Mari Buat Bangka-Belitung Lebih Baik WALHI-Friends of the Earth Indonesia
Persoalan Timah Di Bangka Pengantar Tambang yang berkonflik dengan warga
Reklamasi yang tidak baik Tambang laut Keselamatan penambangan
Pekerja anak Alternatif
Pengantar Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka (11.693.54 km²) dan Pulau Belitung (4.833 km²) Selain itu ada juga pulau-pulau kecil seperti: Pulau Lepar, Pongok, Mendanau dan Selat Nasik. Total pulau yang telah bernama berjumlah 470 pulau Pulau yang berpenghuni 50 buah.
Pengantar - Jumlah Izin Tambang Kabupaten Bangka
IUP Luas IUP IUP Luas IUP Eksplora Eksplorasi Produksi Produksi si Darat Darat (Ha) Darat Darat (Ha) 16 4.075,45
278 115.933,10
8 4.085,39
28 4.895,16
24
140
70.555,29
5 11.245,62
11 11.708,90
8
219,70
56
34.532,32
0
219,70
0
0,00
2
35 41.774,54
23
84.752,61
0 41.774,54
0
0,00
35
Bangka Barat
3 3.266,75
Bangka Tengah
2
Bangka Selatan
Jumlah IUP IUP Luas IUP IUP Luas IUP Jumlah IUP Produksi Total Luas Eksplora Eksplorasi Produksi Produksi Eksplorasi Darat dan IUP si Laut Laut (Ha) Laut Laut (Ha) Darat Laut Laut Eksplorasi 306
Luas IUP Produksi
8.160,84
120.828,26
151 14.512,37
82.264,19
56
439,40
34.532,32
23 83.549,08
84.752,61
Belitung
0
0,00
16
1.773,88
0
0,00
0
0,00
0
16
0,00
1.773,88
Belitung Timur
0
0,00
122
72.192,78
0
0,00
0
0,00
0
122
0,00
72.192,78
Pangkal Piang
0
0,00
0
0,00
0
1
238,84
0
1
0,00
238,84
Provinsi
0
0,00
0,00 366.772,0 9 0,00 204 0 424.097,2 644,00 379.739,98 217,00 5
6 29.838,80
204
15 366.772,00
29.838,80
46,00 46.681,70
273,00
690,00 473.433,69
426.421,68
Total
56,00 49.336,44
Konflik Sejak 2006 hingga 2011 sedikitnya telah terjadi 12 konflik nelayan dengan pelaku tambang. Diantaranya konflik nelayan pesisir dengan perusahaan tambang laut di Desa Rajik Permis, Desa Penagan, Kawasan Belinyu – Pesaren Batu Atap ,Penyusuk, Belo Laut, PenganakTeluk Limau Jebus. Salah satu penyebab konflik karenakan semakin banyak perusahaan pertambangan timah yang mengantongi izin atau IUP di wilayah Pesisir Laut sangat mengancam kawasan tangkap nelayan tradisional di pulau Bangka khususnya.
Reklamasi Berdasarkan Hasil Pengawasan Kegiatan Reklamasi PT. Tambang Timah yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009-2011 reklamasi tidak baik di banyak tempat. Tahun 2010:
· Luas lahan yang direncanakan direklamasi
: 1.597,82 ha
· Luas lahan yang terealisasi diratakan
: 593,22 ha (37,13 %)
· Luas lahan yang terealisasi penanamannya
: 201,04 ha (12,58 %)
Reklamasi Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT Timah pada tahun 2010 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa temuan diantaranya:
•
Tidak dilakukan penataan lahan sehingga sehingga erosi terjadi di sebagian besar lahan.
•
Tidak dibuat saluran pengendali erosi (SPE), saluran pengendali air (SPA, drainase), dan dam pengendali erosi. Di banyak tempat masih banyak ditemukan gundukan Realisasi daerah yang ditanami hanya 42.24 % (rencana lahan yang akan direklmasi 1.972 ha sedangkan realisasi penanaman 833 ha).
• •
Kelulushidupan tanaman 35,29 % berkategori “sedang” hingga “rendah“ (2010, 12 dari 34 lokasi kelulushidupannya kurang dari 50 % yang hidup) yang disebabkan oleh bibit yang ditanam dibawah spesifikasi teknis, tidak adanya pemeliharaan, tergerus erosi tanah
Pertambangan di Hutan •Aktifitas pertambangan tidak hanya dilakukan di Wilayah Pertambangan yang sudah ditetapkan tetapi juga memasuki wilayah hutan bahkan pemukiman masyarakat. •Dari 657.510 Hektar kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. 357/Menhut-II/04 hanya tersisa 28% hutan dalam kondisi baik. • Sedangkan 60% dalam kondisi sangat kritis dan kritis,
•12% dalam kondisi agak kritis. •Sekitar 70% Hutan Lindung Bakau/Mangrove di Bangka Belitung saat ini hilang dan rusak karena di konversi menjadi perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan. •Jika pemerintah terus menerus melakukan pembiaran maka tidak menutup kemungkinan hutan yang tersisa 28% ini juga akan habis.
Post Mining Problem-Malaria Lokasi paska tambang yang sangat berbahaya karena tidak direklamasi dan juga sangat berpotensi menjadi endemic penyebar penyakit. Penyakit yang paling potensial hadir dari bekas tambang timah adalah demam berdarah dan malaria. Sungailiat dan Mendo Barat lokasi endemik penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) paling tinggi. Hal ini terkait dengan luasnya wilayah tambang yang tak direklamasi. penderita DBD sejak 2005, dan Malaria yang disebabkan oleh penyebaran nyamuk anopheles (Dinas kesehatan Bangka Belitung)
Lahan yang Rusak Lokasi/ Kawasan Hutan
Pulau Bangka
Rusak Parah atau Lahan Kritis (Ha) 810.059,87
76,91
Lahan kritis Pulau Belitung
269.413 243.193,32
23,9
Lahan kritis
51.347,30
50
1.053.253,19
64,12
1.633.472
100
Total Lahan Kritis Babel
Total Luas Babel
%
Tambang Timah Tidak Aman Pada tahun 2012 setidaknya terdapat 53 korban tambang (ratarata 1 orang meninggal per minggu)
Radiasi •Hasil pemetaan radiasi gamma dan radioaktivitas lingkungan wilayah Bangka-Belitung menunjukkan bahwa kandungan radioaktivitas alam, relatif lebih tinggi dari wilayah lainnya. Laju radiasi gamma rata-rata tersebut adalah tiga kali lebih besar dibandingkan dengan laju dosis radiasi gamma alamiah rata-rata di dunia. (Pusat Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi) http://km.ristek.go.id/assets/files/112.pdf
Menjadi Lebih Baik Pemulihan lingkungan harus dilakukan pada kawasan yang telah ditambang. Penambangan laut tidak dilakukan di seluruh kawasan laut P. Belitung dan di P.Bangka yang merupakan kawasan produktif nelayan
Menjadi Lebih Baik
Dr. Ana Elizabeth Bastida Dyah Paramita, SH, LLM
Reasons and objectives of the preliminary study; Main features of the old and the new mining law; Direction and status of the new mining law; ASM and illegal mining: Areas of confusion in the legal framework; Tin mining and competing interests The way forward?
Reasons: Increased international interest in economically, socially and
environmentally sustainable tin mining in Indonesia; Mapping the applicable legal regime to consider ways of promoting best practice and legal operations.
Objectives: Comprehensive legal baseline of the tin mining sector in
Indonesia particularly in Bangka and identifying gaps in law & governance for effective enforcement; Focus on understanding the enforcement of the regime; illegality and ASM.
Law No. 11/1967
Law No. 4/2009
Privilege for foreign investment under CoW/CCoW
Foreign and domestic investors are equal, based on licensing system (IUP, IUPK, IPR)
Conjunctive right
Conjunctive right is not exists
First come-first served basis
Bidding process and by application
Centralised approach
Decentralised approach
Directions: Focus on national economic interest; Concern on value addition of mining products; Domestic Obligation & Divestment; Local content.
Current status: Annulment & changes of Law No 4/2009 Articles 9(2), 14(1) and (2), 17, 22(f), 52(1) based on Constitutional Court Decisions; The enactment of implementing regulations is not yet completed. Transition period with CoW/CCoW: The existing contracts are still valid but they need to adjust with the new law; Subject to contract renegotiation: size of mining areas, contract; extension, royalties, processing & refining, divestment, local contents.
A very complex regime, and still evolving;
On the policy and vision for the sector: Focus on favouring national interests but no clear
strategy to balance competing interests;
On formal aspects: Lack of clarity and consistency of law & regulations,
fostering confusion. No clear and definite strategies at any level to enforce the law;
Institutions
Role
National Government /Ministries at the national level (e.g. MEMR, Ministry of Forestry, Ministry of Trade, Ministry of Public Work)
Setting national policies, enacting law and regulation, granting IUPs (setting policies for each sectors and issuing permits based on their their authorities)
Provincial government
Granting IUPs located in more than one regency/municipality or offshore and offshore between 4 and 12 miles in the territorial sea (or which have a direct environmental impact beyond one regency or municipality within the province) following recommendations of regents/mayors
Regency/ municipality governments
Issuing Mining Business Licences (IUPs) and SmallMining Licences (IPRs) within the regency/municipality, including on areas offshore up to 4 (nautical) miles.
Pertaining to supervision, MEMR, Governor, Regent/Mayor will supervise the implementation of mining license holder business. Supervision will be carried out at least once a year by mining inspector
Institutions
Role
National and Local House of Representatives
Drafting/enacting national/Provincial/Regency regulations and enacting them
Regional Working Units (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD)
Assisting the Governor, Regent/Mayor. Those institutions do not have a vertical relationship with the central government (e.g. MEMR or Ministry Marine Affairs and Fisheries).
Surveyor
Does technical verification or tracking of the tin and mining products for export, as well as providing the report.
Law enforcing institutions (e.g. police)
Investigate (in case there is a violation of the law) and enforce the law
Governance weaknesses: Overlapping institutions without proper coordination,
consistency and effective capability; Capability for law making and enforcement even weaker at local levels of government; Lack of inclusiveness: Process of policy making at the national and local levels are not participatory.
Tin Trade & Export
The government imposes companies to process and to refine their products, and bans the ore export. Chronology of the tin ore export ban as follows:
Ministry of Trade (MoT) Decree No. 443/MPP/Kep/5/2002 (started on 1 June 2012); MoT Regulation No. 04/M-DAG/1/2007 (23 Feb 2007); MoT Regulation No. 78/M-DAG/PER/12/2012 and No.32/M-DAG/PER/6/2012, tin ingots and other form of tins should contain 99.9% after 1 July 2013
Government established tin domestic exchange at the ICDX;
There is a verification or tracking process on the commodity by a surveyor prior to the export .
Legal issue: The term that is often used to describe illegal mining is: “Mining business
conducted by personal, group or people, or company which has legal entity in which their operations do not have permits from government institutions according to the law”. The issue of legality refers to the existence of permit for the people’s mining
activities, rather than “formalisation”. Formalisation has wider scope than
permit issuance. It means “absorbing existing costumary practices developed informally by miners into the mainstream of a country’s legal and economic affairs” (Seigel & Veiga, 2009). TI can be legal or illegal, if it is legal there should be a “permit” and compliance
obligations.
Old Mining Law (early period): Law No. 11/1967 Article 11 , Article and GR No. 32/1969 Article5. MEMR is in charge for issuing permit for mining category A (strategic) and B (vital). Governor is in charge for issuing permit for the ASM (mainly for mining category C). Decentralisation: Tin deregulation based on Minister of Trade decision in 1999 (excluded tin mining from the category A/strategic mineral); Gr 75/2001, Article 2, authorised Regent & Mayor to issue
mining permit (kuasa pertambangan) and ASM.
New Mining Law period: Law No 4/2009 provides opportunity for ‘People’s Mining’; The proposal for the designation of “People’s Mining Area’ along
with adequate information regarding [potential] should come from the sub national government; GR No. 23/2010, Article 112 (4) existing , mining permit (kuasa
pertambangan and permit regarding people’s mining issued before 2009 are valid and need to be adjusted to IUP and IPR; MEMR Regulation No. 2/2013, Article 11, provides basis for clear and
clean process of kuasa pertambangan and people’s mining permit issued before law No. 4/2009.
Opportunities: MEMR Regulation No. 24 of 2012 provides partnership opportunity between
community members & BUMN/BUMD to extract tin alluvial sediment from the IUP or IUPK holder’s mining area. The main concern is how to ensure community members (partners) do not mining in other area or sell the tin to other parties;
Regional regulations provide (future) opportunity to manage the ASM at the
local level.
Challenges: There is no clear policy for formalization and adequate guidelines for
managing environmental & health impacts. On the other hand, people’s mining permit (IPR) holders have the rights to get support from the (national and/or regional) Government on aspect related to health, safety & environment, mining management techniques, as well as capital assistance;
Challenges: Most of Mining Areas and ‘People’s Mining Areas’ are not yet
approved/stipulated by National Government; Collecting tax and non tax state revenue (PNBP) from the ASM; Clear and clean process is not yet finished.
Room to discuss: The new mining law does not provide transitional provision regarding existing informal/illegal ASM; The
designation of people mining area could be a way to formalise the existing ASM (the designation of WPR followed by permit issuance/registration of the existing ASM) but there should be an expectation on improved management on mining and traceability of the tin.
energytoday.com
ahok.org
Pictures are taken from: Republika, energytoday.com, bangka.go.id, ahok.org
Mining v Forest Underlying causes for overlapping areas: Contracts were granted prior to the designation of forest lands; Different approach between Forest Land Use Consensus (TGHK-1982,
administer by Ministry of Forestry) and Provincial Spatial Planning (RTRWP-1992, administer by Ministry of Public Works ). To overcome the problem: RTRWP should be harmonized with TGHK (change allocation and function of forest land in the RTRWP through release of forests, exchange mechanism, borrow and use mechanism).
Mining v Fisheries Law No. 27.2007 mandates the formulation of coastal and small island
management plan, as well as establishing zoning areas for conservation, fisheries activities, mining and other purposes. Challenges: A coastal and small islands management plan (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil/ RZWP-3) and zoning area to accommodate different interests over the coastal area in some provinces do not yet exist; There is no specific regulation governing reclamation/rehabilitation of
mining activities in the coastal area/off shore. These highly rely on EIA document.
Abandoned mining sites have not been addressed by regulations (financial issues to address abandoned mines, unacceptable practices of post mining closure program, inventory of locations, large areas, and etc);
There is no standard mechanism to appoint independent auditors to assess reclamation and post mining implementation;
Reclamation implementation reports must be submitted on an annual basis. Post mining activity reports must be submitted on a quarterly basis (these are subject to public disclosure based on Public Information Disclosure Act No. 14/2008, as well as the management of the reclamation bond);
Challenges to institutional capacity involve different issues such as corruption and bribery, technical capacity and authorities.
Coordinating roles and functions of authorities at different
levels of governments; Clarifying ambiguous terms under regulations and collaborating on guidance: Voluntary initiative on compliance; Coordinating stakeholders’ actions to improve law and governance in the sector? –and coordinating multi stakeholders actions to address mining ‘on the fringes of the law’-. ‘Dialogue Forums’; Supporting the surveyor in verifying the traceability; Capacity building for mines inspectors.
Thank You
TRANSFORMASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
OLEH: DR. YAN MEGAWANDI, SH., M.Si
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KENAPA TRANSFORMASI EKONOMI HARUS DILAKUKAN..(1)?
Pertumbuhan ekonomi Kep. Bangka Belitung masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan mengalami pelambatan pada tahun 2012 dan lebih rendah dari laju pertumbuhan wilayah Sumatera dan nasional. Pelambatan ini berkaitan dengan pelemahan kinerja ekspor.
KENAPA TRANSFORMASI EKONOMI HARUS DILAKUKAN..(2)? LAPANGAN USAHA
2007
2008
2009
2010
2011
1. PERTANIAN
1.27
1.35
1.39
1.34
1.20
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
2.46
1.66
1.63
1.54
1.48
b. Pertambangan Bukan Migas
5.87
3.72
3.49
3.26
3.10
c. Penggalian
2.49
2.29
2.08
1.86
1.83
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
0.67
0.67
0.63
0.64
0.59
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH
0.58
0.58
0.66
0.66
0.74
5. KONSTRUKSI
0.82
0.83
0.81
0.84
0.82
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN
1.01
1.10
1.14
1.13
1.32
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
0.49
0.45
0.40
0.41
0.45
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN
0.26
0.23
0.25
0.28
0.30
9. JASA-JASA
0.76
0.83
0.90
0.96
1.01
Hasil analisis data Location Quotient (LQ) di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2007-2011 diketahui bahwa sektor Pertambangan Bukan Migas dan Penggalian, dan sektor Pertanian merupakan sektor yang termasuk dalam sektor basis. Sektor Pertambangan merupakan sektor basis yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini memberi gambaran bahwa sektor pertambangan merupakan penopang utama perekonomian Kep. Bangka belitung. Kendatipun demikian, nilainya semakin menurun. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: sumber daya pertambangan yang tidak dapat diperbaharui (non renewable).
KENAPA TRANSFORMASI EKONOMI HARUS DILAKUKAN..(3)? Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian serta Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2002-2011 250,000
202,097 200,000
191,468
189,798
168,800 140,911
150,000
128,915
100,000
163,541 163,788 158,341 122,895
148,549
130,725
99,022 50,000
62,970
66,586
2002
2003
152,884
108,087
105,122
2008
2009
117,020
75,632
2004
Pertanian
2005
2006
2007
2010
2011
Pertambangan dan penggalian
Penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha menempatkan sektor pertambangan dan pertanian sebagai lapangan usaha yang dominan. Pada tahun 2011, sebanyak 152.884 orang bekerja di sektor pertanian dan 148.549 orang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian. Dominasi tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut pada dasarnya bersifat rentan karena sangat tergantung pada kondisi alam.
KEMANAKAH ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIMASA YANG AKAN DATANG?
TERJADI PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2000-2012 Primer
033
030
037
2000
Skunnder
Tersier
033
033
033
032
030
031
032
033
034
035
036
037
051
051
047
046
046
045
046
048
047
047
048
047
036
036
038
040
041
040
039
037
037
036
035
034
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dalam 12 tahun terakhir, dominasi sektor sekunder (Industri, Listrik dan Konstruksi) dan primer (Pertanian dan Pertambangan) masih terus berlanjut, walaupun pada dua tahun terakhir, dominasi sektor tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan, Keuangan dan Jasa) sudah melampaui sektor primer.
SEKTOR POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN...(1)
Analisis trend menunjukkan bahwa sektor Pertanian terus mengalami penurunan meskipun tetap menjadi sektor basis. Penurunan disebabkan kurang berkembangnya sub sektor Tanaman Perkebunan, dan Perikanan; yang merupakan dua sub sektor paling tinggi peranannya diantara sub sektor lainnya dalam sektor Pertanian. Memperhatikan hal tersebut maka sub sektor Tanaman Perkebunan dan Perikanan harus terus dikembangkan mengingat kontribusi kedua sub sektor tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian secara makro
SEKTOR POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN...(2) 002
002
002 001
001
001
001
001
001 001 001 001 000
000 000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
2007
2008
2009
2010
2011
000 a. Perdagangan Besar & Eceran c. Restoran
b. Hotel Linear ( a. Perdagangan Besar & Eceran)
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tetap menjadi basis dan trendnya mengalami peningkatan, dimana sektor ini berkaitan erat dengan Pengembangan Pariwisata.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005-2025 Visi: “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”
Misi: 1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. 2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq 3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) 4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan 5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN STRATEGI MAKRO PEMBANGUNAN 2005-2025: 1. pembangunan ekonomi lokal, 2. peningkatan kualitas SDM, 3. reformasi birokrasi, 4. pengelolaan lingkungan hidup 5. pemerataan pembangunan.
PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN:
BIDANG PEMBANGUNAN
PRIORITAS JANGKA MENENGAH DAERAH 2005–2012 2012–2017 2017–2022 2022–2025
Lingkungan Hidup
II
II
V
VI
SDM & Kependudukan
IV
IV
II
II
Ekonomi dan SDA
III
I
I
I
Sosial, Budaya dan Politik
V
VI
V
IV
Prasarana dan sarana
I
III
III
V
VI
V
IV
III
Pemerintahan
PERIODESASI RPJPD
RPJMD PERIODE II
2005
2025
2012 2012
2017 2013
2014
2015
2016
Prioritas Periode II 1. Ekonomi & SDA 2. Lingkungan Hidup 3. Prasarana & Sarana 4. SDM & Kependudukan 5. Pemerintahan 6. POLSOSBUD
2017
“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”
1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 2. Pemberdayaan Masy & Peningkatan Kualitas SDM 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Tata Ruang 4. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5. Perwujudan Good Governance menuju Clean Government
FOKUS PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TRANSFORMASI BERTAHAP DARI PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN KOMPARATIF MENJADI YANG BERBASIS KEUNGGULAN KOMPETITIF BERDASARKAN POTENSI DAERAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN WILAYAH-WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PENINGKATAN KETERKAITAN KEGIATAN EKONOMI DI WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KEGIATAN EKONOMI DI WILAYAH PERDESAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PEMBANGUNAN EKONOMI BERLANDASKAN PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI
PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL
Pertanian
Potensi Ekonomi
Kelautan & Perikanan
Pariwisata
POTENSI BIDANG PERTANIAN
Durian Jeruk Cempedak Manggis Duku Salak Rambutan Pisang
Pertanian
Lada Kelapa sawit Karet Cengkeh Coklat
Meranti Ramin Membalong Mandaru Kerangas
Perkebunan
Kehutanan
Potensi Sektor Pertanian & Kehutanan Description of the contents
Kapuk Jelutung Pulai Mahang Gelam Bakau Madu alam Rotan
Tanaman Hutan Lainnya
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
peningkatan produktivitas usaha pertanian, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian, pemberdayaan kelembagaan ekonomi. Peningkatan efisiensi, modernisasi, serta nilai tambah perkebunan pengembangan kemampuan masyarakat, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.
PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN LADA
REVITALISASI LADA
1. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Rehabilitasi Lada 2. Pengembangan industri benih, biopestisida dan pupuk organik 3. Pengembangan Industri Pengolahan 4. Penguatan Kelembagaan dan Diseminasi
5. Kebijakan Makro: Kebijakan Penyediaan Permodalan Kebijakan Alokasi Anggaran Khusus
Pemantapan Database (Indikasi Geografis, Statistik dll) Kebijakan Pengembangan Industri Hilir
POTENSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Potensi Wilayah Bidang Kelautan & Perikanan
Potensi Perikanan Tangkap
Potensi Perikanan Budidaya
Perairan Teritorial
Budidaya Air Laut
Perairan ZEE
Budidaya Air Payau
Pengolahan Hasil Perikanan Industri Rumah Tangga Berbasis Perikanan
Budidaya Air Tawar
Strategi Pengembangan Pemanfaatan sumberdaya perikanan; Peningkatan kapasitas produksi; Pengembangan Teknologi
Keuangan dan Permodalan; Sumberdaya Manusia; Sarana dan Prasarana Fisik; Pemasaran;
Pengembangan kelembagaan dan kemitraan agribisnis; Pengembangan Peraturan dan Kebijakan
Target Produksi Perikanan Tangkap Kep. Bangka Belitung 2010-2014, 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000
SASARAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP BANGKA BELITUNG (TON/TAHUN) 2010
80,000
2011
60,000
2012
40,000 20,000 0
2013 2014
PELUANG INVESTASI PERIKANAN TANGKAP WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
WPP II
WPP III WPP I
WPP IV WPP VI
WPP V
WPP = Wilayah Pengelolaan Perikanan 19
POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA (RUMPUT LAUT)
POTENSI SEKTOR PARIWISATA...(1)
WISATA RELIJIUS BUDAYA Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu, Maras Taun, Beripat; dsb EVENTS Festival Serumpun Sebalai, Apresiasi Tradisi Lisan, Gasing, Rudat, Rally Wisata, Jambore VW, Voly Pantai Asia Pasifik, Sail Indonesia
WISATA BAHARI (Pantai, Memancing, Underwater) Pantai Landai berpasir Putih Jalur Granit Asia Tenggara
POTENSI SEKTOR PARIWISATA...(2) SITUS BERSEJARAH DAN SEJARAH PERTIMAHAN SHIP WRECKS CRUISE dan YACHT KULINER Lempah Kuning, walet, Gangan, hoklopan, Kemplang Panggang, Lempah darat, Kericu, Getas, Siput gong-gong, Es Kacang Merah, Rusip, Kecalo, Teritip, dsb. AGRO-WISATA (Sawit, lada, Nanas, durian, manggis, cempedak) WISATA ALAM (hot spring; mount-climbing, Kolong Bekas Penambangan Timah) ECO-TOURISM (Batu Mentas, P. Kepayang)
Strategi Pengembangan Bangka Belitung Sebagai Destinasi Internasional
PENINGKATAN KUALITAS SDM
BABEL SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL
PENGEMBANGAN DESTINASI
PEMASARAN PARIWISATA
Sumber Daya Manusia MASYARAKAT
Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan sertifikasi untuk meningkatkan ketahanan dan competitiveness SDM lokal menghadapi free market
SADAR WISATA
PEMERINTAH
TOURISM FRONTLINERS
SWASTA
SERTIFIKASI
destinasi Pengembangan destinasi-destinasi pariwisata dengan memanfaatkan potensi lokal (Kabupaten/ Kota) UNIK DAN LANGKA: ASIMILASI SUKU, JALUR GRANIT ASIA TENGGARA TIMAH PUTIH LADA PUTIH
LASKAR PELANGI TARSIUS BANCANICUS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) PULAU2 KECIL
Peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata Bangka Belitung PELABUHAN UDARA INTERNASIONAL DI BANGKA & BELITUNG (DIRECT INTERNATIONAL FLIGHT) KESIAPAN FASILITAS PELABUHAN LAUT DAN TERMINAL PENUMPANG MASUK DALAM PETA CRUISE DAN YACHT PENAMBAHAN RUTE ANGKUTAN DARAT
REGULASI UNTUK KETERTIBAN, KEPASTIAN, KETERJANGKAUAN DAN KELANCARAN LAYANAN
ANGKUTAN DARAT
Hospitality/ Athmosphere
Airport
Dari/ ke babel
Amenitas
Di Babel
Infokom SDM
Ke/ Dari Babel Antar Pulau dalam prov.
Antar Wilayah
Dalam Wilayah
BangkaBelitung Antar Pulau Dalam Provinsi
Pelabuhan
PELAYARAN
PENERBANGAN
AKSESIBILITAS DALAM MENDUKUNG DESTINASI
Hospitality/ Athmosphere Amenitas Infokom
SDM
- MODA ( Bersih dan Aman) - FASILITAS TERMINAL DAN HALTE (Hospitality, Athmosphere, Amenitas, Infokom) - INFRASTRUKTUR - SDM (Jujur, helpful, rapi, bersih, sopan)
-
Sapta Pesona Dermaga Parkir Halte
SDM Dermaga Tarif/ Rute/ Jadwal Kapal/Moda
Penerbangan Eksisting KUALA LUMPUR SINGAPURA JAKARTA
BATAM PALEMBANG Maskapai : • GARUDA • SRIWIJAYA • LION
• CITYLINK • SKY AVIATION • AVIASTAR
•JAKARTA-PANGKALPINANG 15 FLIGHTS /DAY (50 minutes) •JAKARTA-TANJUNGPANDAN 5 FLIGHTS /DAY (45 minutes) •PALEMBANG-PANGKALPINANG (30 minutes) •PALEMBANG – TANJUNG PANDAN •BATAM-PANGKALPINANG (1 hour)- TANJUNG PANDAN •PANGKALPINANG – TANJUNG PANDAN
Pemasaran Pariwisata TIDAK TERLEPAS DARI PEMASARAN WILAYAH Untuk menarik Investasi, Tenaga
Kerja Terlatih / Knowledge Based Workforce, Kelas Kreatif, Pengunjung maupun Wisatawan
DAERAH MENCIPTAKAN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI STAKEHOLDERS PARIWISATA TERMASUK MASYARAKAT KREATIF (CREATIVE COMMUNITIES)
Siapa yang berpromosi?
Pemerintah
Swasta
Individu/ Masyarakat
29
Kepada siapa berpromosi? ORGANISASI / PERUSAHAAN MEDIA CALON WISATAWAN Hubungan historis, kultural dan bisnis Mancanegara = kultural (kulit kuning - Asia)? Mancanegara = historis/ nostalgia (Eropa)? Memiliki Keluarga atau teman di Bangka Belitung? Pembaca/ penonton Laskar Pelangi ? Komunitas khusus (Photographer, Cycler ) ?
30
Apa yang dipromosikan?
Sejarah pertimahan
Lada putih
Jalur granit Asia Tenggara
Kuliner
Pantai landai berpasir putih
Event
Dimana berpromosi? FOKUS PASAR: DALAM NEGERI Jakarta Palembang Batam
LUAR NEGERI Asia Tenggara Asia timur (China, Taiwan, Jepang) Eropa (Belanda, Jerman) Australia
Bagaimana Mempromosikan?
GATHERING/ EXHIBITION
PROMOSI
MEDIA
SALES PROMOTION PEOPLE
Duta wisata, Public Figure, selebritas, dsb
o GOVERNMENT o PRIVAT SECTORS o INDIVIDUALS (e.g. Pameran Foto, Buku)
o WEBSITE Goverment e.g. babelprov.go.id visitbangkabelitung.com Private sectors e.g. Belitungisland.com Individuals Blog, Media Jaringan Sosial (Facebook), o MASS MEDIA Media Cetak, Media Elektronik, Media Luar Ruang, Etc o BAHAN PROMOSI CETAK Leaflet/Brosur o DVD/VCD/CD o DLL
KESIMPULAN
Transformasi ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tidak dalam rangka melakukan trasformasi struktural perekonomian (transformasi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun sektor tersier; Transformasi ekonomi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan 2 konsep pendekatan yaitu:
Konsep transformasi dari ekonomi yang berbasis pertambangan (sumberdaya alam) menuju ekonomi yang berbasis potensi lokal lainnya (pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata)
Konsep transformasi dari ekonomi yang berbasis keunggulan komparatif menuju ekonomi yang berbasis keunggulan kompetitif (industri pengolahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
PENUTUP
Daerah yang hebat bukanlah daerah yang mampu bertahan karena segala kelebihan sumberdaya alam yang dimilikinya, namun daerah yang hebat adalah darah yang dapat bertahan (beradaptasi) dalam segala keadaan. Perubahan pasti terjadi, bahwa perubahan bukanlah merupakan sesuatu yang harus dihindari, namun perubahan tersebut hendaknya disikapi dengan bijaksana agar membawa dampak yang positif bagi semua orang.
TERIMAKASIH
Wassalamu’alaikum, Wr, Wb
