MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA

MAJELIS PUSAT

GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Lembaga Keagamaan ( Gereja ) Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI. No. 30 Tahun 1986 (D/h Beslit Pemerintah No. 33 Tgl. 4-6-1937, stbl. 368. Ket. Departemen Agama RI. No. E/VII/156/926/73, tgl 2-10-1973) 22-102-10-1973) Kantor : Wisma Pantekosta, JI. Danau Agung Raya Blok E / 1 Sunter Jakarta Utara 14350, Telp. 021 - 6459309 / Email : [email protected] JI. MT. Haryono 178, Malang 65144 Telp. 0341 -552233, Fax. 0341-559427 / Email : [email protected]

Ketua Umum:

Rekening Bank:

Sekretaris Umum:

Pdt. DR. MD. Wakkary JI. S. Parman 63 Medan 20153

CIMB NIAGA Surabaya No. AC : 218 01 001 86007 Atas Nama : MP.GPdI

Pdt. Adi Sujaka MTh JI. MT. Haryono 178 Malang 65144

KEPUTUSAN MUBESLUB GPdI No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA DAN PENJELASANNYA Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus : Menimbang

:

1. Bahwa Musyawarah Besar Luar Biasa Gereja Pantekosta di Indonesia diselenggarakan berdasar Tab Mubes XXXII di Manado, telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 6-8 Juni 2012 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 2. Bahwa Mubeslub GPdI dimaksud, diselenggarakan untuk mengamandemen AD/ART GPdI dan Penjelasannya, tahun 2005 3. Bahwa Majelis Pusat GPdI telah membentuk Tim Khusus untuk mempersiapkan Rancangan Amandemen AD/ART GPdI dan Penjelasannya. 4. Bahwa Rancangan Amandemen AD/ART GPdI dan Penjelasan- nya telah dibahas, disetuji dan disahkan oleh Sidang Paripurna Mubeslub GPdI. Karena itu perlu dibuat keputusannya.

Mengingat

: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya.

Memperhatikan : Berbagai aspirasi yang timbul sebelum dan selama Sidang Paripurna Mubeslub GPdI berlangsung. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa Gereja Pantekosta di Indonesia tentang Pengsahan AD/ART GPdI dan Penjelasannya.

Pertama

:

AD/ART GPdI dan Penjelasannya hasil amandemen terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

:

Menugaskan Majelis Pusat GPdI untuk mensosialisasikan dan mendistribusikan AD/ART dan Penjelasannya yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna Mubeslub kepada seluruh jajaran GPdI.

Ketiga

:

Agar Majelis Pusat, Majelis Daerah GPdI menjabarkan dan melaksanakan AD/ART dan Penjelasannya yang telah disahkan dalam Mubeslub secara konkrit ke dalam seluruh pelayanan GPdI.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cisarua, Bogor – Jawa Barat Pada tanggal : 07 Juni 2012 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa ( MUBESLUB) GPdI Yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012 MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Selaku Pimpinan Mubeslub Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. DR. M D Wakkary

Pdt. Adi Sujaka, M.Th

(Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI) ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA PEMBUKAAN Adalah kehendak dan rencana keselamatan dari Allah Yang Mahakuasa Pencipta alam semesta, agar seluruh umat manusia memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran (I Timotius 2:4). Dalam rencana keselamatan dari Allah tersebut, pada tahun 1921 kabar Injil sepenuh tiba di Indonesia, dimulai di Bali kemudian berkembang ke Jawa. Pada 31 Maret 1923 diadakan Baptisan Air yang pertama di Pasar Wage, Cepu – Jawa Tengah. Kabar Injil sepenuh berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia dan melahirkan Jemaatjemaat lokal Pantekosta di Indonesia. Pada 30 Juni 1923 Jemaat-jemaat lokal Pantekosta mengajukan permohonan pengakuan pemerintah kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan diakui sebagai vereeniging (perkumpulan resmi) pada 4 Juni 1924. Setelah itu ditingkatkan menjadi badan hukum gereja (kerkgenootschap) dengan nama De Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie berdasarkan Besluit van den

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie No. 33 Staatsblad No. 368 tanggal 4 Juni 1937. Pada tahun 1942 nama tersebut disesuaikan menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Dengan Surat Departemen Agama RI No. E/VII/156/926/73 tanggal 2 Oktober 1973 Gereja Pantekosta di Indonesia dinyatakan sebagai kelangsungan dari badan hukum Kerkgenootschap de Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie. Gereja Pantekosta di Indonesia terpanggil melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil sepenuh yang termaktub dalam Alkitab, yaitu “Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang- orang percaya; mereka akan mengusir setan-setan demi Nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh” (Markus 16:15-18). ”Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman” (Matius 28:19-20). Dalam melaksanakan panggilan tersebut, Gereja Pantekosta di Indonesia meyakini adanya

kepenuhan Roh Kudus dan peranan-Nya dalam Gereja seperti yang termaktub dalam Kisah Para Rasul: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi”. (Kisah Para Rasul 1:8) “Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya” (Kisah Para Rasul 2:4). Menyadari tugas dan panggilan Gereja dalam Efesus 4:11-13, yaitu “Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.” Serta kehendak Tuhan yang termaktub dalam I Korintus 14:33-40. “Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera… segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur,” maka demi kekudusan, keutuhan dan ketertiban, Gereja Pantekosta di Indonesia menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia. ANGGARAN DASAR GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA BAB I NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Gereja Pantekosta di Indonesia disingkat GPdI. Pasal 2 GPdI, sebagai kelanjutan dari De Pinksterkerk in Nederlandsch-Indie, adalah Badan Hukum Persekutuan Gerejawi berdasarkan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Departemen Agama R.I. Nomor E/VII/156/926/73, tanggal 2 Oktober 1973, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI Nomor 30 tahun 1988 tanggal 3 Februari 1988.

Pasal 3 GPdI terdiri atas Jemaat-jemaat lokal GPdI di Indonesia dan di luar negeri. Pasal 4 GPdI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II DASAR Pasal 5 GPdI berdasarkan kepada Firman Allah, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

BAB III PENGAKUAN IMAN Pasal 6 Pengakuan Iman GPdI adalah: 1. Kami percaya bahwa Alkitab adalah Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus terdiri atas 66 buku “Kejadian sampai dengan Wahyu” (II Timotius 3:16; II Petrus 1:21). 2.

Kami percaya kepada Allah Yang Maha Esa dan Kekal dalam wujud Trinitas: “BAPA dan PUTERA dan ROH KUDUS”, (Ulangan 6:4; I Timotius 2:5; I Yohanes 5:7; Matius 28:19), Keesaan nama-Nya yaitu “TUHAN YESUS KRISTUS“, (Kisah Para Rasul 2:36; 8:12; 10:48; Matius 1:1; Wahyu 22:20-21; Kisah Para Rasul 19:5; I Petrus 3:15).

3.

Kami percaya kepada Allah pencipta alam semesta dan manusia, seperti tertulis dalam Kitab Kejadian (Kejadian 1 dan 2; Yohanes 1:1-3; Kolose 1:16; Roma 4:17; Roma 1:19-20).

4.

Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkan Perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib, menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. (Yohanes 20:31; Roma 1:4; I Yohanes 4:15; Yohanes 1:14; Filipi 2:7-8; II Timotius 3:16; Matius 1:18; Yesaya 7:14; Lukas 1:35; I Timotius 1:15; Kisah Para Rasul 4:1-12; 10:42-43; Roma 6:4; I Korintus 15:3-4; I Tesalonika 4:15,17).

5.

Kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Pribadi Allah yang memiliki sifat: Kekal, Mahahadir, Mahakuasa, Mahatahu, Mahakudus, Mahakasih, dan baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus, diterima oleh orang percaya, bertobat, dan lahir baru. (I Yohanes 5:7; II Korintus 13:13; Ibrani 9:14; Mazmur 139:7-10; Lukas 1:35; Kejadian 1:2; Ayub 26:13; Kisah Para Rasul 2:4; 10:45-46; 19:6; Markus 16:17; Yohanes 7:38-39).

6.

Kami percaya bahwa baptisan air, dengan diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru untuk menggenapi kebenaran Allah. (Markus 16:15-16; Kisah Para Rasul 2:38; 8:12, 37,39; Matius 3:15; 28:19; Markus 1:15).

7.

Kami percaya bahwa keselamatan orang berdosa, baik roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang percaya harus mempertahankan, keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, keselamatan itu dapat hilang. (Efesus 2:8-9; Roma 10:9-10; I Korintus 1:18; Filipi 2:12; Matius 24:13; Ibrani 3:12; II Petrus 2:20-22; 1:4-11; Yudas 1:3).

8.

Kami percaya kepada peranan karunia-karunia Roh Kudus dalam Jemaat. (I Korintus 12:4- 11; 14:26).

9.

Kami percaya bahwa Perjamuan Tuhan, yang lazim disebut Perjamuan Kudus, harus diterima oleh mereka yang percaya. (Lukas 22:19-20; I Korintus 11:23-26; Yohanes 6:53-56).

10. Kami percaya kepada kesembuhan dari Allah atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa nama-Nya. (Yesaya 53:4; I Petrus 2:24; Kisah Para Rasul 4:30; Markus 16:18). 11. Kami percaya bahwa penyerahan anak-anak adalah kehendak Tuhan. (Lukas 2:22-27; Matius 19:1315; Markus 10:13-16; Lukas 18:15-17). 12. Kami percaya kepada Gereja Tuhan Yang Esa, persekutuan orang-orang percaya, kudus, dan sempurna sebagai Mempelai Perempuan, disingkirkan selama masa tiga setengah tahun tribulasi, diubah, dan diangkat pada saat kedatangan kembali Tuhan Yesus. (Yohanes 17:21-23; Efesus 4:12-16; I Tesalonika 5:23; I Petrus 5:10; I Tesalonika 5:4; I Korintus 15:51). 13. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Mempelai Laki-laki, Raja atas segala raja, dan Tuan atas segala tuan yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan adil dan akan memerintah dalam Kerajaan Seribu Tahun Damai bersama Mempelai Perempuan, yaitu Gereja-Nya. (Kisah Para Rasul 1:11; Wahyu 22:7; I Korintus 15:24-25; I Tesalonika 4:16-17; II Tesalonika 1:7-9; Wahyu 20:10-15; Wahyu 19:11-16; I Timotius 6:15). 14. Kami percaya kepada kebangkitan orang-orang kudus sebelum Kerajaan Seribu Tahun Damai dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah Kerajaan itu; orang kudus akan menerima hidup kekal, orang berdosa akan menghadap tahta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api. (Wahyu 20:1-15; I Tesalonika 4:16-17). 15. Kami percaya kepada langit dan bumi baru yang berisi Kebenaran, tempat kediaman kekal umat tebusan darah Kristus. (I Petrus I:18-19; II Petrus 3:13; Wahyu 21:1-18). 16. Kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap, khidmat, dan sukacita. (Kisah Para Rasul 2:25; Keluaran 23:25; Ibrani 10:25; Mazmur 47:2; 100:1-5; 134:2; 150:1-5). 17. Kami percaya bahwa setiap pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan Allah. (Roma 13:4; I Petrus 2:17; I Timotius 2:1-2; Amsal 21:1).

BAB IV TUJUAN Pasal 7 GPdI bertujuan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang termaktub dalam Alkitab demi keselamatan umat manusia.

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8 Anggota jemaat GPdI adalah mereka yang menerima Dasar dan Tujuan GPdI serta Pengakuan Iman. BAB VI PIMPINAN Pasal 9 Pimpinan GPdI disebut: 1. Majelis Pusat disingkat MP, berkedudukan di tingkat pusat; 2. Majelis Daerah disingkat MD, berkedudukan di tingkat daerah; 3. Majelis Wilayah disingkat MW, berkedudukan di tingkat wilayah; 4. Gembala Jemaat berkedudukan di tingkat Jemaat lokal. BAB VII SUMBER KEUANGAN Pasal 10 Sumber keuangan GPdI berasal dari: 1. Persembahan anggota yang sesuai dengan Firman Allah; 2. Sumbangan dari para dermawan; 3. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

BAB VIII KEKAYAAN Pasal 11 Kekayaan GPdI terdiri atas semua harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha, hibah, dan setiap bangunan yang didirikan atas nama GPdI. BAB IX MUSYAWARAH Pasal 12 Musyawarah GPdI terdiri atas: 1. Musyawarah Besar disingkat MUBES; 2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB 3. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS; 4. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA; 5. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA; 6. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL.

BAB X PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

1. 2.

Pasal 13 MUBES/MUBESLUB dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan usulan sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah MD melalui MP. Pengesahan Anggaran Dasar dan perubahannya dilakukan dalam MUBES/ MUBESLUB.

BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 14 Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, Anggaran Dasar sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XII ATURAN TAMBAHAN

1. 2.

Pasal 15 Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cisarua, Bogor – Jawa Barat Pada tanggal, 7 Juni 2012 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdI Yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012 MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Selaku Pimpinan Mubeslub Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. DR. M.D Wakkary

Pdt. Adi Sujaka, M.Th

(Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI) ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA BAB I KEGIATAN PELAYANAN GEREJA Pasal 1

Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) mencapai tujuannya dengan melaksanakan kegiatan pelayanannya, sebagai berikut: 1. GPdI melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil. 2. GPdI membuka pelayanan jemaat dan mendirikan bangunan rumah ibadah. 3. GPdI mengadakan kebaktian atau ibadah di berbagai tempat. 4. GPdI memberdayakan anggota jemaat untuk terlibat aktif dalam pelayanan. 5. GPdI menyelenggarakan pendidikan rohani dan umum. 6. GPdI menyelenggarakan kegiatan diakonia, sosial dan kemasyarakatan. 7. GPdI menyelenggarakan penerbitan literatur dan rekaman rohani. 8. GPdI menyelenggarakan penyiaran rohani melalui media cetak, elektronik. 9. Menjalin hubungan antar gereja di dalam dan di luar negeri.

IBADAH Pasal 2 GPdI mengadakan kegiatan ibadah rutin pada hari Minggu dan hari lainnya, baik ibadah umum maupun ibadah anak, remaja, pemuda, wanita, pria dan lainnya, sebagai wadah persekutuan, pembinaan, pertumbuhan dan pendewasaan rohani.

PELAYANAN WARGA JEMAAT

1.

2.

Pasal 3 GPdI menggerakkan anggota jemaatnya untuk terlibat aktif dalam pelayanan dengan membentuk wadah pelayanan warga jemaat, antara lain: anak, remaja, pemuda, wanita, pria, keluarga, pelajar, mahasiswa, profesi, usahawan dan anak hamba Tuhan. Ketentuan tentang wadah-wadah seperti yang terdapat pada pasal 3 butir 1, diatur menurut keputusan pimpinan GPdI. PENDIDIKAN

1.

2.

3.

4.

Pasal 4 GPdI menyelenggarakan pendidikan rohani melalui Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab, Sekolah Tinggi Teologia, Pusat Pelatihan Penginjil, kursus, seminar, penataran, simposium, lokakarya, sarasehan dan pendidikan lainnya. Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab, Sekolah Tinggi Teologia berada di bawah pengawasan dan pengaturan MP GPdI.

GPdI mengupayakan peningkatan kecerdasan bangsa dengan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan formal dan nonformal dengan menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, termasuk di dalamnya Pendidikan Kejuruan, kursus ketrampilan dan pelatihan. MP GPdI membentuk Tim / Badan untuk mengawasi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan. PENERBITAN DAN MULTI-MEDIA

1. 2.

Pasal 5 GPdI menerbitkan dan menyebarkan bahan bacaan, literatur rohani, buku pelajaran, majalah, traktat, buku nyanyian, tabloid, surat kabar, warta jemaat, buletin dan penerbitan lainnya. GPdI menyebarkan berita Injil, kesaksian dan lagu rohani melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, termasuk di dalamnya multi media. DIAKONIA DAN SOSIAL

Pasal 6 Dalam pelayanan kasih dan kepedulian sosial, GPdI melakukan pelayanan diakonia dan sosial dengan membuka panti asuhan, panti wreda, pusat rehabilitasi, mengentaskan kemiskinan, membantu janda-janda dan anak-anak yatim piatu, tuna wisma, korban bencana alam, korban kekerasan serta turut

menanggulangi masalah sosial, seperti kenakalan remaja, narkoba, lingkungan hidup dan problema masyarakat lainnya. BAB II JEMAAT LOKAL

1.

Pasal 7 Basis GPdI adalah Jemaat-jemaat lokal GPdI.

2.

Jemaat lokal GPdI dipimpin oleh Gembala Jemaat GPdI.

3.

Jemaat lokal GPdI merupakan suatu kumpulan orang/jiwa yang atas kehendak dan kesadaran sendiri, mengikuti dengan setia kebaktian atau ibadah yang digembalakan atau dipimpin oleh hamba Tuhan GPdI.

1. 2.

3.

4.

5.

Pasal 8 Ketentuan tentang Jemaat lokal GPdI adalah sebagai berikut. Jemaat lokal minimal beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dewasa dan 15 (lima belas) anak-anak, dipimpin oleh seorang Gembala Jemaat. Jemaat lokal yang belum mencapai ketentuan pada pasal 8 butir 1 (satu), disebut Jemaat Muda, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dan berada dalam pembinaan seorang Gembala Jemaat atau MD. Jemaat lokal yang beranggotakan minimal 50 (lima puluh) orang dewasa dipimpin oleh seorang Gembala Jemaat, dapat didampingi Wakil Gembala, Penatua, Diaken, atau Majelis Jemaat.

Jemaat lokal melakukan kebaktian/ibadah umum yang tetap dan teratur, serta menyelenggarakan kebaktian anak-anak, kebaktian pemuda, kebaktian remaja, kebaktian wanita, kebaktian pria dan kebaktian lainnya secara berkala. Jemaat lokal memiliki program pertumbuhan dengan membuka kebaktian cabang, rayon, sektor, pos pekabaran InjiI, kelompok sel, ibadah doa, pelajaran Alkitab, dan kegiatan pembinaan rohani lainnya.

Pasal 9 Jemaat lokal GPdI melakukan kebaktian/ibadah di gedung atau rumah ibadah yang dimilikinya dan/atau gedung/ruangan yang dipinjam/disewa, dan/atau ruangan/ tempat lain yang memungkinkan.

BAB III KEANGGOTAAN

1.

Pasal 10 Anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut: a. seorang yang percaya, bertobat, lahir baru, mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebusnya serta dibaptis atau diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. b. anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. c. mereka yang mendaftar kepada Gembala Jemaat dengan memenuhi ketentuan pada butir a.

2.

Hak anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut: a. mendapatkan pelayanan rohani dan pelayanan pastoral dari Gembala Jemaat; b. mendapatkan pelayanan organisasi dan administrasi.

3.

Kewajiban anggota Jemaat GPdI antara lain adalah sebagai berikut: a. melakukan Firman Allah (Alkitab), antara lain: setia beribadah, taat kepada pimpinan, memberikan persepuluhan, dan persembahan sukarela; b. menerima Pengakuan Iman GPdI.

4.

Yang dinyatakan tidak lagi menjadi anggota jemaat GPdI adalah mereka yang: a. mengundurkan diri atas kehendak atau permintaan sendiri; b. diberhentikan oleh Gembala Jemaat karena pelanggaran terhadap firman Allah.

BAB IV PIMPINAN

1.

Pasal 11 Majelis Pusat. a. MP terdiri atas sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang dan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) orang. b. Pengurus Harian MP terdiri atas: - seorang Ketua Umum; - seorang atau beberapa orang Ketua; - seorang Sekretaris Umum;

- seorang atau beberapa orang Sekretaris; - seorang Bendahara Umum; - seorang atau beberapa orang Bendahara. c. Anggota MP lainnya memimpin departemen dan badan. d. Dalam menjalankan tugasnya, MP dibantu oleh MPR. 2.

Majelis Pertimbangan Rohani. a. Ketua MPR dipilih dalam MUBES. b. MPR sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: - Ketua, - Wakil Ketua, - Sekretaris dan beberapa anggota.

3.

Majelis Daerah. a. MD terdiri atas sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) orang dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang. b. Pengurus Harian MD terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. c. Anggota MD lainnya memimpin Biro. d. Pengaturan jumlah anggota MD ditetapkan berdasarkan kepada keputusan MP. e. MD dapat mengangkat beberapa orang Penasihat.

4.

Majelis Wilayah a. MW dibentuk oleh MD di wilayah tersebut terdiri atas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Jemaat lokal. b. Personalia MW terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

5.

Gembala Jemaat. a. Gembala Jemaat adalah Hamba Tuhan yang memimpin/menggembalakan Jemaat lokal. b. Gembala Jemaat dapat mengangkat hamba Tuhan sebagai wakil Gembala Jemaat dan pelayanpelayan mimbar sesuai kebutuhan. c. Gembala Jemaat memimpin/menggembalakan Jemaat lokal tanpa pembatasan waktu, dengan syarat memiliki panggilan Tuhan, kesanggupan dan kemampuan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

1.

Pasal 12 Tugas dan Wewenang Majelis Pusat. a. MP memimpin GPdI, baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Ketua Umum bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris, atau 2 (dua) orang Ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjuk anggota MP lain-nya atau orang lain untuk mewakili MP. c. MP menetapkan dan memelihara kemurnian serta persamaan pengajaran.

d. e. f. g.

MP memelihara persatuan, keutuhan dan ketertiban umum dalam GPdI. MP melaksanakan Keputusan MUBES/MUBESLUB dan MUKERNAS. MP menyelesaikan Persoalan Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh MD. MP mengunjungi daerah-daerah untuk memperkokoh dan mempererat persaudaraan serta melakukan konsolidasi organisasi. h. MP memberikan dan atau menarik kembali surat-surat jabatan; membekukan dan/atau mengaktifkan kembali badan-badan/pimpinan-pimpinan dalam lingkungan GPdI, yang mendapat Surat Ketetapan/ Keputusan dari MP. i. MP menetapkan dan memimpin MUBES/MUBESLUB dan MUKERNAS. j. MUBES dapat dipercepat atau ditunda pelaksanaannya atas permintaan lebih dari separuh MD atau atas pertimbangan MP. k. MP mengadakan Rapat Pleno MP sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. l. MP melantik Pendeta GPdI dalam MUBES dan MUKERNAS. m. MP dapat membentuk Badan dan atau Tim Khusus untuk tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada MP. n. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MUBES. o. Dalam melaksanakan tugas, MP dapat mengeluarkan surat ketetapan, surat keputusan dan surat edaran. 2.

Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Rohani. a. MPR mengawasi kemurnian dan persamaan pengajaran. b. MPR memberikan nasihat dan pertimbangan kepada MP. c. MPR menyelesaikan permasalahan yang terjadi di MP atas permintaan MP, misalnya tentang perzinahan, keuangan, atau penyimpangan/ pelanggaran organisasi lainnya.

3.

Tugas dan Wewenang Majelis Daerah. a. MD mewakili GPdI ke dalam dan ke luar di daerahnya. b. MD mengawasi pelaksanaan kemurnian dan persamaan pengajaran di daerahnya. c. MD menyelesaikan dan menyelenggarakan hal-hal yang diserahkan oleh MP, serta mengawasi pelaksanaan Keputusan-keputusan Musyawarah di daerahnya. d. MD menetapkan dan memimpin MUSDA dan MUKERDA. e. MD mengatur pembagian tugas anggota MD sesuai kebutuhan di daerahnya. f. MD mengadakan Rapat Pleno MD sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. g. MD dapat mengadakan pertemuan persekutuan dalam daerah menurut kebutuhan. h. MD mengunjungi Jemaat-jemaat lokal dan wilayah-wilayah untuk mempererat hubungan persaudaraan dan persekutuan. i. MD memberikan dan atau menarik kembali Surat Jabatan. j. MD melantik Pendeta Muda dalam MUSDA dan MUKERDA. k. MD dapat membentuk Badan dan atau Tim Khusus untuk tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada MD. l. MD dapat menunjuk dan mengangkat Gembala Jemaat untuk membina Jemaat Muda atas usulan MW. m. MD memberikan pertanggungjawaban kepada MUSDA.

4.

Tugas dan Wewenang Majelis Wilayah. a. MW membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh MD. b. MW melaksanakan program kerja MD di wilayahnya dan program kerja Wilayah yang sudah disetujui MD.

5.

Tugas dan Wewenang Gembala Jemaat. a. Gembala Jemaat menggembalakan, memimpin, dan melayani Jemaat lokal. b. Gembala Jemaat mewakili Jemaat lokal yang digembalakannya, baik ke dalam dan ke luar. c. Gembala Jemaat yang anggota jemaatnya sudah melebihi 50 (lima puluh) orang dewasa, dapat mengangkat dan memberhentikan Wakil Gembala, Pendeta Pembantu, Penginjil, Penatua,

Diaken, dan pelayan kebaktian serta Pengurus Wadah Pelayanan Warga Jemaat di lingkungan Jemaat lokal yang digembalakannya. d. Gembala Jemaat dapat membentuk Majelis Jemaat menurut kebutuhan, serta mengangkat personalia Majelis Jemaat yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan penggembalaan, pelayanan, dan pertumbuhan gereja serta kegiatan lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung jawab kepada Gembala Jemaat. e. Gembala Jemaat adalah Ketua Majelis Jemaat. f. Gembala Jemaat mengatur pengelolaan keuangan Jemaat lokal. g. Gembala Jemaat harus menjadi teladan bagi anggota jemaat dalam menaati dan melaksanakan keputusan organisasi. h. Gembala Jemaat melibatkan anggota jemaat secara aktif dalam penginjilan dan pelayanan sesuai dengan potensi/karunia yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi pertumbuhan gereja. i. Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat harus mampu menerjemahkan dan menyalurkan aspirasi anggota jemaat yang positif, kreatif, dan dinamis untuk kemajuan Jemaat lokal. j. Gembala Jemaat wajib melakukan pembinaan kepada Jemaat Muda agar dapat berkembang menjadi Jemaat. BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

1.

2.

Pasal 13 Pemilihan Majelis Pusat. a. MP dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun melalui sistem formatur tunggal. b. Ketua Umum MP dipilih dalam MUBES melalui suara terbanyak dari antara calon yang ditetapkan oleh panitia nominasi. c. Panitia nominasi diangkat oleh MP. d. Ketua Umum terpilih menyusun pengurus lengkap MP. e. Persyaratan calon Ketua Umum MP adalah sebagai berikut: e.1. Calon Ketua Umum MP telah berpengalaman sebagai Pengurus MP sekurang-kurangnya 2 (dua) periode dan atau berpengalaman sebagai pengurus harian MD selama 2 (dua) periode, di antaranya pernah sebagai Ketua MD dan atau Ketua SA/STA/STT. e.2. Calon Ketua Umum MP telah melayani sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sebagai hamba Tuhan GPdI. e.3. Calon Ketua Umum MP adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik sebagai Pendeta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MP adalah Pendeta yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik menjadi Pendeta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dan telah berpengalaman dalam organisasi GPdI sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. g. Tata tertib pemilihan ditetapkan dalam MUBES. h. Panitia pemilihan ditunjuk oleh MP.

Pemilihan Majelis Pertimbangan Rohani. a. MPR dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun. b. Ketua MPR dipilih dalam MUBES melalui suara terbanyak bersamaan dengan pemilihan Ketua Umum MP. c. Ketua MPR dipilih dari antara calon yang dinominasikan MP. d. Ketua MPR dan Ketua Umum MP terpilih, memilih dan menyusun pengurus lengkap MPR. e. Persyaratan calon Ketua MPR adalah sebagai berikut. e.1 Calon Ketua MPR telah berpengalaman dalam kepemimpinan organisasi GPdI. e.2 Calon Ketua MPR telah melayani sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun sebagai hamba Tuhan GPdI. e.3 Calon Ketua MPR adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik sebagai Pendeta sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun. f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MPR adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dengan masa pelayanan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun serta telah berpengalaman dalam kepemimpinan organisasi GPdI.

g. Anggota MPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota MP dan atau sebaliknya. 3.

Pemilihan Majelis Daerah. a. MD dipilih untuk masa pelayanan 5 (lima) tahun, melalui sistem formatur tunggal. b. Ketua MD dipilih dalam MUSDA melalui suara terbanyak dari antara calon yang ditetapkan oleh panitia nominasi. c. Ketua MD terpilih bersama utusan MP menyusun pengurus lengkap MD. d. Panitia nominasi diangkat oleh MD. e. Persyaratan Calon Ketua MD adalah sebagai berikut : e.1 Calon Ketua MD telah berpengalaman sebagai pengurus MD sekurang-kurangnya 2 (dua) periode. e.2 Calon Ketua MD telah melayani sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sebagai hamba Tuhan GPdI. e.3 Calon Ketua MD adalah Pendeta yang sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, terpuji, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat serta telah dilantik sebagai Pendeta sekurangnya 15 (lima belas) tahun. f. Persyaratan dipilih menjadi anggota MD adalah Pendeta yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan telah dilantik menjadi Pendeta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan telah berpengalaman dalam organisasi GPdI sekurangkurangnya 4 (empat) tahun. g. Tata tertib pemilihan ditetapkan dalam MUSDA. h. Panitia pemilihan diketuai oleh utusan MP dan anggota ditunjuk oleh MD.

4.

Pemilihan Majelis Wilayah. a. MW dipilih dan diangkat dalam Rapat Pleno MD. b. Pelantikan MW dilakukan oleh MD.

5.

Penetapan Gembala Jemaat. a. Gembala Jemaat sebagai jawatan dari Tuhan untuk gereja adalah Hamba Tuhan yang terpanggil menggembalakan Jemaat lokal di suatu tempat.

b. Penetapan dan pentahbisan seorang Hamba Tuhan menjadi Gembala Jemaat dilaksanakan oleh MD di depan Jemaat dan dalam keadaan khusus ditetapkan dan ditahbiskan oleh MP.

BAB VII PENGISIAN KEKOSONGAN PIMPINAN

1.

Pasal 14 Majelis Pusat. a. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MP, kecuali kekosongan Ketua Umum, pengisiannya diputuskan dalam Rapat Pleno MP. b. Apabila terjadi kekosongan Ketua Umum MP pengisiannya ditetapkan oleh Mubeslub. c. Dalam hal Mubeslub belum dilaksanakan, rapat pleno MP menetapkan pejabat Ketua Umum MP.

2.

Majelis Pertimbangan Rohani a. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MPR, kecuali kekosongan Ketua MPR, pengisiannya diputuskan oleh rapat pleno MPR. b. Apabila terjadi kekosongan Ketua MPR, pengisiannya diputuskan oleh MP dengan mempertimbangkan usulan rapat pleno MPR.

3.

Majelis Daerah. a. Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MD, kecuali kekosongan Ketua MD pengisiannya diputuskan oleh rapat pleno MD. b. Apabila terjadi kekosongan Ketua MD, pengisiannya diputuskan oleh MP dengan mempertimbangkan usulan rapat pleno MD.

4.

Majelis Wilayah.

Apabila terjadi kekosongan dalam kepengurusan MW, pengisiannya diputuskan dalam Rapat Pleno MD. 5.

Gembala Jemaat. Pengisian kekosongan Gembala Jemaat diputuskan oleh MD dalam rapat pleno, setelah memperhatikan panggilan penggembalaan dan kondisi jemaat setempat. Dalam keadaan khusus, pengisian kekosongan Gembala Jemaat dilakukan oleh MP. BAB VIII MUSYAWARAH

1.

Pasal 15 Musyawarah Besar. MUBES adalah forum tertinggi GPdI yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh pimpinan GPdI, Hamba Tuhan GPdI, dan undangan lainnya untuk :

a. b. c. d.

mempererat persekutuan dan persaudaraan Hamba Tuhan; menilai laporan dan pertanggungjawaban MP; menetapkan Program Kerja; memilih dan melantik Ketua Umum MP dan pengurus lengkapnya;

e. memilih dan melantik Ketua MPR dan pengurus lengkapnya; f. melantik Pendeta; g. menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu. 2.

Musyawarah Besar Luar Biasa MUBESLUB diselenggarakan karena adanya kebutuhan yang mendesak, dihadiri oleh MP, MPR, MD, Utusan Wadah Pelayanan Jemaat Tingkat Pusat, Utusan Lembaga Pendidikan Alkitab/Teologia serta Perwakilan Luar Negeri. Diselenggarakan berdasarkan, a. Amanat MUBES, b. Usulan 2/3 MD melalui MP, c. Inisiatif MP.

3.

Musyawarah Kerja Nasional MUKERNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali yang waktunya ditetapkan oleh MP, dihadiri oleh MP, MPR, MD, utusan wadah Pelayanan Warga Jemaat Tingkat Pusat, Utusan lembaga pendidikan Alkitab dan Badan lain di lingkungan GPdI, serta undangan lainnya untuk, a. mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Ketetapan/keputusan MUBES; b. membahas laporan kerja MP, MPR, MD, wadah pelayanan, dan lembaga pendidikan Alkitab, serta Badan lainnya; c. membahas usulan peserta; d. melantik Pendeta; e. menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

4.

Musyawarah Daerah MUSDA adalah forum tertinggi GPdI di tingkat daerah. MUSDA diadakan 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh Utusan MP, MD, hamba Tuhan daerah setempat dan undangan lainnya untuk, a. mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba Tuhan di daerahnya; b. menilai laporan pertanggungjawaban MD; c. menetapkan program kerja daerah; d. memilih dan melantik Ketua MD dan pengurus lengkapnya; e. Melantik Pendeta Muda; f. Menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu.

5.

Musyawarah Kerja Daerah MUKERDA diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali, yang waktunya ditetapkan oleh MD, dihadiri oleh Utusan MP, MD, MW, Utusan wadah Pelayanan Warga Jemaat tingkat daerah,

Utusan lembaga pendidikan Alkitab, Badan lain di lingkungan GPdI serta undangan lainnya untuk, a. mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah dan Ketetapan/Keputusan MUSDA; b. mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan/Keputusan MUBES, MUKERNAS dan ketetapan MP di daerahnya; c. membahas laporan MW; d. membahas usul peserta; e. melantik Pendeta Muda; f. menetapkan/memutuskan hal lain yang dianggap perlu. 6.

Musyawarah Kerja Wilayah. MUKERWIL diadakan menurut kebutuhan, dihadiri oleh utusan MD, MW, KW dan hamba Tuhan dari wilayah setempat untuk,

a. mempererat persekutuan dan persaudaraan hamba Tuhan di wilayahnya; b. membicarakan perkembangan dan kemajuan GPdI serta menyusun program kerja diwilayahnya, c. Melantik Pendeta Pembantu. BAB IX PERWAKILAN LUAR NEGERI

1. 2.

Pasal 16 Gembala-gembala Jemaat GPdI di luar negeri dapat membentuk pengurus/ perwakilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara masing-masing atas persetujuan MP. Pengurus/perwakilan yang tersebut pada butir 1 dilantik oleh MP GPdI.

BAB X KEUANGAN Pasal 17 Keuangan Majelis Pusat berasal dari: 1. 20% (Dua Puluh Persen) hasil penerimaan keuangan MD yang setiap tiga bulan sekali dikirim langsung kepada Bendahara Umum MP. 2. Sumbangan jemaat dalam bentuk ekstra kolekte setahun sekali, dikirim langsung kepada Bendahara Umum MP. 3. Sumbangan, hibah, dan persembahan kasih dari dermawan. 4. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah. Pasal 18 Keuangan MP, termasuk yang berupa valuta asing, harus disimpan di Bank dan/atau di Lembaga Keuangan Non-Bank yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Pasal 19 Keuangan MP digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan program tambahan MP. Bendahara MP wajib menyampaikan laporan keuangan MP kepada MD sekurangnya 6 (enam) bulan sekali. MP menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap awal tahun. Pasal 20 MP dapat membentuk Badan Pemeriksa Keuangan GPdI. Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan tugasnya melaporkannya kepada MP. MP dapat meminta bantuan Akuntan Publik.

Pasal 21 Keuangan Majelis Daerah berasal dari: 1. Persepuluhan hamba Tuhan di daerahnya. 2. Sumbangan hibah dan persembahan kasih dari dermawan. 3. Usaha yang tidak bertentangan dengan Firman Allah

sesuai

dengan

petunjuk

MP

dan

Pasal 22 Keuangan MD digunakan untuk membiayai Anggaran Belanja dan program tambahan MD.

Pasal 23 Bendahara MD wajib menyampaikan laporan keuangan MD sekurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada hamba Tuhan di daerahnya dan kepada MP. Pasal 24 MD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap awal tahun. Pasal 25 Keuangan MW diatur menurut Keputusan MD. Pasal 26 Keuangan Jemaat lokal diatur menurut kebijaksanaan Gembala Jemaat.

BAB XI KEKAYAAN

1. 2.

3.

4. 5.

1. 2. 3.

Pasal 27 Kekayaan GPdI dalam Jemaat lokal berada dalam pemeliharaan Gembala Jemaat setempat dan harus didaftarkan dalam sebuah daftar inventaris. Yang dimaksud dengan kekayaan GPdI adalah baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha dan/atau hibah atas nama GPdI, serta kekayaan yayasan dalam GPdI. Kekayaan GPdI tidak boleh dijual, dihibahkan, dipindahtangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun, kecuali dengan keputusan rapat pleno MD. Jika terjadi kekeliruan, MP dapat memperbaiki keputusan MD. Kekayaan GPdI berada di bawah pengawasan MP yang didelegasikan kepada MD. Gembala Jemaat atau MW atau MD atau Pimpinan Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab dan yang setingkat atau MP dapat membeli, menerima hibah baik benda bergerak maupun tidak bergerak, untuk menjadi milik GPdI. Pasal 28 Siapa pun dilarang meminta atau mengumpulkan sumbangan atas nama GPdI untuk membangun gedung gereja atau bangunan lainnya yang tidak dicatat atas nama GPdI. Pengecualian dari ketentuan pada butir 1 (satu) harus mendapatkan izin tertulis dari MD dan atau MP. Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 28 butir 1 dan 2 akan diambil tindakan hukum. Pasal 29 Hamba Tuhan GPdI yang sudah dipecat atau mengundurkan diri tidak berhak memiliki dan/atau menguasai kekayaan GPdI, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dengan menggunakan nama GPdI.

BAB XII HAMBA TUHAN

1. 2.

3.

Pasal 30 Hamba Tuhan GPdI merupakan suatu panggilan. Hamba Tuhan, baik pria maupun wanita yang diterima dan dapat dilantik untuk memeroleh gelar kependetaan, yaitu anggota GPdI yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, sudah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Alkitab GPdI, menerima panggilan Tuhan untuk bekerja di ladang-Nya, serta taat kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPdI. Gelar kependetaan dalam GPdI adalah sebagai berikut:

4. 5.

6. 7. 8. 9.

a. Pendeta : disingkat Pdt b. Pendeta Muda : disingkat Pdm c. Pendeta Pembantu : disingkat Pdp Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu dalam GPdI hidup dari Pemberitaan Injil dan Pelayanan. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta adalah sebagai berikut. a. Gembala Jemaat yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurangnya 2 (dua) tahun. b. Penginjil “Penuh Waktu” yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurangnya 2 (dua) tahun. c. Tenaga pengajar Sekolah Alkitab/Sekolah Tinggi Alkitab yang sudah dilantik Pendeta Muda sekurangnya 2 (dua) tahun. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta Muda adalah Pendeta Pembantu yang sudah dilantik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Yang dapat dilantik menjadi Pendeta Pembantu adalah berdasarkan pertimbangan Gembala Jemaat. Istri Pendeta yang dapat dilantik menjadi Pendeta adalah berdasarkan pertimbangan khusus dari MP. Calon Pendeta yang akan dilantik wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh MP dan dilaksanakan oleh MD di daerahnya. BAB XIII ETIKA HAMBA TUHAN DAN TATA TERTIB PELAYANAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12.

13.

Pasal 31 Setiap hamba Tuhan wajib bekerja sesuai panggilan Tuhan dan memenuhi ketentuan AD/ART GPdI. Hamba Tuhan yang mendapat panggilan khusus harus diselidiki dan diuji dalam terang Firman Allah oleh pimpinan Gereja. Hamba Tuhan yang membuka Jemaat lokal baru di suatu tempat harus terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada MD. Hamba Tuhan yang terpanggil ke suatu tempat yang sudah ada Jemaat lokal, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari MD. Hamba Tuhan tidak boleh meninggalkan tempat pelayanannya lebih dari 2 (dua) bulan berturutturut. Hamba Tuhan yang berkunjung ke Jemaat lain, wajib membawa surat keterangan dari pimpinan Gereja dan terlebih dahulu memberitahukan kepada gembala Jemaat yang akan dikunjungi. Hamba Tuhan yang berkunjung ke Jemaat lain dengan maksud untuk melayani dan atau berkhotbah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gembala Jemaat tersebut. Mutasi penggembalaan dapat dilakukan atas pertimbangan dan keputusan MD atau MP, atau dilakukan berdasarkan kehendak dan persetujuan antar-Gembala Jemaat dengan keputusan MD atau MP. Hamba Tuhan wajib memberikan persepuluhan kepada MD. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi organisasi.

Hamba Tuhan harus taat dan tunduk kepada pimpinan, saling menghormati dan menghargai, serta menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dalam suasana damai sejahtera. Hamba Tuhan wajib melaksanakan pelayanannya dengan penuh tanggung jawab, kasih, setia dan rela berkorban. Hamba Tuhan harus hidup kudus, memelihara kerukunan keluarga dan rumah tangga, bertutur kata sopan, memelihara integritas dan kredibilitas, berpenampilan rapi dan pantas, serta menjadi panutan dalam perilaku. Hal tersebut juga berlaku bagi keluarga hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ikut dalam kegiatan politik praktis dengan menjadi anggota atau pengurus partai politik harus menyerahkan pelayanannya kepada Pimpinan Gereja.

BAB XIV SANKSI

1. 2.

Pasal 32 Demi memelihara kesucian, ketertiban, dan nama baik GPdI, pimpinan dapat menjatuhkan sanksi kepada hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART GPdI. Sanksi bertujuan agar Hamba Tuhan yang berbuat dosa sadar dan bertobat dari pelanggarannya.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

e. 7. 8. 9. 10. 11.

Pasal 33 Sanksi organisasi yang dijatuhkan berbentuk: a. pendisiplinan; b. pemberhentian sementara; c. pemecatan. Penyelewengan dan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi yaitu, a. sanksi pendisiplinan dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran Etika dan Tata Tertib Pelayanan Hamba Tuhan; b. sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang: - melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi lainnya; - dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu proses hukum. c. sanksi pemecatan dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang : - melakukan pelanggaran kepada larangan Alkitab, antara lain: zinah, perkosaan, pelecehan seksual, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, mabuk, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, penyebaran ajaran palsu dan lainnya; - dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana. Tindakan pemecatan segera dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melakukan: zinah, percabulan, pelecehan seksual, persundalan, kemesuman laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, mabuk, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, penipuan, penyebaran ajaran palsu dan lainnya.

Sanksi organisasi dapat dijatuhkan kepada hamba Tuhan yang melaksanakan pemberkatan nikah pasangan cerai hidup dan atau yang masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hamba Tuhan yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran lainnya, termasuk pelanggaran organisasi, harus ditegur dan dinasihati terlebih dahulu oleh pimpinan dan diberi kesempatan untuk bertobat atau berubah. Sanksi organisasi dijatuhkan jika tidak ada perubahan. Sanksi dijatuhkan oleh: a. Gembala jemaat kepada anggota jemaat; b. MD kepada hamba Tuhan di daerahnya, kecuali kepada anggota MP. c. MP kepada anggota MD. d. Rapat pleno MP kepada anggota MP atas rekomendasi MPR. Rapat pleno MP kepada anggota MPR. Hamba Tuhan atau anggota jemaat yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan diri kepada pimpinan yang lebih tinggi, dari pimpinan yang menjatuh-kan sanksi. Hamba Tuhan yang diberhentikan sementara atau dipecat atau keluar dari GPdI, diumumkan namanya di internal GPdI, demikian pula apabila diterima kembali. Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dapat dicabut apabila yang bersangkutan bertobat atau menyesali perbuatannya. Pimpinan dapat memberikan rehabilitasi terhadap hamba Tuhan yang menerima sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan.

BAB XV PENGGABUNGAN Pasal 34 Hamba Tuhan dari organisasi bukan GPdI yang menggabungkan diri ke dalam GPdI wajib memenuhi persyaratan yang diberikan oleh MD dan atau MP.

BAB XVI PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. 2.

Pasal 35 MUBES/MUBESLUB dapat melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan usulan lebih dari setengah jumlah MD melalui MP. Pengesahan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya dilakukan dalam MUBES/ MUBESLUB. BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 36 Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN

1. 2.

Pasal 37 Hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dengan Ketetapan MP. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cisarua, Bogor – Jawa Barat Pada tanggal, 7 Juni 2012 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdI Yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012 MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Selaku Pimpinan Mubeslub

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. M.D Wakkary

Pdt. Adi Sujaka, M.Th



(Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI) PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA PEMBUKAAN

1. 2. 3.

Kabar Injil sepenuh datang ke bumi Indonesia oleh pelayanan misi dua keluarga misionaris dari gereja lokal “Bethel Temple“, di Seattle, Amerika Serikat tahun 1921. Kelahiran jemaat-jemaat lokal Pantekosta di Indonesia mendorong terbentuknya organisasi “De Pinksterkerk in Nederlandsch Indie“ yang kemudian menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Dalam alinea 4, 5 dan 6 tercantum Visi dan Misi GPdI yaitu :

a. Pemberitaan Injil sepenuh dari lokal sampai global. b. Pembaptisan orang-orang percaya. c. Menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh jahat dari orang-orang yang dikuasai setan. d. Menerima kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahasa baru/lidah dan peranannya memberdayakan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. e. Meyakini Tuhan memberikan lima jawatan kepada gereja, untuk memperleng-kapi anggota gereja bagi pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. f. Tujuan pertumbuhan gereja ialah kesatuan iman dan pengetahuan tentang Tuhan Yesus sebagai Anak Allah, kedewasaan dan kesempurnaan gereja yang mencapai standar kepenuhan Kristus. g. Misi pekabaran Injil kepada manusia dari tingkat lokal sampai tingkat global dan pencapaian visi Gereja Tuhan yang esa, dewasa dan sempurna harus dijalankan dalam mekanisme yang tertib, teratur dan damai sejahtera, maka untuk maksud tersebut Gereja Pantekosta di Indonesia berada dan siap menjadi alat Tuhan, Kepala Gereja. 

                                                                                                                 ANGGARAN  DASAR                                                                                      GEREJA  PANTEKOSTA  di  INDONESIA  

BAB I NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3

: : :

Pasal 4

:

Cukup jelas Dokumen otentik berada dalam kearsipan Majelis Pusat GPdI GPdI walaupun menyandang kata Indonesia, namun misinya tidak terbatas dalam batas-batas geografis Indonesia. Kantor Pusat GPdI di Jakarta.

BAB II DASAR Pasal 5

:

Cukup jelas

BAB III PENGAKUAN IMAN Pasal 6

:

1. 17 (tujuh belas) butir Pengakuan Iman GPdI adalah Kredo GPdI. 2. Pengakuan Iman sudah mencakup pokok-pokok Doktrin GPdI. 3. Dalam acara-acara khusus GPdI, Pengakuan Iman ini harus dibaca bersama- sama oleh anggota jemaat GPdI. 4. Pengakuan Iman ini harus diajarkan kepada anggota jemaat GPdI.

BAB IV TUJUAN Pasal 7

:

GPdI adalah alat Tuhan dalam menjalankan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yaitu: Penginjilan, Pembaptisan, Pengajaran dan Pemuridan.

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8

:

Cukup jelas

BAB VI PIMPINAN Pasal 9

:

1. 2. 3. 4.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. BAB VII SUMBER KEUANGAN

Pasal 10

:

1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 11

: Cukup jelas

BAB IX MUSYAWARAH Pasal 12

:

1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas

BAB X PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 13

: 1. Usulan dapat diajukan oleh setiap MD secara sendiri-sendiri atau secara kolektif, namun harus mencapai jumlah 2/3 dari seluruh MD GPdI yang ada pada saat usulan diajukan. 2. Cukup jelas

BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 14

:

Anggaran Dasar sebelum tanggal 7 Juni 2012, tidak boleh digunakan, dan tidak

boleh menjadi pedoman GPdI dalam menjalankan seluruh ketetapan/ keputusan MP, program dan kegiatannya.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 15

:

1. Cukup jelas 2. Yaitu sejak tanggal 7 Juni 2012 ketika disahkan pada MUBESLUB di Cisarua, Bogor – Jawa Barat.

Ditetapkan di Cisarua, Bogor – Jawa Barat Pada tanggal, 7 Juni 2012 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdI Yang dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012 MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Selaku Pimpinan MUBESLUB

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. DR. M.D Wakkary

Pdt. Adi Sujaka, M.Th



    ANGGARAN  RUMAH  TANGGA   GEREJA  PANTEKOSTA  di  INDONESIA   BAB I KEGIATAN PELAYANAN GEREJA Pasal 1

:

6 (enam) butir Kegiatan Pelayanan Gereja dapat dijabarkan dalam berbagai Program Kerja atau Pedoman Aktivitas, yang dihasilkan MUBES, MUKERNAS, MUSDA, MUKERDA atau oleh keputusan pimpinan GPdI.

IBADAH Pasal 2

:

Kegiatan Ibadah harus menjadi kegiatan yang permanen, rutin dan berkala di setiap Jemaat lokal GPdI atau di setiap kegiatan pelayanan lainnya dan tidak terbatas pada ruang dan waktu.

PELAYANAN WARGA JEMAAT Pasal 3

:

1. Wadah-wadah kegiatan warga Jemaat dapat terus berkembang bentuk dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan peluang. Wadah di tingkat Pusat disebut Komisi Pusat (KP), ditingkat Daerah disebut Komisi

Daerah (KD), ditingkat Wilayah disebut Komisi Wilayah (KW) dan ditingkat Jemaat lokal disebut Komisi Jemaat (KJ). 2. MP GPdI dapat mengeluarkan peraturan rinci tentang pelayanan warga jemaat.

PENDIDIKAN Pasal 4

:

1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Akte dari lembaga pendidikan umum baik formal maupun non formal yang didirikan/dikelola atas nama GPdI, harus mencantumkan hubungan yang jelas dengan GPdI. 4. Cukup jelas.

PENERBITAN DAN MULTIMEDIA Pasal 5

:

1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas.

DIAKONIA DAN SOSIAL Pasal 6

:

MP GPdI menugaskan Departemen terkait yang membidangi Diakonia Sosial.

BAB II JEMAAT LOKAL Pasal 7

:

1. Cukup jelas 2. Cukup jelas 3. Cukup jelas

Pasal 8

:

1. Cukup jelas. 2. Jemaat muda adalah jemaat yang baru dirintis dan jumlah jemaatnya belum mencapai ketentuan Pasal 8 butir 1, dipimpin/digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, di bawah bimbingan dan pembinaan seorang gembala jemaat atau MD. (Lihat ketentuan Pasal 12, butir 3.l). 3. Gembala jemaat memiliki kewenangan untuk mengangkat, melantik dan memberhentikan Wakil Gembala, Penatua, Diaken atau Majelis Jemaat atas tuntunan Roh Kudus dan sesuai kebutuhan jemaat. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas.

Pasal 9

:

Cukup jelas.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 10 :

1. a. b. c.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

2. a. b.

Cukup jelas. Cukup jelas.

3. a. b.

Cukup jelas. Cukup jelas.

4. a.

Cukup jelas.

b.

Cukup jelas.

BAB IV PIMPINAN Pasal 11 :

1. a. b. c. d.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

2. a. b.

Cukup jelas. Cukup jelas.

3. a. b. c. d. e.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Jumlah Penasihat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.

4. a. b.

Cukup jelas. Cukup jelas.

5. a. b.

Cukup jelas. Gembala jemaat yang dimaksud adalah yang jumlah anggota jemaatnya minimal 50 orang dewasa. Yang dimaksud dengan hamba Tuhan yang dapat diangkat menjadi wakil gembala adalah seorang yang telah mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI. Kecuali Gembala Jemaat tersebut mengundurkan dan terkena sanksi pemecatan.

c.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG Pasal 12

: 1.

a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Yang dimaksud dengan tidak dapat diselesaikan oleh MD adalah dalam hal MD telah menyerahkan persoalan tersebut kepada MP atau karena adanya keberatan dari pihak yang bermasalah dan mengajukan keberatan tersebut secara tertulis kepada MP. g. Cukup jelas. h. Cukup jelas. i. Cukup jelas. j. Permintaan dari MD harus diajukan secara tertulis dan merupakan hasil keputusan rapat pleno MD yang bersangkutan. k. Cukup jelas. l. Capen harus melalui mekanisme penyaringan yang ditetapkan MP m. Yang dimaksud badan adalah lembaga fungsional untuk menjalan-kan fungsi tertentu MP. n. Cukup jelas. o. Cukup jelas.

2. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Yang dimaksud adalah permasalahan dan/atau kasus yang terjadi pada anggota MP.

3. a. Cukup jelas.

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Calon Pendeta Muda harus melalui mekanisme penyaringan yang ditetapkan MD. k. Yang dimaksud badan adalah lembaga fungsional untuk menjalankan fungsi tertentu MD. l. Cukup jelas. m. Cukup jelas. 4. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. 5. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Pelantikan Pendeta Pembantu oleh Gembala Jemaat, harus dilapor-kan kepada MD. Bagi Daerah yang belum memiliki MW, pelantikan Pendeta Pembantu dilakukan oleh MD di MUKERDA atas usul Gembala Jemaat. Bagi MD yang sudah memiliki MW, pelantikan Pendeta Pembantu dilakukan oleh MW di MUKERWIL, atas usul Gembala Jemaat. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Cukup jelas. g. Cukup jelas. h. Cukup jelas. i. Cukup jelas. j. Cukup jelas.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN Pasal 13

:

1. a. Cukup jelas. b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUBES yang berstatus utusan. c. MP akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pembentukan panitia nominasi dan rincian mekanisme serta proses pemilihan Ketua Umum MP sebelum MUBES. d. Cukup jelas. e. e.1 Ketua STA/STT yang mencalonkan diri menjadi Ketua Umum MP telah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) periode pengurus harian MD. e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI. e.3 Cukup jelas.

f.

Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan struktural KD, KP, MW, MD, MPR dan MP. Dihitung g. Cukup jelas. h. Cukup jelas.

2. a. Cukup jelas. b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUBES yang berstatus utusan, dipilih secara bersamaan dengan Ketua Umum MP dalam 1 (satu) putaran. c . Cukup jelas.

d. Cukup jelas. e. e.1 Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedu-dukan struktural KD, KP, MW, MD, MPR dan MP. e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI. e.3 Cukup jelas. f. Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan struktural KD, KP, MW, MD, MPR dan MP. g. Cukup jelas. 3. a. Cukup jelas. b. Yang dimaksud adalah dipilih oleh peserta MUSDA yaitu oleh Gembala Jemaat, Utusan SA, STA/STT dan Penginjil penuh waktu di daerahnya. c. Jumlah pengurus lengkap MD diatur oleh petunjuk pelaksaan MP. d. Cukup jelas. e. Persyaratan Calon Ketua MD e.1 Persyaratan ini dikecualikan bagi daerah yang dimekarkan dan belum mencapai usia 2 (dua) periode kepengurusan dan atau daerah yang terbatas calonnya yang memenuhi syarat, cukup dengan syarat berpengalaman 1 (satu) periode sebagai pengurus MD. e.2 Dihitung sejak selesai mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab GPdI. e.3 Cukup jelas. f. Yang dimaksud pengalaman Organisasi ialah dalam kedudukan struktural KW, KD, KP, MW, MD, MPR dan MP. g. Cukup jelas. h. Cukup jelas. 4. a. Cukup jelas b. Cukup jelas. 5. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas.

BAB VII PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN Pasal 14

:

1. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkap MP harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidak hadiran seorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan bersedia

menerima keputusan rapat. b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua Umum MP melalui Mubeslub adalah harus dari internal MP yang memenuhi syarat sebagai Ketua Umum MP. c. Pejabat Ketua Umum MP harus menyelenggarakan Mubeslub selambatlambatnya 3 bulan sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi pejabat Ketua Umum MP. 2. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. 3. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno MD, maka seluruh pengurus lengkap MD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidak hadiran seorang anggota MD harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan bersedia menerima keputusan rapat. b. Yang dapat dipilih menjadi Ketua MD adalah anggota MD aktif yang memenuhi syarat sebagai Ketua MD. 4. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkap MD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidak hadiran seorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan bersedia menerima keputusan rapat.

5. a. Dalam proses keputusan oleh rapat pleno, maka seluruh pengurus lengkap MD harus diundang secara resmi dengan tanda kehadiran. Ketidak hadiran seorang anggota harus disertai alasan penyebab tidak hadir dan bersedia menerima keputusan rapat. b. Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah bila MD menyerahkan pengisian lowongan tersebut kepada MP

BAB VIII MUSYAWARAH Pasal 15 :

1. Cukup jelas. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c.Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Cukup jelas. g. Cukup jelas. 2. Yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah adanya kebutuhan untuk mengambil keputusan yang menurut aturan hanya dapat dilaku-kan oleh Mubes. a. Cukup jelas. b. Mekanisme pengusulan Mubeslub oleh 2/3 (dua per tiga) MD harus melalui rapat pleno MD dan disampaikan secara tertulis ke MP.

c. Cukup jelas. 3. Cukup jelas. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. 4 . Cukup jelas. a. Cukup jelas b. Cukup jelas. c.Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c.Cukup jelas. d. Cukup jelas. e. Cukup jelas. f. Cukup jelas. 5. Cukup jelas. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c.Cukup jelas.

BAB IX PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 16

: 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas.

BAB X KEUANGAN Pasal 17

: 1. 2. 3. 4.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas.

Pasal 18

: Yang dimaksud dengan lembaga keuangan non bank adalah antara lain: koperasi, sekuritas keuangan.

Pasal 19

: 1. Program tambahan MP adalah kebutuhan insidentil di luar Anggaran Belanja Pusat seperti bencana alam dan atau bantuan kepada hamba Tuhan yang mengalami musibah. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas.

Pasal 20

: 1. Badan pemeriksa keuangan mengaudit keuangan MP, MD, serta lembagalembaga lainnya seperti Departemen, Badan dan Lembaga Pendidikan, sewaktu-waktu bilamana diperlukan. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas.

Pasal 21

: 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas.

Pasal 22

: Program tambahan MD adalah kebutuhan insidentil di luar Anggaran Belanja Daerah, seperti bencana alam dan atau bantuan kepada hamba Tuhan yang mengalami musibah.

Pasal 23

: Cukup jelas.

Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25

: Keuangan MW diatur oleh MD menurut kondisi masing-masing daerah.

Pasal 26

: Gembala/jemaat lokal dapat membuka rekening bank atas nama GPdI.

BAB XI KEKAYAAN Pasal 27

:

1. 2. 3. 4. 5.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 28

:

1. Segala sesuatu yang diperoleh atas nama GPdI, sekalipun menggunakan nama pribadi, tetap harus dilaporkan dan didaftarkan sebagai milik GPdI. 2. Cukup jelas. 3. Cukup jelas.

Pasal 29

: Cukup jelas.

BAB XII HAMBA TUHAN Pasal 30

: 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. 3. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas. 6. Cukup jelas. 7. Cukup jelas. 8. Cukup jelas. 9. Cukup jelas. BAB XIII ETIKA HAMBA TUHAN DAN TATA TERTIB PELAYANAN

Pasal 31

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Sanksi organisasi adalah pendisiplinan antara lain berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam Mubes dan Musda. Tidak dibenarkan melaporkan/mengadukan persoalan internal organisasi dan atau keluarga ke pihak luar seperti kepada kepolisian, pengadilan, dan lain sebagainya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. BAB XIV SANKSI

Pasal 32

: 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas.

Pasal 33

: 1. a. Cukup jelas b. Cukup jelas. c. Cukup jelas.

2. a. Cukup jelas. b. Cukup jelas. c. Cukup jelas.

3. Cukup jelas. 4. Cukup jelas. 5. Cukup jelas. 6. a. b. c. d. e.

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

7. Cukup jelas. 8. Cukup jelas. 9. Sesudah 2 (dua) tahun tidak serta-merta bebas, melainkan harus melalui mekanisme. 10. Cukup jelas. 11. Kecuali terhadap kasus banding.

BAB XV PENGGABUNGAN Pasal 34

: Cukup jelas.

BAB XVI PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 35

: 1. Yang dimaksud usulan MD adalah hasil keputusan rapat pleno MD, dan diajukan secara tertulis kepada MP. 2. Cukup jelas.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN Pasal 36

: Anggaran Rumah Tangga sebelum tanggal 7 Juni 2012 tidak boleh digunakan dan tidak boleh menjadi pedoman GPdI dalam menjalankan seluruh ketetapan/ keputusan, program dan kegiatannya. BAB XVIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 37

: 1. Cukup jelas. 2. Cukup jelas. Ditetapkan di Cisarua, Bogor – Jawa Barat Pada tanggal, 7 Juni 2012 Dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) GPdI Yang dilaksanakan berdasarkan

Ketetapan MUBES XXXII Tahun 2012 MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA Selaku Pimpinan Mubeslub Ketua Umum

Sekretaris Umum

Pdt. DR. M.D Wakkary

Pdt. Adi Sujaka, M.Th

-&&&-