LEMBAR PERSETUJUAN
ARTIKEL: PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG GORONTALO
Oleh Noviyana Antula (NIM. 921 410 012, Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo)
Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasi
Pembimbing I
Rio Monoarfa, SE., Ak., M.Si NIP : 19741008 200112 1 005
Pembimbing II
Amir Lukum, S.Pd., MSA NIP. 19840501 201012 1 007
1
PENERAPAN PSAK 107 ATAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG GORONTALO Noviyana Antula1, Rio Monoarfa2, Amir Lukum3
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 107 serta Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan studi interpretatif. Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini, dimana peneliti sebagai perencana yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi, menganalisis, dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode purpose sampling dan snowball sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PSAK 107 untuk ijarah multijasa dalam hal ini, pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi belum sepenuhnya diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, baik dari segi pengakuan dan pengukuran, maupun penyajian dan pengungkapannya. Dalam implementasinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan metode pencatatan cash basic. Selain itu, akad ijarah dalam pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi masih diikuti dengan akad wakalah. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 hanya memberlakukan 2 (dua) akad dalam pembiayaan multijasa, akad ijarah dan akad kafalah, dan metode pencatatan berdasarkan PSAK 107 adalah accrual basic. Kata Kunci: Penerapan, PSAK 107, Ijarah, Pembiayaan Multijasa
1
Noviyana Antula Mahasiswa Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. 2 Rio Monoarfa, SE., Ak, M.Si Dosen Pembimbing 1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo 3 Amir Lukum, S.Pd., MSA Dosen Pembimbing 2, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
2
Bank Islam memiliki ciri karakter sendiri yang berbeda dengan bank-bank konvensional. Esensi bank Islam tidak hanya dilihat dari ketiadaan sistem riba dalam seluruh transaksinya, tetapi didalamnya terdapat sistem yang membawa manusia mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 21 April 2009, cakupannya meliputi: pengakuan dan pengukukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. PSAK 107 untuk akuntansi ijarah telah pula terangkum dalam PAPSI 2013, yang terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu ijarah atas aset berwujud dan ijarah atas jasa. Kepatuhan perbankan syariah di indonesia terhadap PAPSI 2013 telah pula dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Dalam Effendi (2013), Ijarah biasanya digunakan untuk pembiayaan yang bersifat pelayanan jasa. Setelah melakukan wawancara dengan Operasional Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, peneliti lebih terfokus pada produk pembiayaan dengan akad ijarah. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Iya selaku Operasional Pembiayaan bahwa, pembiayaan dengan akad ijarah ini masih terhitung baru, karena baru diedarkan tahun 2013, dan ini juga terlihat dari data pembiayaan 5 (lima) bulan terakhir periode oktober 2013 sampai Februari 2014 yang diberikan Bapak Wildi selaku Operasional Pembiayaan. Adapun data pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo telah peneliti sajikan pada tabel berikut ini: Tabel 1: Data Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Periode Oktober 2013 s/d Februari 2014 No.
Jenis Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan
Persentase
1
Murabahah
4520
73%
2
Mudharabah
35
1%
3
Musyarakah
780
13%
4
Ijarah
85
1%
5
Al-Qard
765
12%
Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, Februari 2014
3
Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Alva selaku Head Funding, bahwa pembiayaan yang menggunakan akad ijarah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo adalah pembiayaan umroh, dan pembiayaan pendidikan lanjut studi, dimana pembiayaan lanjut studi. Akan tetapi, akad ijarah pada pembiayaan lanjut studi tersebut menggunakan akad pendamping wakalah. Pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi ini, secara historis adalah produk jasa. Dalam penjelasan PAPSI 2013, bahwa transaksi ijarah atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa, yang muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia bermutasi menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan yang melayani semua jasa. Bahkan di daerah, produk ini juga digunakan untuk pembiayaan pengurusan TKI yang akan berangkat keluar negeri. Produk ini lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Terkait akad wakalah yang mendampingi akad ijarah pada pembiayaan lanjut studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, ini berbeda dengan penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dimana pada poin pertama menjelaskan bahwa Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau akad Kafalah. Akad wakalah yang mendampingi akad ijarah nantinya dapat mempengaruhi perlakuan akuntansi pembiayaan lanjut studi, seperti terjadinya perbedaan waktu pengakuan aset ijarah. Dimana pihak bank seharusnya mengakui aset ijarah tersebut saat terjadi kerjasama dengan pihak ketiga. Namun dikarenakan akad wakalah ini, maka kerjasama dengan pihak ketiga hanya dilakukan oleh nasabah. Selanjutnya, mengenai metode pencatatan transaksi ijarah, PSAK 107 menerapkan metode accrual basic dalam hal pengakuan pendapatan, dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Namun, dari penelitian yang dilakukan terkait pencatatan pembiayaan umroh bahwa, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menggunakan metode cash basic, pencatatan ketika transaksi terjadi
4
dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sehingga, bank tidak perlu membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih (piutang pendapatan sewa multijasa). Berdasarkan
fenomena
dan
masalah
yang
ada
terkait
dengan
pembiayaan ijarah, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan studi interpretatif. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi akad ijarah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yang hanya berorientasi pada pembiyaan jenis jasa serta pengakuan transaksi-transaksi keuangannya dalam akuntansi syariah, sehingga diangkatlah judul mengenai: “Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”. KERANGKA TEORITIS Bank Syariah Muhammad (2011: 15) menyatakan bahwa bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah
lembaga
keuangan/perbankan
yang
operasional
dan
produknya
dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999. Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu’amalah (islamic commercial jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Ijarah Menurut Sudarsono (2012: 75), ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
5
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge). “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah) Ijarah atas Jasa Berikut ini penjelasan oleh PAPSI 2013 terkait ijarah atas jasa: Ijarah atas jasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud. Adapun dasar dari pengaturan standar akuntansi keuangan untuk ijarah atas jasa ini adalah PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Transaksi ijarah atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa. Manfaat (jasa) yang bisa di-ijarah-kan, antara lain; jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani. Dalam melakukan transaksi multijasa, bank melakukan akad ijarah dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad ijarah lebih lanjut dengan nasabah. Perolehan aset ijarah atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad ijarah bank dengan pemasok. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk ijarah dengan skema sewa dan sewa-lanjut. 1. Perlakuan Akuntansi 1) Pengakuan dan Pengukuran a. Perolehan aset ijarah atas jasa diakui sebagai aset ijarah pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi. b. Pendapatan ijarah diakui selama masa akad Bank dengan nasabah. c. Amortisasi atas perolehan aset ijarah diakui sebagai beban ijarah. d. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.
6
2) Penyajian a. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan terpisah dari aset ijarah lain. b. Amortisasi atas perolehan aset ijarah disajikan sebagai pos lawan dari aset ijarah. c. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. d. Porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang sewa. f.
Beban amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi.
3) Pengungkapan a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. b. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. c. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir. d. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi. Fatwa
Dewan
Syari’ah
Nasional
No.
44/DSN-MUI/VIII/2004
tentang
Pembiayaan Multijasa 1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. 2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 3. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
7
Kajian Penelitian yang Relevan Penelitian tentang penerapan PSAK 107 untuk ijarah ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti di masing-masing lokasi yang berbeda. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Gunawan Tahun 2013 yang berjudul Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar mengungkap perlakuan akuntansi PT. BNI Syariah Cabang Makassar mengacu pada PSAK Nomor 101, PSAK Nomor 107, maupun International Accounting Standards. PT. BNI Syariah Cabang Makassar telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK Nomor 107 (2009) tentang Akuntansi Ijarah dalam mencatat transaksi ijarah dan menyajikannya dalam laporan keuangan. METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian secara kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2012: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi interpretatif. Menurut Morissan (2009) paradigma interpretatif merupakan paradigma yang dilakukan dengan menginterprestasikan karya seni berdasarkan sudut pandang pengamat, baik dari kesamaan pengalaman, unsur estetis, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengamat. Dalam hal ini, penelitian terfokus untuk menganalisa perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa sesuai PSAK 107 dan Fatwa DSNMUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 pada PT. Pegadaian Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Sumber Data Menurut Lofland (Moleong, 2012: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara yang dilengkapi dengan pedoman wawancara
menggunakan
alat
tulis
menulis
dan
alat
bantu
perekam
(handphone). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
8
berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian seperti data sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, struktur organisasi, catatan-catatan akuntansi terkait pembiayaan multijasa, dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan menentukan informan dalam penelitian ini ada dua yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiyono (2012: 392), teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan informan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan
menggunakan
metode
perbandingan
tetap.
Menurut
Moleong
(2012:288), metode perbandingan tetap atau comparative method ini disebut juga dengan grounded research karena dalam analisis data, secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Tahap-tahap Penelitian Secara umum tahap-tahap penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu 1) Tahap pra lapangan 2) Tahap pelaksanaan penelitian 3) Tahap akhir atau tahap analisis HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis terhadap Konsep Perbankan Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo Secara umum, analisis ini terlebih dahulu diarahkan mengenai sejarah ringkas, aktivitas, struktur organisasi perusahaan. Dalam sejarah perkembangan Bank Syariah di Gorontalo, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo merupakan bank syariah pertama berdiri dan menjadi pelopor bank-bank syariah lainnya di Gorontalo. Selain itu wawancara yang telah dilakukan dengan bagian Head Funding terkait konsep perbankan syariah di PT. bank Muamalat Indonesia
9
Cabang Gorontalo, membuktikan bahwa sebagai bank syariah, produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo selalu dijaga kualitasnya agar selalu berlabel nilai-nilai syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris, selalu mengawasi kegiatan dan produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo agar tidak melenceng dari nilai-nilai syariah. Sehingga, dapat dikatakan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo telah menerapkan konsep syariah yang berlaku umum. Analisis terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bagian Head Funding PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, dalam implementasinya, yang menggunakan akad ijarah adalah pembiayaan sewa jasa dalam hal ini pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi. Namun, akad ijarah dalam pembiayaan lanjut studi masih diikuti dengan akad wakalah, dikarenakan pihak bank ingin mempermudah nasabah dalam hal pembiayaan. Sedikit melirik pada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa pada poin pertama yang menjelaskan bahwa, pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Sehingga dapat dikatakan, bahwa dari kedua produk pembiayaan jasa tersebut yang menggunakan akad ijarah, pembiayaan umroh-lah yang telah sesuai dengan
Fatwa
DSN-MUI
No.
44/DSN-MUI/VIII/2004.
Sedangkan
untuk
pembiayaan studi tingkat lanjut, belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSNMUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, karena akad ijarah-nya masih diikuti dengan akad wakalah. Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo 1. Pengakuan dan Pengukuran PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mengakui biaya perolehan aset ijarah saat terjadi pencairan dana atau biasa disebut dropping. Sebelum dropping, nasabah akan melunasi biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya asuransi, biaya ATK dan materai, yang tentunya menjadi pendapatan bagi pihak bank dan pihak asuransi yang bekerjasama dengan PT. Bank Muamalat
10
Indonesia Cabang Gorontalo. Berikut jurnal terkait pelunasan biaya dan pencairan dana: Rekening Nasabah Pendapatan Administrasi Ijarah
Rekening Nasabah Pendapatan ATK, Materai, dll
Rekening Nasabah Rekening Asuransi
Aset Ijarah Kas/Rekening Nasabah
Rp xxx Rp xxx
Rp xxx Rp xxx
Rp xxx Rp xxx
Rp xxx Rp xxx
Setelah transfer dilakukan ke rekening nasabah, barulah kemudian pihak bank akan melakukan kerjasama dalam hal ini pembelian aset ijarah (paket umroh) dengan memindahbukukan sejumlah dana pembiayaan dari rekening nasabah ke rekening biro travel sebagai supplier. Rekening Nasabah Rekening Supplier
Rp xxx Rp xxx
Meskipun bank telah bertindak sebagai pemilik, karena telah ada kesepakatan kerja dengan hiratur (travel) sebelumnya, tetapi belum ada perolehan (transaksi) atas aset ijarah yang menjadi hak milik bank. Hal ini tidak sejalan dengan PSAK 107, bahwa poin pertama dari pengakuan dan pengukuran PSAK 107 adalah perolehan aset ijarah atas jasa diakui sebagai aset ijarah pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi. Sehingga pencatatan langsung dilakukan pada saat terjadi transaksi atau kerjasama dengan pihak ketiga sebagai supplier. Jurnal yang terbentuk adalah: Aset Ijarah Kas/RekeningSuplier
Rp xxx Rp xxx
Selanjutnya untuk pendapatan ijarah pada tanggal laporan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo tidak melakukan pengakuan, karena pencatatannya hanya dilakukan sekali saja yaitu saat terjadi dropping.
11
Sedangkan, PSAK 107 melakukan pengakuan atas pendapatan ijarah pada tanggal laporan tersebut dengan jurnal: Piutang Sewa (porsi pokok)
Rp xxx
Piutang Pendapatan Sewa Multijasa (porsi ujrah)
Rp xxx
Pendapatan Ijarah
Rp xxx
Terkait amortisasi atas perolehan aset ijarah yang diakui sebagai beban ijarah, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo juga tidak melakukan pencatatan. Sedangkan dalam PSAK 107, terdapat amortisasi aset ijarah yang diakui sebagai beban ijarah. Adapun jurnalnya sebagai berikut: Beban Amortisasi
Rp xxx
Akumulasi Amortisasi
Rp xxx
Kemudian dalam hal penerimaan sewa dari nasabah, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mengakui penerimaan sewa tersebut sebagai pendapatan sewa yang berlangsung selama masa akad pembiayaan, dengan jurnal: Rekening Nasabah
Rp xxx
Pendapatan Pokok Ijarah
Rp xxx
Pendapatan Margin Ijarah
Rp xxx
Hampir sejalan dengan pencatatan yang dilakukan oleh PSAK 107, hanya saja PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mencatat penerimaan sewa sebagai penambahan pendapatan dengan akun yang disajikan adalah rekening nasabah di debet dan kreditnya pendapatan pokok ijarah dan pendapatan margin ijarah. Sedangkan PSAK 107 mencatatnya sebagai pelunasan piutang yang akan menambah kas bank sehingga akun yang disajikan adalah kas/rekening disis debet dan kreditnya adalah piutang sewa sebagai porsi pokok dan piutang pendapatan sewa multijasa sebagai porsi ujrah. Berikut jurnal berdasarkan PSAK 107: Kas/Rekening
Rp xxx
Piutang Sewa (porsi pokok)
Rp xxx
Piutang Pendapatan Sewa Multijasa (porsi ujrah)
Rp xxx
Selanjutnya untuk metode pencatatan saat terjadi tunggakan sewa, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mencatatnya dengan metode cash basic atau pencatatan akan dilakukan saat kas atau uang telah diterima. Sehingga
12
tidak perlu membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih (piutang pendapatan ijarah). Selain itu terdapat akun tambahan saat nasabah membayar angsuran setelah jatuh tempo, yaitu akun pendapatan denda. Pendapatan denda tersebut tidak akan masuk dalam kas bank muamalat. Diakhir periode nanti, pendapatan denda ini akan diakumulasi dan disalurkan untuk dana kebajikan ke BMM (Baittul Maal Muamalat). Akan tetapi, ketika pembayaran angsuran nasabah kembali normal (rutin setiap bulannya), sistem akan membaca dengan cepat dan denda tersebut secara otomatis akan berpindah (menambah) ke rekening nasabah. Jurnal yang terjadi adalah: Rekening Nasabah
Rp xxx
Pendapatan Pokok Ijarah
Rp xxx
Pendapatan Margin Ijarah
Rp xxx
Pendapatan Denda
Rp xxx
Jika melihat dari kacamata PSAK 107 yang telah dirangkum dalam PAPSI 2013, bahwa pencatatan angsuran PT. Bank Muamalat belum sesuai PSAK 107. Dalam PSAK 107 mengakui tunggakan sewa dengan metode accrual basic. Berikut ini jurnal saat terjadi pengakuan tunggakan sewa oleh PSAK 107: a. nasabah masih tergolong performing Piutang Sewa (porsi pokok)
Rp xxx
Piutang Pendapatan Sewa Multijasa (porsi ujrah) Pendapatan Ijarah
Rp xxx Rp xxx
b. nasabah tergolong non-performing i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa: Pendapatan Ijarah
Rp xxx
Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi ujrah)
Rp xxx
ii. pengakuan atas porsi pokok sewa: Piutang sewa (porsi pokok) Pendapatan Ijarah
Rp xxx Rp xxx
Pencatatan selanjutnya adalah pada saat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa, dimana PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo tidak melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa. Hal ini belum sejalan dengan pengakuan dan
13
pengukuran PSAK 107, dimana bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pendapatan sewa multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Berikut jurnal pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa berdasarkan PSAK 107: Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan – Piutang Sewa
Rp xxx
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan – Piutang Sewa
Rp xxx
Kemudian saat pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo juga tidak melakukan pencatatan pengakuan ataupun penjurnalan. Tentunya tidak sejalan dengan PSAK 107 yang melakukan pencatatan saat terjadi pemulihan atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa dengan jurnal sebagai berikut ini: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan – Piutang Sewa
Rp xxx
Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan – Piutang Sewa /Keuntungan Pemulihan Nilai – Piutang Sewa
Rp xxx
Perbedaan juga ditemukan dalam penelitian mengenai pembiayaan studi tingkat lanjut. Secara keseluruhan perlakuan akuntansi untuk studi tingkat lanjut sama dengan pembiayaan umroh, hanya saja kerjasamanya dengan pihak ketiga dilakukan oleh nasabah selaku pihak kedua, sedangkan pengakuan aset ijarah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia terjadi saat bank melakukan dropping atau pencairan dana. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah jurnal saat dropping, seperti berikut ini: Aset Ijarah Kas/Rekening Nasabah
Rp xxx Rp xxx
Hal ini tentu berbeda dengan PSAK 107, dimana perolehan aset ijarah atas jasa diakui sebagai aset ijarah pada saat bank melakukan perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi, sehingga transfer akan dilakukan ke rekening induk atau yang menjadi supplier. Jurnal berdasarkan PSAK 107 adalah:
14
Aset Ijarah
Rp xxx
Kas/RekeningSuplier
Rp xxx
Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menunjukkan belum adanya kesesuaian pengakuan dan pengukuran berdasarkan pedoman PSAK 107 ijarah atas jasa. 2. Penyajian Berdasarkan
temuan
hasil
wawancara
dengan
bagian
operasional
pembiayaan bahwa perolehan atas jasa disajikan sebagai aset ijarah. Selanjutnya, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo menyajikan porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar sebagai pendapatan pokok ijarah dan porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan margin ijarah. Meskipun penamaan akun-akunnya masih belum sesuai penyajian PSAK 107 dan ada beberapa poin seperti amortisasi, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa dan beban amortisasi aset ijarah yang tidak disajikan karena metode yang digunakan adalah cash basic, namun PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo sudah sedikit mengimbangi PSAK 107. 3. Pengungkapan PT.
Bank
Mumalat
Indonesia
Cabang
Gorontalo
tidak
melakukan
pengungkapan jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir, dan ini belum sesuai dengan PSAK 107. Tetapi sistem tetap membaca tunggakan tersebut yang berdampak pada laporan kolektabilitas nasabah. Selanjutnya untuk pengungkapan lainnya, PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terlihat sedikit mengimbangi PSAK 107, dimana bank muamalat melakukan pengungkapan sumber dana yang digunakan atas transaksi pembiayaan umroh dan pembiayaan lanjut studi di laporan keuangan, begitu pula dengan transaksi pihak kedua (nasabah), maupun pihak ketiga (supplier), meskipun tidak terlalu merincikan masing-masing transaksi. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, dalam hal pengakuan, pengukuran masih belum sempurna seperti PSAK 107, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya meskipun masih terdapat kekurangan, tetapi
15
sudah mampu mengimbangi PSAK 107. Selain itu akad ijarah pada pembiayaan lanjut studi belum sesuai Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, karena masih diikuti oleh akad wakalah, ini dikarenakan pihak bank ingin mempermudah pihak nasabah. Saran Sedikit catatan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo untuk lebih memperhatikan standar-standar yang diberlakukan, baik berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Iindonesia, Pengaturan Standar Akuntansi Keuangan, dsb. Sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yang juga sebagai bank syariah pertama dan pelopor terbentuk bankbank syariah lainnya dapat menjadi contoh atau sosok bank syariah yang patuh dan disiplin. DAFTAR PUSTAKA Al-qur’anul Karim (Terjemahan Indonesia) Bank Indonesia. 2013. Pedoman PAPSI 2013. Diunduh tanggal 14 Agustus 2014 jam 05.25 am Deliyani, Indah. 2008. Skripsi. Analisis Terhadap Aplikasi Pembiayaan ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta Effendi, Rizkita. 2013. Skripsi. Analisis Penerapan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 44/DSNMUI/VII/2000 tentang Pembiayaan Multiguna. Gunawan, Dian.2013. Skripsi. Analisis Penerapan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. Unversitas Hasanuddin. Makassar Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Morissan, 2014. “Teori Komunikasi Dan Paradigma Penelitian, serta Tinjauan Terhadap Analisa Wacana dan Bingkai”. 20 Februari 2014 http://teorikomunikasi-morissan.blogspot.com Muhammad. 2011. Manajemen Bank Syariah. STIM YKPN. Yogyakarta Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi). Ekonisia. Yogyakarta Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung http://www.dsnmui.or.id diunduh jam 11.00 am tanggal 20 Agustus 2014 16
