Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Lokasi Keterpaduan dan Penyusunan RKA-KL Tahun 2015
Jakarta, 1- 3 September 2014
Outline 1. Lokasi Keterpaduan 2015
1. Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas Keterpaduan Tahun 2015 2. Lokasi Keterpaduan Permukiman Kumuh
2. Rencana Kegiatan Tahun 2015 1. 2. 3. 4.
Alokasi Anggaran Dit. Bangkim 2015 RKP Dit. Bangkim Tahun 2015 Penyesuaian Struktur Program 2015 - 2019 Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019
3. Penyusunan Anggaran 2015 1. MekanismePenelitian RKA-KL 2. Struktur Anggaran RKA-KL 3. Contoh Perekaman RKA-KL
Lokasi Keterpaduan 2015
1 Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas Keterpaduan Tahun 2015 Lokasi Keterpaduan Permukiman Kumuh
Kriteria Penetapan Lokasi Prioritas Keterpaduan Tahun 2015
Penetapan Lokasi
Prioritas Kluster A + B dan kesesuaian KSK SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Kumuh Klasifikasi Kumuh Berat
64 Kabupaten/Kota
Leadership/Komitmen Pemerintah Daerah Hasil verifikasi/validasi data dari satker provinsi Angka luasan kumuh yang tidak ekstrim
Terdapat Kebutuhan AM, PLP, dan Bangkim
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014
4
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH
Prioritas 1 No
Delivery Program Kumuh
Prioritas 2
Delivery Program Kumuh
Provinsi Kabupaten/ Kota
1
NAD
2
Klaster
Luas (Ha)
Klaster
Luas (Ha)
Gp. Telaga Tujuh
A
5,04
Kota Tanjung Balai
Bunga Tanjung
B
6,53
Kab. Agam
Padang Lua
A
23,80
Kabupaten/ Kota
A
Sumatera Utara Kota Medan
Medan Belawan
A
3
Sumatera Barat Kota Padang
Kawasan Jati, Kec. Padang Timur
A
2,10
4
Riau
Kec. Lima Puluh, Kec. Rumbai Pesisir, Senapelan
A
46,58 Kab. Indragiri Hulu
Rengat & Pasir Penyu
C
46,17
5
Kepulauan Riau Kab. Bintan
Kampung Keke & Belakang Pasar
A
20,72 Kab. Natuna
Bunguran Timur
B
60,00
6
Jambi
Kab. Batanghari
Kec. Muara Bulian
A
7,80
Batang Sangir
A
21,39
7
Sumatera Selatan
Kota Palembang
Ilir Timur 1, 2 dan Ilir Barat 2
A
104,28 Kota Lubuk Linggau
Mesat Seni, Mesat Jaya, & Muara Enim (Kec. Lubuk Linggau Timur)
B
12,38
8
Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang
Kel. Samabung Lama Kec. Bukit Intan & Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam
A
28,71 Kab. Bangka Barat
Muntok
B
12,33
9
Bengkulu
Kota Bengkulu
Rawa Makmur
A
7,84
Curup
A
8,09
10
Lampung
Kab. Lampung Timur
Labuhan Maringgai
A
82,45 Kab. Pringsewu
Pringsewu & Pegelaran
A
35,60
11
Jawa Barat
Kota Bogor
Kawasan Mulyaharja
A
15,21 Kota Cirebon
Lemah Wungkuk
A
33,61
12
Banten
Kab. Pandeglang
Kawasan Labuan
A
19,28 Kab. Serang
Ciruas
A
4,56
13
Jawa Tengah
Kota Semarang
Semarang Utara
A
66,21 Kab. Grobogan
Purwodadi
A
17,30
14
DI Yogyakarta Kota Yogyakarta
Pringgokusuman, Pakuncen, Tegalrejo, Notoprajan, & Ngampilan
A
17,36 Kab. Sleman
Sinduadi, Gedongan
A
12,75
15
Jawa Timur
Blimbing
A
97,49 Kota Pasuruan
Kel. Panggung Rejo, Ngemplak Rejo, & Trajeng
A
30,66
Kota Pekanbaru
Kota Malang
10,30 Kota Langsa
Nama Kawasan
Cot Ba'u
TOTAL
Kota Sabang
Nama Kawasan
526,33
Kab. Kerinci
Kab. Rejang Lebong
330,21
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH Prioritas 1 No
Delivery Program Kumuh
Prioritas 2
Delivery program Kumuh
Provinsi Kabupaten/ Kota
16 Bali
Nama Kawasan
Klaster
Kab. Tabanan
Kediri
A
Luas (Ha)
Kabupaten/ Kota
Kab. Bangli
Nama Kawasan
Sukawati
Klaster
Luas (Ha)
B
17
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Tolodara
A
23,80
Kab. Lombok Tengah Bantaran Sungai Jangkok
18
Nusa Tenggara Timur
Kab. Belu
Atambua
A
11,30
Kota Kupang
Oesapa
A
12,90
Kota. Singkawang
Roban
A
11,50
Kota Palangkaraya
Kawasan Jalan Mendawai
-
10,10 24,60
A
11,70 12,60
20 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara
Kel. Benua Melayu Laut Kota Lama
21 Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin
Belitung dan Kuin
A
11,50
Kab. Kotabaru
Kws. Dirgahayu Rampa
A
22 Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Muara Rapak
A
16,60
Kota Samarinda
Sei Kapih
A
23 Sulawesi Utara
Kota Manado
Kawasan Tuminting
−
18,30
Kota Bitung
Kawasan Girian
A
24 Gorontalo
Kota Gorontalo
Siendeng
A
20,00
Kab. Pohuwatu
Kawasan Pohuwatu
A
25 Sulawesi Tengah
Kota Palu
A
11,50
13,00
Kota Makassar
−
16,10
Kab. Parigi Mountong Kawasan Parigi Kawasan Garongkong Limpo Kab. Barru Majang
A
26 Sulawesi Selatan
Tondo Pattingaloang Cambaya
A
13,60
27 Sulawesi Barat
Kab. Mamuju
Binanga
A
13,01
Kab. Majene
Kawasan Banggae
B
12,72
28 Sulawesi Tenggara Kab Kolaka
Lamokato
A
11,80
Kab. Wakatobi
Pongo
A
19,33
29 Maluku
Kota Ambon
Benteng
A
12,10
Kota Tual
Laimu
A
30 Maluku Utara
Kota Ternate
Mangga dua
A
12,20
Kab. Halmahera Tengah
Fidi Jaya
A
21,32
31 Papua
Kota. Jayapura
Imbi
-
24,08
Kab.Merauke
Karang Indah
B
11,36
32 Papua Barat
Kab. Manokwari
Anggrem Borobudur
A
15,63
Kab. Sorong
Aimas
B
19 Kalimantan Barat
TOTAL
Kota Pontianak
A
230,82
18,40
180,23
Rencana Kegiatan Tahun 2015
2 Alokasi Anggaran Dit. Bangkim 2015 Sandingan Penyesuaian Struktur Program Tahun 2015 – 2019 Catatan Penyusunan Program 2015 Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019
RKP Bidang Cipta Karya Tahun 2015
No
Program / Kegiatan / Output
Satuan
Usulan RKP 2015 sesuai Surat Menteri PU Tambahan Penyesuai Hasil TM Penyesuaian an PHLN lanjutan Alokasi Alokasi Jumlah Vol Vol RM PHLN (RM) (PHLN) 3.847,77 3.430,24 417,53
RKP 2015 (sesuai SE Pagu Indikatif) Vol
III DIT BANGKIM 1 Layanan Perkantoran Peraturan 2 Pengembangan Permukiman Lap Pembinaan 3 Pengembangan Permukiman Lap Pengawasan 4 Pengembangan Permukiman 5
RKA KL 2015 (Pagu Anggaran)
Jumlah
Vol
RM
3.847,77
Selisih Usulan Thd Penye Sasaran suaian RKP
PHLN
Jumlah
3.430,2
417,53
3.847,77
(21,01)
Bulan
12
66,30
12
66,30
-
66,30
12
66,3
-
66,29
-
NSPK
2
15,00
2
15,00
-
15,00
2
15,0
-
15,00
-
Laporan
68
87,00
68
87,00
-
87,00
106
100,5
-
100,50
38
Laporan
38
13,50
38
13,50
-
13,50
Infrastruktur Kawasan Kawasan Permukiman Perkotaan
285
944,95
285
733,45
211,50
944,95
285
733,4
211,50
944,95
-
770,00
-
770,00
22
770,0
-
770,00
(26)
Rusunawa Beserta 6 Infrastruktur Unit 4.800 Pendukungnya Infrastruktur Kawasan 7 Permukiman Kawasan 203 Perdesaan Infrastruktur Pendukung Keg. 8 Kecamatan 237 Ekonomi & Sosial (RISE) Pembangunan 9 infrastruktur Desa 3.900 perdesaan (PPIP)
770,00
4800/ ~48 TB
-
605,00
203
605,00
-
605,00
203
605,0
-
605,00
-
221,02
237
15,00
206,02
221,02
237
15,0
206,02
221,02
-
1.125,00
3.900
1.125,00
-
1.125,00
875
1.125,0
-
1.125,00
(3.025)
Rencana Kegiatan Tahun 2015
(21,01)
8
Sandingan Penyesuaian Struktur Program Tahun 2015 - 2019
9
Catatan Penyusunan Program 2015
Penyesuaian target dan alokasi per Output akibat pemanfaatan sebagian alokasi 2015 untuk kegiatan lanjutan MYC 2014 Pembangunan Rusunawa sebagai dampak pemotongan anggaran 2014. Rencana pengalihan alokasi dana desa dalam rangka implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa sebesar Rp 975 Milyar (3.900 Desa) Apabila kebutuhan pemenuhan kegiatan di atas menggunakan alokasi baseline sesuai SE Pagu Anggaran akan menyebabkan pengurangan anggaran dan target output RKP 2015 yaitu: Pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) sebanyak 3.900 desa.
10
Penjelasan Struktur Program 2015 - 2019
Kerangka kebijakan penyelenggaraan pembangunan permukiman tahun 2015-2019
Menjaga koridor amanat UU No1/2011 dan UU No 20/2011 dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Mewujudkan fungsi pengendalian yang merupakan bentuk Pembinaan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam lingkup Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Merupakan struktur peran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pembangunan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
Peraturan Pengembangan Permukiman
Merupakan konsep pengaturan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman. Menjadi kebutuhan akan payung pengaturan dari koridor amanat UU no 1/2011 dan UU No 20/2011 dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Mewujudkan fungsi pengendalian melalui bentuk-bentuk pengaturan kinerja Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Khusus. Meyiapkan konsep kampanye publik pada skala Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan permukiman Melakukan pemberdayaan pelaku berupa tenaga terlatih dan terdidik dalam penyelenggaraan kawasan permukiman
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
Merupakan konsep pembinaan dan pengawasan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman. Mewujudkan fungsi pembinaan melalui bentuk-bentuk pendampingan kinerja dalam: a. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai amanat undang-undang (RP2KP). b. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai tipologi permukiman (perkotaan dan perdesaan) c. Melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas, dan perkuatan kinerja kelembagaan pelaku kegiatan (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam penyelenggaraan kawasan permukiman
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan Menjadi kebutuhan dari upaya percepatan target perencanaan permukiman dan pembangunan permukiman kota tanpa kumuh. Menempatkan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sebagai payung penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan Melakukan peremajaan kawasan permukiman bersifat menyeluruh dalam kerangka pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dan/atau mendorong terwujudnya TRIDAYA Melakukan pemugaran/perbaikan bersifat sebagian/parsial dalam kerangka pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dan/atau mendorong terwujudnya kualitas pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Melakukan Penyusunan Rencana pada upaya percepatan target Permukiman kota tanpa kumuh berupa dukungan fasilitasi pembangunan Rumah Susun Sewa dan/atau Rumah Tapak termasuk pembangunan infrastruktur pendukungnya.
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman pada lingkungan hunian Perdesaan. Menjadikan penyelenggaraan kawasan permukiman perdesaan memiliki kemampu an mendukung/mendorong terwujudnya kawasan permukiman perdesaan yang potensial sesuai dengan rencana tata ruang, pengembangan komoditas unggulan, memiliki kelayakan keberlanjutan Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung/mendorong kesiapan kawasan permukiman perdesaan sebagai Kawasan Minapolitan, Kawasan Agropolitan dan Kawasan Strategis Kabupaten. Melakukan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam kerangka pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman perdesaan yang berbasis komunitas pemukim di perdesaan termasuk melakukan sosialisasi/deseminasi/publikasi
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus
Merupakan konsep pelaksanaan dalam lingkup penyelenggaraan kawasan permukiman pada lingkungan hunian dengan karakter khusus sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung prosedur pencegahan dan penyelamatan masyarakat pada daerah-daerah rawan bencana Melakukan pembangunan infrastruktur pada kawasan yang memiliki karakter khusus sebagai kawasan perbatasan/pulau terluar/terpencil sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Penyusunan Anggaran 2015
4
Materi Penelitian RKAKL Poses Penelitian RKAKL Struktur Anggaran RKAKL Aturan Penulisan Sub Komponen Format pengisian RKAKL Catatan
Materi Penelitian RKAKL 2015 Materi penelitian yang perlu disiapkan oleh masing-masing Satker di koordinasikan oleh Unit Eselon 2 sejalan dengan proses penajaman RKA-K/L sebagaimana butir 1 (satu) di atas adalah: 1. Format A, B, C dan D RKA-K/L (Rekap per Eselon 2 dan per Satker), 2. Format 2, 3 RKA-K/L (Rekap per Eselon 2 dan per Satker), 3. Kertas Kerja RKA-K/L per Satker, 4. Matriks Pagu Anggaran (Satuan 3) per Satker, 5. Matriks Pemetaan Output (Rekap Per Eselon 2 dan Breakdown per Satker), 6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) per Paket Pekerjaan 7. Dalam terdapat usulan kegiatan Tahun Jamak, maka perlu melampirkan kelengkapan-kelengkapan usulan kegiatan berupa; 1). Ringkasan Pendanaan Per Tahun, 2). TOR dan RAB, 3). Kajian Teknis, 4). Jadwal Pelaksanaan, 5). Surat Kelayakan Teknis dan 6). SPTJM 8. Dalam hal terdapat usulan perbaikan/renovasi kantor, maka perlu melampirkan dokumen analisa teknis dari Dit Penataan Bangunan dan Lingkungan 9. Dalam hal terdapat usulan pengadaan kendaraan bermotor, maka perlu melampirkan Risalah Lelang beserta TOR pengadaan kendaraan bermotor 10. Materi penelitian di atas, akan dituangkan dalam Dokumen Catatan Hasil Penelitian dan Reviu Awal (CHPRA) seluruh Satuan Kerja (Format CHPRA dapat dilihat pada lampiran 3). 18
Proses Penelitian RKAKL 2015 TIM PENELITI
1
FORUM PENELITIAN
SATKER TERKAIT
PETUGAS PENDAMPING (BIRO PKLN & ITJEN)
TIM PENELITI/ STAF RENTEK
KESEPAKATAN HASIL PENELITIAN (CHPRA-CATATAN HASIL PENELITIAN DAN REVIU AWAL)
DOKUMEN HASIL PENELITIAN
SATKER RANDAL
Penelitian KK, RKA Satker & Kelengkapan Dokumen Pendukung Forum penelitian akan dibagi menjadi beberapa Desk per- Satker Forum penelitian dihadiri oleh: Tim Peneliti dari Dit Bina Program Tim Peneliti Perwakilan Dit. Sektor Satker Terkait, Randal Propinsi, serta Petugas Pendamping dari Biro
2
PENANDATANGAN KESEPAKATAN HASIL PENELITIAN
3
PENDOKUMENTASIAN KESEPAKATAN HASIL PENELITIAN
CHPRA ditandatangani oleh : KA SATKER KETUA TIM PENELITI (sebagai perwakilan Dit Bina Program), ANGGOTA TIM PENELITI (sebagai perwakilan Dit Sektor/ Unit Eselon 2 Pembina Satker) KA SATKER TERKAIT KA SATKER RANDAL
Penyimpanan Dokumen Hasil Penelitian : Satu Bundel KA SATKER Satu Bundel untuk Dit Bina Program Dua Bundel untuk Unit Eselon 2 Pembina
Sekretariat
19
Struktur Anggaran RKAKL 2015
Perekaman lokasi Kab/Kota yang semula berada pada level output digeser menjadi berada pada level sub komponen 20
Aturan Penulisan Sub Komponen untuk Kegiatan Fisik List Kodefikasi Sub Komponen / Kodefikasi Kab/Kota KODE
SUB KOMPONEN
KODE
KAB. ACEH SELATAN
AB
KAB. ACEH TENGGARA
KODE
SUMATERA UTARA
ACEH AA
SUB KOMPONEN
SUB KOMPONEN
KODE
SUB KOMPONEN RIAU
SUMATERA BARAT
AX
KAB. TAPANULI TENGAH
CE
KAB. PESISIR SELATAN
CX
KAB. KAMPAR
AY
KAB. TAPANULI UTARA
KAB. SOLOK
KAB. INDRAGIRI HULU
KAB. TAPANULI SELATAN
CF
CY
AZ
KAB. BENGKALIS
BA
KAB. NIAS
KAB. SAWAHLUNTOSINJUNJUNG
CZ
BB
KAB. LANGKAT
CH
KAB. TANAH DATAR
DA
KAB. INDRAGIRI HILIR
CI
KAB. PADANG PARIAMAN
DB
KAB. PELALAWAN
DC
KAB. ROKAN HULU
DD
KAB. ROKAN HILIR
DE
KAB. SIAK
DF
KAB. KUANTAN SINGINGI
DG
KAB. KEPULAUAN MERANTI
DH
KOTA PEKANBARU
DI
KOTA DUMAI
CG
AC
KAB. ACEH TIMUR
AD
KAB. ACEH TENGAH
AE
KAB. ACEH BARAT
BC
KAB. KARO
AF
KAB. ACEH BESAR
BD
KAB. DELI SERDANG
CJ
KAB. AGAM
AG
KAB. PIDIE
BE
KAB. SIMALUNGUN
CK
KAB. LIMA PULUH KOTO
AH
KAB. ACEH UTARA
BF
KAB. ASAHAN
CL
KAB. PASAMAN
AI
KAB. SIMEULUE
BG
KAB. LABUAN BATU
CM
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
AJ
KAB. ACEH SINGKIL
BH
KAB. DAIRI
CN
KAB. DHARMASRAYA
AK
KAB. BIREUN
BI
KAB. TOBA SAMOSIR
BJ
KAB. MANDAILING NATAL
CO
KAB. SOLOK SELATAN
AL
KAB. ACEH BARAT DAYA
BK
KAB. NIAS SELATAN
CP
KAB. PASAMAN BARAT
CQ
KOTA PADANG
CR
KOTA SOLOK
KEPULAUAN RIAU DJ
KAB. BINTAN
DK
KAB. KARIMUN
DL
KAB. NATUNA
AM
KAB. GAYO LUES
BL
KAB. PAKPAK BARAT
AN
KAB. ACEH JAYA
BM
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
AO
KAB. NAGAN RAYA
BN
KAB. SAMOSIR
CS
KOTA SAWAH LUNTO
AP
KAB. ACEH TAMIANG
BO
KAB. SERDANG BEDAGAI
CT
KOTA PADANG PANJANG
DM
KAB. LINGGA
BP
KAB. BATUBARA
CU
KOTA BUKITTINGI
DN
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
BQ
KAB. PADANG LAWAS UTARA
CV
KOTA PAYAKUMBUH
BR
KAB. PADANG LAWAS
DO
KOTA BATAM
CW
KOTA PARIAMAN
DP
KOTA TANJUNG PINANG
AQ
KAB. BENER MERIAH
AR
KAB. PIDIE JAYA
AS
KOTA BANDA ACEH
BS
KAB. LABUAN BATU SELATAN
AT
KOTA SABANG
BT
KAB. LABUAN BATU UTARA
AU
KOTA LHOKSEUMAWE
BU
KAB. NIAS UTARA
AV
KOTA LANGSA
BV
KAB. NIAS BARAT
AW
KOTA SUBULUSSALAM
BW
KOTA MEDAN
BX
KOTA PEMATANG SIANTAR
BY
KOTA SIBOLGA
BZ
KOTA TANJUNG BALAI
CA
KOTA BINJAI
CB
KOTA TEBING TINGGI
CC
KOTA PADANG SIDEMPUAN
CD
KOTA GUNUNG SITOLI
Contoh : Kodefikasi Sub Komponen untuk Kegiatan Fisik 21
Aturan Penggunaan Output
Aplikasi RKA-KL saat ini belum mengakomodir Struktur angaran yang baru sesuai dengan Renstra DJCK 2015-2019
Penulisan Output Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
Perubahan Nama Output Perubahan Nama Sub Output
Perubahan Nama Komponen
Penambahan Nama Sub Output
Penulisan Output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Volume output menggunakan (Hektar)
Perubahan Nama Sub Output Perubahan Nama Komponen
Penulisan Pemaketan pekerjaan
Penulisan Output Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
Volume output menggunakan (Hektar)
Perubahan Nama Sub Output Perubahan Nama Komponen
Penulisan Pemaketan pekerjaan
Catatan Penyusunan RKAKL TA 2015
1. Diwajibkan menggunakan SBM (Standar Biaya Masukan) contoh : Honorarium kasatker, sewa kendaraan, uang harian dll 2. Penulisan harus sesuai dengan struktur Anggaran yang akan diterapkan sebagai acuan penajaman RKA-K/L Tahun 2015. contoh : Output, Sub Output, Komponen dan Sub Komponen. 3. Alokasi Prakiraan Maju dalam aplikasi RKAKL per Satker wajib di isi dengan baik sehingga total alokasi sesuai dengan Prakiraan Maju dalam dokumen perencanaan (RKP) 4. Pencantuman Volume output sesuai dengan rincian/detail kegiatan contoh: hektar, laporan dll 5. Pagu anggaran layanan perkantoran menggunakan acuan tahun 2014
TERIMA KASIH
