M) Oleh : Aris Amrullah Minggu, 08 Juli :32

Pemimpin Indonesia Seharusnya Seperti ini (266/M) Oleh : Aris Amrullah Minggu, 08 Juli 2012 07:32

KOPI - Zhu Rongji adalah Perdana menteri cina yang di lantik pada tahun 1998. Saat pelantikan Zhu Rongji berkomitmen untuk tegas dalam memberantas korupsi. pernyataan yang sangat terkenal adalah meminta untuk membuat 100 peti mati yang akan di kirimkannya kepada 99 pejebat yang melalukan korupsi dan 1 peti untuk dirinya sendirinya. Setelah pelantikan ternyata ucapanan Zhu Rongji bukan gertakan sambal tetapi benar-benar pernyataan yang di sertai tindakan. Ribuan orang cina telah di hukum mati karena korupsi, menyuap dan menerima suap. Tak peduli walikota, gubernur, manteri-menteri Negara, pengusaha, aparat penegak hokum dan semuanya yang terlibat kasus korupsi. Tindakan Zhu Rongli banyak mendapat protes dari kalagan internasional tetapi dia tidak pernah memperdulikannya karena Zhu ROngli selalu berpegang tegus pada Falsafah cina yang berunyi : bunuhlah seekor ayam untuk menakuti seribu ekor kera. Dan, sejak ayam-ayam dibunuh, kera-kera menjadi takut. Artinya untuk membersihkan aparatur Negara dari korupsi perlu adanya pengorbanakan dari beberapa orang agar menjadi contoh untuk orang lain agar tidak korupsi.

Pemimpin di Indonesia walaupun banyak yang dari kalangan militer yang terkenal tegas tetapi kenyataanya sangat lembek, terbukti tidak adanya komitmen tegas presiden ketika dilantik, begitu juga tidak adanya tindakan tegas dalam menghukum para koruptor di Indonesia. Ketegasan pemimimpin Indonesia terlihat dari caranya menutup-nutupi kasus-kasus yang akan mengeret orang-orang penting di partainya atau kabinetnya seperti kasus Century Bank yang akan mengeret menteri keuangan sri mulyani dan Wakil presiden Budiono, kasus ini berakhir dengan penutupan kasus oleh presiden, dengan terjadinya kekacauan dalam rapat hak angket DPR, begitu juga dengan kasus lumpur Lapindo dan Gayus tambunan yang akan menyeret salah satu orang terkaya di negeri ini yaitu Abu Rizal Bakri yang kasusnya basi termakan oleh waktu. Berbagai kasus korupsi di Indonesia tidak akan bisa di atasi tanpa ketegasan dari seorang pemimpian. Walaupun sudah 9 tahun ada badan independen pemberantas korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tetapi belum memberikan hasil yang memuaskan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pasalnya KPK hanya bertugas Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak mampu melakukan penindakan dan pembuatan hukum untuk para koruptor.

Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001. menurut UU itu, ada sekitar 30 jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. disederhanakan sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara

1/7


2. Suap – menyuap

3. Penyalahgunaan jabatan

4. Pemerasan

5. Perbuatan curang

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan<

7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Menurut Undang-undang korupsi telah jelas pengertianya tetapi perlu adanya ketegasan hukum bagi para koruptor, seperti halnya Zhu Rongji yang berani menghukum mati para koruptor. Disini perlu ketegasan seorang pemimpin Negara untuk merekomendasikan kepada para pembuatan aturan (DPR) tentang pemberlakuan hukuman mati untuk para koruptor. Penulis sangat setuju dengan koaran pimpinan partai demokrat Anas Urbaningrum yang di kutip dari Tribunnews.com - Jumat, 9 Maret 2012 17:39 WIB . dalam pernyataannya yang bernada koaran tersebut anas menyatakan : “Gantung Saya di Monas kalau korupsi”. Koaran anas ini perlu di tindak lanjuti oleh presiden dan pembuatan Undang-undang (DPR-red) untuk segera mungkin mengolah UU pidana tentang hukuman gantung di Monas. UU ini segera di tindak lanjuti dengan menyiapkan tali-tali gantungan di monas yang di resmikan oleh presiden sendiri. Dalam peresmiannya presiden memberi sambutan bahwa UU ini berlaku 1 bulan lagi, sebelum UU ini berlaku yang hari ini masih menyimpan uang yang bukan haknya di mohon untuk mengembalikan dinomor rekening tertentu, setelah sebulan UU ini akan berlaku. KPK dan kepolisian akan melakukan penyelidikan, jika ada yang terbukti korupsi maka akan segera di gantung di tempat ini. Dalam waktu beberapa minggu rekening yang di maksud penuh di banjiri para pejabat yang bertaubat. Adapun jika masih ada pejabat yang belum mengembalikan uang yang bukan haknya itu akan di hukum gantung sesuai dengan UU tersebut. Kebijkan ini harus segera di sosilaisasikan oleh media massa di sinilah peran jurnalis untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memang sudah baik, bukan malah mencari kelemahan-kelemahan dan lari kesana kemari mencari yang kontra. Kebijakan ini tentunya mengalami pro dan kontra seperti halnya Zhu Rongji yang mengalami berbagai kecaman. Maka dengan itu di perlukan pemimpin yang tegas.

2/7


Ini tidak berlebihan karena korupsi adalah memakan uang Negara yang bisa di kategorikan sebagai tindakan pengkhianatan, beberapa kerajaan dahulu telah menetapkan hukuman mati untuk para penghianat Negara. Korupsi adalah tindakan mengkhianati Negara yaitu pemberontakan secara halus, atau menteror Negara secara tidak langsung maka dengan itu harus di hukum mati. Maka dengan itu perlu pemimpin yang bernyali besar bukan hanya badannya yang besar, perlu pemimpin yang berjiwa militer, berjiwa nasionalisme bukan berjiwa partaianisme. Jadi dapat di rumuskan tentang 12 kriteria calon presiden Republik Indonesia yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa

Sudah pasti yang akan menjadi pemimpin Indonesia adalah orang yang tertulis di KTPnya beragama Islam. Maka dengan itu pemimpin harus bertakwa dalam garis besar menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua lararanganNya. Islam bukan hanya mengajarkan tentang cara-cara ritual saja, tetapi juga cara-cara bernegera. Al Quran dan Al-Hadist harus di implikasikan dalam kehidupan bernegara, nilai-nilai keadilan, kejujuran, ketegasan, ketaatan kepada Allah dan Rasullah, Amar Ma’ruf nahi mungkar (menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang kurang baik) tentunya sesuai dengan konstitusi Negara kita.

2. Jujur dan dapat di percaya

Jujur adalah berkata yang sebenarnya dan bertindak yang sebenarnya. Transparansi dalam anggaran Negara adalah implikasinya. Rakyat harus berapa uangnya, karena sejatinya uang yang ada di Negara adalah uang rakyat.

3. Sanggup mejaga amanah

Mungkin menjadi tantangan khusus menjadi presiden Indonesia yang sangat komplek, penuh ketidak pastian dalam kondisi ekonomi dan sosial, maka dengan itu diperlukan pemimpin yang sanggup menjaga amanah dari rakyat sesuai dengan yang di inginkan oleh rakyat.

3/7


4. Cerdas

Pemimpin Indonesia harus cerdas, cepat dan tepat dalam bertindak atau mengambil kebijakan. Cerdas. Negara dengan kekayaan alam yang berlimbah ruang, dengan penduduknya yang kompleks, kondisi hutang yang sangat banyak, dan bencana-bencana alam yang telah akrab harus di kelola oleh pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas dapat mendistribusikan kekayaan Alam kepada rakyat secara proporsional sesuai dengan amanah UUD 1945 ayat Pasal 33 ayat 3. Pemimpin yang cerdas sanggup mengatur dan mengayomi rakyatnya agar bersatu seperti rantai baja yang kuat sesuai dengan Amanah Sila ke 3. Pemimpin yang cerdas dapat mengatur hutang negaranya, dan berusaha menetapkan target sampai 5 tahun hutang dapat lunas. Karena hutang menjadi beban untuk Indonesia yang tidak mandiri, dan tergantung pada asing. Terakhir pemimpin yang cerdas dapat mengatur agar bencana-bencana alam di negeri ini dapat di kurangi resikonya seperti mengungsikan penduduk yang akan terkena bencana di pulau-pulau yang di anggap aman dengan demikian pembangunan akan merata jika penyebaran penduduk pada merata.

5. Adil

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil juga tidak memihak kepada siapapun. Ini sangat berhubungan dengan kebijakan Negara dan penegakan hukum. Dalam membuat kebijakan pemimpin Negara harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan, memberatkan atau tidaknya untuk rakyat. Adil dalam penegakan hukum artinya benar-benar menegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, siapapun yang bersalah harus di hukum tak peduli keluarga ataupun kerabat. 6. Tegas dalam bertindak membela rakyat.

Tegas bukan berarti bertangan besi, diktator atau otoriter. Tegas di sini adalah tegas dalam mentaati hukum yang telah ada. Tegas sesuai dengan koridor konstitusi, seperti halnya yang di ajarkan Rasullah yang tak segan-segan akan memotong tangan anaknya jika ia mencuri, seperti halnya Ratu sima yang memerintah kerajaan Kalingga dari tahun 674 - 695 M. Kerajaan Kalingga yang terletak kira-kira di sekitar daerah Jepara, Jawa Tengah yang tak segan-segan akan membunuh anaknya yang tak sengaja melangkahi barang yang bukan haknya, seperti halnya Zhu Rongji yang tak segan-segan menembak para koruptor di negeri tirai bambu.

7. Bernyali besar

4/7


Ketika Negara di injak-injak harga dirinya, maka pimpinan Negara adalah orang yang bertama kali menyatakan sikap tegasnya, seperti pelecehan terhadap para TKW, harus segara di tindak lanjutin jika Negara ini benar-benar Negara yang memiliki martabat yang tinggi. Nyari besar seorang pemimpin Negara dapat membuat Negara ini di segani di seluruh dunia.

8. Prorakyat bukan proasing

Setiap kebijakan pemerintah harus membela rakyat bukan membela asing, kebijakan privatisasi BUMN yang sangat potensial sangat tidak membela rakyat, jika BUMN tersebut lebih dari 50 % sahamnya di kuasai asing maka yang terjadi adalah pure bisnis, bukan sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan rakyat, system monopoli jaman VOC akan berlaku, Negara sedikit demi sedikit akan di kuasai Asing.

9. Sanggup membela hak rakyat

Negara ini adalah punya rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, jadi semua kebijakan harus membela rakyat, Negara harus membela petani ketika lahan mereka di serobot oleh pengusaha, Negara harus membela rakyat sipil ketika lingkungan mereka rusak akibat industry swasta. 10. Berjiwa sosial tanpa pamrih dalam mengabdi

menjadi pemimpin Negara tentu sangat berbeda dengan menjadi pemimpin di perusahaan, orientasinya jelas sangat berbeda, pemimpin Negara harus berjiwa melayani rakyat, objek atau sasaranya jelas adalah kemakmuran rakyat, berbeda dengan pimpinan perusahaan yang menjadi objek atau tujuan adalah memakmurkan para pemilik perusahaan (Investor), jadi bisa di indentifikasikan bahwa bekerja di mengabdi kepada rakyat tidak berorintasi profit atau materi, jadi tidak ada keluhan gaji dan tunjangan. Kalau berkaca dizaman Kholifah Abu Bakar seorang pemimpin Negara yang sangat luas pada waktu itu, beliau hanya meminta gaji secukupnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup anak istrinya, tidak bermewah-mewahan dan berlebihan dalam hidup.

11. Tidak terikat kontrak politik dengan asing

5/7


Ini yang lumayan sulit, intelligent harus bermain di sini, di perlukan penyelidikan yang detail dalam mengungkap ini, jangan sampai pemimpin Negara ini adalah agen-agen asing, sehingga pantaslah kebijakannya sangat mendukung asing.

12. Sanggup melunasi hutang Negara

Masalah ekonomi dan masalah harga diri bangsa itulah yang menyangkut masalah hutang. Dengan berhutang sebenarnya kita telah mengadaikan harga diri kita, sampai hutang kita benar-benar lunas. Oleh karena itu ini harus menjadi target yang harus di capai dalam pembangunan ekonomi Negara.

Refrensi

Kitab UU No. 21 tahun 2001

http://www.meandconfucius.com/2011/03/soal-korupsi-bangsa-ini-memerlukan-zhu.html

http://umum.kompasiana.com/2009/08/07/kekayaan-alam-indonesia-untuk-siapa/

http://menaraislam.com/content/view/34/40/

http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/12/kisah-ratu-sima/

Biodata Penulis

6/7


Oleh : Aris Amrullah

Mahasiswa Manejeman

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta Km. 4 Telepon (0254) 280330 Fax. 281254

Pakupatan Serang – Banten

7/7

M) Oleh : Aris Amrullah Minggu, 08 Juli :32

Recommend Documents