LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUARA BUNGO PERIODE V TAHUN 2012
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DUSUN PENYANGGA KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI DI KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO
Oleh: MULIA JAYA, S.IP, M.Si NIDN.1012018003
PROGRAM STUDI ILMUPEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO MUARA BUNGO TAHUN 2012
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PERIODE V TAHUN 2012 1 Judul Kegiatan
:
2 Bidang Kegiatan 3 Bidang Ilmu 4 Penanggung Jawab Program a. Nama Lengkap dan Gelar b. NIDN c. Alamat Rumah dan No. Tel/HP
: : :
5 Anggota Pelaksana 7 Biaya Kegiatan Total a. LPPM-UMB b. Sumber lain 8 Jangka waktu pelaksanaan
: : : :
Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode V Tahun 2012 Sosial dan Politik
: :
Mulia Jaya, S.IP, M.Si 1012018003
:
Jl. Gang Dara Mahkota Blok B. No. 85 RT 10/RW 04 Perumnas Kel. Cadika Kab. Bungo Prop. Jambi/085266129807 26 Orang Rp. 4,5 Juta Rp.-
:
40 (empat puluh) hari Muara Bungo, 06 November 2012
Menyetujui Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Univ. Muara Bungo
Penanggung Jawab Program
(Siti Maryam. S.Sos) NIDN. 1005078301
(Mulia Jaya, S.IP, M.Si) NIDN. 1012018003
Mengetahui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muara Bungo
(Akhyarnis Febrialdi. S.Si) NIDN. 10100128101
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode V Tahun 2012. Program ini disusun sebagai salah wujud pertanggungjawaban atas tridarma perguruan tinggi. Penulis telah mengerahkan segenap kemampuan untuk menjadikan laporan pelaksanaan program ini menjadi lebih baik, namun selalu saja ada kelemahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun penyajian materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif bagi kesempurnaan laporan. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu tersusunnya laporan ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Khairun A. Roni, selaku Rektor Universitas Muara Bungo yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama pengikuti pendidikan pada Universitas Jambi. 2. Bapak Drs. Tanzuardi. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama menyelesaikan program ini.
ii
3. Bapak Akhyarnis Febrialdi. S.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muara Bungo, yang telah banyak memberikan motivasi dalam melakukan dan penulisan laporan. Penulis berharap semoga laporan pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ditanah air terkait dengan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu.
Muara Bungo,
November 2012
Penulis
iii
DAFTAR ISI Hal LEMBAR PENGESAHAN…………………………………………………..
i
KATA PENGANTAR………………………………………………………..
ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………….
iii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………….
iv
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………
v
I. PENDAHULUAN……………………………………………………..
1
1.1. Latar Belakang Masalah………………………………….………
7
1.2. Rumusan Masalah………………………………………………..
8
1.3. Tujuan Program…………………………………………………..
8
1.4. Luaran Yang Diharapkan……………………………….………..
9
1.5. Metode Pelaksanaan……………………………………..……….
10
1.6. Peserta……………………………………………………..……..
13
1.7. Jadwal Kegiatan…………………………………………….……
14
1.8. Pembiayaan Program…………………………………………….
14
II. PEMBAHASAN………………………………………………………
15
2.1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo…………………………………………………………….. 2.2. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Penguatan
15
Kelembagaan
Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di
iv
Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo………………………..
37
2.3. Strategi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo……………………………..…………………..…. III. PENUTUP…………………………………………..……………….…..
38 40
3.1. Kesimpulan…………………………………………………………..
40
3.2. Saran………………………………………………………………….
42
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….
43
LAMPIRAN……………………………………………………………………
44
v
DAFTAR TABEL Hal 1. Jadwal Kegiatan ………………………………………………………………
14
2. Hasil dari permainan simulasi pembanguan desa yang diharapkan masyarakat, acara di Dusun Timbolasi, 11 Oktober 2012 ……………………
34
3. Perbedaan Antara Manajemen Strategis Dengan Taktik……………………...
38
vi
DAFTAR GAMBAR Hal 1. Materi Workshop dengan judul Pengenalan Umum Tentang Politik di Dusun Timbolasi tanggal 4/10/2012……………………………………………….. 2. Focus Discussion In Group 11 Oktober 2012 di Timbolasi…………………
18 20
3. Bangunan Islamic center di pusat KTM Dusun Karak Apung (foto kiri) dan bangunan tugu lokasi KTM di Dusun Karak Apung…………………………
22
4. Suasana diskusi kelompok terfokus untuk mencari solusi dan pemecahan masalah sendiri (solving problems) pada pusat kawasan KTM………………
23
5. Participatory Mapping di kalangan mahasiswa 11/10/2012…………………
24
6. Suasana diskusi Participatory Mapping yang dihadiri oleh masyarakat KTM, pengurus KTM, kelompok perempuan KTM dan mahasiswa UMB yang melaksanakan kukerta, 12 Oktober 2012……………………………….……
25
7. Usulan pemecahan masalah yang diusulkan oleh masyarakat pusat KTM….
26
8. Alur Pengambilan Data……………….……………………………………..
30
9. Role Play Game Dusun Penyangga KTM di Dusun Timbolasi 11 Oktober 2012…………………………………………………………………………
31
10. Perwakilan masyarakat Dusun Timbolasi dan Karak yang hadir dalam diskusi kelompok terfokuskan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Kukerta UMB, 11 Oktober 2012………….………………………………..
32
11. Usulan pemecahan masalah yang diusulkan oleh masyarakat Timbolasi sebagai kawasan penyangga KTM………………………………………….
33
vii
I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam kajian otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan menjadi term penting sebab, jika tidak pengelolaan hubungan pusat dan daerah akan menjadi tidak berimbang sehingga menimbulkan beragam tuntutan. Hubungan kekuasaan pusat dan daerah merupakan hubungan positif tidak saling mematikan. Khasanah sistem pemerintahan sejatinya membagi kekuasaan yang semulanya domain pusat kemudian diserahkan kepada daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama1. Pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tentunya tidak mengabaikan unsur lokalitas, seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, Kemendapoan di Kerinci, dan Marga di Palembang. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: I. Oleh karena negara Indonesia itu suatu “Eenheidsstaat”, maka Indonesia tak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat “Staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi, dan Daerah Propinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (Streek dan Locale Rechtsgemeen Schappen) atau bersifat Daerah Administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Di Daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena Pemerintahan di Daerah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. II. Dalam territoir negara Indonesia terdapat ± 250 “Zelf Besturende Lanschappen” dan Volks Gemeen Schappen, seperti Desa di Jawa, dan 1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
1
Bali, Nagari di Minang Kabau, Dusun dan Marga Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai Daerah itu akan mengingati hak asal-usul Daerah tersebut.2 Pasal-pasal tersebutlah kemudian menjadi dasar munculnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ada beberapa pertimbangan yuridis dalam melahirkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya ialah: a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945, maka pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, dan pembantuan demi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan
dan
antar
pemerintahan
daerah,
potensi
dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 2
Soehino, 1995. Perkembangan Pemerintah Daerah. Liberty, Yogyakarta
2
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.3 Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat menuntut sistem demokratis dan terarah. Berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan di daerah mutlak ditentukan oleh manajemen kolaboratif antara kepemimpinan elit-elit pemerintahan modern maupun tradisional, masyarakat dan swasta bersinergi membangun daerah. Di Kabupaten Bungo, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sistem pemerintahan yang berkearifan lokal mulai diidentifikasi misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung. Dengan adanya Pemerintahan Dusun yang dipimpin oleh Rio dapat terus dipertahankan dan diperkuat kelembagaannya secara berkelanjutan sehingga keberadaan Dusun mampu menjadi leading sektor pemerintahan maupun menjadi lembaga penunjang program lain yang berada di daerah kekuasaannya. Kelembagaan Pemerintahan Dusun kedepannya mesti mampu mengelola sumberdaya alam yang dimiliki, agar perkembangan dan pembangunan wilayah Dusun dapat bertumbuh. Sehingga pusat industri baru dapat dirancang seiring peningkatan kemampuan kapasitas kelembagaan Dusun tersebut.
3
Op.cit
3
Dusun identik dengan pertanian (perhutanan, perkebunan, dan perikanan). Bila sektor pertanian belum mendapat perhatian tinggi maka, kaitannya terhadap pertumbuhan perekonomian rumah tanggapun menjadi rendah. Dengan demikian untuk mewujudkan Dusun sebagai pusat pertumbuhan industri pertanian baru akan menjadi sia-sia. Ada paradigma baru untuk merealisasikan Dusun sebagai pusat pertumbuhan industri pertanian baru diantaranya ialah Paradigma Kota Terpadu Mandiri (KTM).4 Dalam bahasa lain, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, hendak mencoba menerapkan konsep pengembangan wilayah yang dilakukan melalui pengembangan kota terpadu di kawasan hutan. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi dimana pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fungsi perkotaan dimaksud antara lain meliputi : 1) Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; 2) Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul; 3) Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa;
4
Selanjutnya penyebutan akan disingkat menjadi KTM
4
4) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.5 Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, secara geografis terletak antara 101˚27’ sampai 102˚30’ Bujur Timur dan antara 01˚08’ sampai 01˚55’ Lintang Selatan. Luas wilayah 7.160 Km² terbagi ke dalam lima belas Kecamatan. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sekitar 303. 135 jiwa6. Daerah ini, menjadi salah satu sasaran KTM yang berpusat di Kecamatan batin III Ulu. Pemerintah Kabupaten Bungo membangun kawasan KTM dimulai pada tahun 2009, dan mendapatkan dana APBN 2012 sebesar Rp 1 Miliar untuk biaya pembebasan tanah. Sementara untuk luas wilayah KTM bathin III ulu adalah 33.000 Ha. Luas wilayah ini selain dipergunakan untuk ekonomi pertanian produktif juga digunakan untuk permukiman. Pemerintah Kabupaten Bungo mengajukan kawasan KTM seluas 22.000 hektar dengan status pada kawasan Areal Penggunaan lain (APL) berdasarkan atas sertifikasi Hak Pengelolaan atas nama DEPNAKERTRANS No. 2/2004 tanggal 13 Oktober 2004. Atas keinginan masyarakat agar kawasan tersebut dapat diusulkan untuk menjadi program KTM. Sesuai dengan berita acara kesepakatan seluruh Datuk Rio (d/h Kepala Desa) se-kecamatan Bathin III Ulu No. 500/640/PEM tanggal 20 Januari 2009. Kawasan KTM tersebut berlokasi pada dua kecamatan yaitu Rantau Pandan dan Bathin III Ulu, meliputi 6 unit pemukiman transmigrasi dengan jumlah 5 6
http://bto.depnakertrans.go.id/mitra/artikel.php?aid=327 Bungo dalam angka, 2010
5
1.450 KK atau 5.570 jiwa. Untuk tahun 2009 ditempatkan 50 KK dan 2010 ditempatkan 580 KK. Dengan pembangunan kawasan KTM tersebut, tentu kedepan akan memunculkan potensi konflik perbatasan antar desa, kesiapan masyarakat setempat atas pendatang baru yang berbeda adat istiadat dan etos kerja, serta kemungkinan perambahan hutan dan pertambangan liar di Kecamatan Bathin III Ulu. Kondisi saat ini, penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Dusun dituntut untuk mampu menyeleasikan peluang konflik vertikal dan horizontal kedepan. Tetapi kenyataannya, bahwa Pemerintahan Dusun penyangga KTM belum mampu menjadi lembaga penunjang kebijakan bila dikaitkan dengan penyelenggaraan fungsi wilayah KTM yang sejatinya menjadi salah satu strategi pembangunan wilayah Dusun. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan kemampunan aparatur pemerintahan Dusun yang masih terbatas secara teoritis. Sehingga belum melihat keberadaan KTM sebagai peluang dan kekuatan Dusun untuk berdaya saing tinggi. Melalui Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu dapat memberikan kontribusi positif baik secara kelambagaan maupun secara individual dari sisi sumberdaya manusia bagi pembangunan KTM kedepannya. Selain Pemerintah Dusun, Universitas Muara Bungo juga memiliki tanggung jawab sosial (Social Responsibility) bagi pertumbuhan KTM. Oleh karena itu, Universitas Muara Bungo melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode V Tahun 6
2012 merupakan manifestasi dari Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan tuntutan harus dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban sosial kepada masyarakat. Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Periode V Tahun 2012 inilah program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu dapat dilaksanakan. Mengingat perlunya merancang interkoneksi antara perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, swasta dan masyarakat KTM itu sendiri agar tercipta Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu yang kuat, kreatif dan mandiri sesuai dengan fungsinya.
1.2. PERUMUSAN MASALAH Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Otonomi
Daerah, kemudian diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi peluang dan kekuatan Kabupaten Bungo untuk selalu proaktif mengidentifikasi, merumuskan, merencanakan dan mengevaluasi potensi daerah. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung, menyebabkan perubahan struktur pemerintahan ditingkat terendah. Kenyataan ini, hendaknya menjadi semangat untuk terus menggali potensi 7
lokal yang akan membuat Dusun menjadi kuat salah satu misalnya penyelenggaraan KTM di Kecamatan Batin III Ulu. Keberadaan
KTM,
perlu
didukung
dengan
penguatan
kelembagaan
Pemerintahan Dusun, agar program pembangunan KTM dapat mendukung pembangunan Dusun dan Pemerintahan Dusun dapat mendukung program pembangunan KTM bukan saling mematikan. Bagi Pemerintahan Dusun perlu penguatan kapasitas dalam rangka sinergitas sehingga Pemerintah Dusun lebih proaktif dalam peningkatan kualitas pertumbuhan wilayah Dusun melalui peningkatan fungsi Kota terpadu mandiri, dan bukan menjadi faktor penghambat dan melemahkan. Dalam pelaksanaan program ini, akan teridentifikasi dengan sendirinya bagaimana pelaksanaan program penguatan kelembagaan dusun penyangga, faktorfaktor apa yang mempengaruhi kegiatan dan strategi alternatif apa dapat diterapkan pasca kegiatan berlangsung.
1.3. TUJUAN PROGRAM 1. Teoritis a. Sebagai program pengabdian masyarakat bagi masyarakat Dusun penyangga KTM Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo oleh Mahasiswa dan Dosen Universitas Muara Bungo yang diarahkan pada upaya menjelaskan
fungsi
Pemerintahan
Dusun
di
kawasan
KTM,
8
mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dan menyusun strategi alternatif pengembangan pengelolaan KTM. b. Penerapan IPTEKS bagi Masyarakat Dusun Penyangga KTM Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo oleh Mahasiswa dan Dosen. 2. Pragmatis a. Melatih mahasiswa dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan MONEV7 penyelenggaraan KTM dan peran Pemerintahan Dusun Penyangga sehingga bermanfaat bagi pengambil kebijakan Pemerintahan Dusun di kawasan KTM b. Mengembangkan softskills dan karakter bagi pemerintahan Dusun penyangga KTM Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo oleh Mahasiswa dan Dosen c. Melatih Mahasiswa, Dosen serta Pemerintahan Dusun memahami dan menganalisis situasi dan kondisi di masyarakat perdusunan terkait dengan penyelenggaraan KTM. 1.4. LUARAN YANG DIHARAPKAN 1.4.1. Teoritis a. Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri yang kuat, dengan kapasitas kelembagaan yang baik dan mandiri sesuai dengan fungsinya.
7
Monitoring dan evaluasi
9
b. Pengembangan IPTEKS8 di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan KTM dan peran Pemerintahan Dusun Penyangga c. Perekayasaan sosial berupa sharing pengelolaan kekuasaan Dusun antara Pemerintahan Dusun dengan Masyarakat Kota Terpadu Mandiri, dan penyusunan strategi pengembangan. 1.4.2. Pragmatis a. Masterplan pemetaan peran dalam penyelenggaraan KTM yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dan Pemerintahan Dusun penyangga. b. Pengembangan softskills dan karakter Mahasiswa, Dosen, Pemerintahan Dusun dan masyarakat KTM di Kecamatan Bathin III Ulu dalam memecahkan masalah berbasis Role Play Geme, Focus Discussion In Group dan Participatory Mapping. c. Peningkatan pemahaman Mahasiswa, Dosen dan aparatur Pemerintahan Dusun terhadap kondisi Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.
1.5. METODE PELAKSANAAN 1.5.1. Metode Pendekatan a. Metode Metode yang ditawarkan untuk menyelesaikan Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu 8
Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
10
Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo digunakan metode: 1). Ceramah Digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep politik dan pemerintahan, perkembangan, permasalahan dan perencanaan terkait tata kelola pemerintahan Dusun penyangga KTM. 2). Diskusi Digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan dan menghimpun kesimpulan, atas permasalahan dan menyusun perencanaan oleh Pemerintahan Dusun Penyangga KTM. 3). Simulasi Simulasi digunakan berbasis Group-Individual Learning. Mitra diajak untuk langsung merumuskan, permasalahan dan perencanaan tata kelola Pemerintahan Dusun Penyangga KTM. b. Pendekatan 1). Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach). 2). Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered approach). 3). Pendekatan pembelakaran yang berorientasi Focus Group In Discussion (FGD) dan permainan. 11
c. Prosedur Kerja Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo akan dilaksanakan dengan prosedur kerja sebagai berikut: 1. Pemateri
merumuskan
terlebih
dahulu
bahan
ajar
Penguatan
Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo kedalam Rancangan Program Kegiatan Pembelajaran. 2. Pemateri menyampaikan materi yang telah disusun kedalam Rancangan Program Kegiatan Pembelajaran kepada mitra dengan menggunakan metode ceramah, diskusi maupun simulasi. 3. Pemateri mengajak mitra menyusun rancangan program kegiatan berdasarkan analisis potensi wilayah internal dan eksternal yang mereka butuhkan kedepan. 4. Setelah menguasai teori dan praktek, pemateri mengajak mitra untuk mendemonstrasikan materi teoritis ke praktis dengan didampingi instruktur. 5. Mitra menguasai materi yang bersifat teoritis sebanyak 3 (tiga) kali tatap muka. Sehingga Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III
12
Ulu Kabupaten Bungo dapat terasa dan bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender. d. Rencana Kegiatan 1. Lokasi dan Waktu Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo akan dilaksanakan di Dusun Karak, dan Timbolasi. Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo dilakukan selama 1 (satu bulan) mulai dari tanggal 10 September sampai 20 Oktober 2012. e. Partisipasi Mitra 1. Mitra akan berpartisipasi dalam proses perumusan Rancangan Program Kegiatan. 2. Mitra akan berpartisipasi aktif dalam tim program. 3. Mitra akan berpartisipasi aktif sebagai peserta.
1.6. PESERTA 1. Pemerintah Dusun 2. Badan Permusyawaratan Dusun 3. Kelompok Perempuan 4. Mahasiswa Kukerta 13
1.7. JADWAL KEGIATAN No
Jadwal
Topik
Nara Sumber
Minggu 1
Dusun Timbolasi
Kamis 04/10/2012
14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-17.30
17.30-18.00 14.00-15.00 Jum’at 05/10/2012 15.30-17.30 17.30-18.00
Registrasi Peserta Pembukaan Pengenalan umum tentang Politik Istirahat+ selesai Registrasi Peserta Kebijakan dan Monev KTM Istirahat+selesai
Panitia Panitia Praktisi Panitia Kabid Trans
Minggu 2 14.00-15.00 15.00-15.30
Kamis Dusun Timbolasi 11/10/2012 15.30-17.30
Dusun Karak Apung
17.30-18.00 14.00-15.00 15.00-15.30
Jum’at 12/10/2012 15.30-17.30 17.30-18.00
Registrasi Peserta Pembukaan Focus Discussion In Group, Role Play Game, Participatory Mapping Istirahat+ selesai Registrasi Peserta Pembukaan Focus Discussion In Group, Role Play Game, Participatory Mapping Istirahat+selesai
Panitia Panitia ICRAF
Panitia Panitia ICRAF
1.8. RANCANGAN BIAYA Dan REALISASI (lampiran 1)
14
II. PEMBAHASAN
2.1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo merupakan kegiatan yang berupaya menumbuhkan kemampuan bagi Pemerintahan Dusun penyangga KTM untuk mampu mengidentifikasi, merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri kegiatan kepemerintannya terkait dengan keberadaan KTM. Beberapa Dusun penyangga KTM adalah Dusun muara Buat, Dusun Timbolasi, Dusun Sungai Telang, Dusun Laman Panjang, dan Dusun Marigeh. Dalam hal ini, Dusun penyangga belum banyak berperan optimal dalam pertumbuhan KTM. Peranan Dusun penyangga belum terlihat sebabagai penunjang bila dikaitkan dengan fungsi KTM sebagai: 1) Pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis; 2) Pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul; 3) Pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa; 4) Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.
15
Dusun penyangga ini seakan-akan tidak dianggap penting keberadaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Sehingga keberadaan KTM sendiri menurut peserta pelatihan lebih banyak tidak member manfaat bagi dusun penyangga. Begitu pula ketika kegiatan Role Play Game dilaksanakan di Kampung Apung Ilir Dusun Karak Apung. Peserta beranggapan pemerintah belum serius mengelola KTM dan keberadaan dusun penyangga juga dianggap hanya sebagai asesoris saja tidak memberikan manfaat. Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Dusun Penyangga KTM adalah sebagai Dusun yang menunjang keberadaan KTM sebagai: 1. Penyedia input bagi kegiatan pertanian, pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan pemasaran; 2. Penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa; 3. Penunjang kegiatan perdagangan hilir yang ditandai dengan adanya pasarpasar grosir dan pergudangan beragam komoditas hasil agribisnis KTM. Fungsi-fungsi penunjang secara umum dapat dilihat di Dusun Muara Buat. Di Dusun ini kegiatan perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis. Namun pasar di Dusun Muara Buat masih merupakan pasar tradisional yang tidak ditetapkan secara khusus sebagai pasar yang menampung produk pertanian dari pusat KTM. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang luas kepada Pemerintahan Dusun Penyangga tentang keberadaan dan fungsi KTM itu sendiri. Sebelum diberikan pemahaman tentang KTM, terlebih dahulu diberikan sentuhan pengetahuan 16
tentang politik, agar Pemerintahan Dusun Penyangga KTM mengenal tugas, pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. Selanjutnya diberi penjelasan bagaimana proses politik sebagai media lahirnya kebijakan KTM. Untuk itu perlu diberikan materi tentang pengenalan umum tentang politik. 2.1.1. Pengenalan Umum Tentang Politik Acara dibuka oleh Camat Bathin III Ulu bapak Syafril. S.Sos. kemudian dilanjutkan dengan kata pengantar dari Dosen Pembimbing Lapangan Mulia Jaya, S.IP, M.Si. Kata pengantar ditujukan kepada peserta pelatihan, agar mengetahui masalah, tujuan dan hasil yang diharapkan setelah kegiatan diselenggarakan. Materi pengenalan umum tentang politik di sampaikan oleh bapak M. Mahili. HM, SH, MH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Presentasi diawali dengan perkenalan dengan membacakan curriculum vitae, kemudian pemateri memulai presentasi kepada peserta yang terdiri dari Rio, BPD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan dan mahasiswa. Materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Peserta yang hadir berjumlah 20 orang yang terdiri dari Rio, BPD Dusun Penyangga dan Mahasiswa. Materi membekali pemerintan dusun agar memahami politik pemerintahan dan fungsi pemerintahan dikaitkan dengan penyelenggaraan Kota Terpadu Mandiri.
17
Gambar 1. Materi Workshop dengan judul Pengenalan Umum Tentang Politik di Dusun Timbolasi tanggal 4/10/2012
Gambar 2. Peserta Workshop dengan judul Pengenalan Umum Tentang Politik
18
2.1.2. Adaptasi Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Melalui Pendekatan Focus Discussion In Group, Participatory Mapping Role Play Game. a. Focus Discussion In Group Focus discussion in group artinya ialah diskusi kelompok yang terfokus. Menurut Surya (1975) diskusi kelompok merupakan suatu proses bimbingan dimana peserta akan mendapatkan suatu kesempatan, untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. Dalam diskusi ini tertanam pula tanggung jawab dan harga diri. Sedikit berbeda dengan Usman (2005) menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah (http://belajarpsikologi.com) Metode ini ditujukan untuk membangun kesepakatan antar anggota kelompok tentang masalah-masalah yang dirumuskan, dibahas dan dirancang solusinya bersama. Sehingga idnetifikasi masalah bukan hasil pengamatan individu yang subjektif, melainkan sudah merupakan pembahasan bersama. Dalam
pelaksananaan
diskusi
kelompok
Penguatan
Kelembagaan
Pemerintahan
dengan
Dusun
tema
Penyangga
19
Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu di peroleh beberapa masalah yaitu: 1. Program Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu belum dikenal dengan baik oleh Dusun Penyangga. 2. Dusun penyangga tidak tahu berfungsi sebagai apa. 3. Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu tidak memberikan kontribusi positif bagi dusun penyangga. Gambar 2. Focus Discussion In Group 11 Oktober 2012 di Timbolasi
Diskusi terfokus juga dilakukan di pusat KTM kampong apung ilir. Hasil diskusi kelompok terfokuskan bahwa sebagian besar masyarakat Karak Apung yang sudah tinggal di Dusun mengikuti program transmigrasi sejak tahun 2005. Mereka umumnya berasal dari pulau Jawa seperti dari Indramayu, Salatiga, Grobokan, Blitar. Masyarakat tidak memahami apa itu KTM? Karena sosialisasi hanya dilakukan 20
kepada pengurus KTM dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat umum tidak memahaminya program-program yang akan dilaksanakan. Ketika jatah hidup sudah habis sementara lahan usaha (LU) belum terbagikan merata keseluruh masyarakat sehingga mereka mencoba mencari pekerjaan alternativ sebagai buruh membuka hutan disekitar Dusun atau menjadi buruh sadap di Dusun tetangga. Tidak adanya ketertarikan investor perkebunan untuk membangun perkebunan di pusat kawasan KTM dikarenakan kurangnya saranan dan infrastruktur yang mendukung. Saat ini terdapat pertambangan batubara yang kapasitasnya juga tidak memadai. Permasalahan yang teridentifikasi di Dusun Karak Apung adalah: 1. Terjadinya konflik perbatasan wilayah administrasi antara masyarakat Dusun Karak Apung dengan masyarakat Kecamatan Tanah Tumbuh, sehingga masyarakat transmigrasi enggan bercocok tanam. 2. Tidak jelasnya pembagian LU1 dan LU2. Menurut keterangan masyarakat yang hadir bahwa penempatan Transmigrasi terbagi menjadi tiga gelombang, gelombang pertama sebanyak 70 Kepala Keluarga (KK) belum ada bantuan bibit, gelombang kedua sebanyak 100 KK mendapatkan bantuan bibit, selanjutnya gelombang ketiga pembagian LU1 belum ditumbang – selain itu penumbangan lahan untuk LU tidak merata. 3. Belum terbitnya sertifikat kepemilikan tanah, secara umum mereka mengkawatirkan status kepemilikan tanahnya – karena saat mereka megikuti program transmigrasi harta-benda yang di Jawa sudah mereka jual untuk biaya menuju pulau Sumatera. Kondisi saat ini sudah terjadi penyerobotan 21
lahan seluas hampir 2 ha yang ditanami karet oleh masyarakat dari desa tetangga. 4. Lapangan kerja yang tidak tersedia menyebabkan masyarakat transmigrasi menjadi buruh. Pembagian LU yang belum jelas menyebabkan masyarakat transmigrasi tidak bisa melakukan kerja budidaya bercocok tanam. 5. Sarana Islamic center yaitu pembangunan masjid yang megah hanya sekedar bangunan saja karena masyarakat transmigrasi tidak menggunakannya dengan alasan pada umumnya kaum laki-laki bekerja berangkat pagi-pagi menuju hutan sebagai penumbang kayu atau penyadap dan kembali saat senja tiba. Gambar 3. Bangunan Islamic center di pusat KTM Dusun Karak Apung (foto kiri) dan bangunan tugu lokasi KTM di Dusun Karak Apung (foto kanan).
22
Gambar 4. Suasana diskusi kelompok terfokus untuk mencari solusi dan pemecahan masalah sendiri (solving problems) pada pusat kawasan KTM
b. Participatory Mapping Pemetaan Partisipatif juga disebut pemetaan berbasis masyarakat adalah istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan seperangkat pendekatan dan teknik yang menggabungkan alat-alat kartografi modern dengan metode partisipatif untuk mewakili pengetahuan spasial masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada premis bahwa penduduk lokal memiliki pengetahuan ahli lingkungan lokal mereka yang dapat dinyatakan dalam kerangka geografis yang mudah dimengerti dan diakui secara universal. Peta partisipatif sering mewakili pemahaman yang berbeda secara sosial atau budaya dari lanskap dan termasuk informasi yang dikecualikan dari peta utama atau resmi. Peta yang dibuat oleh 23
masyarakat setempat merupakan tempat di mana mereka tinggal, menunjukkan elemen-elemen yang masyarakat sendiri anggap penting seperti batas tanah adat, praktek-praktek sumber daya alam tradisional,
tempat
keramat,
dan
sebagainya
(http://www.mappingforrights.org/participatory_mapping) Metode participatory mapping merupakan cara untuk melakukan pemetaan masalah dengan melibatkan sebanyak mungkin orang terutama anggota dalam kelompok. Hal ini hampir mirip dengan metode Focus Discussion In Group. Gambar 5. Participatory Mapping di kalangan mahasiswa 11/10/2012
24
Gambar 6. Suasana diskusi Participatory Mapping yang dihadiri oleh masyarakat KTM, pengurus KTM, kelompok perempuan KTM dan mahasiswa UMB yang melaksanakan kukerta, 12 Oktober 2012.
25
Gambar 7. Usulan pemecahan masalah yang diusulkan oleh masyarakat pusat KTM adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Bungo melalui Dinas Transmigrasi menempatkan fasilitator desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat desa. Tugasnya adalah: 1. Mengontrol program kerja bercocoktanam masyarakat - dapat bekerjasama dengan PPL Pertanian dan Perkebunan 2. Mengotrol kegiatan usaha – bisa mengaktifkan perempuan untuk pekerjaa home industri 3. Mengontrol kegiatan pendidikan – menumbuhkan semangat anak-anak untuk kembali belajar 4. Mengontrol kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat – ini sangat penting supaya tidak ada keluarga yang mendapat gizi buruk, pelayanan terutama ditekankan kepada kesehatan reproduksi perempuan dan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan.
Meminta kepada BUPATI untuk menyelesaikan batas-batas administrasi: 1. Terjadi penyerobotan wilayah oleh masyarakat Kecamatan Tanah Tumbuh 2. Segera membagikan lahan usaha supaya masyarakat transmigrasi dapat bercocoktanam dan memiliki usaha perkebunan untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Masyarakat mengusulkan untuk bertanam karet di LU2. 3. Menerbitkan sertifikat hak milik atas rumah dan LU, untuk menghindari konflik dan penyerobatan tanah.
Masyarakat KTM Dusun Karak Apung, akan melakukan: • • • •
Pembangunan KTM sesuai dengan master plan KTM Bungo Menanam karet pada LU2, tentunya didukung oleh PPL dan para pihak terkait Saling menghargai adat-istiadat lokal Bungo Melibatkan masyakat KTM untuk berdiskusi pembangunan Dusun, sehingga ada rasa memiliki Dusun
26
c. Role Play Game Bermain peran (role playing) merupakan sebuah permainan dimana para pemain memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokoh-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditetapkan dan ditentukan, asalkan tetap mengikuti peraturan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan. Oktaviani (2008) menyatakan lima pengertian bermain di antaranya: 1) Sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai positif. 2) Bermain
tidak
memiliki
tujuan
ekstrinsik
namun
motivasinya lebih bersifat intrinsik. 3) Bersifat spontan dan sukarela tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas. 4) Melibatkan peran aktif keikutsertaan. 5) Memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang
bukan
bermain,
seperti
misalnya:
kreativitas,
pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan sebagainya. Corsini (1996), (Tatiek, 1989) menyatakan bahwa bermain peran dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis dan 27
mengerti seseorang dengan cara mengamati perilakunya waktu memerankan dengan spontan situasi-situasi atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. Selain itu teknik bermain peran dapat digunakan sebagai media pengajaran melalui proses modeling anggota kelompok dapat belajar lebih efektif keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan interpersonal, dengan mengamati berbagai macam cara dalam memecahkan masalah. Role play game dalam Pelatihan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku untuk mengembangkan konsep Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo menjadi positif dan meningkatkan stabilitas wilayah. Dengan dramatisasi, para pemain berkesempatan melakukan, menafsirkan dan memerankan suatu peranan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan teknik bermain peran (role playing), konselor sangat memegang peranan penting dan dapat menentukan masalah, hingga membawakan situasi role playing yang disesuaikan dari hasil need assessment. Dari sini kemudian dapat disusun skenario, setelah itu baru dapat mendiskusikan hasil, dan mengevaluasi seluruh pengalaman 28
yang dirasakan oleh peserta pelatihan setelah melakukan bermain peran (role playing) (http://www.psychologymania.com/2012). Kegiatan ini, difasilitasi oleh World Agro Forestry (ICRAF). Dilaksanakan di dua tempat. Pertama pada tanggal 11/10/2012 di Dusun Timbolasi dengan peserta sebanyak 20 orang. Kedua pada tanggal 12/10/2012 dilaksanakan di Dusun Karak Apung Kampung Apung Ilir sebanyak 30 peserta. Peserta berperan sebagai pemerintah, masyarakat KTM, mahasiswa, kelompok perempuan. Untuk
mengidentifikasi
pembangunan KTM,
permasalahan
yang
timbul
dari
digunakan metode diskusi kelompok
terfokuskan. Dan untuk mengetahui strategi pembangunan yang bagaimana yang sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat setempat digunakan metode simulasi peran (Role Play Game) yang diwakili aktor perubahan penggunaan lahan yang ada disekitar Dusun yaitu perusahaan tambang, perkebunan sawit, perusahaan karet, perusahaan kayu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlindungan harimau dan program pemerintah. Sementara masyarakat terbagi dalam kelompok Pemerintahan Dusun, Pengurus KTM, perwakilan Perempuan dan mahasiswa.
29
Gambar 8. Alur Pengambilan Data Pengumpulan data sekunder : • Dinas Transmigrasi • BAPPEDA Kab. Bungo • Pemerintahan Dusun
Identifikasi masalah Kelembagaan Pemerintahan Dusun dan Kelembagaan KTM
Adaptasi dan stretegi Pembangunan Dusun sebagai penyangga kawasan KTM
Tersusun draft rencana, permasalahan antara sinkronisasi program Pembangunan Dusun dan KTM
Perumusan masalah Kelembagaan Pemerintah Dusun dan Kelembagaan KTM melalui Focus Group discussion to problem solving
Metode Role Play Game
Selain lokasi pusat KTM, juga terdapat kawasan penyangga KTM. Salah satuya dusun penyangga KTM adalah Dusun Timbolasi. Masyarakat dusun penyangga mengetahui adanya program KTM pertama, dari bangunan tugu selamat datang, yang dibangun ketika memasuki Dusun Karak (dusun tetangga). Kedua, program yang sudah dilakukan di Dusun Timbolasi seperti pembangunan infrastruktur jalan raya dan budidaya tanaman pangan yaitu padi, kedelai dan sayur-sayuran. Masyarakat mengakui, walaupun tidak ada konflik pada umumnya mereka belum berbaur dengan masyarakat transmigrasi. Kodisi ini karena jarak antara dusun dengan lokasi trasmigrasi jauh. Penduduk lokal, hanya mengenal masyarakat transmigrasi yang
30
menjual sayur-sayuran dan buah-buahan atau bekerja sebagai buruh sadap karet atau pembersih kebun. Masyarakat lokal tahu, bahwa penduduk transmigrasi memerlukan pekerjaan sebagai buruh, karena tidak adanya lapangan usaha. Masyarakat
Dusun
Timbolasi
berharap
kepada
Pemeritah
Kabupaten Bungo kedepannya segera menyelesaikan perbatasan antar Dusun dalam kawasan KTM, serta pembagian LU (lahan Usaha) agar tidak ada penyerobotan tanah kebun milik masyarakat lokal. Gambar 9. Role Play Game Dusun Penyangga KTM di Dusun Timbolasi 11 Oktober 2012
31
Gambar 10. Perwakilan masyarakat Dusun Timbolasi dan Karak yang hadir dalam diskusi kelompok terfokuskan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Kukerta UMB, 11 Oktober 2012.
32
Gambar 11. Usulan pemecahan masalah yang diusulkan oleh masyarakat Timbolasi sebagai kawasan penyangga KTM adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah Bungo aktif mensosialisasikan program KTM kepada masyarakat Dusun untuk dipahami, bukan hanya pada perangkat Dusun
Masyarakat penyangga KTM Dusun Timbolasi akan melakukan: •
•
Meminta kepada BUPATI untuk menyelesaikan: 1. Batas wilayah administratif masyarakat lokal dan transmigrasi 2. Ganti rugi tanah/kebun yang masuk peta kawasan KTM 3. Investor sebaiknya dari pengusaha karet bukan kelapa sawit atau pertambangan yang akan merusak kawasan hutan
Menjaga kerukunan dan hidup berdampingan dengan masyarakat transmigrasi dalam program KTM Berperan aktif dalam pembangunan kawasan penyangga KTM
33
Tabel 2. Hasil dari permainan simulasi pembanguan desa yang diharapkan masyarakat, acara di Dusun Timbolasi, 11 Oktober 2012. KELOMPOK PEREMPUAN Dusun Karak
TAHUN 1 kebun berubah menjadi batu bara – dengan harapan dapat menyukupi kebutuhan kehidupan rakyatnya
PENGURUS KTM Dusun Karak Apung
Hutan mereka lindungi untuk habitat harimau – sehingga dana kompensasi dapat menghidupi masyarakatnya 2x kebutuhan hidup standar
PERANGKAT DESA TIMBOLASI
Hutan dibuka untuk konsesi HTI, hasil karet dijual kepada perusahaan karet hijau – ekonominya naik diatas standar
STRATEGI TAHUN 2 TAHUN 3 Dari skenario terjadinya Perlindungan hutan untuk perlindungan harimau dengan kebakaran mereka memilih kebun karet campur yang harapan dana kompensasi terbakar dengan harapan akan dapat menghidupi mendapatkan pembangunan masyarakatnya kebun karet/kelapa sawit dari program KTM yang disediakan mereka dengan merubah fungsi hutan Dari skenario terjadinya Kebun Karet campur mereka kebakaran mereka memilih rubah kebatubara, hutan hutan yang kemudian masih tetap mereka diusahakan perkebunan Kelapa pertahankan - sumber kehidupannya meningkat dari Sawit, dan kebun karet campur dicadangkan untuk tahun 1 pembangunan KTM – taraf ekonomi menurun dari tahun sebelumnya walaupun masih diatas standar kehidupan Terjadi kebakaran kebun karet Hutan dilindungi untuk campur membuat mereka perlindungan harimau– berfikir untuk bekerjasama ekonominya naik 2x standar dengan perusahaan karet agar mendapatkan harga karet yang lebih baik. Alih guna yang lain hutan dirubah ke HTI dan program KTM – banyaknya alih guna lahan menyebabkan penurunan ekonomi dari tahun sebelumnya
TAHUN 4 Mulai memikirkan kerjasama dengan perusahaan karet untuk meningkatkan kesejahteraannya
Hutan mereka usahakan untuk bekerjasama dengan HTI – tetapi perekonomian Dusun semakin menurun karena harga getah karet turun
Ada perubahan 1 bidang lahan kosong dan 2 bidang kebun karet dijadikan batu bara sehingga ada peningkatan ekonomi yang sangat tinggi menjadi 3 x standar hidup
34
KELOMPOK MAHASISWA
Kebun karet dan hutan dialihgunakan untuk perkebunan sawit – Sehingga kenaikan nilai ekonomi diatas standar
Hutan dan Kebun karet dialihgunakan kepertambangan batubara, dan sisa kebun karet yang masih menghasilkan bekerjasama dengan perusahaan karet hijau. Nilai ekonomi bertambah diatas standar
Lahan sawit dicadangkan untuk pembangunan KTM dan terjadi kebakaran di hutan, sehingga tutupan hutan tidak ada lagi. Sementara ekonomi masih diatas standar karena ada penambahan dari hasil panen sawit setelah umur 3 tahun
Lahan yang terbakar diajukan untuk ditanam karet bekerjasama dengan perusahaan karet hijau. Nilai ekonomi masih diatas standar
35
Dari hasil permainan simulasi peran, bahwa semua perwakilan kelompok berfikir memajukan ekonomi Dusun sekaligus konservasi. Masyarakat Timbolasi dan perwakilan perempuan tidak tertarik untuk mengalihfungsikan lahan ke perkebunan sawit. Alasan ini dikarenakan di Dusun mereka belum ada perkebunan sawit, tetapi pertambangan batu bara. Perkebunan karet menjadi pilihan mereka untuk pembangunan dusunnya. Berbeda dengan mahasiswa yang berfikir hanya memajukan ekonomi tanpa berfikir konservasi. Anggapan mahasiswa bahwa lahan bekas tambang batu bara masih bisa ditanami dengan tanaman pangan/perkebunan setelah direklamasi.
36
2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. a. Peluang 1) Otonomi daerah 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3) Geografis Dusun 4) Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo b. Hambatan 1) Prasarana Dusun 2) Perekonomian Dusun 3) Status sosial c. Kekuatan 1) Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga 2) Menerima teknologi dari luar 3) Budaya masyarakat d. Kelemahan 1) Pengetahuan 2) Kebiasaan 3) Tingkat pendidikan
37
2.3. Strategi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Kata “Strategi” berasal dari bahasa yunani “Strategos”, terdiri dari stratos berarti militer dan Ag berarti memimpin. Strategi awalnya diartikan sebagai generalship atau sesauatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan musuh dan memenangkan perang. Tetapi sejak dekade 50-an strategi lebih dipakai sebagai sebuah bidang penelitian bisnis (Purnomo, 1999). Bagi wahyudi (1996), Umar (2002), David (2004) manajemen strategis itu merupakan seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mecapai tujuan masa datang. Menurut David (2004) manajemen strategis itu fokusnya pada terletak pada manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi komputer. Manfaatnya adalah suatu organisasi lebih proaktif ketimbang reaktif dalam menentukan masa depan sendiri. Tabel 3. Perbedaan Antara Manajemen Strategis Dengan Taktik Strategi
Taktik
Apa yang harus dikerjakan o Bagaimana mengerjakan Mengerjakan sesuatu dengan o Mengerjakan sesuatu dengan benar benar o Menggunakan pertempuran o Menggunakan tentara untuk untuk memenangkan perang memenangkan pertempuran Sumber: Ricky Graffin 1989. Bussines. New Jersey Prentice Hall dalam Wahyudi (1996) o o
38
Strategi
yang
tepat
dalam
percepatan
pertumbuhan
Kelembagaan
Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo adalah Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal yaitu pertumbuhan KTM melalui konsentrasi dalam industri Perkebunan Karet dapat dicapai melalui integrasi vertikal yaitu mengambil alih fungsi lahan hutan (LU2) yang semula dilakukan Petani (integrasi kebelakang) kemudian terintegrasi dengan investor (integrasi kedepan).
39
III. PENUTUP
3.1. Kesimpulan 1. Belum terjadi penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. 2. Pendekatan Focus Discussion In Group, Participatory Mapping Role Play Game merupakan solusi dalam melakukan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. 3. Pelaksanaan
program
penguatan
Kelembagaan
Pemerintahan
Dusun
Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo dipengaruhi beberapa faktor yakni: a. Eksternal 1. Peluang 1) Otonomi daerah 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3) Geografis Dusun 4) Luas wilayah Dusun 5) Undang-undang 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo
2. Hambatan 1) Prasarana Dusun 2) Perekonomian Dusun 3) Status sosial b. Internal 1. Kekuatan 1) Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga 2) Menerima teknologi dari luar 3) Kompromis terhadap perubahan 2. Kelemahan 1) Pengetahuan 2) Kebiasaan 3) Tingkat pendidikan 4) Tingkat Kehadiran 3. Strategi
yang
tepat
dalam
percepatan
pertumbuhan
Kelembagaan
Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo adalah adalah strategi Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal yaitu pertumbuhan KTM melalui konsentrasi dalam industri Perkebunan Karet dapat dicapai melalui integrasi vertikal yaitu mengambil alih fungsi lahan hutan (LU2) yang semula dilakukan Petani (integrasi kebelakang) kemudian terintegrasi dengan investor (integrasi kedepan).
41
3.2. Saran 1. Program penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, perlu dilakukan setiap tahun agar pertumbuhannya dapat monitoring dan evaluasi. 2. Pendekatan Focus Discussion In Group, Participatory Mapping Role Play Game merupakan solusi dalam melakukan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo perlu diupayakan untuk senantiasa menjadi pendekatan dalam dalam melakukan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Dusun Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri. 3. Pelaksanaan
program
penguatan
Kelembagaan
Pemerintahan
Dusun
Penyangga Kawasan Kota Terpadu Mandiri Di Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo yang dipengaruhi oleh faktor peluang, hambatan, kekuatan dan kelemahan hendaknya terus dijadikan acuan dalam merancang strategi kedepannya. 4. Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal yaitu pertumbuhan KTM melalui konsentrasi dalam industri Perkebunan Karet dapat dicapai melalui integrasi vertikal yaitu mengambil alih fungsi lahan hutan (LU2) yang semula dilakukan Petani (integrasi kebelakang) kemudian terintegrasi dengan investor (integrasi kedepan).
42
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun Dan Dusun Menjadi Kampung. Gaspersz, Vincent, 2004. Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik Suatu Petunjuk Praktek. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hunger, David. J & Thomas L. Wheelen 2003. Manajemen Strategis. Andi, Yogyakarta. Purnomo, Hari, Setiawan dan Zulkieflimansyah, 1999. Manajemen Strategi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Wibawa, Samodra dan Yuyun Purbo Kusumo, Agus Pramusinto, 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Wahyudi, Sri Agustinus, 1996. Manajemen Strategik, Pengantar Proses Berpikir Strategik. Binarupa Aksara, Jakarta. Umar, Husein, 2002. Strategic In Action, Konsep, Teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Bussines Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David dan Wheelen Hunger. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Soehino, 1995.Perkembangan Pemerintah Daerah. Liberty, Yogyakarta Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pustaka Pergaulan, Jakarta. http://bto.depnakertrans.go.id/mitra/artikel.php?aid=327 http://www.psychologymania.com/2012 http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/ http://www.mappingforrights.org/participatory_mapping
43
