PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia; b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga; c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun Janda / Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
20
Tahun
1976
tentang
Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
M E M U T U S K A N
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Pegawai Negeri Sipil adalah : 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu : (a) Pegawai Bulanan disamping pensiun; (b) Pegawai Bank Milik Negara; (c) Pegawai Badan usaha milik negara; (d) Pegawai Bank Milik Daerah; (e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
b. Pejabat adalah 1. Menteri ; 2. Jaksa Agung ; 3. Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen; 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ; 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 6. Pimpinan Bank Milik Negara ; 7. Pimpinan Badan Usaha Milik negara ; 8. Pimpinan Bank Milik Daerah ; 9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah ;
Pasal 2 (1) Pegawai
Negeri
Sipil
yang
melangsungkan
perkawinan
pertama,
wajib
memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hirarki dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Permintaan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (3) Dalam surat permintaan ijin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin perceraian itu.
Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
(4) Permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
Pasal 5 (1) Permintaan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin dimaksud.
Pasal 6 (1) Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan – alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri / suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan ijin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.
Pasal 7 (1) Ijin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan – alasan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Ijin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat. (3) Ijin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan / atau d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
Pasal 8 (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk akan atau anak-anaknya. (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu. (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Pasal 9 (1) Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan ijin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.
Pasal 10 (1) Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah : a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah : a. ada persetujuan tertulis dari istri ; b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ; dan c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (4) Ijin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ; b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3) ; c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan / atau e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan
Pasal 11 (1) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat, apabila : a. ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami;
b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan ; dan c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (2) Ijin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya ; b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ; c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan / atau d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai : (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan lembaga
pemerintah
Non
Departemen,
Pimpinan
Kesekretariatan
Lembaga
Tertinggi/tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta ijin lebih dahulu dari Presiden. (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. (3) Pimpinan Bank Milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan usaha Milik Negara, wajib meminta ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. (4) Pimpinan Bank Milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib meminta ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pasal 13 Pemberian atau penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin tersebut.
Pasal 14 Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan ijin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.
Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 17 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Pasal 19 Setiap Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing.
Pasal 20 (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian ijin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepada : a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a); b. Pimpinan masing-masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e). c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f). (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara : a. Catatan perkawinan dan perceraian ; b. Kartu istri / suami.
Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 22 Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 April 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 April 1983 MENTERI / SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SUDHARMONO, SH.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UMUM Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahadia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengijinkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan – alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan berupa keharusan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuanketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraan itu sendiri. Keharusan adanya ijin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian termasuk juga pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai Bank Milik negara, pegawai Badan usaha milik negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai badan usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Setiap atasan yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/ keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan ijin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami / istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pada dasarnya, dalam rangka merukunkan kembali suami / istri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/istri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/istri tersebut.
Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa
salah satu alasan dapat terjadinya perkawinan ditetapkan ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang
baik,
meskipun
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
memungkinkannya. Oleh karena itu, ijin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta ijin beristri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2)). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan tiak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah
sedemikian
rupa,
sehingga
ia
tidak
dapat
memenuhi
kewajibannya sebagai istri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi. Huruf b Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. Huruf c
Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila istri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan,atau sesudah pernikahan sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3250
