MASA PEMERINTAHAN HERMAN WILLIAN DAENDELS
DI INDONESIA
Latar Belakang Kedatangan Herman William Daendels Herman William Daendels di utus ke Indonesia pada tahun
1808 dengan tujuan yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis yang kemudian menunjuk adiknya yakni Lois Napoleon untuk berkuasa di Republik Bataaf. Sehingga dalam hal ini sebenarnya Indonesia dijajah oleh Prancis secara tidak langsung, yakni melalui kekuasaan Belanda.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAENDELS
DI INDONESIA
Lanjut Bidang Birokrasi Pemerintahan 1. Pusat pemerintahan dipindahkan kepedalaman 2. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif diganti dengan dewan Penasehat 3. Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie) 4. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten. 5. Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.
l
Bidang Hukum dan Peradilan 1.
2.
Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3, jenis pengadilan tersebut yaitu sebagai berikut: Pengadilan untuk orang Eropa Pengadilan untuk orang pribumi. Pengadilan untuk orang timur asing. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta
Lanjut Bidang Ekonomi dan Keuangan 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer). Mengeluarkan uang kertas. Memperbaiki gaji pegawai. Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte laverantie) yang diterapkan pada maa VOC tetap dilanjutkan. Mengadakan monopoli perdagangan beras. Mengadakan peminjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu, bagi yang menolak akan dikenakan hukuman Penjualan tanah kepada pihak swasta. Mengadakan Preanger Stelseel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksport.
Lanjut
Bidang Sosial Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja Rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan. 2. Perbudakan dibiarkan berkembang. 3. Menghapus upacara penghormatan kepada Resident, Sunan dan Sultan. 4. Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. 1.
DAMPAK KEBIJAKAN DAENDELS DI INDONESIA
DAMPAK KEBIJAKAN BIDANG PERTAHANAN 1. Membangun benteng-benteng pertahanan
baru. Dalam pembangunan benteng-benteng pertahanan,rakyat yang bekerja hanya diberi upah minim sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat sekitar. Lalu lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi tempat pemerintahan Indonesia, dijadikan benteng untuk kepentingan Belanda.
Lanjut 2. Membangun Angkatan Laut di Anyer dan
Ujungkulon.
Walaupun pembangunan dikatakan gagal, tetap saja berdampak besar bagi rakyat Indonesia. Yakni jumlah kematian yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit Malaria.
Lanjut 3. Menambah jumlah tentara dengan mengambil orang pribumi sebagai tentara Daendels. Daendels menambah pasukannya dari 4.000 orang menjadi 18.000. Dampak bagi rakyat yakni kehilangan anggota keluarga karena paksaan untuk menjadi tentara. Kemudian kematian bagi rakyat Indonesia sendiri saat berperang melawan pemberontak.
Lanjut 4. Membangun Jalan Raya dari Anyer sampai Panarukan. Rakyat indonesia merasakan kesengsaraan terberat karena tidak adanya pemberian upah atau makanan bagi para pekerja sehingga menyebabkan kematian yang tinggi dari kerja rodi Belanda. Setelah pembangunan jalan raya ini selesai. Rakyat indonesia memiliki akses tramsportasi di pulau Jawa.
DAMPAK KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja
raja di Nusantara. Daerah kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh Belanda. Raja tidak bebas memerintah rakyatnya karena berada dibawah pengawasan Belanda.
Lanjut 2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah (prefektur). Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru dibawah kendali Belanda. Menyulitkan Indonesia untuk bersatu akibat perbedaan yang dibentuk Belanda. Membentuk rakyat Indonesia yang mandiri dengan hak otonomi daerah, tetapi pada akhirnya hasil sumber daya diberikan kepada Belanda untuk kepentingan negaranya.
Lanjut 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Dampaknya kewibawaan para bupati dihadapan rakyatnya menjadi merosot, karena bupati menjadi pegawai pemerintah yang harus tunduk kepada keinginan pemerintah. Mengurangi kreativitas bupati untuk memimpin rakyat akibat dibawah pengawasan Belanda.
Lanjut 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Warga Banten dan Cirebon tidak memiliki pemimpin lokal yang peduli pada rakyatnya. Dibawah pimpinan kolonial, rakyat semakin sengsara dan terpecah belah.
BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN DAENDELS Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten,
Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Penyelewangan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor. Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Adanya beberapa sikap tersebut menimbulkan kehawatiran Luis Napoleon terhadap stabilitas pemerintahan di Nusantara dan kemudian diganti oleh Gubernur Jenderal Yansens/Jassens.
TERIMAKASIH TELAH MENYIMAK SEE YOU NEX TIME
