LPI INDONESIA 2016 TURUN MASIH SOAL KLASIK HENRY SANDEE : KOORDINASI ANTARLEMBAGA MENJADI KUNCI PENTING

EDISI - VIII  AGUSTUS 2016

EXECUTIVE GEMILANG TARIGAN Bisnis Trucking, Hanya Bagi yang Berjiwa Kuat COMPANY OF THE MONTH PT Sumisho Global Logistics Indonesia Andalkan Tiga Strategi Kunci

PERINGKAT LPI INDONESIA 2016 TURUN

MASIH SOAL KLASIK HENRY SANDEE : KOORDINASI ANTARLEMBAGA MENJADI KUNCI PENTING

Salam Redaksi

Kabar Mengejutkan Dari Bank Dunia BANK DUNIA baru saja merilis angka LPI 2016 di mana selama dua tahun ini peringkat Indonesia turun hingga 10 peringkat. Ini tentu mengecewakan mengingat, Indonesia tengah giat-giatnya menambal berbagai lubang penghambat alur pasokan barang dan bisnis logistik. Dari lima penilaian utama, tiga paramater yakni infrastruktur, proses bea cukai, dan kompetensi logistik melorot dibandingkan 2014. Ini pukulan telak bagi Pemerintahan Jokowi yang mengagungkan infrastruktur, karena anggaran telah dipompa hingga dua kali lipat dari tahun 2014. Nilanya menggelembung jadi Rp317 triliun di 2016 dan tahun depan direncanakan Rp346 triliun. Apa yang salah? Mengapa usaha itu belum juga membuahkan hasil? Membangun infrastruktur dasar memang mahal dan butuh waktu, sehingga alasan Bank Dunia tampaknya tidak mengada-ada. Namun, bila melihat dua parameter lain yang memburuk, bea cukai dan kompetensi logistik kabar itu cukup mengejutkan karena kedua parameter sebetulnya lebih mudah dan cepat ditangani serta lebih berbiaya murah. Terpuruknya indikator bea cukai membuktikan bahwa upaya-upaya seperti mempercepat proses dwell time di pelabuhan belum membuahkan hasil. Ini pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Perlu upaya komperhensif bukan adhoc seperti dilakukan belakangan ini, karena hambatan birokrasi dan koordinasi telah menjadi masalah klasik di negeri ini. Terkait kompetensi logistik pemerintah sudah seharusnya memberi perhatian khusus bagi pengembangan sumber daya manusia. Minimnya SDM berkualitas tentu harus dibenahi dengan gerakan besar-besaran mendorong sektor pendidikan untuk menciptakan lulusan-lulusan yang kompetitif. Pada titik inilah pemerintah perlu merangkul pelaku usaha dan profesional-profesional di bidang supply chain dan logistik. Asosiasi Logistik Indonesia memiliki keperdulian tersebut, tinggal bagaimana semua pihak bergandeng tangan menciptakan SDM-SDM unggul logistik. Jangan sampai ketika batas antar negara mulai hilang oleh integrasi ekonomi kawasan, kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Salam Redaksi Supply Chain & Logistic Review adalah majalah resmi Asosiasi Logistik Indonesia yang terbit satu bulan sekali. Untuk peliputan dan iklan dapat menghubungi alamat redaksi dan marketing. Kami menerima artikel anda seputar dunia supply chain dan logistics untuk dipublikasikan di majalah

2

EDISI VIII| AGUSTUS 2016

REDAKSI Pelindung Dr Nofrisel, SE, MM, CSLP Prof. Dr. Ir. Teuku Yuri M. Zagloel, M.Eng. Sc. Prof. Dr. Ir. Senator Nur Bahagia Ir. Andy Ilham Said, Ph.D Dr. Kuncoro Harto Widodo Dr. Hoetomo Lembito Erwin Raza, SE, MM Ir. R. Ananta Dewandhono, MM, MBA Fx. Sugiyanto Hasanudin Penanggungjawab Zaldy Ilham Masita Dewan Redaksi Zaldy Ilham Masita, Mahendra Rianto, Iman Kusnadi, Widiyanto, Nyoman Purnaya, Hadi Kuncoro, Aulia Febrial Fatwa, Erith Desenaldo, Clara Benarto, Tenaka Budiman, R Kunto Margono, Uda Sasmita, Eko Setyanto, Okin Purba, Daniel Utomo, Armen Aldrin. Marketing dan Administrasi Aang Wiguna, Armieta Amelia, Chrissa Nurhayati, Elsa Febriana Konsultan media indossari.com Redaksi & Marketing Gedung I Lt. 7 Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Phone/Fax : 021 – 3863936 Email: [email protected] Website: www.ali.web.id

DAFTAR ISI EDISI - VI II AGUSTUS 2016

04 06 08 11

INDICATOR SEREMONIA

22

KILAS

COMPANY OF THE MONTH PT Sumisho Global Logistics Indonesia Andalkan Tiga Strategi Kunci

EXECUTIVE GEMILANG TARIGAN Bisnis Trucking, Hanya Bagi yang Berjiwa Kuat

14

INTERVIEW HENRY SANDEE : Koordinasi Antar Lembaga Menjadi Kunci Penting

17

HEADLINE Peringkat LPI Turun, Masih Masalah Klasik

20

Konsep Lama Tenaga Baru

25

VIEW Supply Chain Collaboration for Implementing Green Logistic in Rigid Packaging Plastic Industry

Dapatkan Supply Chain & Logistics Review rutin setiap edisi dengan mendaftarkan diri Anda sebagai anggota Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). Bergabung lah dengan lebih dari 3.000 profesional praktisi, akademisi, regulator dan pemerhati rantai pasokan dan logistik di ALI. Daftarkan diri Anda melalui laman resmi ALI www.ali.web.id atau mengirimkan email kosong ke alamat mailing list: [email protected]

3


INDICATOR

IMPOR KAWASAN BERIKAT

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

4


Total Barang Dalam Negeri yang Dibongkar di 5 Pelabuhan Utama, 2006-2016 (Ton) Periode Januari-Juni TAHUN

BELAWAN

TANJUNG PRIOK

PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK BALIKPAPAN

MAKASSAR

TOTAL

2006

3.554.231

6.572.435

4.868.088

4.231.568

1.435.484

20.663.812

2007

3.429.191

7.244.347

6.011.934

3.479.338

1.612.151

21.778.968

2008

4.372.649

8.804.196

4.285.222

3.687.635

2.492.510

23.644.220

2009

3.639.797

7.560.411

3.703.526

4.200.333

3.003.789

22.109.865

2010

3.282.184

7.409.953

4.300.260

2.068.510

4.169.963

21.232.880

2011

3.399.359

8.234.725

1.919.595

5.247.251

3.076.770

21.879.711

2012

3.417.301

9.018.290

2.696.645

5.085.894

3.502.427

23.722.569

2013

3.567.296

8.450.957

2.085.472

5.319.918

3.292.156

22.717.812

2014

3.075.621

8.727.768

2.569.018

5.657.290

2.841.570

22.873.281

2015

1.986.742

7.103.694

2.515.498

5.317.625

2.736.066

19.661.640

2016

1.927.434

6.801.289

2.261.728

3.816.267

2.740.042

17.548.776

2008

2010

2012

2014

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

2006

2007

2009

2011

2013

2015

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

5


SEREMONIA URBAN LOGISTICS & LAND TRANSPORTATION MANAGEMENT WORKSHOP FOR LEADERS & SPECIALISTS IN INDONESIA

Acara ini diselenggarakan pada 1 & 4 Agustus 2016 dan diselenggarakan oleh kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Temasek Foundatioan, National University of Singapore, The Logistics Institute Asia Pacific, dan Asosiasi Logistik Indonesia.

6


SEREMONIA

7


KILAS

DANA REPATRIASI PERLU DIALIRKAN KE LOGISTIK Potensi besar dana repatriasi

dalam program pengampunan pajak perlu diprioritaskan untuk turut mengembangkan sektor logistik, dengan mengalirkan dana itu ke sektor infrastruktur prioritas. Dengan upaya ini, niat pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan lebih mudah tercapai. Potensi dana repatriasi yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun rupiah akan cukup membantu menutup gap kebutuhan infrastruktur yang diprediksi mencapai Rp4.900 triliun dalam lima tahun ke depan. Dana jumbo itu bisa dialirkan untuk mendukung proyek infrastruktur seperti tol laut dan

darat serta berlbagai sarana dan prasarana lainnya. Bisnis logistik dan rantai pasokan diyakini akan berkembang bila dana-dana itu dialirkan untuk pembiayaan proyekproyek infrastruktur logistik, kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita. Sejauh ini, kata dia efek langsung dari tax amnesty ke supply chain dan logistik belum terasa. Tahun depan, pemerintah mengalokasikan 346,6 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur, naik sekitar 9% dari alokasi tahun ini. Infrastruktur telah menjadi prioritas Jokowi sejak menjadi presiden pada Oktober 2014. Dalam lima tahun, ratarata budget untuk sektor ini rata-rata naik 23%, meskipun bila dibandingkan dengan kebutuhan masih jauh panggang dari api. Berikut alokasinya sejak tahun 2012.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

rencana 346. dalam triliun rupiah

APBN P 317.1

realisasi 290.3

realisasi 154.6

realisasi 155.9

realisasi 145.5

PEMERINTAH GELAR LOKAKARYA LOGISTIK PERKOTAAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan program lokakarya logistik perkotaan yang akan dilaksanakan selama 30 bulan dan telah dimulai sejak April lalu. Lokakarya ini adalah langkah konkrit untuk mengetahu persoalan-persoalan logistik yang membelenggu proses perdagan-

8


gan produk ekspor dan produk asal perdesaan yang dijual ke kota. Program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. “Kami mungkin agak terlambat, tapi harus memulai untuk mendalami persoalan logistik,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam peluncuran program “Urban Logistics and Land Transportation Management Workshop for Leaders and Specialists in Indonesia”, di

KILAS

Jakarta (4/8) seperti dikutip dari ANTARA. Lokakarya ini hasil kerja sama Kemenko Perekonomian, The Logistic Institute-Asia Pacific National University of Singapore, dan Asosiasi Logistik Indonesia, dan Temasek Foundation. Tujuannya meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan pejabat tingkat menengah atau senior di kalangan pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dan peneliti.

SURPLUS PERDAGANGAN JULI ANJLOK 33% Surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2016 merosot 33% menjadi US$590 juta dari bulan sebelumnya sebesar US$ 879 juta. Penurunan diakibatkan keselesuan aktifitas perdagangan baik ke luar maupun ke dalam negeri. “Ekspor dan impor kita sama-sama turun, tapi masih surplus,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin (15/8). Ekspor pada bulan Juli turun dalam sebesar 27% menjadi US$ 9,51 miliar dibandingkan Juni, sementara impor merosot

9


sedikit lebih baik sebesar 26% menjadi US$8.92 miliar. Meskipun memburuk, secara kumulatif surplus perdagangan Januari-Juli masih lebih moncer dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar US$ 4,17 miliar versus US$1,33 miliar. Pengamat menyatakan menciutnya surplus tidak lepas dari kelesuan perdagangan dunia, terutama di negara-negara tujuan ekspor. Tiongkok sebagai tujuan pertama kini sedang dirundung perlambatan ekonomi, dan Amerika Serikat masih terus bergelut untuk mendongkak konsumsi. Sementara beberapa negara maju di Eropa dan Jepang sedang berjuang melawan deflasi. (SCL/BPS)

SIAPA ORANG TERKAYA INDONESIA? Kekayaan sepuluh orang terkaya Indonesia rupanya hampir menguasai hampir seperempat nilai produk domestik bruto atau PDB nusantara. Seperti dilansir majalah Forbes baru-baru ini, 10 konglomerat di Indonesia ditaksir memiliki kekayaan sebesar US$ 51,6 miliar atau senilai Rp 676 triliun.

KILAS Ini setara dengan 22% nilai PDB Indonesia di kuartal di kuartal kedua tahun ini. Rokok masih menjadi sumber pundi-pundi utama menuju kekayaan. Pemilik Djarum, keluarga Hartono yang diwakili Budi dan Michael tetap menjadi nomor satu dengan kekayaan US$ 15,4 miliar. Kekayaan keluarga ini naik 2,7% atau sebesar Rp 5,2 triliun. Adapun taipan properti Eka Tjipta Widjaja yang memiliki bendera Grup Sinarmas melorot dari posisi kedua menjadi keempat. Posisi Eka digantikan pemilik usaha rokok Grup Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo. (SCL/FORBES) Daftar orang terkaya Indonesia Forbes Agustus 2016. 1. Keluarga Hartono US$ 15,4 miliar 2. Susilo Wonowidjojo US$ 5,5 miliar 3. Anthoni Salim US$ 5.4 miliar 4. Eka Tjipta Widjaja US$ 5,3 miliar 5. Chairul Tanjung US$ 4,8 miliar 6. Sri Prakash Lohia US$ 4,7 miliar 7. Bachtiar Karim US$ 3,3 miliar 8. Bonjamin Setiawan US$ 3 miliar 9. Mochtar Riady US$ 2,2 miliar 10. Tahir US$ 2 miliar

EKONOMI 2017 DIPERKIRAKAN TUMBUH 5,3% Pemerintah memperkirakan perekonomian nasional akan tumbuh 5,3% pada tahun 2017, lebih tinggi 0,1% dari target 2016. Ini dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 di MPR, DPR dan DPD tanggal 16 Agustus lalu. Jokowi mengatakan ketidakpastian ekonomi dunia diperkirakan masih akan menghadang. Ini, kata dia, akibat perlambatan di berbagai negara berkembang, dan prospek pemulihan di negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Kepada parlemen, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan sebesar Rp 2.070,5 triliun, sedikit atau lebih rendah dari tahun 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun. Adapun anggaran diperkirakan sebesar Rp1.737,6 triliun lebih

10


kecil dari tahun ini sebesar Rp 1.786,2 triliun. Hasilnya, defisit anggaran diperkirakan sebsar Rp332,8 triliun atau 2,41% dari PDB, sedikit lebih lebar dari 2.35% tahun ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui RAPBN 2017 memang tidak sehat, dilihat dari sisi ketergantungan terhadap utang. Ini Terlihat, dari membengkaknya defisit keseimbangan primer atau selisih penerimaan dikurangi belanja tanpa pembayaran bunga utang. Nilainya diperkirakan membengkak menjadi Rp 111,4 triliun dari estimasi 105.5 triliun rupiah tahun ini. “Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran bunga. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini. (SCL) Asumsi kondisi makro ekonomi RAPBN 2017 1. Pertumbuhan ekonomi 5,3% 2. Inflasi 4% 3. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Rp13.300 4. Imbal hasil Surat Perbendaharaan Negara tenor tiga bulan 5,3% 5. Asumsi harga minya mentah Indonesia US$45 per barel 6. Volume produksi minyak dan gas bumi siap dijual sebesar 1,93 juta barel setara minyak per hari. Terdiri dari minyak bumi sebesar 780 ribu barel dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

EXECUTIVE

BISNIS TRUCKING, HANYA BAGI YANG BERJIWA KUAT GEMILANG TARIGAN

Menekuni bisnis truk sejak 1995, membuat Gemilang Tarigan begitu paham seluk beluk bidang ini. Sebab itu, kepada siapa saja yang berminat terjun ke bisnis trucking, Gemilang berpesan: mereka harus kuat mental karena bisnis ini sangat keras.

K

etika sudah masuk ke bisnis trucking, seseorang harus siap menerima kabar apapun dan tetap tenang. “Kalau kamu tidak bisa meneruskan tidur lagi setelah mendapat kabar buruk di tengah malam, kamu tidak cocok menggeluti bisnis ini,” pesan Gemilang ketika berbincang dengan Majalah Logistics &Supply Chain Review, awal Agustus lalu. Setelah 20 tahun

11


EXECUTIVE menggeluti bisnis trucking, pria kelahiran Medan ini sudah bisa tenang jika tengah malam sekalipun mendapat kabar salah satu truknya raib bersama barang-bawaan. Pun, dia masih bisa melanjutkan tidur malamnya bila mendengar salah satu truknya mengalami kecelakaan. Bukan tak punya perasaan, tapi, menurut Gemilang, kejadian-kejadian tersebut sudah diprediksi bakal terjadi dalam bisnis trucking, ini risiko. Kejadian tersebut bahkan selalu bisa terjadi kendati standar keamanan dan keselamatan truk sudah menjadi prioritas. Oleh karena itu, bila terjadi peristiwa tadi, ayah dua putra ini hanya memastikan bahwa karyawan-karyawannya selamat dan tidak ada korban jatuh. “Setelah itu kita harus bisa tidur lagi. Apapun yang harus dipikirkan dan dilakukan itu harus menunggu besok pagi. Kalau langsung kepikiran dan tidak bisa tidur lagi, bahaya bagi kesehatan kita sendiri,” tegas alumnus Akademi Administrasi Niaga Negeri Yogyakarta ini. Tahan banting, agaknya memang sudah lekat dengan dirinya sejak dahulu. Pria kelahiran 11 April 1954 ini, justru mengawali usahanya saat krisis moneter sedang membelit perekonomian negara. Di saat usaha lain tutup, sekitar 1997, Gemilang mendirikan PT Bena Mulia Karina yang bergerak di bisnis trucking. Ketika itu, ia tidak sengaja masuk ke bisnis logistik. Semenjak 1978 hingga April 1997, Gemilang bekerja di PT Terang Kita. Di tengah krisis keuangan pada era 1997, perusahaan yang didirikannya justru berhasil mendapatkan klien dari beberapa perusahaan besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Di sinilah, dia mendapat masalah ketidakpastian transportasi khususnya

12


“….satunya pekerjaan yang tidak memiliki career path adalah menjadi pengemudi truk. Kariernya setelah menjadi kernet ya menjadi pengemudi, itu saja.” pada ketersediaan truk yang ternyata sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan pengiriman logistik. “Saat itu, di pengiriman barang [shiping] justru tidak ada masalah. Namun, setelah barang dikirim, tidak ada transportasi yang melanjutkan proses tersebut,” katanya. Pada periode awal, bisnisnya hanya didukung satu dua truk. Itu tak masalah karena baginya yang penting bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami sebagian pemilik barang akibat ketiadaaan truk untuk mengangkut dan mendistribusikan barang. Berkat pengalaman, serta pengetahuannya di bisnis trucking, Gemilang pun ditunjuk sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) sejak 2014. Baginya, membesarkan bisnis truk dari skala kecil sampai besar seperti saat ini tidak mudah, banyak pesaing yang sudah gulung tikar. Tantangan terbesar untuk bertahan dan membesarkan bisnis trucking adalah mengelola dan mengedukasi pengemudi truk. “Satu-satunya pekerjaan yang tidak memiliki career path adalah menjadi pengemudi truk. Kariernya setelah menjadi kernet ya menjadi pengemudi, itu

EXECUTIVE “Apapun yang harus dipikirkan dan dilakukan itu harus menunggu besok pagi. Kalau langsung kepikiran dan tidak bisa tidur lagi, bahaya bagi kesehatan kita sendiri.” saja,” kata pemegang magister bisnis dari California, AS, ini. Dibilang tantangan terbesar lantaran para sopir tidak memiliki loyalitas di bisnis trucking. Secara mentalitas, mereka juga berbeda dengan pekerja biasa. Hal itulah yang membuat turnover pengemudi di bisnis ini begitu tinggi. Namun, dengan adanya lembaga sertifikasi pengemudi yang sekarang mulai ada, Gemilang berharap ada parameter yang jelas dan terukur tentang pengemudi dengan kualitas baik dan sedang. Dengan begitu, misalnya, pendapatan pun bisa dibedakan dengan parameter yang terukur. Selain soal sopir, secara bisnis, Gemilang sudah mengalami pasang surut usaha selama puluhan tahun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, diakui menjadi salah satu masa terberat dalam bisnis. Apalagi, sejak tiga tahun terakhir, bisnis trucking sedang melakukan peremajaan armada. Pasalnya, hampir 65% kondisi truk di Indonesia masuk kategori antara 10-20 tahun, jadi armada harus diganti. “Di saat mereka [pebisnis truk] sedang melakukan peremajaan, ternyata market sedang turun sehingga permintaan turun. Beban kami di leasing itu jadi berat sekali,” katanya. Gemilang tidak memungkiri, kompetisi bisnis trucking di Tanah Air semakin berat. Pemilik usaha truk skala kecil banyak yang gulung tikar. Pebisnis truk skala menengah dan besar pun bukannya tak menghadapi badai usaha. Apalagi, bagi perusahaan yang baru atau masih menanggung beban besar pasca-peremajaan armada. Oleh sebab itu, bagi pebisnis yang masih berjuang dan bertahan di bisnis trucking, Gemilang berpesan agar sebisa mungkin pintar-pintar melakukan penjadwalan ulang beban utang kepada leasing atau perusahaan pembiayaan agar tidak semakin membebani. Pebisnis juga harus memastikan bahwa arus kas tetap sehat sehingga bisnis bisa berjalan meski tertatih.

13


PROFIL GEMILANG TARIGAN PROFIL GEMILANG TARIGAN LAHIR Medan, 11 April 1954 PENDIDIKAN 1974 – 1978, Akademi Administrasi Niaga Negeri, Yogyakarta 1983- 1986, Fakultas Administrasi Niaga Unkris, Jakarta 1992-1994, Program Master of Business Administration OTC, Jakarta 1994-1994 Post Graduate MBA Program in International Business, California NON FORMAL 1992, Kursus Boomzaken 1995, Certified lead assesor on ISO 9000, SGS Yarsley 1996, Total Quality Management Training, TKC, Tokyo 2000, Sertifikat Ahli Kepabeanan, Bea Cukai. PENGALAMAN KERJA 1978-1997, PT Terang Kita/ Tranka Kabel’ Jakarta 1995-saat ini, Direktur (owner) PT Bena Mulia Karina ORGANISASI 1992-1997, Wakil Sekertaris Perhimpunan Managament Mutu Indonesia, Jakarta. 2005-2007, Kabid Perpajakan, Unit Organda Angkutan Khusus Pelabuhan DKI 2007-2009, Wakil Ketua Unit Organda Angkutan Khusus Pelabuhan DKI 2009-saat ini, Ketua Unit Organda Angkutan Khusus Pelabuhan DKI & Ketua Komisariat KADIN Jakarta Utara. 2011 –saat ini, Anggota Dewan Logistik KADIN INDONESIA & Dewan Transportasi Kota Jakarta 2014– saat ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia

INTERVIEW Henry SaNdee, Senior Trade Specialist World Bank

KOORDINASI ANTARLEMBAGA MENJADI KUNCI PENTING

W

orld Bank memberikan beberapa catatan atas penurunan peringkat Indonesia di Logistics Perfomance Index (LPI) 2016 dari urutan ke53 menjadi 63. Beberapa di antaranya yakni belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Bagaimana sebaiknya pemerintah dan pelaku usaha menyikapi penurunan peringkat LPI ini? Majalah Supply Chain & Logistics Review mewawancarai Henry Sandee, Senior Trade Specialist World Bank. Berikut petikannya: Sebenarnya apa terjadi dengan penurunan peringkat Indonesia di LPI 2016? Dalam melihat LPI, pertama, kita tidak bisa semata-mata hanya melihat peringkat Indonesia, tapi mencermati secara keseluruhan bahwa peringkat negara-negara tetangga juga turun. Peringkat LPI Indonesia tahun 2016 ini memang turun 10 peringkat. Namun, kami melihat peringkat Vietnam yang terkenal sistem logistiknya bagus juga turun 16 peringkat. Posisi Malaysia turun tujuh peringkat, Thailand turun 10, dan Filiphina 18. Itu yang pertama harus kita lihat bahwa peringkat negara di ASEAN secara umum memang turun.

14

EDISI VII | JULI 2016

INTERVIEW Kedua, kita juga harus melihat bahwa data ini dikumpulkan berdasarkan survei yang dilakukan kepada internasional freight forwarder di seluruh negara. Angka LPI ini adalah persepsi mereka atas kondisi logistik di suatu negara. Jika peringkat negara se-ASEAN turun, apakah memang ada pengaruh perlambatan ekonomi global ke peringkat LPI? Semua negara tersebut mengerem impor?

dari sisi bea dan cukai?

Di Indonesia, sistem logistik itu di bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian. Meski di bawah menko, kenyataannya bekerja sendiri-sendiri. Ini membuat penerap an sistem logistik di lapangan tidak efisien.

Bisa jadi begitu. Itu alasan pertama. Di samping itu, mereka juga bisa jadi kecewa dengan implementasi Asean Integration Economic System. Konsep ini, sebenarnya ditargetkan diimplementasikan pada 2015, tapi kenyataannya tahun lalu belum sempurna. Dari lima parameter utama pembentuk angka LPI, bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kemampuan logistik dan pencarian barang, apa catatan utama Anda? Angka infrastruktur. Di Indonesia, peringkat Indonesia dalam dua tahun ini turun paling dalam dibandingkan parameter lain. Kalau ini kita perhatikan, ada hal yang belum selesai dilakukan pemerintah. Memang, pemerintah menargetkan banyak proyek pembangunan tapi belum ada yang selesai. Masih terjadi kemacetan parah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan kepadatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Dua hal ini dapat menjadi acuan. Bagaimana dengan perkembangan

15


Sistem bea cukai di Indonesia juga mengalami penurunan. Parameter ini tidak saja hanya menjadi evaluasi bagi Ditjen Bea Cukai [Kementerian Keuangan], tapi juga semua lembaga terkait seperti Badan Karantina [Kementerian Pertanian] dan BPOM [Badan Pengawas Obat dan Makanan]. Apa yang lembaga itu lakukan tahun lalu ternyata berpengaruh pada angka LPI ini. Pemerintahan Presiden Jokowi menitikberatkan infrastruktur. Apa itu tidak berdampak positif?

Jangan lupa bahwa survei LPI ini dilakukan September 2015. Jadi, bisa saja, ketika survei dilakukan, mereka [tim World Bank] belum melihat proyek pembangunan infrastruktur ini. Atau bisa jadi, proyek itu baru sekadar publikasi dan belum jadi sehingga masih belum dirasakan manfaatnya. Memang pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar.

INTERVIEW Kita bandingkan negara lain. Pada 2015, ekonomi Jerman terpuruk, tapi peringkat LPInya nomor satu. Mengapa bisa begitu? Di Bangladesh, pertumbuhan ekonominya tinggi sekali sampai 7%. Namun, angka LPI-nya masih di peringkat bawah, bahkan di bawah Indonesia. Jadi, apa yang bisa kita lihat adalah bahwa sistem logistik itu penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya ada sistem logistik yang bekerja. Sistem logistik hanya menjadi salah satu parameter. Ada beberapa faktor lain seperti keterampilan buruh dan juga upah buruh.

16


Apakah penurunan LPI ini bisa berpengaruh pada rencana investor berinvestasi di Indonesia? Bisa saja terjadi. Mereka bisa saja berpikir ulang karena mereka, misalnya, memikirkan dampak keberlangsungan usahanya dengan kemacetan yang terjadi di jalan atau seberapa lama proses ekspor-impor barang. Apa catatan World Bank bagi pemerintah, apa yang mesti segera diperbaiki? Sistem koordinasi antardepartemen yang masih berjalan sendiri-sendiri. Di Indonesia, sistem logistik itu di bawah koordinasi menteri koordinator perekonomian. Meski di bawah menko, kenyataannya bekerja sendiri-sendiri. Ini membuat penerapan sistem logistik di lapangan tidak efisien. Pengembangan pelabuhan, khususnya di Indonesia timur, juga menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Ini penting mengingat pelaku usaha yang akan melakukan bongkar muat sampai membawa barang lagi itu bisa butuh waktu sampai 12 hari. Jelas mereka rugi dengan waktu yang sangat lama ini.

HEADLINE

PERINGKAT LPI TURUN, MASIH SOAL KLASIK

Persoalan lama di industri logistik masih menjadi pekerjaan rumah dan memicu penurunan peringkat logistik Indonesia. Apa yang harus segera dilakukan ke depan?

D

armin Nasution tampaknya agak gusar dengan laporan World Bank mengenai indeks kinerja logistik Indonesia. Betapa tidak, performa logistik Indonesia dalam Logistics Perfomance Index (LPI) 2016 justru melorot dari peringkat ke-53 menjadi ke-63 dari 160 negara. “Itu adalah berita buruk dalam peri-

17


ode pemerintah berbicara memperbaiki dwelling time [waktu tunggu],” tegas Darmin dikutip Antaranews, awal Agustus lalu. World Bank merilis angka LPI 2016 di mana selama dua tahun ini peringkat Indonesia turun hingga 10 peringkat. Dari lima penilaian utama Bank Dunia, tiga paramater penilaian Indonesia turun dibandingkan dengan 2014 yakni infrastruktur, proses bea cukai, dan kompetensi logistik. Hanya dua parameter yaitu pengiriman internasional dan pencarian barang yang skornya naik. Secara keseluruhan, nilai LPI Indonesia pada 2016 hanya 2,98, turun dari 2014 sebesar 3,08. Di kawasan ASEAN, Indonesia ada di peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Peringkat

HEADLINE

Indonesia sejajar dengan Vietnam dan lebih baik dari Brunei Darussalam, Filiphina, dan Kamboja. Namun secara umum peringkat LPI negara-negara kawasan Asia Tenggara ikut melorot terpengaru perlambatan ekonomi global. Senior Trade Spesialist World Bank Henry Sandee pun sepakat bahwa penurunan peringkat Indonesia juga dialami negara-negara se-kawasan. Henry menyebut kegagalan implementasi Asean Integration Economic System menjadi penyebab penurunan angka LPI negara di Asia Tenggara. “Peringkat LPI Indonesia tahun 2016 ini memang turun 10 peringkat. Namun, kami melihat peringkat Vietnam yang terkenal sistem logistiknya bagus juga turun 16 peringkat,” kata Henry kepada Majalah Supply Chain & Logistics Review, awal Agustus. Kendati negara lain juga senasib, pelaku usaha logistik Tanah Air menegaskan penurunan peringkat negara lain semestinya tak jadi kambing hitam. “Kita jangan melihat negara lain yang [peringkat LP] turun sebagai alasan, tapi bagaimana negara kita bisa lebih baik,” tegas Yukki N Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Menurut dia penurunan peringkat LPI ini sudah tampak dalam dua tahun terakhir. Reformasi di bidang logistik dan transportasi belum konsisten sehingga seringkali penerapannya tidak terstruktur. Ditambah perlambatan ekonomi global yang tak mungkin dihindari, membuat reformasi di sektor ini jalan di tempat. Padahal, empat faktor reformasi di bidang

18


logistik patut diperhatikan yakni pertama, harmonisasi dan implementasi regulasi, kedua, pembangunan hard dan soft infrastructure. Dua faktor sisanya yakni kebijakan fiskal moneter dan pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, implementasi empat faktor utama itu masih setengah-setengah. “Pilar kedua sampai terakhir bisa dilakukan bertahap. Di pilar pertama, bisa sekaligus dan gratis. Namun, pemerintah menyebut hal itu harus ada proses hukumnya dan sebagainya,” kata Yukki. Dengan penurunan peringkat LPI, Yukki khawatir biaya logistik nasional akan naik sehingga masyarakat yang akan dirugikan: membayar harga barang jauh lebih tinggi di atas harga yang seharusnya. Soal infrastruktur, tidak selalu perlu membangun infrastruktur baru, yang penting bagaimana mengefektifkan dan memanfaatkan kebijakan yang ada. Sebab itu, ALFI mendesak pemerintah kembali mengevaluasi diri. Salah satunya terkait tarif dan pelayanan perusahaan BUMN bidang transportasi dan logistik dibanding negara ASEAN lain. Evaluasi juga wajib dilakukan pada 18 lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor. Darmin pun paham dengan kondisi ini. Pemerintah, menetapkan enam aspek utama yang akan digenjot yakni perbaikan rantai pasok komoditas utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi. Persoalan utama logistik nasional, menurut Darmin bukan di rantai distribusi, tapi di komoditas yang tidak ada standarisasi.

“Peringkat LPI Indonesia tahun 2016 ini memang turun 10 peringkat. Namun, kami melihat peringkat Vietnam yang terkenal sistem logistiknya bagus juga turun 16 peringkat,”

HEADLINE “Kita belum punya UU mengenai supply chain atau logistik dan transportasi. Baru ada UU transportasi laut, darat dan udara. Itu pun lebih kepada orang, bukan kepada barang,”

Peringkat LPI Negara se-ASEAN Negara

Peringkat LPI 2016

Peringkat LPI 2014

Singapura

5

5

Malaysia

32

25

Thailand

45

35

Indonesia

63

53

Vietnam

64

48

Piliphina

71

57

Myanmar

113

145

Korea

24

21

Jepang

12

10

Infrastruktur memang lagi-lagi menjadi catatan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia. Dari lima parameter angka LPI, peringkat infrastruktur Indonesia turun paling tajam. Menurut Henry Sandee dari Bank Dunia, pencapaian ini paradoks mengingat sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menitikberatkan pembangunan infrastruktur. Lemahnya koordinasi 18 lembaga ini menjadi satu alasan penurunan kinerja logistik. “Meski di bawah koordinasi menko perekonomian, kenyataannya bekerja sendiri-sendiri,” tegas Henry. “Ini membuat penerapan sistem logistik di lapangan tidak efisien.” Senada dengan ini, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto juga sepakat mengenai koordinasi antarlembaga. Pengembangan logistik tak bisa parsial karena rantai logistik dimulai dari titik produksi hingga titik akhir barang yang dikonsumsi. Pemerintah perlu fokus pada pengembangan sektor kepelabuhanan. Di titik inilah infrastruktur Indonesia lemah. Dengan pembenahan, Carmelita yakin sistem logistik nasional perlahan akan membaik. ”Kinerja kepelabuhanan harus efisien dan terintegrasi dengan moda transportasi lain,” pesannya. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan payung hukum yang lebih kuat bagi sistem logistik dan transportasi. Aturan hukum tertinggi di sektor ini hanya Keputusan Presiden yang kerap membingungkan pengusaha terkait kementerian mana yang paling bertanggungjawab dalam teknis pelaksanaannya. Indonesia, kata Yukki, bisa mencontoh Thailand yang sukses menata sistem transportasi dan logistiknya. “Kita belum punya UU mengenai supply chain atau logistik dan transportasi. Baru ada UU transportasi laut, darat dan udara. Itu pun lebih kepada orang, bukan kepada barang,” kata Yukki. Parameter LPI Indonesia 2016 dan 2014 Bea Cukai

Infrastruktur

Pengiriman Internasional

Kemampuan Logistik

Pencarian Barang

Nilai Akhir

2016

2,69

2,65

2,90

3,00

3,19

2,98

2014

2,87

2,92

2,87

3,21

3,11

3,08

19


HEADLINE

KONSEP LAMA, TENAGA BARU

Akhir Juli lalu, untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Setelah pada 12 Agustus 2015, Indroyono Soesilo diganti oleh Rizal Ramli, kini giliran Rizal Ramli digantikan Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat Menkopolhukam.

B

erbeda dengan kementerian lain, Kemenko Kemaritiman bisa dibilang merupakan ujung tombak dari cita-cita Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pergantian ini menandakan, kinerja menteri sebelumnya tampak belum sesuai harapan, sehingga butuh sosok baru demi menggenjot kinerja kementerian ini.

20


Luhut memimpin koordinasi kerja empat kementerian yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Poros maritim adalah gagasan strategis mewujudkan konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, dan keamanan maritim. Gagasan ini tidak hanya berhenti pada tataran ide, tapi Jokowi merealisasikannya lewat salah satu program, Tol Laut. Contoh, di depan forum KTT Asia Timur, Presiden meluncurkan lima pilar poros maritim yakni budaya maritim, kedaulatan pangan di laut, infrastruktur maritim, konektivitas, dan kekuatan pertahanan maritim. Namun, di kesempatan lain, Jokowi justru memaparkan 10 pilar pengembangan poros maritim dunia.

HEADLINE

Kini tugas berat ada di pundak Luhut demi merealisasikan Tol Laut agar efisiensi ongkos logistik nasional bisa dicapai. Ini patut menjadi perhatian apalagi World Bank mencatat peringkat indeks kinerja logistik Indonesia atau Logistics Perfomance Index (LPI) 2016 melorot dari peringkat ke-53 menjadi ke-63 dari 160 negara. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kendala realisasi program Tol Laut masih soal koordinasi antar-kementerian. Salah satu silang pendapat bisa dilihat dari pertentangan investasi asing di bisnis perikanan. Kemenko Maritim akan membuka kesempatan bagi asing berinvestasi di bisnis perikanan tangkap mengingat kapasitas dalam negeri belum optimal. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan tak setuju karena asing hanya boleh masuk ke bisnis pengolahan ikan, bukan penangkapan ikan. “Silang pendapat ini sebagai sinyal yang justru akan berpengaruh terhadap efektivitas program tol laut yang digagas pemerintah,” kata Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Bhanda Ghara Reksa persero (BGR) Nofrisel. “Ikan itu kan barang, komoditas. Kalau pemerintah masih belum satu pandangan tentang satu komoditas, itu susah. Sementara konsep Tol Laut ini bisa dibelokkan ke mana saja, yang paling dekat ya sistem transportasi,” ujar Nofrisel. Menurut dia ada evaluasi soal program Tol Laut di antaranya penyelengga-

21


raan enam rute tol laut yang dioperasikan PT Pelni yang belum berjalan tertib. Pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia juga belum maksimal. Pelabuhan-pelabuhan perintis tak cukup hanya dipoles menjadi pelabuhan yang skalanya lebih besar. Lebih dari itu, pemerintah harus bisa mengembangkan komoditas dan sistem perdagangan di sekitar pelabuhan sehingga perekonomian di sekitar wilayah tersebut juga berkembang. Di tengah penurunan LPI logistik Indonesia, kejelasan dan implementasi program Tol Laut demi mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim harus ada. Pergantian menteri dari Rizal ke Luhut adalah hal lumrah tapi jangan sampai menghilangkan optimisme. “[Pergantian menteri] tidak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan proses Tol Laut. Apalagi, konsep dasar tol laut adalah konsep yang diusung Pak Jokowi semenjak masa kampanye,” kata pendiri Asosiasi Logistik Indonesia dan CEO Vanity Institute Ananta Dewandhono.

COMPANY OF THE MONTH PT SUMISHO GLOBAL LOGISTICS INDONESIA

Andalkan Tiga Strategi Kunci Setiap perusahaan selalu punya strategi kunci yang berbeda-beda guna menunjang keberlangsungan usaha di tengah ketatnya persaingan bisnis. Itu pula yang menjadi pegangan PT Sumisho Global Logistics Indonesia (SGL). Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan logistik yang didirikan pada 1994 dan berkantor pusat di kawasan EJIP Industrial Park, Cikarang, ini mulai menerapkan tiga strategi penting. Tujuannya tak lain demi menggenjot kinerja sekaligus merespon lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Tiga siasat itu yakni menerapkan skema milk run (pengantar susu), visual board management, dan mengembangkan pelabuhan darat atau dry port. Kata milk run ini mengacu

22


pada kisah abad ke-19 di dataran Eropa mengenai para penjual susu. Kala itu, setiap kali penjual susu tiba di rumah pelanggan, ia akan mengambil botol susu kosong yang telah disiapkan, lalu menggantinya dengan botol susu yang berisi susu segar. Artinya, terjadi proses pertukaran antara yang isi dan yang kosong. Di logistik, skema ini menggabungkan dua pengiriman atau lebih dari dua pemasok atau lebih dalam satu kali pengambilan atau pick up dalam satu rute. Jadi menjemput bola ke pemasok, ketimbang hanya menunggu kiriman langsung dari pemasok. Skema ini cukup menguntungkan bagi SGL, sebab dari segi waktu dan biaya lebih efisien. “Kami menerapkan skema milk run dalam logistik, sep-

“Kami menerapkan skema milk run dalam logistik, seperti halnya mengantar susu dari rumah ke rumah.”

COMPANY OF THE MONTH erti halnya mengantar susu dari rumah ke rumah,” kata Presiden Direktur SGL Indonesia Satoshi Bansho saat ditemui tim Majalah Logistics and Supply Chain Review, awal Agustus di Jakarta. “Kami punya rencana, dan ini tidak sulit merealisasikannya, kondisinya bagus.” Bansho menjelaskan, skema tersebut melalui serangkaian kegiatan logistik yang sistematis dan ringkas. Kuncinya,

manajemen waktu dan pemilihan rute distribusi. Manajemen waktu termasuk mengatur jadwal pick up di pemasok, hingga periode berapa lama pemindahan barang ke kargo. Kelebihan lain yakni perusahaan logistik tetap bisa memenuhi isi peti kemas kendati barang-barang yang harus diambil dari setiap pemasok tak banyak. Ini bisa dilakukan karena perusahaan logistik dapat menggabungkannya dengan barang-barang yang diambil dari suplier lain. Bagi klien, atau pengguna jasa, kata Bansho, mereka akan sangat terbantu dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan baku, terutama bahan baku impor. “Karena ketersediaan barang kurang, jadi kalau kami lalai dalam mengangkut dan mengirimkannya, maka mer-

23


eka harus hentikan produksi, dan itu dampaknya besar bagi operasional,” kata Bansho. Sepengatahuannya, tak banyak perusahaan logistik di Tanah Air menerapkan skema itu, “paling-paling hanya 10 perusahaan, dan skema ini menjadi kekuatan SGL jika berkompetisi dengan yang lain,” katanya sambil berkelakar. Strategi kedua yakni visual board management. Dengan sistem ini, semuanya menjadi transparan, baik bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa (klien). Mereka dapat memantau setiap proses yang berhubungan dengan kegiatan transportasi. Secara sederhana, sistem ini memudahkan kontrol pengiriman barang, sehingga klien bisa mengkalkulasi waktu, terutama berkaitan dengan proses produksi. Jadi, hanya dengan melihat sekilas, akan diketahui apakah semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Informasi produksi, standar kerja, pencapaian jadwal, kualitas barang, hingga perawatan akan tidak terlihat dengan mudah dan jelas. “Setiap orang bisa mengecek, kapan pun. Di Jepang, saya fikir sudah banyak perusahaan yang menerapkan manajemen visual. Ini menjadi kelebihan perusahaan kami,” kata alumnus international trade ini.

Keberadaan Cikarang Dry Port (CDP) menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan logistik yang berinduk di Jepang ini.

COMPANY OF THE MONTH Di logistik, skema ini menggabungkan dua pengiriman atau lebih dari dua pemasok atau lebih dalam satu kali pengambilan atau pick up. mau memilih CDP, kami bisa sediakan. Ini lebih efisien bagi konsumen,” imbuhnya. Di luar tiga strategi kunci itu, pelayanan berbasis pelanggan tak bisa dilepaskan. Baginya, perusahaan logistik bukan hanya soal proses antar barang, melainkan layanan tambahan demi kepuasan pelanggan. Dengan strategi ini, SGL yang didukung 450 karyawan ini mampu bertahan dalam 3 tahun terakhir di tengah lesunya bisnis perusahaan otomotif yang menjadi klien SGL. Kinerja SGL nyatanya mampu tumbuh 11-12% pada kuartal pertama 2016 dari periode yang sama tahun lalu. “Memang, secara khusus ada dampak dari bisnis otomotif di Indonesia bagi operasional kami.” Tahun ini, di tengah perlambatan industri otomotif, SGL berencana mengembangkan bisnis dengan membidik beberapa perusahaan ritel dan consumer goods asal Jepang guna memompa kinerja dan menghindari ketergantungan pada satu sektor. “Kami memulainya untuk sektor ritel dan consumer, dengan kombinasi pengalaman kami di Jepang. Satu perusahaan sudah deal sejak Agustus, tapi size-nya memang tidak besar,” ungkap Bansho. = Strategi ketiga yaitu mengembangkan inland port atau dry port. Keberadaan Cikarang Dry Port (CDP) menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan logistik yang berinduk di Jepang ini. Situs resmi CDP mencatat, SGL resmi menjadi tenant atau penyewa di pelabuhan darat ini sejak Agustus 2012. Tapi SGL baru memanfaatkan CDP bagi klien sejak 2014. CDP terletak di jantung kawasan manufaktur terbesar di Indonesia, di sepanjang kawasan BekasiCikampek. Sekitar 200 hektare dialokasikan untuk dry port yang mudah diakses lewat jalan raya dan kereta api. Inland port akan memperpendek waktu simpan barang di pelabuhan dan memperpendek jarak simpan peti kemas dengan pabrik, serta menjauhkan kegiatan pengiriman dari kemacetan—apalagi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sangat padat. “Jadi kalau klien tak mau lewat Priok, dan

24


VIEW

>> BY : DEVA DHARMAPUSPA T <<

SUPPLY CHAIN COLLABORATION FOR IMPLEMENTING GREEN LOGISTIC IN RIGID PACKAGING PLASTIC INDUSTRY SUPPLY CHAIN IN RIGID PACKAGING PLASTIC INDUSTRY Rigid packaging plastic industry sells services of packaging making with the injection and blow technology. Most of the packaging design are made by the customer, only few designs are resulted from collaborated work between manufacturer and customer. Design and manufacture technology will give a big impact to the process and energy consumption during production. Eventhough this industry is not the biggest consumer of energy, the nature of the business that compete in price and quality sector, pushes the manufacturer for keep looking and implementing innovation in energy saving. Further consideration from big customers (A and B customer from ABC analysis in this industry) to have a greener product influences this industry to be in the same path with their client. Creating products and services that could accomodate customer requirement but still with the spirit of cost competitivenes requires eco friendly technology and logistic that very much need the good collaboration internally and externally. The simple supply chain is described as connectivity between supplier and manufacturer, internal manufacture itself and manufacturer to their customer. As in the Porter Internal Value Chain below:

SUPPLY POSITIONING MODEL WITHIN INDUSTRY Most of the manufaturer in this industry have around thousands items that are purchased from their suppliers. By using the Supply Positioning Model the map could be desribed as below:

Position of the items in the bottleneck critical area need more attention from the producer to improve their position. This issue could be solved through a good cooperation by creating collaboration in some project, for example manufacturing technology (machine and mold) customer. So, two major factors, the competitiveness within industry and customer requirement, make us implements some initiatives in creating a green business in our daily operation. 1. Initiatives of Green Technology Below are some implementations of green technology that support customer requirement and also as a result of collaboration between supplier and manufacture

This paper is written based on implementation of green technology and logistic in PT Dynaplast, Indonesia.

25


• Multi layer product: technology that creates product with multi layer walls to reduce weight of product without impacted to product strenght (mould and technology) • High speed machine and low temperature mold: technology that requires low electricity consumption during production (mould and technology) • Renewable and bio degradable raw material: develop al-

VIEW ternative plastic raw material that needs shorter life time to be degraded naturally (raw material) • Recycle raw material from used rigid packaging: this initiative provoques a good coordination between customer who collects used packaging and the manufacturer who recycles and controls the consumption of recycle raw material in the production (raw material and technology) • Designed lighter mold for reducing the requirement of heat energy during production process (mould and technology) 2. Initiatives of Green Transport Innovation in creating greener transportation is a form of collaboration between 3PL in transportation services with the manufaturer. This action is designed and implemented as a part of company responsibility to reduce negatif impact of logistic to the environment. Study and analysis of few factors that are impacted to energy consumption: • Loaded weight • Tyre compression • Ages of truck • Route condition

26


Based on this analysis, few measurements are designed to monitor the performance of delivery and energy consumption: • Controlable carbon emmision from truck • Efficient routing and delivery through multi drop and multi load delivery • Optimized truck utilization • Optimized cost of transportation/meter cube delivery volume • Appropriate and optimized truck size

LPI INDONESIA 2016 TURUN MASIH SOAL KLASIK HENRY SANDEE : KOORDINASI ANTARLEMBAGA MENJADI KUNCI PENTING

Recommend Documents