LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2014
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 2014 1
1. Pendahuluan Dengan berakhirnya era orde baru dan masuk era reformasi yang mengedepankan demokratisasi, maka transparansi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mencermati bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut berpartisipasi dan berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 41A/SK/V/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Tujuan Keputusan Sesjen tersebut yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID, dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas maupun dengan pihak yang berkepentingan. Aksi Setjen Wantannas dari pelaksanaan UU KIP tersebut yaitu lahirlah Keputusan Sesjen Wantannas Nomor Kep/26/Sesjen/III/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Setjen Wantannas yang menetapkan pejabat eselon II dalam hal ini Kepala Biro Persidangan dan Humas sebagai PPID.
2
2. Kegiatan Publikasi Informasi Publik Sesuai amanat UU KIP, PPID Setjen Wantannas telah melakukan kategorisasi Informasi Publik serta telah menyampaikannya melalui simpul-simpul informasi yang dipunyai oleh Setjen Wantannas dalam hal ini website (www.dkn.go.id). Informasi yang di publish melalui website merupakan informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan kategorinya yaitu informasi yang wajib disampaikan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. a. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala 1) Profil Setjen Wantannas Dapat diakses di website pada menu profile. Publik dapat melihat dua profil organisasi yaitu Wantannas dan Setjen Wantannas. Di dalam profil Wantannas, publik dapat mengetahui sejarah keberadaan Wantannas serta organisasi dan tugas Wantannas. Sementara itu pada profil Setjen Wantannas, publik dapat membaca mengenai visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Setjen Wantannas. 2) Ringkasan Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan instansi pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian pula dengan Laporan Keuangan Setjen Wantannas. Karenanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas oleh BPK terpublish pada website Setjen Wantannas. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mengenai laporan keuangan, publik dapat mengakses http://perencanaan.dkn.go.id yaitu informasi online yang memuat tentang berita, agenda kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Setjen Wantannas. 3) Prosedur Layanan Informasi Pada website juga tertera prosedur layanan informasi atau tata cara publik dalam memperoleh informasi di Setjen Wantannas. Dalam website PPID di www.dkn.go.id/ppid tertera formulir permohonan informasi yang dapat di unduh dan di isi oleh publik untuk meminta informasi kepada Setjen Wantannas. 3
4) Informasi Penerimaan Pegawai Setjen Wantannas telah menyiapkan aplikasi online untuk melakukan kegiatan penerimaan pegawai (e-rekruitment) meskipun dari tahun 2009 sampai tahun 2014 belum membuka formasi untuk CPNS. 5) Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 106 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Selanjutnya pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya 100 % paket pekerjaan melalui e-procurement yang terintegrasi secara nasional. Dalam hal ini Setjen Wantannas mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pengadaan barang/jasa pada portal LPSE Setjen Wantannas (lpse.dkn.go.id). b. Informasi yang wajib disampaikan secara serta merta Pada tahun 2014, PPID Setjen Wantannas belum mengumumkan atau menyampaikan informasi yang wajib disampaikan secara serta merta. Namun demikian, Setjen Wantannas selalu siap apabila terdapat informasi yang sifatnya mendadak dan segera serta yang dapat mengancam ketertiban umum untuk dapat diumumkan melalui semua simpul informasi institusi kepada publik. c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat 1) Informasi tentang Organisasi Informasi tentang Organisasi Wantannas dan Setjen Wantannas telah terpublish pada bagian profil di website. Namun demikian, selain website, Setjen Wantannas menuliskan secara lengkap mengenai Wantannas dan Lintasan Wantannas pada buku Lintasan Sejarah Wantannas dan Setjen Wantannas yang merupakan rekam jejak keberadaan Wantannas dan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Disamping itu diterbitkan pula booklet sekilas tentang Wantannas dan Setjen Wantannas yang biasanya dibagikan kepada stakeholder apabila diselenggarakan seminar atau pertemuan lainnya. 4
Harapannya baik buku atau booklet tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas. 2) Administrasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian, Biro Umum Setjen Wantannas memiliki beragam file dan arsip mengenai organisasi kepegawaian Setjen Wantannas. Publik dapat menyampaikan permohonannya terkait informasi administrasi kepegawaian tersebut. 3) Administrasi Keuangan dan Data Perbendaharaan Terkait administrasi keuangan, telah dibangun aplikasi online berbasis web yang dapat diakses oleh publik. Aplikasi tersebut memuat tentang berita, agenda kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran Setjen Wantannas. Publik dapat mengakses di http://perencanaan.dkn.go.id. 4) Surat menyurat dengan pihak ketiga atau surat pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas Publik dapat mengetahui informasi mengenai Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, misalnya penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Pada tahun 2014 Setjen Wantannas melaksanakan MoU dengan empat Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Riau, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Semarang dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selain itu Bagian Administrasi Umum, Biro Umum mengarsipkan dengan baik surat menyurat pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas bilamana dikemudian hari diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik. 5) Data Inventaris Barang Data Inventaris Barang tersedia di Bagian Rumah Tangga, Biro Umum. Data inventaris barang terdata dengan baik dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Keuangan (Sistem Aplikasi Manajemen Barang Milik Negara). 6) Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) 2009-2014 terdapat di website Setjen Wantannas pada bagian publikasi. Saat ini Tim Renstra Setjen Wantannas sedang menyusun Renstra 2015-2019. Apabila telah selesai, Renstra tersebut akan di publish pada website.
5
7) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Setjen Wantannas telah mem-publish RKT 2014 pada website di bagian publikasi. 8) Informasi kegiatan yang dilaksanakan Setjen Wantannas Kegiatan Setjen Wantannas senantiasa di publish pada website Setjen Wantannas. Pada tahun 2014, Setjen Wantannas melakukan publikasi kegiatan-kegiatan pada website sebagai berikut : (a) Setjen Wantannas Menerima Audensi SMA Yaspen Tugu Ibu I (b) Sosialisasi Tentang BPJS di Setjen Wantannas (c) Setjen Wantannas Selenggarakan Kajian Daerah Ke Prov.Kaltim, Bukan Akan Melakukan Pemeriksaan Kapolda Kaltim (d) Pencerahan Tentang Alternatif Politik Kesehatan Nasional (e) Setjen Wantannas Selenggarakan Rakertas 22 s.d 25 April 2014 (f) Setjen Wantannas Selenggarakan Semiloka Dengan Universitas Riau (g) Sesjen Wantannas Gelar Silaturahim dengan Para Pakar Akademisi (h) RDP Setjen Wantannas dengan Komisi I DPR (i) Setjen Wantannas Selenggarakan Semiloka Dengan Universitas Brawijaya (j) Setjen Wantannas Selenggarakan Forum Bakohumas, 12 Agustus 2014 (k) Setjen Wantannas – Unnes Selenggarakan Semiloka tentang Pendidikan Karakter 9) Laporan LAKIP LAKIP Setjen Wantannas merupakan penjabaran akuntabilitas atas perencanaan strategis Setjen Wantannas yang meliputi pernyataan Penetapan Kinerja, RKT dan Renstra Setjen Wantannas yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. LAKIP Setjen Wantannas dapat dilihat oleh pada bagian publikasi. 6
10) Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja (PK) merupakan salah satu unsur dari perencanaan kinerja. PK merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tugas. PK menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. PK Setjen Wantannas dapat dilihat pada bagian publikasi.
3. Penutup Demikian laporan tahunan publikasi informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Setjen Wantannas di tahun 2014 yang meliputi informasi yang wajib disampaikan secara berkala, serta merta dan setiap saat sejalan dengan amanat UU KIP.
. Jakarta,
Nopember 2014
PPID Setjen Wantannas
Susiswo Widodo, SE, M.Si(Han) Brigadir Jenderal TNI
7
