MANAJEMEN BUMDES DALAM RANGKA MENEKAN LAJU URBANISASI Oleh Ketut Gunawan1 Abstrak: Laju pertumbuhan penduduk telah memicu urbanisasi dengan sangat cepat. Pertambahan penduduk perkotaan di Indonesia sekitar 65 persen disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi dan sisanya 35 persen disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk kota itu sendiri. Urbanisasi terjadi karena keinginan setiap individu/sekelompok masyarakat menginginkan perubahan yang lebih di dalam hidupnya. Daerah tujuan Urban umumnya adalah daerah perkotaan yang wilayah perekonomiannya baik serta dukungan sosial budaya dan pemerintahan yang maju. Untuk mengatasi masalah Urbanisasi diperlukan langkah konkret berupa penyediaan lapangan kerja yang lebih luas di daerah pedesaan. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/ proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDes sangat diperlukan penerapan manajemen secara professional yang meliputi: Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi, dan Manajemen Pemasaran. BUMDes sebagai usaha desa memiliki peran yang sangat besar dalam menekan arus Urbanisasi. Berbagai peran yang dimainkan adalah: Pertama, BUMDes akan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan. Kedua, BUMDes dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa, sehingga memunculkan dampak Multiflier yang lebih luas. Ketiga, BUMDes dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman dengan suku bunga yang lebih ringan, sehingga tidak perlu terjebak oleh rentenir atau lintah darat. Keempat, BUMDes dapat menjadi sumber Pen61 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
dapatan Asli Desa, sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat ditingkatkan. Kata kunci: BUMDes, manajemen BUMDes, dan urbanisasi. 1) Ketut Gunawan adalah staf edukatif pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Panji Sakti Singaraja. Pendahuluan Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil olah cepat Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) yang dilaksanakan pada Mei 2010 berjumlah 237,6 juta orang. Dibanding hasil SP 2000 terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 32,5 juta orang atau meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun. Bila dilihat pada tingkat provinsi, jumlah penduduk meningkat dengan laju pertumbuhan yang sangat bervariasi, tertinggi terjadi di Provinsi Papua (5,45 persen) dan terendah di Provinsi Jawa Tengah (0,37 persen). Kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 124 orang per km2, meningkat dibandingkan tahun 2000 (107 orang per km 2). Dilihat dari penyebaran penduduk, pulau paling padat penduduknya adalah pulau Jawa (1.055 orang per km2) dan provinsi paling padat adalah DKI Jakarta (14.440 orang per km 2). Laju pertumbuhan penduduk telah memicu urbanisasi dengan sangat cepat. Hasil penelitian Soegijoko dan Bulkin (dalam Tjiptoherijanto, 1999) membuktikan bahwa pada tahun 1920, proporsi penduduk perkotaan hanya 5,8 persen dari seluruh penduduk yang ada. SUPAS 1995 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 35,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada dua dasawarsa terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode 1971-1980 mencapai 4,60 persen per tahun, yang kemudian meningkat menjadi 5,36 persen per tahun pada perode 1980-1990. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada periode 1980-1990 adalah dua setengah kali lebih daripada laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, yang besarnya hanya 1,97 persen per tahun. UN melaporkan bahwa pertambahan penduduk perkotaan di Indonesia sekitar 65 persen disebabkan oleh migrasi dan reklasifikasi. Sisanya hanya 35 persen disebabkan oleh pertumbuhan alamiah penduduk kota itu sendiri.
Tabel 1. Proyeksi Tingkat Urbanisasi di Indonesia, 2000-2025 62 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
Tahun Penduduk Perkotaan 2000 87.577,1 2005 102.534,1 2010 116.481,0 2015 129.245,3 2020 140.309,9 2025 150.052,0 Sumber : Firman, dalam Tjiptoherijanto (1999).
Tingkat Urbanisasi 41,80 46,01 49,55 52,60 55,19 57,39
Proyeksi yang dilakukan hingga tahun 2025 memperlihatkan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun itu akan mencapai 57,39 persen (Tabel 1). Lebih lanjut penduduk perkotaan diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dari jumlah yang ada pada saat ini dalam 69 tahun mendatang (dihitung sejak tahun 1990). Urbanisasi terjadi karena keinginan setiap individu/sekelompok masyarakat menginginkan perubahan yang lebih di dalam hidupnya. Daerah tujuan Urban umumnya adalah daerah yang wilayah perekonomiannya baik serta dukungan sosial budaya dan pemerintahan yang maju. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan pertumbuhan urbanisasi tertinggi di Indonesia. Gerak penduduk dari desa ke kota sering merupakan sumber kerisauan karena terbatasnya kemampuan penyediaan lapangan kerja dan berbagai fasilitas perkotaan bagi penduduk desa yang datang. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat urbanisasi adalah menciptakan kegiatan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan baru di pedesaan, sehingga terjadi multiflier effect bagi perekonomian sekaligus dapat menekan laju urbanisasi. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (demand complience scenario) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiatif) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-based dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.
63 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai usaha desa, Pembentukan BUMDes bertujuan untuk: 1) mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, 2) meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, dan 3) mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pengaruh rentenir. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran: 1) terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif, dan 2) tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDes sangat diperlukan penerapan manajemen secara profesional. Apabila BUMDes dikelola dengan baik, maka kemajuan yang terjadi akan mampu menyerap tenaga kerja serta memajukan tingkat perekonomian di pedesaan. Dengan demikian maka arus urbanisasi masyarakat desa akan dapat ditekan, sehingga kepadatan penduduk kota dapat dieleminasi. Artikel ini disusun untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Manajemen BUMDes dalam rangka menekan arus urbanisasi. Pembahasan difokuskan kepada: a. Apakah Manajemen BUMDes itu? b. Apa sajakah unsur-unsur Manajemen BUMDes itu dan bagaimana cara mengaturnya? c. Seberapa besar peran BUMDes dalam mengatasi masalah Arus Urbanisasi? Memahami Manajemen BUMDes. Secara etimologi Manajemen BUNDes terdiri dari dua istilah yaitu Manajemen dan BUMDes. 1. Istilah manajemen. Abdurrahmat (2006), mendefinisikan manajemen sebagai pembinaan, pengendalian pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Griffin (dalam Handoko, 2000) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan 64 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
sesuai dengan jadwal. Lebih lanjut Manajemen memiliki sarana manajemen antara lain: (1) Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi; (2) Money atau uang merupakan merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai; (3) Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi; (4) Machine atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja; (5) Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer; (6) Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. 2. Istilah BUMDes. Permendagri No.39 tahun 2010 yang mengatur Badan Usaha Milik Desa menyatakan BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; 2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumbersumber pendapatan lain yang sah; 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan; 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Pendirian BUMDes memiliki prinsip-prinsip berikut. 1) Pemberdayaan ; 2) keberagaman; 3) profesionalisme; 4) efisiensi; 5) transparansi 6) akuntabilitas 7) partisipasi ; dan 8) demokrasi. Untuk membentuk BUMDes diperlukan penyertaan modal pemerintah yang diperoleh melalui: 1) APBDes; 2) tabungan masyarakat; 3) bantuan Pemerintah; 4) pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten; 5) Pinjaman; dan/atau 6) penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Susunan Organisasi Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri dari Komisaris (Penasehat dan Direksi (Pelaksana Operasional) dan Kepala Unit Usaha. Unsur-unsur Manajemen BUMDes dan Cara Mengelolanya Apapun bentuk Badan Usaha yang dianut sekurang-kurangnya terdapat 5 Unsur Manajemen yang sering disingkat dengan 5 M yaitu, Man, Money, Material, Method dan Market. Unsur Man mencakup Manusia yang memiliki potensi, energi dan sumber daya sehingga disebut sumberdaya manusia. Unsur Money mencakup uang, yaitu sumber dana yang dikelola badan usaha. Material adalah bahan baku serta 65 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
sarana dan prasarana untuk produksi. Method mencakup teknik dan prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menciptakan produk atau jasa. Market mencakup pasar sebagai tempat penyaluran produk atau jasa. Untuk mengatur Unsur-unsur Manajemen BUMDes tersebut diperlukan tata cara mengelolanya yang disebut manajemen. Dengan demikian terdapat empat bidang Manajemen. Untuk mengelola manusia dalam badan usaha diperlukan Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk mengatur Unsur keuangan diperlukan Manajemen Keuangan. Untuk mengatur materian dan metode diperlukan Manajemen Produksi. Untuk mengatur unsur Pasar diperlukan Manajemen Pemasaran. Manajemen BUMDes dari sudut bidang pengkajiannya yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi dan Manajemen Pemasaran. 1. Manajemen Sumber Daya manusia BUMDes. Gorda (2006) menyatakan Sumber Daya Manusia merupakan faktor produksi yang terpenting karena manusia yang merencanakan, manusia yang mengorganisir, manusia yang melaksanakan, manusia yang mengendalikan serta manusia pula yang menikmati hasilnya. Manusia (karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengelolaan manusia sebagai aset yang paling penting dalam perusahaan dimulai dari: Langkah ke-1 Analisis Jabatan adalah aktivitas untuk mengetahui tugas, wewenang, tanggung jawab yang harus dipikul serta persyaratan yang dibutuhkan oleh seseorang pelaksana jabatan. Dari hasil analisis jabatan akan diperoleh dua hal yaitu: (a) uraian jabatan, dan (b) spesifikasi jabatan. Langkah ke-2 Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis jabatan yang sudah dibuat. Perencanaan meliputi penentuan jumlah tenaga kerja, serta persyaratan yang diinginkan. Perkiraan jumlah produksi ini dapat dipakai untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Langkah ke-3 Pengadaan Tenaga Kerja. Pengadaan karyawan merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Kebutuhan tenaga kerja yang telah ditentukan perlu direkrut sesegera mungkin. Oleh karena itu pengadaan tenaga kerja ini meliputi (a) penarikan tenaga kerja, (2) seleksi tenaga kerja dan (c) penempatan tenaga kerja. Langkah ke-4 Pengembangan Tenaga Kerja. Bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja perlu diberi pelatihan. Tujuan untuk membiasakan mereka bekerja di lingkungan perusahaan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan keahlian mereka 66 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
bertambah atau meningkat, sehingga mereka siap untuk dipekerjakan. Materi pelatihan diberikan kepada mereka sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Langkah ke-5 Menetapkan Kompensasi. Program kompensasi perlu diperhatikan dalam rangka mempertahankan karyawan yang profesional dan berkualitas. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi pada umumnya terdiri dari upah atau gaji, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, insentif, dan premi. Tugas perusahaan adalah menentukan kompensasi yang akan diterima karyawan. Langkah ke-6 Perencanaan Karier. Perencanaan karir adalah perjalanan kerja karyawan selama berada dalam perusahaan. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai kerja sampai berhenti bekerja. Karir karywan lebih banyak ditentukan oleh karyawan yang bersangkutan. Selain perencanaan karir, perusahaan juga harus melakukan evaluasi kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan proses untuk menilai prestasi kerja karyawan, sehingga dapat memberikan umpan balik kepada karyawan dan organisasi tentang pelaksanaan kerja mereka dan dapat dijadikan dasar sebagai program perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi/upah, promosi jabatan, dan pengembangan karir. Langkah ke-7 Program Kesejahteraan Karyawan. Kebijakan kesejahteraan karyawan dapat diberikan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan kerja, baik fisik maupun mental karyawan. Kondisi fisik meliputi penyakit dan kecelakaan kerja, seperti kehilangan nyawa, cacat atau penyakit lainnya. Sedangkan kesehatan psikologis mental adalah penyakit akibat stres dan kondisi kerja yang tidak memuaskan. Langkah ke-8 Pemutusan Tenaga Kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja merupakan kebijakan perusahaan untuk memberhentikan karyawan. Pemutusan hubungan kerja dapat disebabkan oleh berbagai sebab antara lain: memasuki masa pensiun karena usia, permintaan pengunduran diri, pemecatan karena melakukan kesalahan, pensiun dini, dan meninggal dunia. 2. Manajemen Keuangan BUMDes. Manajemen Keuangan adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan teknik investasi modal dan pencarian sumbersumber modal secara efektif dan efisien (Riyanto, 2005). Hal yang sangat penting dalam kelancaran melakukan kegiatan usaha atau perusahaan adalah bagaimana mengelola keuangan usaha, perusahaan agar lancar, dan mendatangkan manfaat jangka panjang. Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. a) Berapa Anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan? b) Bagaimana cara mendapatkan dana? c) Bagaimana menganalisis Kinerja Keuangan? 67 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliptuti seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaraan yang dibuat yaitu: anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran upah tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya produksi, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran laba. Untuk mendapatkan dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber dana internal maupun sumber dana ekstemal seperti: a. modal sendiri, merupakan sejumlah harta pemilik yang diikutsertakan dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan. Modal tersebut kelak akan turut diperhitungkan menerima laba dan menanggung kerugian dalam kegiatan usaha apabila rugi, b. hutang jangka pendek merupakan kredit dengan jangka waktu paling lama 12 bulan. Kredit ini sebagian besar berupa kredit perdagangan untuk menggerakkan kegiatan usaha, seperti: kredit penjual, kredit pembeli, kredit rekening koran, kredit wesel, dan kredit promis, c. hutang jangka menengah merupakan jenis hutang yang jangka waktunya antara 1-5 tahun, d. hutang jangka panjang kredit dengan jangka waktu lima tahun atau lebih, dan e. sumber pendanaan lain yang sah, seperti modal ventura, dan lain-lain. Pada hakikatnya masalah pembelanjaan atau keuangan adalah menyangkut masalah keseimbangan finansial di dalam perusahaan. Dengan demikian, pembelanjaan berarti (a) mengadakan keseimbangan antara aktiva (pos-pos sebelah debet Neraca) dengan pasiva (pos-pos sebelah kredit Neraca) yang diperlukan perusahaan, dan (b) mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaikbaiknya. Mencari sumber dana. Untuk membiayai seluruh kegiatan operasinya, setiap perusahaan membutuhkan sumber dana. Ada berbagai jenis sumber dana yang diperlukan guna pembelanjaan perusahaan. Secara garis besar, sumber dana dapat dibedakan ke dalam 3 jenis sumber: (1) Dana yang terkumpul dari hasil operasi perusahaan itu sendiri (“sumber intern”). (2) Dana yang diperoleh sebagai pinjaman dari pihak luar (“sumber Ekstern”). (3) Dana yang diperoleh sebagai pemasukan modal dari pemilik perusahaan (“saham”). Analisis Kinerja Keuangan. Untuk menjaga agar posisi keuangan perusahaan selalu dalam keadaan sehat, maka setiap akhir tahun pimpinan perusahaan harus mengadakan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan dinyatakan bagus atau jelek tergantung pada seberapa jauh posisi: Likuiditas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Rentabilitas Perusahaan, Aktivitas Perusahaan 68 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
3. Manajemen Produksi BUMDes. Manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Fungsi manajemen produksi meliputi: Fungsi perencanaan yang meliputi: perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan pengunaan sumber daya produksi. Fungsi pengorganisasian yang meliputi: penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Fungsi penggerakan yang meliputi: kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi pengawasan yang meliputi: keegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Untuk mengukur kinerja bagian produksi adalah Produktivitas Kerja. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Produktivitas = keluaran /biaya (biaya tenaga kerja+biaya mesin+material). 4. Manajemen Pemasaran BUMDes. Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan di dalam membuat perencanaan, menentukan harga, produk, mendistribusikan barang dan jasa, serta promosi. Adapun proses pemasaran meliputi 6 tahap yaitu: Tahap pertama adalah analisis kesempatan pasar dilakukan dengan cara menganalisis peluang pasar yang relevan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Tahap kedua penentuan pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran yang akan dilayani oleh perusahaan. Penentuan pasar sasaran ini sulit sekali, karena keinginan, kebutuhan, kebiasaan dan reaksi kelompok konsumen adalah berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk dapat melayani kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan harus menentukan segmentasi pasar dan menetapkan segmen pasar yang mana yang akan dilayani. Tahap ketiga, menetapkan strategi persaingan pada pasar sasaran yang dilayani. Perusahaan harus menetapkan produk dan jasa apa yang akan ditawarkan pada pasar sasaran. Tahap keempat, mengembangkan sistem pemasaran dalam perusahaan. yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam melayani pasar sasaran. Tahap kelima, mengembangkan rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini sangat perlu karena keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas rencana pemasar69 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
an yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Rencana pemasaran dapat mengarahkan kegiatan pemasaran dalam mencapai pasar sasaran. Komponen rencana pemasaran terdiri dari: (a) analisis situasi pasar, (b) tujuan dan sasaran pemasaran, dan (c) strategi pemasaran. Tahap keenam, adalah melaksanakan dan mengendalikan rencana pemasaran yang telah disusun. Peran BUMDes dalam Menekan Arus Urbanisasi Tjiptoherijanto (1999) menyatakan bahwa secara umum urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Istilah perkotaan (urban) adalah daerah atau wilayah yang memenuhi tiga persyaratan, yaitu sebagai berikut. 1. Kepadatan penduduk 5.000 orang atau lebih per km persegi. 2. Jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebesar 25% atau kurang. 3. Memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas perkotaan. Salim (2006) menyatakan pertambahan penduduk yang tinggal di perkotaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pertumbuhan alamiah yang terjadi di daerah tersebut; (2) perpindahan penduduk baik dari kota lainnya maupun dari pedesaan; (3) anexasi; dan (4) reklasifikasi. Kasto (2002) menyatakan bahwa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh urbanisasi bahwa daerah pedesaan akan kehilangan tenaga kerja, dengan demikian sektor pertanian akan terhambat, karena kesulitan mencari tenaga kerja di pedesaan. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian makin menurun. Dampak yang lebih luas, juga akan mempengaruhi industri yang berkembang di kota yang membutuhkan produk pertanian pedesaan. Jika pengaruhnya besar bagi industri, maka pertumbuhan GNP akan menurun. BUMDes sebagai usaha desa memiliki peran yang sangat besar dalam menekan arus Urbanisasi di Indonesia. Berbagai peran yang dimainkan adalah: Pertama, BUMDes akan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh adanya lapangan kerja yang mampu disediakan BUMDes sehingga mobilitas tenaga kerja ke kota dapat ditekan. Kedua, BUMDes dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga memunculkan dampak Multiflier yang lebih luas. Ketiga, BUMDes dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman dengan suku bunga yang lebih ringan sehingga tidak perlu terjebak oleh rentenir. Keempat, BUMDes dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Desa sehingga anggaran pembangunan di pedesaan dapat di70 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
tingkatkan. Hal ini disebabkan oleh adanya masukan dana hasil keuntungan BUMDes. Kelima, BUMDes dapat menekan tersentralisasinya modal ke kota. Hal ini disebabkan karena BUMDes berfungsi untuk menyerap dana dalam bentuk tabungan masyarakat pedesaan. Simpulan Untuk mengelola BUMDes dengan baik diperlukan aktivitas manajemen. Manajemen BUMDes menitikberatkan tata kelola BUMDes yang terdiri dari Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, manajemen Operasional dan Manajemen Pemasaran. Melalui keempat Bidang Manajemen diharapkan akan dapat dicapai efektivitas dan efisiensi sehingga tujuan BUMDes dapat dicapai keberhasilan yang baik. BUMDes sebagai usaha desa memiliki peran yang sangat besar dalam menekan arus Urbanisasi di Indonesia karena BUMDes mampu menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Saran Begitu besar peran keberadaan BUMDes bagi kelangsungan hidup masyarakat pedesaan serta menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, maka sudah sepantasnya BUMDes dikelola dengan baik melalui pendekatan Manajemen profesional. Masyarakat secara terpadu agar bertindak sebagai inisiator bagi perkembangan BUMDes di pedesaan sehingga kemajuan BUMDes dapat dicapai keberhasilan yang baik. DAFTAR PUSTAKA. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jendral pendidikan NonFormal dan Formal. 2010. Manajemen Usaha Kecil. Fathoni, Abbdurrhmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rinek Cipta. Gorda, I Gusti Ngurah. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Denpasar: Astabrata Bali Denpasar bekerjasama STIE Satya Dharma Singaraja. Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Kasto. 2002. Mobilitas penduduk dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah dalam Mobilitas Penduduk Indonesia, Tinjauan Lintas Disiplin. Yogyakarta: PSKK UGM. Menteri Dalam Negeri. 2010. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 71 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
-------. 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Riyanto, Bambang. 2005. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Salim, Fahruddi. 2006. Urbanisasi, Desa-Kota, Pusat Pertumbuhan. Jakarta: PT Rineka Cipta. Tjiptoherijanto. 1999. Urbanisasi di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
72 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
