LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI HKI DAN PENDAFTARAN MERK, BATIK LABEL BAGI PENINGKATAN DAYA SAING UKM DI ERA PASAR GLOBAL
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKALONGAN 2016
DAFTAR ISI Prakata Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
2.
Maksud dan Tujuan
3.
Dasar Pelaksanaan Kegiatan
4.
Indikator Kinerja Kegiatan
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 1.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2.
Peserta Kegiatan
3.
Metode dan Bentuk Kegiatan
4.
Proses Pendaftaran Merek bagi UKM
5.
Hasil yang Dicapai
BAB III PERMASALAHAN, UPAYA PEMECAHAN, KESIMPULAN, DAN SARAN 1.
Permasalahan
2.
Upaya Pemecahan Masalah
3.
Kesimpulan
4.
Saran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN a.
DASK Kegiatan
b.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
c.
Sambutan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
d.
Laporan Ketua Penyelenggara
e.
Daftar Hadir dan Tamu Undangan
f.
Makalah
h.
Foto Dokumentasi
i.
Sertifikat
PRAKATA Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah dan ridhoNya sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi HKI dan Pendaftaran Merek, Batik Label bagi Peningkatan Daya Saing UKM di Era Pasar Global dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkenan membantu hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kami harapkan, kendati tetap kami akui masih banyak kekurangan. Kegiatan Sosialisasi HKI dan Pendaftaran Merek, Batik Label bagi Peningkatan Daya Saing UKM di Era Pasar Global di Kota Pekalongan secara rutin setiap tahun kita laksanakan untuk membantu UKM dalam mendapatkan Hak Kekayaan Intelektualnya yang sebagian besar UKM menghendaki merek. Untuk meningkatkan daya saing UKM di era pasar global maka diperlukan kepemilikan hak kekayaan intelektual terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Pekalongan. Pelaku usaha dapat memiliki hak kekayaan intelektual terhadap produk usahanya dengan mendaftarkan merek, paten, desain industri, hak cipta atau rahasia dagang produknya ke Direktorat Jenderal HKI Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada saat ini HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkompeten khususnya bagi UKM di Kota Pekalongan yang telah difasilitasi pendaftaran HKI-nya agar legalitas produknya terlindungi sehingga kemampuan daya saing UKM akan meningkat di pasar global. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pekalongan,
September 2016
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan ttd,Drs. SUPRIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19661008 199203 1010
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Sejalan dengan pemberlakuan pasar bebas, posisi daya saing suatu produk diluar negeri dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, yaitu : (1) penggunaan tenaga kerja di bawah umur, (2) tingkat pencemaran lingkungan, (3) demokratisasi dan (4) penggunaan Hak Kekayaan Intelektual. Produk yang bertentangan dengan keempat hal tersebut pada gilirannya akan kehilangan daya saing untuk bertahan dalam persaingan global. Berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting. Hal ini sangat disarankan pada UKM untuk segera mendapatkan Hak Kekayaan Intelektualnya agar UKM mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya tersebut. Hal tersebut juga untuk menghindari dipakainya merek tersebut oleh orang lain yang ingin memanfaatkan peluang dari bisnis UKM yang telah maju. Karena jika hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan UKM pemilik merek yang belum terdaftar bisa mengalami kerugian dalam usahanya. Banyaknya merek produk di Kota Pekalongan yang belum terdaftar mendorong pemerintah untuk memfasilitasi UKM agar mendaftarkan mereknya melalui sosialisasi HKI yang dilaksanakan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2016 dilaksanakan kegiatan : “Sosialisasi HKI dan Pendaftaran Merk, Batik Label bagi Peningkatan Daya Saing UKM di era Pasar Global”
1.2
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud mendorong UKM untuk mendaftarkan HKI dan membantu UKM dalam proses pendaftarannya. Ruang lingkup “membantu” disini adalah membantu proses administrasi pendaftaran merek sampai dengan proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.
Adapun tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini antara lain : ➔ Mendorong UKM melalui sosialisasi HKI ke UKM di Kota Pekalongan agar mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya terutama hak merek yang sebagian besar diajukan UKM di Kota Pekalongan ➔ Membantu UKM dalam mengurus proses pendaftaran merek terutama dalam pembuatan berkas pendaftarannya ➔ Memberikan stimulan biaya pendaftaran merek dan batik label ➔ Dengan merek yang terdaftar dapat memberikan banyak manfaat diantaranya adalah : a) Adanya jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya b) Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki c) Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi d) Dapat dilisensikan / waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti e) Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba f) Dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga g) Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara / menjaga atau meningkatkan kualitas produk Sasaran kegiatan sosialisasi adalah 30 UKM produk unggulan di Kota Pekalongan dan fasilitasi pendaftaran merek dan paten bagi 15 UKM di Kota Pekalongan 1.3
Dasar Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.15.01.16.008.5.2 tentang Sosialisasi HKI dan Pendaftaran Merk, Batik Label bagi Peningkatan Daya Saing UKM di era Pasar Global; b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016; c. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016;
d. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954 / 535 Tahun 2015 tentang Penunjukan
Pengguna
Anggaran
/
Pengguna
Barang,
Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. 1.4
Indikator Kinerja Kegiatan Dalam rangka melengkapi sistem anggaran berbasis kinerja, disusun indikator kinerja sebagai berikut, yang akan dipakai sebagai acuan dan dalam pelaksanaan kegiatan : 1.
Input
: Sumber
dana
dari
APBD
Pemerintah
Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 47.500.000,2.
Output
: Jumlah UKM produk unggulan yang didata untuk mengikuti pelatihan guna memahami pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan proses pendaftarannya sebanyak 30 UKM
3.
Outcome
: Jumlah UKM produk unggulan yang mengikuti dan memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual serta terwujudnya transfer pengetahuan, ketrampilan dari narasumber ke peserta untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas sebanyak 30 UKM
4.
Benefit
: Terwujudnya
perubahan
sikap,
perilaku
dan
wawasan pelaku bisnis / usaha dalam pemahaman arti pentingnya perlindungan HKI sehingga terjadi kenaikan angka pendaftaran HKI di kalangan UKM Kota Pekalongan 5.
Dampak
: Berkembangnya sistem inovasi dan kreativitas UKM terhadap produk yang diproduksi sehingga memiliki daya saing tinggi
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1
Proses Pelaksanaan 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Museum Batik Kota Pekalongan, Jl. Jetayu No. 1 Kota Pekalongan selama 1 (satu) hari, Sabtu tanggal 3 September 2016 jam 08.00 – selesai. 2. Peserta Sosialisasi Pelatihan diikuti oleh 30 orang UKM dari kalangan produk unggulan Kota Pekalongan 3. Materi Pelatihan dan Institusi Penyaji a)
Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI dengan materi “Mengenal Hak Kekayaan Intelektual dan Tata Cara Pendaftaran Merek”
b)
Farahdi Center Training & Consulting Yogyakarta dengan materi “Menumbuhkan Semangat Kemandirian IKM”
c)
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dengan
materi
“Kebijakan
Pemerintah
Kota
Pekalongan
dalam
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dan “Membangun Loyalitas Konsumen Melalui Merek” 4. Metode Penyajian Penyampaian nateri disampaikan oleh instruktur / narasumber dipandu oleh moderator dengan menggunakan metode diskusi panel sehingga terjadi komunikasi interaktif bukan sepihak sebagaimana bentuk penyampaian informasi.
5.
Proses Pendaftaran Merek bagi UKM Sebagian besar UKM yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya berupa hak merek, hal tersebut dikarenakan berhubungan langsung dengan nama produk dari UKM. Sehingga pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan memfasilitasi pendaftaran merek diawali dengan pengumpulan kelengkapan persyaratan pembuatan merek oleh UKM diantaranya : fotokopi SIUP, TDP, KTP, materai Rp. 6.000,- dan etiket merek (logo) UKM. Selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan memproses formulir pendaftaran merek yang terdiri dari 4 (empat) lembar berkas pendaftaran merek, 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 1 (satu) lembar etiket yang berisi 24 etiket untuk ditandatangani oleh pendaftar / pemohon. Proses selanjutnya adalah mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal HKI Kementrian Hukum dan HAM RI. Setelah berkas pendaftaran merek masuk kemudian merek tersebut ditelusuri terlebih dahulu untuk mengetahui ada tidaknya merek yang sama (serupa / sejenis) dengan merek yang didaftarkan. Apabila ada, maka berkas pendaftaran akan dikembalikan dan merek tersebut tidak didaftarkan namun selain itu UKM juga akan mendapatkan solusi dari Ditjen HKI untuk mengubah merek agar bisa didaftarkan kembali. Apabila tidak ada merek yang sama, maka merek dapat didaftarkan dan proses selanjutnya adalah dipublikasikan merek tersebut kurang lebih 1,5 tahun oleh Ditjen HKI. Bukti bahwa merek telah terdaftar ditunjukkan oleh lembar ke 4 yang telah disahkan oleh Ditjen HKI dan dikembalikan ke pendaftar. Jika proses berjalan dengan lancar dan tidak ada pengaduan atau sanggahan dari pemilik merek lain, maka setelah 1,5 tahun akan diterbitkan sertifikat merek atas nama pendaftar. Melalui sertifkiat merek tersebut maka pendaftar akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap mereknya selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, setelah itu merek dapat diperpanjang kembali satu tahun sebelum masa berlaku merek tersebut habis.
5.1
Hasil yang Dicapai Melalui pelaksanaan kegiatan ini dicapai hasil antara lain : 1. Fasilitasi pendaftaran merek bagi sejumlah 15 (lima belas) UKM; 2. Sosialisasi HKI dapat mendorong kesadaran UKM untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya terutama mengenai hak merek yang bermanfaat untuk melindungi bisnis UKM agar dapat tumbuh berkembang sehingga mampu bersaing di era pasar global; 3. Fasilitasi pendaftaran merek, batik label dapat membantu meringankan biaya pendaftaran merek bagi UKM yang usahanya tergolong masih kecil; 4. Termotivasinya UKM untuk mendaftarkan mereknya karena ada bantuan fasilitasi dari Pemerintah Kota Pekalongan; 5. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki UKM agar produk UKM yang dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum; 6. Adanya peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan, pandangan yang luas tentang hak kekayaan intelektual bagi perlindungan hukum produknya, sehubungan dengan perkembangan persaingan usaha di era pasar global.
BAB III PERMASALAHAN, UPAYA PEMECAHANNYA, KESIMPULAN DAN SARAN 3.1
Permasalahan Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kekayaan intelektual yang dilindungi
sangat
kurang
sehingga
produk
yang
dihasilkan
UKM
tidak
mendapatkan perlindungan hukum. Proses yang lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit saat mengajukan pendaftaran merek menyebabkan pelaku usaha cenderung diam dan tidak berusaha mendapatkan perlindungan hukum Selain
itu,
proses
pemberian
nama
merek
yang
kurang
inovatif
menyebabkan terkendalanya pendaftaran merek karena terdapat kesamaan dengan UKM lain yang sudah terdaftar mereknya. Hal tersebut menyebabkan UKM harus mengganti atau mengubah mereknya yang sudah lama mereka gunakan. Hal inilah yang menjadi keberatan dari para UKM karena merek yang mereka gunakan sudah laku di pasaran. 3.2
Upaya Pemecahan Masalah Berdasar atas hambatan yang teridentifikasi tersebut, dirumuskan sebagai upaya pemecahan masalah antara lain sebagai berikut : 1. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya agar produk yang dimiliki UKM bernilai ekonomis dan tidak ditiru orang lain; 2. Proses pendaftaran merek diusahakan semaksimal mungkin agar tidak memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi; 3. Adanya fasilitasi bantuan pendaftaran merek bagi pelaku usaha dapat memicu pengusaha untuk mendaftarkan mereknya; 4. Dilakukan sosialisasi atau penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media terkait manfaat perlindungan hukum yang berupa sertifikat merek.
3.3
Kesimpulan Berdasarkan atas pengamatan berlangsungnya proses kegiatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kegiatan sosialisasi HKI sangat diperlukan bagi para UKM yang belum mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual; 2. Kekayaan intelektual yang terlindungi secara hukum dapat memberikan rasa aman bagi UKM terhadap klaim HKI oleh orang lain; 3. Kegiatan fasilitasi pendaftaran merek juga sangat diperlukan bagi UKM kecil yang sedang merintis usaha agar mereknya dapat terlindungi secara hukum; 4. Fasilitasi pendaftaran merek dapat memotivasi UKM untuk mendaftarkan mereknya.
3.4
Saran Kegiatan sosialisasi HKI terus dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun mengingat banyaknya UKM yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Fasilitasi pendaftaran merek juga sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan karena sebagian besar penduduk Kota Pekalongan berprofesi sebagai pengusaha dan masih banyak yang tergolong UKM yang masih perlu dibantu.
BAB IV PENUTUP Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, inayah dan perkenan-Nya hingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran. Bersama ini kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap fasilitator dari Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM RI yang telah membantu mengurus pendaftaran merek di Jakarta dan juga semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atas terlaksananya kegiatan ini. Sosialisasi HKI dan pendaftaran merek dilaksanakan sebagai suatu rangsangan bagi para pelaku usaha di Kota Pekalongan untuk memotivasi dan memahami arti penting perlindungan HKI di era persaingan global. Pengakuan HKI menjadi modal utama UKM dalam mengembangkan ekspansi bisnisnya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga kegiatan ini dapat membantu UKM di era persaingan global sehingga dapat terus bersaing dengan produk luar negeri. Demikianlah Laporan Kegiatan ini disampaikan dengan segala kekurangan dikarenakan keterbatasan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya Pekalongan,
September 2016
an. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Kepala Bidang Industri Kepala Seksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Selaku PPTK ttd,MUARISMAN Penata Tk.I NIP. 196003041981031010
