LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ( Studi Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)
Oleh: Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih, M.Si Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E, M.Si
Dibiayai DIPA Nomor : 0439/Kop.V/A.1/III/2010 Kementerian Pendidikan Nasional
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAN FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2010
1
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA 1. Judul Penelitian
2. Bidang ilmu penelitian 3. Ketua peneliti a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. NIP d. Pangkat/Golongan e. Fakultas / Jurusan 3. Alamat Ketua Peneliti a. Alamat Kantor/Telp b. Alamat Rumah/ Telp 4. Jumlah Tim Peneliti 5. Lokasi Penelitan 6. Kerjasama dengan Institusi Lain 7. Waktu Penelitan 8. Biaya Penelitan
: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan (Studi tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ) : Sosial - Ekonomi : : Dra. Rosalia Indriyati S, M.Si. : Perempuan : 19590716 198702 2001 : Penata/1II-c : FKIP/Prodi PKn : : Jl. PGRI Sonosewu No.117 Yogyakarta (0274) 376808, 373198, 373038 : Plaosan, Tlogodadi Mlati Sleman Yoyakarta / 0274-864623 : 2 orang : Kec. Cangkringan, Kabupaten Sleman : : 8 bulan : Rp. 8.500.000 Yogyakarta, 15 Nopember 2010
Mengetahui, Dekan FKIP,
Ketua Peneliti,
Dra. Hj. Nur Wahyumiani,MA NIP. 19570310 198503 2001
Dra. Rosalia Indriyati.S,M.Si. NIP. 19590716 198702 2001 Menyetujui, Kepala LPPM UPY,
Dra. Murdjanti, M.Pd NIP. 19530124 198012 2001 2
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I. Y)
Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi kondisi/ potensi perempuan dewasa ini dilihat dari segi sosial, budaya, psikologis dan ekonomi. Selain itu juga untuk mengevaluasi model pemberdayaan perempuan khususnya pada masyarakat miskin yang akhirnya dapat menemukan model pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin yang berwawasan gender. Jenis penelitian secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif dengan menggunakan subyek penelitian kabupaten Sleman tepatnya di kecamatan Cangkringan yang terletak disebelah uatara Daerah Istimewa Yogyalarta, dan mempunyai 5 desa, yang terdiri dari 73 dusun dengan jumlah penduduk 27918 ( laki-laki : 1328, perempuan : 14290), dari jumlah tersebut terdapat 27918 KK, dan yang berpenduduk miskin ada 3117 KK ( Bapeda Sleman, 2006). Hasil penelitian menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Cangkringan.terdapat beberapa kelompok usaha, namun tidak semuanya bertahan dan berproduksi untuk menjalankan usahanya. Keterbatasan sumber dana dan kurangnya pendampingan serta tingginya suku bunga pinjaman yang harus dibayar oleh pengguna dana menyebabkan warga berinisisatif membentuk cara pemberdayaan sendiri dengan mengambil sebagian sisa dari raskin yang dijual ke masyarakat, selebihnya dari dana sisa yang terkumpul dijadikan modal usaha. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan dengan program yang telah ada dari pemerintah. Peneliti ini dilakukan sebelum terjadi bencana letusan gunung Merapi mulai tanggal 26 Oktober 2010 di lokasi yang peneliti lakukan (Kecamatan Cangkringan) sehingga data data yang diolah diperoleh sebelum peristiwa tersebut. Penelitian mendatang perlu dilakukan dengan memfokuskan penaggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi setelah bencana.
Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Strategi Kemiskinan
3
RINGKASAN DAN SUMMARY Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi kondisi/ potensi perempuan dewasa ini dilihat dari segi sosial, budaya, psikologis dan ekonomi. Selain itu juga untuk mengevaluasi model pemberdayaan perempuan khususnya pada masyarakat miskin yang akhirnya dapat menemukan model pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin yang berwawasan gender. Penelitian ini digunakan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif dengan menggunakan subyek penelitian kabupaten Sleman tepatnya di kecamatan Cangkringan yang terletak disebelah uatara Daerah Istimewa Yogyalarta, dan mempunyai 5 desa, yang terdiri dari 73 dusun dengan jumlah penduduk 27918 ( laki-laki : 1328, perempuan : 14290), dari jumlah tersebut terdapat 27918 KK, dan yang berpenduduk miskin ada 3117 KK ( Bapeda Sleman, 2006). Penelitian ini dilakukan sebelum terjadinya bencana Gunung Merapi, namun diharapkan model pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Mengingat bencana Gunung Merapi berdampak pada meningkatnya jumlah KK miskin di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Cangkringan.terdapat beberapa kelompok usaha, yang terbentuk atas pendampingan instansi pemerintah namun tidak semuanya bertahan dan berproduksi untuk menjalankan usahanya, hal ini dikarenakan kurangnya pendampingan dalam pemasaran hasil produksi. Selain kelompok yang dibentuk atas dampingan instansi pemerintah ada juga warga berinisisatif membentuk kelompok masyarakat miskin ( POKMASKIN ) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat miskin. Kelompok ini berhasil memberdayakan anggotanya untuk mandiri melalui kegiatan usaha ekonomi produktif . selain itu ditemukan juga kelompok perempuan Putri Mandiri yang pada awalnya adalah kelompok dampingan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman, namun karena tidak jalan kemudian ada salah satu LSM yang mendampingi hingga pada pengemasan dan pemasaran, walaupun pemasaran belum luas namun kelompok ini masih tetap bertahan. Dua kelompok ini dipandang lebih efektif dibandingkan dengan program pemberdayaan yang didampingi instansi pemerintah. Potensi alam diwilayah Kecamatan Cangkringan untuk hasil bumi seperti singkong, ubi jalar, pisang dan melinjo merupakan bahan yang dapat dikembangkan sebagai diversivikasi olahan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan model pemberdayaan berwawasan gender merupakan model yang tepat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
4
PRAKATA Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan sesuai jadwal kontrak yang telah disepakati dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sebagai sumber utama dana penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Cangkringan. Penelitian ini mengkaji dan mengidentifikasi kondisi/ potensi perempuan dewasa ini dilihat dari segi sosial, budaya, psikologis dan ekonomi. Selain itu juga mengevaluasi model pemberdayaan perempuan khususnya pada masyarakat miskin dan menemukan model pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin yang berwawasan gender. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan sebelum terjadinya Bencana Gunung Merapi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kondisi sebelum terjadinya bencana Gunung Merapi. Namun demikian model pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan dalam pemulihan masyarakat pasca bencana . Kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah membantu penyangga dana penelitian ini. Selain itu tak lupa, ucapan terima kasih juga kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan mampu menambah wawasan mengenai konsep-konsep strategi penanggulan kemiskinan yang berwawasan gender. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi tersempurnanya hasil penelitian ini. Yogyakarta, 15 Nopember 2010 Peneliti
5
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN PENGESAHAN........................................................... i A. LAPORAN HASIL PENELITIAN ........................................ RINGKASAN DAN SUMMARY .............................................. ii PRAKATA .................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................... iv DAFTAR TABEL ....................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN................................................................. vii BAB I: PENDAHULUAN .......................................................... A. Latar Belakang Masalah.............................................. B. Perumusan Masalah ……………………………
1 1 9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA................................................ A. Gambaran Umum Kemiskinan........................................ B. Issu Gender dalam Pembangunan................................. C. Pemberdayaan Perempuan sebagai Strategi ............... Pengentasan Kemiskinan .............................................
10 10 12 15
BAB III: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN A. Tujuan ........... ………………………………........... B. Manfaat .................................................... …………
19 19 19
BAB IV: METODE PENELITIAN ………….....………….......... A. Lokasi Penelitian ......................................………… B. Teknik Pemilihan Sumber Data……………............ C. Teknik Pengumpulan Data……………..................... D. Analisis Data.........................................…………… E. Jadwal Kegiatan Penelitian...............................……… G. Personalia Penelitian .......... .............……………… I. Biaya Pelaksanaan Penelitian........................................
20 20 20 21 22 23 24 25
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……… A. Deskripsi Wilayah ………………………………… B. Program Pemberdayaan yang dilakukan antar.......... Instansi Pemerintah khususnya pada ........................ Masyarakat Miskin ……………………………...... C. Pengembangan Potensi Alam sebagai .................... Sarana Peningkatan Ekonomi………………………
26 26
27 40 6
D. Model Pemberdayaan perempuan sebagai................ Strategi Pengentasan Kemiskinan............................. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN……………………… A. Kesimpulan ………………………………………… B. Saran ………………………………………………
40 43 43 44
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………… LAMPIRAN ……………………………………………………… B. DRAFT ARTIKEL ILMIAH C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN
7
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian ……………………………… 23 Tabel 2. Biaya Pelaksanaan Penelitian …………………………… 25 Tabel 3. Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2010.. . . . . . . . 26 Tabel 4. Jumlah Keluarga Miskin.............. ………………………... 27 Tabel 5. Kelompok UPPKS.............................................................. 30 Tabel 6. Rincian Penerima UPPKS................................................. . 31 Tabel 7. Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan................ 33 Tabel 8. Luas dan Produksi Tanaman Utama……………………….
40
8
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti......................................... 2. Daftar Instrumen Penelitian............................................. Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Penelitian................. Lampiran 4. Lembar Saran Seminar Hasil Penelitian......................... Lampiran 5. Makalah Seminar............................................................. Lampiran 6. Daftar Hadir Seminar...................................................... Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian dari Bappeda Sleman...................... Lampiran 8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.......................... Lampiran 9. Peta Cangkringan............................................................ Lampiran 10. Daftar Foto Kegitan Penelitian......................................
Lampiran
9
BAB I
PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Rupanya usaha peningkatan potensi perempuan di Indonesia masih harus mendapat perhatian. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan saja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak kewajiban status dan akses dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga kini masih tinggi yaitu pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 37,33 juta (17,42%), tahun 2004 36,17 juta (16,66%), tahun 2005 35,1 Juta (15,97%) (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2006 :9) berdasarkan data BPS, angka kemiskinan meningkat lagi 15,97 % pada Februari 2005 menjadi 17,75 % pada Maret 2006. 10
Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogtakarta. Kondisi ekonomi keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dapat diklasifikasikan manjadi keluarga tidak miskin sebanyak 183.004 dan keluarga miskin 62.518 (25,46%). Pada tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin sebanyak 211.841 KK dan keluarga miskin sebanyak 58.701(21,70%) (BPS dengan Bappeda Kabupaten Sleman (2007). Dengan melihat data tersebut, maka tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi meskipun ada penurunan, namun jika kondisi ekonomi yang sangat sulit saat ini tidak segera teratasi, maka ada kemungkinan akan bertambah jumlah kemiskinan ditahun yang akan datang. Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumah tangga dan masyarakat, sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan politik. Sumber dari permasalahan kemiskinan perempuan terletak pada budaya patriarkhi laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman yang tepat terhadap hakikat dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Masalah
kemiskinan
menyangkut
hak-hak
dasar
masyarakat
untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2005 : 15). Banyak konsep-konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Padahal terbukti bahwa keberhasilan negara-negara industri maju terjadi kerena 11
penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu maka perlu merefleksikan
kembali bagaimana mengatasi
kesenjangan yang terjadi khususnya bagi masyarakat miskin yang semakin jauh dari kesejahteraan.
Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah meletakkan strategi
pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan karena perempuan merupakan insan yang sangat rentan menjadi korban kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis dimensional seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir, dan lainlain, sehingga membuat harga kebutuhan pangan seperti harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih dan lain-lain membuat perempuanlah yang memikul beban paling berat. Oleh karena itu memperhatikan masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas ibu rumah tangga dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, maka akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi. Bagaimana caranya melaksanakan peran dengan baik, jika dirinya sendiri sebagai perempuan masih rapuh atau rentan. Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat-kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian
memberdayakan
perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan. Pada dekade terakhir ini, issu peranan perempuan dalam pembangunan di negara -negara berkembang seperti di Indonesia semakin hangat dibicarakan. Sejak sekitar tahun 1970 dunia diwarnai dengan timbulnya kesadaran universal bahwa perempuan selama ini menduduki posisi subordinat pada hampir setiap sistem sosial 12
yang ada. Kesadaran universal melahirkan gerakan global yang menggugat fenomena kedudukan dan peranan perempuan yang bersifat sub-ordinat. Secara
umum
tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
menunjukkan frekuensi dan trend yang meningkat, akan tetapi partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan relatif belum optimal. Hal ini dikarenakan pengaruh sosial budaya masyarakat yang “masih menganggap” perempuan pada status, peran dan kedudukan lebih rendah dibanding laki-laki dalam masyarakat. Anggapan seperti tersebut telah membawa dampak kerugian bagi perempuan, sehingga secara makro perempuan relatif tertinggal dibanding laki-laki, terutama dalam berpartisipasi dan memperoleh akses terhadap hasil-hasil pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatik dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender pada setiap aspek kehidupan, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman,
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Isu mengenai peranan perempuan dalam pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah semakin mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari agen-agen pembangunan maupun para ahli dari lembaga pendidikan dan penelitian. Upaya untuk meningkatkan peranan perempuan di Indonesia telah dituangkan dengan menerapkan konsep “Women In Development”
(WID) yang sangat berorientasi pada pembanguan ekonomi melalui modernisasi dan industrialisasi. Selain itu konsep ini juga memfokuskan pokok permasalahan pada upaya memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembanguan ekonomi nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan adalah bagaimana menjawab kebutuhan praktis perempuan sehingga konsep tersebut hanya mnjawab kebutuhan jangka pendek saja. Konsep tersebut dianggap gagal untuk menjadikan alat transformasi sosial bagi hubungan kesetaraan yang bebas dari unsur eksploitasif.
Banyak studi 13
menunjukkan bahwa ternyata sekedar melibatkan perempuan dalam pembangunan justru membawa dampak negatif bagi kaum peempuan, tanpa memposisikan perempuan sebagai subyek pembanguan. Dengan analisis gender memungkinkan suatu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender yang setara. Dengan demikian yang menjadi agenda utama perjuangan pembangunan berperspektif gender adalah tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis perempuan saja tetapi menjawab kebutuhan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan untuk keadilan. Usaha pemberdayaan ( empowerment ) dan perubahan struktur gender inilah yang dikenal dengan”Gender and Developmen“ ( GAD). Pembangunan ekonomi di Indonesia memang banyak melibatkan perempuan, peningkatan peran perempuan dilakukan dengan berbagai cara. Perempuan mendapat perhatian khusus dari pemerintah sejak keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi PBB tentang Perempuan di Mexico tahun 1975. Pengakuan ini bersamaan dengan seruan dunia bahwa perempuan lebih berperan dalam proses pembangunan. Untuk meningkatkan pembanguan ekonomi yang berwawasan gender peran perempuan perlu diperhatikan, yaitu dengan usaha peningkatan potensi perempuan . Saat ini Indonesia akan memasuki era liberalisasi pada tahun 2020 mendatang. Globalisasi membawa dampak baik positif maupun negatif bagi negara, bangsa, dan masyarakat, yang tergantung pada persiapan dan kesiapan kita untuk dapat menerima kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana harus menghadapi globalisasi tersebut secara bersama, bersatu dengan semangat solidaritas. Dengan demikian terdapat dua sasaran yang hendak dicapai yaitu yang kuat berusaha untuk meningkatakan kemampuannya, sedangkan yang lemah dan masih tertinggal harus diberbesar keperdayaanya. Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok
berdaya,
istilah
lain
untuk
memberdayakan
adalah
penguatan
(empowerment). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti
14
mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Lahir dan berkembangnya konsep empowerment memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep empowerment itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk empowerment, akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep empowerment tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasan itu sendiri. Oleh karena itu memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau power, orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Ketimpangan dan ketidak adilan gender dapat terjadi disegala bidang terjadi dalam negara, masyarakat, keluarga, lembaga kerja dan dalam diri sendiri. Manifestasi ketidak adilan tersebut mempengaruhi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat berwawasan gender perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan segagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat sepenuhnya baik laki-laki maupuin perempuan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, kelas, agama atau orientasi jenis kelamin, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembanguan tetapi juga sebagai perencanaan dan pelaku (subyek) pembangunan. Dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif, peranan modal sosial semakin penting, banyak kontribusi modal sosial untuk kesuksesan suatu masyarakat. Oleh karena itu adanya kesetaraan peran laki-laki dan perempuan 15
merupakan syarat utama guna menjalin kerja sama dalam pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Kesetaraan peran tersebut juga merupakan jaminan sosial bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pembangunan . Untuk
mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan, pemerintah
telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana telah tertuang dalam INPRES Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan kepada setiap penyelenggara negara, pemimpin departemen, pemimpin lembaga dan instansi untuk menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender dalam setiap program kegiatannya. Pengarusutamaan gender sangat penting untuk menjamin agar semua program mengakomodasikan kesetaraan gender, dan untuk menggunakan analisis gender bagi setiap instansi dan bagian-bagiannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaanya. Dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 411.4/ 0195 tanggal 23 Januari 2002 perihal Pengarusutamaan Gender. Surat Edaran tersebut menginstruksikan kepada seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi DIY untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam setiap program kegiatannya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan berperpekstif gender di DIY, maka perlu dilaksanakan studi evaluasi program pemberdayaan perempuan khususnya bagi masyarakat miskin. Hasil studi evaluasi ini sangat penting bagi pengembangan program lebih lanjut, karena dengan semakin besar akses perempuan dalam masyarakat, maka akan meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Indonesia sebagai negara agraris yang potensi alamnya dapat sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Produk tanaman pangan dan hortikultura subur berkembang di Indoneia. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan
16
ketrampilan dalam hal mengolah hasil pertanian ataupun potensi alam lainya, maka masyarakat kurang berdaya dalam melakukan inovasi dan diversifikasi produk olahan hasil pertanian dan industri lainnya. Dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat perlu melibatkan partisipasi perempuan untuk membuka tumbuh kembangnya industri kecil yang mengolah produk produk berbasis hasil pertanian dan hortikultura serta potensi alam lainnya. Dengan demikian upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi perempuan, yang selanjutnya akan meningkatkan status sosial perempuan. Untuk meningkatkan status perempuan baik sebagai pribadi maupun kelompok perlu dimunculkan daya/ kekuatannya. Perempuan sebagai pribadi maupun sebagai kelompok mempunyai daya/kekuatan khusus yang terpendam karena mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal menentukan hidupnya, mengambil keputusan , mendapatkan informasi, dan sebagainya. Maka untuk meningkatkan status perlu adanya model pemberdayaan yang dapat menyadarkan perempuan dan dapat menggali potensi yang ada pada perempuan baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok.Pada akhirnya pembangunan ekonomi berwawasan gender akan tercapai, melalui pemberdayaan perempuan disegala bidang. Dari uaraian latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan bahwa perempuan sebagai korban terbesar dari dampak kemiskinan. Meskipun demikian perempuan pada umumnya ulet dan tekun dalam mengatasi kesulitan ekonomi, maka permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tentang strategi penanggulangan kemiskinan khususnya di Kecamatan Cangkringan.
B. Rumusan Masalah 17
Penelitian ini dibatasi pada upaya penanggulangan kemiskinan, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan fokus pada program pemeberdayaan perempuan masyarakat miskin. Namun demikian karena banyaknya instansi yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat miskin, tentunya dalam kerjasama antar instansi baik instansi pemerintah maupun swasta juga perlu dikaji lebih lanjut.. 1. Bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan antar instansi pemerintah khususnya pada masyarakat miskin ? 2. Bagaimana mengembangkan potensi alam di daerah penelitian untuk dijadikan sarana peningkatan ekonomi ? 3. Bagaimana model pemberdayaan perempuan yang tepat sebagai strategi pengentasan kemiskinan ?
BAB II 18
TINJAUAN PUSTAKA
A. Gambaran Umum Kemiskinan Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan , tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bapenas, 2005 : 15). Masalah kemiskinan juga ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat. Berbagai indikator pembangunan menusia dan indikator kemiskinan menunjukkan ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina. Permasalahan
Kemiskinan
dilihat
dari aspek
pemenuhan
dasar,
beban
kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari : 1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 2. Terbatasnya akses dan rendahnya Mutu Layanan Kesehatan 3. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan 4. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha 5. Terbatasnya Akses Layanan Perumahan 6. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta sanitasi 7. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah 8. Memburuknya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup 9. Lemahnya Jaminan rasa aman. 10. Lemahnya Partisipasi Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di pedesaan., dan sebagian bekerja disektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin diperdesaan dihadapkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 ha, banyaknya rumah tangga yang tidak mempunyai asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja belum tercukupinya 19
pelayanan
publik,
lemahnya
kelembagaan
organisasi
masyarakat,
dan
ketidakberdayaan dalam menentukan produk yang dihasilkan. Berbagai persoalan agraria dan pertanian mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan petani/buruh tani. Macetnya agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan membuat petani/buruh tani semakin tidak berdaya. Dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi kerakyatan dan pertumbuhan yang tidak merata menimbulkan berbagai dampak sosial yaitu tingginya tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan mencapai 35,1 % (Maswita Djaya , 2006 :6), bahkan ada kemungkinan bertambah dengan adanya bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Jawa. Apabila kemiskinan tinggi akan berdampak timbulnya kriminalitas , jika kemiskinan terjadi didesa yang usaha pokoknya pertanian, tetapi usaha tersebut tidak dapat dipertahankan , maka yang terjadi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Meningkatnya penduduk kota berdampak pada makin tingginya kemiskinan kota. Pengangguran mencapai angka yang fantastis, yaitu 38 juta penduduk (ini berarti krisis multi dimensi membuat petani/buruh tani rentan secara sosial maupun ekonomi. Menurut Prasetyo Murniati (2004 :7), ada beberapa faktor yang mempengaruhi meluasnya kemiskinan dan keterbelakangan dalam masyarakat: a. Kepemilikan lahan: petani hanya memiliki lahan sempit yakni 0,2 ha bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali, maka mereka tidak mempunyai lahan garapan. b. Akses dan kontrol petani pada faktor-faktor produksi: petani mempunyai keterbatasan mengakses tanah, air, modal, teknologi, dan informasi. c. Penguasaan pasar: petani tidak mempunyai informasi mengenai pasar atau alternatif-alternatif produksi dan pasar yang ada. d. Ketiadaan jaminan usaha di sektor pertanian. Ketika tanaman padi diserang hama atau terjadi over produksi petani dipastikan mengalami kerugian. Jika kondisi kemiskinan tersebut tidak segera diatasi, maka akan
membawa
akibat pada petani/ buruh tani yang sangat kompleks, antara lain adalah : 20
a. Dampak sosial akan terwujud dengan meningkatnya urbanisai ke kota-kota besar dan bekerja di luar negeri. Akibatnya sektor pertanian terabaikan. b. Dampak ekonomi akan terwujud dengan berubahnya peran petani dari produsen menjadi konsumen. Petani membeli semua kebutuhannya: bibit, pupuk, obat-obat anti hama. Peran konsumen tersebut membuat petani tergantung pada pabrik, kredit usaha tani maupun rentenir. Rendahnya penghasilan makin jauhnya petani mengakses pendidikan dan kesehatan. c. Dampak politik akan terwujud yaitu petani menjadi obyek berbagai organisasi politik yang mengatasnamakan mereka tetapi sebenarnya justru membuat petani makin terpuruk. Pertanian yang berorientasi pada pertumbuhan (developmentalisme) dipertentangkan dengan pertanian tradisional untuk menghilangkan pertanian yang berbasis masyarakat dan kearifan budaya lokal.
B. Issu Gender dalam Pembangunan. Dalam satu dasa warsa terakhir, kita menyaksikan suatu proses perubahan paradigma setelah melalui perdebatan panjang dalam pemikiran gerakan feminisme, yakni antara pemikiran yang lebih memusatkan perhatian kepada masalah perempuan berhadapan dengan system dan struktur masyarakat yang ditandaskan kepada analisis hubungn gender ( Julia Cleves Mosse, 1996 ). Istilah gender dapat dimengerti sebagai manusia dilahirkan dan dididik sebagai mana perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi laki-laki seutuhnya mereka dididik bagimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki. Akibatnya mereka mempunyai identitas peranan gender dan bukan identitas pribadinya ( Prasetyo Murniati, 1996 ). Ketimpangan dan ketidak adilan gender ini terjadi disegala bidang yaitu dalam negara, masyarakat, keluarga, lembaga kerja dan dalam diri sendiri. Manisfestasi ketidak adilan tersebut mempengaruhi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
Dalam
melaksanakan
pembangunan
masyarakat
berwawasan gender perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan sebagai 21
keikut sertaan atau keterlibatan masyarakat sepenuhnya baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, kelas, agama atau orientasi jenis kelamin sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai perencana dan pelaku (subyek) pembangunan. Sebagai upaya mengantisipasi adanya ketimpagan gender dalam gerakan pembangunan, maka strategi yang tepat perlu untuk dimasyarakatkan. Ada berbagai strategi yang kita kenal sebagai metode pengembangan masyarakat yang diterapkan dari segi isi dan pesan-pesan yang disampaikan dan tujuan yang akan dicapai dari setiap proses pengembangan masyarakat. selalu dikaitkan dengan program pengarasutamaan gender. Agar pembangunan tidak bias gender maka perlu ada pergeseran paradigma bagi para pengambilan keputusan pembangunan yaitu dari paradigma
women in development (WID) ke paradigma gender and development (GAD). Dalam mencapai tugas pembangunan masyarakat yang berwawasan gender, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan pembongkaran bias gender. Antara lain dengan mengangkat isu-isu gender dalam pembangunan masyarakat, memperhatikan permasalahan struktural maupun kultural yang turut mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam program-program pembangunan masyarakat, mempergunakan strategi yang tepat agar
mencapai tujuan yang diinginkan dan dipentingkan
pendekatan
agar
partisipatoris
dicapai
pengembangan
masyarakat
secara
berkelanjutan. Pada tahun 1970-an PBB menetapkan decade pertama pembangunn perempuan,
dengan
focus
utama
meningkatkan
peran
perempuan
dalam
pembangunan (Handayani dkk, 2002: 26), sejak saat itu hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan Kementerian Peranan Wanita, dengan fokus utama meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Isu mengenai peranan perempuan dalam pembangunan di negara-negara berkembang seperti Indonesia sudah semakin mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, baik dari agen22
agen pembangunanan maupun para ahli dari lembaga pendidikan dan penelitian. Upaya untuk meningkatkan peranan perempuan di Indonesia telah dituangkan dengan menerapkan konsep “Women In Development” (WID) yang sangat berorentsi pada pembangunan ekonomi melalui modernisasi dan industrialisasi Dalam dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan fenomena luar biasa, bagaimana sebuah gagasan mendominasi dan mempengaruhi pemikiran secara global, khususnya di dunia ketiga, gagasan tersebut adalah “ development” yang nyaris menjadi agama baru istilah development tersebar dan dipergunakan sebagai visi teori dan proses yang diyakini rakyat dihampir semua negara khususnya di dunia ketiga (Fakih Mansour, 1996. 26). Diletakkannya pengetahuan WID dalam diskurs pembangunan adalah suatu privileged dan bukan karena keadaan nyata aklibat proses unerdvelopment tetapi sekedar untuk mengkonseptualkan dan mengindentifiksi sehingga membuat dunia ketiga tergantung pada dunia pertama (Fakih 2001 : 1164). Hal
tersebut
menjadi strategi untuk melanggengkan dominasi kapitalisme selain itu konsep ini juga memfokuskan pokok permasalahan pada upaya memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan adalah bagaimana menjawab kebutuhan praktis perempuan sehingga konsep tersebut hanya menjawab kebutuhan jangka pendek saja Konsep tersebut dianggap gagal untuk menjadikan alat transformasi sosial untuk membebaskan perempuan dari diskriminasi dan ketidak adilan banyak studi menunjukan bahwa ternyata sekedar melibatkan perempuan dalam pembangunn justru membawa dampak negatif bagi kaum perempuan tanpa memposisikan perempuan sebagai subyek pembangunan. Agenda utama perjuangan pembangunan berperspektif gender adalah tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis perempuan saja tetapi menjawab keadilan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan untuk keadilan .
23
Usaha pemberdayaan (empowerment) dan perubahan struktur gender inilah yang dikenal dengan GAD oleh karena itu paradigma baru ini lebih memfokuskan untuk melakukan perubahan posisi perempuan, yakni transformasi yang bersifat strategis. Pembangunan bersperspektif gender adalah pembangunan yang bukan sekedar memberikan peran semata terhadap perempuan dalam pembangunan tetapi mengajak partisipasi total perempuan dalam pembangunan dari awal sampai akhir tujuan pembangunan, yaitu dari perencanaan pelaksanan dan monitoring hasil pembangunan bidang kegiatan program yang mengarah pada peningkatan kebutuhan strategis perlu dilakukan seperti akses perempuan dalam kontrol dari manfaat pembangunan, kesehatan reproduksi perempuan. Sehingga hasil pembangunan mampu mensejahterakan semua masyarakat secara adil.
C. Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumah tangga dan masyarakat, sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol, dan prioritas yang berbeda dalm pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Selain itu, masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-Related Development
Index, GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index,
24
GEM), (Bapenas, 2005 : 21). Oleh karena itu
upaya pemberdayaan perempuan
menjadi perhatian penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred participatory, empowering and
sustainable”
(Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep- konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) dalam (Ginanjar : 1997. 55) disebut sebagai alternative development yang menghendaki inclusive democracy
economic
growth
gender
equality
and
intergenerational
equaty.
Konsep
pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembanguan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan
harapan,
muncul
karena
adanya
alternatif
pembangunan
yang
memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan perempuan miskin merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbatasan. Dengan kata lain 25
pemberdayaan perempuan
adalah memampukan dan memandirikan perempuan
sebagai bagian dari masyarakat. Apabila perempuan mampu meningkatkan potensinya, maka perempuan akan semakin mempunyai rasa percaya diri hal ini sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dalam membangun kerjasama. Modal sosial pada dasarnya bersumber dari rasa percaya diri (trust) pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi social, melalui
pelatihan-pelatihan
pendidikan
yang
mempunyai
tujuan
untuk
memberdayakan perempuan akan memberikan jaminan sosial bagi perempuan untuk mendapatkan akses dalam pembangunan. Dalam upaya memberdayakan perempuan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:
Pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan berkembang. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengenalan bahwa perempuan sebagai manusia, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya
untuk
membangun
daya
itu, dengan
mendorong,
memotivasi dan
membangkitkan kesadaran perempuan akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki perempuan (empowering). Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah konkrit, yaitu pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat perempuan menjadi berdaya. Untuk pelaksanaan pemberdayaan bagi perempuan , upaya program pembangunan yang amat mendesak adalah : 1. Peningkatan akses pendidikan murah dan peningkatan keterampilan bagi perempuan. 2. Pemberian
akses
perempuan
dalam
pengambilan
keputusan
pada
pembangunan 3. Pemberian akses pelayanan kesehatan yang murah 4. Pemberian akses peluang kerja dan pasar bagi perempuan, sebagai upaya mengembangkan eksistensi dirinya. 5. Pembukaan akses teknologi dan informasi. 26
6. Pembukaan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal usaha /modal kerja. 7. Pengorganisasian yang cukup kuat di masyarakat ( termasuk di dalamnya adalah perempuan ) 8. Pengakuan, penghargaan peran dan keterlibatan perempuan 9. Ketersediaan air bersih.
Ketiga memberdayakan perempuan mengandung pengertian melindungi. Dalam proses pemberdayaan perempuan , harus dicegah hal-hal yang mengandung penindasan, dan ketergantungan. Namun perlindungan dan pemihakan terhadap perempuan lebih ditekankan dalam pengertian perempuan terbebaskan dari keterbelakangan, kekerasan, dan rasa takut dalam menyuarakan hak-haknya dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan. Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan akhir memandirikan perempuan, membangun potensi diri untuk memajukan diri kea rah yang lebih baik dan setara dalam kehidupan bersama.dengan demikian perempuan sebagai subyek pembanguan dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan, serta perempuan dapat menikmati hasil-hasil pembanguan. Pemberdayaan perempuan dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsepkonsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi perempuan. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh perempuan.
Dengan demikian, proses transformasi itu harus
digerakkan oleh perempuan sendiri, dan pemerintah sebagai fasilitator.
27
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan a. Mengkaji dan mengidentifikasi kondisi/ potensi perempuan dilihat dari segi sosial, budaya, psikologis dan ekonomi. b. Mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. c. Menemukan model pemberdayaan perempuan agar perempuan memiliki daya/kekuatan baik personal maupun kelompok. d. Menemukan model pengentasan kemiskinan berwawasan gender.
B. Manfaat 1. Untuk pengembangan ilmu a. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti dan kalangan akademik untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya terhadap permasalahan gender dan kemiskinan di Kecamatan Cangkringan. b. Sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah khususnya bagi penentu kebijakan tentang peningkatan strategi penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan isu gender.
2. Manfaat Operasional a.
Hasil
penelitian empirik
dapat dijadikan model dalam strategi
pengentasan kemiskinan . b.
Memberikan kontribusi kebijakan pemerintah daerah penelitian dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi yang berwawasan gender.
28
BAB IV
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sebagaimana diketahui bahwa penelitian kualitatif banyak disebut sebagai jenis penelitian dengan pendekatan interpretatif dan konstruktif. Pada intinya jenis penelitian kualitatif dengan serangkaian prosedurnya akan digunakan untuk memperdalam informasi tentang strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman.
A. Lokasi Penelitian : Kecamatan Cangkringan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman yang jumlah pendudiuk miskinnya paling banyak. Kecamatan Cangkringan terletak disebelah utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan, mempunyai 5 desa, terdiri dari 73 dusun, dengan jumlah penduduk 27918 (laki-laki : 1328, perempuan : 1429), dari jumlah tersebut terdapat 27918 KK, dan yang berpenduduk miskin ada 3117 KK (BPS dengan Bappeda Kabupaten Sleman (2008). Dengan demikian sangat menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam program penanganan kemiskinan.
B. Teknik Pemilihan Sumber Data Penelitian kualitatif sebenarnya tidak mempersoalkan sampel, namun mengingat banyak lembaga/organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah yang menangani program pengentasab kemiskinan, maka peneliti hanya mengambil beberapa lembaga saja
sebagai unit analisis, yang dirasa dapat mewakili proses
pelayanan bagi program pengentasan kemiskinan khususnya yang menggunakan metode pemberdayaan perempuan seperti yang terangkum dibawah ini :
29
1) Bappeda Sleman, sebagai informan dari lembaga ini adalah pejabat struktural yang terkait. Informasi dari pejabat ini sangat penting untuk menggali berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan penanganan kemiskinan, serta berbagai kebutuhan data sekunder lainnya, seperti
peraturan-peraturan
pemerintah
daerah,
administrasi,
finansial/dukungan pendanaan, termasuk mencari informasi tentang lembagalembaga mana saja yang ikut serta dalam program pengentasan kemiskinan. 2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Cangkringan yang terkait dengan program-program kesejateraan masyarakat. 3) Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan USEP di Kecamatan Cangkringan, informasi dari kelompok ini penting untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan yang telah dan sedang berjalan. 4) KK miskin perempuan yang pernah mendapatkan pelayanan program pengentasan kemiskinan, informasi dari klien ini digunakan sebagai
crosscheck berbagai informasi untuk
mengetahui efektivitas program
pengentasan kemiskinan.
C. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini instrumen penelitian tidak bersifat eksternal akan tetapi bersifat internal, yaitu peneliti tidak menggunakan tes, eksperimen dan angket. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan teknik sebagai berikut : 1) Data sekunder didapat dengan mengumpulkan dokumen pelbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Dokumen yang diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung antara lain berupa karakteristik / profil lembaga, peraturan –peraturan , sumber dana, dan data lainnya
yang
mendukung pelaksanaan program tersebut. Data tersebut dikumpulkan secara acak dengan pedoman pada asas kelayakan, yakni peneliti merasa cukup 30
terhadap data bersangkutan yang dianggap telah representatif. Data sekunder ini mempunyai peran besar untuk menjadi bahan perbandingan antara fakta yang ditemui dilapangan dan tulisan yang diprogramkan. Keduanya mempengaruhi penulis dalam penafsiran data. 2) Wawancara mendalam (depth interview) digunakan untuk memperoleh dan menggali informasi mengenai pengalaman-pengalaman informan dalam menangani persoalan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, serta dinamika jaringan kerjasama antar instansi dalam menangani program pengentasan kemiskinan. Dalam wawancara mendalam ini berharap dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga yang bersangkutan, sebab asumsinya pimpinan merupakan penentu dari kebijakan atas kegiatan dari program jejaring yang dibangun dengan lembaga lain. Dalam pengumpulan data melalui metode depth interview ini menggunakan instrument berupa interview guide guna memudahkan dan memberikan petunjuk dalam rangka pengumpulan data. 3) Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung atas segala yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, teknik ini sebagai alat untuk melengkapi teknik lainnya.
D. Analisis Data Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam akan dianalisa dengan pendekatan induksi. Untuk menganalisa data kualitatif harus diperhatikan beberapa dimensi dan mengikuti tahapan - tahapan tertentu yang merupakan suatu siklu. Adapun proses selanjutnya analisis dalam penelitian ini dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan kemudian direduksi yaitu data yang ada disaring melalui pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Kemudian dalam analisis penyajian data berupa sajian naratif dari data yang dimiliki dari berbagai informasi tersebut akan digabungkan agar tersusun dalam bentuk 31
terpadu dan mudah dipahami, kemudian dibuat deskripsi, dan dilihat tendensitendensinya, kemudian
dibuat interpretasi, yang selanjutnya hasil interpretasi
tersebut apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, lalu ditempatkan sebagai kesimpulan hasil penelitian program pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan.
E. Jadwal Kegiatan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian diupayakan selesai dalam waktu 8 bulan sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk
bar-chart yang mengacu pada metoda penelitian. Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian No 1.
2.
3.
Bulan Jenis Kegiatan
kegiatan
Persiapan a. Mengurus Ijin b. Menetapkan rencana dan Pembagian Kerja Pengumpulan Data a. Menentukan Format Pengumpulan Data b. Mengisi Format tabulasi data c. Pengayaan Data d. Menganalisis Data, menyimpulkan dan Menafsirkan hasil Penyusunan Laporan Hasil a. Menyusun Konsep Laporan b. Menyusun Laporan Akhir c. Seminar Hasil d. Revisi, Penggandaan dan Pelaporan Hasil Akhir
1
2
3
4
xxx x
xxx xxx
5
6
xxx
xxx
7
8
xx xx
xx x
x xx x x
32
F. Personalia Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara akademik formal, yaitu merupakan penelitian bersama yang dilakukan secara team dengan melibatkan dua orang peneliti, yang terdiri dari: satu orang peneliti utama, satu orang anggota peneliti, yang kesemuanya bertanggung jawab penuh dengan program pelaksanaan penelitian kajian wanita ini. Peneliti menyediakan alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan dilapangan rata-rata sekitar 30 jam per minggu secara intensif. Dengan harapan, agar pelaksanaan penelitian ini dapat diselesaikan selama maksimal 8 bulan sesuai dengan anjuran Dirjen Dikti.
Adapun susunan personalia penelitian ini sebagai berikut: 1. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap
: Dra.Rosalia Indriyati Saptatiningsih, M.Si.
b. Jenis Kelamin
: Perempuan
c. NIP
: 19590310 198503 2 001
d. Disiplin ilmu
: Sosiologi
e. Pangkat/Golongan
: Penata/III-C
f. Jabatan Fungsional
: Lektor
g. Fakutas/Jurusan
: FKIP/ PPKn
h. Dosen Mata Kuliah
: Sosiologi, Pengentar Ilmu Sosial, Pendidikan Ilmu Sosial, Sistem Politik di Indonesia
i. Waktu Penelitian
: 12 jam/minggu
33
2. Anggota Peneliti a. Nama Lengkap
: Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E.,M.Si
b. Jenis Kelamin
: Perempuan
c. NIP
: 19671126 199303 2 002
d. Disiplin ilmu
: Ekonomi - Akutansi
e. Pangkat/Golongan
: Penata/III-C
f. Jabatan Fungsional
: Lektor
g. Fakutas/Jurusan
: Ekonomi
h. Waktu Penelitian
: 10 jam/minggu
G. Biaya Penelitian Adapun rekapitulasi pelaksanaan biaya penelitian sebagai berikut: Tabel 2. Biaya Pelaksanaan Penelitian No
Kegiatan Dana dari dikti Pajak PPH Institusional Fee
Uang Masuk Rp.8.500.000,-
Uang Keluar Rp 1.020.000,Rp 350.000,-
1. Biaya Persiapan Pembelian buku ATK Biaya observasi, pencarian data,dan akomodasi. Biaya perjalanan antar lokasi penelitian ( instansi yang terkait, desa dan masyarakat sasaran penelitian ) dan kantor Pengolahan data, Analisis Data Seminar hasil penelitian Biaya penyusunan laporan Biaya dokumentasi f) Fotocopy, penjilidan, dan penggandaan hasil akhir penelitian. Total
Rp 300.000,Rp 230.000,Rp 500.000,Rp 1.350.000 Rp 1.500.000
Rp. 750.000 Rp 1 000.000,Rp 750.000 Rp. 250.000 Rp. 500.000
Rp.8.500.000
Rp.8.500.000
34
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman Letak wilayah Kecamatan Cangkringan di sebelah utara Kecamatan Selo, sebelah timur Kecamatan Manisrenggo, sebelah selatan Kecamatan Ngemplak, dan sebelah barat Kecamatan Pakem. Luas wilayah Kecamatan Cangkringan 4.799 ha, dengan terdiri 5 Desa, 73 Dusun/Pedukuhan, 151 RW dan 307 RT (Monografi Kecamatan Cangkringan, 2010). Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Cangkringan yaitu 28.844 orang, dengan 8.727 kepala keluarga. Penduduk laki-laki berjumlah 14.112 orang dan perempuan 14.772 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama adalah : Islam 28.884 orang, Katolik 233 orang, Kristen Protestan 182 orang, Hindu 8 Orang. Adapun data penduduk berdasar usia sebagai berikut.
Tabel 3. Penduduk Kecamatan Cangkringan Tahun 2010 No
Usia
Jumlah
%
6 tahun
2.689 orang
9,31
7 - 12 tahun
2.284 orang
7,91
13 - 18 tahun
1.953 orang
6,77
19 - 24 tahun
1.976 orang
6,84
25 - 55 tahun
13.838 orang
47,91
56 - 79 tahun
6.040 orang
20,90
80 tahun ke atas
104
0,36
Jumlah
28.884 orang
0 -
orang
100%
Sumber Monografi Kecamatan Cangkringan 2010 35
Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berusia produktif (13.838) orang. Dengan demikian dari potensi manusianya maka dapat dijadikan modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data ini dapat dijadikan acuan untuk kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di kecamatan Cangkringan. Sedangkan dilihat dari tingkat kemiskinan di bawah ini dipaparkan data jumlah KK Miskin di Kecamatan Cangkringan, sebagai berikut : Tabel 4. Jumlah Keluarga Miskin No.
Desa
Jumlah
%
1.
Wukirsari
1210
38,79
2.
Argomulyo
805
25,82
3.
Glagaharjo
423
13,56
4.
Kepuharjo
271
8,68
5.
Umbulharjo
410
13,15
Total
3119
100
Sumber Monografi Kecamatan Cangkringan 2010 Dari data tersebut tampak bahwa jumlah KK miskin di Kecamatan Cangkringan masih cukup tinggi, dan desa yang paling banyak KK miskinnya ada di Wukirsari (38,79%). Oleh karena itu sudah selayaknya berbagai program pengentasan kemiskinan perlu menjadi prioritas pembangunan.
B. Program Pemberdayaan yang dilakukan antar Instansi Pemerintah khususnya pada Masyarakat Miskin
Program pemberdayaan yang dilakukan antar instansi pemerintah khususnya untuk kelompok masyarakat miskin, dilakukan oleh instansi yang mempunyai program pengentasan kemiskinan, yaitu : Instansi Dinas Sosial
36
Propinsi DIY, Nakernas,
Pemberdayaan Perempuan (KB),
dan Dinas
Perindustrian.
Adapun jenis program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut. 1. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Merupakan
program
pengentasan
kemiskinan
dari
dinas
pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana yang bekerjasama dengan kader-kader yang ada di dusun. Adapun yang menjadi sasaran program ini adalah: kelompok perempuan.
2. USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif), KUBE, dan UEP USEP, KUBE, dan UEP ini merupakan program yang dilakukan bidang sosial dari Dinas Nakersos, yang menjadi sasaran dari program tersebut adalah : a. IRT (Ibu Rumah Tangga) b. KM (KK Miskin) c. KT (Karang Taruna) Adapun ciri khas dari kelompok tersebut adalah : a. Ada buku catatan pemasukan dana b. Ada buku catanan pengelolaan dana IKS ( iuran Kesetiakawanan Sosial) pengguliran modal kepada anggota KUBE, UEP ,USEP baru. c. Ada buku catatan pengelolaan tabungan dari anggota ( sebagai modal pra koperasi ) untuk bergabung dalam lembaga keuangan mikro (LKM).
d. Ada buku catatan pengelolaan pinjaman dan angsuran dari anggota e. Ada buku catatan pengelolaan dana sosial
37
f. Ada buku buku catatan Usaha Kesejahteraan Sosial ( UKS ), keluarga, jaminan kesejahteraan Sosial (askesos ) g. Buku kegiatan administrasi pengembangan usaha bagi anggota USEP dan penyelesaian masalah yang dihadapi anggota kelompok USEP. h. Laporan rutin bulanan/tri bulan.
Adapun kesepakatan anggota anggota USEP, KUBE, UEP adalah : a. Setiap anggota sepakat menabung dirumahnya sebanyak Rp 1000,-/hari b. Setiap anggota sepakat mengadakan /mendatangi pertemuan setiap hari/tanggal yang telah ditentukan. c. Setiap anggota sepakat membawa hasil tabungannya dari rumah ke pertemuan, digunakan untuk membayar dana antara lain : 1) Rp10.000,- untuk dana IKS ( pengguliran ) kepada anggota baru sebesar bantuan yang diberikan awal. 2) Rp 5000,- untuk tabungan anggota kepada kelompok sebagai modal simpan pinjam ( modal pra koperasi) 3) Rp untuk dana sosial yang akan digunakan untuk menengok anggota bila sakit berat. d. Setiap anggota dalam pertemuan akan musyawarahmenyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dan kelompok ( PMKS ), meningkatkan kesejahteraan anggota e. Berdasar
kelompok
ditunjukkan
usaha
pendapatan
keluarga
miskin
dapat
di seluruh lokasi dan jenis kegiatan dalam menunjang
pengentasan kemiskinan juga bervariasi, mulai dari jual sembako sampai ke produksi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.
38
Tabel 5. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Miskin (UPPKS) No 1
Lokasi Wukirsari
Kelompok Pokmaskin
2 3
Gayamharjo Kebur,Argo
4
Mudal, Argo
Argoputro Cempaka Sari Teratai
5
Besalen, Glagaharjo Ngancar, Glagaharjo Manggong, kepuharjo
Mentari
Pentingsari, kepuharjo Kali tengah kidul
Pentingsari
6 7
8 9
Ngudi Makmur Keladi
Jenis Kegiatan Jual Sembako, menjahit, warung makan, industri slondok, simpan pinjam. Pengolahan kripik Tempe Ampyang, Stik, telur Asin, Warung, dll Pewarungan, Kripik Jamur, makanan Kecil, Kue Kering, Masakan Padang Selai Pisang, Kripik Pisang Gula semut, kopi jahe, gula kelapa Simpan Pinjam, Emping garut, tepung garut, kembang goyang dari umbi-umbian, kripik jamur, pisang, roti tepung pisang Keripik jamur
Ngudi rejeki
Ceriping tales, tales, emping, ceriping pisang, sale pisang. Sumber monografi kecamatan Cangkringan 2010
Berdasar kelompok UPPKS menunjukkan kelompok UPPKS mampu menyerap anggota supaya produktif baik dari strata dasar dan dengan menggunakan skala modal ringan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:
39
Tabel 6. Rincian Penerima UPPKS No
Nama Desa
1
Glagaharjo
2
3
Wukirsari
Argomulyo
Jml Anggt 20 20 16
Strata Dasar Dasar Dasar
Skala Moda Kecil Kecil Kecil
Sumber Dana APBD APBD APBD
20 20 5
Dasar Dasar Dasar
Kecil Kecil Menengah
APBD APBD APBD
18
Dasar
Kecil
APBD
24
Dasar
Kecil
APBD
21 5
Dasar Dasar
Kecil Menengah
APBD APBD
5
dasar
Menengah
APBD
19 15 24
Dasar Dasar Dasar
Kecil Kecil Kecil
APBD APBD APBD
21 18 16 20 15
Dasar Kecil dasar Kecil dasar Kecil dasar Kecil berkem Menengah bang 20 berkem Menengah bang 15 dasar Menengah 18 dasar Menengah 19 dasar Kecil 16 berkem Menengah bang 10 dasar Kecil 16 dasar Kecil Sumber monografi kecamatan Cangkringan 2010
APBD APBD APBD APBD APBD
Nama Kelomp Besalen 1 Besalen 2 Glagah Malang 2 Ngancar 4 Srunen Sumber Rejeki Bulak salak 1 Bulak salak 2 Duwet 2 Karang pakis Pokmas kin Jiwan Kauman Kebur Kidul Kuwang Menur Randusari Suruh Teratai
APBD
Argoputro
APBD APBD APBD APBD
Bakalan Banaran 1 Brongkol Cempaka sari Gadingan Jetis
APBD APBD
40
Dari hasil wawancara tentang program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Kecamatan Cangkringan dapat disusun sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan potensi perempuan desa telah dilakukan berbagai pelatihan dari dinas perindustrian tentang industry makanan seperti patilo, emping jagung,ceriping singkong, namun dari kegiatan ini yang berjalan hanya di dusun besalen yaitu kelompok putrid mandiri (Ny. Mgy. wawancara 1 Oktober 2010) 2. Sedangkan menurut Ny. Nrt dikatakan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan dari PKBM adalah dodol pisang, peyek. Serta kelompok dususn karngpakis pernah mendapatkan hibah Rp 5000.0000,- dari
dinas pemberadayaan perempuan. Dari dana
tersebut dipertukan untuk simpan pinjam anggota dengan bunga 1%, yang dimanfaatkan oleh 30 anggota. ( wawancara 1 Oktober 2010). Dari dua pendapat tersebut menunjukan bahwa program pemberdayaan dari instansi pemerintah masih kurang efektif dan kurang berkembang
untuk
pengentasan
kemiskinan.
Banyak
anggota
masyarakat yang mendapatkan berbagai macam pelatihan yang sejenis dari instansi yang berbeda,
tetapi kurang pendampingan. Selain itu
tampak dari hasil observasi masih dijumpai tumpang tindih antar instansi. Dalam pelaksanaan pengembangan wawancara dengan anggota kelompok Putri Mandiri di dususn Besalen diketahui bahwa pada walnya
putri
mandiri
memiliki
20
anggota
perempuan
yang
mendapatkan pelatihan dari dinas perindustrian tahun 2006 berupa pembuatan ceriping pisang dan sale pisang serta emping. Namun kelompok ini tidak jalan, kemudian ada LSM Kerabat Desa Kota yang mengembangkan kelompok perempuan didusun Besalen dengan
41
pendampingan melalui pelatihan manajemen, pemberian rumah asap untuk mengeringkan emping dan sale pisang , serta modalusaha. Namun kelompok ini yang aktif hanya 10 orang dan cara kerja kelompok tiap hari minggu dan rabu, dengan memproduksi ceriping talas, ceriping pisang, sale pisang dan emping mlinjo. Hingga saat ini kelompok ini masih jalan, tetapi kurang dalam pemasaran sehingga produksi belum banyak. ( Ny. Tmbk wawancara 23 Oktober 2010).
Dari
data tersebut
tampak
bahwa
untuk pemberdayaan
perempuan selalu dibutuhkan kesadaraan masyarakat tentang masalah dan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat sendirilah yang mencari solusi, sedangkan lembaga baik pemerintah maupun swasta hendaknya berlaku sebagai fasilitator dan pendampng. Hal ini ditegas lagi oleh staf Kesmas Kecamatan Cangkringan : Bahwa apabila kelompok hanya terbentuk atas kehendak tokoh atau pemerintah, maka tidak akan berkembang, dan masalah utama program pemberdayaan perempuan adalah pemasaran dan pendampingan yang intensif dan efektif ( Bp.BR, wawancara 13 Oktober 2010).
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM ) Kebijakan
PNPM
yaitu
kebijakan
yang
berkaitan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu program yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan daerah yang selalu merujuk pada pembangunan
nasional
yakni
pembangunan
manusia
42
seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Dana dari PNPM yang
digulirkan
untuk
kelompok
perempuan
di
kecamatan cangkringan adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan No.
Nama Kelompok
Desa
Jumlah
Jumlah
pemanfaa Pinjaman t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ngudi makmur karanggeneng PKK Lestari Balong PKK Pangkurejo Tunas Karya Plosorejo Lancar Weron PKK bakalan Aster Sewon WIjaya Kusuma Gayam Sakura Randusari Kenanga Kliwang Anggrek Gadingan Alamanda Jiwan PKK Mudal Cempaka Kebur Lor Dahlia Kebur Lor Eplok Piring Teplok Berkah Bulaksalak Serba Usaha Plupuh Cakra Manunggal Cakran Mawar Glagahwero Simpan Pinjam Gungan
(Rp)
Umbulharjo
4
12000000
Umbulharjo Umbulharjo Umbulharjo Umbulharjo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Argomulyo Wukirsari Wukirsari Wukirsari
11 20 13 6 17 6 6 5 6 10 10 6 5 5 8 18 20 7
27500000 40000000 29000000 15000000 12500000 10000000 11000000 10000000 11000000 25000000 10000000 15000000 5000000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 40.000.000 10.000.000
Wukirsari Wukirsari
14 6
30.000.000 9.500.000
43
22 23 24. 25 26 27 28 29 30 31
Amanah Karang Pakis Mandiri Gondang PKK Balangan PKK Batur PKK Manggong PKK Kopeng PKK Jambu Karya Rejeki I Ngancar Karya Rejeki II Ngancar Sumber Rejeki Banjarsari
Wukirsari Wukirsari Wukirsari Kepuharjo Kepuharjo Kepuharjo Kepuharjo Glagaharjo Glagaharjo
5 20 10 13 6 7 9 15 13
10.000.000 20.000.000 20.000.000 19.000.000 13.000.000 21.000.000 16.000.000 15.000.000 15.000.000
Glagaharjo
10
25.000.000
Jumlah
325
531.500.000
Sumber : PNPM – Mandiri Perdesaan Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, 20 Mei 2010 Jika dilihat dari tabel 7 diatas bahwa telah ada 31 kelompok perempuan mendapatkan bantuan dari PNPM, yang berupa pinjaman uang untuk peningkatan usaha. Tetapi program ini ada juga kelompok perempuan yang kurang tertarik, hal ini terekam dari wawancara dengan anggota Pokmaskin :
Kelompok kami tidak tertarik karena bunga 1,5 % terlalu tinggi, dan jika ada keterlambatan membayar ada denda. Sedangkan di Pokmaskin lebih kekeluargaan dilihat dulu apa masalahnya mengapa terlambat, dan bunga lebih ringan, serta sisa hasil usaha untuk anggota (dari hasil Wawancara 15 Oktober 2010)
4. Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmaskin). a. Sejarah berdirinya Pokmaskin Kelompok ini ada di desa Wukirsari yang didirikan pada tahun 2005, yang bermula dari pengelolaan beras miskin (raskin) oleh masyarakat kemudian berkembang unit usaha pokmaskin seperti simpan pinjam, 44
warung sembako, bengkel, usaha jahit, dan warung makan serta penitipan sepeda.
Pokmaskin mengelola raskin dengan menggunakan konsep yang sangat sederhana, yaitu per kg raskin dipungut Rp 100,-, sehingga satu kg raskin yang harga dari pemerintah Rp 1600,- menjadi Rp 1700,-. Tamabahan biaya Rp 100,- tersebut digunakan sebagai biaya transportasi pengangkutan beras, konsumsi dan jasa pengelola/kuli angkut raskin, sedangkan sisanya digunakan untuk operasional dan menjadi saldo Pokmaskin yang kemudian dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
dan
masyarakat miskin. Laba bersih pokmaskin dalam
sebulan yaitu sekitar Rp 300.000,, saldo pokmaskin Wukirsari sampai dengan bulan November 2009, sejumlah Rp 38 juta lebih yang digunakan untuk simpan pinjam anggota ( penerima raskin).
Dana talangan bila terjadi kekurangan pembayaran RTS, modal usaha anggota Pokmaskin , kredit untuk alat usaha, dana sosial anggota dan pendirian kios sembako Pokmaskin. Dengan adanya sistem ini, Pokmaskin Desa Wukirsari bukan hany secara khusus mengelola raskin tetapi juga mengembangkan kegiatan lain yang produktif dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Keberhasilan Kelompok Masyarakat Miskin (Pokmaskin) dalam Pengelolaan Raskin Desa Wukirsari membuahkan prestasi yang sangat membanggakan yakni berhasil meraih Raskin Award 2009 di tingkat nasional serta menjadi desa percontohan dalam pendistribusian raskin (Laporan Kerja Tahunan Pokmaskin Desa Wukirsari, 2010).
45
Dasar hukum didirikannya Kelompok Masyarakat Miskin (pokmaskin) desa Wukirsari kecamatan cangkringan kabupaten sleman provinsi daerah istimewa yogyakarta adalah : 1) Undang-undang RI Nomor 32, tahun 2004, tentang : Pemerintahan Desa; 2) Perda Kabupaten Sleman Nomor 3, tahun 2004, tentang: Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3) Keputusan Desa nomor 09/KPTS/II/2005, tentang : Lembaga Masyarakat Desa.
b. Visi : Terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyaraakt miskin pedesaaan dengan system dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan dengan system pembangunan partisipatif. c. Misi : 1) Melestarikan kegiatan dan kelembagaan Pokmaskin dan programprogram sejenis. 2) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat pedesaan. 3) Melembagakan
system
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan sumberdaya lokal 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat hasil kegiatan pokmaskin dan programprogram sejenis.
46
5) Melembagakan pengelolaan kegiatan Pokmaskin dan program program sejenis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama warga masyarakat miskin. 6) Menjamin
pelestarian
dan
pengmabngan
kegiatan
usaha
pokmaskin untuk usaha ekonomi warga masyarakat misin. 7) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan denan stakeholder terkait.
d. Kelompok kerja (pokja) Adalah satuan kelompok kerja yaitu lembaga operasional yang diusulkan oleh pokmaskin desa Wukirsari dan disahkan dalam musyawarah. Adapun tugas pokja adalah : 1) Mengelola
Dana
Bantuan
Langsung
Masyarakat
Program
Pengentasan kemiskinan dan program program sejenis. 2) Memfasilitasi proses dan tahapan kegiatan pokja dan program sejenis sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam petunjuk teknis operasional (PTO) 3) Mengelola dana kegiatan pokja dan program sejenis, program kegiatan
pengembangan
ekonomi
produktif,
pembangunan
sarana/prasarana dan kegiatan pengembangan hidup yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga.
e. Jenis pokja 1) Pokja Raskin 2) Pokja Pendidikan 3) Pokja Kesehatan 4) Pokja Usaha 47
5) Pokja Pengabdian Masyarakat 6) Pokja Simpan Pinjam 7) Pokja Agama 8) Pokja Sosial
f. Contoh kegiatan ; 1) Membantu warga yang tidak bisa membayar biaya sekolah, memberikan penjelasan tentang birokrasi di bidang pendidikan bekerjasama denan Dinas pendidikan dan lainnya. 2) Mendampingi warga yang sakit sampai ke rumah sakit baik yang punya kartu anggota jamkesmas atau tidak, dll.
g. Bidang usaha 1) Simpan Pinjam a) Simpan pinjam pribadi maksimal Rp. 100.000,00 b) Simpan pinjam usaha Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 c) Simpain pinjam alat sesuai dengan kebutuhan 2) Warung Sembako 3) Bengkel 4) Usaha Jahit 5) Penitipan Sepeda dan Sepeda Motor
h. Permodalan
48
1) Modal awal berasal dari Hibah pemerintah dan program program sejenis yang berupa hasil hasil kegiatan /usaha sosial ekonomi masyarkat dan sumber dana yang lain. 2) Status kepemilikan modal adalah pokmaskin di wilayah Desa Wukirsari 3) Modal tambahan dari : pembagian surplus usaha, program sejenis, sumber lain yang tidak mengikat 4) Ketentuan lebih lanjut tentang modal tambahan dari sumber lain yang tidak mengikat diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
Dari uraian data tersebut diatas diperkuat lagi dengan hasil wawancara sebagai berikut: Pokmaskin berdiri disadari oleh masyarakat miskin yang ingin meningkatkan kesejahteraannya, maka masyarakat miskin sendiri mengelola raskin dan mengembangkan potensi anggota dengan modal usaha dari sisa uang raskin, perempuan
anggota kelompok ini
mengembangkan usaha jahit, dan warung makan. Pokmaskin ini dirasa sangat
bermanfaat
dan
solid
anggotanya
karena
berdasarkan
kekeluargaan yang erat ( Ny. Pnr. wawancara 9 Oktober 2010 ) Selain pernyataan tersebut, Ketua Pokmaskin BP.Mstf mengatakan bahwa 75 % anggota Pokmaskin adalah perempuan, dan pokmaskin berdiri atas dasar kesadaran masyarakat miskin desa Wukirsari yang ingin maju dan sejahtera. Pada tahun 2010 ini Pokmaskin Wukirsari dijadikan contah pengembangan raskin tingkat nasional. ( wawancara 23 Oktober 2010).
C. Pengembangan Potensi Alam Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi
49
Daerah kecamatan cangkringan mempunyai potensi alam yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi produkti yaitu : Tabel 8. Luas dan Produksi Tanaman Utama Luas yg Dipanen (Ha)
Rata2 Produksi (Ton)
Jumlah Produksi ( Ton)
No
Jenisnya
Luas Tanaman (Ha)
1
2
3
4
5
6
2.546
1.625
6,56
9.216,8
1.
Padi
2.
Jagung
8
-
-
-
3.
Ketela Pohon
48
10
21
210
4
Ketela Rambat
11
6
-
-
5.
Sayur-sayuran
87
57
5
285
8
24
6. Buah-buahan 18 3 Sumber monografi Kecamatan Cangkringan tahun 2010
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa banyak potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai bahan produksi makanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buah-buahan yang paling dominan di daerah ini adalah pisang.
D. Model
Pemberdayaan
Perempuan
Sebagai
Strategi
Pengentasan
Kemiskinan.
Dari berbagai model pemberdayaan masyarakat baik yang ada di Kecamatan Cangkringan dapat disimpulakan bahwa program pemberdayaan yang dibuat / dibentuk hanya sekedar melaksanakan program kerja instansi tidak akan berhasil baik. Namun jika pemberdayaan itu berasal dari masyarakat sendiri yang ingin meningkatkan dirinya, maka akan lebih efektif dan berjalan lebih baik.
50
Model yang paling baik yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, seperti yang terjadi dala kelompok Putri Mandiri di Besalen desa Glagahharjo dan POKMASKIN di Desa Wukirsari . namun untuk kelompok ini masih diperlukan berbagai masukan untuk keberlangsungannya.
Selanjutnya dibawah ini dipaparkan
model pemberdayaan perempuan
yang dapat dirumuskan melalui pentahapan sebagai berikut : 1. Penyadaran diri atas masalah yang dihadapi , menggali potensi diri kemudian mengidentifikasi kebutuhan 2. Pembentukan kelompok atas dasar kesadaran kesamaan nasib dan keinginan untuk berubah, kemudian membentuk pengurus. 3. Setelah terbentuk kelompok muncul kepercayaan diri dan kemudian membuat program kerja 4. Setelah terbentuknya kelompok diperlukan pendampngan baik dari pemerintah maupun LSM untuk memberikan berbagai penyuluhan tentang manajeme dan kewirausahaan. 5. Guna meningkatan potensi diri dan pemanfaatan potensi alam,
perlu
diberikan pelatihan produksi makanan / industri rumah tangga dengan memanfaatkan potensi lokal. 6. Dari lima pentahapan diatas akan mencapai kemandirian perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Model pemberdayaan ini merupakan pemberdayaan berbasis gender.
Secara keseluruhan proses
model pemberdayaan ini dapat dilihat dalam diagram di bawah ini :
51
MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KESADARAN DIRI
PENYULUHAN
PELATIHAN
- IDENTIFIKASI MASALAH - IDENTIFIKASI POTENSI - IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
-Manajemen usaha -Manajemen produksi -Manajemen pemasaran -Diversiikasi olahan pangan hasil lokal -Proses pengemasan -Memahami proses produksi hiegenis
-Pembentukan kelompok -Menyusun kepengurusan -Mengetahui manajemen usaha -Memiliki jiwa kewirausahaan
Memperoleh ijin produksi
-Percaya diri dan berani mengambil keputusan
-Membuat rencana program kelompok -Mampu berwirausaha Mengembangkan potensi
Perempuan desa yang mandiri, produktif dan sejahtera
Pemasaran
52
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Program Pemberdayaan yang dilakukan Instansi pemerintah khususnya untuk kelompok Masyarakat Miskin, antara lain : a. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) b. USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif), KUBE, UEP c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM )
Adapun instansi yang mempunyai program pengentasan kemiskinan adalah
Instansi Dinas Sosial Propinsi DIY,
Pemberdayaan Perempuan
Dinaskertrans ,
dan Keluarga Berencana,
Dinas
dan Dinas
Perindustrian Kabupaten Sleman. Selain itu ada beberapa kelompok yang terbentuk atas kehendak masyarakat
miskin
sendiri
yaitu
Kelompok
Masyarakat
Miskin
POKMASKIN, serta Putri Mandiri
2. Potensi alam di Kecamatan Cangkringan dapat dijadikan sarana peningkatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat pada banyak potensi alam di Kecamatan Cangkringan yang dapat dikembangkan sebagai bahan produksi makanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat sayur-sayuran, mlinjo, dan buah-buahan, Buah-buahan yang paling dominan di daerah ini adalah pisang.
53
3. Model pemberdayaan yang tepat sebagai strategi pengentasan kemiskinan adalah model yang melibatkan perempuan sebagai subyek, dengan kata lain model pemberdayaan berbasis gender merupakan model yang tepat untuk pengentasan kemiskinan.
B. Saran
1. Perlu adanya kerjasama yang intensif antar instani pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan agar tidak tumpang tindih. 2. Dalam pengentasan kemiskinan pelu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. 3. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit. Mengingat penelitian ini dilakukan sebelum bencana gunung merapi, dan penelitian ini menemukan model pengentasan kemiskinan berbasis gender, maka model ini dapat digunakan sebagai masukan dalam program pengentasan kemiskinan yang akan datang.
54
DAFTAR PUSTAKA Bappenas, 2005, “Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan” BPS dengan Bappeda Kabupaten Sleman (2007), Kabupaten Sleman Dalam Angka 2007, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. BPS dengan Bappeda Kabupaten Sleman (2008), Kecamatan Cangkringan Dalam Angka 2008, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. BPS dengan Bappeda Kabupaten Sleman (2008), Kabupaten Sleman Dalam Angka 2008, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Chambers, Robert, 1995. “Pembangunan Desa Mulai Dari Sekarang,” LP 3 ES, Jakarta. Fakih Mansour, (1996), Analisis gender dan transformsai social, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Handayani, Trisaksi, dan Sugiarti (2002), Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Universitas Muhamadiyah Malang. Julia Cleves Mosse, 1996, Gender dan pembangunan Rifka Annisa Pusataka Pelajar, Yogayakarta. Kartasasmita, Ginanjar, 1997, Pembanguan Sosial dan Pemberdayaan, Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI 2006, Perempuan Indonesai 2005, Jakarta Laporan Kerja Tahunan Pokmaskin Desa Wukirsari, (2010), Pokmaskin Desa Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta. Maswita Jaya, 2006, Perempuan Indonesia 2005, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
55
Murniati Prasetyo (1996), Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Relasi Perempuan Dan Laki-Laki, Makalah Lepas Murniati Prasetyo (2004), Getar Gender, Indonesiatera, Magelang. PNPM_Mandiri Perdesaan Kecamatan Cangkringan –Kabupaten Sleman (2010), “Musyarawah Antara Desa (MAD) Prioritas dan Penetapan usulan PNPM MP 2010”
56
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti A. Daftar Riwayat Hidup Ketua Peneliti Nama
:
Tempat /tanggal lahir Status Pekerjaan Pangkat/ Gol Jabatan Akademik Pendidikan
: : : : :
Alamat Telepon
: :
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih, M.Si 195907161987022001 Yogyakarta/ 16 Juli 1959 Dosen dpk pada Universitas PGRI Yogyakarta Penata / IIIc Lektor Lulus S 1 Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM, pada tahun 1984, lulus S2 pada sekolah Pascasarjana Program Studi Sosiologi, Konsentrasi Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , pada tanggal 19 Juni 2007 Plaosan Tlogoadi Mlati Sleman, Yogyakarta ( 0274) 864623/ HP. 0817443358
KARYA TULIS Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan antara lain : 1. Penelitian : a. Kiat Perempuan Desa Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi ( studi tentang Strategi Perempuan dan Struktur Jaringan Sosial Untuk Kelangsungan Hidup Komunitas Desa di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, 2000 ( sebagai peneliti tunggal) b. Evaluasi Program Daerah dan Non Sektoral ( Kerjasama Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan kerjasama dengan Forum Komunikasi PSW DIY, 2000 ( sebagai anggota) c. Dinamika Forum Stakeholders Dalam Jejaring Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di DIY ( tesis ) d. Penanganan Terpadu Korban Kekerasan pada Anak dan Perempuan Di DIY. e. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Di DIY 2. Penulisan Karya Ilmiah , dimuat pada bulletin SKRIPTA ( ISSN 0252-2855) a. Komunikasi Dalam Keluarga Dewasa ini b. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Antisipasinya d. Ancaman Globalisasi terhadap Ketahanan Pangan Indonesi e. Pembangunan Berperspektif Gender sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Jurnal Kewarganegaraan)
57
3. Pengalaman pengabdian a. Memberikan penyuluhan penyadaran gender bagi Guru-Guru SD Di Purworejo b. Memberikan penyuluhan sosialisasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4.
Pengalaman Organisasi Pengalaman dalam organisasi aktif dalam gerakan perempuan a. Sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat /LPSM YabinkasYogyakarta (Bidang Pendidikan dan pengembangan masyarakat) b. Sebagai anggota inti pada Jaringan Mitra Perempuan DIY
5. Pengalaman Profesi: 1. Sebagai Pembantu Direktur Bidang Akademik Di AKS Tarakanita Yogyakarta ( 2001- 2005) 2. Sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Yogyakarta (2007 – sekarang)
Yogyakarta, 15 Nopember 2010
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih, M.Si NIP. 195907161987022001
58
B. Daftar Riwayat Hidup Anggota Peneliti
1. 2. 3. 4.
Nama NIP Tempat, Tgl. Lahir Program Studi Fakultas Perguruan Tinggi 5. Alamat Kantor Alamat Rumah
: : : : : : :
Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E.,M.Si 196711261993032002 Yogyakarta/ 26 Nopember 1967 Akuntansi Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta Jl. IKIP PGRI Yogyakarta117 Sonosewu Kasihan Bantul (0274-376808) : Brajan RT.03/RW 12. Potorono, Banguntapan Bantul ( 08122765956)
6. Pendidikan No Nama Perguruan Tinggi dan lokasinya 1. IKIP Negri Yogyakarta 2. STIE Kediri 3. Universitas Gadjah Mada
Gelar Dra SE M.Si
7. Pengalaman Penelitian No Judul 1. Analisis Penerapan Value For Money Pada RSUD di DIY---- dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian di Kopertis V Yogyakarta, September 2. Analisis Peran Wanita Karir dan Pengaruhnya Pada Komitmen Profesi (Studi Empiris Wanita Karir Di Daerah Istimewa Yogyakarta) 3. Analisis Value For Money dan Pengaruhnya Pada Kepuasan Masyarakat (Studi Empiris Pada RSUD dan RSUD di DIY) 4. Pengaruh Faktor-Faktor Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi (Studi Kasus Pada PT Kimia Farma Apotek)---dipresentasikan pada Simposium Riset Ekonomi III di Universitas Petra Surabaya , Surabaya 24 November 2006,
Tahun Selesai 1992 1997 2004
Bidang Studi PDU/Akuntansi Akuntansi Akuntansi
Tahun 2006
an Keduduk Kedudukan Pemakalah
2006
Ketua Peneliti Hibah Dikti PSKW Anggota Peneliti Hibah Dikti PDM
2006
2007
Pemakalah
59
8. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat No Judul Tahun Kedudukan 1 Bimbingan Pembentukan Koperasi Pada 2007 Pendamping Perkumpulan Kegiatan Yasinan RT.03 di Dusun Brajan, Potorono Bantul 2. Pendidikan Sekolah Gratis, Mungkinkah?--2007 Penulis Terbit di Buletin Jelita ‘Aisyah YK (Mei) 3. Pemberdayaan Perempuan, --2007 Penulis Terbit di Buletin Jelita ‘Aisyah YK (September) 4 Penyuluhan Pemahaman Membaca APBD 2008 Penceramah pada Remaja di dusun Brajan 5 Peningkatan motivasi pembelajaran Paket B 2009 Pendamping melalui motivasi internal dan eksternal 9. Pengalaman profesional serta kedudukan saat ini No Institusi Jabatan Periode Kerja 1 IKIP PGRI Kediri Dosen 1993 – 2001 2 STIE IEU Yogyakarta Dosen 2002-2005 3 Universitas PGRI Yogyakarta Dosen 2005-sekarang 4. LPPM Univ. PGRI YK Ketua Pusat Penelitian 2006-2008 5 Majelis Pembinaan Kader Bendahara 2006-sekarang ‘Aisyah Wilayah Yogyakarta 6 Konsorsium Kursus Akuntansi Anggota 2005-sekarang Wilayah Yogyakarta 7 Buletin “Jelita” Penerbitan Bendahara dan 2007 ‘Aisyah Wilayah Yogyakarta Anggota Redaksi 10. Publikasi Ilmiah yang terkait (3 tahun terakhir): No Judul Publikasi Nama Jurnal Tahun terbit 1 Analisis Penerapan Konsep Value Jurnal Akmenika 2007 For Money pada Daerah Istimewa ( UPY- FE ) Yogyakarta 2 Analisis Perbedaan Faktor Personal Jurnal Janavisi 2007 dan Resiko pada Distorsi Anggaran (Univ Janabadra-FE) 3 Perbedaan Karakteristik Perusahaan Jurnal Akmenika 2009 High Dan Low Profile ( UPY- FE ) Pada Pengungkapan Sukarela, Tanggung Jawab Sosial Likuiditas, Solvabilitas, Dan Size Yogyakarta, 15 Nopember 2010
Drs. Tri Siwi Nugrahani, S.E., M.Si. NIP. 196711261993032002
60
