Uilluk mengatur mulai mengikalnya tr::tIlsaks i di rasar negosiasi ini. Balk tlidasarkan pada konfirmasi yang disampaikan oleh Anggnla Bursa Efek beli. Anggota Bu rsa Efek jua1. alau keJuanya , dengan lI{au tanra persetujuan alas konflrmasi dimaksud. Masalah ler.akhir ini sudah dialur dalam peralUran bursa efek baik unt uk pen.lagangan dcngan warkat (ketentuan huruf D lIngka 14 Lampiran I Kepulusan Direksi PT BEl No. KepOI /BEJ /IV / 1995). Sedangkan untuk perdagangan non warkat dialUr dalam Ketenlua n huruf B angka 8 dan 9 Peraturan Perdagangan Efek Nomor [1-13.3 telllang Pen..lagangan Efek Tanpa Warkal tli Pasar Negos iasi.

Nomor 4 Tahun XXIX

310

HflkulIl dall Pemballgwwn

efek ini akan disimpan pada tempat-telllpat penitipan harta (kustodian) baik pada Bank-bank yang bertindak sebagai kustodian maupun pad a Anggota Bursa, yang juga dapat lllenjalankan fungsi sebagai kustod ian . Baru setelah saham-sahalll ini dimasukkan ke dalam rekening Anggota Bursa maka investor dapat melakukan transaksi atas saham-saham tersebut. Dengan metode ini praktis Anggota Bursa akan benindak seperti han k sl' karang ini dimana Anggota Bursa melakukan fungsi penyimpan,ll1. yang dilakukan oleh bank dalam bentuk seperti tabungan dan deposito. ' Sehubungan dengan masalah pengalihan hak ini maka berbeda dengan sistem pengalihan hak atas efek sebelum berlakunya UU PM dimana (secara hukum) peralihan hak 1111 berlangsung seketika setelah ditandatanganninya akta jual beli (nota transaksi , ketika transaksi masih belum dilakukan secara elektronis) atau ketika terjadi pertemuan penawaran jual dan beli pada layar monitor, sesuai dengan konstruksi pasal 613 KUH Perdata. Tetapi pad a saat ini peralihan hak terse but terjadi pada saat penyelesaian dilakukan , atau pada hari keempat (T +4) sete lah terjadinya transaksi. Dengan transaksi secara elektronik ini maka di masa depan efek akan berpindah dari rekening efek nasabah satu ke rekening efek nasabah yang lain dengan cara pendebetan dan pengkreditan. Hal yang sama akan juga dilakukan pada rekening dana (uang) nasabah. Dengan demikian seorang/nasabah yang akan bertransaksi harus terlebih dahulu membuka rekening dan menyerahkan efek yang akan ditransaksikan tersebut atau memastikan bahwa efek akan ada dengan cara lain misalnya lI1elalui lembaga pinjam meminjam efek. Meskipun pada masa depan dengan makin canggihnyal cepatnya sistem komputer bukan tidak mungkin transaksi dan penyelesaian akan ~ Dengan fungsillya yang demikian maka pengawa san Bursa Efek terhaJap anggmanya

menjadi sallgal penting . Masalah ini juga yang menyeoabkan terpuruknya illllustri perhankan kila belakangan ini. Karena lanpa pengawasan yang b
Masa/ail AklUal di Pasar Modal

311

dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tetapi dengan perubahan undang-undang ini jelas salah satu pilar hukum kita yang landasannya telah diletakkan lebih dari satu abad yang lalu (ketika KUH Perdata diberlakukan di negeri ini) telah berubah secara drastis, khususnya untuk transaksi di Bursa. Kalau pada masa lalu transaksi (jual beli) dan peralihan hak itu dianggap terjadi pada saat yang bersamaan atau seketika setelah terjadi lransaksi , maka dengan UUPM proses ini menjadi dua hal yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Dengan sistem peralihan hak yang baru ini maka Illasalah-Illasalah lain yang timbul selallla proses transaksi kemungkinan dapat terpecahkan. [ni misalnya berhubungan dengan apakah transaksi atas saham (berikutnya) baru dapat dilakukan setelah selesainya transaksi sebelumnya dengan sempurna (termasuk penyerahan). Oleh karena itu, seperti yang telah dikatakan di atas, transaksi di bursa lebih tepat kalau dianggap sebagai jual beli kontrak (dengan janji akan melakukan penyerahan efek). Dengan penafsiran seperti ini maka penyerahan efek tidak' iagi merupakan unsur yang penting dan karenanya transaksi berikut dapat dilakukan seketika setelah transaksi sebelumnya. Penafsiran seperti ini Illemang suatu keharusan untuk diterima karena transaksi (jual beli) di bursa Illerupakan suatu proses yang berjalan sangat cepa!. Oleh karenanya penyerahan alas efek hanya akan diterima oleh pihak terakhir yang berlllaksud Illenerima efek tersebu!. Untuk mendapatkan kepastian bahwa pihak yang bertransaksi berikutnya akan mendapatkan hak dari transaksi yang dilakukan penjual atau pelllbeli sebelumnya maka sifat lainnya transaksi di bursa adalah (hampir) tidak mungkin dibatalkan begilu saja transaksi oleh pihak-pihak . yang bertransaksi (kecuali dengan persetujuan para pihak dan bursa). Hal ini tidak hanya karena transaksi yang telah terjadi telah melakukan pembentukan harga yang akan menjadi dasar bagi keputusan transaksi berikutnya, tetapi juga karena harga yang telah terbentuk itu akan disebarkan secara luas sehingga apabila transaksi dibatalkan akan mengakibatkan terjadinya pember ian inforlllasi yang tidak benar apabila satu dari rangkaian transaksi tersebut dibatalkan. Oleh karena itu intervensi dari lembaga-Iembaga yang ada di bursa (dalam hal ini LKP) untuk Illenjamin penyelesaian transaksi menjadi suatu hal yang mutlak. Dengan adanya jaminan ini karenanya dapat dianggap bahwa penyerahan hak atas efek yang dilakukan dengan pemindahbukuan atas efek (saat ini pada T +4) hanyalah suatu formalitas belaka. Sehubungan dengan masalah peralihan hak atas efek ini perlu juga kita lihat ketentuan dalam Peraturan Nomor lILA. 10 mengenai Transaksi Nomor 4 Tahun XXIX

312

HllkllllI dall PellIbangllnall

Efek yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam. Dalam angka 2.i. 1 peraturan ini dikatakan bahwa " hubungan hukum antar Anggota Bursa Efek ya ng menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi Bursa ya ng dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan Lembaga Kliring dan Penj3minan pad a saat kliring di laksanakan". Dengan terjadinya pengalihan hubungan yang demikian ini maka timbul apa yang kita kenai dengan novasi.' Ini terjadi karena adanya pengambi lalihan peran dari yang tadinya Anggota Bursa beli menghadapi Anggota Bursa jual menjadi Anggota Bursa beli dan Anggota Bursa jual mas ing-masing menghadapi Lembaga Kliring dan Penjaminan/ LKP (dalam hal ini PT KPEI). 10 Dengan adanya konsep Ilovasi ini maka PT KPEI mengambilalih kewajiban Anggota Bursa Beli untuk melakukan pembayaran dan kewajiban Anggota Bursa jual untuk melakukan penyerahan efek. Bahkan karena adanya unsur novasi Peraturan IlI.A.tO di atas dengan tegas menyatakan bahwa: "masing-masing AnggOla Bursa Efek yang melaksanakan transa ks i dimaksud tidak menuntut satu sama lain " . 2.2. Transaksi di Lnar Bursa Dengan dikeluarkannya Peraturan nomor III. A.10 tentang Transaksi Efek (Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-42 / PM / 1997) ada perubahan penting dalam cara bertransaksi di pasar modal Indonesia. Hal ini karena dengan dikeluarkannya keputusan ini bursa dilarang untuk mensyaratkan bahwa pemindahan efek harus didasarkan pada transaksi bursa atau melarang emiten atau Biro Administrasi Efek untuk mendaftarkan efek yang diperoleh melalui transaksi di luar bursa. Meskipun demikian peraturan ketua Bapepam ini tetap memberikan kewenangan kepada bursa untuk menentukan bagaimana cara anggotanya benransaksi. Untuk iru peraturan ini menyatakan bahwa: " Bursa efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar bursa atas efek

Mengenai masa lah nova si ini darat dilihat pengatunmnya dab-lin pa ~ al 1413 - 1424 KUHPerdata. Liha tnya juga lInruk illi J. Satr io,SH . Cessie, SuhroJ!,atie. Novmie. Kompellsatie &Percamplirall Hwang, Penerbit Alullln i, Bandung. 1991 . hal. 100-133. m Kele ntuan angka 2 huruf i Peraturan Bapepam NOlllor III.A .IO . Konsep ini juga yang

'j

merupakan perwujudan dari Lemhaga Klirillg (hill Penjaminan LllIIuk mt::lakukan fungsi penjalllinan yaitu memastikan bahwa semua transaksi heli ya ng di lakukan llleh pialang akall mendapatkan harangnya dan Iransaksi jual ya ng dilakukan okh pia lang jual akan mendapalkan damlllya.

Oklober - Desember 1999

Masalah AklUal di Pasar Modal

313

yang rercarat di bursa " ." Dengan peraturan baru ini maka transaksi atas efek yang tercatat di bursa tanpa perantaraan anggora bursa dapar saja dilakukan di luar bursa ranpa bantuan anggora bursa sekalipun. Ini misalnya dapar dilakukan oleh para pemegang saham yang sudah saling kenaI. Dengan pengaruran ini maka beberapa keganjilan yang selama ini ada tentunya akan hilang. Misalnya selama ini kira melihat bahwa investor yang bermaksud mell1indahkan efeknya dari sam bank kustod ian ke bank kustod ian lainnya harus ll1elakukannya dengan memransaksikan efeknya tersebur di bursa (bias any a ll1elalui transaksi tutup sendirilcross lrading)." Meskipun transaksi sejenis sam a sekali tidak ll1enyebabkan terjadinya pengalihan kepemilikan aras saham, yang sebenarnya dilarang oleh pasal 91 UUPM karena merupakan transaksi semu. Selain iru dengan adanya peraturan baru dari Bapepam ini maka akan ada satu bentuk efisiensi kare na dengan peraturan baru ini investor akan punya pilihan lain untuk bernansaksi rerurama apabila dia telah mengenal lawan transaksinya. Lebih lanjut ketentuan ini juga akan mendorong timbulnya over Ihe counler (OTe) markel bagi transaksi saham. Meskipun untuk awalnya pasar OTe mungkin hanya terjadi untuk saham-saham yang rercarat di bursa rerapi bukan tidak ll1ungkin saham-saham yang telah dikeluarkan dari pencararan (delisling) bursa akan meramaikan pasar OTe ini." Dengan dimungkinkannya transaksi luar bursa in i investor ridak perlu lagi mengeluarkan biaya rransaksi karena sudah ridak perlu dilakukan di bursa . Transaksi seperti ini rentunya runduk sepenuhnya pad a kerentuanketentuan dalam Kitab undang-undang Hukull1 Perdara mengenai jual beli dan pengalihan hak. Untuk ini Biro Administrasi Efek (BAE) yang selama ini mungkin ridak biasa unruk melakukan pengalihan hak arasrransaksi yang rerjadi di luar bursa juga perlu memperharikannya. Karena jangan sampai terjadi penolakan aras dasar rransaksinya rerjadinya di luar bursa.

II Karena dengan diperholehkannya transaksi oi lua hursa Japat menyebahkan penurunall alas peillasukan keuangan PT Bursa Efek Jakarta maka untuk mengantisipasi ini Direksi PT BEl tdah menctapkan kewajihan bagi anggoLanya untuk Illelaksanakan seliap pes
Nomor 4 Tahun XX/X

314


Untuk ini BAE perlu menentukan sikap mengenai dokumen untuk pemilldahan hak. Misalnya apakah cukup akta jual beli untuk pemindahan hak tersebut merupakan akta di bawah tangan atau perlu akta notaris. Sehubungan dengan dimungkinkannya transaksi luar bursa maka di masa yang akan datang dapat saja terjadi bahwa bursa hanya mengenal satu pasar yaitu pasar reguler saja. Dengan demikian ini akan membuat pembentukan harga akan lebih baik karena semua order akan masuk ke dalam pasar reguler, yang mempergunakan sistem lelang (auction) Hal ini sangat dimungkinkan karena memang transaksi di pasar yang dikenal sebagai non reguler sekarang ini memang lebih dimaksudkan sebagai pasar di mana para pihak (penjual dan pembeli) telah mengenal satu sama lain sebelumnya (negotiated market). Oleh karena itu (karena para pihak telah mengenal satu dengan yang lainnya) maka transaksi tidak perlu terjadi di dalam bursa. Konsekwensi selanjutnya ada tidak akan adanya dua harga di bursa yaitu harga reguler dan non reguler. Meskipun untuk ini kita tahu bahwa bursa sebagai pengelola pasar akan banyak kehilangan penghasilan karena tidak adanya pungutan atas biaya transaksi di luar bursa tersebut. 14 Sehubungan dengan kehadiran PT KPEI yang melakukan proses kliring dan penjaminan, peraturan yang dikeluarkan Bapepam juga memberikan kerangka baru mengenai hubungan antara para pihak dalam transaksi bursa. lni adalah sesuai dengan fungsi lembaga LKP ini yang merupakan "perantara" antara anggota bursa yang melakukan transaksi. Sehubungan dengan itu peraturan baru ini dengan jelas mengatakan bahwa hubungan antara anggota bursa beli dan jual dalam transaksi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara anggota bursa jual dengan LKP dan anggota beli dengan LKP. Dengan hubungan yang demikian anggota bursa tidak lagi berhubungan secara langsung dengan anggota bursa lawannya. Sehingga tuntutan apa pun yang diakibatkan oleh transaksi cukup ditujukan ke pad a PT KPEI, tidak kepada anggota bursa lawan transaksi. Hubungan seperti ini timbul karena fungsi dari LKP itu sendiri yang akan menjamin setiap transaksi di bursa. Dengan cari ini pula diharapkan keamanan bertransaksi dan perlindungan investor atas hakhaknya akan lebih dipertinggi.

14

Saar ini transaksi di pasar non reguler menguasai sekitar 30 % transak si saham yang

le'jadi di BEL

Oktober - Desember 1999


3 15

3. Pinjam Meminjam Saham Dengan difinisi transaksi bursa seperti di atas undang-undang juga memperkenalkan lembaga yang juga akan mulai diperkenalkan di bursa Indonesia yaitu pinjam meminjam efek (Securities Lending and Borrowing) . Ketentuan mengenai pinjam meminjam efek ini disebut dalam pasal 1 angka 28 UUPM sebagai bag ian dari transaksi bursa. Meskipun pada saat ini kemungkinan pinjam meminjam efek ini lebih dimaksudkan sebagai sarana untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Bursa (AB) yang gagal dalam transaksi. Misalnya karena nasabah gagal melakukan penyerahan tepat waktu. Telapi dimasa depan lembaga ini pasli lidak hanya dimaksudkan untuk menutup kegagalan serah efek yang belakangan ini memang makin meningkat. Pinjam meminjam ini pasti juga akan mendorong makin banyaknya transaksi "short sales" (transaksi lanpa memil iki saham terlebih dahulu) yaitu transaksi yang sengaja dilakukan dengan efek yang dipinjam dari pemilik, yang saat ini masih sangat dibatasi. 15 Dilain pihak lembaga ini juga akan mel11berikan keuntungan tersendiri bagi pemegang saham yang selama ini hanya disil11pan seperti tumpukan kertas. Karena dengan lembaga ini pemegang saham tentunya akan mendapatkan manfaal (imbalan) berupa "fee" atau bunga atas uang dijadikan jaminan untuk peminjaman ini. Hal yang l11enarik dalam pinjam meminjam ini adalah bahwa pinjam meminjam saham ini juga memerlukan jaminan (collateral). Jaminan ini dapat berupa uang tunai (cash), Lie yang tidak dibatalkan (irrevocable letter of credit) termasuk garansi bank alau jaminan lainnya seperti deposito berjangka atau efek lain seperti obligasi. Meskipun lembaga pinjam meminjarn saham ini secara resmi belum dialur dan dilakukan oleh bursa tetapi kenyataannya sudah merupakan hal yang biasa terjadi antara Anggota Bursa. Oleh karena itu Bursa pad a saat ini sedang mempelajari kemungkinan penerapan lembaga ini secara resmi. Diantara model-model yang dipertimbangkan dalarn pembentukan lembaga Pinjam Meminjam Saham ini adalah sebagai berikut: A. Jasa Pinjam Meminjam ini dijalankan oleh LKP yaitu dengan rnendirikan satu unit dalam LKP yang tungsinya untuk melakukan kegiatan Pinjam Meminjam ini.

15 Umuk pembahaasan yang menJalam dan menarik mengenai masalah pinjam meminjam saham inl dapat Jilihat Alison Brooks, International Securities Lending, Asset

Imernatiollal,Inc. 1992, Greenwich , CT 06830, USA.

Nomor 4 Tahun XXIX

316

Hllkul1l dall Pembangfll1QIl

B. Jasa Pinjam Meminjam ini dijalankan oleh Bank Kustodian. Cara illl ditempuh dengan memberikan IJII1 kepada bank-bank kustodian yang selama ini memang ban yak menyilllpan efek dari pihak nasabahnya untuk bertindak sebagai "Lending Agent". Dengan fungsi barunya lI1i bank tentunya dapat lebih mendayagunakan efek yang selailla ini ada dalam silllpanannya yaitu dengan meminjamkannya kepada Anggota Bursa yang memerlukannya. Dengan demikian akan ll1elllberikan taillbahan penghasilan baik kepada bank sendiri maupun pemilik sahaill. C. Model ketiga yang akan dipertimbangkan dalam membentuk lembaga Pinjam Meminjam ini adalah Illendirikan sebuah perusahaan baru yang bergerak dalam bidang pinjam meminjam efek (Secllriries Lending Corporarion). Perusahaan ini Illisalnya dapat didirikan oleh beberapa Anggota Bursa besar atau juga dengan mengikutsertakan bank-bank kustodian atau juga LKP. Pad a saat ini kelihatannya fungsi sebagai leI/ding agelll ini akan ditangani oleh PT Kliring Penjaillin Efek Indonesia. Pengaturan mengenai pinjam meminjam efek ini memang masih terbatas pad a ketentuan pendek yang di atas tersebut. Oleh karena itu Bapepam masih harus mengeluarkan peraturan tambahan ll1engenai Illasalah ini terutama sekali untuk Illelindungi investor sehingga dapat dihindari penyalahgunaan harta (asset) nasabah Illisalnya oleh pihak-pihak yang seca ra fisik menguasainya. Tetapi ini bukan berani balma praktek pinjalll meminjalll tidak dapat dilakukan dengan aman karena dengan dokumen/perjanjian yang baik maka perlindungan dapar diberikan baik kepada peminjam maupun pemberi pinjaman. Karena bagaimana pun ketentuan mengenai pinjam meminjam ini sebenamya dapat dikembalikan pada ketentuan dalam KUHPerdata kita yang juga mengatur mengenai masalah ini. '" 4. Penitipan Kolektif

Sebaga imana disebutkan di atas akibat dari adanya kewajiban untuk melakukan pembukaaan rekening efek bagi na,abah sebel ulll Illemulai kegiatan transaksi mereka di bursa maka dimasa depan ell1iten yang akan ll1asuk ke pasar moda l harus juga ll1enempatkan saham-saham hasil penawaran mereka langsung pad a tempat penitipan kolektif di LPP. Ini 1(, Khususnya ketentuan rasa I 1740-1764 KUI-iPerdala yang llIt!ngaLUf mengcnai pinjalll Illcminjalll.

OklOber - Desember 1999


317

mengakibatkan di dalam buku daftar pemegang saham (DPS) emiten hanya ada sedikit atau beberapa pemegang saham saja. Dengan asumsi pemegang hak atas saham (legal owner) semuanya menitipkan sahamnya di kustodian (baik Bank, Anggota Bursa, maupun LPP) maka praktis dalam DPS emiten hanya akan muncul beberapa nama saja seperti LPP dan Bank Kustod ian (yaitu dalam hal efek atas nama Bank Kustodian ini merupakan bagian dari portofolio investasi kolektif/Reksadana). Pada lapisan berikutnya di bawah LPP dan Bank Kustodian (keduanya sebagai pemilik penerima manfaat = beneficial owner) bam akan dicatat pemegang hak atas efek (legal owner). Dengan pendaftaran bertingkat ini maka em iten sebagai pemegang DPS nantinya tidak akan banyak bemrusan dengan investor kecuali kalau investor tersebut menarik efeknya dari sistem yang ada sehingga yang muncul dalam DPS emiten adalah nama investor tersebut. Secara singkatnya pendaftaran bertingkat ini adalah sebagai berikut:

IWS EmiteR

U'P

I

Blink Kustodhm

I

I

Anggota Bursa

Bank Kuslodh,"

Rcks.ldom3

1

I

I

Investor

Investor

Investor

Nomor 4 Tahun XXIX

3 18

Hukul1I

dOH

PembangllllClfl

Dengan adanya penitipan ko lektif ini Illaka banyak hal dalam perdagangan bursa yang se lama ini berjala n akan berubah secara drastis. Karena penyelesaian transaksi dalalll sislem perdagangan lanpa warkal (scrip/ess trading system) ini akan merupakan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain (book enlly sentelllelll systelll) , maka hal ya ng pasli adalah berku rangnya saham yang beredar di bursa dalam bentuk fisik. " Selanjutnya ini juga berarti kasus sepe ni saham hilang dan pemalsuan saham akan sangal be rkurang. Apakah ini juga be rani akan mempengaruhi kegiatan dari lembaga-lembaga penunjang ya ng ada? Pada saat ini memang masih su lil untuk menentukan sampai dimanakah pengaruh LPP alas lembaga-lembaga penunjang. seperti Bank Kuswdian dan Biro Adminislrasi Efek (BAE). apakah kehadira n LPP akan mengurangi alau memalikan kegialan lembaga kustodian dan BAE? Hal ini memang masih merupakan tanda tanya besar karena kerangka kerja kedua lembaga ini sampai sekarang memang be lum pernah dipllblikasikan untuk umum. Tetapi apabi la kita melihat kala-kala da ri UUPM ya ng ada sekarang ini bukan lidak mungkin pengaruh hadirnya LPP lerhadap kedua lembaga penunjang pasa r moda l di atas aka n sangal besa r. Hal ini karena ada beberapa fungsi Registras i, misalnya Illasalah devidcn. bunga (unruk obligasi), saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan cfek dalam pen ilipan kolcktif akan ditangani oleh LPP . Karenanya bllkan tidak mungkin, dengan dengan makslld lIntuk mclakukan penghematan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dil aku kan oleh BAE , emiten abn menangani (memegang) send iri DPS yang selallla ini dipegang oleh BAE. Ha l ini karena, seperti dikatakan di atas dengan sistem perdagangan "masa clepan" ini pekerjaan-pekerjaan untuk 1l1emelihara DPS. terutallla untuk pemindahbllkuan atas efek dan pend istribusian hak-hak mereka akan 1l1enjadi berkurang (karena praktis hanya LPP, Kustoclian se rra investor yang 1l1enarik sahamnya dari sistem, yang akan tercalal di DPS emiten/ BA E). Dengan keadaa n sepe rri ini bukan ticlak mungkin emilen akan Illengambil fungsi registrasi ya ng se lama ini ciilangani oleh BAE. Hal yang sama berlaku juga untuk Bank KuslOclian mesk ipun lIntlik ini 1l1ungkin tidak akan sekenta ra yang le rjadi alas BA E. Karena Bank Kustodian besar umumnya adalah bank-bank asing clenga n investor-investor as ing. yang pacta saat ini memang relatif masih mendominasi transaksi eli BE] . LPP dan Anggota Bursa tentunya t idak akan dapat dengan muclah 11 Mengenai se luk hcluk transaksi efd lanpa warkat yang akan disdcnggarakan olch rasar mottal Ind onesia dalam \VakIli debt ini tlapal dilihat pada "Penydesaian Transaksi Tanpa Wtlrkil[" . SRO LINK. ed isi khusus scrir lcss. Novemher 1999. hal. 6-7

Oklo!;e,. - Deselllber /999

Masalah Akrual di Pasar Modal

319

membujuk investor asing untuk menggunakan fasilitas penynllpanan mereka. Bukan hanya karen a LPP dan Anggota Bursa kita baru berkenalan dengan sistem yang baru ini tetapi juga karena Anggota Bursa (terutama lokal) dan LPP masih harus menanamkan kepercayaan bahwa sistem penyimpanan mereka memang betul-berul aman dan efisien (maklum menyimpan saham sama dengan menyimpan uang di deposito saja). Umuk ini pemecahan atas masalah ini perlu segera dilakukan oleh otoritas pasar modal kita (Bapepam dan Bursa) sebagai pihak yang · merancang LKP dan LPP. Hal ini karena investasi yang telah ditanam oleh BAE selama ini bukanlah hal yang sedikit jumlahnya. Jangan sampai dengan berfungsinya LKP dan LPP, BAE yang ada menjadi sia-s ia karena fungsinya diambil alih oleh kedua lembaga baru ini. "

5. Kesepadanan Efek (Fungibility) Fungibility (kesepadanan efek) sebenarnya bukanlah masalah baru dalam perundang-undangan Pasar Modal kita. Karena dalam angka 10 d kepurusan Kerua Bapepam nomor Kep-87/PMI1991 mengena i kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi Perantara Pedagang Efek (PPE) dan pengawasannya telah ditentukan bahwa "PPE mempunyai wewe nang untuk menganggap sepadan semua sertifikat saham atau c10kumen yang berhubungan dengan saham yang sejenis c1ari dominasi yang sama yang dikeluarkan oleh emiten yang sama" . Dengan demikian pencantuman hal yang sam a pada pasal 57 UUPM hanyalah merupakan pengulangan semata dari peraturan perundangan sebelumnya. 19 Tetapi karena keburuhan akan suatu pasar modal yang efisien (yaitu dengan suatu sistem perdagangan elektronis secara pemindahan bukuan) pada saat ini , maka masalah ini menjadi sesuaru yang sangat penting. Dengan adanya sifat fungibility ini maka saham tidak lagi menjadi suatu yang "melekat" pada pemiliknya dalam artian pemegang saham A tidak harus mempunyai nomor dari \0 I - 200 seperti sekarang ini. Dengan III Saat ini LPP <.Ii rasar modal telah herdiri deng,lI1 !lallltl PT Kustodian Senlral Efek Indonesia dengan pelllcgang saham terdiri dari Bank Kustodiall. Biro Ad lllini s[ rasi Efek.

Pcrusahaan Efek. LKP maupun Bursa. I') Kelcilluan rasal 57 UUPM ini selanjutnya lehoh diperregas lagi dcngan ketentuan angka 2 huruf j Peraturan Baperam nomor IlLA.IO tentang Transaksi Efek yang llengan tegas menyalakan bahwa efek dari jenis dan klasitikasi se rra lliterbitkan oleh Emiten tertentu adalah sepadan dan penyelesaian transaksi alas efek tersehut tidak tidak dapal dibatasi oleh kepemilikan pihak tertentu , mi salnya kepemilikan oleh pihak
Nomor 4 Tahun XXIX

320

Hllkum dan Pembanglillan

adanya penomoran saham yang demikian menjadikan saham tidak leluasa "bergerak". Oleh karena itu seperti yang dikatakan di alas, dengan fimgibiliry ini maka saham akan lebih bersifat seperti uang karena 100 saham PT Astra International (dalam penitipan kolektif) mi sa lnya dapat dipertukarkan dengan 100 saham Astra lainnya. Ini karena keduanya sepadan yaitu merupakan saham sejenis dan memiliki nilai yang sama. Dengan menyamakan saham dengan uang sepe rti di atas maka proses penyelesaian transakasi dengan sistem pemindah bukuan (book elllrv Sell/ell/em) akan menjadi sangat mudah. Karena berarti LPP hanya mengkreditkan rekening efek pembeli dan mendebet reke ning efek penjual, seperti layaknya bank mendebet dan mengkredit rekening nasabahnya. Konsep fungibility ini juga merupakan masalah sangat rumit dalam ha l terjadi saham hilang. Ini karena saham-saham yang beredar masih dalam bentuk saham atas nama dan jumlahnya sangat banyak (mencapai ratusan milyar bahkan untuk satu emiten). Sehingga ketika sai1am-saham tersebut dimasukkan ke pasar oleh pencurinya akan sangat sulit hagi banyak pialang untuk menelitinya meskipun untuk ini bursa telah mengeluarkan pengumuman terl ebih dahulu mengenai saham-sa i1am hi lang tersebul. Kenyataan ini bahkan lebih diperburuk dengan adanya sahamsaham yang dicuri dan kemudian dijual pencuri sementara pemiliknya baru mengetahui kehilangan saham tersebut dan mengumumkannya sebagai saham i1ilang sete lah sai1am-sallam tersebut ditransaksikan di bursa.

5.1. Kesepadanan Efek dan Saham Hilang Kasus saham hilang yang kemudian ditransaksikan muncul karena ada sejumlah saham yang hilang karena dicuri dan kemudian diperdagangkan. Sahamhilang ini terjadi baik di beberapa pialang (ya ng b~rtindak sebagai kustodian) maupull di Bank Kustodian yang memang melakukan tugas penyimpanan atas harta nasabahnya ya ng berupa saham tersebut. Kehi langan tersebut diduga disebabka n oleh pegawai perusahaan baik yang bekerja sendiri Illaupun dengan bersekongkol dengan orang luar. Sayangnya (mungkin karena kontrol internal yang kurang) sahalll-sahalll yang hilang tersebut terlambat di laporkan ke bursa untuk diumulllkan sebagai saham hi lang sehingga tidak dapat diperdagangkan. Keterlambatan inilah yang kellludian menimbulkan masalai1 karena sai1a111-saham tersebUI telah diperdagangkan dengan cara yang cukup rapiholeh para pencurinya. Kedua . kasus tersebut Illenyebabkan banyaknya tudingan kepada Bursa Efek Jakarta karena ternyata transaksi ya ng dilakukan di sana tidak Ok/obeT - Desember 1999


321

akan menjamin bahwa si pembeli/investor akan menerima hak-haknya. Selain itu timbul juga kekesalan dari pia lang yang menganggap bahwa mereka dihadapkan pad a resiko yang besar sekali dalam bertransaksi. Karena dalam kasus sa ham hilang bisa saja mereka dipersalahkan telah menjual saham milik orang lain. Meskipun ketika mereka mener ima saham dari nasabahnya saham-saham tersebut belum diumumkan hilang atau diblokir. Bahkan banyak dari nasabah ini te lah bertransaksi dua atau tiga bulan sebelum menjual saham-saham curian terse but. Sementara Bank Kustodian juga merasakan ketidakamanan karena ternyata saham-saham yang telah mereka registrasikan atas nama klien mereka setelah dieuri dengan mudah dapat dijual. Meskipun harus diakui bahwa lolosnya saham-saham tersebut dari tempat penyimpanan telah merupakan kesalahan dalam kontrol internal (incernol cOl/lrol) Bank sendiri tetapi karena sahall1-saham tersebut adalah atas nama maka pi alang yang mel ak ukan penjualan dituntut tetap lebih berhati-hati. Tetapi di lain pihak kenyataan menunjukkan bahwa sebelum ditransaksi oleh peneuri sahamsa ham telah dibuat seolah pernah berpindah tangan beberapa kali. Sehingga bagi pialang yang menerima dan kemudian menjual akan sa ngat susah menganggapnya sebaga i barang curian. Apalagi peneuri yang menjual telah bertindak sebagai investo r untuk beberapa waktu.

5.1.1. Persoalan hukum Kedua kasus di atas merupakan kasus yang menarik karena akan merupakan barometer mengenai murah tidaknya berinvestasi di bursa efek Indonesia . Tetapi leb ih jauh lagi pe laku pasar melihat masalah ini sebagai toklor aman tidaknya berinvestasi serra ada tidaknya kepastian hukum tentang hak-hak mereka. Ol eh karena itu masalah ini memang merupakan sesuatu masalah yang perlu segera diuraikan dan diearikan pemeeahannya. Sampai beberapa waktu yang lalu pelaku pasa r me nganggap bahwa l11asa lah pasar modal hanya diatur oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam atau Bursa. Oleh karena itu masalah di atas dianggap persoalan gagal serah semata-mata seperti yang diatur dalam Peraturan Perdagangan BE] huru f I angka 4. Oleh karena itu mereka yang l11enye rahkan sahal11 yang kemudian dianggap hilang harus menggantinya dengan saham yang tidak dinyatakan hilang atau dalam istilah bursa good delivery. Atau pia lang yang menyerahkan saham yang tidak dapat diregistrasikan diminta untuk l11engganti dengan saham yang dapat diregistrasikan. Nomor 4 Tahun XXIX

322

HukUJ1l dan Pembangullal1

Langkah penama yang sangat praktis di lakukan 1l1e1l1ang dengan prinsip kegaga lan serah tersebut. Tetapi penanyaan ber ikumya ada lah bagaimana dengan nasib saha1l1-saham yang dinyatakan "cacat" tersebut. Apakah saham-saha1l1 tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi? Denga n kata lain apakah saham-saha1l1 yang dinyatakan hilang terse bur secara fisik dianggap sebagai "barang hara1l1" dan karenanya tidak lagi dapat ditransaksikan? Kalau jawabannya "ya ", lantas saha1l1 itu milik siapa? Penanyaan ini menj ad i penting karena jumlah saha1l1 dan dana yang macet jU1l11ahnya cukup besar (saham hilang yang menjadi masa lah ada lebih dari satu juta lembar). Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terse but memang sudah seharus nya kita melihat peraturan lain di luar peraturan yang ada di pasar modal. Hal ini karena saham sebagai benda, seperti juga hal-hal lain tidak diatur oleh secara mengenai kepemilikan atas suatu benda. komprehens if oleh peraturan di pasar modal. Tetapi diatur oleh ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau juga Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas. Dengan demikian pemecahan alas masalah ini tidak dapat hanya dilakukan dengan bersandar pad a kelentuan peraturan perdagangan Bursa saja. Bahkan kalau perlu dengan melakukan penafsiran ulang (reinterprelas i) atas peraturan te rsebut karena kondisi clan suasana transaksi di bursa ya ng memang ber lainan. 5.1.2. Pemecahannya

Saham ya ng diperdagangkan di Bursa Indonesia adaJah merupakan saham-saham atas nama. OJeh karena itu Bank Kustodia n (dan tentunya pihak lain) yang kehilangan saham umumnya tetap beranggapan bahwa saham-saham yang dicuri dan kemudian diperdagangkan tetap merupakan miJi k mereka. Sehingga pialang yang teJah 1l1enerima dari pencuri untuk menjuaJnya ke pasar harus menanggung kerugian karena ll1ereka harus ll1engganti kepada pembeli karen a sa hall1-sahall1 tersebut teJah dianggap sebagai tidak sah (meskipun waktu dicuri bellll11 dilll11nl11l

323

hartanya (sepanjang sudah terdaftar atas nama pemilik). Tidak perlu ada kehati-hatian di sini karena kalau hilang /dieuri mereka eukup melaporkan dan akan mendapatkan penggamiannya (setelah menunggu enam bul an). Pada ha l mungkin hilangnya saham tersebur d isebabkan kurangnya penjagaan (baca: imem al control) pada si pemilik atau penyimpan (Bank Kusrodia n) . Sebelum me mba has l11asalah ini lebih lanjur , ki ra perlu l11el iha t kenyaraan penting yang sangat perlu di perha rikan dalalll pe nanganan l1lasalah saham hilang Illl yaitu mesk ipun saham-sahal11 yang dipe rdagangkan di bursa atas nama terapi pada dasarnya pemilik rerap waji b menjaga miliknya . Apalagi barang-barang te rsebur berada d i Bank Ku stodia n ara u pialang adalah dalam rangka penitipan yai tu fungs i me reka sebaga i kustodia n . Selain iru perlu juga d iingar bahwa Bank dan pia lang ya ng bertindak sebagai kustodian (pene ri ma titipan) berada dal am persyaratan-persyararan yang ketat baik a leh Bapepam mau pu n Bank Indo nesia untuk bert ind ak sebagai kustodian. Salah satu persyaratan yang penting ini adalah adanya fung si kontra l internal (illfemaf col1lrol ) yang baik yang harus ada di lembaga tersebut. Karena kedua lembaga Illl

memang bertugas memegang atau berurusan dengan harta milik orang lain/ nasabahnya .20 Se lain hal di atas dalam l11asalah saham hilang ini perlu juga . di perhatikan sifat dari saham ini sebagai benda bergerak . Saham-saham yang diperdagangkan di Bursa umumnya bergerak dengan cepa! dan berjumlah sangat banyak (dalam satu hari perdagangan belakaangan ini dapat mencapai lebih dari dua milyar unit). Ini berarti dengan satuan perdagangan (lor size) sebesar 500 lembar berarti tiap sehari ada empat juta lembar lebih saham yang beredar·. Dengan jumlah yang demikian sang at sulit apabila pialang diharapkan dapat menel iti dengan seksama lembar per lembar apalagi saat ini perdagangan masih dalam bentuk penyerahan fi siko Apalagi ketika saham-saham hilang tersebut diperdagangkan sama sekali belum diumumkan sebagai saham hilang. Oleh karena itu apabila pialang telall menjalankan prinsip kllolV your clients seeara seksama maka sangat tidak mung kin untuk mel11inta pialang bertanggungjawab atas saham "eaeat" tersebut. Apalagi dalam kenyataannya saham-saham yang dieuri oleh pelakunya dibuat seolah-olah pernah di transaksi sebelumnya dengan diberi cap dan randa tangan palsu

2U

Pasal 1694 jo . 1367 KUHPerdata.

Nomor 4 Talzun XXIX

324

Hflkul1l dall Pemballgunall

pada kolom belakang saham (endorsement) . Sehingga hampir tidak mungkin untuk menganggapnya sebaga i barang curian. Dengan sifat transaksi saham yang demikian (beredar dengan cepat dan jumlah banyak) maka saham dalam simpanan di pia lang dapat dianggap sebaga i setumpuk barang yang sama jenis dan beratnya. Dengan kata lain saham-saham tersebut diperiakukan sebagai sepadanisama untuk jenis. jumlah dan saham yang sama. Seh ingga apabila nasabah A memerintahkan pial ang X untuk menjual 500 saham G udang Garam (GGRM) maka dalam menyerahkan saham pialang X tidak akan lagi memperhalikan saham yang dimilik i nasabah A. Tetapi yang dilakukan adalah menyerahkan 500 saham GGRM. Semua ini sesuai dengan prinsip kesepadanan l}illlgibiliry) atas e fek yang kenyataannya memang berlaku di pasar modal ki ta. " Dengan demikian dalam s ituasi seperti ini saham dapat diangga p sebagai lembaran uang eli bank . Dengan melihat kenyataan di atas dan bagaimana saham dipe rlakukan maka memang perlu ada penafs iran kembali (reinte rpretas i) mengenai statu s saham atas nama yang d it ransaksikan tersebuL Karena dengan status atas na ma bu ka n be ra rt i pemil ik tidak perlu hati-hati dala lll menj aga barangnya. Justru karena mobil itasnya sena jum lah be redarnya ya ng ti ngg i maka d iperiu kan kehali-harian yang lebih besar dari pemegangnya untuk menyimpan. Dengan kata lain pada dasarnya sahamsa ham tersebut memang merupakan saham atas nama telapi sifal tersebut hi lang ketika masuk dal am perdaganga n. Oleh karena itu apabila kemudian saham itu hilang dan ditransaksikan sebelum diumumkan hilang (karena terlamba t melapo r) maka sepantasnyalah pihak yang kehilangan menanggung resikonya. Selain hal d i atas juga periu diperhatikan bahwa dengan illlemai cOlllroi yang baik maka masalah ini sebe narnya sangat mungkin .dihindari atau rliketahui lebih dini (sehingga saham-saham dapat dilaporkan hilang). Oleh karena itu pihak yang kurang melakukan fung si ko ntrol inte rna l yang harus menanggung akibatnya dan bukan orang lain yang telah melakukan cukup kehati-hatian untuk menghind arinya. " Pihak yang kehilangan Peraturan Bapep
11

Y;lIlg mendalilkan hah wa ia mempunyai sc:.suatu hak. a[al!. gun
Ill clllhuktikan adany" hak alau peristi wa terse hUL OkloiJer - Desell1ber /999


325

tentunya tetap akan mempunyai hak untuk menuntut pialang yang menjual barangnya tersebut baik secara perdata maupun pidana (misalnya karena tindak pidana penadahan). Dengan demikian bagi pihak yang tidak hati-hati

sehlngga sahamnya hl\ang tetap ada saram untuk mendapatkan haknya. Meskipun untuk itu mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak salah tetapi orang lainlah yang salah yaitu pialang yang menerima dari pencuri dan menjualnya. Penafsiran seperti di atas memang membutuhkan keberanian dari otoritas pasar modal. Tetapi hal tersebut memang harus dilakukan untuk memecahkan masalah 1111 secara cepat dan seksal11a, serta untuk l11el11berikan precedent bagi kasus lain yang akan l11uncul. Karena tanpa penafsiran yang del11ikian akan sulit untuk l11el11pertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Dengan penafsiran yang seperti itu kita juga akan melihat manfaat yang lebih besar dari masalah ini yailu mendorong ditingkatkannya kontrol internal untuk l11enghindari kerugian yang sebenarnya tidak periu. Karena memang ini sumbernya!

6. Sertifikat Efek Indonesia Salah saLU hal yang sang at l11enarik yang belakangan l11uncul di pasar modal ini adalah diperkenalkannya inslumen baru yaiLU sertifikal penitipan efek Indonesia ("SEI") atau dalam bahasa Inggerisnya disebul sebagai Indonesian Depository Receipt (IDR). Instrul11en baru ini dialur dalam Peraturan Bapepam nomor IX.A.lO. " Walaupun hingga saar ini belum ada saLU perusahaan pun yang menawarkan instrumen SEI di pasar modal Indonesia tetapi instrllmen ini sebenarnya telah dikenal oleh be be rap a perusahaan publik Indonesia yang melakukan listing atas saham mereka di bursa di luar negeri dalam bentuk American Depository Receipl ("ADR") atall Global Depository Receipt ("GDR")." J.l

Keplitusan KClua Bapepam no. 49 /PM I [997 tanggal 26 Deseillher 1997 . Peraturall

Bapcpalll illi dalam angka I.a. IllcrulIluskan Serrifika[ Peni!ipan Efek Indonesia sehagai Efe\.;

yang me illherikan hak kepad a pemegangnya alas Efek Utama yang <.iititipkan sccara kulektif paua Bank Kusrodian yang (el
Nomor 4 Tahun XXIX

326


Dengan diperkenalkannya Sertifikat Efek Indonesia maka perusahaan asing yang banyak beroperasi di Indonesia pad a dasarnya dapat mencatatkan saham-sahamnya di bursa Indonesia dalalll bentuk SE!. Perusahaan-perusahaan ini misalnya Freeport Mc. Moran, perusahaan tambang tembaga dan eillas di Irian Jaya yang sahamnya saat ini tercatat di Bursa Efek New York, mau ya ng lainnya. Dengan cara ini mung kin perusahaan-perusahaan besar ini bisa lebih dinikmati manfaatnya oleh masya rakat Indonesia secara langsung, dengan membeli SEI-nya. SET Ini mewakili sahaill-saham perusahaan yang disimpan dalalll bank kustodian, yang selanjutnya juga akan mengurusi segala macam hal mengenai SE! tersebut yang diakibatkan oleh suatu cOlporare action yang dilakukan oleh emiten di negara asal. Misalnya mendistribusikan deviden, righr issues. mewakili pemegang SE! dalam rapat umum. Salah satu hal yang menarik dari SE! dan deposirol)' receipr umumnya adalah satu deposirol)' receipr dapat mewakili beberapa saham atau pun lllerupakan pecahan dari satu saham. Oleh karena itu satu SE! dapat lllewakili lebih dari satu saham misa lnya satu SE! mewakili sepuluh saham atau merupakan fraksi dari satu saham. Misalnya satu SE! mewakili satu per sepuluh sahamnya. 25 Karena kedua istrumen ini merupakan '.. padanan" satu sama lain maka keduanya juga dapat dipertukarkan: pemegang SE! dapat lllenukarkannya dengan saham atau seba liknya pemegang sahalll dapat menukarnya menjadi SE! apabila dia memasukkan saham yang lllenjac1i dasar penerbitan SEI ini kepada Bank Kustodian yang ditunjuk. '" Ada beberapa alasan kenapa perusahaanie llliten mengluarkan se rtifikat efek (depository receipt) ini. Bagi ellliren keuntungan ya ng New York. In issue DeposilOry Receipts. Depository receipts Illay trade freely. just like
Depository Rece ipts", Bank of New York, tanpa tahun. hal. I 25 Dalalll kasus penawaran urnulll PT TelekolllUllikasi flldonesia. Thk . sa lu ADR mewa"ili 20 (tlu" puluh) saham se ri B Telkom dan memhuklikan untuk 11lt:llerim
OklOber - Deseillber 1999

Masa/a/z Aktlla/ di Pasar Modal

327

biasanya diperoleh adalah untuk: (i) memperbesar/memperluas pasar dari efeknya sehingga memungkinkan menambah atau menyetabilkan harga saham; (ii) meningkatkan citra perusahaan, produknya , layanannya maupun intrumen keuangannya di pasar luar negeri; (iii) menyediakan mekanisme untuk mendapatkan dana atau sebagai sarana untuk melakukan akuisisi; dan (iv) memungkinkan karyawan (di negara tempat sertifikat efek dicatatkan) untuk berinvestasi dengan mudah di perusahaan 27 Sisi menarik lainnya dari SEI (begitu juga dengan ADR dan GDR) adalah diintroduksinya instrumen ini dapat dilakukan baik dengan keterlibatan langsung emiten yang efeknya dijadikan dasar penerbitan SEI (sponsored) atau pun tanpa keterlibatan dari emiten tersebut (unsponsored). Demikian juga program SEI dapat dilakukan pada saat dan berbarengan dengan penawaran umum efek utama maupun sesudah efek utama ditawarkan. " 7. Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) Instrumen lain yang juga baru diperkenalkan di pasar modal kita dengan Peraturan Bapepam IX.K . ! adalah Efek Beragun Aset ("EBA "). 2'1 Dalam peraturan baru ini EBA dirumuskan sebagai Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif yang portfolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul surat berharga komersial, sewa guna usaha. perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (credit enhallcemelll)/Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Rupanya karen a ada penyebutan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif maka untuk menghilangkan kesan bahwa EBA ini bukan merupakan bentuk dari reksa dana maka ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa EBA ini bukanlah merupakan Reksa Dana. 3D 27

ibid. "Glohal Offerings ..... ", hal. 1

2~ Baik ADR PT TeJkorn rnaupun PT Indosal keduanya merupakan ADR yang disponsori

oleh emitennya yai[U PI Telkom dan PI Indosal serla dilakukan herharengan dengan

pen
Nomor 4 Tahun XXIX

328

HukulIl dan Pembanglillan

Dengan EBA ini maka praktis sebenarnya banyak aser-aset keuangan yang berupa tagihan yang dapar d'ijadikan dasar unruk mene.bitkan EBA ini. Aset-aset ini dikumpulkan atau diikat menjadi satu dan kemudian dengan dukungan atau jaminan dari aset-aser ini diterbitkanlah efek yang bersifat sebaga i efek hutang ya ng dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Aset-aset ini dapat herasal dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya yang Illeillpunyai lagihanlagihan dan mau menjualnya untuk dijadikan sebagai EBA ini. Dengan demikian tagihan-tagihan bempa yang berasal dari Kredit Pemilikan RUlllah , Kartu Kredit atau pun kredit kendaraan bermolOr dapat dijadikan pendukung unruk menerbitkan EBA ini. Oleh karena ilU, seeara singkat, proses ini pada dasarnya merupakan usaha untuk Illelakukan transfonnasi dari aset-aset keuangan yang tidak likuid menjadi efek (Illarkerable seel/riries) . )J

Salah satu hal yang membedakan EBA di Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat adalah digunakannya sarana KoIltrak Investasi Kolekrif (KIK) untuk dimulainya proses sek urili sasi atas efek ini. Ha l ini terjadi karena tidak adanya konsep dan lembaga rmsr oi Indonesia "ang biasanya digunakan sebagai 5pesial pfflpose vehicle dalam penerbitan EBA di Amerika Serikat. Dengan eara seperti ini Illaka manajer investasi akan mengikatkan diri dengan Bank Kustodian untuk membentuk sebuah KIK dengan maksud mama untukmenerbitkan EBA 32 Manajer Investasi ini lah yang kemudian akan melakuka\1 pengelolaan alas ponofolio Efek Beragun Aset J ) Manajer investasi sebe'illli1nya juga akan melakukan pembelian atas aset (lagihan-tagihan, penulis) dari Kreditur Awal (origillaror)34 untuk

II Bahkan deng,1Il EBA ini kred it Illacet ya ng Lcrjadi tli hi.lI1Yilk hank kila saaL illi dan ... c:dang uiLang<.tl 11 l3adan Penyehatan Perhankan Nasional (BPPN) uap;.u dijauikan EBA. Lihat uliluk in i "Big Demand for Securities Backed hy Japan Bad Loans", 77lc Ashlll \Vall Slrecf 27 ~ 28 Novemher 1999. Bahkan helulIl lama illi ada hellluk EBA yang ~ allgat ullik yaitu kerika seorang [lcnyanyi rock tcrkenal. David Bowi e. Illclakukan sekurilisasi

Journal. Sahtu.

Jeng:lll

clukungan

ha~i l

pcnerimaan

pcnjualan yang akan ditcrim
rekamallllya. Liha! untuk ini "Adapting Securitisatioll to Nccds of S'Porc COllipanie:; ". The

Senin. 27 Juli 1999. Untuk pemhahasan yang lebih lllcnualam men~enai herhagai asrek dari Efek Beragull Asset illi lihatlah Jess Lederman (editor). The Handhoo/.; of Ass(:r-l)(Icked Securities. New York Institute of Fil1<1llcc. t:l!takan I. lahull 1990 . .l~ Lillat untuk ini kClellluan
Okrober - Desember 1999

Masalah Aktllal di Pasar Modal

329

dicatatkan atas nama Bank Kustodian. Manajer Investasi melakukan tindakan terakhir ini untuk dan atas kepentingan pemegang EBA -'5 Sayangnya hingga diterbitkannya tulisan ini kita belum melihat adan)'a usaha ulltuk memperkenalkan EBA ini. Padahal dengan cara ini aset-aset keuangan yang ada dapat lebih didayagunakan ulltuk menggali dana masyarakat. 8. Keterbukaal1 Il1formasi (disclosure) Perlindungan atas investor di pasar modal dilakukan sebelum efek ya ng akan ditawarkan emiten masuk di pasar. Ini dilakukan melalui sarana keterhukaan atas semua informasi yang harus dilakukan oleh emiten sebelum persetujuan untuk melakukan penawaran umum dapat diberikan atau dinyatakan efektif oleh Bapepam. Se lanjutnya selama efek tersebUl diperdagangkan di bursa keterbukaan tersebut harus terus dilakukan (collfilluous disclosure). I-Ial ini dilakukan baik secara berkala. sewaktuwaktu atau atas permintaan. Dengan demikian keterbukaan ini tidak hanya menyangkut laporan keuangan yang harus disampaikan secara berkala oleh emiten telapi juga menyangkUl segala macam hal yang dianggap penting dan material selama saham perusahaan tercalal di bursa. Esensi da ri keterbukaaan ini ada lah untuk memherikan inforlllasi kepada investor lllengenal keadaan perusahaan dan lllemberikan kesempalan kepada investor untuk menilai apakah mereka ak an membeli. lllenjual atau menahan efeknya. Keterbukaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk lllenjalllin bahwa efek yang ditawarkan adalah layak untuk investasi atau akan memberikan keuntungan. Keterbukaan ini juga bukan lllerupakan pernyataan rekolllendasi atas efek yang ditawarkan tersebut karena ini semua diserahkan kepada investor untuk lllenilainya. Setelah efek lllasuk (terdaftar) dan diperdagangkan di bursa perlindungan ini tetap diberikan baik daJam rangka keterbukaan terus lllenerus (colllillllOIlS disclosure), seperti diterangkan di atas. maupun dalam rangka menghindari terjadinya tindakan manipulatif yang mungkin dilakukan oleh pelaku pasar modal tertentu. Tindakan lllanipulatip ini dapat te rjadi. misalnya terhadap pembentukan harga di hursa (marker IIIQllipularion) mau pun karena diuntungkannya sualU pihak atau kelolllpok atas tersedianya informasi yang didapat/diketahui lebih dahulu dari pihak Pihak yang hersangkulall karen;] pemheri;JIl rinjama ll . penjualan. dan pemherian jasa lain yang berkaitan tJengan lIsah'lIl1lya . .'~ Lihat untuk ini KetcllIuan angka 2 hurufe Pe ratur~Ul Nomor V.G.5.

Nomor 4 Tahull XXIX

330

Huklll1l dan PembangunGIl

lain (iI/sider informarian). Perlindungan diadakan baik oleh 8apepam maupun oleh bursa dengan menyediakan unit-unit khusus untuk menjamin. sedapat mungkin , ' terjadinya perdagangan yang tenib. teratur. fair dan transparan. 8adan Pengawas Pasar Modal (8apepam) pada tahun 1998 yang lalu mengeluarkan sebuah peraturan menyangkut masa lah keterbukaan khususnya perdagangan efek oleh orang dalam. Peraturan 8apepam momor: [X.C.I ini merupakan pelaksanaan dari pasal 99 UUPM J '· Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang transaksi efek orang dalam ba ik dengan sesama orang dalam maupun antara orang dalam dan "orang luar " emiten atau perusahaan publik. Dengan peraturan baru ini maka orang dalam yang mempunyai informasi orang dalam dapat melakukan transaksi baik dengan orang dalam maupun bukan orang da lam . sepanjang memenuhi be be rap a ketentuan yang ditentukan J 7 Hal yang menarik dari peraturan baru ini adalah transaksi antar orang da lam atau orang dalam dengan "orang luar" ini harus dilaksanakan di luar bursa .." Ketentuan yang mengharuskan transaksi ini dilakukan di luar bursa cukup dimengeri karena informasi mengenai transaksi oleh orang dalam di bursa merupakan informas i yang cukup material un tuk mempengaruh i harga. Dengan demikian transaksi di luar bursa ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari transaksi tersebut terhadap harga efek di bursa. Apabila transaksi ini dilakukan di bursa akan menimbulkan pertanyaan dari investor lainnya mengenai transaksi tersebut sehingga menye babkan munculnya berbagai dugaan mengenai motif di belakang transaks i tersebut. 1'< Masalah lain yang juga diatur dalam Peraturan nomor: XI.C.I adalah mengenai penjualan efek oleh orang dal am yang mempunyai informasi orang yang dilakukan atas perintah pengadilan atau sebagai pelaksanaan gadai.40 Tetapi kelihatannya ada sedikil kerancuan dalam penyusunannya karena disatu pihak ditentukan penjualan ini dilakukan oleh

Peraturan NomoI': XLC . I (Keputusan Bapepa m No. Kep-58/ PM1t 998 ti.lllggal 2 Desembcr 1998) tentang Transaksi Efek Yang Tidak Di larang Bag i Orang Dalam . .17 Lihar kelemuan angka J Peraturan Bapepam Nomor: XI.C. l . .1~ Lihat ketentuan angka l.a dan b. Peraturan Bapepam nomoI': XI. C.l .1'1 Alas da sar kenyataall pekanya transaksi di alas Illaka Bapepalll Jengan Peratura n nomor :X .M.1 (Keputusan 8apepam No moI': Kep-82/PM / 1996) ll1ewajihkan pihak lcllentu _Ill

untuk meJapork an transak si ya ng mereka lakukan . Pihak-pihak yang di waj ihka n rnelaporkan tersehut adalah direktur . komisaris serla pihak yang memi liki 5% a (~I U lehih saham yang di selOJ' . 40 Kelentuan angka 3 Peratu ran Bapepalllnornor: XI.C.l .

Oklober - Desember 1999


331

orang dalam sendiri" Tetapi dilain pihak dikatakan bahwa: "penjualan tersebut atas putusan pengadilan yang telah mell1peroleh kekuatan hukull1 tetap atau pelaksanaan gadai". 42 Dengan ketentuan terakhir ini l1laka sebenarnya penjualan tersebut tidak lagi dilakukan oleh orang dalall1 tetapi hams dilakukan oleh juru Ielang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri setel1lpat. Penjualan yang dilakukan oleh juru leJang ini , dengan delllikian. tentunya secara hukum juga tidak akan dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh orang tersebut. Oleh karena itu syarat berikutnya dari Peraturan Bapepam tersebut menjadi sesuatu yang berlebih-Iebihan pengaturannya. '·' Atau dengan peraturan ini Bapepalll hanya ingin l1lengingatkan dan lllencegah terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan penjualan sahalllsaham tersebut!

9. Perilaku Perusahaan Efek dan Perlindungan Investor Selain perlindungan mengenai bagaimana perdagangan hams dilakukan sehingga tindakan-tindakan manipulatif dan penggunaan inforl1lasi yang menguntungkan sebagian pihak dapat dihindari perangkar peraturan pasar modal juga berusaha untuk menjamin bahwa administrasi perusahaan efek anggota bursa memenuhi standar tertentu dalal1l ll1enjalankan usahanya. Hal ini dapat kita lihat dari Peraturan nomor V.D. I tentang Pengawasan terhadap WPE dan Pegawai"; V.D.3 dan V.D.4 yang masing-masing mengatur l1lengenai Pengendalian [nteren dan Penyelenggaran Pembukuan Oleh Perusahaan Efek" dan Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan oleh Perusahaan Efek'" atau V.E.I tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek47 . Dalal1l peraturan V. D. 3 misalnya pemsahaan efek antara lain diwajibkan untuk memenuhi standar minimum dalam organisasi perusahaannya yaitu dengan melakukan pemisahan atas fungsifungsi tertentu dalall1 organisasi sehingga dapat terjaminnya internal kontrol di dalalll perusahaan . Pemisahan ini juga dimaksudkan agar adanya fire ~I

Terlihal dati kala-kata: "Orang dalam Emiten atau Perusahaan Puhlik yang memiliki informasi orang da!am danat menjual Efek Emiten awu ........ " (garis hawah oleh penulis). Liliat ketelHuan angka 3 Peraturan Bapepa m nomOI": XI.C.l . .. 1 Ketentuan angka 3.a. Peraturan Bapepam nomor: XI.C.I. ~ .' Lillat untllk ilU kelentuan angka 3.b. PeraLUran Bapepam nOlllor: XI.C.I . •1.. Kepu[Usan Bapepam 110l11or: Kep-27 /PM /1 996. ·I ~ Kepulusan Bapepillll llomor: Kep-28/PM1l 996. olh Keputllsan Bapepalll nomor: Kep-28/PM / 1998 tanggal 19 Jun! 1998. 47 Keputusan Bapepam nomoI': Ker-29/PM/1996.

Nomor 4 Tahun XXIX

332

Hukulll dan Pembangunan

wall/chinese wall sehingga informasi yang sensi tif dari sam bag ian tidak digunakan oleh bag ian yang lainnya . Dalam melakukan pembukaan rekening untuk nasabahnya perusahaan wajib mencari tahu tentang maksud dan tujuan berinvestasi dari nasabahnya 48 Ini merupakan bagian dari apa yang dikenal dengan prinsip know your client di mana perusahaan harus memastikan apa tujuan investasi dari nasabahnya, latar belakangnya sehingga efek yang akan dibeli akan sesuai dengan tujuan investasi. Dengan cara ini diharapkan investasi nasabah dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kem3mpuan dan kebutuhannya. Investasi untuk seorang nasabah pensiunan, misalnya, harus dibedakan dengan nasa bah berumur tigapuluhan. Nasabah yang terakhir ini masih dapat mencari nafkah dalam waktu yang panjang sehingga untuk nasa bah lI1i dapat diberikan instrumen-instrumen investasi yang memberikan hasil yang til1'ggi meskipun resikonya mungkin juga lebih tinggi. Sedangkan untuk seo rang pensiunan melakukan investasi adalah untuk mendapatkan hasH tetap setiap bulannya sehingga keamanan dan kontinuitas hasilnya menjadi relatif lebih penting daripada hasil yang tinggi. Pencatatan transaksi yang dilakukan juga merupakan kegiatan penting dalam usaha perlindungan ini. Peraruran misalnya ridak hanya mewajibkan perusahaan unruk mencantumkan ranggal penerimaan pesanan tetapi juga mewajibkan perusahaan efek unruk memberikan waktu Uam, menit dan detik) penerimaan pesanan" Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada nasabah bahwa prinsip first order first execute benar-benar dijalankan dan supaya perusahaan efek mendahulukan kepentingan nasabahnya. Selanjutnya perusahaan juga diwajibkan untuk mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi ul1tuk kepentingan dirinya sendiri.'u Ini dimaksudkan untuk menghindarkan sedapat mungkin perusahaan mengambil keuntungan dengan mendahulukan kepentingannya (untuk mendapatkan harga yang lebih baik) dengan mengabaikan nasabahnya (yaitu dengan memberikan harga yang kurang menguntungkan) , atau yang dapat mengakibarkan rerjadinya fr011l running di mana perusahaan benransaksi dengan merugikan nasabahnya karena mendahulukan dirinya. Untuk ini perusahaan efek wajib melakukan ~K

P(l sa l 36 a Undang-undang No.8 tahun 1995 jo. ketentuall <111gb 8 a Pcraturan Bi.lpepam NOlllur: V.E.l. 4') KCl!;ntuan angka 10 Peraturan 8apepam Nomor: V.E.I. (Keputus
Kep-29/PMIl996). Ketentuan angka 1 Peraturan Bapep
1101l101':

~l

Ok/ober - Desember 1999

333

Masalah Aklual di Pasar Modal

konfinnasi at as setiap transaksi yang dilakukan nasabahnya pada hari transaksi tersebut dilakukan. 5J Dalam melakukan kegiatan transaksi perusahaan efek juga mempunyai banyak kewajiban lainnya terhadap nasabah yang dimaksud untuk memberikan perlindungan. Dalam pemberian rekomendasi , ll1isal!lya, perusahaan efek wajib memberitahukan adanya kepentingannya dalall1 suatu efek apabila perusahaan ll1erekomendasikan efek tersebu[ sebelull1 nasabah melakukan jual beli. " Kewajiban ini, sekali lagi , dimaksudkan untuk ll1eiindungi nasabah atas kemungkinan terjadinya penya lahgunaan kesempatan oleh perusahaan efek. Misalnya apabila perusahaan efek mempunyai efek yang direkomendasi tersebut dan efek tersebut sulit dijual karena kurangnya likuiditas sehingga dapat saja perusahaan efek merekoll1endasikan kepada nasabahnya untuk ll1embel i efek tersebut. Begitu juga perusahaan efek tersebut wajib memberitahukan nasabahnya apabila transaksi yang dilakukannya dengan nasa bah adalah untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ya ng terafiliasi dengannya." Harta nasabah juga ll1enjadi perhatian yang penting dalam perlindungan investor. Ini tidak hanya dilakukan dengan mewajibkan perusahaan melakukan pencatatan yang benar atas harta nasabahnya tetapi juga ll1ewajibkan perusahaan efek untuk melakukan pembayaran atas dana nasaba h dan penyerahan efek secara tepat waktu ketika diminta oleh nasabah. " Demikian juga dengan pencatatan serta penyilllpanan atas dana serta efek nasabah juga harus dilakukan secara terpisah dengan kekayaan Illilik perusahaan. Ketentuan terakhir ini sangat penting 'karena dalam hal terjadi kepailitan maka kekayaan nasabah yang ada dalall1 rekening efek tersebut tidak akan termasuk dalall1 budel pailit. 55 Dengan delllikian kekayaa n nasabah dapat lebih cepat diidentifikasi dan dikembalikan kepada nasa bah . Ketentuan yang berlaku dengan tegas juga Illenyatakan bahwa dalalll hal adanya gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan efek maka efek yang dicatat dalam rekening efek yang dimiliki oleh nasabah tidak dapat d iambil atau disita .'" 51

Ketellluan i.lngka I [ Peraturan

Bareram

Nomor: V. E .I .

.in. Kele nlU
.'2

5.'

Pas,d 35 d Unuang-u nLiang No.8 rahun 1995

Kete lllu
Bapepam nomor: Kep-48/PM/!997) . 56 Ketell[ uan 5 a dan b Peraturan Bareram VI.A.3 (Keputusa n Kctua Bareram Ilomor: Kep481PM11997) .

Nomor 4 Tahun XXIX

334

Huku11I dan Pembangunall

Sehubungan dengan keamanan kekayaan nasabah ini peraturan yang berlaku sekarang juga mewajibkan adanya ja1l1inan berupa asuransi atas rekening efek unruk menanggung adanya ke1l1ungkinan jatuh pailitnya perusahaan efek dan juga bank kustodian. Jenis asuransi ini, apab il a jadi difungsikan , akan 1l1erupakan seperti asuransi yang ada dala1l1 industri sekuritas di Amerika Serikat yaitu: SIPe. Walaupun asuransi ini d iharapkan baru mulai berlaku sejak 1 Januari 2000 tetapi telah merupakan langkah yang sang at maju dalam industri keuangan kita . Karena industri perbankan kita pun hingga saat ini tidak mempunyai jal11inan asuransi seperti ini (keeuali jal11inan dari pel11erinrah yang diberikan akibat dari likuidasi bank yang terjadi belakangan ini) melalui Keputusan Presiden nomo r 26 tahun 1998. 57

to. Kesil11 pulan Dengan berlakunya Undang-undang nomor 8 tahu n 1995 serta peraturan pelaksanaannya pasar modal Indonesia telah bera lih dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya yang lebih maju. Undang-undang baru ini memberikan dimensi baru dalam industri sekuritas kita dengan diperkenalkannya produk-produk dan lembaga-Iembaga baru. Undangundang ini juga memberikan benruk perlindungan ya ng lebih baik kepada investor dan para pelaku lainnya dengan dikukuhkannya pegawai Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pasar Modal. Perlindungan ini diberikan baik dari kemung kinan terjadinya tindakan 1l1enyimpang sebelum dilakukannya penawaran umum atas efek maupun ketika perdagangan atas efek itu dilakukan di 'pasar sekunder atau bursa . Selain itu perlindungan juga diberikan untuk meneegah adanya tindakan-tindakan yang dapa! mengakibatkan timbulnya kerugian dalam hubungan antara perusahaan efek dan investor karena adanya penyalahgunaan hubungan tersebut. Perlindungan ini diberikan dengan memberikan pedoman mengenai bagaimana sebuah perusall3an efek itu harus diorganisir serta bagaimana para karyawan , Wakil Perantara Pedagang Efek serta pengurus dari perusahaan harus bertindak baik dalam hubungan dengan nasabah, harta nasabah maupun harta perusahaan send iri .

51

Lihat ketentuan angka 7 Peraturan NomoI' VI.A.3 .

OklOiJer - Deselllber 1999

MASALAH-MASALAH AKTUAL DI PASAR MODAL

Recommend Documents