LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR dan PEMETAAN KETERKAITAN BUKU I dengan BUKU II DRAFT RPJMN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR dan PEMETAAN KETERKAITAN BUKU I dengan BUKU II DRAFT RPJMN 2010 - 2014

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS 2010

KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan sudah selayaknya mempunyai runtutan alur pikir dan keterkaitan antara antar priortas nasional yang tertuang dalam Buku I dengan prioritas bidang yang tertuang dalam Buku II RPJMN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah pedoman evaluasi yang telah disusun oleh Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan dapat diterapkan atau tidak, kami melakukan uji coba penerapan pedoman tersebut ke dalam draft RPJMN 20102014. Uji coba dilakukan terbatas pada beberapa program dari tiga sektor terpilih, yaitu sektor kesehatan, pertanian, dan politik. Di samping itu untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014, kami juga telah melakukan pemetaan keterkaitan antara draft Buku I dengan draft Buku II. Keterkaitan ini sangat diperlukan agar prioritas nasional pembangunan dapat terjaga dengan baik. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di waktu mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya laporan uji coba dan pemetaan ini.

Jakarta, Maret 2010 Plt. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi

ii

BAGIAN I UJI COBA KETERTERAPAN SOP INDIKATOR

1

UJI COBA KETERTERAPAN SOP INDIKATOR I.

Latar Belakang

Salah satu tugas Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral (EKPS) adalah melakukan evaluasi kinerja pembangunan bidang perekonomian, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa evaluasi dapat dilakukan sebelum sebuah kebijakan dijalankan. Evaluasi semacam ini dikenal dengan istilah ex-ante evaluation. Beberapa waktu yang lalu, Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20102014. Dalam kerangka itu, Direktorat EKPS mencoba berkontribusi untuk memastikan bahwa penyusunan tersebut telah mengikuti kerangka berpikir logis sejak perumusan masalah, penentuan sasaran, hingga program dan kegiatan yang hendak dijalankan. Secara konkret, Direktorat EKPS berupaya memfasilitasi direktorat teknis penulis RPJMN 2010-2014 terutama dalam hal: (1) menguji kesesuaian hubungan antar-level ndikator; (2) menguji kesesuaian hubungan antar-indikator dalam level sepadan; (3) menguji keterandalan indikator sebagai instrument evaluasi kinerja pembangunan sektoral; dan (4) memberikan masukan apabila keberadaan indikator yang digunakan ternyata tidak sesuai dan tidak andal. Sesuai Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014 (Bappenas, 2009) disebutkan bahwa RPJMN 2010-2014 disusun dalam 3 buku. 

Buku I bermuatan Prioritas Nasional dengan intisari pembahasan pada Fokus Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang menjadi pilihan Presiden Terpilih. Kegiatan Prioritas 1 dikelompokkan menurut Fokus Prioritas.



Buku II bermuatan (1) Bidang Pembangunan yang menjadi

1

Fokus Prioritas adalah Program yang bersifat Lintas K/L.

2

prioritas nasional dengan intisari pembahasan pada Fokus Prioritas Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam bidang yang bersangkutan; (2) Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung-jawab pencapaian outcome programnya; (3) asumsi pencapaian target outcome dan output per tahun dalam 5 tahun ke depan; serta (4) alokasi anggaran anggaran baseline kegiatan prioritas K/L. 

Buku III bermuatan Strategi Pembangunan Berdimensi Kewilayahan dengan intisari pada 7 zona pengembangan 2 kewilayahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat EKPS menyusun sebuah buku berjudul “Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan” yang memuat SOP Indikator. Buku tersebut bertujuan untuk membahas cara dan mekanisme dalam mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan serta sasaran suatu dokumen perencanaan. Sehingga dapat dimengerti cara apa yang mungkin dapat dilakukan ketika suatu evaluasi dampak, atau outcome, atau output perlu dilaksanakan. Untuk memastikan agar SOP Indikator dapat diterapkan maka dilakukan uji coba terhadap beberapa sub bidang yang terdapat di dalam draft Buku II RPJMN 2010-2014. II.

Tujuan

Kegiatan uji coba keterterapan ini bertujuan: (1) Menguji apakah SOP Indikator aplikabel (bisa dipakai) sebagai alat uji terhadap berbagai aspek indikator pembangunan; (2) Menguji kesesuaian hubungan antar-level ndikator; (3) Menguji kesesuaian hubungan antar-indikator dalam level sepadan; (4) Menguji keterandalan indikator sebagai instrument evaluasi 2

Meliputi zona pengembangan kewilayahan: (1) Papua, (2) Maluku, (3) Kepulauan Nusa Tenggara, (4) Sulawesi, (5) Kalimantan, (6) Jawa dan Bali, dan (7) Sumatera.

3

(5)

kinerja pembangunan sektoral; dan Memberikan masukan apabila keberadaan ndikator yang digunakan ternyata tidak sesuai dan tidak andal.

III.

Garis Besar Konseptual Model Logik dan Penerapannya

Guna memahami kerangka kerja (framework) dari pelaksanaan Applicability Experiment SOP Indikator, dalam bagian III ini akan menguraikan konsep dasar model logik dan penerapannya dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan. 3.1.

Konsep Logic Model

Dari perspektif Perencanaan, Model Logik merupakan sebuah kerangka kerja dan proses perencanaan untuk menjembatani gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Model logik memberikan struktur pemahaman terhadap situasi yang mengarahkan pada kebutuhan inisiasi, hasil akhir yang diharapkan dan bagaimana investasi dikaitkan dengan aktivitas orang-orang yang ditargetkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dari perspektif Manajemen Program, Model Logik menggambarkan hubungan antara sumber daya (input), aktivitas (kegiatan), dan outcome. Model logik berperan sebagai dasar untuk membangun rencana manajemen yang lebih detail. Dalam kurun waktu implementasi, model logik digunakan untuk menjelaskan, merunut dan memonitor operasi, proses dan fungsi. Model logik dapat berupa rangkaian atau mata rantai pernyataan “jika-maka” yang menunjukan hubungan antara: (i) sumber daya, (ii) proses/kegiatan, (iii) output (barang dan jasa), (iv) immediate dan intermediate outcomes, (v) impacts, (vi) identified needs/keadaan yang dikehendaki, yang merupakan “negasi/kebalikan” dari permasalahan yang diidentifikasi pada pangkal rantai.

4

Dalam kaitan dengan evaluasi program, Program Logik membantu mengidentifikasi pertanyaan yang berguna tentang ketepatan (appropriateness), efektivitas, dan efisiensi sebuah program. Secara konseptual, Model Logik adalah sebagaimana ilustrasi pada Bagan 1 berikut: Bagan 1. Konsep Model Logik

Sumber: Lisa Wyatt Knowlton (Editor), Cynthia C. Phillips (Editor), The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (Paperback), Sage Publications Inc, New York (October 2, 2008).

Model Logik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dengan penerapan sebagai berikut: 5

Bagan 2. Penerapan Model Logik untuk Penyusunan RPJMN 2010-2014

Sumber: Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi EKPBappenas, Jakarta, 2009.

Kunci utama dalam penerapan model logik dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 adalah dengan menggunakan Format Tabel 2.1, 3 2.2, dan 2.3.

3.2.

Tentang SOP Indikator

SOP Indikator membahas konsep, cara, dan manfaat evaluasi. Selain itu, SOP Indikator juga menguraikan cara mengukur capaian kebijakan, program dan kegiatan pokok, melalui pembentukan 3

Lihat Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi EKP-Bappenas, Jakarta, 2009, hlm 18-19.

6

indikator kinerja. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perlu dilakukan dalam suatu proses yang berkesinambungan, diawali dengan kesepakatan menentukan indikator kinerja pada masing-masing tahapan/level penyusunan. Penentuan indikator kinerja dimulai dari impact, outcome, output, hingga input. Kesepakatan harus sejak awal ditetapkan sesuai tahapan atau level dan tingkat penyusunan rencana. Sebelum kesepakatan diperoleh, perlu dilakukan formulasi rumusan permasalahan dahulu. Kemudian disusun strategi, prioritas, dan fokus pembangunan, sebagai upaya dan solusi untuk memecahkan permasalahan. Dengan demikian, penentuan permasalahan merupakan proses awal sebelum menentukan indikator impact/dampak. Kemudian secara berurutan ditentukan indikator lainnya, hingga akhirnya tersusun kegiatan pokok, dan secara teorotis, sekaligus dapat diperkirakan dan diperhitungkan besar alokasi anggaran atau input yang diperlukan. Bappenas selama ini belum pernah melakukan suatu upaya evaluasi kinerja pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan (continue), apalagi dilakukan per sektor. Metode evaluasi yang dibahas dalam buku ini menyertakan contoh aplikasi sederhana berdasarkan isi dokumen RPJMN 2004-2009. Dari Supplemen Buku Mapping Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005- 2008, diketahui bahwa mengenali dan memahami kaitan, benang merah, dan alur kebijakan, program dan kegiatan serta sasaran RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005 hingga 2008; sungguh tidak mudah. Tidak mudah pula untuk mencermati dan menyimpulkan perkembangan dan apa yang telah terjadi dalam kemajuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional selama beberapa tahun terakhir.

3.3.

Sekilas Tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014

Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014 menggariskan bahwa secara substansi, RPJMN 2010-2014 harus mengacu pada arahan RPJPN 2005-2025 dan berisi arah kebijakan dan strategi pembangunan, pengarusutamaan pembangunan, dan kerangka 7

ekonomi makro. RPJMN 2010-2014 terditi atas tiga buku yang saling terkait, di mana: (i) Buku I memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yang bersifat Nasional; (ii) Buku II memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Priorotas yang bersifat Bidang; dan (iii) Buku III berisi rencana pengembangan wilayah pulau dan keterkaitan Nasional-Regional, yakni melihat strategi kebijakan pembangunan Bidang/K-L dalam mendukung pencapaian prioritas nasional di wilayah. Buku I RPJMN berisi: (i) Kondisi Umum yang mencakup pencapaian pembangunan serta permasalahan dan sasaran pembangunan nasional; (ii) Arahan RPJPN 2005-2025; (iii) Kerangka Ekonomi Makro; (iv) Kebijakan pembangunan nasional strategi dan kebijakan pembangunan nasional, strategi pembangunan kewilayahan, dan pengarusutamaan pembangunan. Lampiran Buku I berupa Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional dan Matriks Indikator Kinerja Pengarusutamaan Pembangunan. Buku II RPJMN berisi: (i) Kondisi Umum, (ii) Permasalahan & Sasaran Pembangunan Bidang, dan (iii) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang. Buku II dilengkapi dengan dua macam matriks, yakni: (1) Matriks Rencana Tindak Bidang, yang diletakkan pada setiap bidang (bab); dan (2) Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per-K/L, yang diletakkan pada bagian akhir buku. Mengacu pada RPJP 2005-2025, untuk RPJMN kedua yakni RPJMN 2010-2014, terdapat sembilan bidang pembangunan. IV.

Cara Uji Coba Keterterapan

Cara/metode yang dipergunakan dalam Uji Coba Keterterapan adalah sebagai berikut: Pertama, pahami aplikasi model logik sebagaimana konsep di atas pada contoh aplikasi model logik pada Tabel 1. Sebagai contoh adalah aplikasi Model Logik untuk “Program Perbaikan Gizi Masyarakat” dalam RPJMN 2004-2009. 8

Tabel 1. Contoh Aplikasi Model Logik untuk “Program Perbaikan Gizi Masyarakat”. Level

Uraian

Sukses kriteria

Indikator kinerja

 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen

 Prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 20,0 persen.

 Prevalensi gizi kurang pada anak balita

 Meningkatnya masyarakat yang peduli dan melaksanakan perbaikan gizi  Meningkatnya persentase ASI eksklusif  Meningkatnya persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup  Meningkatkan persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A  Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe  Meningkatnya kelompok gizi masyarakat yang aktif  Terlaksananya pendidikan gizi masyarakat  Terlaksananya penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita  Terlaksananya berbagai kegiatan/penyuluhan oleh kelompok gizi masyarakat  Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;  Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.  Perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat.

 Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi mencapai ….%  Persentase ASI ekslusif mencapai 80 %.  Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium mencapai 80 %.  Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A mencapai 80 %.  Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe mencapai 90%  1.800 desa mempunyai kelompok gizi masyarakat yang aktif.  Meningkatnya pengetahuan gizi masyarakat  Seluruh masalah gizi kurang dan gizi buruk berhasil ditangani dengan baik  Penyuluhan kelompok gizi masyarakat dilaksanakan sebanyak ……kali/bulan

 Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi  Persentase ASI ekslusif

7. Inputs (pagu indikatif dlm RKP 09)

 Rp582.000.000, (pagu indikatif RKP 2009) dialokasikan untuk mendanai Program Perbaikan Gizi Masyarakat:



1. Needs (permasalahan RKP 09)

 Persentase balita kekurangan gizi masih cukup tinggi

1. Impacts/ ultimate outcomes (sasaran program dlm RPJMN 04-09) 2.Intermediate outcomes 3. Immediate Outcomes (sasaran program RKP 2009)

4. Outputs (Keluaran dr Kegiatan RKP 09)

5. Activities (Kegiatan dlm RKP 09)

 



 Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium  Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A  Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe  Jumlah kelompok gizi masyarakat yang aktif

 Banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan gizi masyarakat  Banyaknya masalah gizi kurang dan buruk yang berhasil ditangani  Banyaknya penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok gizi masyarakat Terselenggaranya pendidikan  Frekuensi pelaksanaan gizi masyarakat sebanyak …. pendidikan gizi masyarakat kali  Jumlah penanganan Tertanganinya seluruh masalah masalah gizi kurang dan gizi kurang dan gizi buruk pada gizi buruk pada ibu hamil, ibu hamil, ibu menyusui, bayi ibu menyusui, bayi dan dan anak balita. anak balita. Seluruh desa memiliki kelompok  Banyaknya kelompok gizi gizi masyarakat masyarakat yang terbentuk 100 persen anggaran terserap  Persentase penyerapan pada akhir tahun 2009 anggaran

Some causes:  Kurang energi protein pada ibu hamil, bayi, dan balita  Anemia gizi besi  Gangguan akibat kurang yodium  Kekurangan vitamin A  Kurang zat gizi mikro lainnya

9

 Persentase balita kurang gizi adalah 34,4% tahun 1999, dan 28,02% pada tahun 2005.  Terjadi penurunan tetapi masih cukup tinggi ditargetkan tahun 2009 menjadi 20%.

Sumber: Tabel IV.3 dalam Kedeputian EKP, Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan (SOP Indikator), Bappenas, 2009.

Kedua, bacalah redaksi/narasi draft Buku II RPJMN 2010-2014. Cermati narasi mana yang kira-kira dapat menjelaskan Needs, Inputs, Activities, Outputs, Immediate Outcomes, Intermediate Outcomes, dan Impacts/ Ultimate Outcomes (bandingkan Buku I). Tabel 2. Matriks Struktur Kebijakan, Kriteria Keberhasilan, dan Indikator RPJMN Nasional Uraian 2

3

4

5

6

1

Kriteria Sukses (Pencapaian target)

Indikator Kinerja

Prioritas Bidang Sasaran prioritas Dampak/Impact Fokus Prioritas Bidang Sasaran Fokus Prioritas Bidang Outcome Output Output #1 Output #2 Output #n Kegiatan Prioritas Bidang Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #1 Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #2 Kegiatan Pokok Lintas-Bidang #n Input Dana Pemerintah SDM Manajemen Lain-lain (sebutkan) Identifikasi Permasalahan Kondisi Penyebab/alasan Data penguat (jika ada)

Kolom ini Biarkan Kosong

10

Kualitas Indikator Andal Sahih

Ketiga, Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator dalam satu level yang tidak sesuai. Contoh indikator tidak sesuai: Program Pendidikan Dasar  indikatornya: Angka Harapan Hidup. Keempat, translasikan pernyataan/redaksi/narasi dalam Buku II per Bidang sebagaimana yang dimuat dalam Tabel 2 (Fokus Prioritas Bidang A, Buku II) menjadi Tabel 3 (Matriks Struktur Kebijakan, Kriteria keberhasilan, dan Indikator RPJMN Nasional). Tabel 2. Penguraian Fokus Prioritas dalam Rencana Tindak Prioritas Bidang Sasaran (Hasil Fokus Outcomes/ No Prioritas/Kegiatan Output yang Prioritas diharapkan)

1 1.1

1.2

2

Fokus Prioritas Bidang A Kegiatan Prioritas 1.A.

Kegiatan Prioritas 1.B.

Fokus Prioritas Bidang B

Indikator (Indikator outcomes dan indikator output) 10 Indikator Outcome A Indikator Output 1.A (Keluaran Kegiatan Prioritas 1.A) Indikator Output 1.B (Keluaran Kegiatan Prioritas 1.B)

Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioitas

Target Program 11

12

13

KL

14

10

Program KL A

KLA

Program KL B

KL B

11 12 13

Indikator Outcome B

Sumber: Tabel 2.2 dalam buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, halaman 19.

Kelima, Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator dalam satu level yang tidak sesuai. Contoh indikator tidak sesuai: Program Pendidikan Dasar  indikatornya: Angka Harapan Hidup. Keenam, biarkan indikator yang ada seperti sedia kala. Catat atau beri tanda apabila terdapat pencatuman indikator yang tidak andal. 11

14

Keandalan indikator adalah apabila ndikator pada level sebelumnya mampu mempengaruhi ndikator pada level berikutnya. Misal: semua ndikator output (ndikator kegiatan) mempengaruhi pencapaian ndikator outcome (ndikator program atau focus prioritas). Contoh ndikator yang tidak andal: Fokus Prioritas “Meningkatnya Kualitas Nelayan” (dengan indikatornya: Pendapatan Nelayan per Tahun) dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan (1) Kegiatan Pembagian Senjata Kepada Nelayan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang mempunyai AK 47); (2) Kegiatan Penyediaan Modal Kerja Nelayan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang memperoleh modal kerja berbunga rendah); dan (3) Kegiatan Penyuluhan Penangkapan Ikan (dengan indikatornya: jumlah nelayan yang paham cara menangkap ikan). Dalam contoh ini, ndikator yang tidak andal adalah? (jawab: “jumlah nelayan yang mempunyai AK 47”). Lihat Bagan 3. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator. Bagan 3. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator

12

Berikut adalah definisi dan pemahaman kesahihan dan keandalan indikator.

sederhana

tentang

Kesahihan indikator:  Apabila indikator yang dipakai telah mengikuti kaidah SMART.  Apabila indikator yang dipakai benar-benar dapat membuktikan bahwa konsep yang sedang dipakai memang sedang dipakai!! (catatan: sengaja diulang). Keandalan indikator:  Apabila indikator yang dipakai telah mengikuti kaidah SMART.  Apabila indikator yang dipakai benar-benar dapat memberikan kontribusi atau mempengaruhi value dari indikator yang lain. Dalam preposisi ini harus berlaku hubungan X mempengaruhi Y (hipotheticly).  Contoh indikator yang andal: pemberian BLT (indikator output kegiatan: jumlah RTM penerima BLT) meningkatkan kesejakteraan kelompok miskin (indikator outcome program/fokus prioritas: Purchasing Power Parity Kelompok Miskin)  dalam hubungan ini X mempengaruhi Y (hipotheticly).  Contoh indikator yang tidak andal: pembagian senjata kepada anak jalanan (indikator kegiatan: kepemilikan AK 47) menurunkan jumlah pekerja anak (indikator outcome program/fokus prioritas: tingkat pekerja anak)  dalam hubungan ini X belum tentu mempengaruhi Y (hipotheticly) Catatan: Penentuan keandalan indikator ditentukan oleh pemilihan konsep atau variabelnya. Apabila variabelnya salah pasti indikatornya akan membingungkan.

Ketujuh, buat Daftar Variabel (atau Indikator?) Per Sektor dalam beberapa Program. Dalam penyusunan Daftar Variabel ini sangat diperlukan pencatatan kualitas indikator outcome atau outputnya. Contoh: lihat Daftar Variabel Sektor Kesehatan berikut.

13

Tabel 4. Contoh Daftar Variabel Sektor Kesehatan Program RPJMN 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an Masyarakat 2. Program Lingkungan Sehat

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan

5. Program Pencegahan dan Pemberanta san Penyakit

Variabel

Kualitas Indikator Oucome/Output Andal

1. Jumlah keluarga berperilaku sehat

1. Jumah keluarga yang menghuni rumah sehat 2. Jumlah keluarga yang menggunakan air bersih 3. Jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 1. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Cakupan pelayanan antenatal 3. Cakupan pelayanan neonatal 4. Cakupan rawat jalan 5. Cakupan kunjungan bayi ke tempat layanan kesehatan 6. Jumlah keluarga miskin yang terlayani di puskesmas 1. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit 2. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu 3. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan Obstetrik & Neonatus esensial Komprehensif (PONEK) 4. Jumalh rumah sakit yang terakreditasi 1. Jumlah desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) 2. Jumlah Case Detection Rate TB 3. Angka penemuan Accute Flaccid Paralysis pada anak usia kurang 15 tahun 4. Case fatality rate DBD 5. Case fatality rate diare 6. Perentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) ditemukan dan mendapat pengobatan 7. Persentase penderita malaria yang diobati dari yang ditemukan

14

Sahih

Program RPJMN

Variabel

Andal

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Angka prevalensi kurang gizi pada balita 2. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe 3. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 4. Persentase balita yang mendapatkan Vitamin A

7. Program Sumber Daya Kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan terlatih di desa siaga 2. Jumlah tenaga medis dan para medis di daerah terpencil/tertinggal 3. Proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar 4. Persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya 1. Ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional; 2. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan 3. Ketersediaan obat untuk buffer stock di kabupaten/kota, propinsi dan pusat untuk penduduk sasaran Askeskin/Jamkesmas 4. Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan pada saat bencana / KLB 1. Persentase jumlah sampel yang memenuhi syarat 2. Jumlah pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) 3. Persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat 4. Tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, NAPZA dan bahan berbahaya lainnya;

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9. Program Pengawasan Obat dan Makanan

10. Program Pengemban gan Obat Asli Indonesia 11. Program Kebijakan dan Manajemen

Kualitas Indikator Oucome/Output

1. Jumlah produk obat bahan alam Indonesia bermutu tinggi. 2. Standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 1. Jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan; 2. Jumlah penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan yang tertangani dengan

15

Sahih

Program RPJMN

Variabel

Kualitas Indikator Oucome/Output Andal

Sahih

Pembangun cepat. an 3. Jumlah klaim pelayanan kesehatan bagi Kesehatan masyarakat miskin yang terverifikasi 12. Program 1. Jumlah penelitian yang dapat digunakan untuk Penelitian pengembangan pembangunan kesehatan dan 2. Jumlah kebijakan yang dikembangkan dari Pengemban hasil penelitan dan pengembangan kesehatan gan Kesehatan Sumber: Kedeputian EKP, Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan (SOP Indikator), Bappenas, 2009.

V.

Penyelenggaraan

Karena berbagai keterbatasan, uji coba keterterapan SOP Indikator hanya memilih tiga sektor dengan menggunakan draft RPJMN 20102014 sebagai basis, yakni: (i) Pertanian, (ii) Kesehatan, dan (iii) Politik. Pada hari Selasa, 8 Desember 2009, dilakukan pertemuan awal dengan direktorat penulis ketiga sub bidang, yakni: (i) Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (ii) Dit. Pangan dan Pertanian, dan (iii) Dit. Politik dan Komunikasi. Pertemuan awal ini menjadi semacam kick off meeting bagi bilateral workshop antara Tim EKPS dengan masing-masing sektor. Workshop dilaksanakan hingga tanggal 14 Desember 2009, dengan agenda utama aplikasi SOP Indikator ke dalam draft RPJMN 20102014. Kegiatan konkretnya berupa asistensi pengisian Logic Model Sheet dengan bahan dasar draft RPJMN 2010-2014. Tujuan utamanya adalah untuk mengecek apakah penulisan RPJMN 20102014 telah mengikuti alur berpikir logis sejak identifikasi masalah/kebutuhan, perumusan impact dan outcome yang dikehendaki, hingga penentuan kegiatan dan input yang diperlukan. 16

Hasil dari kegiatan workshop ini adalah Logic Model Sheet yang telah dilengkapi, yang selanjutnya dibahas di level internal direktorat dan dipresentasikan dalam pertemuan final. Pertemuan final telah kami laksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2009, di Hotel Ibis Tamarin dengan agenda utama pemaparan dan pembahasan hasil workshop oleh masing-masing direktorat. Dari sisi pengorganisasian, dibentuk satu tim beranggotakan 10 orang yang terbagi dalam 4 grup, yakni: (i) Grup I, bertanggungjawab pada Bidang Perekonomian; (ii) Grup II, bertanggung-jawab pada Bidang Kesra; (iii) Grup III, bertanggung-jawab pada Bidang Pohukhankam; dan (iv) Grup IV, melakukan dukungan operasional. Catatan dari masing-masing kelompok untuk model logik dari hasil pembahasan dalam workshop disampaikan dalam matriks catatan sebagai berikut: 1. Bidang Perekonomian Sektor Pertanian Kriteria Kelengkapan informasi untuk diaplikasikan ke dalam Logic Model Sheet

Catatan 1. Secara umum, Draft RPJMN 2010-2014 sub bidang Pertanian telah dapat dipergunakan oleh Direktorat Pangan dan Pertanian untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam pengisian Logic Model Sheet untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan. 2. Namun demikian, masih terdapat kekurangan informasi di beberapa kolom dan disepakati untuk melengkapi (dengan rumusan yang dinilai sesuai), dengan diberi catatan bahwa dalam draft RPJMN 2010-2014 belum terdapat rumusan tersebut. Kekurangan informasi tersebut terutama ada pada bagian uraian outcome dan sukses kriteria dan indikator input. 3. Untuk sebagian besar informasi pada sukses kriteria 17

Kriteria

Catatan dan indikator outcome, kegiatan, dan input dapat dipenuhi dari penggunaan Matriks 2.2 dan 2.3 yang telah diupdate berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bappenas (u.p. Dit. Pangan dan Pertanian), Bappenas, dan Pertanian dengan K/L terkait.

Keruntutan alur pikir dari permasalahan/ needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps)

1.

2.

3.

Pada level outcome, Direktorat Pangan dan Pertanian sepakat memasukkan sasaran Program saja sebagai outcome yang diharapkan. Kolom output tidak dapat sepenuhnya diisi. Jikapun diisi, dapat menimbulkan kebingungan karena sama persis dengan kolom activities/kegiatan. Oleh karenanya, Dit. Pangan dan Pertanian mengusulkan agar output bukan merupakan mata rantai yang berdiri sendiri dan diintegrasikan dengan kolom activities/kegiatan. Berkaitan dengan substansi, ditemukan bahwa: a. Impact yang dirumuskan tidak menjawab seluruh needs/problems yang telah dirumuskan dalam Sub Bab Permasalahan. b. Sukses kriteria impact tidak match dengan outcome-nya (program berbunyi: peningkatan produksi, tetapi indikator impact-nya berbunyi “luas lahan”).

Aplikasi: 1. Permasalahan/needs (1) telah dapat dirumuskan dengan bersumber pada Buku II Draft RPJMN 20102014 Bab X Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2. Impact/dampak (2) telah dirumuskan, juga berdasarkan Bab X Buku II. Namun tidak semua permasalahan yang dirumusakan terjawab oleh impact/dampak yang dutetapkan. 3. Outcomes (3) telah dirumuskan sesuai narasi program, dan semua outputs dapat berkontribusi kepada pencapaian impacts. 4. Output (4) dapat dirumuskan dengan dasar Matriks 2.3 versi trilateral meeting, namun tidak dapat 18

Kriteria

Catatan 5.

6.

Lain-lain

dilengkapi dengan sukses kriteria dan indikatornya. Activities (5) dapat dirumuskan, dan semua kegiatankegiatan prioritas dapat berkontribusi kepada pencapaian outcome. Input (6) dapat dirumuskan, semua inputs dapat berkontribusi kepada pelaksanaan activities (namun diperkirakan antara 40-60 persen dari needs nasional). Di samping itu, sukses kriteria dan indikator input masih belum dirumuskan sehingga dilengkapi dengan catatan bahwa rumusan tidak terdapat dalam draft RPJMN 2010-2014.

Kualitas indikator ditentukan dengan melihat kesahihan dan keandalannya. Dari pemeriksaan kualitas indikator tersebut, disimpulkan bahwa meski impact yang ditetapkan tidak dapat menjawab semua permasalahan/needs yang telah dirumuskan: 1. Semua indikator pada level sepadang telah sahih. 2. Semua indikator mulai level outputs, outcome, impacts, hingga benefit telah andal.

2. Bidang Kesra Sektor Kesehatan Kriteria Kelengkapan informasi untuk diaplikasikan ke dalam Logic Model Sheet

Catatan 1.

Pengisian informasi dalam Lembar Logic Model dapat dilakukan semua mengacu pada informasi yang terdapat di dalam narasi Buku II, matrik 2.2, dan matrik 2.3.

2.

Pengisian informasi cukup lengkap baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatifnya sehingga persyaratan ukuran pada sukses kriteria dan indikator dapat dipenuhi. Dengan demikian diharapkan pada saat dilakukan evaluasi capaian-capaian sasaran baik Prioritas Bidang, Fokus Prioritas Bidang dan Kegiatan Prioritas Bidang dapat terlihat dengan jelas.

3.

Terdapat dua program yang diaplikasikan ke dalam 19

Kriteria

Catatan Logic Model, yaitu:

Keruntutan alur pikir dari permasalahan /needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps)

a.

Program Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

b.

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1.

Perumusan permasalahan, dampak, outcomes, outputs, kegiatan dan input telah disusun sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Penyusunan RPJMN 20102014.

2.

Beberapa catatan runtutan alur pikir sektor kesehatan bila diterapkan ke dalam Logic Model:

a. Permasalahan,

b.

c.

d.

Merupakan permasalahan sektor kesehatan yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan dalam lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam narasi Buku II Bab Sosial Budaya dan Kehidupaan Beragama. Level Dampak (Prioritas Bidang: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan). Mempunyai sasaran lima tahun ke depan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sektor kesehatan yang ada saat ini. Outcomes (Fokus Prioritas Bidang/Program) Kedua program yang digunakan dalam Uji Coba menunjukkan bahwa kedua program tersebut akan mendukung pencapaian prioritas bidang beradasarkan outcomes yang terdapat dalam Lembar Logic Model. Perumusan outcomes ditentukan berdasarkan output terpenting. Hal ini menyebabkan terdapat kesamaan antara indikator outcomes dengan indikator outputs sehingga sulit membedakan indikator di kedua level itu. Output kegiatan, Tidak seluruh output yang terdapat di masing20

Kriteria

Catatan masing outcomes mendukung pencapaian outcomes tersebut. Contoh untuk butir 3 dan 4 : Outcome : Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) Output Kegiatan:     



Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) Meningkatnya persentase ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) (K1) Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) Meningkatnya persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (Cak KF) Meningkatnya persentase ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK) Meningkatnya persentase pasangan usia subur yg menjadi peserta KB Aktif (CPR) Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED

Untuk menjaga keruntutan alur pikir dapat dilakukan beberapa alternatif, yaitu:  

Memperpaiki kegiatan-kegiatannya sehingga seluruh output kegiatan mendukung capaian outcome yang diharapkan. Memperbaiki outcome sehingga seluruh ouput kegiatan yang ada merupakan upaya dalam mencapai outcome yang lebih tepat lagi sesuai dengan kegiatan-kegiatannya.

e. Kegiatan Prioritas Bidang Capaian kegiatan prioritas bidang diukur dengan indikator kinerja kegiatan yang sudah sesuai dengan output kegiatan yang akan dilaksanakan. 21

Kriteria

Catatan f. Input Merupakan pagu indikatif dari program terpilih yang terdapat dalam RPJMN 2010 – 2014.

Lain-lain



Indikator Kinerja Meskipun kolom kualitas Indikator Kinerja telah terisi namun perlu didiskusikan kembali, mengingat masih terdapat kekurangsesuaian antara outcomes dan outputs pada saat diaplikasikan ke dalam Logic Model untuk melihat alur pikirnya.

2. Bidang Polhukhankam Sektor Politik Kriteria

Catatan

Kelengkapan informasi untuk diaplikasikan ke dalam Logic Model Sheet

4.

Secara umum, Dit. Politik dan Komunikasi telah dapat mengisi atau mengaplikasikan Logic Model Sheet untuk Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 (hasil trilateral meeting) serta narasi draft RPJMN 2010-2014 dengan baik.

5.

Namun masih terdapat bagian yang belum terisi yaitu pada bagian sukses kriteria dan indikator kinerja di level dampak/impact. Hal ini disebabkan Tabel 2.2 dan 2.3 maupun narasi draft RPJMN 2010-2014 tidak memberikan cukup informasi mengenai kedua hal tersebut. Pada diskusi kelompok telah berhasil disepakati untuk merumuskan kedua hal tersebut.

Keruntutan alur pikir dari permasalaha n/needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan,

1.

Keruntutan alur pikir dari permasalahan/needs, dampak, outcomes, outputs, kegiatan, dan input (causal path of steps) masih belum nampak atau mengalir dengan baik.

2.

Beberapa catatan mengenai pengisian Logic Model Sheet terkait alur pikir tersebut adalah sebagai berikut: a. Permasalahan. Permasalahan telah dirumuskan (berdasarkan 22

Kriteria dan input (causal path of steps)

Catatan narasi Buku 2 draft RPJMN 2010-2014) namun masih terlalu luas. Perlu dirumuskan dengan tepat apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utama terkait dengan Prioritas Pelembagaan Demokrasi dan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik. b. Dampak (prioritas bidang) Prioritas bidang (dampak) telah dirumuskan, namun belum secara jelas menjawab permasalahan. Dengan kata lain antara permasalahan dengan dampak yang diharapkan masih belum “match” atau klop. c. Outcome (Fokus prioritas/program) Outcome dirumuskan ke dalam dua level, yaitu pertama, outcome dari Fokus Prioritas Bidang dan kedua, outcome dari Program. (Ket: level outcome dari Fokus Prioritas Bidang lebih tinggi daripada level outcome Program). Catatan lain adalah sasaran program masih terlalu luas, sehingga hampir sama dengan sasaran di level impact. Disarankan untuk memperbaiki sasaran program berikut dengan sukses kriteria dan indikator kinerjanya. d. Output dan Kegiatan Output dan kegiatan telah dirumuskan dengan baik. e. Input Input kegiatan terkait dana, SDM dan dukungan telah dirumuskan, namun belum spesifik.

Lain-lain

Berkaitan dengan indikator, beberapa catatan yang perlu diperhatikan: 1. Pada level outcome (program), indikator yang digunakan lebih merupakan indikator output, sehingga selain tidak sesuai antara level sasaran dengan level indikator kinerjanya, indikator tersebut tidak dapat mengukur sasaran program yang ditetapkan. 23

Kriteria

Catatan Penjelasannya sebagai berikut: Pada sasaran program “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres) dan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa”, indikator yang digunakan seharusnya mencerminkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi. Namun indikator yang digunakan (Jumlah revisi paket undang-undang bidang politik, Prosentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan, Prosentase forum dialog publik yang efektif, Kesesuaian program di dalam Renja KL dengan RPJMN dan RKP, Prosentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara) tidak mencerminkan pengukuran outcome yang diharapkan, lebih kepada pengukuran di level output. 2. Perlu adanya persepsi atau kesepakatan yang sama mengenai istilah atau kata yang digunakan sebagai indikator, misalnya pada indikator persentase dialog publik yang efektif, perlu disepakati apa yang dimaksud dengan dialog publik, kemudian apakah kriteria dari dialog publik yang efektif. 3. Perlu diperhatikan penggunaan kalimat indikator supaya tidak berupa pernyataan sasaran tetapi merupakan kalimat indikator yang tepat, misalnya pada indikator terbitnya 250 publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi. Indikator ini kurang tepat seharusnya “Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi yang diterbitkan”. 4. Perlu diperhatikan juga dalam penentuan indikator mengenai cara memperoleh data untuk mengukur pencapaian kinerja atau cara mengukur pencapaian kinerja. Dengan kata lain jangan merumuskan indikator kinerja yang tidak dapat diukur pencapaiannya.

24

VI.

Penutup

Disadari bahwa kualitas penyusunan RPJMN 2010-2014 sangat dipengaruhi oleh pemahaman konseptual dari penyusun masingmasing Bab/Bidang yang bersangkutan. Kegiatan ini mencoba membantu menelaah sampai sejauh mana kualitas draft RPJMN 2010-2014, paling tidak dari segi penggunaan dan penentuan indikator di masing-masing tingkatan. Dengan berbekal SOP Indikator, diharapkan dapat dibuktikan bahwa dengan pendekatan Model Logik, draft RPJMN 2010-2014 dapat diidentifikasi tingkat kemudahannya untuk dievaluasi di kemudian hari.

25

BAGIAN II KETERKAITAN BUKU I DENGAN BUKU II DRAFT RPJMN 2010-2014

26

KETERKAITAN BUKU I DENGAN BUKU II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014

I.

Pendahuluan

Pada tanggal 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010. RPJMN tersebut, yang sesuai namanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka menengah lima tahunan, adalah RPJMN tahap kedua dari empat tahap sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berbeda dengan RPJMN sebelumnya (2004-2009) yang hanya berisi satu buku, RPJMN 2010-2014 terdiri atas tiga buku, yakni: (i) Buku I berisi Prioritas Pembangunan Nasional, (ii) Buku II berisi Prioritas Pembangunan Bidang, dan (iii) Buku III berisi Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Sebagai satu entitas dekomen perencanaan pembangunan, ketiga buku tersebut sepatutnya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain di mana Buku II merupakan “versi lengkap” dari kebijakan/program pembangunan selama lima tahun yang akan datang yang mewadahi semua kebijakan/program. Buku I adalah “versi ringkas/terpilih (short list)” dari Buku II dan hanya berisi prioritas yang bersifat nasional dan strategis. Buku III di sisi lain, lebih berfokus pada strategi mengenai lokus (di daerah mana kebijakan pembangunan nanti akan dilaksanakan). Bahasa yang digunakan Presiden terpilih (yang kemudian tertuang dalam Buku I RPJMN 2010-2014) adalah bahasa politis, sedangkan bahasa yang digunakan dalam Buku II RPJMN 2010-2014 adalah bahasa teknokratis. Oleh karenanya, sejak awal disusun, matriks keterkaitan ini tidak mempertimbangkan kesesuaian level dalam arti 27

dapat saja apa yang dijanjikan Presiden dikatakan sebagai prioritas namun dalam Buku II yang disebut sebagai “prioritas” tersebut dapat saja “hanya” berlevel Kegiatan. Hirarki dalam Buku I RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas, Substansi Inti, dan Kegiatan Prioritas, sementara Buku II RPJMN 2010-2014 terdiri atas Prioritas, Fokus Prioritas atau Program, dan Kegiatan Prioritas. Dengan demikian, terlihat bahwa hirarki Buku I dan Buku II kurang lebih sebetulnya telah sejalan, hanya saja terdapat perbedaan penamaan pada satu mata hirarki yakni pada Buku I bernama Substansi Inti sementara pada Buku II bernama Fokus /Kegiatan Prioritas. Upaya untuk mencari keterkaitan antara Buku I dengan Buku II ini dilakukan ketika penyusunan draft RPJMN 2010-2014 masih berada pada fase awal, yakni dengan menggunakan draft RPJMN versi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tanggal 11-13 Desember 2009. Dengan pemilihan setting tersebut, masih tersedia cukup waktu untuk menyempurnakan draft yang ada apabila keterkaitan yang diharapkan masih belum ada atau belum cukup kuat.

II.

Tujuan

Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II terutama bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan prioritas Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam Buku I sudah tercakup substansinya dalam Buku II RPJMN 2010-2014.

III.

Pelaksanaan

Pemetaan Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 bertolak dari arahan Menneg PPN/Kepala Bappenas dalam Rapat Pimpinan tanggal 21 Desember 2009. Dalam forum tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan segenap jajaran Bappenas, dengan koordinasi Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, untuk memastikan bahwa terdapat benang merah 28

antara substansi Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 yang saat itu sedang disusun. Atas dasar itu, Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan meminta kepada seluruh unti kerja sektor di Bappenas untuk menyusun Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014. Metode yang dipergunakan dalam proses penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 ini adalah dengan mengisi matriks persandingan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, para direktorat diminta memahami template Matriks 4 Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014. Matriks tersebut merangkum Narasi Buku I dan substansi Buku II yang dicerminkan dalam versi Matriks 2.2 (Rencana Tindak Prioritas Bidang) dan 2.3 (Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per Kementerian/Lembaga).

4

Matriks ini telah dikirimkan kepada seluruh direktorat sektor melalui Memorandum Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Nomor 147/D.IX/12/2009 tanggal 22 Desember 2009.

29

Kedua, bahan/data yang dipergunakan adalah Matriks 2.1, Matriks 2.2, dan Matriks 2.3 yang terdapat dalam buku “Bappenas, Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014, Edisi 1, Deputi EKP-Bappenas, Jakarta, 2009, halaman 18-19. Matriks 2.1 merupakan matriks yang didesain untuk menjadi Lampiran Buku I. Dalam Matriks 2.1 mencakup informasi Prioritas dan Substansi Inti sebagai heading 5 dari Matriks 2.1 bersangkutan . Sementara itu Matriks 2.2 dan 6 Matriks 2.3 merupakan Lampiran dari Buku II . 5

Matriks 2.1 merupakan matriks yang disusun Bappenas untuk melengkapi Narasi Buku 1 yang disusun UKP4R. Penyusunan Matriks 2.1 secara operasional dilakukan oleh koordinasi Deputi Ekonomi yang dilaksanakan oleh Direktur Industri, Ipetk, dan BUMN dan kemudian disempurnakan oleh direktorat terkait yang relevan dengan substansi inti masing-masing. Pemutakhiran Matriks 2.1

30

Ketiga, berdasarkan data/bahan tersebut, masing-masing direktorat selanjutnya mengisi Matriks Keterkaitan dengan cara sebagai berikut:  Kolom Pertama (Prioritas/Substansi Inti) diisi dengan redaksi “Substansi Inti” dalam narasi Buku I.  Kolom Kedua (Sasaran) diisi dengan penjelasan Substansi Inti yang bersangkutan.  Kolom Ketiga (Indikator) diisi dengan indikator yang dianggap paling sesuai untuk menggambarkan Substansi Inti yang bersangkutan. Untuk hal ini, bila diperlukan diisi dengan bahan dari Matriks 2.1 (Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional).  Kolom Keempat (Level) diisi dengan Bidang/Prioritas/Sasaran prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dianggap paling sesuai untuk menjelaskan Substansi Inti-nya (kolom pertama). Untuk hal ini, para para direktorat mengisinya dengan bahan dari Matriks 2.3 (“Matriks Hasil Trilateral Meeting” atau yang terbaru).  Kolom Kelima (Indikator) diisi dengan indkator yang ada dalam Matriks 2.3 yang sejalan dengan informasi Kolom Keempat. Keempat, hasil penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014 selanjutnya didiskusikan secara intensif antara 7 direktorat sektoral dengan Direktorat EKPS. Dalam diskusi, dibahas beberapa hal apabila terjadi kesenjangan informasi atau perbedaan penafsiran data yang dipakai. Dalam tahap ini dilakukan pula review dan dilaporkan dalam Inventarisasi Daftar Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Konsultasi Penyusunan Matriks Keterkaitan Buku I dan II RPJMN 2010-2014. Untuk masing-masing prioritas, Daftar Permasalahan dan Tindak Lanjut tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam matriks-matriks sebagai berikut:

6

7

telah dilakukan pertama per 23 Desember 2009 dan kedua per 7 Januari 2010. Bahan/data yang dipakai para direktorat sektor adalah versi 23 Desember 2009. Matriks 2.2 dan Matriks 2.3 pada prinsipnya telah ada per 22 Desember 2009. Bahan/data yang dipakai para direktorat sektor adalah versi setelah Trilateral Meeting 17 Desember 2009. Pelaksanaan diskusi/asistensi dilakukan selama 2 hari sejak 7-8 Januari 2009 yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral.

31

PRIORITAS 1 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Substansi Inti: 1. Struktur 2. Otonomi Daerah 3. Sumber Daya Manusia 4. Regulasi 5. Sinergi antara Pusat dan Daerah 6. Penegakan Hukum 7. Data Kependuduka n

Permasalahan  Secara umum, dari hasil review substansi inti telah terdapat keterkaitan antara Buku I dengan Buku II. Hanya saja dalam keterkaitannya ada yang secara jelas, belum begitu jelas namun keterkaitan dapat dilihat dari sasaran yang akan dicapai, dan belum secara jelas namun substansi inti tersebut akan dicapai melalui kegiatan yang tercantum dalam Buku II Misalnya: Substansi inti o Pengehentian/pembatasan pemekaran wilayah (Buku I) pada Buku II terdapat kegiatan prioritas Penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah. o Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara (Buku I) dan dalam Buku II Kegiatan Prioritas Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan dengan output : Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN (output sama dengan Buku I). o Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutment, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011 Buku I dan di Buku II Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur, Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur, Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik  Shading area perlu diperbaiki  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

32

Tindak Lanjut Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait

PRIORITAS 2 PENDIDIKAN Prioritas/Substa nsi Inti

Prioritas 2 Pendidikan Substansi Inti: 1. Akses Pendidikan DasarMenengah 2. Akses Pendidikan Tinggi 3. Metodologi 4. Pengelolaan 5. Kurikulum 6. Kualitas

Permasalahan

Kolom-kolom terisi tetapi tidak ada baris/line yang diarsir/diblock, sehingga keterkaitan tidak bisa langsung terlihat. Kolom terisi tapi tidak jelas keterkaitan antara substansi inti, sasaran dan indikator pada kolom buku I Contoh: Substansi Inti Metodologi Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: a. Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011 b. Penyempurnaan kurikulum sekolah dasarmenengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 Sasaran: a. Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperhati-kan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia b. Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan Indikator: a. Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan b. Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah Terdapat kalimat isian kolom Sasaran yang bukan merupakan kalimat sasaran tetapi lebih merupakan kalimat kegiatan. Tidak tertera sumber isian dari halaman mana pada Buku II.

33

Tindak Lanjut

Akan dilakukan perbaikan oleh direktorat bersangkutan

PRIORITAS 3 KESEHATAN Prioritas/Substa nsi Inti

Prioritas 3 Kesehatan Substansi Inti: 1. Kesehatan Masyarakat 2. Sarana Kesehatan 3. Obat 4. Asuransi Kesehatan Nasional 5. Keluarga Berencana 6. Pengendalian Penyakit Menular 7. Perbaikan Gizi

Permasalahan

Tindak Lanjut

Secara umum, terdapat keterkaitan antara substansi inti pada Buku I dengan Buku II. Namun keterkaitan kurang jelas terlihat pada saat dituangkan ke dalam kolom-kolom pada matriks keterkaitan.

Akan dilakukan perbaikan oleh diraktorat terkait

Kolom sasaran dan indikator Buku I tidak diisi Tidak ada baris/line yang diarsir/diblock yang menunjukkan keterkaitan buku I dan II. Terdapat isian kolom yang sebenarnya tidak diperlukan (meskipun keterkaitan sudah terlihat di bagian sasaran pada Buku II namun kegiatankegiatan prioritas yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan masih tetap dicantumkan) Tidak terlihat sumber isian matriks dari bagian mana pada Buku II

34

PRIORITAS 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan 1. Bantuan Sosial Terpadu 2. PNPM Mandiri 3. Kredit Usaha Rakyat 4. Tim Penanggulang an Kemiskinan

Permasalahan  Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014, hanya perlu diperiksa kembali apakah setiap level yang menunjukkan keterkaitan di Buku II sudah tepat terkait/disejajarkan dengan substansi inti/sasaran di Buku I.  Pada Buku I, substansi inti 1 (bantuan sosial terpadu) terdapat penambahan sasaran baru, yaitu item nomor 8 “pengelolaan pertanahan provinsi” pada kolom sasaran.  Pada Buku I, substansi inti 1, cakupan nomor 6 “pendidikan anak usia dini” dan nomor 7 “parenting education”, di kolom Buku II masih kosong.  Dit Pemberdayaan Koperasi dan UKM mengusulkan bahan untuk dimasukkan ke dalam Buku I perioritas “Penanggulangan Kemiskinan” berupa penambahan dua substansi inti baru yaitu “Kelembagaan Koperasi” dan “Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumber Permodalan”.  Row yang menunjukkan kesejajaran belum dishading  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

35

Tindak Lanjut

Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait. Prioritas ini di koordinir oleh Dit. Penanggulang an kemiskinan.

PRIORITAS 5 KETAHANAN PANGAN Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 5 terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:  Substansi Inti 1 Lahan, Pengembang an Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian.  Substansi Inti 2 Infrastruktur.  Substansi Inti 3 Penelitian Dan Pengembang an.  Substansi Inti 4 Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi.  Substansi Inti 5 Pangan Dan Gizi.  Substansi Inti 6 Adaptasi Perubahan Iklim.

Permasalahan Pioritas 5 merupakan prioritas yang pelaksanaan dan pencapaiannya menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian. Ia akan bekerjasama dengan Mentan, Menteri PU, Menkominfo, Menhub, Menperin, Menkeu, Menristek, Menkes, Menneg LH, Kepala BPPT, Kepala BPN serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, dan Kepala LIPI Kepala BATAN. Di Bappenas, prioritas ini menjadi tanggung-jawab direktorat-direktorat berikut: Direktorat Pangan dan Pertanian,  Hal ini menimbulkan persoalan koordinasi antar-deputi dan antar-direktorat. Terjadi keengganan dari salah satu direktorat untuk menjadi koordinatornya. Para direktorat yang seharusnya bertanggung-jawab dalam penyusunan Matriks Keterkaitan adalah: (1) Depuit SDA dan LH  Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Kelautan dan Perikanan; (2) Deputi Ekonomi  Direktorat Industri, Iptek, dan BUMN; Direktorat Jasa dan Keuangan Negara (Pak Sidqi); Direktorat Keuangan Negara (untuk substansi inti subsidi dan Depkeu); (3) Deputi Regional  untuk Pertanahan dan BPN; (4) Deputi Prasarana  Direktorat Irigas (pak Dony); Direktorat Transportasi; Direktorat Energi dan Telekomunikasi (Yahya, SDM utk kelistrikan); (5) Deputi SDM  Direktorat Kesehatan. Para direktorat secara umum telah memahami pengisian dan penyusunan Matriks Keterkaitan. Dari sisi content, matriks keterkaitan untuk Prioritas 5 Ketahanan Pangan telah memperlihatkan hubungan antara substansisubstansi inti yang ada di Buku I dengan kebijakan yang ada di Buku II. Matriks keterkaitan yang ada telah berhasil menunjukkan bahwa setiap substansi inti dari Prioritas 5 di Buku I telah ada di dalam Buku II meski dengan rumusan yang tidak selalu persis sama. Namun demikian, beberapa catatan perlu

36

Tindak Lanjut Direktorat EKPS telah meminta Direktorat Pangan dan Pertanian untuk mengkoordinas ikan penyusunan Matriks Keterkaitan Prioritas 5 Ketahanan Pangan. Diharapkan dapat diselesaikan per Selasa 11 Januari 2010. Dit. Pangan dan Pertanian akan menyempurnak an matriks keterkaitan mengikuti template/stand ar yang telah ditetapkan.

Prioritas/Substa nsi Inti

Permasalahan disampaikan, yakni: 1. Rumusan kebijakan yang kalimatnya sejalan/sama (substansi inti di kolom Buku I di sebelah kiri, dan rumusan kebijakan pada kolom Buku II di sebelah kanan) belum ditempatkan dalam baris yang sama. Oleh karenanya, pemberian shading menjadi tidak sebagaimana dikehendaki, yakni menutupi rumusan Substansi Inti Buku I di sebelah kiri dalam baris yang sama dengan rumusan kebijakan yang tercantum dalam Buku II di sebelah kanan. 2. Belum mencantumkan keterangan mengenai sumber darimana rumusan-rumusan diambil (bab atau halaman, terutama pada Buku II) untuk mempermudah penelusuran kembali.

37

Tindak Lanjut

PRIORITAS 6 INFRASTRUKTUR Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 6 Infrastruktur ini terdiri dari 7 substansi inti sebagai berikut:  Substansi Inti 1 Tanah dan Tata Ruang.  Substansi Inti 2 Jalan.  Substansi Inti 3 Perhubungan .  Substansi Inti 4 Perumahan Rakyat.  Substansi Inti 5 Pengendalia n Banjir.  Substansi Inti 6 Telekomunik asi.  Substansi Inti 7 Transportasi Perkotaan.

Permasalahan 

Pioritas 6 merupakan prioritas yang pelaksanaan dan pencapaiannya menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian dan bekerjasama dengan: Menteri PU; Mendagri; Menhut; Mentan; Menkominfo; Menhub; Menpera; Kepala BPN; Kepala BKPM.



Di Bappenas, prioritas ini menjadi tanggungjawab direktorat-direktorat berikut: (1) Dit. Pengembangan Wilayah; (2)



Para direktorat telah sepakat untuk menggunakan Matriks 2.1 (versi Pak Mesdin) sebaga data untuk pengisian Kolom Kolom Ketiga (Indikator).



Para direktorat secara umum telah memahami pengisian dan penyusunan Matriks Keterkaitan.



Secara substansi, konsep Matriks Keterkaitan yang disampaikan para direktorat di lingkungan Deputi Sarpras dapat menggambarkan hubungan antara Buku I dan Buku II. Bahkan, beberapa substansi inti seperti Telekomunikasi, dapat memastikan bahwa Prioritas Nasional dalam Buku I berbeda dengan yang dianggap Prioritas Nasional oleh K/L-nya (dalam hal Depkominfo).

38

Tindak Lanjut Terkait dengan format, Direktorat EKPS telah meminta para direktorat di lingkungan Kedeputian Prasarana untuk menyempurnak an Matriks Keterkaitan Prioritas 6 ini. Diharapkan dapat diselesaikan per Selasa 11 Januari 2010. Sementara itu dalam hal substansi, Direktorat EKPS menyerahkan pengambilan keputusan untuk memasukkan materi Buku II sebagai penymepurnaa n Buku I.

PRIORITAS 7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha ini terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:  Substansi Inti 1 Kepastian Hukum.  Substansi Inti 2 Penyederhan aan Prosedur.  Substansi Inti 3 Logistik Nasional.  Substansi Inti 4 Sistem Informasi.  Substansi Inti 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  Substansi Inti 6 Kebijakan Ketenagakerj aan.

Permasalahan 

Penanggung jawab Prioritas 7 adalah Wakil Presiden yang bekerjasama dengan: Menko Perekonomian, Menkeu, Menkumham, Menneg PPN/ Kepala Bappenas, Mendag, Menperin, Menhub, Menteri PU, Menkominfo, Mendagri, Kepala BKPM, Kepala BPN.



Sangat sulit untuk menilai secara format Prioritas 7. Hal ini disebabkan ketidakjelasan siapa coordinator di tingkat teknis yang dapat menggabungkan setiap Substansi Inti dalam Prioritas 7 ini. Meski demikian, secara substansi, penelusuran keterkaitan masingmasing Substansi Inti dalam Buku I terhadap materi dalam Buku II dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena penanggung-jawab masing-masing Substansi Inti dan materi per fokus prioritas dalam Matriks 2.2 dan Matriks 2.3 sudah jelas.



Secara format hanya penanggung-jawab Substansi Inti 6 Kebijakan Ketenagakerjaan yang telah menyusun konsep Matrik Keterkaitan. Secara umum Direktorat Tenaga Kerja dan Penciptaan Kesempatan Kerja sebagai penanggung-jawab Substansi Inti 6 telah memahami format penyusunan Matriks Keterkaitan.



Hingga laporan ini disusun (11/1), baru satu substansi inti yakni Substansi Inti 6 (Kebijakan Ketenagakerjaan) yang telah masuk ke desk Dit. EKPS, sehingga review hanya bisa dilakukan terhadap Substansi Inti ke-6 dimaksud.



Matris keterkaitan yang telah masuk dari Dit. Ketenagakerjaan tersebut telah diisi mengikuti template, antara lain dengan berupaya menyandingkan kebijakan pada level tertentu di Buku II draft RPJMN dalam baris yang sama dengan substansi inti yang dianggap memiliki rumusan kalimat yang sama/sejalan.

39

Tindak Lanjut Penyempurnaa n Matriks Keterkaitan Substansi Inti 6 akan disampaikan langsung kepada Direktorat EKPS per Selasa 11 Januari 2010. Dit. Ketenagakerja an akan menyempurnakan matriks keterkaitan mengikuti template/stand ar yang telah ditetapkan. Masih ditunggu bahan masuk dari direktorat lain, terutama untuk melengkapi Substansi Inti 1 s.d. 5.


Permasalahan Di samping itu, pada kebijakan yang dianggap memiliki rumusan yang sama/sejalan tersebut juga telah diberikan shading sebagaimana diminta. 

Namun demikian, isian pada kolom sasaran dari Substansi Inti masih memerlukan perbaikan. Ini karena kolom sasaran tersebut diisi dengan rumusan sasaran yang tidak bersumber pada matriks Prioritas sebagaiman tertuang dalam Buku I, sehingga ahistoris. Pengisian template ini menghendaki agar kolom sasaran diisi dengan rumusan sasran/kegiatan yang telah ada di Buku I, dan bukan bersumber dari dokumen lain.



Selain itu, bahan yang masuk tersebut belum mencantumkan keterangan mengenai sumber darimana rumusan-rumusan diambil (bab atau halaman, terutama pada Buku II) untuk mempermudah penelusuran kembali.

40

Tindak Lanjut

PRIORITAS 8 ENERGI Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 8 Energi ini terdiri dari 6 substansi inti sebagai berikut:  Substansi Inti 1 Kebijakan.  Substansi Inti 2 Restrukturisa si BUMN.  Substansi Inti 3 Kapasitas Energi.  Substansi Inti 4 Energi Alternatif  Substansi Inti 5 Hasil Ikutan Dan Turunan Minyak Bumi/Gas.  Substansi Inti 6 Konversi Menuju Penggunaan Gas.

Permasalahan 

Secara keorganisasian, Prioritas 8 Energi menjadi tanggung-jawab Menteri ESDM bekerjasama dengan: Menneg BUMN, Menristek, Kepala BKPM, dan Kepala BPN. Koordinasinya di Bappenas dipegang langsung oleh Direktorat Energi di Kedeputian Sarpras.



Secara format, para direktorat di lingkungan Kedeputian Sarpras tidak mengalamai permasalahan dalam penyusunan Matriks Keterkaitan.



Secara substansi, Matriks Keterkaitan Buku I mempunyai keterkaitan yang sangat luas di Buku II yang berhubungan dengan persoalan Energi. Hal ini memunculkan kesulitan dalam mencocokkan materi Buku II yang terkait dengan masing-masing Substansi Inti-nya di Buku I.

41

Tindak Lanjut Penyempurnaa n Matriks Keterkaitan Prioritas 8 Energi akan disempurnakan oleh Direktorat Energi dan akan disampaikan langsung kepada Direktorat EKPS per Selasa 11 Januari 2010.

PRIORITAS 9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Substansi Inti: 1. Perubahan Iklim 2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan 3. Sistem Peringatan Dini 4. Penanggulang an Bencana

Permasalahan  Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan Buku I dan Buku II RPJMN 2010-2014, hanya perlu diperiksa kembali apakah setiap level yang menunjukkan keterkaitan di Buku II sudah tepat terkait/disejajarkan dengan substansi inti/sasaran di Buku I. Misalnya: pada substansi inti Sistem Peringatan Dini, sasaran Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013, apakah sudah tepat apabila disejajarkan dengan kegiatan Pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG, Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara BMKG, Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG, Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG, Pengelolaan Metorologi Publik BMKG  Shading area perlu diperbaiki  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)  Untuk Substansi Inti 4 Penanggulangan Bencana pada sasaran Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan alat transportasi yang memadai dengan basis 2 lokasi strategis (Jakarta-Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, masih belum ada Dit sektor yang menyusun peta keterkaitannya.

42

Tindak Lanjut Akan direvisi kembali oleh Direktorat sektor terkait

PRIORITAS 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Substansi Inti: 1. Kebijakan 2. Kerjasama Internasional 3. Keutuhan Wilayah 4. Daerah Tertinggal

Permasalahan

Tindak Lanjut

 Belum sesuai dengan contoh matriks yang diberikan, yaitu belum dapat menunjukkan keterkaitan dari setiap butir substansi inti/sasaran dengan buku II.  Terdapat beberapa sasaran dari Substansi Inti 1 Kebijakan yang belum jelas siapa yang bertanggung jawab dalam melengkapi peta keterkaitan (Dit. KKDT atau Dit. Terkait di Kedeputian Sarana Prasarana)  Terdapat penambahan substansi inti baru yang berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pencapaian substansi inti.  Terdapat penambahan sasaran baru dan penambahan kalimat sasaran yang lebih detil, yang sebelumnya tidak ada pada matriks substansi inti Buku I, misalnya pada Substansi Inti Keutuhan Wilayah (oleh Direktorat Pengembangan Wilayah).  Pada beberapa substansi inti masih belum ada shading area yang menunjukkan keterkaitan dengan Buku II.  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

Dit. KKDT akan merevisi dan berkoordinasi dengan Kedeputian Sarpras terkait substansi inti yang berkaitan.

43

PRIORITAS 11 KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Prioritas/Substa nsi Inti Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Substansi Inti: 1. Perawatan 2. Sarana 3. Penciptaan 4. Kebijakan 5. Inovasi Teknologi

Permasalahan

Tindak Lanjut

 Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan antara Buku I dan II.

Dit. KPPO akan menindaklanjut i hasil pertemuan ini.

 Bahan dari Dit. Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berupa kegiatan-kegiatan pada Buku II kurang terlihat keterkaitannya dengan substansi inti Buku I, yaitu sarana, penciptaan, kebijakan dan inovasi teknologi. Menurut Dit. KPPO kegiatan ini juga kurang relevan.

44

Dit. PPUKM akan memperbaiki masukan dari hasil pertemuan.

PRIORITAS LAINNYA Prioritas/Substa nsi Inti

Permasalahan

Tindak Lanjut

 Terkait dengan bidang politik, permasalahan yang muncul antara lain: a. Belum sesuai dengan contoh matriks yang diberikan. b. Terdapat perbedaan pemahaman dalam memahami matriks Substansi Inti Buku I. Menurut Dit. Polkom butir-butir yang tercantum dalam matriks merupakan judul tema prioritas, sedangkan menurut Dit. EKPS butir-butir tersebut sudah merupakan sasaran dari substansi inti bidang politik. c. Berkaitan dengan butir b, maka terdapat penambahan substansi inti baru yang sebelumnya tidak tercantum dalam matriks substansi Inti Buku I.

Akan direvisi oleh Direktorat sektor terkait

 Peta keterkaitan bidang hukum dan keamanan sampai pada pertemuan konsultasi 7-8 Januari 2010 belum diterima oleh Dit. EKPS. Bahan baru diterima pada tanggal 9 Januari 2010, secara umum keduanya masih belum secara jelas menunjukkan keterkaitan buku I dan Buku II.  Belum ada shading area yang menunjukkan keterkaitan dengan Buku II.  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II)

Akan dikonfirmasika n ke direktorat sektor terkait.

 Peta keterkaitan mengenai sasaran Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional masih belum diterima oleh Dit. EKPS  Terdapat penambahan substansi inti baru yang

Akan segera dikirimkan (bagi yang belum) dan direvisi oleh Direktorat sektor terkait

Prioritas Lainnya Substansi Inti 1 BIDANG POLITK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Substansi Inti 2 BIDANG PEREKONOMIAN

45


Permasalahan

Tindak Lanjut

sebelumnya tidak tercantum dalam matriks substansi Inti Buku I, yang merupakan kegiatan-kegiatan pendukung substansi inti  Belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II) Substansi Inti 3 BIDANG KESEJAHTERAA N RAKYAT

 Secara umum sudah menunjukkan keterkaitan antara Buku I dangan Buku II. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan antara lain: a. Masih terdapat kolom indikator Buku I yang belum terisi b. Shading area perlu diperbaiki, hanya pada baris yang menunjukkan kesejajaran, tidak perlu semua. Misal: apabila pada level sasaran prioritas telah menunjukkan kesejajaran, hanya baris tsb yang dishading, tidak perlu sampai dengan kegiatan prioritas. c. Beberapa sasaran dari substansi inti ini belum ada keterangan mengenai sumber penelusuran (bab, halaman buku 1/buku II) d. Terdapat penambahan kalimat sasaran dari substansi inti Buku I (oleh Dit. KP3A berdasarkan Trilateral Meeting),yaitu yang semula “Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya menjadi “Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan”. Alasan perubahan ini adalah: (1) Tidak ada istilah Pengarusutamaan Anak (PUA), (2) Dalam visi misi presiden dicantumkan memgenai kekerasan

46

Akan direvisi oleh Direktorat sektor terkait


Permasalahan

Tindak Lanjut

anak dan perempuan, tetapi hal ini tidak dimunculkan dalam matriks substansi inti Buku I.

Setelah melalui diskusi dan pembahasan bilateral antara direktorat penulis dengan Direktorat EKPS, direktorat penulis kemudian menyempurnakan hasil pemetaan keterkaitan antara Buku I dengan Buku II. Beberapa contoh hasil pemetaan yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut:

47

PRIORITAS 3 KESEHATAN BUKU I PRIORITAS/ SUBSTANSI INTI

SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA Prioritas Bidang Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

KESEHATAN MASYARAKAT Pelaksanaan upaya kesehatan preventif Menurunnya tingkat terpadu kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014) Menurunnya tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup

KET.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB)

Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:  Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup



Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup

48

AKI

Narasi

AKB

Narasi

BUKU I PRIORITAS/ SUBSTANSI INTI

SASARAN (2014) Meningkatnya cakupan imunisasi dasar kepada 90% balita pada tahun 2014.

BUKU II INDIKATOR

Cakupan imunisasi dasar pada balita

LEVEL

Sasaran Prioritas 5 Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan dari 80 persen menjadi 90 persen.

KET. INDIKATOR

Cakupan imunisasi dasar pada balita

Narasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas: Fokus Prioritas 8 Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (d) penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas Fokus Prioritas 3 Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan, dengan meningkatkan: (f) kesehatan lingkungan dengan

49

Narasi


SASARAN

Tersedianya akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014

BUKU II INDIKATOR

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang

LEVEL menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pendekatan kabupaten/ kota/kawasan sehat Kegiatan Prioritas Penyehatan Lingkungan

50

KET. INDIKATOR

1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Matrik Rencan a Tindak Priorita s Bidang


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

KET. INDIKATOR

menggunakan jamban sehat

SARANA KESEHATAN

Tersedianya dan meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun

Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

Fokus Prioritas 8 Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, melalui: (c) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional Kegiatan Prioritas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

51

Narasi

Jumlah kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)



SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

KET. INDIKATOR

2012 dan 5 kota pada tahun 2014 OBAT Fokus Prioritas 5 Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, melalui: (a) peningkatan ketersediaan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik

Terlaksananya pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan

52

Narasi

Persentase ketersediaan obat dan vaksin



SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

KET. INDIKATOR

pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010 ASURANSI KESEHATAN NASIONAL Sasaran Prioritas 4 Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin. Fokus Prioritas 6 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, melalui: (a) peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan;

53

Narasi


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

KET. INDIKATOR

(b) peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan (c) peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia)

Terselenggaranya Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya

1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 2. Persentase RS yang melayani

Kegiatan Prioritas 1. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin

54

1. Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan



SASARAN antara tahun 20122014.

KELUARGA BERENCANA Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014

BUKU II INDIKATOR pasien maskin peserta program Jamkesmas 3. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi maskin

1. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 2. Jumlah klinik

KET.

LEVEL

INDIKATOR

(Jamkesmas)

3.

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Persentase RS yang melayani pasien maskin peserta program Jamkesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi maskin

Prioritas Bidang: Pengendalian Kuantitas Penduduk Fokus Prioritas Revitalisasi Program KB Kegiatan Prioritas 1. Pengembangan kebijakan dan

55

2.

Matrik Jumlah klinik KB Rencan pemerintah dan a


SASARAN

BUKU II INDIKATOR KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan :

KET.

LEVEL

INDIKATOR

pembinaan kesertaan ber-KB 9.

Sasaran Prioritas 2 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan:

56

swasta yang melayani KB Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana

Tindak Priorita s Bidang

Narasi


SASARAN 





Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite IndexAPI) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

KET. INDIKATOR

Prevalensi Tuberculosis



Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk

Prevalensi Tuberculosis

Narasi

Kasus malaria (Annual Parasite IndexAPI)



Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk

Kasus malaria (Annual Parasite Index-API)

Narasi

Prevalensi HIV pada populasi dewasa



Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

Prevalensi HIV pada populasi dewasa

Narasi

57


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

PERBAIKAN GIZI

58

KET. INDIKATOR


SASARAN Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita dari 18,4 menjadi <15 persen pada 2014

BUKU II INDIKATOR Prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizi-kurang dan gizi-buruk) pada anak balita

LEVEL Sasaran Prioritas 1 Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, yang ditandai dengan:  Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan gizi-buruk) pada anak balita dari 18,4 persen menjadi di bawah 15 persen.

59

KET. INDIKATOR Narasi

Prevalensi kekurangan gizi (terdiri dari gizikurang dan giziburuk) pada anak balita

PRIORITAS 5 KETAHANAN PANGAN BUKU I PRIORITAS/ SUBSTANSI INTI

SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Substansi Inti I. Lahan, Pengemban gan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian

Tertatanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

Kegiatan Prioritas Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

60


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sasaran Prioritas (iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai ekonomi tinggi; Substansi Inti I. Lahan, Pengemban gan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian

Tertatanya regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

Kegiatan Prioritas Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

· Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini · Jumlah kawasan pulaupulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

61


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Sasaran Prioritas : (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120. FOKUS PRIORITAS 1. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU

62

· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDUSTRI DARI DALAM NEGERI

Substansi Inti I. Lahan, Pengemban gan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian

Tersedianya areal pertanian baru seluas 2 juta hektar

Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

Kegiatan Prioritas Perluasan areal pertanian

INDIKATOR

· Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

63


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Sasaran Prioritas : (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120. FOKUS PRIORITAS 1. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI

64

· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

masyarakat. Substansi Inti I. Lahan, Pengemban gan Kawasan, dan Tata Ruang Pertanian

Tertib, serta optimalnya penggunaan lahan terlantar.

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembanga n rumah kompos)

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, Dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)


65


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


66



SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

masyarakat. Substansi Inti II. Infrastruktur.

Terbangun dan terpeliharanya sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerahdaerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

Panjang jalan (Km) Usaha Tani dan Jalan Produksi, serta tersedianya data bidang tanah Petani yang layak disertifikasi

Kegiatan Prioritas Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

Kegiatan Prioritas : Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan

Jumlah & jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan

67


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

· Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar · Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi BIDANG SARANA DAN PRASARANA Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas

68


SASARAN

Substansi Inti II. Infrastruktur.

Terbangun dan terpeliharanya sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerahdaerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Pengadaan 750 unit sarana transportasi perdesaan


69


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


70



SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

masyarakat. Substansi Inti II. Infrastruktur.

Terbangun dan terpeliharanya pengairan yang melayani daerahdaerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

Tersedianya (unit) pengembanga n sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembanga n sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi. Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui

Kegiatan Prioritas Pengelolaan air untuk pertanian

Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang

71


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

perbaikan JITUT/JIDES dan pengembanga n TAM) yang berfungsi (ha) Tersedianya (unit) pengembanga n Konservasi air (melalui pengembanga n Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

INDIKATOR

berfungsi (ha)

Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

72


Substansi Inti II. Infrastrukt

SASARAN

Terbangun dan terpeliharanya

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Luas lahan budidaya Pengembangan sistem sesuai target produksi prasarana dan sarana disertai data potensi pembudidayaan ikan yang akurat BIDANG SARANAN DAN PRASARANA PRIORITAS MENJAMIN KELANCARAN DISTRIBUSI BARANG, JASA, DAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK NASIONAL Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil Kegiatan Prioritas Luas layanan jaringan Pengembangan dan irigasi yang meningkat Pengelolaan Jaringan Irigasi, (ha)

73


ur.

SASARAN

pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

74

INDIKATOR

Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha) Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha) Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (Ha) Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha)


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas

75

INDIKATOR

Jumlah sumur air tanah yang dibangun / ditingkatkan (unit) Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi (unit) Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (unit) Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (ha) Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (ha) Jumlah waduk yang


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

INDIKATOR

dibangun Jumlah waduk yang direhabilitasi Jumlah waduk/embung/situ yang diperasikan dan dipelihara

BIDANG SARANA DAN PRASARANA Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas

76


SASARAN

Substansi Inti II. Infrastrukt ur.

Terbangun dan terpeliharanya jaringan listrik yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi 3.000 MW untuk sentra produksi pertanian

BIDANG SARANA DAN PRASARANA Prioritas

77

INDIKATOR


Substansi Inti II. Infrastrukt ur.

SASARAN

Terbangun dan Terpeliharanya teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Saranan dan Prasaranan Informatika

INDIKATOR

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi Prosentase desa yang dilayani akses internet

78


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya


79


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Sasaran Prioritas : (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.

80


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

FOKUS PRIORITAS 1. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI

· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

81

BUKU I

BUKU II

PRIORITAS/ SUBSTANSI INTI

SASARAN

INDIKATOR

Substansi Inti III. Penelitian dan Pengemb angan.

Meningkatnya Upaya penelitian dan pengembanga n bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang

Jumlah rekomendar i pembangun an peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholder

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner

82

INDIKATOR

Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders


BUKU II

SASARAN

tinggi

INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

s

Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan

Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan

83


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacangkacangan & umbiumbian · Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacangkacangan

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

INDIKATOR

Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian

· Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas 84


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

dan umbiumbian terkoleksi, teridentifika si dan terkonserva si untuk perbaikan sifat varietas · Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia,

INDIKATOR

· Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacangkacangan & umbiumbian dengan SMM ISO 9001-2000

85


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

kacangkacangan & umbiumbian dengan SMM ISO 9001-2000 Jml VUB yg diminati knsumen Jumlah PN yang terkonserva si dan terkarakteris asi

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan hortikultura

INDIKATOR

Jml VUB yg diminati knsumen Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi

86


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jml benih sumber Jumlah varietas/klo n unggul tanaman perkebunan Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan Jumlah aksesi

LEVEL

INDIKATOR

Jml benih sumber Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan

87

Jumlah aksesi SDGP dan database yang


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

SDGP dan database yang dikonservas i atau diremajakan Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktiv itas tinggi dan berumur

LEVEL

bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

INDIKATOR

dikonservasi atau diremajakan

Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah

88


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

genjah

Jumlah galur harapan gandum tropis Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaa n pupuk sintetik

Jumlah galur harapan gandum tropis

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

89


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah teknologi penangana n segar produk hortikultura Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor · Jumlah produk pengemban

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian

INDIKATOR

Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor

· Jumlah produk pengembangan/ product development untuk

90


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

gan/ product developmen t untuk peningkatan nilai tambah

INDIKATOR

peningkatan nilai tambah

Kegiatan Prioritas Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan teknologi pengolahan, metode pengujian, dan data monitoring hasil perikanan

91

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat. Jumlah ragam dan jumlah komoditas dengan inovasi teknologi pengolahan dan alat penanganan/


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

pengolahan yang siap diimplementasikan

FOKUS PRIORITAS 4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

92

· Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan · Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasa n keamanan hayati yang dihasilkan/di sempurnaka n dan dapat berimpleme ntasi Tingkat kesiapan infrastruktur sistem

Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnaka n dan dapat berimplementasi

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan

93


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

informasi Barantan Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja

Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan

94


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

lingkup Barantan

Jumlah rekomendas i pengelolaan wilayah perairan Indonesia

Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sasaran Prioritas : (vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional. Kegiatan Prioritas Penelitian Jumlah rekomendasi dan Pengembangan IPTEK pengelolaan wilayah perairan Indonesia

95


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah rekomendas i yang meningkatk ankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul , kualitas dan keamanan komoditas unggulan

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

96

INDIKATOR

Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah HKI, rekomendas i serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatk an efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

97

INDIKATOR

Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

produk unggulan/ prospektif.

Substansi Inti III. Penelitian dan Pengemb

Meningkatnya Upaya penelitian dan pengembanga n bidang

BIDANG IPTEK Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Litbang ketahanan pangan Kegiatan Prioritas Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler

98

Jumlah kebijakan Jumlah riset bersama Jumlah varietas Benih unggul


angan.

SASARAN

pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Litbang pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

Kegiatan Prioritas Litbang keanekaragaman pangan Kegiatan Prioritas Penelitian Bioteknologi Peternakan Modern Kegiatan Prioritas Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

99

INDIKATOR

Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan Aplikasi pupuk organik pada paket biovillage Jumlah varietas Fasilitas Laboratorium dan peralatannya Paket biotek peternakan Pembentukan varietas padi hibrida Pembentukan varietas kedelai produksi tinggi


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pengembangan Pupuk Berimbang

INDIKATOR

Pembentukan varietas unggul kacang tanah dan kacang hijau Pembentukan varietas gandum tropis Sejumlah alih tekn, rekomendasi, pilot project/plant pada SRF, Biofertilizer, mineral sebagai Pupuk Berimbang

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN

100


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

KEHUTANAN Sasaran Prioritas : (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.

101


Substansi Inti IV. Investasi, Pembiaya an, dan Subsidi.

SASARAN

Tersedianya dorongan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan

BUKU II INDIKATOR

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjuta

LEVEL

INDIKATOR


· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan

Kegiatan Prioritas Pengelolaan produksi tanaman serealia

102


SASARAN

berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

n Luas areal penerapan budidaya tanaman kacangkacangan dan umbiumbian yang tepat dan berkelanjuta n

Kegiatan Prioritas Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian

103

Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat Laju pertumbuha n produksi tanaman buah

Kegiatan Prioritas Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah

104

INDIKATOR


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Proporsi produk buah bermutu di pasar Laju pertumbuha n produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Laju pertumbuha n luas

INDIKATOR

Proporsi produk buah bermutu di pasar

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka

105


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

panen Tanaman sayuran dan biofarmaka % jumlah usaha/prod usen benih hortikultura · Capaian luas areal pembinaan dan pengemban gan tanaman semusim

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

106

INDIKATOR

% jumlah usaha/produsen benih hortikultura · Capaian luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman semusim


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Swasembad a Gula Nasional Pengemban gan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Eksor

INDIKATOR

- Swasembada Gula Nasional

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Eksor

107


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

· Peningkata n luas areal pembinaan dan pengemban gan tanaman rempah dan penyegar : Pengemban gan Komoditas Ekspor

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

INDIKATOR

· Peningkatan luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :

- Pengembangan Komoditas Ekspor

108


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Pengemban gan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Ekspor - Gerakan Peningkata n Produksi dan Mutu Kakao Nasional

INDIKATOR

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Komoditas Ekspor

- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

109


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Persentas e Jumlah penggunaa n benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) · Peningkata n kuantitas semen (dosis) ·

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan

Persentase Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%)

Kegiatan Prioritas Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

· Peningkatan kuantitas semen (dosis)

·

110

Peningkatan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Peningkata n produksi embrio · Bibit sapi · Bibit unggas lokal · Bibit Kambing/do mba Peningkata n produksi dan produktivita s ternak

LEVEL

INDIKATOR

produksi embrio

·

Bibit sapi

·

Bibit unggas lokal

· Bibit Kambing/domba Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokaL

111

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

(sapi ekor) Swasembad a daging sapi (share produk dalam negeri %) Pemanfaata n kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

112


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengemban gan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS)

INDIKATOR

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) 113


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengemban gan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak

INDIKATOR

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra 114


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

(padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan , tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak

INDIKATOR

perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

115


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Perubahan Iklim)

Pengemban gan kelompok ternak non ruminansia dan alsin ternak

Kegiatan Prioritas Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal

116

Pengembangan kelompok ternak non ruminansia dan alsin ternak


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah kelompok tani yang menerapka n penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu Vol. dan frek. operasional Karantina pertanian dan

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Pengembangan penangangan pasca panen pertanian

Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Vol. dan frek. operasional Karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina)

117


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

pengawasa n keamanan hayati (sertifikasi karantina) Peningkata n Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

INDIKATOR

Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

118


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/ pengeluara n benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendas i produk

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pelayanan perizinan dan investasi

119

INDIKATOR

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

pangan

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

120

· Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi. · Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

sertifikasi yang terakreditasi Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan

121

· Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. · Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. · Jumlah produksi perikanan budidaya laut · Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

Kegiatan Prioritas Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

122

INDIKATOR

· Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. · Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

tangkap

FOKUS PRIORITAS 4. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

123

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku · Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan dan kehutanan · Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapka n sistem jaminan mutu. Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

INDIKATOR

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

124


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing Jumlah ekspor dan surplus neraca perdaganga n hasil pertanian

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing

Kegiatan Prioritas Pengembangan pemasaran internasional

Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

125


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Jumlah laboratoriu m karantina yang diakreditasi

Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

Kegiatan Prioritas Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor

126

INDIKATOR

Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan Jumlah sentra pengolahan Volume produksi dari


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

FOKUS PRIORITAS 5,. PENINGKATAN KAPASITAS PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

127

INDIKATOR

UKM Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI Meningkatnya kemampuan dan mutu layanan penyuluhan bagi petani, petani hutan, nelayan dan pembudidaya ikan


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Jumlah kelembagaa n penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakor luh dan Bapeluh)

Kegiatan Prioritas Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

128

INDIKATOR

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh)


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasny a(orang)

INDIKATOR

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

Kegiatan Prioritas Penyuluhan kelautan dan perikanan Kegiatan Prioritas Pelatihan kelautan dan perikanan

129

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh mlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar


Tersedianya dorongan investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis

BIDANG IPTEK Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Revitalisasi Industri Pupuk Kegiatan Prioritas Revitalisasi Industri Gula

130

Jumlah pabrik Jumlah pabrik urea Jumlah pabrik NPK Pabrik Pabrik


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah

Substansi Inti IV. Investasi, Pembiaya an, dan

Tersedianyan pembiayaan yang terjangkau

BIDANG EKONOMI Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas KKP_E Risk Sharing KKP-E Kredit pengembangan energi nabati dan perkebunan

131

INDIKATOR


Subsidi.

SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Kresit usaha peternakan Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain (BSBL) BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

132


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


133


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

134


SASARAN


Adanya Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

Kegiatan Prioritas Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

Kegiatan Prioritas Penyaluran pupuk bersubsidi

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem

Jumlah produksi induk unggul.

135


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

perbenihan ikan

INDIKATOR

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar


136


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


137


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

FOKUS PRIORITAS 2. PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN

Substansi Inti V. Pangan dan Gizi

Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragam an pangan melalui pola pangan harapan

· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses

Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

138

INDIKATOR

· Membaiknya distribusi bahan pangan antar wilayah · Terkendalinya harga pangan pokok pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas · Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

pangan.

· Terlaksanan ya pemantaua n dan pemantapa n distribusi, harga dan akses pangan.

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.

139


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

FOKUS PRIORITAS 3. PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

Pertumbuha n terpenuhiny a persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk

Kegiatan Prioritas Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

140

INDIKATOR

· Meningkatnya kecenderungan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat · Meningkatnya keragaman konsumsi pangan Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KI OS DAGING,TPS) Unit


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH, RPB,TPU,K IOS DAGING,TP S) Unit · Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangk an.

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

141

INDIKATOR

· Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangk an. · Menurunny a Lokasi Rawan Pangan. · Desa P2KP (Percepatan penganekar

LEVEL

INDIKATOR

· Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan.

· Menurunnya Lokasi Rawan Pangan.

Kegiatan Prioritas Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

142

· Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

agaman konsumsi pangan. · Penangana n keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen · Terlaksanan ya pemantaua n dan

LEVEL

INDIKATOR

keamanan pangan segar

· Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan

143


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

pemantapa n penganekar agaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

INDIKATOR

keamanan pangan

Kegiatan Prioritas Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

144

· Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

· Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional · Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN · Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi

145


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

Kegiatan Prioritas Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

· Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar · Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium

Kegiatan Prioritas Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan

146


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

Substansi Inti V. Pangan dan Gizi

Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragam an pangan melalui pola

BIDANG KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT Prioritas Sasaran Prioritas Fokus Prioritas Kegiatan Prioritas Pembinaan 1. Persentase balita Gizi Masyarakat gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase balita GAKIN 6-24 bulan

147


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

pangan harapan

INDIKATOR

mendapat MP-ASI 3. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif 4. Cakupan garam beryodium 5. Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A 6. Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 7. Persentase Puskesmas yang menyelengarakan

148


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

pemantauan status gizi dan SKD KLB- Gizi Buruk 8. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi 9. Persentase Balita ditimbang berat badannya 10. Persentase balita gizi kurang GAKIN mendapatkan PMT pemulihan 11. Persentase ibu hamil KEK GAKIN

149


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

mendapatkan PMT pemulihan 12. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana 13. Persentase keluarga SADAR gizi BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS : KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

150


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR


151


Substansi Inti VI. Adaptasi Perubaha n Iklim

SASARAN

Tersedianya langkahlangkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan

BUKU II INDIKATOR

Pemanfaata n kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian

LEVEL

INDIKATOR


· Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan · Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)

Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

152


SASARAN

dan pertanian terhadap perubahan iklim

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengemban gan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat

INDIKATOR

Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak 153


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

(BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengemban gan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran

INDIKATOR

Perubahan Iklim)

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak 154


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan , tanaman pangan dan holti kulture (klp)

INDIKATOR

terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

155


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

(Dampak Perubahan Iklim)

Terlaksanan ya Pengemban gan System of Rice intesification (SRI) (paket)

Kegiatan Prioritas Pengembangan Pengelolalaan lahan pertanian

Terlaksananya Pengembangan System of Rice intesification (SRI) (paket)

Kegiatan Prioritas Pengelolaan sumber daya ikan

· Jumlah lokasi pemantauan dan

156


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

Kegiatan Prioritas Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan

157

INDIKATOR

evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI · Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi · Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya · Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya · Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. · Jumlah kawasan perikanan budidaya


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

INDIKATOR

yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi. PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN BENCANA ALAM SERTA KAPASITAS ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Fokus Prioritas : Peningkatan Meningkatnya kesiapan Adaptasi dan mitigasi terhadap sektor pembangunan Perubahan Iklim dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik dalam perencanaan maupun penganggaran Menurunnya dan terkendalinya tingkat emisi karbon

158


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan

LEVEL

Kegiatan Prioritas Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

INDIKATOR

Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian)

159


SASARAN

BUKU II INDIKATOR

LEVEL

pertanian)

160

INDIKATOR

IV. Penutup Dalam PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, secara eksplisit diatur mengenai bagaimana RPJMN disusun. PP tersebut menyatakan bahwa Rancangan Awal RPJMN disiapkan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dengan menggunakan tiga komponen utama, yakni: (1) RPJPN yang sedang berjalan, (2) rancangan rencana pembangunan secara teknokratik, dan (3) visi, misi, dan program prioritas Presiden. Ini berarti bahwa RPJMN merupakan dokumen yang dihasilkan dari elaborasi antara perencanaan yang bersifat teknokratis di satu pihak dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden terpilih yang bersifat politis di pihak lain. Penyusunan RPJMN 2010-2014 setidaknya ditandai oleh dua karakteristik yang khas. Pertama, oleh karena time constraint, penyusunan rancangan RPJMN teknokratis telah mulai dilakukan jauh sebelum Presiden definitif terpilih. Kedua, berbeda dari RPJMN sebelumnya, RPJMN 2010-2014 terdiri atas tiga buku di mana Buku I berisi Priorotas Nasional dan Buku II berisi Prioritas Bidang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Prioritas Nasional adalah hal-hal yang mendapat perhatian lebih dan hendak ditonjolkan pelaksanaannya dalam lima tahun mendatang. Prioritas nasional bersumber terutama dari janji Presiden terpilih pada saat kampanye Pilpres yang sebagian besar telah tertuang dalam visi, misi, dan program prioritas. Dalam perkembangan selanjutnya, Prioritas Nasional tersebut terwadahi dalam Buku I RPJMN, sedangkan draft RPJMN yang disusun secara teknokratis kemudian menjadi Buku II dan berisi Prioritas Bidang. Pemikiran mengenai perlunya menemukenali keterkaitan antara Buku I dan II RPJMN berangkat dari logika berikut. Harus dipastikan bahwa setiap butir Priotritas Nasional adalah merupakan Prioritas Bidang, dan oleh karenanya perlu ada mekanisme untuk memetakan satu demi satu prioritas nasional ke dalam Buku II sebelum dokumen RPJMN ditetapkan sebagai Peraturan Presiden. Hal ini penting 161

dilakukan, sehingga apabila masih ada prioritas nasional tidak tercantum atau belum cukup kuat terakomodasi sebagai prioritas bidang dalam Buku II, adjustment dapat segera dilakukan. Dalam konteks inilah Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral berupaya memfasilitasi Direktorat-direktorat Penulis RPJMN 2010-2014 untuk membuat matriks Keterkaitan Buku I dan Buku II, dan kemudian mendokumentasikannya dalam laporan ini. Setelah dilakukan uji coba evaluasi awal di Hotel Ibis pada Desember 2009 yang melibatkan tiga direktorat, yakni: (1) Direktorat Politik dan Komunikasi, (2) Direktorat Pangan dan Pertanian, dan (3) Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, terlihat bahwa secara umum keterkaitan yang dikehendaki memang ada meski tidak selalu dalam tingkatan yang setara. Namun demikian, pada dasarnya keadaan ini masih jauh lebih baik daripada RPJMN sebelumnya. Sekecil apapun, mudah-mudahan penyusunan matriks Keterkaitan Buku I dan II ini dapat berkontribusi dalam menghasilkan dokumen RPJMN 2010-2014 yang berkualitas, integratif, dan evaluatable (dapat dievaluasi) sehingga perencanaan pembangunan nasional jangka menengah ini dapat benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap bangsa Indonesia.

162

LAPORAN UJI COBA SOP INDIKATOR dan PEMETAAN KETERKAITAN BUKU I dengan BUKU II DRAFT RPJMN

Recommend Documents