LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 201 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

( BPMPD ) JL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANG TELP. (022) 5897432

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, bahwa Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 telah dapat kami susun sesuai dengan rencana. Penyusunan laporan ini di maksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012 dan juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan

masih banyak

kekurangan oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Laporan Tahunan ini. Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, untuk dapat dijadikan bahan selanjutnya. Soreang,

Januari 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG

Drs. DADAN ROHANDI,M.Si Pembina Utama Muda 19570104 198603 1 008

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman i

Daftar Isi

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penyusunan

1 1 1 4 6 7

BAB II PROGRAM KERJA BPMPD 2.1. Visi dan Misi 2.2. Tujuan dan Sasaran 2.3. Program dan Kegiatan

9 9 11 12

BAB III ANGGARAN , REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1 Pendapatan 3.2 Belanja

16 16 16

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.2. Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN

20 20 94

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

104

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

106

Lampiran – lampiran

LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

-

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk

bahan

penyusunaan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun laporan tersebut dan BPMPD merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012 BPMPD mencoba menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran 2012.

1.2. Dasar Hukum 1.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 1

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;

10.

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;

2

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010; 13.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi

Dana

Perimbangan

Desa

di

Kabupaten

Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; 15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 32 tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012;

21

Peraturan Bupati No 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2012

22.

Peraturan Bupati No 54 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2012;

23.

Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

3

24.

Peraturan Bupati No 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012

1.3. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

(

BPMPD

)

Kabupaten

Bandung

ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung , sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BPMPD Kabupaten Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Penguatan Kelembagaan

dan

Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat,

Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi tepat Guna, serta Pemerintahan Desa. 2. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD ) terdiri dari :

4

1. Kepala Badan 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat : a. Sub. Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b.

Sub. Bidang Pengembangan Pamantapan Profil Desa/Kel.

Partisipasi

Masyarakat

dan

4. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat : a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja b. Sub Bidang pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat: a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha 6.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna : a. Sub Bidang Fasilitasi Pamanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan. b. Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan.

7.

Bidang Pemerintahan Desa : a. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa b. Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Desa.

8.

Pengelolaan

Keuangan,

Aset

dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi BPMPD di bawah ini

5

Gambar 1 Struktur Organisasi BPMPD Tahun 2012 KEPALA BPMPD

SEKRETARIS

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PEMERINTAHAN DESA

SUB BIDANG FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN FASILITASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN

SUB BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN

SUB BIDANG FASILITASI PEMERINTAHAN DESA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA / KEL

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKAT AN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA

SUB BIDANG FASILITASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PRASARANA PERDESAAN

SUB BIDANG FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENGEMBANGA N DESA

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai : 1.

Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.

2.

Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.

3.

Bahan Evaluasi Kinerja BPMPD dalan perencanaan kegiatan tahun yang akan datang. 6

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan dibuat

1.2

Dasar Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik yang

berskala

nasional,

regional

maupun

lokal

(peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Laporan Tahunan). 1.3

Gambaran Umum Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan fungsi BPMPD

1.4

Maksud dan Tujuan Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja tahun rencana bagi BPMPD

1.5

Sistematika Penyusunan Mengemukakan

struktur

penyusunan

dokumen

Laporan Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

7

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PROGRAM KERJA 2.1

Visi dan Misi

2.2

Tujuan dan sasaran

2.3

Program dan kegiatan

ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1

Pendapatan

3.2

Belanja

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1

Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.2

Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

PERMASALAHAN

DAN

UPAYA

PEMECAHAN

MASALAH Menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN 6.1

Kesimpulan

6.2

Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN

8

BAB II PROGRAM KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengacu pada Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2010 – 2015 dan berpedoman pada Misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah Kabupaten

Bandung

yaitu

Memantapkan

Pembangunan

Perdesaan.

2.1.1. VISI BPMPD Berdasarkan Perda Nomor 21 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, BPMPD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Peran tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan mekanisme kebijakan di tingkat Kabupaten melalui penentuan anggaran serta menyiapkan tenaga pembinaan sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Bandung. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui : -

Menciptakan suasana

atau iklim yang

meningkatkan

berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.


9

-

Memperkuat potensi desa atas daya yang dimiliki oleh masyarakat, yang dilakukan dengan pemberian input, berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana pendukung, baik fisik maupun sosial.

-

Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

-

Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Untuk memperkuat upaya tersebut diatas dan menunjang

misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah Kabupaten Bandung, BPMPD memiliki visi “ Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan pemberdayaan masyarakat “. 2.1.2. MISI BPMPD Untuk

mewujudkan

visi

tersebut

di

atas,

BPMPD

merumuskan 6 ( enam ) misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan manajemen

pemerintahan

desa

yang

berbasis

Good

Governance 2.

Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa.

3.

Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mmelalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan

4.

Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan

5.

Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Sunda

6.

Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa


10

2.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut sebagai berikut : 1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa 2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa 3. Memantapkan

penguatan

kelembagaan

dan

pengembangan

partisipasi masyarakat 4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan 6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna 7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa secara dinamis dan berkelanjutan 3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat 4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat 5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat 6. Terbentuknya

komitmen

dan

kepedulian

masyarakat

yang

menjungjung tinggi nilai-nilai sosial budaya 7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat 8. Meningkatnya

Pengembangan

masyarakat

dan

kader

pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG. LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

11

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012 meliputi 4 (empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 (empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : NO I 1

PROGRAM BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor


12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi berat gedung kantor 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

II 1

BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan a. Perlombaan Desa b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung c. Pelatihan Kader PKK Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan b. Rembug Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan a.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat


13

a.

Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan a. b. 2

Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Monitoring PILKADES

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES

3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak b. Rakor Pokjanal Posyandu c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional b. Bintek Manajemen Posyantek c. Study Comparasi d. Lomba Cipta Inovasi TTG


14

e.

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa a.

Penyusunan pendampingan RKP Desa b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan kekayaan Desa a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa


15

BAB III ANGGARAN , REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. PENDAPATAN Sesuai Tupoksi dan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bukan merupakan SKPD penghasil pendapatan. 3.2. BELANJA Anggaran BPMPD tahun 2012, sebesar Rp. 12.414.486.566,(Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam

Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.831.750.066,-

b. Belanja Langsung

Rp. 9.582.736.500,-

1.

Untuk Belanja Langsung SKPD

Rp. 1.123.136.000,-

2.

Untuk Belanja Langsung Program

Rp. 8.459.600.500,-

Dengan rincian sebagai berikut :

No A

Urusan/Program/`Kegiatan /Sub Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi

%

2.803.000.356

98.98

2.831.750.066

2.803.000.356

98.98

Gaji dan Tunjangan

2.146.770.000

2.145.026.214

99.92

684.980.066

657.974.142

96.06

9.582.736.500

8.954.490.433

93.44

URUSAN

1.123.136.000

1.095.809.393

97.57

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

434.081.950

429.854.793

99.03

12.600.000

10.866.218

86.24

39.503.900

39.503.900

100

BELANJA LANGSUNG A)

Anggaran 2012 setelah perubahan 2.831.750.066

BELANJA PEGAWAI Tambahan Penghasilan PNS B

Alokasi Biaya (Rp)

BELANJA

LANGSUNG

SKPD I 1 2


16

3

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

4 6 7 8 9 10 11 12

9.650.000

9.650.000

100

36.275.500

36.065.025

99.42

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

28.331.550

28.298.650

99.88

3.485.000

3.485.000

100

77.505.000

76.415.000

98.59

10.010.000

10.010.000

100

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

5.276.000

5.276.000

100

20.020.000

19.960.000

99.70

141.725.000

141.725.000

100

14.300.000

13.200.000

92.31

17.000.000

17.000.000

100

18.400.000

18.400.000

100

627.085.050

604.136.600

96.34

40.065.000

39.809.000

99.36

35.758.000

35.365.000

98.90

55.182.050

54.353.600

98.50

281.480.000

277.630.000

98.63

214.600.000

196.979.000

91.79

Disiplin

4.900.00

4.900.000

100

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Perlombaan Desa

4.900.00

4.900.000

100

57.069.000

56.918.000

99.74

32.995.000

32.995.000

100

16.636.000

16.590.000

99.72

7.438.000

7.333.000

98.59

8.459.600.500

7.858.681.040

92.90

2.321.500.000

2.285.475.140

98.45

425.000.000

396.762.070

93.36

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 14 15 II 1

Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadaan Mebeulair

2 3

Dinas

/

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi berat gedung kantor

4 5 III

Program Aparatur

1 IV 1 2 3 B) I 1 a. b. c.

Peningkatan

Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4 Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD


100.000.000

99.372.500

99.37

250.000.000

227.289.570

90.92

75.000.000

70.100.000

93.47

17

2 a. b. 3 a. b. 4 a. 5 a. b. c. 6 a. b. II

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Rembug Desa

195.000.000

195.000.000

100

95.000.000

95.000.000

100

100.000.000

100.000.000

100

476.000.000

469.942.050

98.73

241.230.000

240.109.550

99.54

234.770.000

229.832.500

97.90

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

600.000.000

598.991.700

99.83

600.000.000

598.991.700

99.83

435.000.000

434.825.000

99.96

Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK Pelatihan Kader PKK

165.400.000

165.400.000

100

119.600.000

119.600.000

100

Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan

150.000.000

149.825.000

99.88

190.500.000

189.954.320

99.71

87.950.000

87.604.320

99.61

102.550.000

102.350.000

99.80

Lembaga

67.500.000

67.500.000

100

Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Rakor Pokjanal Posyandu

67.500.000

67.500.000

100

67.500.000

67.500.000

100

4.659.100.500

4.162.954.700

89.35

430.000.000

429.540.000

99.89

40.000.000

40.000.000

100

50.000.000

50.000.000

100

190.000.000

189.540.000

99.76

100.000.000

100.000.000

100

50.000.000

50.000.000

100

2.070.000.000

2.029.369.350

50.000.000

50.000.000

Penunjang Bantuan Alokasi Perimbangan Desa (ADPD) Monitoring PILKADES Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

a. III 1 a.

b. c. d. e. 2 3

Dana

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis


98.04 100

18

a.

a.

Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT) Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional

b.

Bintek Manajemen Posyantek

56.850.500

56.850.500

100

c.

Study Comparasi

36.000.000

35.450.000

98.47

d.

Lomba Cipta Inovasi TTG

37.000.000

33.550.000

90.68

e.

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pendampingan PLTS

45.000.000

45.000.000

100

53.965.000

53.915.000

99.91

Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)

207.000.000

207.000.000

100

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa

1.411.500.000

1.342.751.200

95.13

500.000.000

487.7850.000

97.56

400.000.000

393.350.000

98.34

100.000.000

94.435.000

94.44

761.500.000

757.421.200

99.46

4 5

f 6

IV 1 a. b. 2

50.000.000

50.000.000

100

545.000.000

499.411.250

91.64

1.357.100.500

947.634.100

69.83

1.128.285.000

722.868.600

64.07

a.

Penyusunan pendampingan RKP Desa

75.000.000

74.746.700

99.66

b.

Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Pengelolaan kekayaan Desa

50.000.000

49.100.000

98.20

636.500.000

633.574.500

99.54

150.000.000

97.545.000

65.03

150.000.000

97.545.000

65.03

c 3 a.

Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.


19

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG 4.1.1. Belanja Langsung SKPD 4.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Total anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 434.081.950,- terealisasi sebesar Rp.429.854.793,- atau 99,03% alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.10.866.218,- atau 86,24 % kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Penyediaan komunikasi melalui telepon Penyediaan komunikasi melalui internet Penyedian air ledeng Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.1

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 12.600.000, 10.866.218


%

Uraian

86,24

- Terselenggaran ya komunikasi melalui telepon - Terselenggaran ya jasa informasi komunikasi melalui Internet - Tersedianya air ledeng

Keluaran/OutPut Target

Realisasi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

2.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.503.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp 39.503.900,- atau 100 %. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor dan halamannya serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk satu tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.2

No 1

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 39.503.900,39.503.900,-


%

Uraian

100

- Tersedianya petugas kebersihan - Tersedianya alat dan bahan kebersihan

Realisasi

3 orang

3 Orang

32 Jenis

32 Jenis

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.650.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 9.650.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk membayar jasa perbaikan Komputer, printer dan laptop serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini. Tabel 4.3

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



%

Uraian

100

- Tersedianya jasa perbaikan komputer, laptop dan printer beserta kebutuhan penggantian suku cadangnya

Keluaran/OutPut Target 12 bulan

Realisasi 12 bulan

21

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.275.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp 36.065.025,- atau 99,42%. Kegiatan ini untuk penyediaan alat tulis kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.4

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.


% 99,42

Uraian


Tersedianya Alat Tulis Kantor

47 jenis

Realisasi 47 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 28.331.550,- dan telah terealisasi sebesar Rp 28.298.650,- atau 99,88 %. Kegiatan ini untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan admnistrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.5

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



% 99,88

Uraian - Tersedianya bahan cetakan - Penggandaan


Realisasi

11 jenis

11 jenis

1 Paket

1 Paket

22

6.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.485.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.485.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.6

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Kantor

7.


% 100

Uraian Tersedianya alat listrik dan peralatan elektronik

Keluaran/OutPut Target 10 jenis

Realisasi 10 jenis

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 77.505.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 76.415.000,- atau 98,59 %. Kegiatan ini untuk belanja modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.7

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



%

Uraian

98,59

Brankas Filling Cabinet Tangga Komputer PC Note Book Printer Printer Laser Jet Printer Dot Metrix - Scaner -


Realisasi

1 Buah 2 Buah 1 Buah 3 Buah 2 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah

1 Buah 2 Buah 1 Buah 3 Buah 2 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah

1 Buah

1 Buah

23

8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.010.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 10.010.000,-

atau 100 %. Kegiatan ini

untuk belanja modal Peralatan Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.8 No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9.


% 100

Uraian - Gorden / Vitrage - Dispenser - Piring - Piring Kue - Gelas - Gelas Mug - Mangkok - Cangkir - Sendok - Garpu - Pisau - Karpet


Realisasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket 5 Dozen 12 Buah 5 Dozen 7 Buah 3 Dozen 4 Set 5 Dozen 3 Dozen 5 Buah 1 Paket

1 Paket 5 Dozen 12 Buah 5 Dozen 7 Buah 3 Dozen 4 Set 5 Dozen 3 Dozen 5 Buah 1 Paket

Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.276.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.276.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk belanja bulanan surat kabar dan pembelian buku peraturan perundangan-undangan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.9

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan



%

Uraian

100

- Pikiran Rakyat - Tribun Jabar - Bandung Ekpress - Galura - Harian Pelita

Keluaran/OutPut Target 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Realisasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

24

10.

Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.020.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 19,960.000,- atau 99,70 %. Kegiatan ini untuk penyediaan makan dan minum harian, makan dan minum rapat, serta makan dan minum tamu. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.10

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Makanan dan Minuman

11.


% 99,70

Uraian - makan dan minum harian - makan dan minum rapat - makan dan minum tamu


Realisasi

576 hok

576 hok

300 dus

300 dus

200 dus 250 galon

200 dus 250 galon

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 141.725.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 141.725.000,-

atau 100%. Kegiatan ini

untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini

Tabel 4.11

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah



%

Uraian

100

Rapat /koordinasi/ konsultasi tingkat: Regional/cluster A Nasional/cluster B


Realisasi

137 hok 61 hok

25

12.

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.300.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 13.200.000,- atau 92,31%. Kegiatan ini untuk gaji tenaga kontrak kerja sebanyak 1 orang Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.12

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan tenaga pendukung teknis administrasi / teknis kantor

13.


%

Uraian

92,31

1 orang tenaga kontrak kerja

Keluaran/OutPut Target 13 ob

Realisasi 12 ob

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 17.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.13

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah



%

Uraian

100

Rapat /koordinasi/ konsultasi tingkat: Regional/Wil.Kab Bandung


77 HOK

Realisasi

77 HOK

26

14.

Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 18.400.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk memperingati hari – hari besar bersejarah seperti hari jadi Kabupaten, HUT kemerdekaan RI dan hari besar nasional lainnya. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.14

No 1.

Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah


%

Uraian

100

Pelaksanaan hari besar bersejarah


Realisasi 12 Bulan

4.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.065.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 39.809.000,- atau 99,36%. Kegiatan ini untuk belanja modal kendaraan dinas / operasional Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.15

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan kendaraan Dinas Operasional



% 99,36

Uraian - Motor

Keluaran/OutPut Target 1 paket

Realisasi 1 paket

27

2. Pengadaan Mebeulair Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.758.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp

35.365.000,- atau 98,90%. Kegiatan ini

untuk belanja modal Mebeulair. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.16

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Mebeulair


% 98,90

Uraian - Pembelian lemari arsip - Pembelian lemari buku - Meja kerja - Kursi - Kursi staf - Rak buku


Realisasi

2 unit

2 unit

1 unit

1 unit

2 buah 10 unit 18 unit 4 buah

2 buah 10 unit 18 unit 4 buah

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.182.050,- dan telah terealisasi sebesar Rp 54.353.600,- atau 98,50%. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan halaman, pelaburan serta perbaikan gedung kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.17

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor



% 98,50

Uraian - Pemeliharaan halaman - Pelaburan gedung kantor - Perbaikan gedung kantor


Realisasi 12 bulan

28

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 281.480.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 277.630.000,- atau 98,63%. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan dinas operasional kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini

Tabel 4.18

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal



%

Uraian

98,63

- Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2

7 unit 3 unit

Realisasi 7 unit 3 unit

5. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 214.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 196.979.000,- atau 91,79%. Kegiatan ini untuk belanja modal penambahan gedung kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.19

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Rehabilitasi berat gedung kantor




%

Uraian

91,79

- Penambahan / perluasan gedung kantor

1 Paket

Realisasi 1 Paket

29

4.1.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.900.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.900.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk pengadaan pakaian korpri bagi karyawan / ti BPMPD. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.20

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu


% 100

Uraian - Belanja korpri

Keluaran/OutPut Target Bahan

49 stel

Realisasi 49 stel

4.1.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.995.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 32.995.000,- atau 100%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa buku laporan tahunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2012, laporan tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana Kerja (Renja) BPMPD tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini


30

Tabel 4.21

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD


%

Uraian

100

-


LAKIP 2012 LAPTAH 2012 RENJA 2013 RKA 2013 DPA 2013

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

2.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.636.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 16.590.000,- atau 99,72%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa Laporan Keuangan Semesteran . Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.22

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



%

Uraian

99,72

- Laporan keuangan semesteran tahun 2012

2 Dokumen

Realisasi 2 Dokumen

3.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.438.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 7.333.000,- atau 98,59%. Kegiatan ini menghasilkan produk berupa laporan keuangan akhir tahun 2012.


31

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini Tabel 4.23

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


% 98,59

Uraian - Laporan keuangan tahun

Keluaran/OutPut Target 1 Dokumen

Realisasi 1 Dokumen

akhir

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Wajib (Program) 4.1.2.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.321.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.285.475.140,- atau 98,45% alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.425.000.000 terealisasi sebesar Rp. 396.762.070,- atau 93,36% alokasi dana ini digunakan untuk subsub kegiatan sebagai berikut :

a. Perlombaan Desa

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 99.372.500,-,- atau 99,37% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a) Mencari Data dan Informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian indikator Perlombaan Desa. b) Melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi juara lomba desa Tingkat Kecamatan Tahun 2012.


32

c) Menentukan skor penilaian perlombaan desa dari desa-desa yang

dinilai

dari

mempertimbangkan

8

indikator

tingkat

penilaian

kepatuhan

desa

dengan terhadap

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja camat dan kepala desa beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. d) Menentukan desa yang terbaik atau yang memiliki skor penilaian tertinggi dari masing-masing Tim, untuk kemudian dilakukan recheking ke lapangan untuk menentukan 3 Desa terbaik. e) Menentukan

juara

I,II,III

Perlombaan

Desa

Tingkat

Kabupaten Bandung untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati. f)

Melakukan Pembinaan kepada Desa yang menjadi juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dalam hal ini adalah Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang dalam rangka persiapan penilaian

Perlombaan Desa Tingkat

Propinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.24

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 100.000.000,99.372.500,-


%

Uraian

99,37

1. Terlaksanan ya Lomba Desa di TK. Kab. Bandung

2. Terlaksana nya pembinaan kpd Desa dalam

Keluaran/OutPut Target 3 Desa Terbaik TK Kab Desa yang menjadi juara I lomba desa di TK Kab Bandung

Realisasi

Terpilihnya 3 Desa terbaik TK Kab ,yaitu o Juara I Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang o Juara II Desa Mekarsari Kecamatan Pacet o Juara III Desa

33

Sub Kegiatan Lomba Desa.

persiapan penilaian perlombaan desa TK. Provinsi Jabar

Cileunyi wetan Kecamatan Cileunyi o Juara Harapan I Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey o Juara Harapan II Desa Nagreg Kecamatan Nagreg

Hasil dan Capaian : a)

Adanya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 140/Kep.251BPMPD/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.

b) Terhadap Desa yang menjadi juara dalam

bentuk

uang

Pembinaan,

diberikan penghargaan Tropi

dan

Piagam

Penghargaan. Berdasarkan Penilaian dari Tim Penilai yang menjadi Desa Juara Tingkat Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Hadiah Juara I berupa 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor roda 2 Hadiah Juara II berupa 1 (satu) unit komputer Hadiah Juara III berupa 30 (tiga puluh) buah kursi lipat Permasalahan : Desa peserta perlombaan pada umumnya masih terkesan tidak siap baik dari segi administrasi maupun dalam dukungan anggaran.


34

Pemecahan Masalah : Dilaksanakan pembinaan melalui sosialisasi secara terus menerus baik dari Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan desa. b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,terealisasi sebesar Rp. 227.289.570,- atau 90,92%

dengan

langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a) Perumusan dan Pembahasan juklak dan juknis pengelolaan P4 Tahun 2012. b) Pembentukan Tim Pembina Program P4 Tingkat Kabupaten Bandung, dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan Tahun 2012. c) Penetapan Desa dan alokasi dana Program P4 Tahun 2012. d) Sosialisasi/Bintek kegiatan P4 terhadap Tim Pembina Program P4 tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa / TPKD. e) Verifikasi administrasi dokumen/proposal Program P4. f) Verifikasi lapangan g) Pembinaan program P4. h) Fasilitasi proses pencairan dana program P4. i) Monitoring dan evaluasi program P4. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.25 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan




%

Uraian

90,92

a) Terlaksananya sosialisasi / bintek kegiatan P4 terhadap Tim Pembina Program

801 orang dari seluruh unsur kec & desa

Realisasi 801 orang dari seluruh unsur kec & desa (masing2

35

Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan P4 (Program Penguatan Pembangunan Perdesaan)

P4 TK Kec & Desa. (masing2 desa 3 orang)

desa 3 orang)

b) Tersusunnya 267 Desa 31 267 Desa 31 Peraturan Bupati Kec Kec Bandung Nomor : 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Hasil dan Capaian : a)

Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan

Pembangunan

Perdesaan

(P4)

di

Kabupaten

Bandung Tahun 2012. b)

Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di 267 Desa (31 Kecamatan). Permasalahan : 1. Dengan adanya Perubahan Anggaran untuk Program P4 tambahan dilaksanakan pada akhir Tahun 2012 sehingga tidak semua desa mampu menyerap anggaran tersebut. 2. Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan dari Tingkat Desa ke Tingkat Kabupaten 3. Pencairan Anggaran Perubahan Tahun 2012 untuk Program P4 tambahan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2012


36

sehingga masih terdapat anggaran yg tidak terserap yang akhirnya diluncurkan kembali untuk tahun anggaran 2013. Pemecahan Masalah : Perlu perencanaan yang lebih matang dan terencana untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya khususnya bagi Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.100.000,- atau 93,47% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a.

Inventarisasi jumlah RT/RW se- Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 2012.

b. Perumusan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Besaran lokasi Bantuan Operasional bagi RT/RW dan LPMD Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.26

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan RT, Rw dan LPMD

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp) 75.000.000,- 70.100.000,93,47


Uraian


Realisasi

15.746 RT

15.746 RT

dan 3.948

dan 3.948

RW

RW

Terlaksananya penyaluran bantuan RT,RW dan LPMD di wilayah Kab Bandung

37

Hasil dan Capaian : a.

Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Operasional dan jumlah RW dan RT di Desa se-Kabupaten Bandung

Tahun

2012

Nomor:

413.4/Kep.200-BPMPD/2012

Lampiran 4. b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan RT/RW di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 15.746 RT dan 3.848 RW di masing-masing anggaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk RW dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk RT. c.

Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di wilayah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011 Nomor : 413.4/Kep.200BPMPD/2012 Lampiran 5

Permasalahan : Belum seluruh jumlah RT maupun RW di wilayah Kabupaten Bandung terakomodir oleh anggaran Bantuan Operasional Pemecahan Masalah : Perencanaan Anggaran yang lebih terencana bagi anggaran Bantuan Operasional RT dan RW.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 195.000.000,- terealisasi Rp 195.000.000,- (100%) melalui sub.kegiatan :

a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 95.000.000,-,- atau 100% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a.

Survey lapangan

b.

Rapat persiapan

c.

Penyebaran undangan


38

d.

Pembentukan panitia

e.

Pelaksanaan kegiatan

Tabel 4.27 Alokasi Biaya (Rp) No

1

Program /Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Bintek SIP

Keluaran/OutPut

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

95.000.000

95.000.000

100

Uraian

Target

Terlaksanan ya Bintek Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebagai dasar penyusunan profil Posyandu

31 Kec 307 orang Operator SIP Tk.Desa dan Tk.Kec. 155 0rang Kader Posyandu

Realisasi 31 Kec 307 orang Operator SIP Tk.Desa dan Tk.Kec. 155 0rang Kader Posyandu

Hasil dan capaian : a. Tersusunnya profil Posyandu Tahun 2012. b. Tersampaikannya sistem Administrasi Posyandu yang benar dan akurat. c.

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Kader dalam pelaksanaan kegiatan dan pencatatan Posyandu.

Permasalahan : 1.

Terbatasnya anggaran tidak sesuai dengan banyaknya Kader Tingkat Desa yang harus dibina.

2.

Terbatasnya pengetahuan Kader terutama dalam pengisian dan penataan Administrasi Posyandu.

3.

Masih sedikitnya Kader yang dapat dibina melalui Bintek Sistem Informasi Posyandu (SIP), karena terbatasnya anggaran.

4.

Masih terbatasnya Kader yang mampu mengisi pendataan profil Posyandu Tingkat Desa.


39

5.

Terlambatnya dan tidak akuratnya data profil Posyandu yang diserahkan dari setiap Desa.

Pemecahan Masalah : 1.

Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan Bintek SIP dilakukan secara rutin setiap tahun dengan Kader yang bergantian.

2.

Bimbinagan bagi penambahan pengetahuan Kader terutama dalam pengisian dan penataan Administrasi Posyandu.

3.

Bintek Sistem Informasi Posyandu (SIP) dilaksanakan secara betahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

4.

Pembinaan dan bimbingan bagi

Kader yang mampu mengisi

pendataan profil Posyandu Tingkat Desa. 5.

Pembinaaan dalam pengisian bagi data profil Posyandu yang akan diserahkan dari setiap Desa.

b. Kegiatan Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% Tabel 4.28 Alokasi Biaya (Rp) No

1

Program /Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Bintek dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud

Anggaran (Rp)

Realisasi

100.000.000

100.000.000


Keluaran/OutPut % 100

Uraian Terlaksana nya Bintek Sistem dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab.Bdg

Target 276 Desa / Kelurahan

Realisasi 276 Desa / Kelurahan

40

masyarakat Kab.Bandung

3. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa dengan anggaran Rp. 476.000.000,- terealisasi Rp 469.942.050,(98,73%) melalui sub.kegiatan :

a.Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 241.230.000,- terealisasi sebesar Rp. 240.109.550,- atau 99,54% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a. Pembentukan Tim Penyusun Profil Desa Tingkat Kabupaten Bandung. b. Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pengolahan dan Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2012. c. Penyusunan Petunjuk Teknis Data Dasar Keluarga Tahun 2012. d. Penyusunan

Daftar

Isian

Potensi

dan

Perkembangan

Desa/Kelurahan Tahun 2012. e. Sosialisasi Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan. f. Pelaporan hasil Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan. g. Pengolahan tabulasi Profil Desa Tingkat Kabupaten Bandung. h. Penyusunan Analisa Profil Desa Tingkat Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.29 No 1.


Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 241.230.000,-

240.109.550,-



%

Uraian

Realisasi

99,54

1. Tersusunnya daftar isian Potensi & Perkembangan Desa/Kel Tahun 2012

267 Desa 9 Kel

267 Desa 9 Kel

2. Tersusunnya profil desa / kel

267 Desa 9 Kel

267 Desa 9 Kel

41

Kegiatan Penyelenggara an Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Sub Kegiatan profil Desa/Kel

3. Tersusunnya analisa profil desa TK Kab Bandung

1 Dok

1 Dok

Hasil dan Capaian : a. Tersusunnya

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

Data

Dasar

Keluarga Tahun 2012. b. Tersusunnya

Daftar

Isian

Potensi

dan

Perkembangan

Desa/Kelurahan Tahun 2012. c. Tersusunnya Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyusunan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2012. d. Tersusunnya Analisa Potensi Pengembangan desa. Permasalahan : 1. Belum semua desa menyerahkan data profil desa 2. Data dasar keluarga belum dapat terealisasikan karena keterbatasan SDM dan dukungan anggaran yang terbatas. 3. SDM yang telah dipersiapkan untuk menangani profil desa dan telah mengikuti bintek Tingkat Nasional di alih tugaskan.


Akan

dilakukan

pembinaan

melalui

surat

teguran

agar

desa/kelurahan dapat segera menyerahkan data profil desa/ kelurahan. 2.

Perlu perencanaan yang matang dari persiapan SDM dan dukungan anggaran untuk pendataan data dasar keluarga.

3.

Perlu penanganan data profil desa yang di dukung oleh petugas khususs/ SDM yang telah mengikuti bintek atau pelatihan mengenai data profil desa baik di tingkat propinsi maupun nasional


42

b. Rembug Desa

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.770.000,terealisasi sebesar Rp. 229.832.500,- atau 97,90% Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.30 No 1.

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp)


234.770.000,-

229.832.500,-

%

Uraian


97,90 1. Terlakananya pembuatan film Rembug Desa

Kegiatan Penyelenggara an Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Sub Kegiatan Rembug Desa

Realisasi

1 Keg

1 Keg

2. Terlaksananya acara talkshow rembug desa

1 Keg

1 Keg

3. Terlaksananya acara kesenian daerah

1 Keg

1 Keg

4.

1 Keg

Terlaksananya pemasangan iklan/ promosi

3. Kegiatan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran Rp. 600.000.000,-

terealisasi Rp 598.991.700,- (99,83%) melalui sub.kegiatan :

2. 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,terealisasi sebesar Rp. 589.991.700,- atau 99,83% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja / Satker PNPM-MP Kab. Bandung Tahun Anggaran 2011 berdasarkan SK Bupati No. 414.2/Kep.02-BPMPD/2011 Tanggal 11 April 2011 b. Penetapan lokasi dan alokasi Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) bantuan langsung masyarkat (PNPM-MP) Tahun


43

2012 berdasarkan SK Bupati No. 978/Kep.168-BPMPD/2011 Tanggal 4 April 2011 c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan PNPM-MP melalui sosialisasi / lokakarya TK. Kab. Bandung d. Melaksanakan

bimbingan

dan

pengendalian

terhadap

kegiatan teknis PNPM-MP di wilayah Kecamatan penerima PNPM-MP. e. Memberikan arahan teknis operasional PNPM-MP di Kabupaten Bandung. f. Memantau pelaksanaan Musyawarah Dusun Musyawarah Desa dalam penentuan skala. g. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui PNPMMP dengan memfasilitasi proses pencairan dana bantuan PNPM-MP baik yang bersumber dari APBN maupun APBD / Cost Sharing. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.27 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan PNPM-MP




%

Uraian

99,83

- Sosialisasi PNPM MP (SKPD,Kec lokasi 11 Kec) - Penguatan kelembagaan PNPM MP (11 Kec)

11 Kec ( Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangalengan , Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Ciwidey, Rancabali)

Realisasi 11 Kec (Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangalenga n, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Ciwidey, Rancabali)

44


Terfasilitasinya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)-MP di 11 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung antara lain Kecamatan Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Ciwidey, Rancabali b.

Terkoordinasi

dan

terbina

pelaksanaan

Program

Pengembangan Kecamatan di 11 Kecamatan penerima PNPM-MP. c.

Melaksanakan evaluasi dalam rangka pembinaan, penataran dan pelestarian asset PNPM-MP.

d.

Mendorong

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

menunjang program PNPM-MP. Permasalahan : 1. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya kemacetan pengembalian khususnya yang berkaitan dengan kegiatan

perekonomian

terutama

di

Kecamatan

Pacet,

Kertasari, Ibun dan Cimaung. 2. Adanya proses pelaksanaan kegiatan fisik yang melampaui tahun anggaran yang disebabkan dana baru cair pada akhir Tahun 2012. Pemecahan Masalah : 1. Satker faskab dan Faskel melakukan pendekatan dalam rangka memberi pemahaman dan persepsi yang sama mengenai PNPM-MP. 2. Mengingat waktu yang terbatas, tahapan-tahapan kegiatan PNPM-MP telah dilakukan upaya percepatan dan efisiensi


45

waktu dengan tidak menyalahi aturan main yang telah ditetapkan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional).

4. Kegiatan Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dengan anggaran Rp. 435.000.000,- terealisasi Rp 434.825.000,- (99,96%) melalui sub.kegiatan : 1) Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK) dan UP2K PKK Tingkat kabupaten dan Provinsi

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 165.400.000,- atau 100% dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a.

Rapat persiapan dan koordinasi dengan anggota Posyandu dan Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosbudmas.

b. Pelaksanaan kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu dan Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilainilai Sosbudmas melalui Sosialisasi, Diskusi, Pengenalan kampung Adat Mahmud, Ekspose Posyandu terbaik dan satgas Pelestarian Pengembangan Adat

Istiadat

dan Nilai-nilai

Sosbudmas terbaik tingkat Kabupaten Bandung dan Evaluasi Program Pokjanal Posyandu. c.

Monitoring kegiatan Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan dan Monitoring

Pelaksanaan

kegiatan

satgas

Pelestarian

Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Budaya Lokal Mayarakat

tingkat

Kecamatan

dalam

menumbuhkan

Partisipasi/Swadaya Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:


46

Tabel 4.28

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK dan UP2KPKK Tingkat kanupaten dan Provinsi

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 165.400.000,- 165.400.000, -


%

Uraian

100

Terlaksananya Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK dan UP2KPKK Tingkat kanupaten dan Provinsi

31 Kec, 276 Desa

Realisasi 31 Kec, 276 Desa


Terpilihnya 3 Posyandu terbaik dan 3 Desa terbaik dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung untuk diajukan dalam monev Tingkat Provinsi.

b.

Terpilihnya Kader Posyandu terbaik Tingkat Kabupaten Bandung untuk diajukan ketingkat Provinsi.

c.

Tersusunnya SK Pokjanal Posyandu TK Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK Juara Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK Juara 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan SK Juara UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Permasalahan : 1.

Terbatasnya waktu sehingga kegiatan tidak mendapatkan hasil penilaian yang optimal.

2.

Tidak siapnya setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

3.

Kurangnya Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.

4.

Pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK kurang tercatat secara lengkap.

5.

Masih banyaknya Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.


47


Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pembinaan menjelang penilaian atau monev Tingkat Provinsi dioptimalkan.

2.

Mempersiapkan setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

3.

Memberikan Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.

4.

Bimbingan bagi pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK tercatat secara lengkap.

5.

Pembinaan bagi Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

=============================================

2)

Pelatihan Kader PKK

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.600.000,- atau 100%

dengan langkah / proses

kegiatan sebagai berikut : a.

Rapat persiapan bintek Kader PKK.

b. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bintek. c.

Penyusunan jadwal dan materi bintek Kader PKK.

4.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kader PKK.

5.

Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.29

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 119.600.000,- 119.600.000, -



%

Uraian

100

Terlaksananya Pelatihan Kader PKK

31 Kec, 276 Desa

Realisasi 31 Kec, 276 Desa

48

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Pelatihan Kader PKK


Terlatihnya Kader PKK se Kabupaten Bandung

d.

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Kader PKK se kabupaten BandungTerpilihnya Kader Posyandu terbaik Tingkat Kabupaten Bandung untuk diajukan ketingkat Provinsi.

e.

Tersusunnya SK Pokjanal Posyandu TK Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK Juara Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK Juara 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan SK Juara UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Permasalahan : 3.

Terbatasnya waktu sehingga kegiatan tidak mendapatkan hasil penilaian yang optimal.

4.

Tidak siapnya setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

3.

Kurangnya Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.

4.

Pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK kurang tercatat secara lengkap.

5.

Masih banyaknya Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.


Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pembinaan menjelang penilaian atau monev Tingkat Provinsi dioptimalkan.

7.

Mempersiapkan setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

8.

Memberikan Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.


49

9.

Bimbingan bagi pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK tercatat secara lengkap.

10. Pembinaan bagi Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.

3) Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)

5. Kegiatan Perdesaan

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pembangunan

1) Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.950.000,- terealisasi sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a. Inventarisasi data potensi variabel penghitung ADPD; b. Inventarisasi data Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD c. Perumusan dan Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa; d. Pengolahan Data ADPD berdasarkan rumus Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD); e. Perumusan dan Pembahasan Draft Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran ADPD, TPAPD dan TOBPD di Kabupaten Bandung Tathun 2011 untuk 267 Desa di 31 Kecamatan; LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

50

f. Penetapan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang ADPD; g. Sosialisasi Penetapan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang ADPD; h. Fasilitasi penyaluran Dana ADPD i. Monev ADPD j. Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.29 No

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdaya an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan ADPD,

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp) 124.122.500

120.615.000


97,17 %

Keluaran/OutPut Target Uraian a. Tersusun dan telah ditetapkan nya Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa; b. Tersusun dan telah ditetapkan nya Keputusan Bupati Bandung Nomor 142.5/Kep.226/BPMP D/2011 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012;

Realisasi

1 Kali 534 orang unsur pemerin tah desa

1 Kali 534 orang unsur pemerin tah desa

267 Desa

267 Desa

51

c. Tersusun dan telah ditetapkan nya Besaran TPAPD dan TOBPD melalui keputusan bupati Bandung No.978.4/ Kep.268-BPMPD/ 2011; d. Tersusun dan telah ditetapkan nya Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.3/Kep.398BPMPD /2011 tentang Penetapan Santuan Kematian bagi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012.

Hasil dan Capaian : a. Tersusun dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa; b. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 142.5/Kep.226/BPMPD/2011 tentang

Penetapan Rincian Besaran

Alokasi Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012; c. Tersusun dan telah ditetapkannya Besaran TPAPD dan

TOBPD

melalui keputusan bupati Bandung No .978.4/ Kep.268-BPMPD/2011; d. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.3/Kep.398-BPMPD/2011 tentang

Penetapan Santuan Kematian

bagi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012; e. Terlaksananya fasilitasi dokumen kegiatan ADPD yang akan dilaksanakan oleh Desa; f. Terlaksananya Penyaluran Dana ADPD Tahun 2012 melalui proses transfer rekening yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK); g. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan ADPD Tahun 2012. h. Tersusunnya laporan kegiatan.


52

Permasalahan : 1. Terlambatnya penetapan APBD Tahun 2012 berdampak terhadap realisasi penyerapan ADPD Tahun 2012. 2. Tingkat kemampuan Aparat Pemerintahan Desa pembuatan dokumen persyaratan pencairan ADPD belum optimal.

Pemecahan Masalah :

1.

Mendorong kepada Pemerintah Desa untuk lebih pro-aktif dalam persiapan ADPD tahun berjalan dan mendorong kepada pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan.

2.

Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen bekerja sama dengan unsur pendamping tingkat kecamatan. 2) Monitoring PILKADES

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.950.000,- terealisasi sebesar Rp.,- atau %

dengan langkah / proses kegiatan sebagai

berikut : a.

Inventarisasi data Desa yang akan melaksanakan Pilkades;

b. Inventarisasi data Hak Pilih Pilkades; c.

Fasilitasi

dan

Evaluasi

Peraturan

Desa

(Perdes)

tentang

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 13 Desa; d. Fasilitasi proses pengundangan Perdes tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; e.

Koordinasi dan fasilitasi persiapan tahapan Pilkades;

f.

Perumusan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan Bantuan Biaya Pilkades;

g. Fasilitasi penyaluran dana Pilkades melalui proses transfer ke rekening Pantia Pilkades; h. Monitoring Persiapan Pemilihan Kepala Desa;


53

i.

Monitoring Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa;

j.

Monitoring Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa;

k. Pelaporan hasil sementara Pilkades; l.

Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa;

m. Menyusun data Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya; n. Menyusun

Keputusan

Bupati

Bandung

tentang

Penetapan

Bantuan Uang Kadeudeuh Bagi Mantan Kepala Desa o. Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.31 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdaya an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Monitoring PILKADES


% 96,67%

Uraian


1. Terfasilitasinya pembuatan Perdes Pilkades 2. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pilkades 3. Tercapainya Pelaksanaan Pelantikan Kades Hasil Pemilihan secara Tertib dan Aman

Realisasi

13 Desa

13 Desa

13 Desa

13 Desa

13 Desa

13 Desa


Terlaksananya evaluasi Perdes Pilkades;

b. Terlaksananya proses pengaundangan Perdes Pilkades; c.

Terlaksananya Pilkades di 13 Desa, yaitu Bojongsalam, Cibeureum, Mekarsari, Pasirmulya, Banjaranwetan, Katapang, Tegalluar, Cipaku, Ciwidey, Panundaan, Lamajang, Margamekar dan Baros.


54

d. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor

900/Kep.177-BPMPD/2011,

900/Kep.223-BPMPD/2011,

900/Kep.182-BPMPD/2011,

900/Kep.264-BPMPD/2011,

900/Kep.277-BPMPD/2011, tentang

dan

Penetapan Bantuan Biaya

Pilkades di Kabupaten Bandung Tahun 2012; e.

Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.1/Kep.399-BPMPD/2011 tentang

Penetapan Bantuan

Uang Kadeudeuh Bagi Mantan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012; f.

Terlaksananya Monitoring Pilkades.

g. Terfasilitasinya Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan. h. Tersusunnya laporan kegiatan.

Permasalahan : Pemahaman tentang Penyusunan Perdes Pilkades masih belum optimal Pemecahan Masalah : Melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Perdes Pilkades

1.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa Sub Kegiatan Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES, dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000 terealisasi sebesar Rp.,- atau % dan proses / langkah kegiatan sebagai berikut : a) Permintaan data lokasi pasar desa kepada Diskoperindag b)

Sasaran desa yang memiliki Pasar Desa

c)

Pengiriman Radiogram untuk sosialisasi Pasar Desa

d)

Pelaksanaan Sosialisasi Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari

tabel di bawah ini : LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

55

Tabel 4.15 No 1.

Program /Kegiatan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp) 50.000.000,- 45.960.000- 91,92

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES

Uraian


-Terlaksananya Pembinaan / Pendataan BUMDES / Pasar desa. -Terlaksananya sosialisasi bagi Pengelola Pasar desa se Kabupaten Bandung

276 Desa (31 Kec)

Realisasi 88 Desa (16 Kec)

Sub Kegiatan Pendataan BUMDES

Hasil dan Capaian : Telah terdata sebanyak 39 Pasar Desa di 18 Kecamatan Permasalahan : Kurang jelasnya status pengelolaan pasar desa dan tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan pasar desa.

Pemecahan Masalah : Harus adanya aturan/ regulasi sebagai payung hukum untuk pengelolaan pasar desa.

2.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan anggaran sebesar Rp. 807.587.500,- terealisasi sebesar Rp. atau %. Terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain : 1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 1) Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak


56

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- terealisasi sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a.

Mengumpulkan dan menginvetarisir bahan atau silabus tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Melakukan koordinasi dengan BPMPD Provinsi, IPDN dan Akademisi untuk dijadikan sebagai narasumber. c.

Melakukan rapat persiapan.

d. Membuat surat undangan dan radiogram perihal permohonan narasumber dan pemanggilan peserta. e.

Menyusun materi Bintek

f.


g. Penyusunan laporan.

Tabel 4.11 Alokasi Biaya (Rp) No

1

Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pem berdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Keg Rakor Pokjanal, Rakor KAD, Rakor Pokja Tim Fasilitasi Pengembangan Adat Istiadat

Keluaran/OutPut

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

Uraian

Target

Realisasi

101.335.000,-

101.335.000 ,-

100

Terlaksanan ya Kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu, Rakor KAD Kabupaten Bandung dan Rakor Pokja Tim Fasilitasi Pengembang an Adat Istiadat dan Nilai Sosbudmasy

31 Kec (450 org)

31 Kec (450 org)

Hasil dan capaian : a.

Tersusunnya nota kesepakatan bersama antara SKPD terkait yang menjadi Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan


57

dalam mendukung Program peningkatan kinerja Posyandu maupun pengembangan kegiatan Posyandu. b. Tersusunnya

nota

kesepakatan

anggota

Pokja

Tim

Fasilitasi

pengembangan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dalam menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dengan mengutamakan kearifan lokal. c.

Tersusunnya nota kesepakatan bersama antara SKPD terkait dan Kecamatan serta Desa dalam meningkatkan kinerja Komite Aksi Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak.

d. Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu serta pengetahuan dan wawasan Kader Posyandu e.

Meningkatnya kepedulian Sosial/Partisipasi masyarakat dalam bentuk Gotong Royong baik Fisik maupun non fisik.

Permasalahan : 1.

Terbatasnya anggaran tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan Rakor yang dilaksanakan sehingga hasilnya tidak optimal.

2.

Kurangnya narasumber dalam memberikan informasi kepada peserta Rakor.

3.

Peserta yang hadir terutama dari Desa masih tidak ada pergantian.

4.

Dalam Rakor Pokja Tim Fasilitasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat masih banyak Kecamatan yang belum memiliki SK Pokja Tim Tingkat Kecamatan.

5.

Dalam Rakor KAD Kabupaten Bandung dalam PBPTA masih banyak Revisi dan perbaikan dalam SK pembentukan Tim.

Pemecahan Masalah :


58

1.

Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan Rakor dilaksanakan secara terpisah agar koordinasi dengan SKPD terkait dapat berlangsung lebih optimal.

2) Narasumber yang tepat akan memberikan informasi yang maksimal kepada peserta Rakor. 3) Peserta yang hadir terutama dari Desa diminta untuk dapat bergantian. 4) Dalam Rakor Pokja Tim Fasilitasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat diberikan bimbingan bagi Kecamatan yang belum memiliki SK Pokja Tim Tingkat Kecamatan. 5) Dalam Rakor KAD Kabupaten Bandung dalam PBPTA diberikan bimbingan bagi Revisi dan perbaikan dalam SK pembentukan Tim.

2) Rakor Pokjanal Posyandu 3) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- terealisasi sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai berikut : a.

Membuat surat edaran Sekretariat Daerah untuk para Kepala SKPD untuk mendukung/berpastisipasi dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

b. Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012. c.

Penyusunan rencana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dengan Instansi terkait.

d. Sosialisasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). e.

Survey Lokasi Desa sebagai lokasi pencanangan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.


59

f.

Penentapan Lokasi pencanangan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.

g. Pelaksanaan

pencanangan

Bulan

Bhakti

Gotong

Royong

Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Bandung diikuti secara serempak pelaksanaan di tingkat Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.28

No 1.


Program /Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdaya an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan BBGRM


%

Uraian

99,76 %

1. Terlaksananya kegiatan BBGRM Tahun 2012

276 desa / Kel (31 Kec)

Realisasi 267 desa / Kel (31 Kec)


Tersusunnya Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 411/Kep.215-BPMPD/2010. Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 beserta lampiran Juknis pelaksanaan BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung.

b. Meningkatkan

kepedulian

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2012 di 276 Desa/Kelurahan (31 Kecamatan).


60

c.

Terimplementasikannya bidang-bidang kegiatan BBGRM yaitu: Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan lingkungan diseluruh Desa/Kelurahan se-Kab Bandung.

d. Terwujudnya optimalisasi pembangunan yang merupakan kewenangan SKPD berlokasi desa. e.

Secara

bertahap

diharapkan

dapat

meningkatkan

Indek

Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat perdesaan. f.

Meningkatnya

partisipasi

swadaya

masyarakat

dalam

pembangunan. g. Karena terbatasnya anggaran sehingga banyak Desa yang menolak untuk dijadikan tempat bagi pelaksanaan pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten.

Permasalahan : Karena terbatasnya anggaran sehingga banyak Desa yang menolak untuk dijadikan tempat bagi pelaksanaan pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten.


Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pada tahun anggaran berikutnya BPMPD mengajukan anggaran ketingkat Provinsi untuk pelaksanaan pencanangan BBGRM tahun 2012.

2.

Semakin lunturnya nilai-nilai kebersamaan/Gotong Royong dimasyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk mensukseskan kegiatan BBGRM sangat rendah.

3.

Peran serta tokoh masyarakat dan perangkat Desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.

Masih terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan tidak optimal.


61

4) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS 5) Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat

Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan anggaran Rp. 49.140..000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 49.140..000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 100% dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Penyusunan KAK kegiatan

b.

Rapat persiapan dengan kecamatan dan dewan juri

c.

Penyusunan pedoman lomba untuk peserta

d.

Penyebaran undangan

e.


f.

Penyusunan berita acara dan SK penetapan juara biantara

g.

Pembagian hadiah

h.

Laporan hasil kegiatan Tabel 4.10 Alokasi Biaya (Rp)

No

1

Program /Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Keg Pelestarian Adat Istiadat & Nilai-nilai Sos Bud Masy Sunda

Anggaran (Rp) 49.140.000

Keluaran/OutPut

Realisasi

%

Uraian

Target

Realisasi

49.140.000

100

Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Sunda

31 Desa

31 Desa

Hasil dan capaian : LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

62

a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terutama Kepala Desa dalam melestarikan Budaya Lokal (Budaya Sunda). b. Meningkatnya

pemahaman

peserta

dalam

pelaksanaan

Pengembangan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai-nilai Budaya Sunda. Permasalahan : 1.

Kurangnya persiapan dari setiap peserta terutama naskah Biantara Bahasa Sunda.

2.

Kegiatan tersebut seharusnya ditindak lanjuti oleh Disdikbud sebagai Lembaga teknis yang mempunyai kewenangan dalam pelestarian pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.


Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan tersebut untuk tahun 2012 di alihkan menjadi penyusunan profil Adat Budaya Desa.

2.

BPMPD sebagai Sekretariat Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Sunda. Secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait melalui Kegiatan Rakor.

2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pronangkis

Mengenai

1) Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPMPT)

Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 44.960.0000,- (Empat Puluh empat Juta Sembilan ratus


63

Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 89,92 %. Terdiri dari sub kegiatan (Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu / UPMP-PT, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pengiriman surat kepada SKPD terkait untuk pembentukan Tim UPMPPT. b. Rapat dan pembentukan Tim UPMP-PT di Tingkat Kabupaten c. Sosialisasi UPMP-PT di Kabupaten Bandung bagi SKPD dan unsur Kecamatan. d. Terbentuknya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Bandung yang menjadi wadah Unit UPMP-PT melalui SK.Bupati Bandung No. 054/Kep-361/ Bappeda/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pembentukan TKPK Tingkat Kabupaten Bandung.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.22 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisi[pasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pronangkis Sub Kegiatan (Terbentuknya Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu / UPM-PT

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp) 50.000.000,- 44.960.000,- 89,92


Uraian


Realisasi

1.Terlaksananya Sosialisasi UPMPPT Kabupaten

Seluruh SKPD Kabupaten Bandung dan unsur Kecamatan

Seluruh SKPD Kabupaten Bandung dan unsur Kecamatan

2.Terbentuknya TKPK Kabupaten Bandung

Ada nya TKPK Kab.Bandu ng melalui SK.Bupati Bandung No.054/ Kep-361/ Bappeda / 2011 Tgl. 19 Oktober 2011 tentang Pembentuk an TKPK Tk. Kabupaten Bandung

Ada nya TKPK Kab.Bandung melalui SK.Bupati Bandung No.054/ Kep361/ Bappeda / 2011 Tgl. 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan TKPK Tk. Kabupaten Bandung

64

Hasil dan Capaian : a. Terbentuknya

TKPK

(Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan) Kabupaten Bandung yang menjadi wadah Unit UPMP-PT melalui SK.Bupati Bandung No. 054/Kep-361/ Bappeda/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pembentukan TKPK Tingkat Kabupaten Bandung. Permasalahan : 1.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan.

2.

Masih kurangnya sosialisasi tentang akses pengaduan masyarakat di Tingkat Kecamatan.

3.

Belum terbentuknya UPMP di Tingkat Kecamatan


Terdorongnya peranserta masyarakat melalui penyampaian

pengaduan. 2.

Sosialisasi di Tingkat Kecamatan sebagai tindak lanjut SK.Bupati

Bandung

No.

054/Kep-361/

Bappeda/2011

tanggal 19 Oktober 2011 tentang pembentukan TKPK Tingkat Kabupaten Bandung. 3.

Pembinaan bagi pembentukan UPMP Tingkat Kecamatan

4. Kegiatan

Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS Dengan anggaran sebesar Rp. 857.587.500,- (Delapan Ratus

Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 843.586.440,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Empat Puluh Rupiah) atau 98,37 % Terdiri dari kegiatan : LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

65

1)

Penunjang TMMD / BSMSS Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung

dengan anggaran sebesar Rp. 370.800.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 369.072.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah.) atau 99,53%. dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Rapat persiapan pelaksanaan TMMD/BSMSS. b. Survey lokasi pelaksanaan TMMD/BSMSS. c. Penyusunan tim asistensi Program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Bandung. d. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait mengenai partisipasi kegiatan yang ada di SKPD untuk mendukung kegiatan TMSS/BSMSS. e. Ekspose kegiatan TMMD dengan BSMSS. f. Inventarisasi kegiatan SKPD untuk mendukung TMMD dengan BSMSS. g. Pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMD dan BSMSS. h. Monitoring pelaksanaan TMMD dan BSMSS. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.16 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 370.800.000,- 369.072.000


% 99.53

Uraian


1.Terlaksananya survey lokasi pelaksanaan TMMD & BSMSS.

6 Desa di 6 Kecamatan

2.Terlaksananya inventarisasi keg

SKPD

Realisasi 1Desa di 1 Kecamatan (Lokasi TMMD) 1Desa di 1 Kecamatan (Lokasi BSMSS)

66

Masyarakat Pembangunan Desa Sub Kegiatan Penunjang TMMD/ BSMSS

SKPD untuk mendukung TMMD & BSMSS. 3.Terlaksananya Pembukaan & PenutupanTMMD & BSMSS

SKPD 1.Nengkelan Kec.Ciwidey (TMMD), 2. Drawati Kec. Paseh (BSMSS)

2 Desa

Hasil dan Capaian : a. Adanya

Surat

Keputusan

331.1/Kep.101-BPMPD/2010,

Bupati tentang

Bandung,

Nomor

Pembentukan

:

Tim

Asistensi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Bandung. b. Penetapan lokasi pelaksanaan TMMD/BSMSS antara lain : a. Desa Drawati Kecamatan Paseh Tahun 2012 untuk kegiatan BSMSS b. Desa

Nengkelan

Kecamatan

Ciwidey

lokasi

TMMD

Imbangan Tahun 2012. Permasalahan : 1.

Lokasi sasaran yang sulit dijangkau

2.

Keterbatasan jumlah peralatan

3.

Terbatasnya kesediaan waktu pelaksanaan dibandingkan volume kegiatan


Penambahan jumlah alat mobilisasi dan pendirian Poskotis didekat lokasi sasaran

2.

Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait

3.

Melaksanakan kegiatan pra TMMD dan BSMSS lebih awal sebelum dilakukan upacara pembukaaan

5. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG 1) Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional


67

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.625.000,terealisasi sebesar

Rp.,- atau % dengan langkah-langkah sebagai

berikut : a. Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di Kabupaten Bogor sebagai berikut : - Melakukan Inventarisasi dengan menginformasikan ke 31 Kecamatan mengenai Gelar TTG. - Menyeleksi jenis alat TTG yang diusulkan oleh perwakilan kecamatan. - Mempersiapkan jenis alat TTG yang akan diikut sertakan - Ikut serta pada Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di Kabupaten Bogor. - Pelaporan b. Gelar TTG Tingkat Nasional ke XIII di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut : - Melakukan Inventarisasi dengan menginformasikan ke 31 Kecamatan mengenai Gelar TTG. - Menyeleksi jenis alat TTG yang diusulkan oleh perwakilan kecamatan. - Mempersiapkan jenis alat TTG yang akan diikut sertakan - Ikut serta pada Gelar TTG ke XIII di Kota Kendari - Pelaporan c. Bintek Kelembagaan Posyantek - Membuat

Draft

Rencana

Kegiatan

Bintek

Kelembagaan

Posyantek - Rapat Persiapan - Mencari Narasumber - Meminta kesediaan kepada calon narasumber. - Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan - Pelaksanaan


68

- Pelaporan d. Pembinaan terhadap Posyantek - Rapat persiapan - Membuat jadwal - Menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan - Menentukan sasaran pembinaan - Pelaksanaan Pembinaan - Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.17 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembanguna n Desa Sub Keg Bintek Kelembagaan Posyantek dan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional.


165.625.000,-


%

Uraian

100

a. Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di Kabupaten Bogor dan Tingkat Nasional di Kota Kendari Sul-Tra sebagai peserta. b. Terlaksananya Bintek Kelembagaan Posyantek c. Pembinaan 31 Posyantek di Wil.Kab. Bandung

Realisasi

a. Mengirimkan alat-alat TTG

- +/- 6 alat TTG dari perwakilan Posyantek di Kab.Bandung

b. Terlatihnya para pengurus Posyantek di 31 Kecamatan c. Terbinanya 31 Posyantek

- 100%

- 100%

Hasil dan Capaian : 1. Gelar TTG Tingkat ke 1 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor sebagai juara I untuk itu menjadi tuan rumah pada Gelar TTG ke II tingkat Provinsi Jawa Barat.


69

2. Sebagai Posyantek terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat mendapatkan stimulan BLM dari Ditjen PMD untuk BOP Posyantek Mitra Mandiri Cimaung sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) di Tahun 2012. Permasalahan : 1. Untuk Posyantek yang lain di Kabupaten Bandung belum bisa menunjukan eksistensi organisasi dan manfaat bagi masyarakat 2. Dalam produk pameran yang digelarkan belum adanya dukungan yang penuh terhadap hak paten produk dari SKPD yang terkait.

Pemecahan Masalah : 1. Untuk Tahun 2012 adanya stimulan untuk 14 Posyantek di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Posyantek sebagai motivasi dan dukungan angggaran BOP 2. Fasilitasi dari Dinas terkait untuk hak paten produk.

2) 3) 4) 5) 6)

Pendampingan PLTS Bintek Manajemen Posyantek Study Comparasi Lomba Cipta Inovasi TTG Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 43.300.000,- ( Empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 43.300.000,- ( Empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atau 100%, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan -

Rapat Persiapan


70

-

Pembuatan Jadwal Kegiatan

-

Mengusulkan kepada Pimpinan

-

Pelaksanaan Monitoring

-

Pelaporan

b. Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan melalui Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau -

Membuat Draft Rencana Kegiatan

-

Rapat Persiapan

-

Meminta kesediaan calon narasumber

-

Pemberitahuan ke Camat untuk pelaksanaan kegiatan

-

Pelaksanaan

-

Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah

ini :

Tabel 4.18

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Sub Keg Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan


43.300.000,-


% 100

Uraian a.

b.


Terlaksananya Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

a. Terbinanya masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan

Realisasi - 100 %

- 100%

b. Terbinanya 5 desa dalam pemanfaata n Ruang Terbuka Hijau

71

Hasil dan Capaian : 1. Telah terfasilitasinya pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 5 titik kecamatan sehingga menambah lingkungan yang asri dan ketersediaan oksigen untuk pernafasan dan udara bersih. 2. Kerjasama lingkungan dan pemukiman yang bertambah juga terciptanya keindahan lingkungan. Permasalahan : 1. Tidak adanya biaya pemeliharaan untuk tambahan sehingga ketika ada tanaman yang mati tidak bisa dipertanggungjawabkan. 2. Kuranngnya kesadaran masyarakat tentang pentinya Ruang Terbuka Hijau.

Pemecahan Masalah : 1. Adanya usulan untuk biaya pemeliharaan tanaman 2. Adanya penyadaran masyarakat disentuh nuraninya bahwa dengan RTH lingkungan akan bermanfaat bagi masyarakat baik kesehatan lingkungan

6. Kegiatan Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan) Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- ( Lima puluh satu juta rupiah ) terealisasi sebesar Rp. 49.990.000,- ( Empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 98,02 %, Dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Evaluasi terhadap 5 Desa penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010

b. Verifikasi lapangan untuk 8 Desa calon penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2012. c.

Pelaksanaan Program dan Pendampingan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah

ini :


72

Tabel 4.19

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Sub Keg Evaluasi Pembinaan dan Sosialisasi Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban.


49.990.000, -

% 98,2

Uraian a.

b.


Terlaksananya Evaluasi terhadap desa penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010 Terlaksananya verifikasi lapangan untuk 8 Desa calon penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2012

Realisasi

5 Desa ( 5 Kecamatan)

- 100

8 Desa ( 8 Kecamatan)

- 98.02%

Hasil dan Capaian : 1. Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi desa yang sudah mendapatkan program baik untuk infrastruktur atau Bumdes. 2. Adanya Bumdes yang sudah berkembang dalam pelayanan sampai pinjaman di masyarakat. 3. Terfasilitasinya infrastruktur prasarana umum seperti jembatan, jalan, MCK yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Permasalahan : 1. Tim Pendamping di desa yang kurang exis dalam melakukan dampingan yang berkelanjutan karena terbatas waktu. 2. Fungsi organisasi OKMS belum optimal karena kesibukan masingmasing. Pemecahan Masalah : 1. Harus ada dampingan dan pengawasan yang berkelanjutan terutama untuk ekonomi (Bumdes) 2. Pembenahan Organisasi OKMS harus kontinyu (berkelanjutan) supaya ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

73

3.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

dengan anggaran

sebesar Rp. 155.515.000,- (Seratus Lima

Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 149.729.600,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 96,28 % Terdiri dari kegiatan : 1.

Pelatihan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

dalam

Bidang

Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 155.515.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 149.729.600,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 96,28 %. Terdiri dari beberapa sub kegiatan :

1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Desa

Desa

dalam

Bidang

1) Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp. 83.665.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 82.604.600,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 98,73 %. dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Rapat persiapan bintek pengelolaan keuangan desa;

b. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bintek;


74

c.

Penyusunan jadwal dan materi bintek pengelolaan keuangan desa;

d. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa e.

Evaluasi dan Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel

di bawah ini : Tabel 4.23 RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA TAHUN 2012 Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp)

No

Program /Kegiatan

1.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi Desa

83.665.000,-

82.604.600,-

98,73

Uraian


1.Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa

70% dari 267 Aparat Pemerintah Desa mengikuti dalam kegiatan bintek pengelolaan keuangan desa dan admnistrasi desa

2.Terciptanya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa

75% dari 267 Aparat Pemerintah Desa menunjukan peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa dan admnistrasi desa

Realisasi 267 Desa

200 Desa


Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;

b. Tersusunnya laporan kegiatan. Permasalahan :


75

1.

Bendahara Desa cenderung pegawai tidak tetap, sehingga selalu berubah personil

2.

Masih ada rangkap jabatan antara Kaur Keuangan dengan Bendahara di Desa, sehingga pembagian tugas dan wewenang belum optimal


Mendorong kepada Kepala Desa untuk menetapkan Bendahara dengan Keputusan Kepala Desa dan ditunjang dengan penghasilan perangkat desa per-bulannya

2.

Penegasan dan rekrutmen personil Bendahara Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan desa. Bekerjasama dengan pihak kecamatan dalam hal pembinaan personilnya.

2) Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa

Sub Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 71.850.000,- terealisasi sebesar Rp.,- atau 93,42 %. Dengan langkah/prose kegiatan sebagai berikut : a.

Rapat persiapan;

b.

Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sosialisasi produk hukum desa dan mekanisme pembentukan Perdes APBDes;

c.

Penyusunan jadwal dan materi sosialisasi produk hukum desa dan mekanisme pembentukan Perdes APBDes;

d.

Pelaksanaan sosialisasi sosialisasi produk hukum desa dan mekanisme pembentukan Perdes APBDes;

e.

Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes 2011;

f.

Fasilitasi proses pengundangan Perdes tentang APBDes 2011;

g.

Evaluasi dan Pelaporan

Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012

76

Tabel 4.24

No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Sub Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Perdes dan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % (Rp) 71.850.000,- 67.125.000, 93,42 -

Uraian


Realisasi

1. Tersosialisasinya teknik penyusunan Perdes

267 Desa

267 Desa

2. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Teknik Penyusunan Perdes

267 Desa

267 Desa

3. Tersusunnya Perdes APBDes

267 Desa

267 Desa

Hasil dan Capaian : a. Terlaksananya

sosialisasi

produk

hukum

desa

dan

mekanisme

pembentukan Perdes APBDes; b. Terfasilitasinya

Raperdes

tentang

APBDes

2011

yang

diajukan

pemerintah desa dan BPD melalui evaluasi Raperdes tentang APBDes; c. Terfasilitasinya Raperdes pengundangan Perdes tentang APBDes 2011; d. Tersusunnya laporan kegiatan. Permasalahan :

-

Pemahaman tentang Penyusunan Perdes APBDes masih belum optimal

Pemecahan Masalah : -

Melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Perdes Pilkades 2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa 1) Penyusunan pendampingan RKP Desa


77

Sub Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 (termasuk tambahan pada APBD Perubahan 2011) dengan anggaran sebesar Rp. 44.792.500,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 44.792.500,(Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau 100%. Langkah-langkah kegiatannya, sebagai berikut : a. Rapat persiapan b. Rapat koordinasi c. Penyusunan jadwal dan materi d. Pelaksanaan Kegiatan e. Evaluasi dan Pelaporan Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.20 No 1.

Program /Kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Sub Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDES .

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 44,792,500 44,792,500


%

Uraian

100

1. Terlaksananya sosialisasi tentang teknik penyusunan RKPDES

Realisasi

267 Desa

267 Desa

267 Desa

267 Desa

267 Desa

267 Desa

2. Tersusunnya RKPDES yang dibuat Pemerintah Desa hasil Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 3. Dijadikannya RKPDES sebagai acuan kegiatan Pembangunan Desa


78


Telaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Desa kepada ;

b. Terbangunnya

pemahaman Aparat

Pemerintah Desa

terhadap

pentingnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa (RKPDes) c.

Rencana tindak pemerintah desa untuk melakukan penyusunan RKPDes;

d. Terlaksananya fasilitasi dan konsultasi pemerintah desa tentang RKPDes; e.

RKPDes akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBDes;

f.

Tersusunnya laporan kegiatan.

Permasalahan : 1.

Belum sinergisnya antara RPJMDES dengan RKPDES

2.

Belum terakomodirnya antara usulan kegiatan RKPDES yang akan dibiayai oleh APBDES


Mendorong kepada Pemerintah Desa bekerjasama dengan unsur Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan RKPDES

2.

Mendorong kepada Pemerintah Desa agar melakukan strategi penyusunan prioritas pembangunan desa secara bertahap melalui Musrenbangdes

2) Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa 3) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

3. Pengelolaan kekayaan Desa 1) Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.


79

Sub Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 (termasuk tambahan pada APBD Perubahan 2011) dengan anggaran sebesar 132.070.000,- (Seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 125.846.940,- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 95,29 %. Langkah-langkah kegiatannya, sebagai berikut : a.

Rapat persiapan inventarisasi tanah kas desa;

b. Rapat koordinasi dan pembahasan inventarisasi tanah kas desa dan peraturan tentang tanah kas desa; c.

Pengumpulan data awal tanah kas desa di Kabupaten Bandung;

d. Inventarisir data awal tanah kas desa e.

Persiapan sosialisasi inventarisasi tanah kas desa;

f.

Penyusunan jadwal dan materi sosialisasi inventarisasi tana kas desa;

g. Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi; h. Evaluasi dan Pelaporan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Tabel 4.21

No 1.

Program /Kegiatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Desa, Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Desa, Sub Kegiatan Pedoman dan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp)

132,070,000

125,846,940



%

Uraian

95.29

1. Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang Tanah Kas Desa dan tersosialisasikann ya hasil inventarisasi Tanak Kas Desa di Kabupaten Bandung 2. Tersusunnya data awal Tanah Kas Desa hasil inventarisasi Tanah Kas Desa di Kabupaten

Realisasi

267 Desa

267 Desa

267 Desa

267 Desa

80

Pengelolaan Kekayaan Desa dan Inventarisas i Aset Desa/Tanah Kas Desa

Bandung

Hasil dan Capaian : a. Telaksananya pengumpulan data inventarisasi tanah kas desa; b. Tersusunnya data awal tanah kas desa; c. Terlaksananya sosialisasi inventarisasi tana kas desa; d. Rencana tindak pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan tanah kas desa; e. Tersusunnya laporan kegiatan.

Permasalahan : 1. Bukti kepemilikan atas Tanah Kas Desa secara umum belum dimiliki Desa 2. Tidak tertibnya administrasi Tanah Kas Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Pemecahan Masalah : 1. Mendorong kepada Kepala Desa untuk mengalokasikan biaya Pendaftaran Tanah secara bertahap melalui APBDes 2. Menfasilitasi dan bekerjasama dengan pihak Kecamatan dalam melakukan pembinaan administrasi Tanah Kas Desa

4.2. SUMBER DANA APBD PROVINSI DAN APBN


81

4.2.1. APBD Propinsi. Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Program Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat. 2) Program Peningkatan Peran Serta Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) terdiri dari : - Kegiatan Penunjang BSMSS Tahun 2012 sebesar Rp. 65.000.000,(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. Rapat persiapan Rp. 2.000.000,b. Kegiatan Penunjang Fisik Rp. 56.000.000,c. Bahan kontak Rp. 5.000.000,d. Penunjang Kegiatan Koter Kodim Rp. 2.000.000 - Kegiatan Penunjang TMMD Tahun 2012 sebesar Rp. 75.000.000,(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Rapat persiapan Rp. 2.000.000,b. Kegiatan Penunjang Fisik Rp. 67.000.000,c. Bahan kontak Rp. 6.000.000,Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.25 RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BSMSS DAN TMMD TAHUN 2012 No

Program/ Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat melalui TNI Manunggal Membanguin Desa dan Bhakti

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 140.000.000 140.000.000


Keluaran/OutPut %

Uraian

Target

100

Berjalannya kegiatan pembangunan infrastruktur fisik untuk mendorong kemanunggala n antar TNI

1. Desa Drawati Kec. Paseh (BSMSS) 2. Desa Nengkela

Realisasi 3. Desa Drawati Kec. Paseh (BSMSS) Desa Nengkelan

82

Siliwangi Manunggal Satata Sariksa

dan Masyarakat

n Kec Ciwidey (TMMD)

Kec Ciwidey (TMMD)

Hasil dan Capaian 1. Memelihara dan meningkatnya kemanunggalan TNI dan Rakyat 2. Sebagai sarana pembinaan teritorial dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat 3. Mendorong kesadaran amsyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun desanya

Dasar Hukum : -

Keputusan Gubernur

Jawa

Barat

Nomor

:

900/kep.709-

BPMPD/2011 tentang Hibah untuk fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat melalui TMMD dan BSMSS; -

Perda Kab Bandung No 11 Tahun 2012 tentang APBD 2011;

-

Keputusan Bupati No 323.1/Kep. 319-BPMPD/2010 tentang pembentukan Tim Asistensi kegiatan TMMD dan BSMSS Kab Bandung.

4.2.2. APBN/BLN/PLM. Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa -

Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan melalui : a) Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - PNPM MP dengan anggaran sebesar RP. 17.030.570.000., (Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas : -

BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM MP (11 Kec) Rp.


531.000.000,-

83

-

BLM

Dana

Operasional

Kegiatan

Masyarakat PNPM MP (11 Kec) Rp.

(DOK)

Pelatihan

559.570.000,-

-

BLM Dana Kegiatan PNPM MP (11 Kec) Rp.15.640.000.000,-

-

BLM Dana Operasional Kegiatan BLM Rp. 300.000.000,Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :

Tabel 4.26 RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM PERDESAAN

N o

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi (Rp) 17.030.570.000 15.780.570.000


%

Uraian

92,66

Terlaksananya penguatan kelembagaan penanggulangan Kemiskinan dan meningkatnya koordinasi penangganan kemiskinan di daerah

11 Kecama tan (105 Desa)

Realisasi 11 Kecamata n (105 Desa

. Hasil dan Capaian 1.

Terfasilitasinya

pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di 11 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung antara

lain

Pangalengan,

Kecamatan Cimaung,

Ibun,

Pacet,

Nagreg,

Arjasari,

Cicalengka,

Kertasari, Cikancung,

Ciwidey, Rancabali 2.

Terkoordinasi dan terbina pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di 11 Kecamatan penerima PNPM-MP.

3.

Melaksanakan evaluasi dalam rangka pembinaan, penataran dan pelestarian asset PNPM-MP.


84

4.

Mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang program PNPM-MP.

Dasar Hukum : DIPA Nomor : 2988/010-05.5.01/12/2011


85

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1.

PERMASALAHAN Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dapat di identifikasikan sebagai berikut : 1.

Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

2.

Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta sarana penunjang lainnya seperti Komputer, Notebook, Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi;

3.

Adanya regulasi yang berubah , sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran;

105

5.2.

UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1. Melakukan

koordinasi

dan

pengajuan

penambahan

personil ke BKPP untuk penempatan pegawai di BPMPD; 2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran Tahun 2013; 3. Merevisi dengan

ulang

dokumen

peraturan

dan

perencanaan

disesuaikan

perundang-undangan

yang

berlaku;

105

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Pada Tahun Anggaran 2012 BPMPD Kabupaten Bandung telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 4 Program dengan 23 kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4 program dengan 16 kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib dengan Total anggaran sebesar Rp 12.414.486.566,- terealisasi sebesar Rp. 11.757.490.789,- tidak terealisasi Rp. 656.995.777,-

dengan

rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung berupa belanja pegawai dengan target anggaran

sebesar

Rp.

2.831.750.066,-

terealisasi

sebesar

Rp 2.803.000.356,- atau 98,98 %; 2. Belanja Langsung urusan SKPD yang terdiri dari 4 Program untuk 23 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 1.123.136.000,terealisasi sebesar Rp. 1.095.809.393,- atau 97,57 % 3. Belanja Langsung urusan wajib yang terdiri dari 4 Program untuk 16 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 8.459.600.500,terealisasi sebesar Rp. 7.858.681.040,- atau 92,90 % 6.2. Saran 1.

Perlu

peningkatan

kapasitas

SDM

aparatur

untuk

melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang dapat digunakan melalui bintek, pelatihan , seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

107

2.

Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan

dan

mengaplikasikannya

pada

pendistribusian

insentif berdasarkan beban kerja. 3.

Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

107

LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents