LOCAL E-GOVERNMENT: PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MOBILE WEB BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA

LOCAL E-GOVERNMENT: PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MOBILE WEB

BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Local E-government: Sistem Pelayanan Publik Berbasis Mobile Web adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Januari 2016 Bintang Ahmadias Alogatama NIM G64110051

ABSTRAK BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA. Local E-government: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Mobile Web. Dibimbing oleh YANI NURHADRYANI. E-government adalah pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk penerapan pelayanan publik di pemerintahan. Sedangkan local egovernment adalah pelayanan di level lokal, di Indonesia ada pada level kecamatan dan kelurahan. Sistem ini dapat memudahkan penduduk untuk melakukan proses permohonan yang pelayanannya berakhir di tingkat kelurahan. Fungsi yang terdapat pada sistem ini meliputi pengisian informasi oleh pemohon, validasi oleh ketua RT dan ketua RW, sampai pencetakan surat keterangan oleh kelurahan. Pembangunan sistem menggunakan metode system development life cycle (SDLC) dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, Javascript, dan PHP framework Laravel 4.2 dengan berbasiskan mobile web. Kata kunci: e-government, mobile, pelayanan publik, sistem informasi.

ABSTRACT BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA. Local E-government: Public Service System Development Based on Mobile Web. Supervised by YANI NURHADRYANI. E-government is the use and utilization of information technology for the implementation of public services in government, whereas local e-government is services at the local level. In Indonesia, local e-government is at the level of districts and villages. This system can make the civil administration process easier for residents at the village level. Functions contained in this system includes filling information by the applicant, validation by the head of RT and RW, and print an official letter at village office. The system was developed using the system development life cycle (SDLC) with HTML, CSS, Javascript, and PHP framework with Laravel 4.2 mobile web based. Keywords: e-government, information system, mobile, public service.

LOCAL E-GOVERNMENT: PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MOBILE WEB

BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Ilmu Komputer

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2016

Penguji: 1 Irman Hermadi, SKom MS PhD 2 Dean Apriana Ramadhan, SKomp MKom

Judul Skripsi : Local E-government: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Mobile Web Nama : Bintang Ahmadias Alogatama NIM : G64110051

Disetujui oleh

Yani Nurhadryani, SSi MT PhD Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Buono, MSi MKom Ketua Departemen

Tanggal Lulus:

PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Local E-government: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Mobile Web. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Yani Nurhadryani, SSi MT PhD selaku pembimbing penelitian ini yang telah memberi berbagai masukan dan kesabarannya. Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf Kelurahan Kencana atas bantuannya dalam pengumpulan data penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2016 Bintang Ahmadias Alogatama

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vi

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

Perumusan Masalah

3

Tujuan Penelitian

3

Manfaat Penelitian

3

Ruang Lingkup Penelitian

3

TINJAUAN PUSTAKA

4

E-Government

4

Pengembangan E-government

5

Pelayanan Publik di Kota Bogor

6

Masterplan E-Government Kota Bogor

6

Mobile Web

7

METODE

7

Data Penelitian

7

Tahapan Penelitian

7

HASIL DAN PEMBAHASAN SIMPULAN DAN SARAN

8 18

Simpulan

18

Saran

18

DAFTAR PUSTAKA

18

LAMPIRAN

21

DAFTAR TABEL 1 Pelayanan publik di Kota Bogor 2 User requirement

6 11

DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Framework governance (Nurhadryani 2009) Tahapan pengembangan e-government (Layne dan Lee 2001) Alur pelayanan yang sedang berjalan Arsitektur pelayanan dengan sistem Use case diagram Class diagram sistem pelayanan publik berbasis mobile web Entity relationship diagram Sequence diagram pengisian form permohonan (UR01) Activity diagram proses pengisian form permohonan (UR01) Rancangan antarmuka halaman pengisian data permohonan (UR01) Rancangan antarmuka halaman pencetakan laporan admin kelurahan (UR13) Rancangan antarmuka halaman tracking permohonan (UR02) Implementasi halaman data penduduk admin kelurahan (UR07) Implementasi form pengisian permohonan penduduk (UR01) Implementasi fungsi tracking permohonan (UR02)

4 5 9 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17

DAFTAR LAMPIRAN 1 Masterplan e-government Kota Bogor berdasarkan rencana induk pengembangan e-government pemerintahan Kota Bogor 2014-2018 2 Struktur pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id) 3 Deskripsi entitas 4 Sequence diagram 5 Activity diagram 6 Tabel Pengujian Sistem 7 Format surat keterangan dalam tata naskah dinas Kota Bogor 8 Implementasi sistem 9 Struktur pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id)

20 24 25 31 36 44 49 56 67

1

PENDAHULUAN Latar Belakang Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh besar bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan TIK membuat hal yang rumit menjadi lebih sederhana, termasuk sektor pelayanan publik. Penggunaan perangkat TIK dalam penerapan pelayanan publik di pemerintahan disebut egovernment. Tatap muka antara masyarakat dan pemerintah dapat digantikan dengan e-government yang dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien serta dapat dilakukan 24 jam kapanpun dan di manapun (Rokhman 2011). Inisiatif e-government sebenarnya sudah diperkenalkan sejak 2001 melalui Inpres Nomor 6/2001 yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan TIK untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun, implementasi e-government di Indonesia ternyata masih dalam tahap awal. Pengembangan e-government terdiri atas 4 tahap yaitu catalogue, transaction, vertical integration, dan horizontal integration (Layne dan Lee 2001). Berdasarkan survei yang dilakukan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) melalui e-government development index (EGDI) 2014 yang merupakan ukuran keberhasilan penerapan teknologi informasi pada sektor pemerintah, Indonesia masuk kedalam negara middle EGDI. Indonesia masih kalah dengan negara tetangga Malaysia yang telah tergolong negara high EGDI atau bahkan Singapura yang tergolong negara very high EGDI. Hal tersebut dikarenakan penerapan tahap transaction di situs online pelayanan publik di Indonesia masih rendah (United Nation 2014). Kota Bogor memiliki banyak sekali pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014, pelayanan tersebut terdiri atas 2 jenis yaitu, pelayanan perizinan dan non-perizinan. Selama ini proses pelayanan di tingkat kelurahan di Kota Bogor masih menggunakan cara manual. Pemohon harus mendatangi ketua rukun tetangga (RT) dan ketua rukun warga (RW) untuk mendapatkan surat pengantar sebelum dapat memprosesnya di kantor kelurahan dengan menyertakan berkas-berkas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Penerapan e-government diharapkan dapat membuat proses pelayanan jauh lebih efektif dari yang ada sekarang. Penelitian terkait e-government sebelumnya oleh Barokah et al. (2013), telah dikembangkan sebuah sistem informasi pelayanan publik dengan SMS gateway untuk pelayanan urusan izin usaha industri di Badan Perizinan Terpadu (BPT) Bogor. Sistem tersebut membuat pemohon dapat melakukan permohonan izin industri secara online dan mengetahui status permohonannya melalui layanan SMS gateway. Lalu, penelitian tersebut dikembangkan oleh Wamilia dan Nurhadryani (2014) dengan menggunakan konsep electronic customer relationship management (eCRM), dan mengevaluasi kualitas sistem dari segi kepuasan pengguna dengan menggunakan konsep software usability measurement inventory (SUMI). Pengembangan sistem dengan eCRM tersebut semakin meningkatkan kualitas pelayanan permohonan perizinan di Badan Perizinan Terpadu Bogor. Penelitian terkait e-government selanjutnya juga telah dilakukan oleh Widyaningsih (2014) yang mengembangkan sistem informasi manajemen

2 pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang meliputi pelayanan non-perizinan untuk Kecamatan Jagakarsa. Sistem PATEN tersebut menyediakan fungsi-fungsi seperti registrasi pelayanan, pencatatan, penyimpanan data, pencarian data, dan pelaporan pelayanan non-perizinan. Namun dalam sistem tersebut masih terdapat modul yang masih bersifat manual seperti pemohon masih harus mendapatkan surat pengantar RT dan surat pengantar RW. Sistem dari Widyaningsih (2014) tersebut dilanjutkan pada penelitian berikutnya yang dilakukan Praditya (2015) yang mengembangkan sebuah sistem pelayanan publik dengan menggunakan studi kasus Kecamatan Bogor Utara. Modul yang terdapat dalam sistem tersebut seluruhnya telah bersifat online yang terdiri atas modul untuk ketua RT, ketua RW, kelurahan, dan kecamatan. Namun masih terdapat kekurangan pada sistem tersebut diantaranya tampilan yang hanya dapat diakses dengan perangkat komputer biasa, dan belum tersedianya beberapa fitur penting yaitu tracking dan pengarsipan dokumen-dokumen surat keterangan yang telah dilegalisasi. Penelitian lain juga dilakukan oleh Nugraha (2011) yang menganalisis system requirement dan membangun sistem informasi pelayanan publik untuk pengurusan KTP. Sistem tersebut dapat menampilkan informasi tentang data penduduk secara lengkap, dapat melakukan pencarian data penduduk, melakukan otentifikasi dan otorisasi untuk user, mencetak laporan, dan dapat mencetak tanda terima dan surat pengantar dari kelurahan. Penelitian kali ini, seiring berkembangnya penggunaan perangkat mobile maka akan dikembangkan sistem informasi pelayanan publik Kota Bogor yang berbasiskan mobile web yang diharapkan dapat memudahkan penduduk untuk melakukan permohonan pelayanan di tingkat kelurahan, dan memudahkan perangkat RT, RW, beserta kelurahan dalam melayani permohonan di manapun dan kapanpun dengan menggunakan studi kasus Kelurahan Kencana yang meliputi penerbitan surat keterangan belum memiliki rumah, surat keterangan izin keramaian, surat keterangan untuk berpergian, surat keterangan beda nama, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga, surat keterangan janda/duda, dan surat keterangan penghasilan tidak tetap. Pelayanan publik berbasiskan mobile sendiri sebenarnya sudah ada sebelumnya. Di Australia telah dikembangkan sebuah mobile roadmap yang diluncurkan oleh Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia pada tahun 2013. Aplikasi tersebut terdiri atas 2 jenis pelayanan yaitu pelayanan interaktif dan transaksional. Pelayanan interaktif berupa permohonan pelayanan, permohonan keterangan, komentar, dan pengaduan masalah. Pelayanan transaksional berupa pelayanan kepegawaian, program bantuan dana, perpajakan, lisensi, sertifikasi, perjanjian pertemuan, penandatanganan transaksi, dan ecommerce. Sedangkan untuk di Indonesia sebagian besar hanya sebatas menampilkan informasi saja. Contohnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sempat meluncurkan aplikasi BPN Go Mobile tahun 2012. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan biaya layanan, serta informasi permohonan lainnya. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2014 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Jawa Barat sendiri telah mencapai 16.4 juta jiwa dan sebanyak 85% pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat mobile. Hal tersebut membuat pelayanan publik yang berbasiskan mobile memiliki potensi yang besar. Dari segi

3 kepraktisan perangkat mobile lebih murah, ringan, dan dapat dibawa ke manapun. Selain itu, perangkat mobile kini telah dimiliki sebagian besar lapisan masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengembangkan suatu sistem pelayanan publik yang pada awalnya segala sesuatunya dilakukan secara manual dari mulai pemohon memperoleh surat pengantar RT dan RW sampai pencetakan surat di kelurahan menjadi dapat membuat pemohon, ketua RT, dan ketua RW untuk melakukan permohonan maupun memproses permohonan secara online melalui perangkat mobile, dan memudahkan kelurahan untuk validasi, pengarsipan, pelaporan, beserta pencetakan surat keterangan yang dilakukan melalui sistem. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis mobile web yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah bagi petugas pelayanan yaitu ketua RT, ketua RW, dan kelurahan dapat melayani permohonan layanan yang ada dengan lebih efisien. Selain itu bagi pemohon terutama yang memiliki perangkat mobile akan mempermudah dalam memperoleh informasi terkait layanan dan melakukan proses permohonan di manapun dan kapanpun. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini mencakup pelayanan publik di Kota Bogor yang proses pelayanannya berada di tingkat kelurahan dan berupa penerbitan surat di antaranya: 1 Surat keterangan belum pernah menikah. 2 Surat keterangan izin keramaian. 3 Surat keterangan untuk bepergian. 4 Surat keterangan beda nama. 5 Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga. 6 Surat keterangan belum memiliki rumah. 7 Surat keterangan janda/duda. 8 Surat keterangan penghasilan tidak tetap.

4

TINJAUAN PUSTAKA E-Government E-government merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan TIK dalam rangka mencapai tujuan antara lain: meningkatkan efesiensi kepemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, memberikan akses informasi kepada publik secara luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat (Habibullah 2010). Manfaat yang dapat dirasakan dengan hadirnya e-government (Wardiana 2002) antara lain: 1 Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. 2 Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 3 Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4 Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Aktor dalam e-Government secara sederhana dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu sektor publik sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas eksekutif (kementrian keuangan, pendidikan, kesehatan), yudikatif, dan legislatif pada level nasional, regional, dan lokal. Aktor kedua disebut end-user, menurut konsep governance di atas end-user terdiri atas sektor non-pemerintah dan sektor privat yang berinteraksi di lima level governance yaitu internasional, regional 1, nasional, regional 2, dan lokal. Gambar 1 terdapat framework governance yang dijelaskan dalam dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal menunjukkan hubungan antar 3 sektor tersebut dalam level tertentu (a), dimensi vertikal merupakan hubungan antar sektor sejenis dalam level yang berbeda (b), selain itu hubungan bisa terjadi pada sektor yang berbeda jenis dan antar level yang berbeda (c) (Nurhadryani 2009).

Gambar 1 Framework governance (Nurhadryani 2009) Local e-government adalah e-government yang terdapat di ruang lingkup yang lebih kecil. Di Indonesia local e-government terdapat di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Local e-government menawarkan kemudahan kepada

5 masyarakat untuk mengakses dan memeriksa rincian pribadi mereka dalam basis data pemerintah daerah dan kemudahan untuk mengakses informasi yang mudah dari daerah (Nabafu dan Maiga 2012). Pengembangan E-government Pengembangan e-government terdiri atas 4 tahap yaitu catalogue, transaction, vertical integration, dan horizontal integration (Layne dan Lee 2001). Tahapan pengembangan e-government dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Tahapan pengembangan e-government (Layne dan Lee 2001) Berdasarkan Gambar 2 di atas tahap pengembangan e-government dapat dijelaskan sebagai berikut:  Tahap catalogue merupakan tahap awal dalam pengembangan e-government oleh pemerintah yakni dengan melakukan katalogisasi informasi pemerintah dan menyajikannya di web karena semakin banyak penduduk yang akan mencari informasi di web sehingga staf pemerintahan tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pemerintahan karena segala informasi sudah tersaji. Selain itu pada tahap ini juga disajikan form yang dapat diunduh untuk keperluan suatu pelayanan.  Tahap transaction adalah tahap web pemerintahan sudah berkembang agar penduduk dapat memenuhi persyaratan dan pengisian form dari suatu pelayanan secara online dibandingkan harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Selain itu pada tahap ini web sudah menggunakan suatu basis data yang mendukung pelayanan bekerja secara online.  Tahap vertical integration merupakan tahap ketika sistem dapat menghubungkan sistem lokal pada suatu organisasi pemerintahan dengan sistem yang lebih tinggi untuk melakukan pelayanan dengan jenis yang sama.  Tahap horizontal integration adalah tahap sistem telah mencakupi seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

6 Pelayanan Publik di Kota Bogor Pelayanan publik di Kota Bogor dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut: Tabel 1 Pelayanan publik di Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Jenis pelayanan Surat keterangan domisili usaha Surat keterangan usaha Surat keterangan tempat tinggal Surat keterangan tidak mampu Surat keterangan pengantar catatan kepolisian Surat keterangan belum pernah menikah Surat keterangan izin keramaian Surat keterangan untuk berpergian Surat keterangan kematian Surat keterangan kelahiran Surat keterangan beda nama Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga Surat keterangan daftar keluarga Surat keterangan naik haji Surat keterangan ahli waris Surat keterangan pengantar penerbitan SPPT PBB P2 Surat keterangan riwayat tanah (penerbitan SPPT PBB P2) Surat keterangan belum memiliki rumah Surat keterangan janda / duda Surat keterangan penghasilan tidak tetap Izin gangguan (hinder ordonnantie/HO) ruang usaha Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal Izin pendidikan anak usia dini (PAUD) non-formal Surat keterangan pindah Surat pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam kota Surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan Surat keterangan tinggal sementara (SKTS) Masterplan E-Government Kota Bogor

Masterplan e-government Kota Bogor merupakan rencana jangka panjang pemerintah Kota Bogor tentang penerapan e-government di Kota Bogor. Masterplan e-government Kota Bogor berdasarkan rencana induk pengembangan e-government pemerintahan Kota Bogor 2014-2018 dapat dilihat Lampiran 1. Struktur pemerintahan Kota Bogor dapat dilihat pada Lampiran 2. Pembangunan

7 sistem ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang terdapat dalam masterplan yaitu: 1 Terimplementasikannya e-government menuju good governance. 2 Optimasi pengorganisasian TIK pemerintah Kota Bogor. 3 Meningkatnya budaya borokratis berbasis elektronis yang dilaksanakan seluruh pimpinan dan karyawan pemko untuk membangun e-government. 4 Meningkatnya pelayanan masyarakat. 5 Meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan. 6 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik. 7 Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi pusat data. Mobile Web Mobile web merupakan aplikasi web yang diformat untuk smartphone dan tablet dan dapat diakses melalui web browser pada perangkat mobile. Sama seperti aplikasi web biasa, mobile web dibangun dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Perbedaan mobile web dengan aplikasi mobile native adalah mobile web dapat digunakan oleh berbagai jenis platform, sedangkan aplikasi mobile native hanya dapat dijalankan di platform tertentu saja. Dari segi pengembangan mobile web lebih murah dan lebih mudah dibanding aplikasi mobile native. Dari segi pengguna mobile web juga lebih mudah diakses dibandingkan aplikasi mobile native karena pengguna hanya mengakses URL melalui mobile browser dan tidak perlu melakukan download aplikasi terlebih dahulu (Lionbridge 2012).

METODE Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan pemerintah Kota Bogor, dan form-form surat dalam Tata Naskah Dinas Kota Bogor. Selain itu juga dilengkapi dengan informasi lainnya yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat kelurahan. Tahapan Penelitian Pengembangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan tahapan system development life cycle (SDLC) yang berorientasi objek. Tahapan SDLC terdiri atas investigation, analysis, implementation, design, dan maintenance (O’Brien dan Marakas 2011). Investigation Tahap ini bertujuan untuk memahami mengapa sistem harus dibangun, dan dilakukan suatu studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibangun. Studi kelayakan yang menjadi fokus dalam pembangunan sistem kali ini adalah kelayakan teknis, studi kelayakan operasional, studi kelayakan legal, dan studi kelayakan faktor manusia. Studi kelayakan teknis mengkaji ketersediaan

8 hardware, software, perangkat lainnya untuk mengoperasikan sistem yang sudah jadi nantinya, studi kelayakan operasional mengkaji apakah sistem yang dibangun akan menyelesaikan masalah, studi kelayakan legal mengkaji apakah ada larangan dari pemerintah, dan studi kelayakan faktor manusia mengkaji kesiapan end user yang akan mengoperasikan sistem yang akan dibangun. Analysis Tahap ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna (user requirement/UR) yang akan dibangun, lalu dimodelkan dengan use case diagram dan class diagram. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari stakeholder yang terkait, dan menganalisa sistem proses bisnis yang telah berjalan untuk dilakukan perba ikan untuk membuat konsep sistem yang akan dibangun. Design Design bertujuan untuk menentukan bagaimana sistem akan beroperasi. Dilakukan perancangan spesifikasi database (entity relationship diagram), apa yang akan tiap program lakukan (sequence diagram), activity diagram, dan antarmuka. Implementation Merupakan tahap pembangunan sistem berlangsung yang dilakukan dengan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Dilakukan juga pengujian terhadap sistem untuk kemudian ditemukan kekurangannya untuk dapat diperbaiki. Maintenance Tahap ini merupakan akhir dari tahapan SDLC. Dilakukan suatu monitoring, evaluasi, dan modifikasi terhadap sistem sesuai kebutuhan. Lingkungan Pengembangan Pembangunan sistem ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut: Perangkat keras berupa notebook dengan spesifikasi prosesor Intel Core i52450M, dan RAM 4 GB. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan memiliki spesifikasi sistem operasi Windows 8 Pro 64-bit, bahasa pemrograman PHP, DBMS MySQL, web server Apache2, framework Laravel 4.2, dan browser Google Chrome.

HASIL DAN PEMBAHASAN Investigation Informasi dan data-data lainnya yang dikumpulkan pada tahap ini yaitu alur pelayanan yang sedang berjalan, Peraturan Pemerintah Kota Bogor, dan tata naskah dinas. Pengumpulan informasi dan data-data tersebut dilakukan bertahap dalam periode bulan Maret sampai Juni 2015 dengan melakukan interview di kantor Kelurahan Kencana, kantor Kecamatan Bogor Utara dan observasi melalui

9 situs-situs web pemerintah Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang didapatkan, proses pelayanan kurang efektif dikarenakan pemohon harus mendatangi ketua RT dan ketua RW dahulu untuk dapat memproses permohonan ke tingkat kelurahan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang pemohon tidak harus mendatangi ketua RT dan ketua RW terlebih dahulu untuk memproses permohonannya. Berikut proses pelayanan pada kelurahan di Kota Bogor yang dapat dilihat pada Gambar 3. Selain itu dilakukan studi kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan legal, dan studi kelayakan faktor manusia. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, didapatkan bahwa pada kelayakan teknis terdapat 3 perangkat komputer, modem internet, beserta sebuah printer. Dari studi kelayakan operasional sistem yang akan dibangun dapat menyelesaikan masalah yaitu membuat pemohon lebih efektif dalam melakukan permohonan. Dari studi kelayakan legal tidak ada larangan pemerintah untuk membangun sistem. Serta dari studi kelayakan faktor manusia terdapat pegawai kelurahan yang sudah terbiasa menggunakan perangkat komputer. Sehingga diasumsikan bahwa sistem dapat diimplementasikan. Ketua RT Validasi data penduduk, menuliskan surat pengantar RT

1 Mengunjungi RT, menjelaskan permohonan

Pemohon

2 3

5 Mengunjungi Kelurahan, membawa surat pengantar RT/RW beserta persyaratan lainnya

7

Ketua RW

Mengunjungi RW, menjelaskan permohonan

4

Pemohon datang ke kantor Kelurahan untuk mengambil surat pelayanan yang telah dilegalisasi kepala Kelurahan

Pemohon mendapatkan surat pengantar RT

Pemohon mendapatkan surat pengantar RW

Validasi data penduduk, menuliskan surat pengantar RW

Pegawai Validasi data Kelurahan penduduk, mengecek kelengkapan persyaratan, print surat pelayanan

6

Kepala Kelurahan

Melakukan penandatanganan surat/legalisasi

Gambar 3 Alur pelayanan yang sedang berjalan Berdasarkan alur pelayanan yang sedang berjalan yang dijelaskan pada Gambar 3 untuk mendapatkan surat pengantar ketua RT dan ketua RW pemohon harus mendatangi ketua RT dan ketua RW. Namun hal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pemohon apabila ketua RT dan ketua RW tidak tersedia 24 jam di domisilinya. Selain itu bagi pegawai kelurahan yang melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan kualitas pekerjaannya akan menurun karena terganggu oleh tumpukan file di meja kerjanya.

10 Analysis Informasi yang telah diperoleh dilakukan studi secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem. Ditentukan arsitektur sistem yang baru (Gambar 4), user requirement (Tabel 2), dan usecase diagram (Gambar 5) beserta class diagram sebagai gambaran apa yang akan sistem lakukan yang terdapat pada Gambar 6. Arsitektur sistem yang baru pemohon tidak perlu mendatangi ketua RT, ketua RW, dan kantor kelurahan. Pemohon hanya perlu mengisi informasi melalui aplikasi mobile dan pada akhirnya mendapatkan notifikasi email ketika proses permohonan telah selesai. Pemohon

1

Memilih pelayanan, upload berkas

Notifikasi email id permohonan Notifikasi email proses permohonan selesai

Ketua RT/ RW

3

Login

Perangkat mobile

2 7

Validasi permohonan

6

Admin Kelurahan

Kepala Kelurahan

5

4

Cetak surat keterangan

Login Validasi permohonan

Kantor Kelurahan 8

Validasi/tanda tangan surat keterangan kepala lurah

Pemohon datang ke kantor kelurahan mengambil surat keterangan yang telah divalidasi kelurahan

Gambar 4 Arsitektur pelayanan dengan sistem

11 Tabel 2 User requirement Kode UR01 UR02

Requirement

Mengisi form permohonan Tracking proses permohonan

UR03

Melihat informasi pelayanan

UR04

Validasi permohonan RT

UR05

Validasi permohonan RW

UR06

Validasi permohonan kelurahan dan arsip berkas Mengelola data penduduk Mengelola informasi pelayanan Mencetak surat keterangan

UR07 UR08 UR09

UR10 UR11

Melihat daftar permohonan Menyimpan laporan pelayanan RT

UR12

Menyimpan laporan pelayanan RW

UR13

Mencetak laporan pelayanan Kelurahan

UR14

Login

UR15

Upload berkas surat keterangan

Keterangan Pemohon melakukan pengisian informasi dan upload berkas melalui sistem. Pemohon melakukan tracking permohonan mereka dengan cara memasukan id permohonan. Pemohon dapat melihat seluruh informasi pelayanan. Ketua RT dapat melakukan validasi permohonan sebagai pengganti surat pengantar RT. Ketua RW dapat melakukan validasi permohonan sebagai pengganti surat pengantar RT. Kelurahan dapat melakukan validasi permohonan dan pengarsipan berkas

Admin kelurahan dapat melakukan proses CRUD data penduduk kelurahan. Admin kelurahan dapat melakukan proses RU informasi pelayanan. Admin kelurahan mencetak surat keterangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Admin kelurahan dapat melihat seluruh permohonan yang sedang diajukan saat ini. Admin RT dapat menyimpan laporan pelayanan yang yang sudah maupun belum di validasi dalam bentuk file PDF. Admin RW dapat menyimpan laporan pelayanan yang yang sudah maupun belum di validasi dalam bentuk file PDF. Admin kelurahan dapat mencetak laporan pelayanan yang yang sudah maupun belum di validasi setelah diconvert dalam bentuk file PDF. Admin kelurahan, ketua RT, dan ketua RW melakukan Login untuk dapat melakukan masing-masing fungsinya. Admin kelurahan dapat melakukan penyimpanan file hasil scan surat keterangan yang telah ditandatangani kepala kelurahan.

Use case diagram pada gambar 5 memiliki 4 aktor yaitu pemohon, ketua RT, ketua RW, dan admin kelurahan. Admin kelurahan dapat mengelola data

12 penduduk dengan create, read, update, dan delete (CRUD) dan mengelola informasi pelayanan dengan read dan update (RU). Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Create data penduduk Mengisi form permohonan

Update data penduduk

Tracking pelayanan

Validasi permohonan kelurahan dan arsip berkas

Read data penduduk

Pemohon Melihat informasi pelayanan

Delete data penduduk Read informasi pelayanan

Mengelola data penduduk <>

<> Validasi permohonan RT

Menyimpan laporan permohonan RT

Ketua RT

Mengelola informasi pelayanan

Update informasi pelayanan <>

Mencetak surat keterangan

<>

<>

Admin Kelurahan

<> Login

<>

<>

<>

Validasi permohonan RW

Melihat daftar permohonan

Mencetak laporan permohonan

<>

<> Menyimpan laporan permohonan RW

Ketua RW

Upload berkas surat keterangan

Gambar 5 Use case diagram Admin Penduduk

Info layanan

-nik : varchar -nama : varchar -jenis_kelamin : enum -tempat_lahir : varchar -tanggal_lahir : date -alamat : varchar -rt : varchar -rw : varchar -perkawinan : enum -agama : enum -pekerjaan : varchar -no_ktp : varchar -kewarganegaraan : enum +input() +upload() +tracking()

-id : int -nama_layanan : varchar -informasi : text +get()

*

*

Ket penghasilan tidak tetap

-id : int -nama : varchar -username : varchar -password : varchar -nik : varchar -role : enum +login() +validasi() +simpan_laporan()

Surat keterangan -id_permohonan : varchar -nik : varchar -email : varchar -berkas_ktp : varchar -berkas_kk : varchar -tanggal_permohonan : date -validasi_rt : enum -tanggal_rt : date -validasi_rw : enum -tanggal_rw : date -validasi_lurah : enum -tanggal_lurah : date -arsip : varchar +get() +email()

Ket janda duda

Admin kelurahan +cetak_surat() +crud() +cetak_laporan() +arsip() *

Ket berpergian -maksud : varchar -tempat_tujuan : varchar -lama_pergi : varchar -yang_turut_berpergian : varchar

Ket tidak keberatan tetangga

* Ket belum menikah

Ket izin keramaian

-keperluan : varchar

-waktu_kegiatan : varchar -maksud : varchar

Ket belum memiliki rumah

Ket beda nama -dokumen_acuan : varchar

Gambar 6 Class diagram sistem pelayanan publik berbasis mobile web

13 Class diagram pada Gambar 6 terdapat 13 class. Class admin memiliki turunan berupa class admin kelurahan dikarenakan admin kelurahan memiliki method yang berbeda dengan admin RT dan admin RW. Design Design dilakukan terhadap entitas, activity diagram, sequence diagram, dan antarmuka. Entitas digambarkan melalui perancangan entity relationship diagram (ERD). Terdapat 13 entitas yang digunakan dalam ERD Gambar 7. Keterangan masing-masing entitas terdapat pada Lampiran 3.

Gambar 7 Entity relationship diagram Salah satu sequence diagram yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 8 merupakan proses pengisian form permohonan oleh pemohon. Pada proses ini pemohon diharuskan memasukkan informasi permohonan yang dibutuhkan beserta alamat email. Selanjutnya informasi permohonan dan email disimpan lalu pemohon mendapatkan sebuah notifikasi email berupa id permohonan. Sequence diagram untuk proses yang lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Gambar 8 Sequence diagram pengisian form permohonan (UR01)

14 Sedangkan pada Gambar 9 merupakan salah satu contoh activity diagram dari pengisian form permohonan. Pada gambar tersebut dijelaskan proses permohonan dimulai dengan pemohon memilih jenis permohonan yang ingin diproses. Selanjutnya pemohon mengisi informasi dan berkas yang dibutuhkan dan sistem melakukan verifikasi terhadap NIK pemohon. Apabila NIK terdaftar maka sistem akan menyimpan informasi dan berkas yang telah dimasukkan untuk selanjutnya sistem mengirimkan notifikasi email kepada pemohon berupa id permohonan. Activity diagram untuk proses lainnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Gambar 9 Activity diagram proses pengisian form permohonan (UR01) Design antar muka dapat dilihat pada Gambar 10, 11, dan 12. Tampilan pada design antarmuka dibuat sederhana karena sistem ini akan dijalankan dengan menggunakan perangkat mobile yang lebih mengutamakan fungsi.

15

Fungsi utama: form pengisian nik, email, berkas ktp, berkas kk beserta informasi lainnya bergantung jenis permohonan yang dipilih

Gambar 10 Rancangan antarmuka halaman pengisian data permohonan (UR01) Fungsi utama: form pemilihan status validasi, jenis permohonan dan submit button untuk menampilkan file PDF yang akan disimpan

Fungsi utama: tabel laporan seluruh permohonan

Gambar 11 Rancangan antarmuka halaman pencetakan laporan admin kelurahan (UR13)

16

Fungsi utama: form pengisian id permohonan untuk tracking status permohonan

Gambar 12 Rancangan antarmuka halaman tracking permohonan (UR02) Implementation Tahap ini dilakukan proses coding dengan bahasa pemrograman HTML, dan PHP framework Laravel 4.2 dengan menggunakan basis data MySQL. Antarmuka pada sistem ini terdiri atas 2 bagian yaitu backend dan frontend. Bagian frontend dikembangkan dengan menggunakan template yang responsif terhadap ukuran layar karena dikhususkan pada pengguna perangkat mobile. Pengujian sistem dilakukan secara blackbox testing dilampirkan pada Lampiran 6.

Fungsi utama: tabel data penduduk

Gambar 13 Implementasi halaman data penduduk admin kelurahan (UR07)

17 Gambar 13 merupakan halaman data penduduk. Fungsi yang terdapat di halaman ini adalah mengubah data penduduk yang dilakukan oleh admin kelurahan.

Fungsi utama: form pengisian informasi dan berkas untuk keperluan proses permohonan

Gambar 14 Implementasi form pengisian permohonan penduduk (UR01) Gambar 14 merupakan tampilan halaman permohonan penduduk untuk surat keterangan belum pernah menikah. Fungsi yang dapat dilakukan adalah pemohon dapat melakukan input berupa informasi, dan berkas sebagai persyaratan permohonan.

Fungsi utama: form pengisian id permohonan untuk melakukan tracking proses permohonan oleh penduduk

Gambar 15 Implementasi fungsi tracking permohonan (UR02) Gambar 15 merupakan tampilan halaman tracking permohonan. Fungsi yang dapat dilakukan pada halaman ini adalah pemohon dapat melakukan input berupa id permohonan yang telah didapatkan sebelumnya melalui notifikasi lewat email untuk mengetahui sampai sejauh mana permohonan mereka telah diproses.

18 Maintenance Pemeliharaan sistem baru dapat dilakukan apabila sistem telah seutuhnya diterapkan. Untuk saat ini sistem belum dapat dilakukan pemeliharaan karena sistem belum diterapkan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Sistem informasi pelayanan publik Kota Bogor berbasiskan mobile web berguna untuk memudahkan masyarakat yang mempunyai perangkat mobile dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kota Bogor yang diberikan kelurahan. Selain itu juga memudahkan petugas pelayanan dalam melaksanakan proses pelayanan dan pelaporan data. Sistem ini juga menampilkan informasi bagi masyarakat terkait pelayanan beserta pengisian data pelayanan melalui perangkat mobile. Saran Penelitian ini hanya melingkupi beberapa pelayanan saja yang prosesnya berakhir di lingkup kelurahan. Penelitian selanjutnya dapat meliputi seluruh pelayanan publik yang ada di Kota Bogor. Implementasi dapat dikembangkan sebagai aplikasi pada platform Android, iOS, dan Windows Phone.

DAFTAR PUSTAKA Barokah S, Nurhadryani Y, Nurrahmi H. 2013. E-government development: online industrial business license services system in indonesia. Di dalam: 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS); 2013 Sep; Bali, Indonesia. IEEE. hlm 7782. Habibullah A. 2010. Kajian pemanfaatan dan pengembangan e-government. Jurnal Unair. 23(3):187-195. Layne K, Lee J. 2001. Developing fully functional e-government: a four stage model. Government Information Quarterly. 18:122-136. Lionbridge. 2012. Mobile web apps vs mobile native apps: how to make the right choice [internet]. [diunduh 2015 Okt 10]. Tersedia pada: http://www.lionbridge.com/files/2012/11/Lionbridge-WP_MobileApps2.pdf. Nabafu R, Maiga G. 2012. A model of success factors for implementing local egovernment in Uganda. Electronic Journal of E-Government. 10(1): 31-46 Nugraha D. 2011. Software requirement dalam membangun sistem informasi pelayanan publik. Di dalam: Majalah Ilmiah Mektek Tahun XIII No. 3; 2011 Sep; Palu, Indonesia. hlm 137-147. Nurhadryani Y. 2009. Memahami konsep e-governance serta hubungannya dengan e-government dan e-demokrasi. Di dalam: Seminar Nasional Informatika 2009; 2009 Mei 23; Yogyakarta, Indonesia. hlm 111-117.

19 O’Brien JA, Marakas. 2011. Management Information Systems. Ed ke-10. New York (US): McGraw-Hill. Praditya DJ. 2015. Local e-government: sistem pelayanan publik online di Kecamatan Bogor Utara [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Rokhman A. 2011. E-government adoption in developing: the case of Indonesia. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. 2(5): 228-236. Wamilia M, Nurhadryani Y. 2014. E-government: strategi e-CRM pada sistem perizinan usaha industri online (studi kasus: pemerintah Kabupaten Bogor). Di dalam: Semilkom: Teknologi Informasi Untuk Pengarusutamaan Pertanian; 2014 Nov 8; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): IPB. hlm 207-217. Wardiana W. 2002. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Di dalam: Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002; 2002 Jul 9; Bandung, Indonesia. Bandung (ID): UNIKOM. hlm 1-6. Widyaningsih B. 2014. Sistem informasi manajemen pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jagakarsa berbasis web [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. United Nation. 2014. E-government survey 2014 [Internet]. [diunduh 2015 Sep 18]. Tersedia pada: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-EGovernment-Survey-2014.

20 Lampiran 1 Masterplan e-government Kota Bogor berdasarkan rencana induk pengembangan e-government pemerintahan Kota Bogor 2014-2018 Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

1. Memper kuat tata kelola e-government

1.1 Terimplementasikannya e-government menuju good governance

1.1.1 Melengkapi regulasi sinergi implementasi e-government terintegrasi

Jumlah regulasi dan SOP, persentase SKPD yang memanfaatkan TIK

1.2 Optimasi pengorganisasian TIK pemerintah Kota Bogor

1.2.1 Meningkatnya pengelolaan TIK Kota Bogor

Persentasi perubahan, pengembangan kelembagaan TIK

1.3 Terbangunnya jejaring pengembangan TIK

1.3.1 Jejaring internal

Jumlah jejaring pengembangan TIK

1.3.2 Jejaring eksternal 1.4 Meningkatnya kualitas SDM pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK

1.4.1 Meningkatnya SDM pengembanga n, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK

Jumlah dan sebaran optimal SDM, pengembangan dan pengelolaan TIK di semua SKPD

1.5 Meningkatnya budaya birokratis berbasis elektronis yang dilaksanakan seluruh pimpinan dan karyawan pemko untuk membangun egovernment

1.5.1 Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronis

Jumlah aplikasi termanfaatkan sebagai hasil perubahan proses dari manual ke elektronis

1.6 Peningkatan efisiensi di semua anggaran rutin pemeliharaan dan pengadaan TIK

1.6.1 Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan

Persentasi penurunan anggaran rutin terkait otomatisasi perkantoran

21 Lampiran 1 Lanjutan Misi

2. Mengem bangkan infrastruktur TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

1.7 Meningkatnya pelayanan masyarakat

1.7.1 Waktu pelayanan Meningkatnya kecepatan pelayanan pada masyarakat

2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di pemerintahan

2.1.1 Meningkatnya kecepatan internet/intran et di pemerintahan

2.2 Meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan

2.2.1 Jumlah jenis Meningkatnya pemanfaatan jenis internet/intranet pemanfaatan internet/intran et

2.3 Meningkatnya keamanan informasi

2.3.1 Pengamanan aset informasi pemerintah daerah

Kecepatan download /upload internet dan intranet, jumlah downtime per tahun

Penurunan kejadian malware, jumlah kehilangan data

2.3.2 Kepedulian karyawan pemko pada isu keamanan informasi 2.4 Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat

2.4.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan internet

Jumlah hotspot pemkot di lokasi umum, jumlah komunitas TIK (KPLI, hacker, multimedia), jumlah aktifitas kelompok masyarakat pemanfaatan TIK

22 berbasis wilayah Lampiran 1 Lanjutan Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

3. Mengem bangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kota

3.1 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik

3.1.1 Meningkatnya pemanfaatan aplikasi

Jenis birokrasi/layanan pemerintah yang menggunakan aplikasi/sistem informasi

3.2 Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi

3.2.1 Jenis data yang Meningkatnya dimanfaatkan bersama pemanfaatan pusat data

3.3 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintahan

3.3.1 Jumlah aplikasi Meningkatnya layanan usaha, jumlah transaksi transaksi elektronis elektronik untuk usaha kecil dan menengah

3.1.2 Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronis

23 Lampiran 1 Lanjutan Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

4. Meningk atkan keterbukaan informasi publik yang menggunakan media internet

4.1 Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan

4.1.1 Jumlah pemohon Meningkatnya data/informasi kepada frekuensi pemerintah Kota Bogor masyarakat yang mengakses informasi pembangunan

4.2 Meningkatnya pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat/dunia usaha

4.2.1 Jumlah hits Meningkatnya pemanfaatan situs internet sehat pemerintah Kota Bogor

4.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor

4.3.1 Jumlah pengaduan dan Meningkatnya usulan warga melalui komunikasi web dan SMS gateway masyarakat dengan pemerintah dan wakil rakyat

4.2.2 Meningkatnya peran TIK untuk pemanfaatann ya di dunia usaha dan layanan masyarakat

24 Lampiran 2 Struktur pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id)

25 Lampiran 3 Deskripsi entitas No 1.

2.

3.

Nama entitas (Nama tabel) Penduduk (penduduk)

Nama atribut Nik

Tipe data Varchar(16)

Nama Jenis_kelamin Tempat_lahir Tanggal_lahir alamat RT RW Perkawinan Agama

Info layanan (info_layanan)

Pekerjaan No_ktp Kewarganegara an Id

Varcha(50) Enum(L,P) Varchar(10) Date Varchar(50) Varchar(3) Varchar(3) Enum(Y,N) Enum(I,K,P, H,B) Varchar(20) Varchar(16) Enum(WNI, WNA) Int(10)

Admin (admin)

Nama layanan Informasi Id

Varchar(50) text Int(10)

Nama Username Password Nik Role

Varchar(50) Varchar(50) Varchar(50) Varchar(16) Enum(RT,R W,lurah)

Keterangan Entitas untuk menyimpa n data penduduk

Entitas untuk menyimpa n informasi layanan

Entitas untuk menyimpa n data admin ketua RT, ketua RW, dan admin kelurahan

26 Lampiran 3 Lanjutan No 4.

5.

Nama entitas (Nama tabel) Ket tidak keberatan tetangga (ket_tidak_keberatan_tetang ga)

Ket belum menikah (ket_belum_menikah)

Nama atribut Id_permohonan


Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Id_permohonan

Varchar(16) Varchar(30) Varchar(35) Varchar(35) Date

Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Keperluan


Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Varchar(45) Varchar(40)


Keterangan Entitas untuk menyimpa n surat keterangan tidak keberatan tetangga

Entitas untuk menyimpa n data surat keterangan belum menikah


7.

Nama entitas (Nama tabel) Nama atribut Ket penghasilan tidak tetap Id_permohonan (ket_penghasilan_tidak_tetap )


Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Arsip Id_permohonan

Varchar(16) Varchar(30) Varchar(35) Varchar(35) Varchar(45) Varchar(40)

Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Waktu_kegiatan Maksud


Ket izin keramaian (ket_izin_keramaian)

Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Varchar(45) Varchar(50) Varchar(50)

Keterangan Entitas untuk menyimpa n surat keterangan penghasila n tidak tetap

Entitas untuk menyimpa n surat keterangan izin keramaian


9.

Nama entitas (Nama tabel) Ket belum memiliki rumah (ket_belum_memiliki_rumah )

Ket beda nama (ket_beda_nama)



Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Id_permohonan


Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Nama_benar Dokumen_acua n



Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Varchar(45) Varchar(50) Varchar(50)

Keterangan Entitas untuk menyimpa n surat keterangan belum memiliki rumah

Entitas untuk menyimpa n surat keterangan beda nama


11.

Nama entitas (Nama tabel) Ket berpergian (ket_berpergian)

Ket janda duda (ket_janda_duda)



Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip Maksud Tempat_tujuan Lama_pergi Yang_turut_ber pergian Barang_bawaan Kendaraan Id_permohonan


Nik Email Berkas_ktp Berkas_kk Tanggal_permo honan Validasi_RT Tanggal_RT Validasi_RW Tanggal_RW Validasi_lurah Tanggal_lurah Arsip


Keterangan Entitas untuk menyimpa n surat keterangan berpergian

Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Varchar(45) Varchar(50) Varchar(30) Varchar(35) Varchar(50) Varchar(50) Varchar(50) Varchar(40)

Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Enum(Y,N) Date Varchar(45)

Entitas untuk menyimpa n data surat keterangan janda/duda


Nama entitas (Nama tabel) Surat keterangan (surat_keterangan)

13.

Daftar pengajuan (daftar_pengajuan)

Nama atribut Id

Tipe data Int(100)

Id_permohonan Id

Varchar(40) Int(100)

Id_surat_ketera ngan Nik

Int(100) Varchar(16)

Keterangan Entitas untuk menyimpa n data id permohona n dari seluruh permohona n Entitas untuk menyimpa n data pengajuan permohona n

31 Lampiran 4 Sequence diagram 

Fungsi tracking (UR02)



Validasi oleh ketua RT (UR 04)

32 Lampiran 4 Lanjutan 

Validasi ketua RW (UR05)



Validasi admin kelurahan (UR06)


Melihat informasi pelayanan (UR03)



Mencetak surat keterangan (UR09)


Melihat daftar permohonan (UR10)



Menyimpan laporan pelayanan RT (UR11)


Menyimpan laporan pelayanan RW (UR12)



Mencetak laporan pelayanan kelurahan (UR13)

36 Lampiran 5 Activity diagram  Mencetak surat keterangan (UR09)



Upload berkas surat keterangan (UR15)


Validasi ketua RT (UR04)



Validasi ketua RW (UR05)


Validasi permohonan kelurahan dan arsip berkas (UR06)


Melihat daftar permohonan (UR10)



Menyimpan laporan pelayanan RT (UR11)


Menyimpan laporan pelayanan RW (UR12)



Mencetak laporan pelayanan kelurahan (UR13)

`


Tracking proses permohonan (UR02)



Melihat informasi pelayanan (UR03)


Mengelola data penduduk/create (UR07)



Mengelola data penduduk/update (UR07)


Mengelola data penduduk/delete (UR07)



Mengelola informasi pelayanan/update (UR08)

44 Lampiran 6 Tabel pengujian sistem Nama bagian

Skenario

Hasil yang diharapkan

Status pengujian

Pemohon Proses permohonan

Memilih jenis permohonan

Menuju halaman pengisian informasi dan berkas permohonan sesuai jenis permohonan yang dipilih Data berhasil tersimpan, dan dikirim email notifikasi id permohonan kepada pemohon Berkas berhasil tersimpan

Berhasil

Berkas berhasil tersimpan

Berhasil

Data tidak tersimpan, kembali ke tampilan form yang kosong, dan menampilkan pesan Data tidak tersimpan, kembali ke tampilan form yang kosong, dan menampilan pesan

Berhasil

Pengisian form permohonan

Upload berkas kartu tanda penduduk (KTP) Upload berkas kartu keluarga (KK) Pengisian form NIK yang tidak terdaftar di database

Terdapat form yang belum terisi

Berhasil

Berhasil

Berhasil

45 Lampiran 6 Lanjutan Nama bagian Proses tracking permohonan

Skenario Pengisian form id permohonan

Form kosong

Id permohonan tidak terdaftar Informasi pelayanan RT Login

Validasi

Laporan

Memilih menu informasi pelayanan Mengisi form username, dan password dengan benar Mengisi form username, dan password yang tidak sesuai Form ada yang kosong Memilih menu validasi Melakukan pengubahan form validasi Memilih menu laporan

Mengisi form pencarian

Hasil yang diharapkan Menampilkan data permohonan berdasarkan inputan id permohonan Kembali ke tampilan form kosong, dan menampilkan pesan error Kembali ke tampilan form kosong, dan menampilkan pesan Menampilkan informasi pelayanan

Status pengujian Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Masuk ke halaman utama RT

Berhasil

Kembali ke tampilan form kosong

Berhasil

Menampilkan pesan form harus diisi Menampilkan permohonan yang akan di validasi Permohonan tervalidasi

Berhasil

Menampilkan halaman berisi seluruh permohonan yang sudah tervalidasi oleh ketua RT Menampilkan data permohonan sesuai pengisian form dalam file PDF

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

46 Lampiran 6 Lanjutan Nama bagian RW Login

Validasi

Laporan

Skenario

Mengisi form username, dan password dengan benar Mengisi form username, dan password yang tidak sesuai Form ada yang kosong Memilih menu validasi Melakukan pengubahan form validasi Memilih menu laporan


Admin kelurahan Login Mengisi form username, dan password dengan benar Mengisi form username, dan password yang tidak sesuai Form ada yang kosong

Hasil yang diharapkan

Status pengujian

Masuk ke halaman index

Berhasil


Berhasil

Menampilkan pesan form harus diisi Menampilkan permohonan yang akan di validasi Permohonan berhasil tervalidasi

Berhasil

Menampilkan halaman berisi seluruh permohonan yang sudah tervalidasi oleh ketua RW Menampilkan data permohonan sesuai pengisian form dalam file PDF

Berhasil

Masuk ke halaman utama (data penduduk)

Berhasil


Berhasil

Menampilkan pesan form harus diisi

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

47 Lampiran 6 Lanjutan Nama bagian Mengelola data penduduk

Skenario Memilih menu tambah data penduduk Mengisi form tambah data penduduk Form ada yang kosong

Memilih menu ubah

Mengelola informasi layanan

Daftar permohonan

Hasil yang diharapkan Menampilkan form pengisian tambah data penduduk Data berhasil tersimpan

Status pengujian

Kembali ke form, dan menampilkan pesan form harus diisi Menampilkan form pengubahan data penduduk Data berhasil tersimpan

Berhasil

Form pengubahan data penduduk terisi Form pengubahan Kembali ke form, data penduduk ada dan menampilkan yang kosong pesan form harus diisi Memilih menu Data dihapus hapus Memilih menu Menampilkan data informasi layanan informasi layanan Memilih menu Menampilkan form ubah pengubahan informasi layanan Memilih menu Menampilkan data daftar permohonan permohonan yang harus di validasi admin kelurahan Memilih menu Menampilkan surat print keterangan dalam bentuk PDF yang siap dicetak Memilih menu Menampilkan form validasi pengarsipan, form validasi, dan informasi pemohon Pengubahan form Permohonan berhasil validasi tervalidasi

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil Berhasil Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

48 Lampiran 6 Lanjutan Nama bagian Laporan pelayanan

Skenario Memilih menu laporan pelayanan


Hasil yang diharapkan Menampilkan data permohonan yang telah divalidasi kelurahan Menampilkan data permohonan sesuai pengisian form dalam file PDF

Status pengujian Berhasil

Berhasil

49 Lampiran 7 Format surat keterangan dalam tata naskah dinas Kota Bogor

50 Lampiran 7 Lanjutan






56 Lampiran 8 Implementasi sistem 

Halaman utama



Pilihan pelayanan

57

Lampiran 8 Lanjutan 

Hasil tracking permohonan



Halaman informasi pelayanan.


Halaman utama ketua RT.



Halaman utama ketua RW.


Halaman validasi ketua RT.



Halaman validasi ketua RW.


Halaman laporan permohonan ketua RT



Simpan laporan permohonan ketua RT dalam format PDF


Halaman laporan permohonan ketua RW



Halaman Login


Simpan laporan permohonan ketua RW dalam format PDF



Halaman pengubahan informasi pelayanan oleh admin kelurahan.


Memilih daftar permohonan berdasarkan jenis layanan oleh admin kelurahan



Daftar permohonan yang akan divalidasi oleh admin kelurahan.


Pencetakan surat oleh admin kelurahan.



Validasi permohonan admin kelurahan.


Notifikasi email id permohonan kepada pemohon.



Notifikasi email proses permohonan telah selesai kepada pemohon.



Laporan permohonan admin kelurahan.


Pencetakan laporan permohonan admin kelurahan.



Halaman ubah data penduduk

67 Lampiran 9 Struktur pemerintahan Kota Bogor (www.kotabogor.go.id) Lurah Syafe'i. R

PKB/PLKB Jafar

Kasi pemerintahan Asmawi

Pelaksana Faedol Barokah

Kasi kemasyarakatan Nurhamidah Siregar, SE

Pelaksana Siti Mutmainah

Sekretaris Abdul Salam, Spd, Msi

Kasi ekbang Carolina Endah, SE

Pelaksana Paulena

Kasi trantib Iyan Sopiyan

Pelaksana Rusli

68

RIWAYAT HIDUP Penulis lahir di Jakarta 31 Agustus 1993 merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Ahmad Hidayat Kramadibrata dan Apsari Sri Redjeki. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di SDN Duren Seribu 04 pada 2005, lalu menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Pamulang pada 2008, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Kota Tangerang Selatan pada 2011. Lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) menggunakan jalur SNMPTN Undangan pada 2011 di program studi Ilmu Komputer. Penulis juga sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Informasi Geospasial di bagian Pusat Promosi dan Kerjasama pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2014.

LOCAL E-GOVERNMENT: PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS MOBILE WEB BINTANG AHMADIAS ALOGATAMA

Recommend Documents