LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH.-05.PR.01.04 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN
PENGANGGARAN
DI
PERENCANAAN
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEDOMAN PENELITIAN RKA-K/L 1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan
tahunan
dan
merupakan
penjabaran
dari
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat prioritas pembangunan,
rancangan
kerangka
ekonomi
makro,
program
Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), untuk selanjutnya Renja K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L melalui Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, merupakan bagian dari perencanaan penganggaran yang disusun dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis
Kinerja.
Dengan
demikian,
penyusunan
RKA-K/L
memuat
kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja yang disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan informasi kegiatan dalam dokumen RKA-K/L menjadi terukur dan tidak terdapat adanya blokir anggaran maupun Output Cadangan serta revisi anggaran. Dalam rangka penyusunan RKA-K/L yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diperlukan peran aktif Sekretariat Jenderal
seta Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan penelitian dan reviu RKA-K/L yang merupakan bagian dari proses perencanaan yang baik. 2. Penelitian RKA-K/L Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
nomor
143/PMK.02/2015
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, sebelum RKA-K/L disampaikan ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu harus dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan reviu oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP K/L. Penelitian dan reviu RKA-K/L berfokus pada sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan. Disamping itu, seiring dengan penerapan penataan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK), penelitian dan reviu RKA-K/L akan difokuskan untuk melihat hubungan logis antara sasaran strategis Kementerian/Lembaga dengan sasaran program dan sasaran kegiatan Eselon I. Demikian juga halnya dengan hubungan logis antara output strategis Kementerian/Lembaga dengan output program Eselon I dengan output satker beserta outcome dan indikator-indikatornya. Guna menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas, penelitian RKA-K/L di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penelitian di Kantor Wilayah c.q. Divisi Administrasi, penelitian oleh masing-masing Unit Eselon I c.q. Sekretariat Direktorat/Badan, yang selanjutnya penelitian dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian RKA-K/L adalah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran RKA-K/L yang disusun sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan bersama dengan Bappenas dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. 2.1. Penelitian oleh Kantor Wilayah Usulan RKA-K/L dari masing-masing UPT di wilayah dikoordinasikan melalui masing-masing Divisi Teknis di Kantor Wilayah, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara Divisi Administrasi dan Divisi Teknis. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan penelitian RKA-K/L adalah: a. Daftar rincian pagu per satker dari Unit Eselon I;
b. Surat pengantar RKA-K/L dari Kepala Satuan Kerja kepada Kantor Wilayah; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Satuan Kerja; d. Kertas Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker; e. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L; dan f. Data dukung lengkap. Adapun fokus penelitian RKA-K/L di Kantor Wilayah c.q. Divisi Administrasi adalah: a. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Belanja dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; c. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Sumber Dana dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; d. Kesesuaian
RKA-K/L
dengan
kaidah
penganggaran
seperti
penggunaan akun dan Standar Biaya Masukan (SBM); dan e. Verifikasi atas kelengkapan data pendukung RKA-K/L. RKA-K/L yang sudah diteliti oleh Divisi Administrasi dituangkan ke dalam
Catatan
Hasil
Penelitian
(CHP)
Kantor
Wilayah,
untuk
selanjutnya dilakukan penyesuaian dan/atau perbaikan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penelitian. RKA-K/L yang sudah diperbaiki selanjutnya disampaikan ke masing-masing Unit Eselon I untuk dilakukan penelitian kembali. 2.2. Penelitian oleh Unit Eselon I Usulan RKA-K/L dan CHP dari Kantor Wilayah disampaikan ke masingmasing Unit Eselon I
c.q. Sekretariat Direktorat/Badan untuk
selanjutnya dilakukan penelitian kembali. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan penelitian RKA-K/L adalah: a. Daftar rincian pagu per satker dari Unit Eselon I; b. Surat pengantar RKA-K/L dari Kepala Kantor Wilayah kepada Unit Eselon I terkait; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Kantor Wilayah; d. Kertas Kerja dan RKA Satker; e. ADK RKA-K/L; dan f. Data dukung lengkap.
Penelitian RKA-K/L oleh Unit Eselon I berfokus pada: a. Kesesuaian kegiatan dalam RKA-K/L dengan sasaran dalam Renja K/L dan ADIK; b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; c. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Belanja dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; d. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Sumber Dana dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; e. Kesesuaian
RKA-K/L
dengan
kaidah
penganggaran
seperti
penggunaan akun dan SBM; dan f. Verifikasi atas kelengkapan data pendukung RKA-K/L. RKA-K/L yang sudah diteliti oleh Unit Eselon I dituangkan ke dalam Catatan Hasil Penelitian (CHP) Unit Eselon I, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dan/atau perbaikan (apabila ada) oleh Unit Eselon I paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penelitian. RKA-K/L yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan penelitian yang bersifat final. 2.3. Penelitian oleh Sekretariat Jenderal Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: A. Tahap Persiapan Penelitian. Tahap persiapan penelitian RKA-K/L meliputi koordinasi antara Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dengan seluruh Unit Eselon I dan Inspektorat Jenderal selaku APIP K/L terkait penyiapan RKA-K/L dan data dukung. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan penelitian RKAK/L adalah sebagai berikut: a. Renja K/L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; b. Surat penyampaian dan daftar rincian pagu per Satker/Eselon I; c. Kertas Kerja Satker, RKA Satker Form A, B, C, D; d. ADK RKA-K/L; e. Target dan pagu PNBP; f. CHP Kantor Wilayah dan CHP Unit Eselon I; dan g. Data dukung lengkap.
B. Tahap Pelaksanaan Penelitian. Penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Eselon I dan dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dengan fokus penelitian: a. Konsistensi dan kesesuaian pencantuman kegiatan dalam RKAK/L dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L, ADIK, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; c. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Belanja dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; d. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L menurut Jenis Sumber Dana dengan pagu yang ditetapkan Unit Eselon I; dan e. Verifikasi atas kelengkapan data pendukung RKA-K/L. Penelitian RKA-K/L oleh Biro Perencanaan dilaksanakan secara paralel dengan reviu RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP K/L. Hasil dari penelitian RKA-K/L dituangkan ke dalam CHP untuk ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I apabila terdapat penyesuaian dan/atau
perbaikan.
Unit
Eselon
I
diberikan
waktu
untuk
melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penelitian RKA-K/L yang selanjutnya disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. C. Tahap Pelaporan Penelitian. Tahap pelaporan penelitian RKA-K/L meliputi simpulan atau summary dan rekomendasi seluruh CHP dari masing-masing Program Unit Eselon I yang dituangkan ke dalam CHP per program. 3. Reviu RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP K/L Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran. Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kerja anggaran oleh auditor APIP K/L yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA-K/L telah disusun
berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Reviu RKAK/L oleh APIP K/L dilakukan dengan menelaah dokumen rencana kerja anggaran berupa RKA-K/L dengan KAK, RAB, dan dokumen data dukung dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, integritas serta berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tetang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran bahwa reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh APIP K/L terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. Tahap Perencanaan reviu RKA-K/L; b. Tahap pelaksanaan reviu RKA-K/L; c. Tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/L. Rekomendasi atas temuan Reviu RKA-K/L disampaikan kepada Unit Eselon I terkait untuk segera dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang selanjutnya hasil perbaikan dimaksud diserahkan paling lambat selama 2 (dua) hari kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan. 4. Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Reviu RKA-K/L Tindak lanjut hasil penelitian dan reviu RKA-K/L adalah: A. Sebagai tindak lanjut
dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi
Anggaran K/L, Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan melakukan pencantuman tanda “@” dan pemberian “Catatan” terhadap kekurangan data dukung dan RKA-K/L yang belum diperbaiki; B. RKA-K/L
yang
disampaikan
telah
kembali
melalui ke
proses
Sekretariat
penelitian
dan
Jenderal
untuk
reviu
akan
dilakukan
pembahasan bersama antara seluruh Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas.
5. Format Surat Tugas, Instrumen Penelitian dan Catatan Hasil Penelitian 5.1 FORMAT SURAT TUGAS PENELITIAN RKA-K/L KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Telp . 021-5253004 Fax. 021-5253048 Website : www.kemenkumham.go.id
SURAT TUGAS Nomor ………………………………… Dalam
rangka
menghasilkan
RKA-K/L
Pagu
Indikatif
di
lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM TA …. yang efektif dan berkualitas, Sekretaris Ditjen/Badan/Kepala Kantor Wilayah menugaskan kepada : No 1.
Nama / NIP
Jabatan
Keterangan
(Nama) (NIP)
2.
(Nama) (NIP)
3.
(Nama) (NIP)
dst (Nama) (NIP) Untuk melaksanakan Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran …. pada seluruh Program di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan pada tanggal ….. s.d….. bertempat di …………. Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Jakarta, Sekretaris Ditjen/Badan /Kepala Kantor Wilayah, (Nama) (NIP)
Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 5. Direktur Jenderal Imigrasi; 6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia; 8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional; 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; 11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
5.2
INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN PENELITIAN KANTOR WILAYAH PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN ….
Hari, tanggal
:
Tempat
:
Program
:
Unit / Satker
:
No
Uraian
1.
Kesesuaian RKA-K/L
Ya
A. Apakah total pagu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? B. Apakah total pagu menurut Jenis Belanja sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? C. Apakah total pagu menurut Jenis Sumber
Dana
sudah
sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? D. Apakah penggunaan akun dalam RKA-K/L sudah sesuai? E. Apakah penggunaan SBM dalam RKA-K/L sudah sesuai? 2.
Verifikasi Data Dukung A. Apakah TOR dan RAB sudah sesuai dengan format yang telah ditetapkan
dalam
PMK
Juksunlah RKA-K/L? B. Apakah jumlah TOR dan RAB sudah
sesuai
dengan
output dalam RKA-K/L?
jumlah
Tidak
Catatan
C. Apakah pagu dalam TOR dan RAB sudah sesuai dengan pagu dalam RKA-K/L? No 3.
Uraian Kelengkapan Data Dukung Surat Penyampaian Pagu dari Unit Eselon I ke Satuan Kerja RKA Satker - Bagian A, B, D Rincian Kertas Kerja Satker Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (ditanda tangani KPA) Cetak rekap data pegawai Brosur medical cek up / daftar obat Rekap BMN / Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 2 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 4 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 6 Fotocopy rekening tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy rekening tagihan telepon 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran internet 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran Pos selama 3 (tiga) bulan terakhir Copy kontrak sebelumnya untuk pengadaan pakaian dinas SK Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Keuangan Copy pembayaran PBB (rumah dinas Pejabat)
Ada
Tidak
Catatan
Pengadaan Kendaraan Bermotor : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pembangunan Baru : - Usulan RKBMN - RAB ditanda tangani Dinas PU - Sertifikat tanah / status kepemilikan tanah - Ijin tata ruang untuk pembangunan dari Dinas Tata Ruang PU - Surat rekomendasi dari Dinas PU tentang hasil penghitungan bangunan dan kebutuhan luasan - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Pembangunan Lanjutan : - RAB ditanda tangani Dinas PU - Layout bangunan eksisting
- Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Rehab : - Surat Keterangan Ambang Batas Kerusakan dan RAB dari Dinas PU - Foto bangunan Renovasi : - Surat Keterangan Peningkatan Mutu Bangunan dan RAB dari Dinas PU - Layout bangunan eksisting dan yang direncanakan renovasi - Foto bangunan 4.
Rekomendasi
Divisi Teknis
Divisi Administrasi
1. (Divisi Teknis)
1. (Peneliti)
2. (Kepala
2. (Kasubbag
Satker)
PRA)
3. (Operator)
3. (Kabag PP)
5.3
FORMAT CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP)
CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP) RKA-K/L PAGU INDIKATIF KANTOR WILAYAH …….................................. T.A …….
Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah................ Kementerian Hukum dan HAM nomor : ……………………………. untuk melaksanakan kegiatan
Penelitian
RKA-K/L
Pagu
Indikatif
TA
….
pada
Program
……………………………………………, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Penelitian (CHP) sebagai berikut : 1. Data Umum Pagu ……….. TA pada Unit …… sebesar Rp……….. dengan rincian sebagai berikut : A. Menurut Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Belanja
Belanja
Belanja Non
Satker
Pegawai
Operasional
Operasional
Jumlah
B. Menurut Jenis Sumber Dana (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Rupiah Murni
Satker
(RM)
2. Hasil Penelitian ........................... ...........................
PNBP
Jumlah
3. Rekomendasi ………………... ………………... Jakarta, …………………….. Kepala Kantor Wilayah
Nama NIP
5.4 FORMAT INSTRUMEN PENELITIAN UNIT ESELON I INSTRUMEN PENELITIAN PROGRAM …………………………………………………………………………….. PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN …. Hari, tanggal
:
Tempat
:
Unit / Satker
:
No 1.
Uraian Kesesuaian
kegiatan
Ya RKA-K/L
dengan Renja K/L Apakah kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan Renja K/L dan ADIK? 2.
Kesesuaian RKA-K/L A. Apakah total pagu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? B. Apakah total pagu menurut Jenis Belanja sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? C. Apakah total pagu menurut Jenis Sumber
Dana
sudah
sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? D. Apakah penggunaan akun dalam RKA-K/L sudah sesuai? E. Apakah penggunaan SBM dalam RKA-K/L sudah sesuai? 3.
Verifikasi Data Dukung A. Apakah TOR dan RAB sudah sesuai dengan format yang telah ditetapkan
dalam
Juksunlah RKA-K/L?
PMK
Tidak
Catatan
B. Apakah jumlah TOR dan RAB sudah
sesuai
dengan
jumlah
output dalam RKA-K/L? C. Apakah pagu dalam TOR dan RAB sudah sesuai dengan pagu dalam RKA-K/L? No 4.
Uraian Kelengkapan Data Dukung Surat Penyampaian Pagu dari Unit Eselon I ke Satuan Kerja RKA Satker - Bagian A, B, D Rincian Kertas Kerja Satker Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (ditanda tangani KPA) Cetak rekap data pegawai Brosur medical cek up / daftar obat Rekap BMN / Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 2 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 4 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 6 Fotocopy rekening tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy rekening tagihan telepon 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran internet 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran Pos selama 3 (tiga) bulan terakhir Copy kontrak sebelumnya untuk pengadaan pakaian dinas SK Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Keuangan
Ada
Tidak
Catatan
Copy pembayaran PBB (rumah dinas Pejabat) Pengadaan Kendaraan Bermotor : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pembangunan Baru : - Usulan RKBMN - RAB ditanda tangani Dinas PU - Sertifikat tanah / status kepemilikan tanah - Ijin tata ruang untuk pembangunan dari Dinas Tata Ruang PU - Surat rekomendasi dari Dinas PU tentang hasil penghitungan bangunan dan kebutuhan luasan - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Pembangunan Lanjutan : - RAB ditanda tangani Dinas PU - Layout bangunan eksisting - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Rehab : - Surat Keterangan Ambang Batas Kerusakan dan RAB dari Dinas PU - Foto bangunan Renovasi : - Surat Keterangan Peningkatan Mutu Bangunan dan RAB dari Dinas PU - Layout bangunan eksisting dan yang direncanakan renovasi - Foto bangunan 5.
Rekomendasi
Unit Eselon I 1. (Peneliti) 2. (Kasubbag PRA) 3. (Kabag PP)
5.5 FORMAT CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP) CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP) RKA-K/L PAGU INDIKATIF UNIT ESELON I................................ T.A …….
Sehubungan dengan Surat Tugas Sekretaris Ditjen/Badan ................... Kementerian Hukum dan HAM nomor : ……………………………. untuk melaksanakan kegiatan Penelitian RKA-K/L Pagu Indikatif TA …. pada Program ……………………………………………, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Penelitian (CHP) sebagai berikut : 1. Data Umum Pagu ……….. TA pada Unit …… sebesar Rp……….. dengan rincian sebagai berikut : A. Menurut Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Belanja
Belanja
Belanja Non
Satker
Pegawai
Operasional
Operasional
Jumlah
B. Menurut Jenis Sumber Dana (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Rupiah Murni
Satker
(RM)
2. Hasil Penelitian ........................... ...........................
PNBP
Jumlah
3. Rekomendasi ………………... ………………... Jakarta, …………………….. Sekretaris Ditjen/Badan
Nama NIP
5.6
FORMAT INSTRUMEN PENELITIAN SEKRETARIAT JENDERAL INSTRUMEN PENELITIAN SEKRETARIAT JENDERAL PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN / PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ….
Hari, tanggal
:
Tempat
:
Program
:
Unit / Satker
:
No 1.
Uraian Kesesuaian
kegiatan
Ya RKA-K/L
dengan Renja K/L Apakah kegiatan dalam RKA-K/L sesuai dengan Renja K/L, ADIK, dan RKP? 2.
Kesesuaian Pagu RKA-K/L A. Apakah total pagu sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? B. Apakah total pagu menurut Jenis Belanja sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? C. Apakah total pagu menurut Jenis Sumber
Dana
sudah
sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Eselon I? 3.
Verifikasi Data Dukung A. Apakah TOR dan RAB sudah sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam PMK Juksunlah RKA-K/L? B. Apakah jumlah TOR dan RAB sudah
sesuai
dengan
output dalam RKA-K/L?
jumlah
Tidak
Catatan
C. Apakah pagu dalam TOR dan RAB sudah sesuai dengan pagu dalam RKA-K/L? No 4.
Uraian CHP Berjenjang A. CHP Kantor Wilayah B. CHP Unit Eselon I
5.
Kelengkapan Data Dukung Surat Penyampaian Pagu dari Unit Eselon I ke Satuan Kerja RKA Satker - Bagian A, B, D Rincian Kertas Kerja Satker Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (ditanda tangani KPA) Cetak rekap data pegawai Brosur medical cek up / daftar obat Rekap BMN / Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 2 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 4 Fotocopy STNK dan pajak kendaraan roda 6 Fotocopy rekening tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy rekening tagihan telepon 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran internet 3 (tiga) bulan terakhir Fotocopy pembayaran Pos selama 3 (tiga) bulan terakhir Copy kontrak sebelumnya untuk pengadaan pakaian dinas SK Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Keuangan
Ada
Tidak
Catatan
Copy pembayaran PBB (rumah dinas Pejabat) Pengadaan Kendaraan Bermotor : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : - Usulan RKBMN - Brosur/Gambar/Spek/Daftar Harga - Berita Acara Penghapusan Pembangunan Baru : - Usulan RKBMN - RAB ditanda tangani Dinas PU - Sertifikat tanah / status kepemilikan tanah - Ijin tata ruang untuk pembangunan dari Dinas Tata Ruang PU - Surat rekomendasi dari Dinas PU tentang hasil penghitungan bangunan dan kebutuhan luasan - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Pembangunan Lanjutan : - RAB ditanda tangani Dinas PU - Layout bangunan eksisting - Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Rehab : - Surat Keterangan Ambang Batas Kerusakan dan RAB dari Dinas PU - Foto bangunan Renovasi : - Surat Keterangan Peningkatan Mutu Bangunan dan RAB dari Dinas PU - Layout bangunan eksisting dan yang direncanakan renovasi - Foto bangunan 5.
Rekomendasi
Unit Eselon I 1. 2. 3.
Biro Perencanaan 1. (Peneliti) 2. (Kasubbag PPA) 3. (Kabag PA)
5.7 FORMAT CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP) CATATAN HASIL PENELITIAN (CHP) RKA-K/L PAGU ………………………… UNIT ESELON I…..................... T.A …….
Sehubungan dengan Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM nomor : ……………………………. untuk melaksanakan kegiatan Penelitian RKA-K/L Pagu …………… TA …. pada Program ……………………………………………, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Penelitian (CHP) sebagai berikut : 1. Data Umum Pagu ……….. TA pada Unit …… sebesar Rp……….. dengan rincian sebagai berikut : A. Menurut Jenis Belanja (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Belanja
Belanja
Belanja Non
Satker
Pegawai
Operasional
Operasional
Jumlah
B. Menurut Jenis Sumber Dana (Dalam Ribuan Rupiah) Unit dan
Rupiah Murni
Satker
(RM)
2. Hasil Penelitian ........................... ...........................
PNBP
Jumlah
3. Rekomendasi ………………... ………………... Jakarta, Kepala Biro Perencanaan
Nama NIP
6. Format Surat Tugas Reviu, Kertas Kerja Reviu Dan Catatan Hasil Reviu APIP K/L Format surat tugas reviu, kertas kerja reviu dan catatan hasil reviu APIP K/L dibuat sesuai dengan PMK nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran. 7. Penutup Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan sebagai petunjuk penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
